Operasi & Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA)IR. HARTANTO,
DIPL.HE Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Surabaya, 21
Februari 2012
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
AIR
1
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina OPDIREKTURSUBBAG
TU
SUBDIT PERENCANAAN OP
SUBDIT OP SUNGAI & PANTAI
SUBDIT OP BENDUNGAN
SUBDIT OP IRIGASI DAN RAWA
SUBDIT PENANGGULANG AN BENCANA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UNIT MONITORING BENDUNGAN (UMB)
POSKO BENCANA
2
Tugas dan Fungsi Direktorat Bina OP(Permen PU 08/PRT/M/2010)
(1) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria OP SDA; (2) Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan
pemantauan, pengumpulan data dan informasi SDA serta penyelenggara
jaminan mutu; (2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan OP sungai,
pantai, danau, waduk, irigasi, rawa, tambak, air baku dan air
tanah; (3) Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan OP SDA; (4)
Pembinaan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;3
DEFENISI & RUANG LINGKUP OP SDA(UU No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air)
OPERASI
mencakup kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan
air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana SDA.
[Pasal 1,Ayat (23)]
PEMELIHARAAN
adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber
daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber
air dan prasarana SDA [Pasal 1 Ayat (24)].
SUMBER AIR adalah air, sumber air, dan daya air yang
terkandung didalamnya (pasal 1 angka 1)
4
PRASARANA SDA adalah bangunan air beserta
bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya
air, baik langsung maupun tidak langsung. [Pasal 1 Ayat
(25)]Pelaksanaan OP SDA terdiri atas OPERASI PRASARANA SDA serta
PEMELIHARAAN SUMBER AIR DAN PRASARANA SDA. [Pasal 64 Ayat (1)]
5
PERLUNYA KEGIATAN OP SDAOP merupakan tahapan terakhir dalam
penyediaan
prasarana SDA; yang dimulai dengan perencanaan (survey,
investigation, design/SID) berdasarkan Pola dan Rencana Pengelolaan
SDA, pembebasan lahan (land acquisition), konstruksi
(construction), dan dilanjutkan dengan OP (operation &
maintenance/ OM).POLA & RENCANA SDA
SIDSURVEY INVESTIGATION DESIGN
LALALAND ACQUISITION
COMCONSTRUCTION OPERATION & MAINTENANCE
PEMANFAATAN
Gambar 2. Tahapan Penyediaan Prasarana SDA6
PERLUNYA KEGIATAN OP SDA (Lanjutan)
Kegiatan OP merupakan salah satu mata rantai penting dalam
pengelolaan SDA, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat/publik
selaku penerima manfaat pengelolaan SDA. Tanpa adanya kegiatan OP
yang memadai dan terencana dengan baik, dampak negatif yang akan
timbul antara lain: Kerusakan prasarana SDA sebelum tercapai umur
rencana; Terganggunya keberadaan dan fungsi sumber
air/lingkungan;
Beban biaya rehabilitasi/peningkatan semakin berat dari
waktu ke waktu; Menurunnya kinerja pelayanan kepada masyarakat;
Kegagalan tujuan pembangunan, menurunkan kredibilitas/ citra
pemerintah.7
Gambar 3. KINERJA PRASARANA SDA DENGAN DAN TANPA OPTINGKAT
KINERJA, %
TANPA OP
DENGAN OP
Kinerja Baik
Umur Layanan Lebih Pendek
Umur Layanan Lebih Panjang
Tingkat Kritis Kinerja Buruk
Umur Layanan, Tahun
N
8
PEMBANGUNAN BARU 100
P RUTIN
P BERKALA
P. KHUSUS/ PERBAIKAN/ PENGGANTIAN 0
REHABILITASI
KINERJA SISTEM IRIGASI (%)
SANGAT BAIK
90 80
10 TINGKAT KERUSAKAN (%) 20
BAIK
BAIK
70 55 40
KURANG
RUSAK SEDANG
JELEK
RUSAK BERAT
O&P KURANG BAIK
O&P BAIK
0
100
UMUR LAYANAN (TAHUN)
Gambar 4. KINERJA & KONDISI PRASARANA IRIGASI
9
KONDISI PRASARANA (%)
RUSAK RINGAN
Gambar 6. SIKLUS MANAJEMEN OP SDASARANA & PRASARANA SDAAIR
WADUK/ JAR. JAR. REKLAJAR. AIR SUNGAI PANTAI BAKU EMBUNG/SITU
IRIGASI MASI RAWA TAMBAK TANAH
ACUAN (NSPK)UU PP PERPRES INPRES PERMEN KEPMEN SE PEDOMAN MANUAL
JUKLAK/ JUKNIS
ALOKASI DANA
PENGORGANISASIAN (ORGANIZING) PELAKSANAAN OPERASI &
PEMELIHARAAN
PERENCANAAN PROGRAM/KE GIATAN
KEWENANGAN, OUTPUT & OUTCOME JELAS
PENENTUAN PRIORITASPENGAWASAN, MONEV
KINERJA, KONDISI PRASARANA, TINGKAT KERUSAKAN
WALKTHROUGH / AUDIT TEKNIS/PENILA IAN KINERJA
PENILAIAN PENCAPAIAN, IDENTIFIKASI MASALAH, PENYEMPURNAANSiklus
Manajemen
SOP
10
NSPK Terkait OP dan PBA (UU) (1) UU No. 17/2003 Keuangan Negara
UU No. 7/2004 Sumber Daya Air UU No. 32/2004 Pemerintahan Daerah UU
No. 24/2007 Penanggulangan Bencana
BACK
11
NSPK Terkait OP dan PBA (PP) (2) PP No. 20/2006 Irigasi PP No.
38/2007 Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PP No. 7/2008 Dekonsentrasi dan
Tugas
Pembantuan PP No. 12/2008 Dewan Sumber Daya Air PP No. 21/2008
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana PP No. 22/2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana
12
NSPK Terkait OP dan PBA (PP) (3) PP No. 41/2008 Air tanah
PP No. 42/2008 Pengelolaan Sumber Daya Air PP No. 37/2010
Bendungan PP No. 90/2010 Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran KementerianNegara/Lembaga PP No. 33/2011 Kebijakan
Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air PP No. 38/2011 Sungai13
NSPK Terkait OP dan PBA (PERMEN PU) (1)
Permen PU No. 14/2011 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah
dan Dilaksanakan Sendiri Permen PU No. 15/2011 Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan
Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas
Pembantuan.14
NSPK Terkait OP (Permen PU dan SE Menteri PU) (2)
1. OP Irigasi Rawa Permen PU No. 32/2007 Pedoman OP Jaringan
Irigasi Permen PU No. 05/2010 Pedoman OP Jaringan Reklamasi Rawa
Pasang Surut
15
NSPK Terkait OP (Permen PU dan SE Menteri PU) (3)
1. OP Irigasi Rawa Permen PU No. 17/2010 Pedoman Penetapan Garis
Sempadan Jaringan Irigasi Permen PU No. 16/2011 Pedoman OP Jaringan
Irigasi Tambak SE Menteri PU No.02/SE/M/2011 Pedoman Penilaian
Jaringan Reklamasi Rawa Pedoman OP Air Baku disusun Tahun
201216
NSPK Terkait OP (Permen PU dan SE Menteri PU) (4) 2. OP Sungai
Pantai Permen PU No. 11A/2006 Pembagian Wilayah Sungai SE Menteri
PU No 01/SE/M/2011 Pedoman OP Bangunan Pengaman Pantai Rapermen
tentang Tata Cara OP Prasarana Sungai serta Pemeliharaan Sungai
proses pengesahan. Modul Pedoman OP Bangunan Pengaman Pantai
Pedoman Pemanfaatan Galian C pada Alur Sungai finalisasi tahun
201217
NSPK Terkait OP (Permen PU dan SE Menteri PU) (5) 3. OP
Bendungan Pedoman OP Bendungan dan Pemeliharaan waduk disusun tahun
2012
18
NSPK Terkait PBA4. Penanggulangan Bencana Alam Perpres 54/2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SE Kepala BAPEKON No
16/SE/KK/2011 tentang Penanganan Darurat Akibat Bencana SE Dirjen
SDA No 05/SE/D/2011 tentang Penanganan Darurat Akibat Bencana Perka
BNPB No 17 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana19
Turunan NSPK yang perlu ditindaklanjuti oleh Pengelola Wilayah
Sungai Peraturan dan SE Menteri PU mengenai Pedoman OP
sarana/prasarana SDA bersifat umum untuk seluruh Indonesia
Pemerintah Pusat cq. Balai, pemerintah daerah, pengelola prasarana
perlu membuat pedoman rinci atau manual OP untuk prasarana yang ada
di wilayahnya. Pedoman rinci dan manual bertujuan agar
penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA dapat
berjalan secara efisien dan efektif.20
Gambar 5. PENANGANAN DARURAT AKIBAT BENCANA BENCANALapor
selambat-lambarnya 1 x 24 Jam Kepada : Dirjen SDA : cq. Subdit
Penanggulangan Bencana : cq. Direktorat Bina OP : cq. Telp/Fax :
(021) 7231814 : cq. Email : [email protected]
Perpres 54/2010 (lampiran 3, Bagian B, No 5) SE Ka.BPKons
16/SE/KK/2011 SE Dirjen SDA 05/SE/D/2011 Pernyataan Bencana dari
pihak/ instansi berwenang
KPA mengusulkan anggaran kepada Menteri KPA instruksi PPK &
ULP/Pjbt. Pengadaan penunjukan langsungULP/Pjbt. Pengadaan menunjuk
penyedia jasa yang dinilai mampu untuk melaksanakan pekerjaan
darurat yang dibutuhkan21
PPK menerbitkan SPMK kepada: a. Penyedia terdekat yang sedang
melaksanakan pekerjaan sejenis b. Penyedia lain yang dinilai mampu
melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada penyedia
sebagaimana tersebut pada huruf a.
Terima Kasih
22
