KETERKAITAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERTAHANAN NEGARA

REVIEW UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN

BENCANA

Oleh: Danang Insita Putra

Mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Bencana Universitas Pertahanan Indonesia

ABSTRAK   Penanganan bencana alam memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam menggerakkan manusia, sarana prasarana dan peralatan terutama bagi wilayah Indonesia sebagai archipelagic state yang memiliki wilayah terluas di dunia serta rawan terhadap bencana alam dan kecelakaan lain, maka faktor ketepatan pengerahan sumberdaya yang tepat menjadi sangat penting. Belajar dari pengalaman selama ini, sudah saatnya kita memikirkan langkah yang lebih terpadu dan terkoordinasi. Menetapkan institusi yang tepat berada di garis depan dan pihak-pihak yang harus mendukung dari belakang. Baik pada masa awal terjadinya bencana maupun lanjutan penanggulangan dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Militer adalah satu-satunya organisasi yang disiapkan untuk melaksanakan operasi-operasi militer dalam perang. Disamping itu, peran militer adalah juga menjalankan operasi militer selain perang seperti misalnya pada saat penanggulangan bencana. Kata Kunci: bencana, militer, ketahanan  

PENDAHULUAN

Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera yang terbentang digaris khatulistiwa dan terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, merupakan wilayah territorial yang sangat rawan terhadap bencana. Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun karena ulah manusia seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri serta kesalahan teknologi, telah mengancam dan berada ditengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia. Bencana secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan serta hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu dalam penanggulangan bencana diperlukan suatu mekanisme sebagai arahan dan acuan dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana bagi lembaga yang terkait dalam Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan

swasta, mendorong kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah kerjasama lintas sektor baik pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pertanyaan yang seringkali diajukan adalah sesungguhnya, di mana posisi TNI dalam penanggulangan bencana alam? Apakah TNI sebagai penanggung jawab atau hanya membantu? Bila terjadi leading sector, apa dasarnya dan dari mana dukungan anggaran untuk menggerakkan pasukan dan membeli bahan-bahan yang diperlukan TNI? Makalah ini mencoba menjawab keterkaitan antara penanggulangan bencana dengan pertahanan negara, khususnya peranan militer di dalamnya. PERAN MILITER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Membicarakan peran dan fungsi angkatan bersenjata dalam sistem keamanan nasional (national security) sebuah negara demokrasi sebenarnya merupakan hal yang tidak terlalu rumit. Di banyak negara demokrasi, angkatan bersenjata merupakan komponen penting dalam melindungi negara dari berbagai ancaman, khususnya yang datang dari luar negeri (external threats). Dalam tatanan demikian, peran utama angkatan bersenjata adalah sebagai instrumen dalam menjalankan pertahanan luar (external defense). Peran tersebut dilaksanakan baik melalui operasi perang, maupun non- perang (military operations other than war) yang lingkup kegiatannya dapat bersifat eksternal (di luar negeri, seperti operasi peacekeeping dan operasi penyelamatan warga negara yang terancam di luar negeri) maupun internal di dalam negeri (seperti civic missions dan humanitarian relief). Namun, dalam konteks Indonesia, membahas peran, fungsi dan tugas angkatan bersenjata dalam sistem keamanan nasional tidak semudah yang dibayangkan. Kesulitan utama datang dari istilah ”keamanan nasional” itu sendiri. Sampai sekarang, kita masih belum menemukan format dan pemahaman yang tepat mengenai ”keamanan nasional.” Akibatnya, pada saat dimana praktek-praktek penyelenggaraan keamanan nasional seharusnya sudah mulai melembaga (insititutionalised), pada saat yang sama kita masih tetap berkutat dalam perbincangan mengenai apa yang dimaksud dengan ”keamanan nasional” itu. Akibatnya, jangankan menemukan pengaturan yang tepat mengenai peran TNI dalam sistem keamanan nasional, perbincangan dan perdebatan mengenai kebutuhan dan proses penataan kerangka regulasi (regulatory frameworks) bidang keamanan nasional masih juga belum usai. Hakekat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. • Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam,

sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

• Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen pendukung.

Apa hubungan keamanan nasional dengan penanggulangan bencana? Dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan, TNI menjalankan fungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman yang ada, serta fungsi pemulih. Berbeda dengan regulasi yang lahir sebelum reformasi, fungsi TNI dalam menangkal dan menindak kini dibatasi hanya pada “setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.” Sementara, untuk “menghadapi bentuk dan sifat ancaman non- militer di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.” Berbeda dengan masa sebelumnya, kini TNI hanya berfungsi sebagai salah satu bagian saja dari keseluruhan sistem keamanan nasional, namun tetap merupakan kekuatan inti dalam sistem pertahanan nasional. Disinilah dijelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu ancaman terhadap keamanan nasional yang berasala dari dalam. Dalam tugas-tugas yang diamanatkan kepada TNI yang termuat beberapa poin yang terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu:

1. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

2. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)

Beberapa alasan kenapa keterlibatan militer penting dalam penanggulangan bencana terutama pada masa tanggap darurat antara lain:

1. TNI mempunyai personel terlatih yang selalu siap siaga. 2. Personel TNI mempunyai keahlian bekerja di medan berat. 3. TNI mempunyai struktur komando yang rapi. 4. TNI mempunyai tank, kapal, helikopter dan berbagai perlengkapan

untuk bekerja dalam kondisi darurat. Mencermati perundang-undangan yang berlaku, baik UU Pertahanan Negara maupun UU TNI jelas menyebutkan bahwa TNI hanya sebatas membantu. Pasal 10 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 serta Pasal 6 dan 7 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 beserta penjelasannya menempatkan TNI pada posisi membantu instansi lain sesuai permintaan. Hanya saja, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dapat mengerahkan TNI dalam keadaan memaksa untuk kemudian dimintakan persetujuan dari DPR RI. Termasuk pengerahan TNI untuk menanggulangi akibat bencana alam yang membutuhkan penanganan cepat. Namun kembali ke Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, peran TNI tidak terlalu disinggung di dalamnya. Agar lebih “operasional” diperlukan suatu peraturan tambahan (baik dalam bentuk PP, Kepres) yang mengatur petunjuk operasional operasi militer dalam penanggulangan bencana.

Dalam Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di dalam Perpres tersebut pada pasal 11 disebutkan terdapat keanggotaan TNI sebagai unsur pengarah dalam penanggulangan bencana, sedangkan di BPBD kedudukan TNI diperkuat oleh Perka BNPB No 3 tahun 2008 namun sayangnya rata-rata disetiap daerah keanggotaan tim pengarah instansi lainnya hanyalah bersifat exofficio yang berarti duplikasi jabatan sehingga membuat mereka tidak fokus untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Kemudian pada pasal 48 dijelaskan keterlibatan TNI sebagai unsur pelaksana, namun kalau dipelajari lebih detail kedudukannya hanya sebatas liaison yang sifatnya koordinasi kepada struktur BNPB/BPBD. Ini berarti hubungan organisasi TNI dengan BNPB/BPBD bersifat lateral yakni berhubungan hanya jika dibutuhkan. Salah satu masalah yang terbilang “klasik” dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian/Lembaga bahkan di daerah adalah masalah anggaran. Sebagaimana kita ketahui anggaran Pemerintah adalah direncanakan untuk jangka waktu 1 (satu) dengan rincian kegiatan yang sudah dicatatkan ke dalam DIPA. Apakah bencana bisa direncanakan? Jawabannya tentu saja tidak. Hal inilah yang juga menjadi masalah bagi militer dalam menjalankan operasi apabila terjadi penanggulangan bencana. Perubahan pagu anggaran sangat mungkin, tapi operasi darurat untuk evakuasi atau penyaluran logistik tidak akan sempat menunggu revisi anggaran, apalagi bila terjadi penambahan atau pergeseran tingkat program yang harus disetujui oleh DPR. Permasalahan-permasalahan seperti ini harus segera diselesaikan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

KESIMPULAN

Konsepsi peran dan tugas militer dalam penanggulangan bencana ke depan diharapkan menciptakan TNI yang “profesional” dalam menjalankan operasi bantuan kemanusiaan. Profesionalisme yang dimaksud haruslah dapat diukur bukan hanya dari besarnya “pengabdian” yang diberikan kepada negara dan bangsa, namun juga harus dapat diukur dari besarnya dukungan yang diberikan kepada Militer baik itu dari sisi anggaran maupun dari sisi peran dan tugas yang diberikan dalam usaha penanggulangan bencana. Untuk itu Militer harus mendapatkan peran yang lebih didalam usaha penanggulangan bencana tidak hanya dalam masa tanggap darurat seperti yang telah dilakukan selama ini namun diharapkan Militer dapat lebih berpartisipasi aktif pada masa pra-bencana maupun pada masa pasca bencana. Dalam rangka mendapatkan “peran” yang diharapkan maka Militer harus dapat merumuskan peran dan tugasnya pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Peran dan tugas tersebut akan dapat terumuskan apabila Militer mempunyai strategi untuk menggapainya.