12
Pendidikan Kewarganegaraan PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Oleh : Trisna Risani Karya (096) Yuniasti Eka Rosadiana (109) Dyo Rizky Galih Putra (117) Kelas C – Ilmu Komunikasi – Universitas Muhammadyah Yogyakarta

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

makalah mengenai HAM di Indonesia

Citation preview

Page 1: Penegakan hak asasi manusia di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Yuniasti Eka Rosadiana (109) Dyo Rizky Galih Putra (117)

Page 2: Penegakan hak asasi manusia di Indonesia

I. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merumuskan pengertian HAM dalam ungkapan “human right could be generally defines as those right which are inherent in our nature and without which we can not live as human being”.Artinya, HAM adalah hak- hak yang secara inherent melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

Dari pengertian tersebut, maka HAM terkandung dua makna, yaitu :

Pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan di dunia.Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan.

Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur.Tanpa HAM manusia tidak akan hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.

II. JENIS-JENIS HAK ASASI MANUSIA

Jenis hak asasi manusia, di antaranya, dapat diketahui dari deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948

Secara lebih spesifik, di dalam pasal-pasal deklarasi hak asasi manusia sedunia tersebut ditegaskan beberapa kategori hak sebagai berikut :

Pertama, hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi minimum yang diperlukan individu, agar ia dapat mewujudkan watak kemanusiaannya, seperti : pengakuan atas martabat (pasal 1); perlindungan dan tindak diskriminasi (pasal 2); jaminan atas kebutuhan hidup (pasal 3); terbebas dari perbudakan (pasal 4); perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (pasal 5).

Kedua, hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum, seperti : persamaan di hadapan hukum (pasal 6); memperoleh pengadilan yang adil (pasal 10); dan hak untuk tidak diinterverensi kehidupan pribadinya (pasal 12).

Ketiga, hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan, seperti : kebebasan berpikir dan beragama (pasal 18); hak

2

Page 3: Penegakan hak asasi manusia di Indonesia

berkumpul dan berserikat (pasal 20) dan hak ikut aktif di dalam pemerintahan (pasal 21).

Keempat, hak yang menjamin terpenuhinya taraf minimal hidup manusia, dan memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan, seperti : hak untuk mendapatkan makanan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan (pasal 22-25); serta hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kebudayaan (pasal 26-29).

III. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM

Terwujudnya Universal Declaration of Human Rights yang dinyatakan pada 10 November 1948 harus melewati proses yang cukup panjang.Sebelum terwujudnya deklarasi tersebut, setidaknya telah lahir beberapa naskah HAM yang mendahuluinya, yang bersifat universal dan asasi.Naskah-naskah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Magna Charta (Piagam Agung 1215) : Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja john dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka.Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John di Inggris.

2. Bill of Right (Undang-Undang Hak 1689) : Suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris, yang merupakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah “The Glorious Revolution of 1688”.

3. Declaration des Droits de I’homme et du citoyen (Pernyataab Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789) : Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim lama.

4. Bill of Rights (Undang-Undang Hak) : Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada 1769, dan kemudian menjadi bagian dari undang-undang dasar pad 1891.

Jika dilihat dari perspektif substansi yang diperjuangkan, sejarah perkembangan HAM di dunia dapat dikategorikan ke dalam empat generasi sebagai berikut :

1. Generasi Pertama

Generasi ini berpandangan bahwa substansi HAM berpusat pada aspek hukum dan politik.Fokus generasi pertama pada aspek hukum dan politik tersebut disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, di mana negara-negara yang baru merdeka berkeinginan untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.

3

Page 4: Penegakan hak asasi manusia di Indonesia

2. Generasi Kedua

Kemerdekaan yang diperoleh banyak negara Dunia Ketiga setelah Perang Dunia II menuntut lebih dari sekadar yuridis.Pengisian kemerdekaan berarti juga pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

3. Generasi Ketiga

Generasi HAM ketiga ini merupaka sintesis dari generasi pertama dan kedua.Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi ketiga suatu kemajuan pesat telah tercapai, apalagi jika semua hak tersebut bisa diwujudkan bersama-sama.Akan tetapi, dalam kenyataannya, Dunia Ketiga ditandai oleh kuatnya sektor negara yang berperan dominan sebagai komando, sehingga implementasi HAM generasi ketiga ini bersifat komando dari atas (top-down approach).

4. Generasi Keempat

Generasi Keempat banyak melakukan kritik terhadap peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan pada generasi sebelumnya yang lebih menekankan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, karena telah terbukti sangat menafikkan hak-hak rakyat, mengabaikan kesejahteraan rakyat, dan tidak berdasarkan pada faktor kebutuhan rakyat.

IV. HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut ajaran islam, adanya perbedaan lahiriah antar manusia tidak menyebabkan perbedaan dalam kedudukan sosial. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat, tidak dapat dipungkiri, telah membersihkan konstribusi pada perkembangan prinsip-prinsp hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional. Dalam pandan islam, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan ataub badan apapun. Maududi juga menjelaskan bahwa hak-hak yang diberkan Allah itu bersifat permanen, kekal, abadi, dan tidak boleh diubah-ubah, dimodifikasi, ataupun dibatalkan. Konsep HAM dalam sejarah islam sesungguhnya lebih melampaui sejarah Barat dalam merumuskan dan mempraktikan konsep HAM. Gagasan islam tentang HAM berpijak pada konsep tauhid, yaitu konsep pengakuan Allah yang tergambar dari ungkapan syahadat. Konsep taudid mengandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. Hak-hak asasi manusia dalam islam merupakan standar normatif yang ditetapkan Allah atau dibuat oleh manusia berdasarkan firman Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia.islam

4

Page 5: Penegakan hak asasi manusia di Indonesia

meniscayakan bahwa pengakuan akan adanya hak asasi pada seseorang berarti adanya kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain atau semua orang. Dalam deskripsi berikut akan dijelaskan beberapa hak asasi manusia dalam islam yang meliputi:

1. Hak HidupHak hidup adalah hak manusia atas kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia guna menjamin perkembangan hidup manusia secara alamiah. Hak hidup ini adalah hak yang paling utama dalam pandangan islam. Hak hidup juga dapat diartikan yaitu hak asasi paling fundamental bagi setiap manusia, karena kehidupan merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak-hak asasi lainnya.

2. Hak Kebebasan BeragamaIslam menghargai kebebasan beragama, yaitu kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama yang dia yakini kebenarannya berdasarkan pertimbangan akal dan nuraninya.islam menolak paham pemaksaan beragama, karena hal itu bertentangan dengan hakikat islam itu sendiri yang menghendaki ketundukan manusia kepada Allah secara sukarela (berdasarkan kesadaran diri). Pemaksaan kehendak untuk memasuki agama islam juga bertentangan dengan kodrat manusia sebagai insan yang merdeka. Penghargaan islam atas kebebasan beragama meniscayakan sikap toleransi dan keadilan terhadap seluruh penganut agama lain.

3. Hak atas KeadilanIslam juga menegaskan hak atas keadilan, yaitu hak manusia untuk mendapat sesuatu hal yang menjadi haknya dari orang lain. Keadilan adalah hak manusia untuk mendapatkan sesuatu hal yang menjadi haknya dari orang lain. Kata “keadilan” dipergunakan dalam banyak konteks, adakalanya digunakan untuk menyebut hak, perlakuan yang sama, dan keseimbanagn atau kesebandingan. Keadilan mempunyai kedudukan sangat penting dalam sistem nilai islam, karena ia merupakan satu-satunya prinsip penciptaan dan pengaturan alam semesta dan segala isinya.

4. Hak Kebebasan Berfikir dan BerpendapatKebebasan berfikir dan kebebasan berpendapat merupakan bagaian dari kebebasan berekspresi, yaitu kebebasan manusia untuk mengekspresikan diri dalam kehidupan bermasyarakat sebagao pengejawantahan kemmapuan kognisi (nalar) dan kemampuan afeksi (rasa) manusia. Islam sangat menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat.

5. Hak Bekerja

5

Page 6: Penegakan hak asasi manusia di Indonesia

Hak lain yang lain juga diatur dalam islam adalah hak manusia untuk melakukan pekerjaan. Islam mendorong tumbuhnya hak bekerja, yaitu hak manusia untuk melakukan pekerjaan.

6. Hak PolitikIslam juga menjamin hak-hak politik, seperti hak memilih kepala negara,  hak musyawarah, hak melakukan kontrol, hak memecat kepala negara, hak mencalonkan diri, dan hak untuk menjadi pegawai negeri. Kewajiban politik rakyat juga ditekankan dalam islam, yaitu taat kepada pemimpin sepanjang pemimpin itu pemimpin itu memang benar. 

V. DIMENSI HISTORIS HAM DALAM ISLAMPembicaraan tentang HAM dalam perspektif islam tidak bisa dipisahkan dari konsep

Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. Dua momentum penting tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piagam MadinahKonsepsi dasar yang tetuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adalah adanya pertanyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku, ataupun perbedaan agama. Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi. Landasan pokok bagi kehiupan masyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah yaitu semua pemeluk islam adala satu ummat, walaupun mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasrkan pada prinsip-prinsip. Piagam ini bersifat revolusioner karena mendobrak tradisi kesukuan orang-orang Arab pada saat itu. Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka heterogen, kedudukan mereka adalah sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Deklarasi Kairo (Cairo Deckaration)Deklarasi kairo merupakan konsep hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara-negara OKI. Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi yang dalam penerapan dan realitasnya selaras dengan pertanyaan semesta hak-hak asasi manusia (The Universal Declaration of Human Rights ) yang dideklarasikan oleh PBB pada 1948.

6

Page 7: Penegakan hak asasi manusia di Indonesia

VI. HAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Deklarasi hak asasi manusia sedunia memang dicetuskan pada 1948, namun gagasan tentang hak asasi manusia muncul sebagai gagasan yang membanjiri diskursus politik di nusantara sejak abad ke-18. Inilah yang mungkin menyebabkan hak asasi menjadi permaslahan yang penting dalam UUD 1945 dan UUDS 1950. Dalam UUD 1945 terdapat lima pasal yang secara langsung menyatakan perlunya perlindungan bagi HAM, yakni:

Pertama, hak kesamaan keduduka di depan hukum dan pemerintahan.

Kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Ketiga, hak mengeluarkan pendapt, berkumpul dan berserikat.

Keempat, hak untuk memeluk agama.

Kelima, hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pada amandemen kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia mengalami perubahan signifikan pada kewajiban asasi. Amandemen kedua UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, menitikberatkan perubahan berupa penambahan pada pasal 27 yang menambahkan ayat (3) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, perluasan pasal 28, yang semula hanya mengatur tentang kemerdekaan berpendapat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan, diubah dan dirinci menjadi pasal 28 A sampai dengan 28 J secara lengkap. Dan penambahan jenis hak pada pasal 30, yang semula hanya mengatur tentang bela negara, diubah redaksinya, yaitu bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Garis besar ketentuan HAM yang diatur dalam UUD 1945 selanjutnya dielaborasi menjadi ketentuan yang lebih rinci di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, sebagai upaya dalam menegakkan HAM, sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut, telah ditetapkan pula Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.39 tahun 1999 ini, secara merinci, menguraikan tentang aneka HAM, seperti: hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, serta mengenai hak wanita dan hak anak.

7

Page 8: Penegakan hak asasi manusia di Indonesia

VII. REALITAS PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Secara yuridis formal, berbagai norma yang mengatur HAM di Indonesia, sudah dapat dikatakan memadai, walaupun belum sempurna. Masih ada kesenjangan antara das sollen dan das sein, atau antara kerangka aturan yang yang cukup ideal dan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Kerangka norma yang sebenarnya telah cukup membangkitkan banyak harapan tidak seimbang dengan upaya penegakandan implementasinya yang masih jauh dari ideal.

Banyak pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia. Entah itu berupa penculikan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan ataupun tindakan anarkis yang banyak merusak fasilitas-fasilitas umum. Pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh warga negara, tapi juga para aparatnya. Penyidikan kasus-kasus yang sering dilakukan guna memperoleh pengakuan seperti halnya yang diharapkan adalah merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara terhadap warga negaranya. Salah satu contohnya adalah, penembakan terhadap 4 warga Nipah yang ingin mempertahankan tanahnya. Masih banyak lagi contoh yang membuktikan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia belum berjalan sesuai harapan.

Jika dikaji lebih mendalam, banyaknya pelanggaran HAM itu terutama disebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum terhadap pihak pelanggar dan lemahnya political will pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma HAM. Penguasa negara justru sering memanfaatkan hal tersebut sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan disamping rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

VIII. PENEGAKAN HAM SEBAGAI SARANA UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI.

Untuk mewujudkan demokrasi dan keberadaban dalam fenomena kehidupan masyarakat, maka dibutuhkan upaya yang serius untuk menciptakan kondisi yang demokratis yang dimana diharapkan dapat menjadi penegak wacana masyarakat madani, yang juga dalam menjalani hidup, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti terjalin interaksi di dalam masyarakat tanpa adanya pandangan terhadap perbedaan ras, suku, dan agama.

Penekanan demokrasi (kondisi demokratis) di sini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dapat terbentuk manakala anggota masyarakat yang satu

8

Page 9: Penegakan hak asasi manusia di Indonesia

menghormati hak asasi yang dimiliki anggota masyarakat yang lain dalam komunitas kehidupannya masing-masing.

Aspek lain yang dibutuhkan dalam mewujudkan masyarakat madani adalah tegaknya keadilan dan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini meniscayakan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada suatu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).

Supremasi hukum akan terwujud apabila setiap warga negara, baik yang duduk dalam pemerintahan maupun sebagai rakyat biasa, semuanya tunduk kepada hukum. Hal tersebut berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negaradengan pemerintah maupun antarwarga negara haruslah dilakukan dengan cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap HAM, sehingga terwujud bentuk kehidupan yang beradab.

Kesimpulannya, terdapat beberapa indikator yang diperluan untuk mewujudkan civil society (masyarakat madani). Namun indikator terpenting ialah, bahwa masyarakat tersebut harus dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara, dan di tengah masyarakat tersebut ditegakkan keadilan dan supremasi hukum, sehingga kehidupan yang demokratis dan toleran dapat terwujud.

9