2
Jurnal Ranying Bunu, Vol.2, No.1, Januari 2007 Peradilan Militer...(Andong) 60-81 LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, merupakan amanat dari Tap MPR No.VI/MPR/2000. Dalam pertimbangannya menyebutkan, salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi. Untuk itu diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI, sebagai akibat penggabungan kebijakan dalam bidang hukum ( TNI AD, AL, AU dan Kepolisian Negara RI) dalam ABRI sehingga terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan hankam dan peran dan tugas Kepolisian Negara RI. Berdasarkan alasan tersebut perlu adanya ketetapan MPR tentang pemisahan organisasi TNI dan organisasi Kepolisian Negara RI. ISSN : 1904 - 4107 60 Peradilan Militer Di Indonesia Oleh : Andong Dosen Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya Abstract Doing an injustice of Military is doing an injustice conducted by somebody which is at one's feet of justisiabel military jurisdiction, good of type of doing an injustice arranged in KUHP Military (KUHPM) and also doing an injustice arranged in KUHPM. Jurisdiction of military jurisdiction differ from the general court jurisdiction. Its difference lay in by quality, region of place of occurence of case and territory of jurisdiction union place. Rule punish the related/relevant event in military jurisdiction of Code/Law No. 31 Year 1997 about Military Jurisdiction. Very big Role to raise the investigation and investigation, prosecution to a military reside in the hand Ankum (Superior of Rightful Claimant Punish) and Papera

Peradilan Militer Di Indonesia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANDONG

Citation preview

Page 1: Peradilan Militer Di Indonesia

Jurnal Ranying Bunu, Vol.2, No.1, Januari 2007 Peradilan Militer...(Andong) 60-81

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, merupakan amanat dari Tap MPR No.VI/MPR/2000. Dalam pertimba-ngannya menyebutkan, salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi. Untuk itu diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI, sebagai akibat penggabungan kebijakan dalam bidang hukum ( TNI AD, AL, AU dan Kepolisian Negara RI) dalam ABRI sehingga terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan hankam dan peran dan tugas Kepolisian Negara RI. Berdasarkan alasan tersebut perlu adanya ketetapan MPR tentang pemisahan organisasi TNI dan organisasi Kepolisian Negara RI.

Kebutuhan pembentukan undang-undang Kepolisian yang sangat mendesak karena POLRI melepaskan diri dari TNI. Untuk itu UU No.28 Thn. 1997 tentang POLRI perlu diganti untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan tanggung jawab POLRI. Di samping itu ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang polisi perlu dinyatakan tidak berlaku lagi khususnya bagi POLRI. Hal ini sejalan dengan amanat TAP. MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI dan TAP MPR No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Peran POLRI.

Mengenai peran berbeda yang dimiliki TNI dan Polri sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Peran POLRI. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan TNI merupakan alat negara yang berperan

ISSN : 1904 - 4107 60

Peradilan Militer Di Indonesia

Oleh : AndongDosen Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Abstract

Doing an injustice of Military is doing an injustice conducted by somebody which is at one's feet of justisiabel military jurisdiction, good of type of doing an injustice arranged

in KUHP Military (KUHPM) and also doing an injustice arranged in KUHPM. Jurisdiction of military jurisdiction differ from the general court jurisdiction. Its difference lay in by quality, region of place of occurence of case and territory of

jurisdiction union place. Rule punish the related/relevant event in military jurisdiction of Code/Law No. 31 Year 1997 about Military Jurisdiction. Very big Role to raise the investigation and investigation, prosecution to a military reside in the hand Ankum

(Superior of Rightful Claimant Punish) and Papera

Kata Kunci : tindak pidana militer; peradilan militer.