1. PERBANDINGANPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1. KEPPRES NO. 80 TAHUN 2008 2. KEPPRES NO. 54 TAHUN 2010Andy Setyawan ArbaiArifah S Andi NasrumAgung Nugroho

2. LATAR BELAKANGUntuk meningkatkan efisiensi dan efektifitaspenggunaan keuangan negara yang dibelanjakanmelalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan,transparansi, akuntabilitas serta prinsippersaingan/kompetisi yang sehat dalam prosesPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayaiAPBN/APBD 3. TUJUAN DITERBITKANNYA KEPPRES NO. 54 TAHUN 2010diperolehmeningkatkan iklimmeningkatkan meningkatkanbarang/jasa yang investasi yangkeberpihakan ownershipterjangkau dan kondusif, efisiensi terhadap industriPemerintah Daerahberkualitas sertabelanja negara, dan nasional dan usaha terhadap proyek/dapatpercepatankecil, serta kegiatan yangdipertanggung- pelaksanaan menumbuhkanpelaksanaannyajawabkan baik dari APBN/ APBD. industri kreatif,dilakukan melaluisegi fisik,inovasi, dan skema pembiayaankeuangan, maupun kemandirianbersamamanfaatnya bagibangsa dengan(cofinancing) antarakelancaran tugas mengutamakan Pemerintah PusatPemerintah dan penggunaan dan Pemerintahpelayananindustri strategis Daerah.masyarakat dalam negeri. 4. ISTILAH (BAB I Pasal 1)Istilah-istilah ini harus dipahami terlebih dahulu, karena dalam pelaksanaanpengadaan, banyak aturan-aturan yang berbeda untuk setiap jenis pengadaan. Khususnya pada pengadaan barang dan pengadaan jasa konsultasi. LKPP =PA= KPA = PPK = ULP = Lembaga KebijakanPengguna anggaranKuasa Pengguna Pejabat Pembuat Unit Layanan Pengadaan Barang Anggaran KomitmenPengadaan Adalah AdalahAdalah AdalahAdalah lembaga Pemerintah Pejabatpejabat yangpejabat yang unit organisasiyang ditetapkan oleh PA bertanggung jawabpemerintah yangpemegang untuk menggunakan atas pelaksanaanberfungsibertugas kewenanganmengembangkan dan penggunaan anggaranAPBN Pengadaan melaksanakanmerumuskan kebijakan Kementerian/atau ditetapkan oleh Barang/Jasa Pengadaan Pengadaan Kepala Daerah untukBarang/Jasa di K/L/D/I Lembaga/Satuan Kerjamenggunakan APBD. yang bersifatBarang/JasaPerangkat Daerah ataupermanen, Pejabat yang dapat berdiri sendiridisamakan padaatau melekat pada unit Institusi lain Pengguna yang sudah ada. APBN/APBD. 5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui: pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi, dimana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakanSwa Kelola oleh PPK, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat/LSM penerima hibah Penunjukan langsung Pemilihan langsung (pembanding) menggunakanpenyedia barang/jasa Lelang (pihak ketiga) 6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perpres ini meliputi: 1. Barang 2. Pekerjaan Konstruksi 3. Jasa Konsultansi; 4. Jasa Lainnya. 7. GAMBARAN UMUM DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH 8. DAFTARLINK E-PROCUREMENT :1. http://inaproc.lkpp.go.id/v3/ : Portal Pengadaan Nasional2. http://lpse.ugm.ac.id/eproc/app : Layanan Pengadaan Secara Elektronik UGM