Kepada segenap peserta diskusi......!!!Dimohon perhatiannya...!!!!

`I

Presentation Loading……

Pengantar Ilmu Politik

Partai PolitikKelompok Ii:• Yunisa Syalom Pattong• Nursyamsi M.• Eka Widyastuti• Hardianti Rukmana• Rizky Ainun Rahmi• Muh. Renaldy Ikhan• Andika Permana Putra• Alwi Umar• Darwan• Nurul Amalia

• (E41114508)• (E41114318)• (E41114310)• (E41114010)• (E41114309)• (E41114501)• (E41114313)• (E41114509)• (E41114003)• (E41114314)

Pengertian Partai politik• Menurut UU Republik Indonesia No. 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik: Partai Politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pengertian Partai politik• Maurice Duverger menyatakan bahwa Partai politik

adalah sekelompok manusia yang mempunyai doktrin politik yang sama.

• Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politim sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pennguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kesempatan bersifat idiil maupun materiil.

• Secara umum dapat di katakan Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Fungsi Partai Politik

Prof. Miriam

Budiardjo

Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Sebagai Sarana Rekruitment Politik

Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11. Partai Politik berfungsi sebagai sarana:• Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas

agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

• Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

• Penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.

• Partisipasi politik warga Negara Indonesia.• Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan

politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi ParPol

KLASIFIKASI SISTEM KEPARTAIAN

Sistem kepartaian pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger yang mengadakan klasifikasi menurut 3 kategori yaitu:

• Sistem Partai Tunggal

• Sistem Dwi-Partai• Sistem Multi-partai

Sistem Mono Partai/Partai Tunggal• Hanya ada satu partai  dalam negara• Menolak keanekaragaman karena diyakini  hanya

akan  menghambat pembangunan negara.• Posisi/jabatan dalam pemerintahan :                          eksekutif   : ketua partai, jadi

Presiden                                               sekjen, jadi Perdana

Menteri                          legislatif     : partai itu                  yudikatif     : MA• Model ini banyak dianut oleh negara-negara

komunis

Sistem Dwi Partai

Hanya ada 2 partai yang diakui,partai lain bisa hidup tapi harus bergabung denganSalah satu dari dua partai yang ada. Partai pemenang akan menjadi partai  pemerintah, sedang yang kalah akan menjadi partai oposisi. Model ini banyak  dianut oleh negara-negara majuKeberhasilan model dwipartai dipengaruhi beberapa faktor: - Masyarakat homogen - Konsensus masyarakat kuat - Adanya kontinyuitas sejarahModel ini sebenarnya tidaklah ideal dianggap sebagai Pelaksanaan demokasi karena pilihan rakyat terbatas

• Hanya ada satu partai  dalam negara• Menolak keanekaragaman karena diyakini 

hanya akan  menghambat pembangunan negara.• Posisi/jabatan dalam pemerintahan :                          Eksekutif   : ketua partai, jadi

Presiden                                               sekjen, jadi Perdana

Menteri                          Legislatif    : partai itu                  Yudikatif    : MA• Model ini banyak dianut oleh negara-negara

komunis

Sejarah Partai Politik Di Indonesia

Masa penjajahan Belanda

Masa pendudukan Jepang

Masa pasca proklamasi kemerdekaan

Masa Penjajahan Belanda

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa   partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk partai. Adapun partai yang berhasil dibentuk yakni Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Partai Masyumi) yang lebih banyak bergerak di bidang   sosial.

Masa Pasca Proklamasi • Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka

kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

• Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer.

• Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI (akhir September 1965).

Masa Pasca Proklamasi ...

• Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik     baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

• Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.

Pemilihan Umum

• Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999: Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Fungsi Pemilihan Umum• Fungsi Pemilihan Umum Pada pemerintahan

yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum fungsi pemilihan umum    adalah :

• Melaksanakan kedaulatan rakyat.• Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat.• Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di

lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil Presiden.

• Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib.

• Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Asas Pemilihan Umum

Asas Pemilihan Umum di IndonesiaPemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.• Langsung berarti pemilih diharuskan

memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

• Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.

• Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

• Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Asas Pemilihan Umum di IndonesiaKemudian di era reformasi berkembang pula

asas "JurDil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". • Asas jujur mengandung arti bahwa

pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

• Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Sekian&