Muhammad Hidayanto11520135

Ramdhan Laba Ole11520091

Domingbus P. Huki 11520092

Nobertus Roland.H 11520102

Gusti Arifi nsyah 11520097

Partai Politik Sebagai Kekuatan Politik

Partai politik sebagai jembatan penghubung antara negara dan rakyat

Indonesia dengan tradisi politiknya yang relatif masih muda , tetapi telah merekam jejak sejarah yang dapat dikatakan luar biasa dinamis berkenaan dengan sejarah partai dan sistem kepartaiannya

Kelahiran ribuan kelompok kepentingan dan NGO menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik.

Latar Belakang

Bagaimana pengaruh Partai Politik sebagai kekuatan politik ?

Bagaimana Peta Perjalanan Partai Politik di Indonesia diawal kemerdekaan sampai sekarang ini ?

Rumusan Masalah

Pandangan klasik , kelemahan partai pada dasarnya merupakan fungsi dari sistem politik yang pada dasarnya juga masih lemah.

Sistem partai yang lemah akan sangat mudah dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan disintegratif masyarakat masing-masing

Huntington mengklarifikasikan pertumbuhan dan perkembangan partai ke dalam empat tahap, yakni, tahap faksionalisasi, tahap polarisasi, tahap perluasaan (ekspansi), dan tahap pelembagaan

Landasan Teori

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita.

Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.

Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkat pada saat kelahirannya

Sebaliknya di negara otoriter, partai lebih banyak menjalankan kehendak penguasa

Definisi dan fungsi Partai Politik

Partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak, karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi dibidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional

Anggota Partai Politik sering korup, cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum dan mengutamakan kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan

Benarkah Pengaruh Partai Politik Turun?

Terdapat dua kubu yang bersaing sengit terkait pandangan mereka tentang partai politik, yakni kubu Soekarno dkk, dan kubu Hatta dan Syharir

Dalam membangun sistem politik yang mapan, tahun 1950 para politisi sepakat mengadopsi sistem pemerintahan parlementer

Pengamat politik: momentum demokrasi parlementer itu adalah momentum di mana sebenarnya partai-partai politik memiliki kesempatan yang sangat luas untuk merumuskan jati dirinya, memposisikan diri ke dalam sistem politik, dan mendefinisikan fungsi yang bisa mereka lakukan

Partai Politik di Awal Kemerdekaan

Namun, sayangnya partai-partai politik gagal memanfaatkan ruang yang tersedia yang dipergunakan untuk semata-mata perjuangan merebut kekuasaan politk tanpa dilandasi agenda bersama yang jelas dan terarah

Lanjutan,...

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali menegaskan bahwa eksistensi partai politik sangat tergantung kemauan negara

Peran dominan Presiden mulai munculPartai kemudian dicoba untuk disederhanakan

dengan mengurangi jumlah partaiPermainan politik Soekarno mengakibatkan

kondisi Indonesia makin tidak menentuAkhirnya, ketegangan yang sekian lama

dipendam mucul juga melalui Gerakan Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh).

Demokrasi Terpimpin

Orde Baru kemudian menggandeng idiom “pembangunan sebagai panglima” yang bermakna segala upaya dan kebijakan pemerintah lebih diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan sosial

Orde Baru menganggap Partai Politik sebagai biang kerok instabilitas dan keributan-keributan di Indonesia

Soeharto membentuk Sekertariat Bersama dari Organisasi-Organisasi Fungsional, Golkar, sebagai kendaraan perang setelah difungsikan menjadi semacam partai politik

Demokrasi Pancasila

Targetnya jelas, Golkar harus menang, bagaimanapun caranya

Kemenangan pada Pemilu pertama dalam sejarah Orde Baru merupakan hal yang sangat penting artinya, karena akan menjadi legitimasi bagi program penataan kehidupan politik selanjutnya, seperti floating mass, fusi parpol, dan azas tunggal

Di masa Orde Baru, Golkar selalu mendominasi pemilu

Lanjutan,...

Tahun Pemilu

PPP Golkar PDI

Suara Kursi Suara Kursi Suara Kursi

1971 14.833.750 96 34.348.367 236 5.516.894 30

1977 18.722.138 99 39.313.354 232 5.459.987 29

1982 20.871.880 94 48.334.724 242 5.919.702 24

1987 13.701.428 61 62.783.680 299 9.324.708 40

1992 16.624.647 62 66.599.331 282 14.565.556 56

1997 25.340.028 89 84.187.907 325 3.463.225 11

Berikut tabel rekapitulasi pemilu selama Orde BaruSumber: Valina singka Subekti, Electoral Law Reform as A Prerequisite to Create Democratization in Indonesia, makalah yang di sampaikan pada International Conference tentang Toward Structural Reforms For Democratization in Indonesia: Problems and Prospects, Jakarta, 12-14 Agustus 1998.

Posisi partai menjadi dominan dan sentral dalam menentukan merah-hitamnya kebijakan dalam sebuah sistem politik, dengan menempatkan sebanyak mungkin orang mereka dalam lembaga legislatif

Partai juga menjadi kontributor terpenting dalam mensuplai sumber daya manusia untuk menempati posisi puncak dalam departemen pemerintahan

Dari kacamata Schumpetarian yang cenderung mekanistik-prosedural, pemilu memang menjadi satu ritual yang tak terpisahkan dari demokrasi. Pemilu adalah starting point bagi partai guna mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk membentuk pemerintahan. Pemilu juga merupakan suatu realitas objektf untuk mengukur sejauh mana suatu partai politik mendapat dukungan rakyat.

Pasca Orde Baru

Kehadiran partai politik perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih luas dan tidak terbatas pada kelompok ideologis mereka saja

Baik buruknya sistem kaderisasi dan regenerasi dalam tubuh organisasi partai politik akan menentukkan kualitas calon pemimpin bangsa.

Persoalan kemunduran pengaruh partai politik seyogyanya menjadi pacuan bagi partai politik untuk berbenah

Penutup

Terima Kasih Atas Perhatiannya