Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA i

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan

Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun modul panduan bagi

pejabat/pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta bendahara penerimaan dan bendahara

pengeluaran dalam pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban atas

pengelolaan uang negara oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan APBN pada

Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Penyusunan modul ini memiliki tujuan agar pelaksanaan penatausahaan/

pengelolaan kas di bendahara dapat dilakukan dengan transparan dan sesuai

ketentuan yang berlaku serta laporan pertanggungjawaban yang disusun bendahara

akurat, akuntabel dan dapat disampaikan tepat waktu, sesuai dengan amanat Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/

Kantor/Satuan Kerja.

Modul ini disusun Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Modul Pembukuan

dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara berdasarkan urutan proses

penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang negara pada

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, yang merupakan penjabaran dari

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor: 47/PB/2009, yang merupakan pedoman pelaksanaannya.

Modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan dan Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan

Kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi

pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta bendahara penerimaan dan bendahara

pengeluaran pada Kementrian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Jakarta, Januari 2010

Tim Penyusun, Direktorat Jenderal Perbendaharaan


MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Keuangan Negara telah dimulai dengan terbitnya paket Undang-

Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan

Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut menyangkut seluruh

aspek di bidang keuangan negara, termasuk pengelolaan uang di bendahara.

Dengan dasar Undang-Undang di atas, terbitlah Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah. Karenanya, Menteri Keuangan dengan PMK Nomor

73/PMK.05/2008 mengatur Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

yang dijelaskan lagi dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Dengan dasar peraturan perundangan di atas, disusunlah Modul Pembukuan

dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ini. Secara garis besar, modul ini berisi 2 (dua)

hal pokok yang menjadi tugas Bendahara yaitu: Pembukuan dan Pertanggungjawaban.

Modul ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai Kanwil DJPBN,

KPPN, dan bendahara dalam pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban

atas pengelolaan uang oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan APBN. Modul ini

disusun agar pelaksanaan penatausahaan/pengelolaan kas di bendahara dilakukan

dengan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan

pertanggungjawaban yang disusun bendahara akurat, akuntabel dan dapat

disampaikan tepat waktu.

Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanakan dan bertanggungjawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya

dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut,

bendahara wajib melakukan pembukuan yang dapat dilakukan dengan tulis tangan

atau komputer. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

antara lain meliputi: Buku Kas Umum dan buku-buku Pembantu. Pembukuan

didasarkan pada dokumen sumber antara lain: Kuitansi, SBS, SSBP, SSP, SPM dan

lain-lain.


MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA iii

Selain itu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib

menyusun laporan pertanggungjawaban secara bulanan atas uang yang dikelolanya.

Laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut harus menyajikan informasi tentang:

keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, keadaan kas pada akhir bulan pelaporan,

hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA), Penjelasan

atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas. Laporan pertanggungjawaban

bendahara itu untuk disampaikan kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum

Negara, Kementerian/Lembaga, dan BPK.

Selain itu, modul ini juga meliputi proses dan verifikasi Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang

diterima oleh KPPN untuk disampaikan secara hierarkis ke Kantor Pusat Ditjen

Perbendaharaan melalui Kantor Wilayah yang ada di seluruh Indonesia.


MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………………….. ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................................. 6

B. Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 6

C. Ruang Lingkup ............................................................................................. 8

BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA ..................................................... 3

BAB III BENDAHARA PENERIMAAN .......................................................................... 6 A. Penatausahaan Kas .................................................................................... 6

B. Tatacara Pembukuan .................................................................................. 6

C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan ................................. 8

BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN ..................................................................... 13 A. Bendahara Pengeluaran yang Tidak Mempunyai BPP ............................ 13

1. Pengelolaan Kas UP/TUP ................................................................... 13

2. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP ....................................................... 14

3. Pembukuan Bendahara pengeluaran ................................................ 14

B. Bendahara Pengeluaran yang Mempunyai BPP ...................................... 18

1. Penyaluran Dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP ............ 18

2. LPJ BPP sebagai Dokumen Sumber ................................................. 19

3. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran ........................ 21

C. Bendahara Pengeluaran Pembantu .......................................................... 28

1. Pengelolaan Kas UP/TUP .................................................................. 28

2. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP ....................................................... 28

3. Pembukuan BPP ................................................................................ 29

4. Contoh Format Pembukuan BPP ....................................................... 32

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ................................ 39 A. Tatacara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ......... 39

B. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ........................ 39

C. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara .................................. 40

BAB VI VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA .......... 46

BAB VII PENUTUP ....................................................................................................... 47

REFERENSI .................................................................................................................. 48

LAMPIRAN: Contoh Pembukuan Bendahara Pengeluaran ......................................... 49

BAB I PENDAHULUAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya tiga

paket undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan

Negara. Reformasi tersebut menyangkut seluruh aspek di bidang keuangan negara,

termasuk pengelolaan uang di bendahara.

Sebelum reformasi di bidang keuangan negara, meskipun bendahara telah

dinyatakan sebagai pejabat fungsional, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya bendahara

sangat dipengaruhi oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja. Setelah reformasi,

terdapat kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab serta hubungan

bendahara dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara

dalam hal pengelolaan uang. Bahkan dalam pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor

1 Tahun 2004 dinyatakan dengan tegas bahwa bendahara wajib menolak perintah

bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak

terpenuhi. Selain itu, bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran

yang dilaksanakan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa

Bendahara Umum Negara.

Bendahara selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kuasa

Bendahara Umum Negara wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

seluruh uang negara yang dikelolanya. Disamping itu, bendahara selaku pejabat yang

diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga juga wajib membukukan seluruh transaksi

dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana tertuang dalam DIPA.

Oleh karena itu berbeda dengan laporan yang dihasilkan Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Angaran (UAKPA), pembukuan bendahara akan menghasilkan laporan

keadaan kas dan realisasi belanja yang sesungguhnya. Laporan ini merupakan

managerial report yang sangat berguna untuk pelaksanaan kegiatan operasional

sehari-hari bagi pimpinan.

BAB I PENDAHULUAN

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA iii

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud: untuk memberikan pedoman bagi pejabat/pegawai Kanwil DJPBN,

KPPN, dan bendahara dalam pelaksanaan penatausahaan dan

pertanggungjawaban atas pengelolaan uang oleh bendahara dalam rangka

pelaksanaan APBN.

2. Tujuan: agar pelaksanaan penatausahaan/pengelolaan kas di bendahara

dilakukan dengan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan

pertanggungjawaban yang disusun bendahara akurat, akuntabel dan dapat

disampaikan tepat waktu.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul ini meliputi pembukuan, penyusunan, dan penyampaian

Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, termasuk

Bendahara Pengeluaran Pembantu. Selain itu, modul ini juga meliputi proses dan

verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara oleh

KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 3

BAB II

JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan

bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau

menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara

yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa

Keuangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan

bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas

nama Negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan

uang/surat berharga/barang-barang milik Negara/daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal

3 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat

fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara

Umum Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat

dikatakan bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menerima uang atau surat berharga/barang.

2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang.

3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang.

4. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam

pengelolaannya.

Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara

maka dikenal ada dua jenis bendahara yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran. Selain itu, untuk aktivitas pekerjaan yang kompleks dan lokasinya

berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran maka Menteri/Pimpinan

Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara

Pengeluaran Pembantu (BPP) guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di maksud.

Penjelasan jenis-jenis bendahara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei

2008 pasal 1 angka 15 dinyatakan bahwa Bendahara Penerimaan adalah orang

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan

APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu,



semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja

yang berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara

Penerimaan.

2. Bendahara Pengeluaran


2008 pasal 1 angka 16 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka

pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Oleh

karena itu semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang

berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara

Pengeluaran.

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu


2008 pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang

selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara

Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan

atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya, dan oleh karena itu BPP

wajib melakukan pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran, sepanjang tidak diatur lain. Dalam melaksanakan

tugasnya, BPP bertindak untuk dan atas nama Bendahara Pengeluaran. Dengan

diangkatnya BPP dalam suatu satker, maka Bendahara Pengeluaran melimpahkan

kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan sebagian uang kepada BPP tersebut.

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga

pada setiap awal tahun anggaran. Bendahara menjalankan tugas-tugas

kebendaharaan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau

menyerahkan, menatusahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat

berharga yang berada dalam pengelolaannya pada Kementerian Negara/Lembaga/

Kantor/Satuan Kerja. Meskipun diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, namun

secara fungsional bendahara tetap bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara

Umum Negara (Kuasa BUN). Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, dilarang adanya

jabatan rangkap antara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, kecuali

dalam kondisi tertentu setelah memperoleh ijin dari BUN/Kuasa BUN. Dalam rangka

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran



dan BPP membuka rekening pada bank/pos atas nama jabatannya, bukan atas nama

pribadi.

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA dan atau bendahara merupakan wajib

pungut atas transaksi/kegiatan yang membebani APBN. Hasil pungutan/penerimaan

yang dikelola oleh bendahara tidak dapat digunakan secara langsung untuk membiayai

kegiatan untuk satuan kerja bersangkutan, kecuali diatur dalam peraturan

perundangan tersendiri.

Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanakan dan bertanggung jawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya

dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut,

bendahara wajib melakukan pembukuan baik secara manual maupun menggunakan

program komputer. Pembukuan bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/

Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:

PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

BAB III BENDAHARA PENERIMAAN


BAB III

BENDAHARA PENERIMAAN

A. PENATAUSAHAAN KAS

Setiap Penerimaan pada dasarnya harus secara langsung disetor ke rekening

kas negara. Dengan demikian, Bendahara Penerimaan sebagaimana dijelaskan dalam

Bab II, dilarang menerima secara langsung setoran penerimaan dari wajib setor,

kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan telah mendapat

persetujuan Menteri Keuangan. Apabila Bendahara Penerimaan tersebut menerima

secara langsung setoran penerimaan dari wajib setor, maka Bendahara Penerimaan

wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke kas Negara paling lambat satu hari

kerja, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan yang

berlaku, penyetorannya dilakukan secara berkala. Penyetoran penerimaan oleh

Bendahara Penerimaan baik secara berkala maupun harian ke kas negara dilakukan

dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Bendahara yang melakukan penyetoran secara berkala, wajib menyimpan uang

setoran penerimaan dari wajib setor pada rekening bank/pos atas nama jabatannya

(bukan atas nama pribadi). Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Penerimaan wajib

menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara.

Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan

dan pengeluaran/penyetoran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan

kerja yang berada di bawah pengelolaannya.

B. TATA CARA PEMBUKUAN

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Bendahara Penerimaan wajib

mencatat semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan

kerja yang berada di bawah pengelolaannya, maka dokumen sumber pembukuannya

dibukukan sebagai berikut:

1. Rencana Penerimaan yang tertuang dalam DIPA, dibukukan di sisi debet dan

kredit (in-out) pada Buku Kas Umum serta dicatat sebagai target penerimaan pada

Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan.

2. Surat Bukti Setoran (SBS) yang merupakan tanda terima dari Satker/Bendahara

Penerimaan kepada wajib setor, dibukukan di sisi Debet pada Buku Kas Umum,

Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu berkenaan, dan dibukukan secara



akumulatif pada kolom MAP sesuai MAP berkenaan pada Buku Pengawasan

Anggaran Pendapatan.

3. SSBP yang dinyatakan sah yang merupakan setoran bendahara ke kas negara

sehubungan dengan penerimaan SBS tersebut pada butir 2 di atas, dibukukan di

sisi Kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu

berkenaan, serta dibukukan sebagai penyetoran pada Buku Pengawasan

Anggaran Pendapatan.

4. SSBP yang dinyatakan sah yang merupakan setoran langsung wajib setor ke kas

negara, dibukukan di sisi Debet dan sisi Kredit (in-out) pada Buku Kas Umum,

serta dicatat pada kolom sesuai MAP berkenaan pada Buku Pengawasan

Anggaran Pendapatan dan sekaligus berfungsi sebagai penyetoran pada Buku

Pengawasan Anggaran Pendapatan.

5. Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjwabkan

seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan

adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan

dilakukan sebagai berikut:

a. Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi Debet pada Buku Kas Umum, Buku

Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.

b. SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-

lain, dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan

Buku Pembantu Lain-lain.



C. CONTOH FORMAT PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

I. Buku Kas Umum (BKU) Bagian 1: Halaman muka BKU, berbentuk sebagai berikut

Petunjuk pengisian: (1) diisi kode dan nama Departemen

(2) diisi kode dan nama Unit Organisasi

(3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota

(4) diisi kode dan nama Satuan Kerja

(5) diisi tanggal dan nomor SP DIPA

(6) diisi tanggal dan nomor revisi DIPA

(7) diisi tahun anggaran

(8) diisi kode dan nama KPPN

(9) diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani

(10) diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk

(11) diisi nama dan NIP bendahara penerimaan yang ditunjuk

BUKU KAS UMUM Departemen/Lembaga : (……) …………….. (1) Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5) Revisi ke 1. : ……., ………………. (6) 2. : ……., ………………. 3. : ……., ………………. … : ……., ………………. Tahun Anggaran …………. (7) KPPN : (……) …………….. (8)

…………, ………………… (9)

Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan (10) …………………. NIP.

(11) ……………………… NIP.



Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut:

Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format:bulan-tanggal)

Kolom 2 : diisi nomor bukti bendahara

Kolom 3 : diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran

Kolom 4 : diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 5 : diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ setoran

yang tercantum dalam dokumen sumber.



Bagian 3 : Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti terakhir Nomor. …………. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara 1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ………. B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP …….. Rp …….. 2. Saldo BP …….. Rp …….. 3. Saldo BP Lain-lain Rp …….. (+) 4. Jumlah (B.1+B.2+B.3) Rp ………. C Selisih Pembukuan (A.1-B.4) Rp …… II Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang Dikuasai Bendahara 1 Uang tunai di Brankas Bendahara Rp

. ………

2 Uang di Rekening Bank Bendahara Rp ……… (+) 3 Jumlah Kas Rp ………. B Selisih Kas (I.A.1-II.A.3) Rp …… III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A Pembukuan Menurut Bendahara 1 Penerimaan yang Telah

Disetorkan Rp ………

2 Penerimaan yang Belum Disetorkan Rp ……… (+) 3 Jumlah (A1+A2) Rp ……… B Pembukuan Menurut UAKPA Rp ……… C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 – B) Rp …… IV Penjelasan atas Selisih 1 Selisih Kas (IIB)

…………………………………………………………………………………………

2 Selisih Pembukuan (IIIC)

………………………………………………………………………………………….

Yang diperiksa, Yang memeriksa,

Bendahara Penerimaan Kuasa Pengguna Anggaran

Nama………… NIP……………

Nama…………… NIP………………



II. Buku Pembantu (BP)

1. BP Kas/BP ……/BP ……/ BP ……../BP Lain-Lain

Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:

Petunjuk pengisian

(1) diisi jenis BP berkenaan

(2) diisi kode dan nama Departemen







Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2

BKU

Buku Pembantu …………….. (1) Departemen/Lembaga : (……) …………….. (2) Unit Organisasi : (……) …………….. (3) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (4) Satuan Kerja : (……) …………….. (5) Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (6) Tahun Anggaran : …………. (7) KPPN : (……) …………….. (8) Tanggal Nomor Uraian Debet Kredit Saldo Bukti

(1) (2) (3) (4) (5) (6)



2. Buku Pengawasan Anggaran

Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN Departemen/Lembaga : (……) …………….. (1) Fungsi : ………. (8) Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Sub Fungsi : ………. (9) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10) Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Kegiatan : ………. (11) Tgl, No.SP DIPA : ……., ……………… (5) Sub Kegiatan : ………. (12) Tahun Anggaran : …………. …………. (6) KPPN : (……) …………….. (7)

Tgl No. Bkt

Uraian Pene- rimaan

MA MA MA MA MA MA Posisi Penerimaan

(13) (14) (15) (16) (17) (18) Bukti

penerimaan Sudah disetorkan

PAGU (19) (20) (21) (22) (23) (24) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Petunjuk pengisian:








(8) diisi fungsi berkenaan

(9) diisi kode sub fungsi berkenaan

(10) diisi kode program berkenaan

(11) diisi kode kegiatan berkenaan

(12) diisi kode sub kegiatan berkenaan

(13) s/d (18) diisi MA berkenaan

(14) s/d (24) diisi pagu MA terkait

Kolom (1) diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom (2) diisi nomor bukti dokumen sumber

Kolom (3) diisi uraian dari transaksi penerimaan yang dilakukan

Kolom (4) diisi jumlah penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan

Kolom (5) s/d (10) diisi jumlah akumulasi penerimaan sesuai MA terkait

Kolom (11) diisi jumlah penerimaan yang belum di setorkan ke kas negara

Kolom (12) diisi jumlah penerimaan yang sudah di setorkan ke kas negara

BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN


BAB IV

BENDAHARA PENGELUARAN A. BENDAHARA PENGELUARAN YANG TIDAK MEMPUNYAI BPP

1. Pengelolaan Kas UP/TUP

Pada setiap awal tahun anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada

Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM). Selanjutnya, atas dasar SPP-UP

tersebut, PPSPM akan menerbitkan SPM-UP dan menyampaikannya kepada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan (KPPN). KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) berdasarkan SPM-UP dimaksud. Dengan telah diterbitkannya SP2D-UP,

maka secara otomatis rekening Bendahara Pengeluaran akan terisi sejumlah nilai

dalam SP2D berkenaan. Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja yang

akan digunakan oleh KPA untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

operasional kantor sehari-hari.

Apabila UP yang ada diperkirakan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan

yang telah direncanakan dalam bulan berkenaan, maka KPA dapat mengajukan SPP

Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP), setelah memperoleh ijin prinsip sesuai

ketentuan yang berlaku dengan dilengkapi rincian rencana kebutuhan dana untuk

kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Seperti proses dalam pengajauan UP,

maka rekening Bendahara Pengeluaran akan bertambah sejumlah nilai yang tertuang

dalam SP2D atas SPM-TUP tersebut.

Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran harus

ditatausahakan, dicatat dan dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan

pembayaran dengan UP/TUP hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari

PA/KPA. Sebelum melakukan pembayaran, Bendahara Pengeluaran:

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA,

meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang menjadi

dasar hak tagih;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah

pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya

yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan

c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA

untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya.



Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran apabila

persyaratan pada huruf a sampai dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua

syarat-syarat pada huruf a sampai dengan c dipenuhi maka Bendahara Pengeluaran

melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tagihan yang diajukan.

Atas pembayaran yang dilakukannya, Bendahara Pengeluaran sebagai wajib

pungut wajib memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku.

Bukti-bukti pembayaran selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) untuk dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediaannya

(GUP), sehingga uang UP nantinya akan berdaur ulang (revolving). Pada akhir tahun

anggaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa UP/TUP yang berada

dalam pengelolaannya ke kas negara.

2. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP

Disamping mengelola uang persediaan, Bendahara Pengeluaran juga

mengelola uang yang berasal dari SP2D-LS yang ditujukan kepadanya, pajak-pajak

dari potongan pembayaran yang dilakukannya dan sumber penerimaan lainnya yang

menjadi hak negara.

Potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan langsung

untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut harus

disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat

Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat Setoran Pengembalian

Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoaran pengembalian belanja tahun anggaran

berjalan, dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) digunakan untuk penyetoran

penerimaan lainnya.

SP2D-LS Bendahara harus dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada

yang berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan haknya,

maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara dengan

menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran

wajib menyetorkan semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas Negara.

3. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan aktivitasnya, dokumen sumber pembukuan Bendahara

Pengeluaran, dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:

a. Aktivitas penerbitan SPM oleh Kuasa PA;

b. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari Uang Persediaan;



c. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS yang ditujukan

kepada bendahara (selanjutnya disebut SPM-LS Bendahara);

d. Aktivitas Lainnya.

Berikut petunjuk pembukuan dokumen sumber pembukuan Bendahara

Pengeluaran, dalam Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu berdasarkan

kelompok aktivitas tersebut di atas.

3.a. Aktivitas Penerbitan SPM oleh Kuasa Pengguna A nggaran

1) Pagu DIPA yang telah mendapat pengesahan, merupakan Pagu Anggaran

tertinggi yang disediakan untuk satuan kerja, dibukukan di sisi debet dan

kredit (in-out) pada Buku Kas Umum dan dicatat sesuai MAK berkenaan pada

Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

2) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah adalah realisasi

belanja yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan mengurangi/

membebani Pagu Anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan

pembayaran atas SPM jenis ini, dilakukan langsung dari kas negara kepada

pihak ketiga/rekanan. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi

kredit (in-out) pada Buku Kas Umum dan dicatat sebagai pengurang pagu

pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran

Belanja.

3) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang dinyatakan sah

merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti penyediaan Uang

Persediaan dari KPPN kepada Kuasa PA melalui Bendahara Pengeluaran.

Dibukukan:

a) Sebesar nilai bruto di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu

Kas, dan Buku Pembantu Uang Persediaan;

b) Sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit pada Buku Kas Umum,

Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Uang Persediaan.

4) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) yang

dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti

penyediaan tambahan Uang Persediaan dari KPPN kepada Kuasa PA melalui

Bendahara Pengeluaran. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet pada

Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Uang

Persediaan.



5) Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) yang

dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai sarana

pengisian kembali/revolving Uang Persediaan. Dibukukan:

a) sebesar nilai bruto di sisi Debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu

Kas, Buku Pembantu Uang Persediaan, dan dibukukan sebagai

pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja;

b) sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas

Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Uang Persediaan.

Sebagai catatan: potongan pada SPM-GUP terjadi apabila sisa Pagu

Anggaran yang tersedia pada DIPA terbatas, sehingga tidak memungkinkan

pemberian/revolving uang persediaan sepenuhnya. Dalam hal ini, maksimal

pemberian uang persediaan sebesar sisa Pagu Anggaran dalam DIPA,

terhadap selisihnya (nilai bruto SPM-GUP dikurangi sisa pagu) dinyatakan

sebagai setoran/potongan atas Uang Persediaan terdahulu.

6) SPM-GUP Nihil yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber sebagai

bukti pengesahan belanja yang menggunakan Uang Persediaan/Tambahan

Uang Persediaan. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit

(in-out) pada Buku Kas Umum, dan dibukukan sebagai pengesahan pada

Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

7) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah, adalah realisasi belanja yang

dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan mengurangi/ membebani

Pagu Anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas

SPM jenis ini, dilakukan dari Kas negara kepada pegawai/pihak ketiga melalui

Bendahara Pengeluaran. Dibukukan:

a) sebesar nilai bruto di sisi Debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu

Kas, Buku Pembantu LS-Bendahara, dan dicatat sebagai pengurang

pagu pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan

Anggaran Belanja;

b) sebesar nilai potongan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum dan di sisi

Kredit pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

3.b. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari Uang Persediaan.

1) Pembayaran atas uang persediaan dilakukan setelah kewajiban pihak

terbayar/pihak ketiga dilaksanakan. Selanjutnya bendahara wajib meminta

kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak (bila

disyaratkan) serta mengembalikan faktur pajak yang telah disahkan oleh



bendahara kepada pihak terbayar/pihak ketiga. Kuitansi/bukti pembayaran

dan faktur pajak/bukti pungutan pajak dibukukan:

a) sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran di sisi Kredit pada Buku

Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Uang Persediaan, dan

dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom mata anggaran berkenaan

pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

b) sebesar nilai faktur pajak/bukti pungutan pajak di sisi Debet pada Buku

Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

2) Setoran atas sisa uang persediaan ke Kas negara dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran pada akhir kegiatan atau akhir tahun anggaran dengan

menggunakan SSBP. Sedangkan setoran atas pungutan pajak dilakukan

segera setelah dilakukan pungutan/potongan dengan menggunakan SSP.

SSBP dan SSP dibukukan:

a) SSBP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas

Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Uang Persediaan.

b) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum,

Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

3.c. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari SPM-LS Bendahara.

1) Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara pemotongan kepada pihak

terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena

itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar

yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara

ke Kas negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan

SSPB sebesar nilai netto, hal mana terjadi apabila setelah waktu tertentu

pihak yang dituju tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti

pembayaran dan SSPB dilakukan sebagai berikut:

a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi Kredit pada

Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-

Bendahara.

b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas

Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

2) Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak

terbayar, bendahara wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat

pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:



a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi kredit

pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-

Bendahara.

b) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada Buku Kas

Umum, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu

Pajak.

c) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum,

Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

3.d. Aktivitas Lainnya.

Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggung-

jawabkan seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung

kemungkinan adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas,

pembukuan dilakukan sebagai berikut:

1. Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi Debet pada Buku Kas Umum,

Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.

2. SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan

lain-lain, dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas,

dan Buku Pembantu Lain-lain.

B. BENDAHARA PENGELUARAN YANG MEMPUNYAI BPP.

Pembukuan Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP pada dasarnya

tidak berbeda dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran yang tidak mempunyai

BPP. Untuk Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP ditambah dengan

pembukuan sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana dari Bendahara Pengeluaran Kepad a BPP.

Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran,

maka penyaluran dana kepada BPP (baik yang bersumber dari UP maupun SPM-

LS Bendahara) pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi

Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang

yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Pembukuannya

adalah sebagai berikut:

a. Sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP di sisi debet dan sisi kredit

pada Buku Kas Umum, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan di sisi debet

pada Buku Pembantu BPP.



b. Pengembalian sisa Uang Persediaan dari BPP ke Bendahara Pengeluaran

dibukukan melalui LPJ-BPP, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit pada buku

kas umum, disisi debet pada buku pembantu kas dan sisi kredit pada buku

pembantu BPP.

2. LPJ-BPP sebagai dokumen sumber.

Berdasarkan ketentuan, bendahara wajib melakukan pembukuan atas dasar

transaksi dan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu selaku bendahara,

BPP melakukan pembukuan atas transaksi yang dilakukannya dan

mempertanggungjawabkannya kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk LPJ-

BPP. Selanjutnya dalam kaitan penyaluran dana kepada BPP, LPJ-BPP menjadi

dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Adapun

pembukuannya sebagai berikut:

a. Dana UP.

1) Belanja yang dilakukan oleh BPP atas Uang Persediaan, sebesar jumlah

nilai pengurangan menurut MA dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas

Umum, Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai

pengurangan pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku

Pengawasan Anggaran Belanja.

2) Transfer ke Bendahara Pengeluaran (pengembalian sisa Uang Persediaan

dari BPP ke Bendahara Pengeluaran) sebesar jumlah pengurangan/transfer

dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, di sisi

debet pada Buku Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku Pembantu

BPP.

b. Dana LS-Bendahara.

1) Pembayaran (yang dilakukan oleh BPP) atas dana yang bersumber dari

SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah pengurangan/pembayaran dibukukan

di sisi Kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku

Pembantu LS-Bendahara.

2) Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP) atas sisa dana yang

bersumber dari SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah pengurangan/setoran

dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan

Buku Pembantu LS-Bendahara.

c. Dana Pajak.

Pungutan pajak atas belanja/pembayaran yang dilakukan oleh BPP dibukukan:



1) Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada Buku Kas

Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak.

2) Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas

Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak.

d. Dana Lain-lain.

1) Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada Buku Kas

Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain.

2) Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas

Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain.

Catatan:

Bukti-bukti pengeluran dan bukti-bukti setor disampaikan kepada Pejabat Penerbit

SPM sebagai bahan penguji atas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat

Komitmen.

Sebelum melakukan pembukuan atas LPJ-BPP, Bendahara Pengeluaran wajib

menguji kebenaran LPJ-BPP terkait dengan penyaluran dana dari Bendahara

Pengeluaran kepada BPP dan pengembalian sisa Uang Persediaan dari BPP

kepada Bendahara Pengeluaran. Dalam hal terjadi perbedaan Bendahara

Pengeluaran wajib melakukan konfirmasi kepada BPP (Pengujian kebenaran di sini

dimaksudkan hanya terhadap kebenaran pembebanan dan ketersediaan dananya

pada mata anggaran pengeluaran, bukan atas bukti-bukti kuitansi).



3. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran

a. Buku Kas Umum (BKU)

Bagian 1 : Halaman Muka BKU, berbentuk sebagai berikut:

BUKU KAS UMUM Departemen/Lembaga : (……) …………….. (1) Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5) Revisi ke 1. : ……., ………………. (6) 2. : ……., ………………. 3. : ……., ………………. … : ……., ………………. Tahun Anggaran …………. (7) KPPN : (……) …………….. (8)

…………, ……………… (9) Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (10) …………………. NIP.

(11) ……………………… NIP.

Petunjuk pengisian:






(6) diisi tanggal dan nomor revisi DIPA



(9) diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani

(10) diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk

(11) diisi nama dan NIP bendahara pengeluaran yang ditunjuk



Bagian 2 : Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut: Tanggal No. Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal)

Kolom 2 : diisi nomor bukti bendahara



Kolom 5 : diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/

pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.



Bagian 3 : Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)


Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………. kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti terakhir No. …………. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara

A Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara)

1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ……….

2. Saldo BP BPP Rp ……….

3. Jumlah (A.1+A.2) Rp ……….

B Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari

1. Saldo BP UP Rp ……….

2. Saldo BP LS-Bendahara Rp ……….

3. Saldo BP Pajak Rp ……….

4. Saldo BP Lain-lain Rp ……….

5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp ……….

C Selisih Pembukuan (A.3-B.5) Rp …….

II Hasil Pemeriksaan kas

A Kas yang dikuasai Bendahara

1 Uang tunai di brankas Bendahara Rp ……….

2 Uang di rekening bank Bendahara Rp ……….

3 Jumlah kas pada Bendahara (A.1+A.2) Rp ……….

B Selisih antara saldo buku dengan kas (I.A.1-II.A.3) Rp …….

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA)

A Pembukuan UP menurut Bendahara

1 Saldo UP Rp ……….

2 Kuitansi UP yang belum disahkan Rp ……….

3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2) Rp ……….

B Pembukuan UP menurut UAKPA Rp ……….

C Selisih UP pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B) Rp …….

IV Penjelasan atas selisih

1 Selisih Kas (IIB)

…………………………………………………………………………………………

2 Selisih UP (IIIC)

…………………………………………………………………………………………

Yang diperiksa

Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran

Nama:

Nama:

NIP. NIP.



b. Buku Pembantu (BP)

1) BP Kas/BP Uang Persediaan (UP)/BP LS Bendahara/ BP Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/BP Lain-Lain.


Buku Pembantu …………….. (1)

Departemen/Lembaga : (……) …………….. (2)

Unit Organisasi : (……) …………….. (3) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (4) Satuan Kerja : (……) …………….. (5) Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (6) Tahun Anggaran : …………. (7) KPPN : (……) …………….. (8) Tanggal Nomor Uraian Debet Kredit Saldo Bukti

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian


(2) diisi kode dan nama departemen

(3) diisi kode dan nama unit organisasi

(4) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota

(5) diisi kode dan nama satuan kerja





BKU.



2) Buku Pembantu Pajak (BP Pajak)

Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU PAJAK Departemen/Lembaga : (……) …………….. (1) Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5) Tahun Anggaran : …………. (6) KPPN : (……) …………….. (7)

Tgl No.

bukti Uraian

Penerimaan (Debet) Pengeluaran

(Kredit) Saldo PPN

PPh Ps 21

PPh Ps 22

PPh Ps 23 ………

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Petunjuk pengisian:








Kolom (1) :diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom (2) : diisi nomor bukti bendahara

Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran

Kolom (4) : diisi jumlah pungutan PPN yang diterima

Kolom (5) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 21 diterima



Kolom (8) : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada) termasuk penerimaan pajak yang diterima dari BPP yang dilaporkan dalam LPJ-BPP

Kolom (9) : diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara

Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber.



3) Buku Pengawasan Anggaran.

Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA

Departemen/Lembaga : (……) …………….. (1) Fungsi : ………. (8) Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Sub Fungsi : ………. (9) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10) Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Kegiatan : ………. (11) Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5) Sub Kegiatan : ………. (12) Tahun Anggaran : …………. (6) KPPN : (……) ……………. (7)

Tgl No. Bkt

Uraian Nilai Transisi Cara bayar Kel. MA MA MA MA MA Posisi UP

UP LS (13) (14) (15) (16) (17) Bukti pengeluaran

Sudah di sahkan

PAGU (18) (19) (20) (21) (22)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)



Petunjuk pengisian:













(13) diisi kode kelompok MA berkenaan

(14) s/d (17) diisi kode MA terkait

(18) diisi pagu kelompok MA berkenaan

(19) s/d (22) diisi pagu MA terkait

Kolom (1) : diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom (2) : diisi nomor bukti bendahara

Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan

Kolom (4) : diisi jumlah nominal transaksi

Kolom (5) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme UP

Kolom (6) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme LS

Kolom (7) : diisi sisa pagu kelompok MA berkenaan

Kolom (8) s/d (11) : diisi sisa pagu MA terkait

Kolom (12) : diisi jumlah pembayaran yang belum di GU kan

Kolom (13) : diisi jumlah pembayaran yang sudah di GU kan



C. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP).

1. Pengelolaan Kas UP/TUP.

UP/TUP yang dikelola BPP berasal dari Bendahara Pengeluaran. Bendahara

Pengeluaran mentransfer sejumlah UP/TUP kepada BPP untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan oleh BPP. UP/TUP BPP merupakan uang muka kerja

yang akan digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana BPP berada

(PPK-BPP) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan

oleh PPK-BPP.

Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan BPP harus ditatausahakan, dicatat

dan dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP

hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari PPK-BPP. Sebelum melakukan

pembayaran, BPP:

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA,

meliputi kuitansi/tanda-terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang menjadi

dasar hak tagih;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah

pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya

yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan

c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu untuk jenis belanja

yang dimintakan pembayarannya.

BPP wajib menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada huruf a

sampai dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua syarat-syarat pada huruf a

sampai dengan c dipenuhi, maka BPP melakukan pembayaran sesuai dengan

besarnya tagihan yang diajukan.

Atas pembayaran yang dilakukannya, BPP sebagai wajib pungut wajib

memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang

berlaku.

Bukti-bukti pembayaran selanjutnya disampaikan kepada PPK-BPP untuk

dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediannya (GUP) melalui PPK. Pada

akhir kegiatan/tahun anggaran, BPP wajib menyetorkan sisa UP/TUP yang berada

dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.

2. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP.

Disamping mengelola uang persediaan, BPP juga mengelola uang yang

berasal dari SP2D-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran namun



diteruskan kepadanya, pajak-pajak dari potongan pembayaran yang dilakukannya dan

sumber penerimaan lainnya yang menjadi hak negara.

Atas potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan

langsung untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaannya lainnya

tersebut harus disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah

ditentukan. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat

Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoaran pengembalian

belanja tahun anggaran berjalan, dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) digunakan

untuk penyetoran penerimaan lainnya.

SP2D-LS Bendahara yang diteruskan kepada BPP harus dibayarkan oleh BPP

kepada yang berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan

haknya, maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara dengan

menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, BPP wajib menyetorkan

semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas Negara (kecuali sisa UP yang

harus disetorkan ke Bendahara Pengeluaran).

3. Pembukuan BPP.

Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran,

BPP akan menerima sejumlah dana dari Bendahara Pengeluaran guna dibayarkan

kepada yang berhak. Selaku bendahara, BPP dalam melakukan pembayaran wajib

melakukan pengujian dan wajib melakukan pungutan baik pajak maupun non pajak

termasuk jasa giro.

a. Penerimaan dana dari Bendahara Pengeluaran.

Penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dapat

bersumber dari Uang Persediaan dan dapat bersumber dari SPM-LS Bendahara.

Dalam hal setelah pelaksanaan pembayaran terdapat sisa atas dana dimaksud,

terhadap sisa dana UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran sedangkan

terhadap sisa dana SPM-LS Bendahara disetor ke Kas Negara dengan

menggunakan SSBP. Pembukuan yang dilakukan oleh BPP adalah sebagai

berikut:

1) Tanda terima/bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi

debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP

dan/atau Buku Pembantu LS-Bendahara. Khusus untuk UP dicatat sebagai

pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan

Anggaran UP sesuai rencana penggunaan.

2) Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi kredit

pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan dan Buku Pembantu UP.



3) Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke Kas Negara, dibukukan di sisi kredit

pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS

Bendahara.

b. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari Uang Persediaan.

1) Pembayaran atas uang persediaan dilakukan setelah dikurangi kewajiban

pihak terbayar/pihak ketiga. Selanjutnya BPP wajib meminta kuitansi/bukti

pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak serta mengembalikan faktur

pajak yang telah disahkan oleh BPP kepada pihak terbayar/pihak ketiga

sebesar kewajibannya. Kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak dibukukan:

a) Sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit pada

Buku Kas Umum dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, Buku

Pembantu Uang Persediaan, dan dicatat sebagai pengurangan pagu dalam

kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP.


Umum di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

2) Penyetoran pajak ke Kas Negara.

SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku

Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak

3) Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran.

Tanda terima/bukti transfer dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum,

Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP.

catatan: Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada PA/Kuasa PA dan

sekaligus sebagai sarana revolving Uang Persediaan, Pejabat Pembuat

Komitmen menerbitkan SPP dan menyampaikannya kepada Pejabat Penerbit

SPM dengan disertai bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti setor. SPP

dibukukan di sisi debet dan sisi Kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, dan

dicatat dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan

Anggaran UP.

c. Aktivitas pembayaran atas Uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara.

1) Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara pemotongan kepada pihak terbayar

telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena itu,

pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar yang

sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara ke Kas

negara dilakukan oleh BPP dengan menggunakan SSPB sebesar nilai netto, hal

mana terjadi apabila setelah waktu tertentu pihak yang dituju tidak mengambil



uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB dilakukan

sebagai berikut:

a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi Kredit pada Buku

Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum,

Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

2) Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak

terbayar, BPP wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat

pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:

a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi kredit pada

Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara.


Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.

c) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum,

Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.

3) Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke Kas Negara

SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku

Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

d. Aktivitas Lainnya. Pada dasarnya BPP wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan

seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan

adanya penerimaan BPP di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan

sebagai berikut:

1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku

Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.

2) SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-

lain, dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan

Buku Pembantu Lain-lain.



4. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pe mbantu.

a. Buku Kas Umum (BKU)

Bagian 1 : Halaman Muka, berbentuk sebagai berikut:

BUKU KAS UMUM Departemen/Lembaga : (……) …………….. (1) Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP : …………………….. (5) 2. Pejabat Pembuat Komitmen : …………………….. (6) Tahun Anggaran …………………….. (7)

…………, ……………….. (8) Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Pembantu (9) …………………. NIP.

(10) ……………………… NIP.

Petunjuk pengisian:





(5) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP

(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen


(8) diisi tempat dan tanggal BP-BPP ditandatangani

(9) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk

(10) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk



Bagian 2 : Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut:

Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format:bulan-tanggal)

Kolom 2 : diisi nomor bukti dokumen sumber



Kolom 5 : diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/

pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.



Bagian 3 : Halaman catatan BKU (untuk Pemeriksaan Kas BPP), berbentuk sebagai berikut:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………. kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti terakhir nomor. …………. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I Hasil pemeriksaan pembukuan BPP A Saldo Kas (yang belum dipertanggungjawabkan BPP) 1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp …… 2. Saldo BP UM Perjadin Rp …… (+) 3. Jumlah (A.1+A.2) Rp ………. B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari 1. Saldo BP UP Rp …… 2. Saldo BP LS-Bendahara Rp …… 3. Saldo BP Pajak Rp …… 4. Saldo BP Lain-Lain Rp …… (+) 5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp ………. C Selisih Pembukuan (A.1-B.5) Rp …….. II Hasil Pemeriksaan kas A Kas yang dikuasai BPP 1 Uang tunai di brankas Rp …… 2 Uang di rekening bank Rp …… (+) 3 Jumlah Kas (A.1+A.2) Rp ………. III Selisih Kas A 1 Saldo BP Kas (I.A.1) Rp …… 2 Jumlah Kas (II.A.3) Rp …… (-) 3 Selisih Kas (A.1-A.2) Rp ……… IV Penjelasan atas selisih kas 1 …………………………………………………………………………………………. 2 ………………………………………………………………………………………….. Yang diperiksa, Yang memeriksa, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen

Nama………….

Nama…………… NIP ……………. NIP ………………



b. Buku Pembantu (BP)

1) BP Kas/BP Uang Persediaan (BP UP)/BP LS-Bdh/BP Lain-lain


Buku Pembantu …………….. (1)

Departemen/Lembaga : (……) …………….. (2) Unit Organisasi : (……) …………….. (3) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (4) Satuan Kerja : (……) …………….. (5) Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP : …………….. (6) 2. Pejabat Pembuat Komitmen : ……………… (7) Tahun Anggaran : …………. (8) Tanggal Nomor Uraian Debet Kredit Saldo Bukti

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:










BKU-BPP



2) Buku Pembantu BPP Pajak (BP BPP Pajak)

Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU PAJAK

Departemen/Lembaga : (……) …………….. (1) Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP : ……………..………….. (5) 2. Pejabat Pembuat Komitmen : ……………..………….. (6) Tahun Anggaran : ……………..………….. (7)

Tanggal Nomor bukti Uraian

Penerimaan (Debet) Pengeluaran

(Kredit) Saldo PPN PPh

Ps 21 PPh

Ps 22 PPh

Ps 23 ……

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Petunjuk pengisian:









Kolom (2) : diisi nomor bukti dokumen sumber

Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran

Kolom (4) : diisi jumlah pungutan PPN yang diterima




Kolom (8) : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada)

Kolom (9) : diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara

Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau

dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen

sumber.



3) Buku Pengawasan Anggaran BPP.

Bentuk Buku Pengawasan Anggaran BPP sebagai berikut:

Buku Pengawasan Anggaran Uang Persediaan Departemen/Lembaga : (……) …………….. (1) Fungsi : ………. (8) Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Subfungsi : ………. (9) Provinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10) Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Kegiatan : ………. (11) Tgl/No SK Pengangkatan Subkegiatan : ………. (12) 1. BPP : …………….. (5) 2. Pejabat Pembuat Komitmen : ……………… (6) Tahun Anggaran : …………. (7)

Tgl No. Bkt

Uraian Nilai Transaksi

BKPK MA MA MA MA MA Posisi UP

(13) (14) (15) (16) (17) (18) Bukti

pengeluaran Sudah di-SPP

-kan PAGU (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Petunjuk pengisian:






(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan







(13) diisi kode kelompok MA berkenaan

(14) s/d (18) diisi kode MA berkenaan

(19) diisi pagu kelompok MA berkenaan

(20) s/d (24) diisi pagu MA berkenaan


Kolom (2) : diisi nomor bukti dokumen sumber pengeluaran

Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan

Kolom (4) : diisi jumlah nominal transaksi

Kolom (5) : diisi sisa pagu kelompok MA benrkenaan.

Kolom (6) s/d (10) diisi sisa pagu MA berkenan

Kolom (11) : diisi jumlah pembayaran yang belum di LPJ kan

Kolom (12) : diisi jumlah pembayaran yang sudah di LPJ kan

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA


BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun laporan

pertanggungjawaban secara bulanan atas uang yang dikelolanya. Bendahara

Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada

Bendahara Pengeluaran pada setiap awal bulan.

Laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut harus menyajikan informasi

tentang:

a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,

penggunaan/pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu;

b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo

di rekening bank/pos;

c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan

d. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

A. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disusun berdasarkan

buku kas umum, buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran yang telah

direkonsiliasi dengan UAKPA. Disamping itu juga perlu ditambahkan bahwa LPJ

Bendahara Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPP dengan

LPJ Bendahara Pengeluaran itu sendiri.

LPJ BPP juga disusun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu

dan Buku Pengawasan Anggaran.

B. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada:

a. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerjanya

b. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing

c. Badan Pemeriksa Keuangan

Penyampaian LPJ tersebut dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 10

(sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari

bank/pos bulan berkenaan.

LPJ BPP dikirimkan kepada Bendahara Pengeluaran induknya paling lambat 5

(lima) hari kerja bulan berikutnya disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos

bulan berkenaan.



C. BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHAR A

1. LPJ Bendahara Penerimaan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, berbentuk sebagai berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN Bulan: ………………… (1)

Departemen/ Lembaga : (…..) …………… (2) Tgl, No. SP DIPA : ………………. (7) Unit Organisasi : (…..) …………… (3) Tahun Anggaran : ………………. (8) Propinsi/Kab/Kota : (…..) …………… (4) KPPN : (…) ….……… (9) Satuan Kerja : (…..) …………… (5) Alamat dan Tlp. : (…..) …………… (6)

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. ……………….…(10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: …………….. (11)

Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penerimaan Penyetoran Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. BP Kas …………..

1. BP Kas (tunai dan Bank) ………….. ………….. ………….. …………..

B. Buku Pembantu …………..

1. BP ….

2. BP …..

3. BP Lain-lain

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang tunai di brankas Rp. ………… (12)

2. Uang di rekening bank Rp. ………… (13) (+) (terlampir salinan rekening koran)

3. Jumlah saldo kas Rp. ………… (14)

III. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA) A Pembukuan menurut Bendahara

1 Penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara Rp ……… (15)

B Pembukuan menurut UAKPA Rp ……… (16)

C Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 – B) Rp ……….. (17)

IV. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1 – II.3) Rp

Rp. ……… (18) (jelaskan apabila ada selisih)

2. Selisih Pembukuan (III.C) Rp. ……… (19) (jelaskan apabila ada selisih)

……….., …………… (20) Mengetahui:

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

Nama: (21) NIP:

Nama: (22) NIP:



Petunjuk pengisian:

(1) diisi bulan dan tahun berkenaan





(6) diisi alamat da No telpon satuan kerja




(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan

(11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU

Kolom (3) : diisi saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo bulan lalu

Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-

masing buku

Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-

masing buku

Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5)

masing-masing buku

(12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara penerimaan pada akhir bulan

pelaporan

(13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara penerimaan di bank pada akhir bulan

pelaporan

(14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13)

(15) diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan pada bulan berkenaan

(16) diisi realisasi penerimaan bulan berkenaan menurut UAKPA

(17) diisi selisih antara nomor (15) dan (16)

(18) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3

(19) diisi sama dengan nomor (17)

(20) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani

(21) diisi nama dan NIP Kuasa PA

(22) diisi nama dan NIP Bendahara Penerimaan



2. LPJ Bendahara Pengeluaran

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, berbentuk sebagai berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan: ………………… (1)

Departemen Lembaga : (…..) ………… (2) Tgl, No. SP DIPA : ………………… (7) Unit Organisasi : (…..) ………… (3) Tahun Anggaran : ………………… (8) Provinsi/Kab/Kota : (…..) ………… (4) KPPN : (…) ….……….. (9) Satuan Kerja : (…..) ………… (5) Alamat dan Telp. : ……………….. (6)

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. …………(10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: …………….. (11)

Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

1 2 3 4 5 6

A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin …………..

1. BP Kas (Tunai dan Bank)

2. BP UM Perjadin

3. BP BPP (Kas pada BPP)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

B. BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin

…………

1. BP UP *)

2. BP LS-Bendahara

3. BP Pajak

4. BP Lain-lain

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp.........(12)

II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas Rp. ………… (13)

2. Uang di Rekening Bank Rp ………… (14) (+) (terlampir salinan rekening koran)

3. Jumlah Kas Rp. ………… (15)

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) Rp. ………… (16)

2. Jumlah Kas (II.3) Rp ………… (17) (-)

3. Selisih Kas Rp. ………… (18)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Saldo UP Rp. ………. (19)

2. Kuitansi UP Rp. ………. (20) (+)

3. Jumlah UP Rp. ………… (21)

4. Saldo UP menurut UAKPA Rp. ………… (22) (-)

5. Selisih Pembukuan UP Rp. ……….. (23)

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada):

1. …………………………………………………… (24)

2. …………………………………………………… ……….., …………… (25)

Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Nama…………..(26) NIP…………………..

Nama…………….(27) NIP………………….



Petunjuk pengisian:






(6) diisi alamat da No telpon satuan kerja




(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan

(11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU

Kolom (3) : diisi jumlah saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo akhir

bulan lalu


masing buku pembantu


masing buku pembantu

Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi

kolom (5)) masing-masing buku

(12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara pengeluaran pada akhir bulan

pelaporan

(13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara pengeluaran di bank pada akhir

bulan pelaporan


(15) diisi saldo UP pada BP UP bulan berkenaan

(16) diisi jumlah UP yang belum disahkan pada bulan berkenaan


(18) diisi saldo UP menurut UAKPA


(20) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3

(21) diisi sama dengan nomor (19)


(23) diisi nama dan NIP Kuasa PA

(24) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran



3. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu (LPJ-BPP)

Bentuk LPJ-BPP sebagai berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PE MBANTU

Bulan: ………………… (1)

Departemen Lembaga : (…..) ………. (2) Tgl/No SK Pengangkatan Unit Organisasi : (…..) ………. (3) 1. BPP : ………….. (7) Propinsi/Kab/Kota : (…..) ………. (4) 2. Pejabat Pembuat Komitmen : ………….. (8) Satuan Kerja : (…..) ………. (5) Tahun Anggaran : ………….. (9) Alamat dan Tlp. : ……………... (6)

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU-BPP sebesar Rp.………(10) dan nomor bukti terakhir nomor ………….. (11)

Jenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. BP Kas dan UM Perjadin 1. BP Kas (kas tunai dan bank) 2. BP UM Perjadin

………….. …………..

………….. …………..

………….. …………..

………….. ………….. …………..

B. BP selain Kas dan UM Perjadin

1. BP UP *) − Belanja MA …… − Belanja MA …… − Belanja MA …… − Pengembalian Sisa UP

2. BP LS-Bdh − Pembayaran atas LS-Bdh − Setoran atas LS-Bdh

3. BP Pajak 4. BP Lain-lain

…………..

…………..

………….. …………..

…………..

…………..

………….. …………..

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………. ………….. ………….. …………..

…………..

…………..

………….. …………..

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPP kan sebesar Rp…………

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang tunai Rp. ………… (12)

2. Uang direkening bank Rp ………… (13) (+) (terlampir salinan rekening koran)

3. Jumlah kas Rp. ………… (14)

III. Selisih Kas

1. Saldo akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) Rp. ……….. (15)

2. Jumlah Kas (II.3) Rp. ……….. (16) (-)

3. Selisih Kas Rp. ………. (17)

IV. Penjelasan selisih III.3 (apabila ada):

1. …………………………………………… (18)

……….., …………… (19) Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama: (20) NIP:

Nama: (21) NIP:



Petunjuk pengisian:






(6) diisi alamat dan nomor telpon satuan kerja

(7) diisi tanggal dan nomor SK pengangkatan BPP

(8) diisi tanggal dan nomor SK pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen


(10) diisi jumlah saldo akhir BKU BPP pada bulan pelaporan

(11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU BPP

Kolom (3) : diisi jumlah saldo awal masing-masing buku pembantu yang

merupakan saldo akhir bulan lalu.


masing buku pembantu.


masing buku pembantu.

Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi

kolom (5)) masing-masing buku.

(12) diisi jumlah uang tunai di brankas BPP pada akhir bulan pelaporan

(13) diisi jumlah uang pada rekening BPP di bank pada akhir bulan pelaporan


(15) diisi sama dengan I.A kolom 6

(16) diisi sama dengan II.3


(18) diisi penjelasan terjadinya selisih (apabila terdapt selisih)


(20) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

(21) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu

BAB VI VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA


BAB VI

VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

KPPN selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang

diterimanya. Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Membandingkan saldo Uang Persediaan yang tertuang dalam LPJ dengan Kartu

Pengawasan Kredit Anggaran yang ada di KPPN;

b. Membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang

tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya;

c. Menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam LPJ dengan

salinan rekening koran bendahara;

d. Menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan) pada LPJ; dan

e. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak dan dalam penyampaian

laporan pertanggungjawaban.

LPJ Bendahara yang telah diverifikasi tetapi masih terdapat kesalahan,

dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan

pembetulan dan disampaikan kembali kepada KPPN setelah dilakukan revisi

seperlunya.

KPPN merekap seluruh LPJ Bendahara yang berada di wilayah kerjanya untuk

kemudian menyampaikan rekap LPJ Bendahara tersebut ke Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan setempat.

Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara yang diterima dari seluruh KPPN di

wilayah kerjanya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan rekapitulasi LPJ

Bendahara menurut bagian anggaran dan menyampaikannya kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur PKN.

Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara yang diterima dari seluruh Kanwil

Ditjen Perbendaharaan, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara

menurut bagian anggaran. Hasil rekapitulasi LPJ disampaikan kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan untuk digunakan sebagai sumbangan data dalam

penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam

menentukan kebijakan terkait dengan Kas di Bendahara.

BAB VI VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA


BAB VII

PENUTUP

Dengan disusunnya modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ini, maka diharapkan Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu

telah memiliki pedoman dalam melakukan penatausahaan yang meliputi pembukuan

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas uang yang berada dalam tanggung

jawabnya, dalam rangka pelaksanaan APBN. Selain itu, Direktorat Jenderal

Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara juga telah memiliki pedoman dalam

pelaksanaan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara instansi.

Penyusunan modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ini bukan merupakan akhir dari

usaha peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas di Bendahara, akan

tetapi merupakan bagian penting dalam rangka pemantauan dan pengelolaan kas di

Bendahara. Pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/

Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka

manajemen kas Negara.

Seiring dengan terus berkembangnya praktik-praktik manajemen kas Negara,

maka praktik pengelolaan dan penatausahaan kas di Bendahara juga akan mengalami

perkembangan. Oleh karena itu, perbaikan ke arah yang lebih baik akan terus

dilakukan dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan Negara.



REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

8. Bahan Ajar Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, BPPK Jakarta, 2006;

LAMPIRAN: CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN


LAMPIRAN

CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

Kantor Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan mengelola DIPA tahun 2009 dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah pagu sebesar Rp.1.000.000.000,- Dana UP yang diberikan adalah sebesar Rp.30.000.000,- Transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2009 adalah sebagai berikut:

2 Januari 2009 Diterima DIPA dengan perincian seperti data di atas.

3 Januari 2009 Diterima SPM-UP beserta SP2D-UP nya sebesar Rp 30.000.000,- Dibeli buku cek sebesar Rp 100.000,- yang membebani MA 521111 dengan mendebet langsung rekening.

4 Januari 2009 Diambil uang tunai dari Bank sebesar Rp 29.000.000,- Dibayar tagihan PAM sebesar Rp 1.400.000,- dan tagihan PLN sebesar Rp 1.600.000,- dengan beban MA 522111.

5 Januari 2009 Dikirim kepada BPP, dana UP sebesar Rp 10.000.000,- dengan perincian sebagai berikut: MAK 521111 Rp 3.000.000,- MAK 521112 Rp 5.000.000,- MAK 521119 Rp 2.000.000,-

Jenis Belanja MAK Pagu (Rp)

1. Belanja Pegawai (5122) 75.000.000 Belanja lembur 512211 75.000.000

2. Belanja barang operasional (5211) 475.000.000 Keperluan sehari-hari perkantoran 521111 225.000.000 Belanja pengadaan bahan makanan 521112 150.000.000 Belanja barang operasional lainnya 521119 100.000.000

3. Belanja Jasa (5221) 100.000.000 Belanja langganan daya dan jasa 522111 100.000.000

4. Belanja pemeliharaan (5231) 300.000.000 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 523111 150.000.000 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 523121 150.000.000

5. Belanja perjalanan (5241) 50.000.000 Belanja perjalanan biasa 524111 50.000.000

LAMPIRAN: CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN


10 Januari 2009 Diterima SPM/SP2D LS atas nama CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanan sebesar Rp.25.000.000,- dengan beban MA 521112.

11 Januari 2009 Direncanakan diadakan kegiatan yang memerlukan dana melebihi UP, maka diajukan SPP-TUP. Atas SPP-TUP tersebut, Bendahara Pengeluaran menerima SPM/SP2D-TUP sebesar Rp.30.000.000,- Diambil uang dari bank sebesar Rp 30.000.000,-

12 Januari 2009 Dibayarkan persekot untuk SPPD a.n Santoso dkk sebesar Rp.30.000.000,- menggunakan dana TUP tersebut.

14 Januari 2009 Pada sore hari dibayarkan biaya pemeliharaan gedung kepada CV Megah sebesar Rp 10.000.000,- dengan membebani MA 523111. Atas transaksi tersebut dipungut PPN sebesar Rp 909.090,- dan PPh pasal 23 sebesar Rp 545.454,- dan disetorkan pada esok hari.

20 Januari 2009 Diterima SPPD Rampung a.n Santoso dkk sebesar Rp.30.000.000,- dengan membebani MA 524111.

24 Januari 2009 Diterima SPM/SP2D Nihil atas TUP sebesar Rp.30.000.000,-

28 Januari 2009 Sehubungan diperlukan dana dengan segera, maka diajukan SPP-GUP. Atas SPP-GUP tersebut Bendahara Pengeluaran menerima SPM/SP2D-GUP sebesar Rp.13.100.000,-

29 Januari 2009 Diterima SPM/SP2D LS Bendahara untuk uang lembur sebesar Rp 10.000.000,- dengan potongan PPh Ps 21 sebesar Rp 1.500.000,- Transaksi ini membebani MA 512211. Diambil uang lembur tersebut dari bank dan hari itu juga langsung dibagikan habis kepada yang berhak.

31 Januari 2009 Bendahara menghitung jumlah transaksi debet dan kredit, untuk dituangkan dalam LPJ Bendahara.

PERINTAH: 1. Anda sebagai Bendahara Pengeluaran diminta membukukan transaksi di atas

dalam BKU dan buku-buku pembantu lain yang diperlukan. 2. Susunlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas transaksi di

atas.

LAMPIRAN: PEMBAHASAN CONTOH PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN


Buku Kas Umum (BKU)

Tgl No. Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2/1 1 DIPA Kel MA 5122 75.000.000 75.000.000 0

2/1 2 DIPA Kel MA 5211 475.000.000 475.000.000 0

2/1 3 DIPA Kel MA 5221 100.000.000 100.000.000 0

2/1 4 DIPA Kel MA 5231 300.000.000 300.000.000 0

2/1 5 DIPA Kel MA 5241 50.000.000 50.000.000 0

3/1 6 SPM/SP2D-UP tgl... no... 30.000.000 30.000.000

3/1 7 Dibeli buku cek 100.000 29.900.000

4/1 8 Diambil uang tunai dari bank 29.000.000 29.000.000 29.900.000

4/1 9 Dibayar tagihan PAM 1.400.000 28.500.000

4/1 10 Dibayar tagihan PLN 1.600.000 26.900.000

5/1 11 Dikirim dana UP kepada BPP 10.000.000 10.000.000 26.900.000

10/1 12 SPM/SP2D LS a.n CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanan

25.000.000 25.000.000 26.900.000

11/1 13 SPM/SP2D-TUP tgl... no... 30.000.000 56.900.000

11/1 14 Diambil uang dari bank 30.000.000 30.000.000 56.900.000

12/1 15 Dibayar persekot SPPD a.n Santoso 30.000.000 30.000.000 56.900.000

14/1 16 Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah 10.000.000 46.900.000

14/1 17 Dipungut PPN a.n CV Megah 909.090 47.809.090

14/1 18 Dipungut PPh Ps 23 a.n CV Megah 545.454 48.354.544

15/1 19 Disetor PPN a.n CV Megah 909.090 47.445.454

15/1 20 Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah 545.454 46.900.000

20/1 21 Diterima SPPD rampung a.n Santoso 30.000.000 16.900.000

24/1 22 SPM/SP2D Nihil atas TUP tgl... no... 30.000.000 30.000.000 16.900.000

28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl... no... 13.100.000 30.000.000

29/1 24 SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur

10.000.000 1.500.000 38.500.000

29/1 25 Diambil Uang lembur dari bank 8.500.000 8.500.000 38.500.000

29/1 26 Tanda terima pembayaran uang lembur

8.500.000 30.000.000

jumlah 1.247.054.544 1.217.054.544



Buku Pembantu Kas

Tgl No Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3/1 6 SPM/SP2D-UP tgl... no... 30.000.000 30.000.000

3/1 7 Dibeli buku cek 100.000 29.900.000

4/1 8 Diambil uang tunai dari bank 29.000.000 29.000.000 29.900.000



5/1 11 Dikirim dana UP kepada BPP 10.000.000 16.900.000

11/1 13 SPM/SP2D-TUP tgl... no... 30.000.000 46.900.000

11/1 14 Diambil uang dari bank 30.000.000 30.000.000 46.900.000

12/1 15 Dibayar persekot SPPD a.n Santoso 30.000.000 16.900.000

14/1 16 Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah

10.000.000 6.900.000





28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl... no... 13.100.000 20.000.000

29/1 24 SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur 10.000.000 1.500.000 28.500.000

29/1 25 Diambil Uang lembur dari bank 8.500.000 8.500.000 28.500.000

29/1 26 Tanda terima pembayaran uang lembur

8.500.000 20.000.000

jumlah 152.054.544 132.054.544



Buku Pembantu Kas Bank

Tgl No.

Bukti Uraian Debet Kredit Saldo (1) (2) (3) (4) (5) (6)

3/1 6 SPM/SP2D-UP tgl... no... 30.000.000 30.000.000

3/1 7 Dibeli buku cek 100.000 29.900.000

4/1 8 Diambil uang tunai dari bank 29.000.000 900.000

11/1 13 SPM/SP2D-TUP tgl... no... 30.000.000 30.900.000

11/1 14 Diambil uang dari bank 30.000.000 900.000

28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl... no... 13.100.000 14.000.000

29/1 24 SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur

10.000.000 1.500.000 22.500.000

29/1 25 Diambil Uang lembur dari bank 8.500.000 14.000.000

jumlah 83.100.000 69.100.000



Buku Pembantu Kas Tunai

Tgl No.


4/1 8 Diambil uang tunai dari bank 29.000.000 29.000.000




11/1 14 Diambil uang dari bank 30.000.000 46.000.000


14/1 16 Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah 10.000.000 6.000.000





29/1 25 Diambil uang lembur dari bank 8.500.000 14.500.000

29/1 26 Tanda terima pembayaran uang lembur 8.500.000 6.000.000

jumlah 68.954.544 62.954.544



Buku Pembantu UM Perjadin

Tgl No.



20/1 21 Diterima SPPD rampung a.n Santoso 30.000.000 0

jumlah 30.000.000 30.000.000

Buku Pembantu BPP

Tgl No.



jumlah 10.000.000 0 10.000.000



Buku Pembantu Uang Persediaan/UP

Tgl No.


3/1 6 SPM/SP2D-UP tgl... no... 30.000.000 30.000.000

3/1 7 Dibeli buku cek 100.000 29.900.000



11/1 13 SPM/SP2D-TUP tgl... no... 30.000.000 56.900.000

14/1 16 Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah

10.000.000 46.900.000

20/1 21 Diterima SPPD rampung a.n Santoso 30.000.000 16.900.000

28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl... no... 13.100.000 30.000.000

jumlah 73.100.000 43.100.000

Buku Pembantu LS Bendahara

Tgl No. Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

29/1 24 SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur 10.000.000 1.500.000 8.500.000

29/1 26 Tanda terima pembayaran uang lembur 8.500.000 0

Jumlah 10.000.000 10.000.000



Buku Pembantu PAJAK Tgl No.

Bkt Uraian Debet

Kredit Saldo PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 ….

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

14/1 17 Dipungut PPN a.n CV Megah

909.090 909.090


15/1 19 Disetor PPN a.n CV Megah 909.090 545.454

15/1 20 Disetor PPh Ps 23 a.n CV Megah

545.454 0

jumlah 909.090 545.454 1.454.544



Buku Pengawasan Anggaran Belanja

Tgl No Uraian Nilai Cara bayar KEL. MA MA MA MA MA Posisi UP

Bukti Transaksi UP LS 5122 512211 Bkt Klr Sdh sah

2/1 1 DIPA Kel MA 5122 75.000.000 75.000.000

29/1 24

SPM/SP2D LS Bdh untuk uang lembur

10.000.000 10.000.000 65.000.000 65.000.000 10.000.000





Bukti Transaksi UP LS 5211 521111 521112 521119 Bkt Klr Sdh sah

2/1 2 DIPA Kel MA 5211 475.000.000 225.000.000 150.000.000 100.000.000

3/1 7 Dibeli buku cek 100.000 100.000 474.900.000 224.900.000 150.000.000 100.000.000 100.000

10/1 12

SPM/SP2D LS a.n CV Kaimana untuk pengadaan bahan makanan

25.000.000

25.000.000 449.900.000 224.900.000 125.000.000 100.000.000 25.000.000

28/1 23 SPM/SP2D-GUP tgl... no...

100.000






2/1 3 DIPA Kel MA 5221 100.000.000 100.000.000

4/1 9 Dibayar tagihan PAM

1.400.000 1.400.000 98.600.000 98.600.000 1.400.000

4/1 10 Dibayar tagihan PLN

1.600.000 3.000.000 97.000.000 97.000.000 3.000.000


3.000.000





Bukti Transaksi UP LS 5231 523111 523121 Bkt Klr Sdh sah

2/1 4 DIPA Kel MA 5231 300.000.000 150.000.000 150.000.000

14/1 16

Dibayar pemeliharaan gedung a.n CV Megah

10.000.000 10.000.000 290.000.000 140.000.000 150.000.000 10.000.000


10.000.000






2/1 5 DIPA Kel MA 5241 50.000.000 50.000.000

20/1 21

Diterima SPPD rampung a.n Santoso

30.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000

24/1 22

SPM/SP2D Nihil atas TUP tgl... no...

30.000.000




Pada hari ini,……. Tanggal 31 bulan Januari tahun 2009, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp 30.000.000,- dan Nomor Bukti terakhir Nomor 26. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I Hasil Pemeriksaan Pembukuan

Bendahara:

A Saldo Kas Bendahara 1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp 20.000.000 2. Saldo BP BPP Rp 10.000.000 3. Saldo BP UM Perjadin Rp 0 (+) 4. Jumlah (A.1+A.2+A.3) Rp 30.000.000 B Saldo Kas Tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP UP Rp 30.000.000 2. Saldo BP LS-Bendahara Rp 0 3. Saldo BP Pajak Rp 0 4. Saldo BP Lain-lain Rp 0 (+) 5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp 30.000.000 C Selisih Pembukuan (A.4-B.5) Rp 0 II Hasil Pemeriksaan Kas: A Kas yang Dikuasai Bendahara: 1 Uang Tunai di Brankas

Bendahara Rp 6.000.000

2 Uang di Rekening Bank Bendahara

Rp 14.000.000 (+)

3 Jumlah Kas (A.1+A.2) Rp 20.000.000 B Selisih Kas (I.A.1-II.A.3) Rp 0 III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA): A Pembukuan UP Menurut Bendahara: 1 Saldo UP Rp 30.000.000 2 Kuitansi UP yang Belum

Disahkan Rp 0 (+)

3 Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2) Rp 30.000.000 B Pembukuan UP menurut UAKPA Rp 30.000.000 C Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B) Rp 0 IV Penjelasan atas selisih A Selisih Kas (IIB) ………………………………………………………………………………………….. B Selisih Pembukuan UP (IIIC) …………………………………………………………………………………………... Yang diperiksa

Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran,

Nama……………….

Nama……………...

NIP…………………. NIP…………………



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan: Januari 2009

Departemen Lembaga : (…..) …………….. Tgl, No. SP DIPA : ………………….... Unit Organisasi : (…..) …………….. Tahun Anggaran : ………………….... Provinsi/Kab/Kota : (…..) …………….. KPPN : (…) ….…………… Satuan Kerja : (…..) …………….. Alamat dan Telp. : …………………....

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp 30.000.000,- dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 26

Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

1 2 3 4 5 6

A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin 30.000.000

4. BP Kas (Tunai dan Bank)

5. BP UM Perjadin

6. BP BPP (Kas pada BPP)

0

0

0

152.054.544

30.000.000

10.000.000

132.054.544

30.000.000

0

20.000.000

0

10.000.000

B. BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin

30.000.000

5. BP UP *)

6. BP LS-Bendahara

7. BP Pajak

8. BP Lain-lain

0

0

0

0

73.100.000

10.000.000

1.454.544

0

43.100.000

10.000.000

1.454.544

0

30.000.000

0

0

0

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp. 0

II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas Rp. 6.000.000

2. Uang di Rekening Bank Rp 14.000.000 (+) (terlampir salinan rekening koran)

3. Jumlah Kas Rp. 20.000.000

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) Rp. 20.000.000

2. Jumlah Kas (II.3) Rp 20.000.000 (-)

3. Selisih Kas Rp. 0

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Saldo UP pada BP UP Rp. 30.000.000

2. Kuitansi UP yang Belum Disahkan Rp. 0 (+)

3. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP Rp. 30.000.000

4. Saldo UP menurut UAKPA Rp. 30.000.000 (-)

5. Selisih Pembukuan UP Rp. 0

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada):

1. ……………………………………………………

2. …………………………………………………… ……….., ……………

Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Nama………….. NIP……………..

Nama………….. NIP……………..

Documents

Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj