Pedoman Dak Bidang Kb Tahun 2014

5/19/2018 Pedoman Dak Bidang Kb Tahun 2014

1/207


2/207

PEDOMANPENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Jakarta, 2013


3/207

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-NYAmaka Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB tahun2014 telah dapat tersusun. Pedoman ini merupakan panduan bagi PemerintahKabupaten dan Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ProgramKependudukan dan Keluarga Berencana dalam pengelolaan dan pelaksanaanDAK Bidang KB Tahun 2014.

Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2014 bahwa Pembangunan Kependudukan dan KB dilaksanakan dalamrangka mencapai jumlah, struktur dan persebaran penduduk yang terkendali

serta kualitas penduduk yang meningkat. Upaya-upaya tersebut dilakukanmelalui kebijakan pembangunan di berbagai bidang, dengan fokus utamapenduduk sebagai pusat pembangunan (people centered development) yaitu,baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan. ProgramKependudukan dan KB mempunyai peran yang sangat penting dalammendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama untukmeningkatkan kualitas SDM. Salah satu fokus prioritas Bidang Sosial BudayaDan Kehidupan Beragama dalam rangka peningkatan kualitas SDM adalahmelalui pengendalian penduduk dilakukan melalui revitalisasi KB dan

penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan program pembangunanlainnya.

Dalam rangka peningkatan akselerasi program Kependudukan dan KBdilaksanakan langkah-langkah strategis antara lain penguatan dukungansarana dan prasarana bagi pelayanan KB yang berkualitas dan merata;intensifikasi advokasi dan KIE program Kependudukan dan KB; penguatanpenggerakan lini lapangan; dukungan sarana dan prasarana pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak serta penyediaan data dan informasi

kependudukan dan KB yang berkualitas sebagai basis perencanaan danoperasional program KKB. Penguatan akselerasi program KKB tersebutdiharapkan dapat mendukung mempercepat penurunan angka kelahirandengan peningkatan angka pemakaian kontrasepsi, penurunan unmeet needdan angka fertilitas remaja.

Untuk itu dibutuhkan komitmen Kabupaten dan Kota yang kuat dan pemerintahtelah memberikan dukungan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana(DAK Bidang KB) untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasaranaprogram KKB di kabupaten dan kota serta penguatan kelembagaan KKB. Tahun

i


4/207


2014 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan DAK bidang KB untuk memberikanbantuan kepada Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria dan persyaratanpenerima DAK bidang KB, untuk mendukung pelaksanaan ProgramPembangunan Kependudukan dan KB Nasional yang sudah merupakan urusanwajib dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota. Arah kebijakanDAK bidang KB adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KByang merata melalui peningkatan: (1) daya jangkau dan kualitas penyuluhan,penggerakan, dan pembinaan tenaga lini lapangan program KB; (2) saranakerja petugas lapangan KB (PPLKB/Ka.UPT KB dan PKB/PLKB); (3)pembangunan balai penyuluhan KB kecamatan; (4) sarana pengolahan datadan informasi (5) sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (6) penyediaansarana transportasi pengangkut akseptor atau penyediaan sarana transportasipengangkut distribusi alokon; (7) sarana fisik pelayanan Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE) program KB, KIE Pendidikan Kependudukan sertamateri/media tentang Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usiaperkawinan dan TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan (8) saranafisik pembinaan tumbuh kembang anak. Untuk tahun 2014 jumlah penerimaDAK Bidang KB adalah 442 Kabupaten dan Kota dengan total dana Rp. 462,91milyar.

Kebutuhan DAK bagi Kabupaten dan Kota belum seluruhnya dapat terpenuhipada DAK tahun 2014, oleh sebab itu bagi kabupaten dan kota tertentu yang

telah mendapatkannya pada tahun 2014 diharapkan dapat melaksanakanpengelolaan DAK bidang KB dengan baik, efektif dan efisien.

Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB tahun 2014 ini disusun oleh Tim DAKBKKBN dengan mengacu kepada data basis dan kebutuhan Kabupaten danKota yang secara berkala (triwulanan) dilaporkan kepada BKKBN melaluiPerwakilan BKKBN Provinsi masing-masing. Ucapan terima kasih kepada TIMDAK BKKBN atas pemikiran dan kerjasamanya dalam menyusun BukuPedoman Penggunaan DAK Bidang KB tahun 2014, Semoga Tuhan Yang Maha

Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga DAK bidang KBTahun 2014 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Desember 2013Plt. Sekretaris Utama,

Ir. Ambar Rahayu, MNS

i i


5/207

i i iDANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................ iDAFTAR ISI. ....................................................................................................... iiiPERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL. ........ v

I. PENDAHULUAN......................................................................................... 1

II. TUJUAN DAN ARAH PEMANFAATAN......................................................... 4

III. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA....................................................... 6

IV. KEBIJAKAN................................................................................................. 8

V. PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN..................................................... 12

VI. MEKANISME PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2013....................................... 301. Perencanaan........................................................................................ 30

2. Pelaksanaan........................................................................................ 31

VII. PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI.......................................... 32

A. Pelaporan............................................................................................. 32B. Pemantauan......................................................................................... 44C. Evaluasi. .............................................................................................. 44

VIII. PENUTUP................................................................................................... 45

LAMPIRAN.................................................................................................. 47


6/207

PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 342/PER/B1/2013

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG KELUARGA BERENCANA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pemantapan Revitalisasi Program Keluarga Berencanamerupakan salah satu arah kebijakan pembangunan tahun2014, perlu mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan, meningkatkanakses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana, melaluibantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga BerencanaTahun 2014 (DAK Bidang KB Tahun 2014);

b. bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten danKota dalam mewujudkan, meningkatkan akses dan kualitaspelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud padahuruf a tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Kepala BadanKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang

Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

vDANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014


7/207


3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali danterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4609);

vi


8/207

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);

13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 3 Tahun 2013;

14. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang RencanaKerja Pemerintah Tahun 2014;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentangPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer keDaerah;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentangPengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tanggal

13 Desember 2013, tentang Pedoman Umum dan Dana AlokasiKhusus Tahun Anggaran 2014;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus didaerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus didaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

594);

vi iDANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014


9/207


21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentangKoordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 TentangPenyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMANPENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGABERENCANA TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturanini.

KEDUA : Pedoman dalam Peraturan ini digunakan sebagai acuan bagiPemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dalam Pengelolaan danPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014.

KETIGA : Dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus BidangKB Tahun 2014, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota wajibberpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 19 Desember 2013

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, Sp.GK

v i i i


10/207

PEDOMAN

DAK

20

14

JUARA 1 LOMBA POSTER DIGITAL KATEGORI 1-103


11/207

JUARA2LOMBAPOSTER

DIGITALKATEGOR

I1-084

JUARA3LOMBAPOSTER

DIGITALKATEGORI1-050


12/207

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 342/PER/B1/2013TANGGAL : 19 Desember 2013

PEDOMAN

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BI DANG KELUARGA BERENCANA

TAHUN ANGGARAN 2 01 4(DAK BIDANG KB TAHUN 2014)



13/207

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BadanKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyaitugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebutyaitu BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan

menyelenggarakan keluarga berencana, dimana dalam melaksanakantugas (pasal 56 ayat 1), BKKBN mempunyai fungsi (pasal 56 ayat 2): (a)perumusan kebijakan nasional; (b) penetapan norma, standar, prosedur,dan kriteria; (c) pelaksanaan advokasi; (d) penyelenggaraan komunikasi,informasi, dan edukasi; (e) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan(f) pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalianpenduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Dengan dasar Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan PeraturanPresiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas KeputusanPresiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga PemerintahNon Kementerian, maka BKKBN mempunyai fokus kegiatan antara lain: (1)penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; (2) menyelenggarakanprogram Keluarga Berencana (KB) dan (3) memfasilitasi kabupaten dan kotadalam melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraankeluarga.

Dalam melaksanakannya, program Kependudukan dan KeluargaBerencana (KKB) masih menghadapi tantangan dan permasalahan.Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 dan Survei DemograpiKesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, permasalahan yang dihadapiprogram KKB adalah : masih belum terkendalinya laju pertumbuhan danpertambahan jumlah penduduk melalui program KB. Data SensusPenduduk tahun 2010 menunjukan bahwa data Laju PertumbuhanPenduduk (LPP) sebesar 1,49% per tahun padahal target yang ingin dicapai

1DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014


14/207


pada tahun 2010 sebesar 1,27% per tahun. Hal ini juga, masih terdapatpermasalahan dan tantangan yang meliputi: (a) masih tingginya tingkatketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB yaitu sebesar 27 persen; (b)masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangkapendek sebesar 47,3 persen (all method) atau 43,6 persen (modernmethod), yang beresiko terhadap tingginya tingkat DO ber-KB hasil SDKItahun 2012; (c) pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dankomunikasi, infomasi dan edukasi) program KB belum optimal dan tidakmerata di seluruh wilayah dan tingkatan sosial ekonomi terutama padadaerah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta wilayahkepulauan dan sungai; (d) sasaran calon peserta KB belum terfokus kepadapasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki

jumlah 2 anak ke bawah; dan (e) lemahnya pembinaan pada pelestarianakseptor KB. Disamping itu, Total Fertility Rate(TFR) hasil SDKI tahun 2012masih berada pada angka 2,6 atau stagnan sama SDKI tahun 2007 danmasih tingginya unmet needhasil SDKI tahun 2012 sebesar 8,5% padahaltarget yang ingin dicapai tahun 2014 sebesar 6,5%. Selain itu, masihtingginyaAge Specific Fertility Rate(ASFR) 15-19 hasil SDKI tahun 2012sebesar 48 kelahiran per 1000 Wanita Usia Subur (WUS) kelompok umur 15-49 tahun, padahal target yang ingin dicapai tahun 2014 sebesar 30 kelahiranper 1000 WUS kelompok umur 15-49 tahun serta masih rendahnya capaianContraceptive Prevalence Rate (CPR) hasil SDKI tahun 2012 sebesar57,9%, padahal target yang ingin dicapai tahun 2014 sebesar 60,1%. Disisilain, masih banyak kebijakan pembangunan lainnya yang tidak sinergisdengan kebijakan pengendalian penduduk, antara kuantitas, kualitas, danmobilitas; baik antara pusat dan daerah, antar daerah, maupun antarsektorpembangunan serta masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data daninformasi kependudukan.

Sekaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, pada tahun 2014arah kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB yang tertuang dalamdalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 adalah (1) Upayaterobosan untuk memperkuat pencapaian target pelayanan KB melalui: (a)penguatan demand side dan supply side secara seimbang antara lainmewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaanalokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes/ puskesmas/ klinikKB), penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakatperdesaan/perkotaan; (b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB

2


15/207

melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi, yangterdiri dari 10 provinsi penyangga utama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar,Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT) dan perhatian terhadap7 provinsi, yaitu 2 provinsi (Papua dan Papua Barat) dan 5 provinsi (Aceh,NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara); dan (c) harmonisasi Program danPenganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain penegasanpelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan

APBD; (2) Upaya terobosan pelayanan KB yang berkualitas dan merata jugadidukung oleh: (a) peningkatan Advokasi-KIE difokuskan pada sasarankelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua anak); PUS darikeluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melaluikampanye 2 ANAK CUKUP dan 4 TERLALU (terlalu muda, terlalu tua,

terlalu sering, dan terlalu dekat dalam melahirkan); (b) pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, danmenurunkan angka DO, serta meningkatkan penggunaan alat dan obatkontrasepsi jangka panjang (MKJP); (c) peningkatan distribusi alokon keKlinik KB/ Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber-KB terpenuhisecara baik; (d) pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (GenRe);dan (e) penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB diKabupaten dan Kota; (3) Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB,yang ditekankan pada inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangandan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB;perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antaraaspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; penyediaan sasaran parameterkependudukan yang disepakati semua sektor terkait; analisis dampakkependudukan; serta peningkatan kerjasama kependudukan dalampendidikan dan (4) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasikependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama padapenyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk,

survei kependudukan, dan data sektoral bidang KKB;

Guna mendukung pencapaian sasaran prioritas Rencana Kerja Pemerintah(RKP) tahun 2014 yaitu menurunkan TFR menjadi sebesar 2,36 yangditandai dengan meningkatnya CPR (cara modern) sebesar 60,1% danunmet need sebesar 6,5%, maka kegiatan priroritas DAK Bidang KB Tahun2014 adalah: 1) Peningkatan mobilitas dan kapasitas tenaga PKB/PLKB danPPLKB dalam pembinaan dan penyuluhan KB; 2) Peningkatan akses dankualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga Pra Sejahtera I (keluarga



16/207


miskin); 3) Intensifikasi Advokasi dan KIE program KKB serta GenerasiBerencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD KRR;4) Peningkatan sarana prasarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak; 5) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB; 6)Pembangunan Gudang Alokon; 7) Pembangunan Balai PenyuluhanProgram Kependudukan dan KB; 8) Penyediaan sarana pengolahan datadan informasi guna mendukung pelayanan dan pelaporan; 9) Penyediaansarana transportasi pengangkut peserta KB dan 10) Penyediaan saranatransportasi pengangkut distribusi alokon;

Agar penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 sesuai kebijakan dan tujuanyang telah ditetapkan secara optimal dan akuntabel, maka Pedoman

Penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 disusun sebagai acuan bagipemerintah Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan DAK Bidang KBTahun 2014.

II. TUJUAN DAN ARAH PEMANFAATAN

A. Tujuan

1. Umum

Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunankependudukan dan KB dalam RKP tahun 2014 yaitu :a. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dari 2,6 menjadi 2,36;b. Meningkatnya CPR (cara modern) dari 57,9 persen (SDKI 2012)

menjadi 60,1 persen;c. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari

8,5 persen (SDKI 2012) menjadi sekitar 6,5 persen dari jumlahpasangan usia subur;

d. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan dari 19 tahun(SDKI 2012) menjadi sekitar 21 tahun;e. Menurunnya ASFR 15-19 tahun dari 48 (SDKI 2012) menjadi 30

per seribu perempuan;f. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI

2007) menjadi sekitar 15 persen;g. Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,5 persen menjadi

sekitar 5 persen;h. Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) pra-

4


17/207

S dan KS-I anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadisekitar 70 persen;

i. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak danremaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuhkembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita(BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan BinaKeluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 jutakeluarga remaja.

2. Khususa. Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan

(PKB/PLKB dan PPLKB) dalam melaksanakan penyuluhan,penggerakan, dan pembinaan program KB;

b. Meningkatnya pelaporan dan ketersediaan data dan informasiprogram KB berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari linilapangan;

c. Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dankualitas pelayanan KB, terutama keluarga miskin dan rentanlainnya;

d. Meningkatnya advokasi dan KIE program KB, khususnya didaerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau;e. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang

Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usiaperkawinan dan TRIAD KRR.

f. Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usialima tahun dalam keluarga;

g. Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KB, baik antarwilayah maupun antar kelompok sosial ekonomi masyarakat;

h. Meningkatnya akses dan kualitas jaminan ketersedian distribusialokon di Klinik KB;

i. Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau pelayanan KB melaluisarana transportasi pengangkut peserta KB.



18/207


B. Arah PemanfaatanDAK Bidang KB Tahun 2014 diarahkan kepada Kabupaten dan Kotatertentu untuk mendanai kebutuhan prasarana dan sarana fisik Program

KKB, dengan prioritas pada Kabupaten dan Kota yang mempunyai:1. CPR (persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur)relatif masih rendah;

2. Angka kelahiran (Child Woman Ratio/CWR) = rasio anak di bawahusia lima tahun terhadap wanita usia subur) relatif masih tinggi;

3. Persentase keluarga dalam kategori Pra Sejahtera dan KeluargaSejahtera I (keluarga miskin) relatif tinggi;

4. Jumlah keluarga relatif besar;5. Jumlah dan kepadatan penduduk relatif besar dan tidak merata.

III. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

DAK Bidang KB 2014 pada hakekatnya untuk mendukung upayapencapaian sasaran pembangunan prioritas yang telah ditetapkan di RKP2014 dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014. Terkait denganhal tersebut, sasaran dan indikator kinerja DAK Bidang KB adalah:

A. Ind ikator Outcome Jangka Menengah (RPJMN Tahun 2010-2014)

1. TFR menjadi sekitar 2,36 per wanita usia subur;2. Tingkat kesertaan ber-KB (prevalensi ber-KB) menjadi sekitar 60,1

persen (khusus cara modern);3. Keinginan ber-KB tidak terlayani (unmet need)menjadi sekitar 6,5

persen;4. Usia kawin pertama perempuan menjadi sekitar 21 tahun;5. Meningkatnya partisipasi keluarga (terutama peserta KB) dalam

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

B. Indikator Outcome Tahun 2014

Pada tahun 2014 sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB(KKB) mengalami perubahan, yaitu sasaran keluaran outcomepembangunan bidang KKB, menurunnya rata-rata laju pertumbuhanpenduduk dengan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) sebesar2,36 per perempuan usia reproduktif, yang ditandai denganmeningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive

6


19/207

prevelance rate/CPR) sebesar 60,1 persen dan menurunnya kebutuhanber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 6,5 persen, dengansasaran keluaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,8 jutaakseptor, yang terdiri dari peserta KB aktif KPS dan KS-1 serta rentanlainnya sebanyak 13,1 juta akseptor, dan pemakaian MKJP sebesar27,5 persen;

2. Terlayaninya peserta KB baru yang memberikan konstribusi terhadappeserta KB Aktif sebanyak 7,63 juta akseptor yang terdiri dari pesertaKB baru KPS dan KS 1 serta rentan lainnya sebanyak 4,05 jutaakseptor, serta peserta KB baru pria sebesar 5 persen;

3. Menurunnya ketidak berlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi

dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangkapendek;

4. Menurunnya kesenjangan pelayanan KB dan advokasi-KIEprogramKB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial danekonomi;

5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB bagi klinik KBpemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dankualitas pelayanan KB;

6. Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur tentangkeluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi danKIE melalui berbagai media;

7. Menguatnya kapasitas tenaga lini lapangan KB, Institusi MasyarakatPerdesaan dan Perkotaan, serta kelembagaan KB di daerah dalamrangka meningkatkan kesertaan dan kemandirian ber-KB;

8. Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengankebijakan kependudukan dan KB, serta tersedianya parameter dananalisis kependudukan di tingkat pusat dan daerah;

9. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data daninformasi kependudukan dari berbagai sumber (data sensus, survei,sektoral, dan lainnya);

C. Indikator Output 2014

1. Terpenuhinya 917 unit kendaraan bermotor roda dua, 3.315 setSarana Kerja bagi PKB/ PLKB dan PPLKB/ Ka. UPT;



20/207


2. Terpenuhinya 8 Mobil Unit Pelayanan KB Keliling (MUYAN KBKELILING) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola KB(SKPD-KB) Kabupaten dan Kota;

3. Terpenuhinya sarana pelayanan di klinik KB berupa 1.804 set IUD Kit,2.045 set Implan Removal Kit, 1.854 unit Obgyn Bed, danterbangunnya 36 unit Gudang Alat/ Obat Kontrasepsi bagi SKPD-KB;

4. Terpenuhinya 16 MUPEN KB bagi SKPD-KB Kabupaten dan Kota,455 unit Public Adress bagi Pengelola dan Pelaksana Program KKBdi Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Balai Penyuluhan KB,1.471 set KIE Kit bagi PKB/ PLKB, Dokter/Bidan Praktek KB, KlinikKB, Balai Penyuluhan KB Kecamatan serta Kelompok PIKRemaja/Mahasiswa dan terbangunnya 1.004 Balai Penyuluhan KB di

kecamatan;5. Terpenuhinya sarana penyuluhan BKB berupa: 5.773 set BKB Kit

bagi kelompok BKB di tingkat desa/ kelurahan;6. Terpenuhinya sarana pengolahan data dan informasi berupa 1.814

Personal Computer (PC) bagi UPT KB Kecamatan.7. Terpenuhinya 29 unit mobil kendaraan untuk pendistribusian alokon

dari Kabupaten/kota ke Puskesmas/Klinik atau 259 unit MobilFungsional pengangkut Calon Peserta KB untuk mengantarkan ke

tempat pelayanan KB atau 8 unit Speed Boat Fungsional pengangkutCalon Peserta KB untuk mengantarkan ke tempat pelayanan KB;

IV. KEBIJAKAN

A. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan DAK Bidang KB adalah untuk meningkatkan aksespelayanan KB berkualitas yang merata, melalui : (1) peningkatan daya

jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaanprogram KB tenaga lini lapangan; (2) penyediaan sarana kerja petugaslapangan KB (PPLKB/ Ka.UPT KB dan PKB/PLKB); (3) pembangunanbalai penyuluhan KB kecamatan; (4) penyediaan sarana pengolahandata dan informasi (5) pemenuhan sarana dan prasarana fisik pelayananKB; (6) penyediaan sarana transportasi pengangkut akseptor ataupenyediaan sarana transportasi pengangkut distribusi alokon; (7)pemenuhan sarana fisik pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) program KB, KIE Pendidikan Kependudukan serta materi/media

8


21/207

tentang Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usiaperkawinan dan TRIAD KRR dan (8) pemenuhan sarana fisik pembinaantumbuh kembang anak. Ruang lingkup kegiatan mencakup pengadaan

sarana dan prasarana fisik program pembangunan Kependudukan danKB.

B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB dalam RKP 2014diprioritaskan pada upaya antara lain : (1) Upaya terobosan untukmemperkuat pencapaian target pelayanan KB melalui: (a) penguatandemand side dan supply side secara seimbang antara lain mewajibkansetiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon disetiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes/ puskesmas/klinik KB),penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakatperdesaan/ perkotaan; (b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi,yang terdiri dari 10 provinsi penyangga utama (Sumut, Sumsel,Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT)dan perhatian terhadap 7 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat, Aceh,NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara; dan (c) harmonisasi Program dan

Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain penegasanpelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan

APBD; (2) Upaya terobosan pelayanan KB yang berkualitas dan meratajuga didukung oleh: (a) peningkatan Advokasi KIE difokuskan padasasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua anak);PUS dari keluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuhmelalui kampanye 2 ANAK CUKUP dan 4 TERLALU (terlalu muda,terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat dalam melahirkan); (b)pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan

jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO, serta meningkatkanpenggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (c)peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimalagar kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; (d) pembinaan remajamelalui Generasi Berencana (GenRe); dan (e) penguatan kapasitaskelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota. 3. Penyerasiankebijakan kependudukan dan KB, yang ditekankan pada inventarisasidan identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan sektor yang terkait



22/207


dengan program kependudukandan KB; perumusan kebijakankependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas,kualitas, dan mobilitas; penyediaan sasaran parameter kependudukan

yang disepakati semua sektor terkait; analisis dampak kependudukan;serta peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan.Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukanyang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada penyediaan datakependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, surveikependudukan, dan data sektoral bidang KKB. Oleh karena itu, gunamendukung upaya-upaya dalam kebijakan pembangunanKependudukan dan KB pada RKP tahun 2014, maka lingkup kegiatanDAK Bidang KB tahun 2014 yaitu : (1) Penyediaan sarana mobilitas

(motor) dan sarana pengelolaan data berbasis teknologi informasi(Personal computer) bagi PKB/ PLKB/ PPLKB yang mempunyai tugas,fungsi wewenang, dan tanggung jawab melakukan kegiatan penyuluhan,penggerakan, pelayanan, pendataan, dan pelaporan rutin, sertapengembangan program KB di wilayah kerjanya. Personal Computer(PC) akan ditempatkan di Balai Penyuluh KB di kecamatan; (2)peningkatan pembinaan kesertaan KB di lini lapangan melaluipenyediaan Sarana Kerja PPLKB/ PLKB/ PKB; (3) pembinaan tenaga lini

lapangan KB dan KIE program KB melalui pemenuhan sarana danprasarana pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan; (4)Pemenuhan sarana pelayanan KB di Klinik KB statis (Implan RemovalKit, IUD Kit), sarana Pelayanan KB Keliling (MUYAN), pembangunanGudang Alat/ Obat Kontrasepsi dan sarana transportasi pengangkutdistribusi alokon atau sarana transportasi pengangkut calon akseptor KBuntuk mendukung upaya (a) penyediaan pelayanan KB berkualitas,khususnya kontrasepsi gratis bagi peserta KB miskin; (b) peningkatan

jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/ non pemerintah; (c)

pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana programKB; (d) upaya peningkatan akses dan kualitas jaminan ketersedianalokon di Klinik KB; dan (e) upaya peningkatan mobilitas dan daya

jangkau pelayanan KB; (5) Penyediaan sarana dan prasaranapenerangan KB keliling (MUPEN), pengadaan Portable Public Adress,KIE Kit dan sarana KIE dan Konseling remaja (GenRe Kit) untukmendukung upaya (a) intensifikasi pelaksanaan advokasi dan KIEProgram KKB Nasional, (b) penguatan jejaring operasional lini lapangan

(c) peningkatan akses informasi dan pelayanan program pembinaan

10


23/207

ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan (d) peningkatan programGenerasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan danTRIAD KRR; (6) pelayanan program pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan dan penguatan kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik-intregratif denganpenyediaan BKB Kit;

C. KEBIJAKAN KHUSUS

1. Bupati dan Walikota penerima DAK Bidang KB Tahun 2014mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah PengelolaProgram KB (SKPD-KB) pada setiap tahap kegiatan;

2. Pada Kabupaten dan Kota penerima DAK Bidang KB Tahun 2014yang belum dibentuk SKPD-KB dan tidak ada SKPD yangmempunyai fungsi mengelola Program KB, Bupati dan Walikota wajibmenunjuk dan menetapkan SKPD lain sebagai pelaksana;

3. Menjaga ketepatan perencanaan dengan menetapkan distribusipenggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 menurut program dankegiatan di setiap Kabupaten dan Kota;

4. Bupati dan Walikota dapat merubah/ menyesuaikan distribusipenggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 menurut kegiatan

kebutuhan nyata daerah dengan ketentuan masih dalam lingkup(menu) kegiatan yang telah ditetapkan dan menginformasikanperubahan dimaksud kepada Sekretaris Utama BKKBN cq. BiroKeuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);

5. Perubahan/ penyesuaian menu antar kegiatan tidak boleh dilakukanpada kegiatan yang belum mencapai target/ sasaran (standarpemenuhan);

6. Perubahan/ menyesuaian terhadap distribusi penggunaan DAK

Bidang KB Tahun 2014 menurut kegiatan dilakukan melalui SuratKeputusan Bupati dan Walikota;7. Pendistribusian alokasi anggaran DAK Bidang KB Tahun 2014

menurut jenis kegiatan ditetapkan oleh Bupati dan Walikota atasusulan SKPD-KB;

8. SKPD KB Kabupaten dan Kota mengadministrasikan aset/ barangdari perolehan DAK Bidang KB sesuai Peraturan Perundangan yangberlaku;

9. SKPD KB Kabupaten dan Kota membuat Berita Acara penyerahan

Barang sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;



24/207


10.SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyiapkan biayapemeliharaan dan operasional aset yang diperoleh dari DAK BidangKB;

11. Pengadaan menu DAK Bidang KB di Kabupaten dan Kota dilakukansesuai Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010;

12.Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan fasilitasi, koordinasi,pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang KBTahun 2014 dan memastikan penggunaan barang sesuai dengansasaran yang telah ditetapkan.

V. PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN

Program prioritas DAK Bidang KB 2014 telah dirancang dapat mendukungpencapaian sasaran prioritas pembangunan KB jangka pendek yangditetapkan dalam RKP 2014 dan jangka menengah dalam RPJMN 2010-2014, sebagai berikut:

A. Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapansarana kerja, penggerakan, pembinaan Program KKB dan saranapengolahan dan Pelaporan Data/ Informasi Program KKB tenaga lini

lapangan;B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta

pemerataan akses pelayanan KB berkualitas;C. Peningkatan Sarana dan Prasarana fisik pelayanan Komunikasi

Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKB serta kelengkapan saranaKIE dan Konseling remaja untuk mendukung program GenerasiBerencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIADKRR;

D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pembinaan Tumbuh KembangAnak.

12


25/207

Ruang lingkup kegiatan dan sasaran DAK Bidang KB Tahun 2014 yangmendukung setiap Program prioritas DAK Bidang KB 2014 tersebutmencakup:

A. Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas penyuluhan sertakelengkapan sarana kerja, penggerakan, pembinaan Program KKBdan sarana pengolahan dan Pelaporan Data/ Informasi ProgramKKB tenaga lini lapangan, dengan kegiatan:

1. Pengadaan sepeda motor bagi PKB/ PLKB dan PPLKBPengadaan sepeda motor bagi petugas KB di lini lapangan (PKB/PLKB dan PPLKB) dimaksudkan untuk meningkatkan mobilitas dandaya jangkau dalam melaksanakan tugasnya.a. Pengertian

1) Penyuluh KB/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana(PKB/PLKB)a) PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang diberitugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuholeh pejabat yang berwenang untuk melaksanakankegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi danpengembangan program Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional. PKB adalah pejabat fungsional yangberkedudukan sebagai pelaksanana teknis fungsionalprogram KKB pada instansi pemerintah.

b) PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) adalahPNS dengan jabatan non fungsional dan Non PNS yangdiangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyaitugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatanpenyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembanganprogram Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional. PLKB berkedudukan di desa/kelurahan atauyang setingkat.

2) Pengendali Petugas Lapangan KB (PPLKB)PPLKB Pengendali Petugas lapangan Keluarga Berencana)adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan strukturalyang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugasmengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi



26/207


pelayanan program KB di lapangan. PPLKB berkedudukan diKecamatan sekaligus berfungsi sebagai atasan PKB/ PLKB.Di beberapa wilayah disebut juga Ka Cabang Dinas/ Ka UPT

KB/ Koordinator PLKB/ PKB.

b. Kriteria Sasaran1) PKB status Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai

pejabat fungsional;2) PLKB status Pegawai Negeri Sipil atau honorer/kontrak

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota;

3) PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala Unit Pelaksana

Teknis/ Koordinator PKB/ PLKB Kecamatan statusPegawai Negeri Sipil;

4) Belum mendapatkan kendaraan bermotor roda dua daripemerintah Kabupaten dan Kota maupun DAK BidangKependudukan Tahun 2008 dan DAK Bidang KB tahun2009-2013;

5) Pernah mendapatkan kendaraan bermotor roda dua tetapikondisinya sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak

bisa diperbaiki;6) Kendaraan bermotor roda dua dari DAK Bidang KB Tahun2014 harus diserahkan kembali kepada SKPD-KB apabilaPKB/ PLKB dan PPLKB dialihtugaskan ke instansi laindan/ atau memasuki masa pensiun;

7) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan danaoperasional dan pemeliharaannya.

c. Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap PKB/ PLKB dan PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Koordinator PKB/ PLKB hanyamendapatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua.

d. Spesifikasi TeknisSpesifikasi teknis Sepeda Motor disajikan pada lampiran datadan spesifikasi teknis.

14


27/207

2. Pengadaan Sarana kerja bagi PPLKB/ PKB/ PLKBSarana Kerja PPLKB/ PKB/ PLKB dimaksudkan untuk meningkatkankinerja PPLKB/ PKB/ PLKB dalam melaksanakan kegiatanoperasional Program Kependudukan dan KB ditingkat lini lapangan.a. Pengertian

Sarana kerja PPLKB/ PKB/ PLKB adalah suatu unit alatpenunjang kerja PPLKB/ PKB/ PLKB yang terdiri dari Tas Ransel,Jaket Rompi, Topi, Buku Visum, Jas Hujan, Payung Lipat,Kalkulator, Sepatu Boot/ Sepatu Olah Raga, Kamera, SepatuKerja dan Baju Seragam Kerja.

b. Kriteria Sasaran

1) PKB status Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaipejabat fungsional;

2) PLKB status Pegawai Negeri Sipil atau honorer/ kontrak yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati/ Walikota ataupejabat yang berwenang;

3) PPLKB/ Kacabdin/ Ka UPT/ Koordinator PKB/ PLKBKecamatan status Pegawai Negeri Sipil;

4) Belum mendapatkan sarana kerja PPLKB/ PKB/ PLKB.

c. Standar Pemenuhan KebutuhanSetiap PLKB/ PKB, PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala UnitPelaksana Teknis/ Koordinator PKB/ PLKB mendapatkan 1 (satu)set sarana kerja.Kelengkapan Sarana kerja PPLKB/ PKB/ PLKB dapatdisesuaikan dengan kondisi lapangan setiap daerah

d. Spesif ikasi

Spesifikasi teknis sarana kerja PPLKB/ PKB/ PLKB disajikanpada lampiran data dan spesifikasi teknis.

3. Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat KecamatanPembangunan Balai Penyuluhan KKB tingkat Kecamatan untukmembantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPLKB/KepalaCabang Dinas atau Badan/ Ka.UPT/Koordinator KB Kecamatan,dalam Program Pembangunan Kependudukan dan KB di Tingkat

Kecamatan.



28/207


a. Pengertian;Balai Penyuluhan KKB tingkat Kecamatan adalah bangunanyang terletak di wilayah Kecamatan, berfungsi sebagai tempatmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikandan pelaksanaan pembinaan kepada PLKB/ PKB dan InstitusiMasyarakat Perdesaan/ Perkotaan (IMP) dalam operasionalProgram Pembangunan Kependudukan dan KB tingkatKecamatan serta menjadi tempat penyuluhan Kependudukandan KB kepada masyarakat.

b. Kriteria Sasaran;1) Kecamatan telah memiliki PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/

Ka.UPT/ Koordinator KB Kecamatan;2) Kecamatan belum memiliki kantor PPLKB/ Kepala Cabang

Dinas/ Ka.UPT/ Koordinator KB Kecamatan;3) Kecamatan telah menyediakan sebidang tanah untuk

pembangunan Balai Penyuluhan KKB tingkat Kecamatandengan Status tanah jelas/ Sertifikat Hak Pakai atau HakGuna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah,tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan dan

diprioritaskan dekat Kantor Kecamatan;4) Apabila tidak tersedia lahan, diperbolehkan melakukanrenovasi atau membangun vertikal pada bangunan yangsudah ada yang telah mendapat persetujuan dari pemerintahdaerah sebagai Balai Penyuluhan KKB Tingkat Kecamatansesuai dengan perundangan yang berlaku;

5) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan saranadan prasarana yang diperlukan dan biaya pemeliharaan.

c. Standar Pemenuhan KebutuhanSetiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KKB dengan luas

2bangunanminimal 50 m

d. Spesif ikasiStandar Minimal Spesifikasi teknis Balai Penyuluhan KKB tingkatKecamatan disajikan pada lampiran data dan PemerintahKabupaten/ Kota dapat mengembangkan spesifikasi teknis

16


29/207

sesuai dengan kondisi daerah masing-masing serta mendapatpersetujuan/ rekomendasi dari Dinas PU setempat.

4. Pengadaan Personal Computer (PC) untuk Balai Penyuluhan KBTingkat Kecamatan.Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/ informasibidang KB berupa PC diperuntukkan untuk Balai Penyuluhan KB ditingkat Kecamatan guna meningkatkan akurasi, kecepatan dancakupan data dari lini lapangan ke pusat.a. Pengertian

PC adalah singkatan dari Personal Computer, yang artinya satuunit Komputer atau seperangkat Komputer lengkap yang terdiri

dari Monitor, CPU, keyboard, mouse dan 1 (satu) unit printerberikut koneksi internet berupa fixed line atau broadband(modem).

b. Kriteria Sasaran1) Kecamatan yang telah memiliki PPLKB/ Kepala Cabang

Dinas/ Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Koordinator KB danBalai Penyuluh KB yang telah tersedia instalasi listrik dengan

daya yang cukup;2) Belum mendapatkan PC dari pemerintah kabupaten dan kota;3) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan

operasional termasuk dana pemeliharaan yang bersumberdari APBD.

c. Standar Pemenuhan KebutuhanSetiap Balai Penyuluhan KB di Tingkat Kecamatan minimalmendapatkan 1 (satu) set Personal Computer.

d. Spesifikasi TeknisSpesifikasi teknis PC, Printer dan Koneksi Internet disajikan padalampiran data dan spesifikasi teknis.



30/207


B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB SertaPemerataan Akses Pelayanan KB yang berkualitas;1. Pengadaan sarana pelayanan Klinik KB terdiri dari IUD Kit,

Implan Removal Ki t dan Obgyn Bed.a. Pengertian1) Klinik KB adalah tempat pelayanan kontrasepsi yang bersifat

statis bagi pasangan usia subur;2) IUD Kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk

pemasangan dan pencabutan IUD;3) Implan Removal Kit adalah seperangkat alat yang digunakan

untuk mencabut Implan;4) Obgyn Bed adalah tempat tidur khusus yang digunakan untuk

pemeriksaan kandungan dan pelayanan kebidanan lainnya,termasuk pemasangan dan pencabutan IUD.

b. Kriteria Sasaran1) Klinik KB yang sudah memiliki nomor kode klinik KB;2) Klinik KB yang belum memiliki IUD Kit atau sudah memiliki

tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai;3) Klinik KB yang belum memiliki Implan Removal Kit atau sudah

memiliki tetapi dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai;4) Klinik KB yang belum menerima IUD Kit dari DAK BidangKependudukan Tahun 2008 dan DAK Bidang KB tahun 2009-2013;

5) Klinik KB yang belum menerima Implan Removal Kit dari DAKBidang KB tahun 2009-2013;

6) Klinik KB yang belum menerima Obgyn Bed dari DAK BidangKB tahun 2009-2013. atau sudah memiliki tetapi dalamkondisi rusak atau tidak layak pakai;

c. Standar Pemenuhan KebutuhanSetiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu)set Implan Removal Kit, IUD Kit dan Obgyn Bed

d. Spesifikasi TeknisSpesifikasi teknis IUD Kit, Implan Removal Kit dan Obgyn Beddisajikan dalam data dan spesifikasi teknis terlampir

18


31/207

2. Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB kelilingPengadaan MUYAN KB Keliling diperuntukkan bagi SKPD-KBKabupaten dan Kota guna meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan KB, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan KeluargaSejahtera I (keluarga miskin) dan masyarakat di daerah terpencil danjauh dari fasilitas pelayanan KB statis (Klinik KB).a. Pengertian

MUYAN KB Keliling adalah Kendaraan Roda empat/enam yangberisi sarana pelayanan KB dan berfungsi sebagai Klinik KBbergerak.

b. Kriteria Sasaran

1) SKPD-KB belum mendapatkan MUYAN KB Keliling dari DAKBidang Kependudukan tahun 2008 dan DAK Bidang KB tahun2009-2013;

2) SKPD-KB belum mendapatkan MUPEN KB dari pemerintahKabupaten dan Kota;

3) Pernah mendapatkan MUYAN KB Keliling tetapi kondisinyasudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki;

4) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana

operasional dan pemeliharaan.

c. Standar Pemenuhan KebutuhanSetiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1(satu) Unit MUYAN KB Keliling dari DAK bidang KB.

d. Spesifikasi Umum1) MUYAN KB Keliling digunakan untuk pelayanan terutama di

wilayah yang jauh dari klinik KB statis;

2) MUYAN KB Keliling terdiri dari dua cabin, masing-masinguntuk operator/ crew dan untuk menyimpan peralatan/ saranapelayanan KB, termasuk untuk melakukan pemeriksaan dantindakan;

3) MUYAN KB Keliling tidak difungsikan sebagai mobilpenumpang dan dirancang khusus oleh BKKBN;

4) MUYAN KB tidak difungsikan sebagai mobil operasionalkantor;



32/207


5) MUYAN KB Keliling didukung oleh suatu tim medis minimalterdiri dari dokter yang sudah dilatih untuk pelayanan pasangcabut Implan dan IUD, serta Medis Operasi Pria (MOP); bidan

yang sudah dilatih untuk pelayanan pasang cabut Implan danIUD;

e. Spesifikasi TeknisSpesifikasi teknis Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB Kelilingbeserta kelengkapannya disajikan dalam data dan spesifikasiteknis terlampir.

3. Pembangunan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi

Gudang alat dan obat kontrasepsi (Alokon) diperuntukkan bagiSKPD-KB Kabupaten dan Kota guna meningkatkan kualitaspenyimpanan dalam rangka menjamin mutu ketersediaan, efektivitasdan keamanan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan bagikeluarga dan masyarakat.1) Pengertian

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yangdikhususkan untuk menyimpan alat/ obat kontrasepsi untuk

Program KB sesuai standar.

2) Kriteria Sasaran1) Pemerintahan Kabupaten dan Kota menyediakan tanah

minimal berukuran 9 m x 11 m;2) Status tanah jelas/ Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna

Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah, tidakdalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan;

3) Lokasi tanah bebas banjir dan dapat dijangkau kendaraan

bermotor roda-4 (mobil);4) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan sarana

dan prasarana yang diperlukan dan biaya operasionalpemeliharaan rutin.

3) Standar Pemenuhan KebutuhanSetiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1(satu) unit gudang Alokon

20


33/207

4) Spesifikasi Umum1) Luas bangunan gudang alat dan obat kontrasepsi minimal 42

2m;

2) Gudang Alokon terdiri dari 3 (tiga) ruangan: 1 ruangan untukpetugas administrasi Gudang, 1 ruangan ber AC untuk tempatpenyimpanan kontrasepsi khusus Implan dan Suntikan (suhu

015 s.d 25 C) dan 1 ruangan untuk penyimpanan kontrasepsilainnya.;

3) Gudang Alokon hanya difungsikan untuk menyimpan alat danobat kontrasepsi;

4) Gudang Alokon dikelola oleh petugas yang ditunjuk(Bendahara Materil) dan telah dilatih manajemen logistik dan

disarankan ada petugas Apoteker.

5) Spesifikasi Teknisa. Spesifikasi teknis pembangunan Gudang Alokon di atas tanah

baru, disajikan dalam data dan spesifikasi teknis terlampir.b. Pemanfaatan bangunan yang sudah ada dengan mengalih

fungsikan menjadi Gudang Alokon (tidak disarankan untukmemanfaatkan bangunan di lantai 2 dan seterusnya).

c. Pedoman DAK Bidang KB Tahun 2014 tidak menyarankandan memuat spesifikasi khusus untuk pembangunan Gudangdi atas bangunan yang sudah ada;

d. Standar Minimal Spesifikasi teknis Gudang Alokon tingkatKabupaten dan Kota disajikan pada lampiran pedoman ini dandapat mengembangkan spesifikasi teknis sesuai dengankondisi daerah masing-masing serta mendapat persetujuan/rekomendasi dari Dinas PU setempat.

4. Pengadaan Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon PesertaKB atau Kendaraan Distribusi Alokona. Pengadaan Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta

KB diperuntukkan bagi para Calon Akseptor KB dan Peserta KBdalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB,khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I(keluarga miskin) dan masyarakat di daerah terpencil dan jauhdari fasilitas pelayanan KB statis (Klinik KB).



34/207


b. Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon difungsikan sebagaikendaraan untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dariSKPD-KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

1) Pengertiana) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB adalah

Kendaraan Bermotor (daratan atau perairan) yangdifungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut paraPeserta KB (Peserta Baru dan Peserta Aktif).

b) Kendaraan Distribusi Alokon adalah mobil box untukmendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dari SKPD-KB keFasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

2) Kriteria Sasarana) SKPD-KB yang belum terdapat Kendaraan Fungsional

Pengangkut Calon Peserta KB atau Kendaraan DistribusiAlokon ;

b) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan danaoperasional dan pemeliharaan;

3) Standar Pemenuhan KebutuhanSetiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1(satu) Unit Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KBatau Kendaraan Distribusi Alokon dari DAK Bidang KB (apabilaSKPD KB Kabupaten dan Kota sudah mendapatkan 1 (satu)Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB, makatidak diperbolehkan mengadakan Kendaraan Distribusi Alokonatau apabila sudah mendapatkan 1 (satu) Kendaraan Distribusi

Alokon, maka tidak diperbolehkan mengadakan Kendaraan

Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB). Terkecuali apabilatelah terpenuhinya semua menu DAK di Kabupaten dan Kotabersangkutan.

4) Spesifikasi Umuma. Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB

1) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KBdigunakan untuk pelayanan terutama di wilayah yang jauh

dari klinik KB statis;

22


35/207

2) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KBterdiri dari satu cabin dengan tempat duduk pengemudidan penumpang;

3) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KBtidak difungsikan sebagai mobil operasional kantor;4) Jenis Kendaraan yang boleh dipilih terdiri atas 3 (tiga)

jenis yaitu Micro Bus on the road untuk jalan daratberaspal dan rata, Micro Bus Off Road (double gardan)untuk kendaraan jalan darat dengan medan yang berat;Speed Boat untuk kendaraan perairan.

b. Kendaraan Distribusi Alokon

1) Kendaraan Distribusi Alokon digunakan untuk alattransportasi distribusi alat dan obat kontrasepsi

2) Kendaraan Distribusi Alokon terdiri dari 1 (satu) cabindengan tempat duduk pengemudi dan penumpang;

3) Kendaraan Distribusi Alokon dilengkapi dengan box yangdisertai pengatur suhu untuk menyimpan alat dan obatkontrasepsi selama dalam perjalanan;

4) Kendaraan Distribusi Alokon tidak difungsikan sebagaimobil operasional kantor;

5) Spesifikasi TeknisSpesifikasi teknis Kendaraan Fungsional Pengangkut CalonPeserta KB atau Kendaraan Distribusi Alokon besertakelengkapannya disajikan dalam data dan spesifikasi teknisterlampir.

C. Peningkatan Sarana dan Prasarana fisik pelayanan Komunikasi

Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB serta kelengkapan saranaKIE dan Konseling remaja untuk mendukung program GenerasiBerencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIADKRR, dengan kegiatan:1. Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana

(MUPEN KB)Pengadaan MUPEN KB diperuntukkan atau dengan sasaran SKPD-KB Kabupaten dan Kota guna meningkatkan permintaan (demand)masyarakat terhadap Program KKB.



36/207


a. PengertianMUPEN KB adalah kendaraan roda 4 (empat) yang berisiperalatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai

kendaraan operasional penyuluhan dan KIE dalam menunjangProgram KKB.

b. Kriteria Sasaran1) SKPD-KB belum mendapatkan MUPEN KB dari DAK Bidang

Kependudukan Tahun 2008, dan DAK Bidang KB Tahun 2009-2013;

2) Pernah mendapatkan MUPEN KB dengan frekuensioperasional sangat tinggi karena memiliki luas wilayah dan

penyebaran penduduk yang tidak merata.3) Memiliki MUPEN KB yang kondisinya sudah tidak laik

operasional (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki;4) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana

operasional dan pemeliharaan serta tidak mengalihfungsikanmenjadi kendaraan operasional lainnya.

c. Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota boleh memiliki lebih dari 1(satu) unit MUPEN KB, dengan memperhatikan luas wilayah,jangkauan dan sebaran serta jumlah sasaran KIE.

d. Spesifikasi Umum1) MUPEN KB terdiri dari dua cabin untuk operator dan crew;2) MUPEN KB tidak difungsikan sebagai mobil penumpang dan

dirancang khusus oleh BKKBN;3) MUPEN KB dioperasionalkan oleh petugas yang sudah dilatih

secara khusus dalam mengoperasikan instrumen/ peralatanelektronik (audio visual) yang ada dalam MUPEN KB.

e. SpesifikasiTeknisSpesifikasi teknis MUPEN KB dan masing-masing instrument/sarana disajikan pada lampiran data dan spesifikasi teknis.

24


37/207

2. Pengadaan Sarana KIE Kit Kependudukan dan KB (KKB)Pengadaan Sarana KIE Kit KKB terdiri dari 3 (tiga) set yaitu KIE KIT,KIE Pendidikan Kependudukan Kit dan GenRe Kit. KIE KIT dan KIE

Pendidikan Kependudukan Kit diperuntukkan bagi PKB/PLKB,Dokter/ Bidan Praktek KB, Klinik KB, Balai Penyuluhan KB danmotivator KB lainnya sedangkan GenRe Kit diperuntukkan untukKelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di tingkat SekolahUmum/Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah danSMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah) sebagai sarana/ mediapenyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan ProgramKependudukan dan KB.a. Pengertian

Sarana KIE Kit KKB adalah sarana/ media penyuluhan dalamrangka mendukung pelaksanaan Program Kependudukan danKB terdiri dari 3 (tiga) set yaitu:1) KIE Kit

a. alat peraga anatomi alat reproduksi dan lembar balik;b. Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) atauDecision

MakingTools (DMT);c. contoh alat kontrasepsi (IUD Cover T, pil kombinasi,

implanone rootdantwo root, kondom, suntik KB);d. VCD animasi proses pembuahan (khusus untuk tenagamedis dan PLKB);

e. VCD sosialisasi kontrasepsi (khusus untuk tenaga medisdan PLKB);

f. Family Kit (sarana sosialisasi Ketahanan Keluarga).g. Tas KIE Kit

2) KIE Pendidikan Kependudukan Kit

a. Lembar balik seri pendidikan kependudukan;b. Buku-buku seri pendidikan kependudukan;c. Tas KIE Pendidikan Kependudukan Kit.

3) Generasi Berencana Kit (GenRe Kit)GenRe Kit merupakan sarana, media atau alat bantusosialisasi Generasi Berencana yang dipergunakan olehKelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di tingkat Sekolah

Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah dan



38/207


SMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah) guna meningkatkanpengetahuan sikap dan perilaku remaja agar mereka dapatberperilaku sehat, menunda usia perkawinan, terhindar daririsiko Triad KRR, mempunyai perencanaan dalam kehidupanberkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil BahagiaSejahtera, serta menjadi contoh, model, idola dan sumberinformasi bagi teman sebayanya melalui kelompok PIKRemaja/ Mahasiswa Tegar yang terdiri dari :a) Ular Tangga GenRe;b) Materi Monopoli GenRe;c) Materi Celemek GenRe;d) Materi Celemek Organ Reproduksi Laki-Laki dan

Perempuan;e) Lembar Balik GenRe;f) Buku Panduan Penggunaan Materi GenRe Kit;g) Laptop dan LCD Proyektor;h) Tas GenRe Kit.

b. Kriteria Sasaran KIE Kit KKBPLKB/PKB, Bidan/Dokter praktek KB, motivator KB, Klinik KB,Balai Penyuluhan KB Kecamatan dan Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa yang belum mendapatkan Sarana KIE Kit KKB (KIEKit, KIE Pendidikan Kependudukan Kit dan GenRe Kit);

c. Standar Pemenuhan Kebutuhan1) Setiap PLKB/PKB, Bidan/Dokter praktek KB, motivator KB,

Klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan dapat memilihsatu (satu) set saja (KIE Kit atau KIE PendidikanKependudukan Kit) atau dua (dua) set saja (KIE Kit dan KIE

Pendidikan Kependudukan Kit) dalam KIE Kit KKB tersebutdisesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing;

2) Setiap Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di tingkatSekolah Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah danSMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah) mendapatkan hanya 1(satu) set GenRe Kit dalam KIE Kit KKB tersebut

26


39/207

d. Spesifikasi Umum KIE Kit KKB1) Sarana KIE Kit KKB terdiri dari 3 Tas yaitu (1). Tas pertama

berisi KIE Kit: alat peraga anatomi alat reproduksi, lembarbalik, ABPK, contoh alat kontrasepsi, VCD animasi prosespembuahan, VCD sosialisasi kontrasepsi, Family Kit; (2) Taskedua berisi KIE Pendidikan Kependudukan Kit: Buku-bukudan lembar balik tentang seri pendidikan kependudukan; (3)Tas Ketiga berisi GenRe Kit: Ular Tangga GenRe; MateriMonopoli GenRe; Materi Celemek GenRe; Materi CelemekOrgan Reproduksi Laki-Laki dan Perempuan; Lembar BalikGenRe, Buku Panduan Penggunaan Materi GenRe Kit, LCDProyektor dan Laptop.

2) Sarana KIE Kit KKB berfungsi sebagai media utama bagipengelola dan pelaksana Program KKB di lini lapangan dalammelaksanakan KIE dan konseling.

e. Spesifikasi TeknisSpesifikasi teknis Sarana KIE Kit KKB disajikan pada lampirandata dan spesifikasi teknis.

3. Portable Public AdressPengadaan Portable Public Adress diperuntukkan bagi Pengeloladan Pelaksana Program KKB di Kabupaten dan Kota, Kecamatan,serta Balai Penyuluhan KB.a. Pengertian

Portable Public Adress adalah alat pengeras suara yang mudahdibawa ke lokasi kegiatan dan digunakan sebagai saranapenyuluhan/ KIE dalam menunjang Program PembangunanKependudukan dan KB.

b. Kriteria Sasaran1) Kabupaten dan Kota;2) Kecamatan;3) Balai Penyuluhan KB;4) Belum memiliki/ mencukupi Portable Public Adress;5) Kondisi Portable Public Adress sudah tidak bisa

dioperasionalkan (rusak berat) dan tidak bisa diperbaiki.



40/207


c. Standar Pemenuhan KebutuhanSetiap Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Balai PenyuluhanKB mendapatkan minimal 1 (satu) set Portable Public Adress

d. Spesif ikasi Umum1) Portable Public Adress berupa 1 (satu) unit peralatan terdiri

dari pengeras suara, amplifier, microfon, tape/CD player;2) Portable Public Adress berfungsi sebagai sarana KIE bagi

pengelola dan pelaksana Portable Program KKB.

e. Spesifikasi TeknisSpesifikasi teknis Portable Public Adress disajikan pada lampiran

data dan spesifikasi teknis.

D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pembinaan TumbuhKembang Anak, dengan kegiatan:

1. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KitPengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit diperuntukkan bagikelompok BKB yang berada di tingkat desa/ kelurahan guna

meningkatkan upaya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembanganak dalam upaya mendorong terwujudnya kelompok BKB holistik-integratif.a. Pengertian

BKB Kit merupakan sarana penyuluhan/ alat bantu penyuluhanberupa materi (buku-buku penyuluhan) dan media (lembar balik,

APE, dongeng, beberan, kantong wasiat) yang dipergunakankader dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga/ orangtua balita dalam upaya meningkatkan pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak.Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentangPengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, bahwakegiatan pelayanan holistik integratif dilakukan mencakup semuakebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait, yaitu :aspek perawatan, kesehatan dan gizi melalui Posyandu; aspekpendidikan melalui PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan aspekpengasuhan melalui Bina Keluarga Balita (BKB). BKB Holistik

28


41/207

29

Integratif dikembangkan melalui upaya penggerakan kelompokBKB melalui Rintisan kelompok BKB Dasar, PenguatanKelompok BKB Paripurna, dan Pengembangan Kelompok BKBHolistik Integratif.

b. Kriteria Sasaran1) Kelompok kegiatan BKB yang aktif melakukan penyuluhan

bulanan;2) Kelompok BKB yang belum memiliki BKB Kit atau yang sudah

memiliki tetapi dalam kondisi tidak lengkap dan tidak layakpakai;

3) Setiap SKPD KB wajib menyediakan biaya operasional

pertemuan.

c. Standar Pemenuhan KebutuhanSetiap Kelompok BKB wajib mendapatkan minimal 1 (satu) setBKB Kit.

d. Spesifikasi Umum1) Buku Materi penyuluhan BKB terdiri:

a) Buku dan CD Menjadi Orang Tua Hebat Dalam MengasuhAnakb) Kartu Kembang Anak (KKA);c) Buku Pedoman Kartu Kembang Anak (KKA);d) Buku Panduan Penggunaan Alat Permainan Edukatif

(APE);

2) Media penyuluhan BKBa) Alat Permainan Edukatif (APE) terdiri:

- Kerincingan/giring giring;- Boneka kain berbentuk binatang;- Puzle (bongkar pasang) berbentuk binatang;- Paku palu;- Papan pasak;- Lotto warna;- Kotak Bentuk;- Balok ukur;

- Tangga silinder;



42/207

- Tangga kubus;- Kotak pola;- Permainan angka;

b) Kantong wasiatc) Lembar Simulasi/beberan penyuluhan BKBd) Lembar balik untuk penyuluhan umur 06 tahun (6

macam)e) Dongeng

3) Tas BKB Kit4) Tas APE5) Packing (Kotak/Hardcase)

6) Papan Nama Kelompok BKB

e. Spesifikasi TeknisSpesifikasi teknis BKB Kit disajikan pada lampiran data danspesifikasi teknis.

VI. MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI

KHUSUS (DAK) BIDANG KB TAHUN 2014

A. Perencanaan1. Biro Perencanaan BKKBN menyiapkan usulan kegiatan dan menu

sarana prasarana DAK Bidang KB kepada Bappenas danKementerian Keuangan RI berdasarkan Kriteria teknis yang telahditetapkan, dengan mengacu kepada data teknis dan indeks teknisdari kabupaten dan kota yang melalui Perwakilan BKKBN Provinsiserta mengacu juga pada perubahan menu dari Perolehan DAK

tahun sebelumnya;2. Biro Perencanaan harus memastikan data basis yang bersumber

dari: (1) data basis perencanaan up to date danyang disampaikanoleh Perwakilan BKKBN Provinsi bersumber dari data kabupaten dankota dan (2) data pelaporan pelaksanaan DAK dari kabupaten dankota.

3. Biro Perencanaan menerima Usulan Kebutuhan Menu DAK BidangKB tahun selanjutnya baik langsung dari kabupaten dan kota maupun

30 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL


43/207

kabupaten dan kota yang melalui Perwakilan BKKBN Provinsi yangdikirimkan dalam bentuk hard copy kepada Biro Perencanaan ataumengirimkan soft copy melalui email Pengelola DAK Bidang KB BiroPerencanaan:[email protected];

4. Biro Perencanaan BKKBN menetapkan alokasi distribusi menu padasetiap Kabupaten dan Kota setelah mendapatkan alokasi anggarandefinitif dari Kementerian Keuangan RI;

5. Biro Perencanaan BKKBN menetapkan alokasi distribusi menu padasetiap Kabupaten dan Kota berdasarkan sasaran menu yang belumterpenuhi dari realisasi menu DAK tahun-tahun sebelumnya sertamempertimbangkan usulan menu DAK dari kabupaten dan kota ;

6. Biro Perencanaan bersama Tim DAK Bidang KB menyusun

Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB dan pedoman lainnya yangdiperlukan;

7. Biro Perencanaan BKKBN mengumumkan alokasi menu dananggaran pada website BKKBN;

8. Biro Perencanaan melakukan sosialisasi Pedoman DAK Bidang KBkepada Perwakilan BKKBN Provinsi yang kabupaten dan kota-nyatelah mendapatkan alokasi DAK Bidang KB, baik secara langsungmaupun melalui Website: www.bkkbn.go.id(Pilih menu Data danInformasi lalu Info Program dan pilih File Pedoman DAK Bidang KBtahun 2014);

B. Pelaksanaan

1. Biro Keuangan & Pengelolaan BMN, Biro Perencanaan bersama TimPelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2014mensosialisasikan pelaksanaan DAK Bidang KB kepada PerwakilanBKKBN Provinsi dan SKPD KB Kabupaten dan Kota pada awal

tahun;2. Biro Keuangan & Pengelolaan BMN memfasilitasi pelaksanaan DAKBidang KB dan melakukan evaluasi atas usulanperubahan/pergeseran/revisi menu DAK dari Kabupaten dan Kota;

3. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN melakukan monitoringpelaksanaan DAK Bidang KB dari proses pengadaan sampai denganpemanfaatan kepada sasaran;

4. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, Biro Perencanaan besertaTim Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tahun



44/207

2014 melakukan evaluasi atas pelaksanaan DAK Bidang KBberdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari SKPD Kabupatendan Kota melalui Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai mekanismepelaporan, pemantauan dan evaluasi yang telah tertuang dalamPedoman Penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014.

VII.PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaandan penggunaan dana DAK Bidang KB Tahun 2014 perlu dilakukanpengendalian melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

A. PelaporanKegiatan pelaporan dilakukan agar penggunaan dana DAK Bidang KBTahun 2014 dilaksanakan sesuai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan.

Pelaporan DAK Bidang KB Tahun 2014 dilakukan secara berjenjang danberkala dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan distribusi dimasing-masing Kabupaten dan Kota.

Pelaporan DAK Bidang KB Tahun 2014 agar dapat berjalan sesuai

dengan yang diharapkan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretaris Utama BKKBN membentuk Tim DAK Bidang KB Tahun2014 Tingkat Pusat;

2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi wajib membentuk TimPengendalian DAK provinsi dan secara berkala wajib melaporkan keSekretaris Utama;

3. Tim Pengendalian DAK Provinsi melakukan Pelaporan,Pemantauan, dan Evaluasi pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2014

Kabupaten dan Kota dan secara berkala wajib melaporkan keSekretaris Utama c.q Biro Keuangan dan Pengelo laan BMN, ataumelalui email: [email protected].

4. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota melaporkan perkembanganpelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2014 kepada PerwakilanBKKBN Provinsi c.q Tim pengendalian DAK Provinsi dantembusannya disampaikan ke Sekretaris Utama BKKBN c.q BiroKeuangan dan Pengelolaan BMN.



45/207

MEKANISME PENCATATAN DN PELAPORANDAK BIDANG KB TAHUN 2014

BKKBN PUSAT(SESTAMA)

PERWAKILAN BKKBNPROVINSI

SKPD-KBKABUPATEN DAN KOTA

1. Form 22. Form 3 (Khusus Triwulan III)3. Form 4

1. Form 22. Form 5 (Khusus Triwulan III)

Form 1SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DAN KOTA

Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan DAK Bidang KB Tahun 2014

33

5. Berdasarkan laporan Kepala SKPD-KB, Perwakilan BKKBN Provinsic.q Tim pengendalian DAK Provinsi membuat rekapitulasi danmelaporkan ke Sekretaris Utama c.q Biro Keuangan danPengelolaan BMN, atau melalui email [email protected]

a. Penjelasan Umum

1) Sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteriyaitu Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan MenteriDalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK07/2008, 900/2556/SJ tanggal 21 November 2008, SKPD-KBKabupaten dan Kota berkewajiban menyampaikan laporanTriwulan DAK Bidang KB kepada Sekretaris Daerah

(Formuli r 1).



46/207

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL34

Formulir1.

(ContohFormulir

LaporandariSKPD-KBkeSEKDAKabupatendanKota)


47/207

35

2)SKPD-KBKabupatendanK

otamenyampaikanlaporantriwulankepadaKepalaPerwak

ilanBKKBNProvinsic.qTimP

engendalian

DAKdantembusandisamp

aikankepadaSekretarisUtamaBKKBNc.q.BiroKeuangandanPengelolaanBMNdila

kukansetiap

triwulansesuaiperkembanganpengelolaanDAKBidang

KBTahun2014dimasing-ma

singKabupatendanKotapalinglambat10

harisetelahtriwulanbersangkutanberakhir(Formulir2).

Formulir2.

(FormulirLaporan

dariSKPD-KBKabdanKota

kePerwakilanBKKBNProv

insidenganTembusanBKK

BNPusat)



48/207



49/207

37

3)SetiaptriwulanIIISKPD-KB

KabupatendanKotamenyam

paikanlaporandandatabasisyangterkaitdenganmenuDA

KBidangKB

sampaidengantahunberjalan(tahun2014),berikutsaran

ayangsudahdiadakandanberapayangbelumterpenuhi(F

ormulir3).

Formulir3.

(FormulirLaporan

dariSKPD-KBKabdanKota

kePerwakilanBKKBNProv

insidenganTembusanBKK

BNPusat)



50/207


4)KepalaPerwakilanBKKBN

Provinsic.q.TimPengendalianDAKmelakukanrekapitula

silaporantriwulanyangdisampaikanoleh

SKPD-KBKabupatendanK

otadanmenyampaikankepa

daSekretarisUtamaBKKBN

c.qBiroKeuangandanPengelolaanBMN,

sesuaidenganlaporanseba

gimanadalamformulir2palinglambat15harisetelahtriwulanbersangkutanberakhir(For

mulir4).

Formulir4.

(FormulirRekapitu

lasiLaporandariPerwakilan

BKKBNProvinsikeBKKBN

Pusat)


51/207

39

Formulir4Lanjutan1



52/207

Formulir4Lanjutan2



53/207

41

5)SetiaptriwulanIIIKepala

PerwakilanBKKBNProvinsic.qTimpengendaliDAKm

elakukanrekapitulasilaporanSKPD-KB

KabupatendanKotamenya

mpaikandatabasisyangterkaitdenganmenuDAKBidang

KB,berikutsaranayangsuda

hdanberapa

yangbelumterpenuhiserta

menyampaikandatabasisyangterkaitdenganmanuDAK

BidangKBsampaidengantahunberjalan

(tahun2008-2014)(Formulir5).

Formulir5.

(FormulirRekapitu

lasiLaporandariPerwakila

nBKKBNProvinsikeBKKBNPusatKhususTriwulanIII)



54/207

Formulir5Lanjutan1



55/207

43

Formulir5Lanjutan2



56/207


B. Pemantauan

Agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 di SKPD-KB Kabupaten dan Kota dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan perlu dilakukan pemantauan.

Pemantauan dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke PerwakilanBKKBN Provinsi dan SKPD-KB Kabupaten dan Kota serta dariPerwakilan BKKBN Provinsi ke SKPD-KB Kabupaten dan Kota.

Agar pemantauan dapat terselenggara dengan baik, dilaksanakanlangkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretaris Utama BKKBN (Tim Pelaporan, Pemantauan, dan

Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2014 Pusat) secara berkalamelakukan pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus BidangKB Tahun 2014 ke Provinsi dan Kabupaten dan Kota dan melaporkanhasilnya kepada Kepala BKKBN

2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK BidangKB Provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaanDana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 ke Kabupaten dan Kotadan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Utama BKKBN (Tim

Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang KB Tahun 2014Pusat).

3. Kepala SKPD-KB cq. Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupatendan Kota secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan Dana

Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 ke Kecamatan dan desa sertamelaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten danKota.

C. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai atau mengukur sejauh manapelaksanaan pengelolaan DAK Bidang KB Tahun 2014 telah dilakukansesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Apabila ternyata dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang KBTahun 2014 masih ditemui kekeliruan maka dapat segera dilakukanperbaikan dengan disertai dukungan data yang akurat.


57/207

Selain itu apabila ditemui kendala dalam realisasi pelaksanaanpengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 maka perlusegera dilakukan perbaikan atau diberikan fasilitasi untuk solusipemecahan yang tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Agar pelaksaaan evaluasi dapat terselenggara dengan baik, dilakukanlangkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretaris Utama BKKBN (Tim Pelaporan, Pemantauan danEvaluasi DAK Bidang KB Tahun 2014 Pusat) setiap 3 (tiga) bulanmelakukan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang KBTahun 2014 dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN;

2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Tim Pengendali DAK BidangKB Provinsi setiap 3 (tiga) bulanmelakukan evaluasi pelaksanaanDana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 dan melaporkanhasilnya kepada Sekretaris Utama BKKBN.

3. Kepala SKPD-KB cq. Tim Pengendali DAK Bidang KB Kabupatendan Kota setiap 3 (tiga) bulanmelakukan evaluasi pelaksanaanDana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 dan melaporkanhasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

VIII. PENUTUP

Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014 diarahkan untuk mendukungtercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan KB dalamRKP tahun 2014 yaitu untuk menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dari 2,6menjadi 2,36 yang ditandai dengan meningkatnya CPR (cara modern) dari57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 60,1 persen; dan menurunnya kebutuhanber-KB tidak terlayani (unmet need) dari 8,5 persen (SDKI 2012) menjadi

sekitar 6,5 persen dari jumlah pasangan usia subur. Oleh karena itu,pedoman ini dibuat untuk dijadikan panduan oleh Pemerintahan Kabupatendan Kota dalam menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014sesuai arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RencanaKerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014.



58/207



59/207

JUARA 1 LOMBA POSTER MANUAL KATEGORI 1-001

SPESIFIKASI


60/207




61/207

LAMPIRAN-LAMPIRANSPESIFIKASI TEKNIS DAK

BIDANG KB TAHUN 2014



62/207

1. SEPEDA MOTORSPESIFIKASI :Jenis /Tipe : Sepeda Motor Bebek atau jenis/tipe lain yang dianggap lebih

tepat dengan kondisi daerahIsi Silinder : 110 -250 ccTipe Mesin : 4 LangkahWarna : Biru Muda

Assesoris : a. Airbrush tulisan berbunyi: Ayo Ikut KB Dua Anak Cukupdan airbrush logo KB.

b.Box menjadi satu kesatuan dengan sepeda motor danberfungsi sebagai tempat perlengkapan tugas.

Sepeda Motor Bebek atau jenis tipe lainnya (Contoh Gambar tidak mengikatsesuaikan kebutuhan lapangan) dengan gambar sebagai berikut :



63/207



64/207



65/207

2. SARANA DAN PRASARANA PETUGAS LAPANGAN KB (CONTOHTIDAK MENGIKAT, SESUAIKAN KEBUTUHAN LAPANGAN)

SPESIFIKASI :

a. Tas ransel (ukuran L.25cm x T.49cmx P.31cm)Terbuat dari Polyester 600D - Nylon 1682 atausetara, bertuliskan Dua Anak Cukup berlogoBkkbN, logo Kab/Kota dan nama SKPD-KBKab./Kota (bordir). Tahan air.

b. Jaket rompi berwarna biru

Terbuat dari bahan parasut dan bertuliskanDua Anak Cukup di bagian depan dadasebelah kiri, logo Kab/Kota dan nama SKPD-KB Kab./Kota (bordir)di bagian depan dadasebelah kanan, menggunakan resletingdepan. Ukuran disesuaikan data PPLKB danPKB/PLKB.

c. TopiTerbuat dari bahan katun, warna biru tua,

bertuliskan Dua Anak Cukup (bordir) sertanama SKPD-KB Kab./Kota di bagian sampingkiri dan kanan topi dan di bagian depan topiberlogo BkkbN (bordir)

d. Buku Ker ja PLKBUkuran 25 cm x 15 cm, tebal 125 lembar, dengan menggunakan kertasHVS 80gr cetak logo BKKBN + Dua Anak Cukup pada bagian atas dancover berwarna biru tua dari bahan lux serta berlogo BkkbN dan namaSKPD-KB Kab./Kota cetak hot print emas, dengan halaman pertamasampai dengan halaman empat berisi informasi tentang ProgramKependudukan dan KB. Finishing Spiral Mekanik.



66/207

e. Jas hujan berwarna biru tuaTerbuat dari bahan tahan air bertopi danbertuliskan Dua Anak Cukup di bagiandada kiri depan sebelah atas dan

berlogo BkkbN serta nama SKPD-KBKab./Kota (sablon) pada dada kanansebelah atas, menggunakan kancing dibagian depan.

f. Payung l ipat 3 (t iga)Terbuat dari bahan parasut, warna putih

dan biru tua,bertuliskan Dua AnakCukup dan berlogo BkkbN (sablon)sebanyak 4 (empat) sisi yang bisadimasukan ke dalam tas kerja, denganpegangan terbuat dari bahan Kayu

g. Kalkulator 12 digit .Ukuran disesuaikan dengan kebutuhan.

h. Sepatu Boot/ Sepatu Olah Raga (pilih salah satu)Terbuat dari bahan karet ukuran

disesuaikan data PPLKB danPKB/PLKB. Warna hitam, terdapatlogo BKKBN emboss. Standar SNI.Sepatu olah raga disesuaikan

dengan kondisi masing-masingdaerah

i . Kamera Digital Pocket (Optional)1 (satu) buah kamera digital pocket



67/207

j. Sepatu ker ja PKB/PLKBWarna hitam, terbuat dari bahankulit.Ukuran disesuaikan dengan dataPPLKB dan PKB/PLKB.

k. Pakaian Seragam

Berwarna biru tua dengan memakai logo (bordir) BKKBN di dada sebelahkiri atas, ukuran disesuaikan dengan data PPLKB dan PKB/ PLKB, bahandisesuaikan untuk seragam kantor dengan model PDH (Pakaian DinasHarian).



68/207

3. DESKTOP PERSONAL COMPUTER (PC) ALL IN ONE

SPESIFIKASI:

1. PERSONAL COMPUTER Platform Desktop PC

Prosessor Intel Core-i7 ProcessorMemori Standar 4GB DDR3 PCUp to 8GB DDR3 PCMemori Slot AdaVGA Card Minimum 2 GB

Audio IntegratedSpeaker IntegratedHard Drive Minimal 500GB Serial ATA

Optical Drive DVDRWNetworking Gigabit EthernetKecepatan Jaringan 10 / 100 / 1000 MbpsKeyboard USB KeyboardRagam Input Device USB Optical MouseRagam Slot 2x PCI; 1x PCI Express x1; 1x PCI Express x16

Antarmuka / Interface FrontUSB 2.0Microphone

HeadphoneBackUSB 3.0USB 2.0VGARJ45Microphone

Audio Line inAudio line out

Serial & Parallel PortSistem Operasi Microsoft Windows 8 ProfessionalMonitor 17 Up to23 LEDGaransi Garansi Distributor Resmi 1 Tahun Up to

Garansi Distributor Resmi 3 Tahun byAuthorized Distributor

Office Minimum Microsoft Office 2010



69/207

2. KONEKSI INTERNET.Fixed Line atau broadband (modem)

3. PRINTERDetail SpecificationsPlatform Business Laser Up to MultifunctionPrinting Method Laser Up to InkJetMedia Sizes A4Print Speed Black 8

Documents

Pedoman Dak Bidang Kb Tahun 2014