Pendidikan kewarganegaraan

Mata Kuliah Ciri Universitas

Universitas Mercu Buana - Jakarta

NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Dosen :

Udjiani Hatiningrum

BAB I NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

1. Pengertian dan Alasan Negara.

Setiap manusia mempunyai negara, Mengapa?. Hal ini disebabkan karena :

1) Manusia makhluk sosial (tidak bisa hidup sendiri)

2) Manusia makhluk politik (memiliki naluri untuk berkuasa)

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia internasional

dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.

KTP menunjukkan bahwa Anda adalah WNI yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan tertentu.

Manusia makhluk sosial (tidak bisa hidup sendiri) :

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan

yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia

sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. lainnya. Dorongan

masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan

sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk

sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk

1

berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak

hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan

tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan

bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan.

Dapat disimpulkan, bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena beberapa alasan :

1) Manusia tunduk pada aturan, norma

2) Perilaku manusia mengaharapkan suatu penilain dari orang lain

3) Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain

4) Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah masyarakat.

Manusia Makhluk Politik (memiliki naluri untuk berkuasa) :

Manusia, menurut pribahasa Yunani, adalah zoon politicon yang berarti bahwa manusia adalah makhluk

yang suka bergaul ( makhluk sosial ). Disamping itu manusia juga berperan sebagai makhluk politik yang

ditandai dengan adanya penentuan atas pilihan – pilihan dalam menjalani hidupnya. Maka dari itu fungsi politik,

sekecil apapun bentuknya, tidak dapat dipisahkan dari segenap aktivitas manusia. Jika dihubungkan

dengan

pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk sosial, hal ini dapat dilihat bahwa dalam kehidupan tak jarang

manusia memiliki suatu keinginan ( cita – cita ) yang sama. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka

manusia memainkan perannya sebagai makhluk yang memilih (makhluk politik) untuk menentukan bagaimana

cara untuk merealisasikan keinginan tersebut. Hal ini dapat berupa penentuan strategi pencapaian,

pengelompokan manusia yang berkepentingan sama, dan lain-lain.

Aristoteles pernah mengatakan, politik merupakan master of science. Maksudnya bukan dalam arti ilmu

pengetahuan (scientific), tetapi ia menganggap, pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami

lingkungan. Bagi Aristoteles, dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi terpenting sebab

ia mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia. Bagi Aristoteles, politik berarti mengatur apa yang

seyogianya kita lakukan dan apa yang seyogianya tidak dilakukan. Penjelasan ini

2

menyadarkan kita akan pentingnya mempelajari politik.

Manusia adalah makhluk politik. Lebih spesifiknya, makhluk yang selalu berpolitik. Karena Tuhan

menganugerahinya dengan akal pikiran. Manusia berpolitik untuk mempertahankan hidupnya,

mengembangkan hidupnya, meningkatkan hidupnya, bahkan menghancurkan hidupnya. Sebagai makhluk

politik, apakah manusia dengan demikian menjadikan politik sebagai orientasinya, tujuan hidupnya? Ataukah

politik hanya medium bagi manusia untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dari sekadar berpolitik itu sendiri?

Negara adalah organisasi yang melindungi individu, wilayah, dan masyarakat yang lemah dari individu atau

penguasa yang otoriter. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui

oleh dunia internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta

terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa.

Bagaimana komentar Anda politik di Indonesia dewasa ini ?

2. Unsur-Unsur Pembentuk Negara.

UNSUR NEGARA :

1) Penduduk (semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu).

2) Wilayah (batas wilayah yg jelas, darat laut udara). Indonesia diapit dua samudra dan dua` benua,

bentuk kepulauan dan punya garis terpanjang di dunia.

3) Pemerintahan (cara mengelola negara, Indonesia dengan presidensial).

3

Penduduk :

Penduduk (semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu). Penduduk

disini yang dimaksud adalah kelompok manusia, bukan

penduduk/populasi dalam pengertian umum yang mengandung arti kelompok organisme yang sejenis yang

hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu. Penduduk, dalam pengertian luas diartikan sebagai

kelompok organisme sejenis yang berkembang biak dalam suatu daerah tetentu. Dalam kesempatan ini

penduduk digunakan dalam pengertian orang-orang yang mendiami wilayah tertentu, menetap dalam suatu

wilayah, tumbuh dan berkembang dalam wilayah tertentu pula.

Badan Pusat Statistik memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 234,2 juta atau

naik dibanding jumlah penduduk 2000 yang mencapai 205,1 juta jiwa.  Informasi yang diperoleh dari situs BPS

di Jakarta, Rabu (23/6/2010), menyebutkan, kegiatan Sensus Penduduk 2010 akan mencacah penduduk yang

bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumah tangga (JAKARTA, KOMPAS.com).   Indonesia dengan jumlah

penduduk tercatat 234,2 juta juta jiwa termasuk negara-negara yang paling banyak jumlah penduduknya.

Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan jumlah penduduk ini penting sekali di Indonesia. Kalau di masa

depan jumlah ini mau jadi lebih banyak lagi, pasti ada lebih banyak masalah sosial lagi. Kedua program ini

sudah lama dapat banyak kritik, dari dalam negeri dan dari luar negeri.

Program transmigrasi adalah program nasional untuk memindahkan kelompok penduduk dari satu tempat

ke tempat yang lain. Misalnya, kalau ada tempat di mana ada terlalu banyak penduduk, di sana pasti ada

banyak masalah, seperti masalah kesehatan, masalah tanah, dan masalah sosial yang lain. Untuk mencegah

masalah itu, pemerintah coba memindahkan penduduk dari tempat-tempat seperti itu ke tempat yang lain

di mana jumlah penduduknya sedikit. Program transmigrasi ini sudah banyak menolong penduduk Indonesia.

Peserta program transmigrasi diberi sebuah rumah, alat-alat untuk bertani dan sedikit uang. Ada sekolah dan

puskesmas. Setelah dipindahkan, kehidupan mereka lebih baik daripada dulu. Program ini dapat banyak kritik.

Kritik yang pertama adalah mengenai hutan yang menghilang karena transmigran. Mereka menebang pohon-

pohon untuk mempersiapkan ladang mereka. Kemudian, dulu ada kelompok transmigran di

4

Kalimantan yang tidak diberi fasilitas untuk bertani. Jadi , mereka tidak bisa berdikari (yaitu: "berdiri di atas

kakinya sendiri"). Juga ada masalah kehilangan tempat tinggal orang setempat seperti orang Kubu di

Sumatra dan orang Dayak di Kalimantan. Tanah

mereka diambil orang transmigran yang baru. Dalam program Keluarga Berencana ("Dua Anak Cukup"),

suami-istri diberi informasi dan alat/obat kontrasepsi. Dengan ini, pemerintah mencoba untuk mencegah

kelahiran terlalu banyak anak.

Mengapa bangsa Indonesia ini terdiri dari beraneka ragam suku bangsa ?. Letak geografis Indonesia, dan

sebagai negara kepulauan membuat Indonesia kaya akan suku bangsa. Setiap pulau berbeda sukunya, ada

penduduk pribumi asli, ada pendatang dari tempat lain. Sejak adanya jalur perdagangan, ada pernikahan

campur pedagan negara lain dengan rakyat pribumi menambah lagi ras penduduk Indonesia. Penduduk

Indonesia dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Di bagian barat Indonesia penduduknya

kebanyakan adalah suku Melayu sementara di timur adalah suku Papua, yang mempunyai akar di kepulauan

Melanesia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang

lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda atau Batak. Selain itu juga

ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah Etnis Tionghoa, India, dan Arab.

Mereka sudah lama datang ke nusantara dengan jalur perdagangan sejak abad ke 8 SM dan menetap menjadi

bagian dari Nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 3% populasi etnis Tionghoa. Angka ini berbeda-beda

karena hanya pada tahun 1930-an terakhir kalinya pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-

golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya. Islam adalah agama mayoritas

yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk

muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan (8,9%); Katolik (3%); Hindu (1,8%); Buddha (0,8%);

dan lain-lain (0,3%). Kebanyakan penduduk Indonesia

bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi Indonesia, bahasa Indonesia,

diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.

Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi (termasuk 2 Daerah Istimewa (DI) dan satu Daerah Khusus Ibukota

(DKI). Kedua DI tersebut adalah Nanggroe Aceh Darussalam dan Daerah I stimewa Yogyakarta sedangkan

Daerah Khusus Ibukotanya adalah Daerah

5

Khusus Ibukota Jakarta. Sebelum tahun 1999, Timor Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang

kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste. Indonesia adalah negara

kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang

utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta

terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh

yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah :

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa

lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau

laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah

tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas

nasional. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1.9 juta mil persegi. Lima

pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km

persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas

189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.

Sebagai negara maritim dan kepulauan (the archipelagic state) terbesar di dunia, dengan 17.500 lebih

pulau dan 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75 persen (5,8 juta km2)

wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki batas-batas wilayah

berupa perairan laut dengan 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu India, Malaysia,

Singapura, Thailand,

Vietnam, Filipina, Papua Niugini, Australia, Timor Timur, dan Palau. Sementara wilayah darat yang berbatasan

langsung dengan negara tetangga hanya dua, yakni Malaysia di Kalimantan dan Papua Niugini di Papua.

Penetapan dan penegakan batas wilayah merupakan hal yang sangat krusial karena menyangkut kedaulatan

wilayah Indonesia di laut, aspek perekonomian (pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan

kelautan), dan aspek hankam serta stabilitas kawasan. Pengaturan mengenai penetapan

6

batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut sebenarnya telah termuat dalam suatu perjanjian

internasional yang komprehensif yang dikenal dengan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law

of the Sea 1982 atau Hukum Laut PBB 1982).

Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (regime) yang berlaku di laut, yaitu:

1) perairan pedalaman (internal waters),

2) perairan kepulauan (archipelagic waters),

3) laut teritorial (teritorial waters),

4) zona tambahan (contiguous zone),

5) Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone),

6) landas kontinen (continental shelf),

7) laut lepas (high seas), dan

8) kawasan dasar laut internasional (international seabed area).

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17/1985 dan memberlakukan UU No 6/1966 tentang

Perairan Indonesia menggantikan UU No 4/Perp.1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan

UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia telah

diundangkan PP No 38 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga meliputi: (1) batas laut teritorial, (2)

batas zona tambahan, (3) batas perairan ZEE, dan (4) batas landas kontinen. Yang dimaksud laut teritorial

adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya

sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24

mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut

teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; yang mana suatu negara pantai

(coastal state) memiliki hak atas kedaulatan untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya

alam. Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang

7

menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai ujung

terluar tepian kontinen.Sayangnya, hingga saat ini penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-

negara tetangga masih banyak yang belum tuntas. Dari 10 negara yang wilayah lautnya berbatasan dengan

Indonesia, baru antara Indonesia dan Australia yang batas-batas wilayah lautnya telah diselesaikan secara

lengkap. Sementara dengan negara-negara tetangga lainnya baru dilaksanakan penetapan batas-batas landas

kontinen dan sebagian batas-batas laut teritorial serta ZEE. Kondisi semacam inilah yang sering menimbulkan

konflik wilayah laut antara Indonesia dan negara-negara tetangga, seperti kasus Sipadan, Ligitan, dan Ambalat.

Konflik yang terjadi akan menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu pembangunan perekonomian pada

wilayah tersebut.

Pemerintahan :

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang

mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah

segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha

mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang

hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong). Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem pemerintahan presidensial

yang dalam pengertian presidensial itu sendiri adalah memisahkan secara tegas antar lembaga negara,

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dianut oleh UUD 1945

pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances,

sehingga masih ada koordinasi antar lembaga negara baik. Arti

checks and balances itu sendiri adalah saling kontrol dan seimbang, maksudnya adalah antara lembaga

negara harus saling mengontrol kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya agar tidak melampaui

batas kekuasaan yang seharusnya dan saling menjatuhkan. Hal ini sangat penting agar dapat terciptanya

kestabilan pemerintahan didalam negara atau tidak terjadi percampuradukan antar kekuasaan dan

kesewenang – wenangan terhadap kekuasaa Negara kita.

8

Menurut Ismail Suny, dalam suatu negara hukum yang penting bukan ada atau tidaknya trias politica

(sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power), persoalanya adalah dapat atau tidakkah alat-alat

kekuasaan negara Itu dihindarkan dari praktek birokrasi. Hal ini tidaklah tergantung pada pemisahan

kekuasaan itu sendiri, tetapi kepada adanya sendi demokrasi yaitu kedaulatan rakyat. Bentuk nyata dari

perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan

negara menurut UUD 1945. Hasil amandemen dengan UUD 1945, terutama yang menyangkut lembaga

negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga yang bersangkutan. UUD 1945

hasil amandemen menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga negara sebagai berikut :

1) Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif), yaitu Badan Keuangan Negara (BPK);

2) Kekuasaan Legislatif, yaitu MPR yang tersusun atas :

a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

3) Kekuasaan Pemerintahaan Negara (Eksekutif), yaitu Presiden dan Wakil Presiden;

4) Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif), meliputi :

a) Mahkamah Agung (MA);

b) Mahkamah Konstitusi (MK);

c) Mahkamah Yudikatif (MY).

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia :

1) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.

Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.

2) Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial.

3) Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan.

Presiden dan wakilnya dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Namun pada

pemilu tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket

untuk masa jabatan 2004 – 2009.

9

4) Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada

presiden.

5) Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan

Perwakilan Daerah (DPD).

Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih

melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-

masing provinsi yang berjumlah 4 orang dari tiap provinsi. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui

pemilu dengan sistem distrik perwakilan banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD

provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga dipilih melaui pemilu. DPR memiliki

kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

6) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu

pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah

Konstitusi dan Komisi Yudisial.

7) Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945, masih tetap menganut

Sistem Pemerintahan Presidensial, karena Presiden tetap sebagai kepala negara dan sekaligus

kepala pemerintahan.

Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab pada

parlemen. Namun sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan

melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem

presidensial

Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara

dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang

secara ideal diformulasikan sebagai ”Trias Politica” oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih

langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan konstitusi. Konsentrasi kekuasaan ada pada

presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam sistem presidensial para Menteri adalah

pembantu Presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Sistem presidensial dipandang

mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan

10

kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi. Sehingga para anggota legislatif bisa lebih

independent dalam membuat UU karena tidak khawatir dengan jatuh bangunnya pemerintahan.

Sistem presidensial mempunyai kelebihan dalam stabilitas pemerintahan, demokrasi yang lebih besar

dan pemerintahan yang lebih terbatas. Adapun kekurangannya, kemandekan (deadlock) eksekutif-

legislatif, kekakuan temporal, dan pemerintahan yang lebih eksklusif. Secara konstitusional, DPR mempunyai

peranan untuk menyusun APBN, mengontrol jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan peranan

lain seperti penetapan pejabat dan duta. Presiden tak lagi bertanggung jawab pada DPR karena ia dipilih

langsung oleh rakyat. DPR tak akan mudah melakukan impeachment lagi karena ada lembaga pengadil

yakni Mahkamah Konstitusi. Meskipun peranannya telah mengecil, DPR dengan kekuatan politik yang

menyebar berpotensi untuk terus mengganggu dan mengganggu eksekutif. Dengan perilaku politik yang tak

banyak berubah, DPR masih punya peluang untuk mengganjal kebijakan presiden dalam menentukan alokasi

budget, DPR masih bisa bermanuver untuk membentuk pansus

atau panja, DPR bisa mengajukan undang-undang yang mungkin tak sejalan dengan kebijakan presiden. Di

sinilah deadlock bisa terjadi. Konstitusi RI jelas telah menetapkan sistem pemerintahan presidensial.

Pemerintahan presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari rakyat yang akan menyerahkan

mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tak bisa menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang

akan dilakukan capres.

Adapun hal-hal yang harus lebih diperhatikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan presidential di

Indonesia adalah :

1) Bahwasanya tujuan Negara dapat diwujudkan apabila pembagian kekuasaan Negara dilakukan

secara berimbang dan saling mengawasi (chek and balances) diantara legislatif, eksekutif, dan

yudikatif, Daerah otonom, dan lembaga Negara berposisi independent lainnya.

2) Untuk menjamin keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah secara adil dan efektif dalam

pembuatan keputusan politik, maka kekuasaan legislatif diselenggarakan oleh dua lembaga

perwakilan yang memiliki kedudukan setara (bicameral). Sehingga memberi perasaan keterikatan

emosional kepada

11

pemerintah.

3) Untuk menjamin stabilitas dan kapabilitas pemerintahan, maka kekuasaan eksekutif diselenggarakan

mengikuti bentuk pemerintahan presidensial yang berarti presiden dan wakil presiden dipilih langsung

oleh rakyat.

4) Revitalisasi lembaga perwakilan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran daripada

pelaksanaan fungsi pengawasan, sedangkan lembaga eksekutif akan lebih menonjol dalam

pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan daripada legislasi dan anggaran.

5) Dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial pada suatu pihak maka kekuasaan yudikatif

diselenggarakan oleh dua mahkamah yang secara fungsional dan personil berbeda walaupun dalam

sekretariat yang sama. Mahkamah Agung menjamin kepastian hukum dan keadilan, sedangkan

Mahkamah Konstitusi menjamin tertib hukum dalam arti mencegah kebuntuan konstitusional, dan

menyelesaikan persengketaan perundang-undangan.

6) Demi kesejahteraan warga daerah yang adil dan merata, demokrasi pemerintahan lokal, dan demi

integrasi nasional, maka daerah otonom diberi kewenangan yang sangat luas dalam rangka Negara

kesatuan.

7) Saling mengecek diantara penyelenggara kekuasaan Negara dalam bentuk :

- Pembuatan undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR, DPD dan Presiden yang

masing-masing memiliki kewenangan veto.

- Pengawasan dan pendakwaan (impeachment) oleh lembaga legislative terhadap Presiden.

- Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU dan produk dibawahnya.

- Pemerintah pusat dapat membatalkan keputusan daerah otonom bila tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi daerah otonom dapat mengajukan

gugatan terhadap keputusan pusat

tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

- Pengangkatan mentri memerlukan pertimbangan DPR.

12

13

8) Kekuasaan Negara yang dibagi secara berimbang dan saling mengecek sebagian berasal dari rakyat

melalui pemilihan umum, yakni kekuasaan legislatif dan ekekutif

baik tingkat nasional maupun daerah otonom, dan melalui referendum apabila hendak mengadakan

perubahan UUD, sedangkan sebagian secara tidak langsung melalui kekuasaan legislative dan

eksekutif, yaitu kekuasaan yudikatif.

Sistem presidensial memiliki tiga kelemahan yakni pertama, kemungkinan munculnya kelumpuhan ataupun

jalan buntu politik (deadlock) akibat konflik eksekutif-legislatif. Potensi tersebut semakin besar lagi apabila

sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Kedua, kekakuan sistemik akibat masa jabatan

eksekutif yang tetap. Ketiga, memberi peluang bagi presiden mengklaim pilihan-pilihan kebijakannya atas nama

rakyat.

( Syamsudin Haris, 2008 : 149 ).

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensiil :

1) Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan;

2) Kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepadanya;

3) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya Parlemen tidak dapat mencabut

kekuasaan presiden;

4) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen dan tidak bertanggung jawab kepada

parlemen

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan :

No.SISTEM PARLEMENTER

KELEBIHAN KELEMAHAN

1. Mudah tercapai kesesuaian pendapat antara legislatif dan eksekutif sehingga pembuatan kebijakan cepat tertangani.

Masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tergantung dukungan mayoritas parlemen.

2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

Parlemen menjasdi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif.

3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet berhati-hati dalam mengerjakan tugas.

Kebijakan negara cenderung labil dan program kabinet sering tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan.

No.SISTEM PRESIDENSIIL

KELEBIHAN KELEMAHAN

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannnya karena tidak tergantung parlemen.

Pengawasan legislatif lebih rendah sehingga memungkinkan kekuasaan mutlak.

2. Masa jabatan eksekutif lebih jelas dalam jangka waktu tertentu.

Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.

3. Program kerja kabinet dapat disesuaikan dengan masa jabatan kabinet.

Pembuatan kebijakan pada umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga memerlukan waktu lama dan kadang keputusannya kurang tegas.

4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen.

Hal yang perlu kita sadari bahwa apapun sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh suatu negara,

tidaklah sempurna seperti yang diharapkan oleh masyarakatnya. Setiap sistem pemerintahan baik

presidensial maupun parlementer, memiliki sisi-sisi kelemahan dan kelebihan. Oleh sebab itu, sebuah bangsa

dengan masyarakatnya yang bijak dan terdidik akan terus berupaya mengurangi sisi-sisi kelemahan dan

meningkatkan seoptimal mungkin peluang - peluang untuk mencapa i tingkat kesempurnaan dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara baik pada sistem pemerintahan presidensial maupun sistem

parlementer.

3. Klasifikasi Negara.

Klasifikasi negara dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti jumlah orang yang berkuasa,

bentuk negara, dan asas pemerintahan (Asas Penyelenggaraan Kekuasaan).

14

Jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan :

Jumlah orang yang berkuasa dapat berjumlah satu orang, sekelompok orang, atau banyak orang. Orientasi

kekuasaan juga ada dua yaitu bila penyelenggaraanya berorientasi kepada kepentingan pihak yang berkuasa

disebut bentuk negatif, dan apabila berorientasi kepada kepentingan umum disebut bentuk positif.

Berdasarkan jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan terdapat enam bentuk klasifikasi negara

:

Jumlah orang Bentuk Positif Bentuk Negatif

Satu orang Monarki Tirani

Sekelompok orang Aristokrasi Oligarki

Banyak orang Demokrasi Mobokrasi

Monarkhi :

Monarchy adalah sebuah negara yang dipimpin dan diatur oleh seorang pemimpin atau raja. Pada

umumnya kekuasaan seorang raja ini mutlak. Raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Hal inilah yang

menyebabkan ada modifikasi-modifikasi dalam Negara Monarchy ini yang bertujuan untuk membatasi

kekuasaan raja. Modifikasi tersebut ada 2

(dua) yaitu :

a) Monarki Konstitusional;

b) Monarki Parlementer.

Contoh Monarki Absolut sebagai bentuk pertama monarki adalah Prancis pada masa pemerintahan Louise XVI.

Sedangkan contoh Monarki Konstitusional adalah Thailand dan contoh Monarki Parlementer adalah Inggris.

Bagi kebanyakan negara, raja merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu,

raja biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di

Malaysia, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di

bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa

sekarang ini biasanya peran sebagai ketua

15

agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Dalam zaman sekarang, konsep Monarki mutlak hampir tidak ada

lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaannya oleh konstitusi.

Aristokrasi :

Aristokrasi adalah negara yang diperintah oleh sekelompok orang. Aristokrasi diambil dari kata yunani

ARISTOKRATIA ( aristos = best + kratia = rule ). Jadi aristokrasi adalah pemerintahan terbaik yang dipimpin

oleh orang- orang terpilih. Tetapi kata – kata terbaik disini terkesan samar dengan istilah terbaik dimasa yunani

kuno. Penjelasan yang benar bahwa yang terbaik adalah mereka yang memiliki kecakapan yang tinggi,

berpendidikan, berpengalaman dan bermoral tinggi. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan atau dipastikan menjadi

yang terbaik. Garner mendefinisikan aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana proporsi warganegara

secara relatip memberikan suara di dalam memilih pejabat- pejabat publik dan menetapkan kebijaksanaan

publik. Jellinek memahami aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menjadi mainan dan diperani oleh

kelompok khusus yang berpengaruh. Bisa saja seperti, pendeta, para professional atau orang- orang

terpandang didalam Negara. Setiap perkara atau permasalah yang terjadi merupakan pecahan populasi yang

jelas dari massa, dengan beberapa alasan yang timbul dari hak istimewa yang mereka nikmati. Aristotle

membedakan aristokrasi dan oligarchy (pemerintahan oleh sekelompok kecil). Dia menegaskan bahwa

pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil, dengan dasar kepentingan mereka sendiri; dan telah

terjadi, maka dari hal ini, membuktikan bentuk pemerintahan aristokrasi yang dipimpin oleh orang – orang

terbaik didalam Negara adalah sesat. Akan tetapi, pada masa modern perbedaan ini sering diabaikan.

Oligarki :

Oligarchy adalah sebuah negara yang diperintah dan diatur oleh beberapa orang saja. Elit atau bangsawan

yang menjadi pemimpin ini pada umumnya mengambil keputusan untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Contoh Oligarchy adalah pada masa Romawi berbentuk Republik kemudian Prancis pada waktu diperintah oleh

5 (lima) Directoire.

16

Democracy (Demokrasi) :

Democracy adalah sebuah negara yang pengambilan keputusannya diambil dengan suara terbanyak atau

mayoritas. Demokrasi saat ini menjadi sebuah sistem pemerintah yang dimodifikasi menjadi beberapa bentuk

yaitu:

a) Demokrasi langsung;

b) Demokrasi perwakilan;

c) Demokrasi referendum.

Contoh demokrasi langsung adalah Negara Kota Athena. Contoh demokrasi perwakilan adalah Indonesia dan

contoh demokrasi referendum adalah Venezuela.

Demokrasi langsung :

Pemerintah dapat mengetahui secara langsung aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya

dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:

1) sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu

urusan;

2) tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;

3) musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum :

Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen

tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui

kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut

Kanton.

Kebaikan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum :

1) apabila terjadi pertentangan antara badan organisasi negara, maka persoalan itu dapat diserahkan

keputusannya kepada rakyat tanpa melalui partai;

2) adanya kebebasan anggota parlemen dalam menentukan pilihannya, sehingga pendapatnya tidak

harus sama dengan pendapat partai/ golongannya.

17

Keburukan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum :

1) pembuatan undang-undang/ peraturan relatif lebih lambat dan sulit;

2) pada umumnya rakyat kebanyakan tidak berpengetahuan cukup untuk menilai atau menguji kualitas

produk undang-undang.

Demokrasi perwakilan :

Dengan demokrasi perwakilan, rakyat tidak terlibat secara penuh di dalam membuat UU negara. Dalam

demokrasi, baik langsung ataupun tidak langsung, keterlibatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan

negara. Masing-masing individu rakyat pasti ingin kepentinganyalah yang terlebih dahulu dipenuhi. Oleh sebab

keinginan tersebut ingin didahulukan, dan pihak lain pun sama, dan jika hal ini berujung pada situasi chaos

(kacau) bahkan perang (bellum omnium contra omnes --- perang semua lawan semua), maka bukan demokrasi

lagi namanya melainkan mobokrasi. Mobokrasi adalah bentuk buruk dari demokrasi, di mana rakyat memang

berdaulat tetapi negara berjalan dalam situasi perang dan tidak ada satu pun kesepakatan dapat dibuat secara

damai.

Mobokrasi :

Mobokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang

berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang

mempunyai motivasi yang sama.

Tirani :

Menurut Plato, Tirani adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang jauh dari rasa keadilan.

Sedangkan menurut Aristoteles, Tirani adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang

kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri. Bentuk pemerintahan yang buruk di dalam satu tangan

adalah Tirani. Tiran-tiran kejam yang pernah muncul dalam sejarah politik dunia misalnya Kaisar Nero,

Caligula, Hitler, atau Stalin. Meskipun Hitler atau Stalin memerintah di era negara modern, tetapi jenis

kekuasaan yang mereka jalankan pada hakekatnya terkonsentrasi pada satu tangan, di mana keduanya sama

sekali tidak mau membagi kekuasaan dengan pihak lain, dan kerap

18

kali bersifat kejam baik terhadap rakyat sendiri maupun lawan politik.

Bentuk negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern :

Bentuk negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Negara Kesatuan.

Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang

berkuasa dan mengatur seluruh daerah.

Dalam pelaksananya, negara kesatuan terbagi dua, yaitu: 

- Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi :

Negara dengan sistem dimana seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung

diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakanya. 

- Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi :

Negara dengan sistem dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk

mengurus rumah tanggannya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra .

Keuntungan negara Kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yang

menyangkut ‘nasib’ daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun, negara

Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap

masalah-masalah yang muncul di daerah. Penanganan setiap masalah yang muncul di daerah

kemungkinan akan lama diselesaikan oleh sebab harus menunggu instruksi dari pusat terlebih

dahulu. Bentuk negara Kesatuan juga tidak cocok bagi negara yang jumlah penduduknya

besar, heterogenitas (keberagaman) budaya tinggi, dan yang wilayahnya terpecah ke dalam pulau-

pulau. Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas

(melimpahkan wewenang) kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan

pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang yang dibuat

parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di dalam konstitusi (di Indonesia UUD 1945), di

mana pelimpahan wewenang tersebut bisa

19

saja ditarik sewaktu-waktu.

Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur masing-masing penduduk

yang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik pajak dari penduduk

daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan, membuat kurikulum pendidikan

yang bersifat nasional, dan lain-lain.

2) Negara Serikat (Federasi).

Negara serikat adalah bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari

negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan negara bagian, karena ia

berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara negara federasi bertugas untuk menjalankan

hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos. Negara Federasi ditandai

adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan nasional dengan unsur-unsur

kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan, atau wilayah). Pembagian kekuasaan ini

dicantumkan ke dalam konstitusi (undang-undang dasar). Sistem pemerintahan Federasi sangat

cocok untuk negara-negara yang memiliki kawasan geografis luas, keragaman budaya

daerah tinggi, dan ketimpangan ekonomi cukup tajam. Di dalam negara Federasi, kedaulatan hanya

milik pemerintah Federal, bukan milik negara-negara bagian. Namun, wewenang negara-negara

bagian untuk mengatur penduduk di wilayahnya lebih besar ketimbang pemerintah daerah di

negara Kesatuan.Wewenang negara bagian di negara Federasi telah tercantum secara rinci di dalam

konstitusi federal, misalnya mengadakan pengadilan sendiri, memiliki undang-undang dasar sendiri,

memiliki kurikulum pendidikan sendiri, mengusahakan kepolisian negara bagian sendiri, bahkan

melakukan perdagangan langsung dengan negara luar seperti pernah dilakukan pemerintah

Indonesia dengan negara bagian Georgia di Amerika Serikat di masa Orde Baru. Kendatipun negara

bagian memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar ketimbang negara Kesatuan, kedaulatan tetap

berada di tangan pemerintah Federal yaitu dengan monopoli hak untuk mengatur

20

Angkatan Bersenjata, mencetak mata uang, dan melakukan politik luar negeri (hubungan

diplomatik). Kedaulatan ke dalam dan ke luar di dalam negara Federasi tetap menjadi hak

pemerintah Federal bukan negara-negara bagian.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan : Ekonomi (negara agraris, industri, industri maju); Politik (demokratis,

otoriter dll); Sistem Pemerintahan (presidensial, parlementer dll), Idiologi (sosialis, liberal, komunis dll).

Indonesia sebagai negara agraris dan berhutan tropis memang sudah benar. Ketiga ciri Indonesia tersebut

adalah benar. Mengapa demikian? Secara fisik, kita mempunyai banyak sawah, sehingga ‘dulu’ pernah

dikatakan bahwa Indonesia sudah swasembada beras. Secara fisik pula, kita mempunyai banyak hutan tropis

yang kaya akan tumbuhan dan binatangnya, walaupun sekarang ini sudah banyak hutan yang digunduli.

Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai

petani. Dulu negara Indonesia disebut negara agraris, tapi sekarang apa masih ?. Kita syukuri Indonesia adalah

negara agraris.

Kalau Indonesia bukan negara agraris, betapa sulitnya menghadapi krisis pangan dunia saat ini. Meski

dijuluki sebagai negara agraris, namun hingga kini Indonesia masih kesulitan untuk mencapai kedaulatan

pangan. Ini ditandai dengan banyaknya produk pertanian yang masih mengandalkan produk luar negeri.

Padahal sebagai negara agraris dengan kekayaan alamnya, seharusnya dapat mendukung pencapaian

swasembada segala produksi pertanian. Sampai sekarang kita masih mengimpor beberapa komoditi, ini

membuat kita menjadi ketergantungan. Meskipun kita impor, tapi seharusnya didukung dengan persediaan atau

ketahanan pangan di dalam negeri. Menurut Ketua Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara (USU) Edison Purba kepada Medan Bisnis , kedaulatan pangan itu sangat

dibutuhkan dengan didukungnya perhatian pemerintah akan nasib petani serta jaminan harga. Selain itu,

dukungan teknologi guna meningkatkan produksi pertanian. “Selama ini hasil produksi kita didikte oleh

pasar luas, hingga tidak bisa menentukan harga sendiri meskipun kita yang punya produk,” ucapnya yang juga

Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia Sumut. Kemajuan teknologi pertanian ini, dapat dicapai dengan

memanfaatkan para penelitian di dunia pendidikan serta pihak-pihak industri yang selama ini masih kurang

sinkron. Indonesia

21

sebagai negara agraris tidak bisa mengasingkan diri dari perkembangan teknologi bidang pertanian, sebab

untuk memenuhi kebutuhan pangan diperlukan jumlah bahan pangan yang cukup dan dapat dijangkau

masyarakat. Dengan bioteknologi pertanian merupakan salah satu pencapaian kualitas dan kuatitas hasil

pertanian serta pendapatan petani.

Negara Industri baru adalah klasifikasi negara yang mempunyai perekonomian sangat baik namun belum

mencapai tahap negara maju. Syarat lain sebuah negara dikatakan negara industri baru adalah berdasarkan

hasil ekspornya. Beberapa negara industri baru diperkirakan akan memimpin perekonomian dunia pada

tahun 2050 : China, India, Brasil dan Meksiko. Negara-negara ini adalah negara industri baru yang paling

sering disebutkan dan diklasifikasikan oleh para ekonom dan ahli seperti Afrika Selatan, Mexico,  Brazil, RRC,

India, Malaysia, Filipina, Thailand, Turki. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa Indonesia, Mesir, Pakistan

dan Yordania juga termasuk dalam negara industri baru. Pembangunan ekonomi yang dilakukan negara-

negara industri baru (NICs/Newly Industrializing Countries) telah mencengangkan dunia. Tidak hanya karena

kecepatan yang dicapainya namun juga kepercayaan yang selama ini ada tentang bangsa Asia yang malas

telah meruntuhkan mitos Asia tidak bisa maju. Dimulai dengan Jepang yang bisa menembus status negara

industri dan tampaknya ini merupakan keterpaksaan Barat untuk mengakui dan menempatkan Jepang dalam

forum G-7, negara-negara Asia lainnya mengikuti jejak Jepang. Krisis ekonomi yang merebak sejak Juni 1997,

dimulai dengan devaluasi mata uang baht Thailand telah menumbuhkan kepercayaan lagi bahwa. Asia tidak

bisa maju menyamai Barat. Namun demikian sejumlah negara yang benar-benar

terkena krisis ekonomi bisa segera pulih. Beberapa negara lainnya,termasuk Indonesia, yang karena krisis

ekonominya menimbulkan krisis politik masih lama sembuhnya. Meskipun demikian berbagai perkiraan tetap

menunjukkan bahwa negara yang terkena krisis pun masih potensial untuk pulih lagi walaupun memakan waktu

lebih panjang.

Dinamika politik dan demokrasi di negeri ini, hampir tak dapat dipisahkan dari anarkisme. Sebagai sebuah

aliran, anarkisme merupakan teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hirarkis (baik

dalam politik, ekonomi, maupun sosial). Para Anarkis berusaha mempertahankan bahwa anarki, ketiadaan

aturan-aturan, adalah sebuah format yang dapat diterapkan dalam sistem sosial dan dapat menciptakan

kebebasan individu dan kebersamaan sosial. Anarkis melihat bahwa tujuan akhir dari kebebasan dan

22

kebersamaan sebagai sebuah kerjasama yang saling membangun antara satu dengan yang lainnya.

Persoalannya sekarang, mengapa negeri kita yang sudah lama dikenal sebagai bangsa yang berperadaban

tinggi bisa demikian mudah tereduksi oleh unsur-unsur anarkisme dalam ranah politik dan demokrasi?

Mengapa banyak orang yang bisa demikian mudah mengatasnamakan demokrasi dengan menggunakan cara-

cara anarkis dalam menggapai tujuan dan ambisi?. Secara teoretis, anarki bisa dibilang sebagai reaksi

terhadap merebaknya nilai-nilai kapitalisme yang berupaya menihilkan entitas sosial sebagai prinsip

kebersamaan dalam hidup dan kehidupan. Dalam prinsip kapitalisme, nilai-nilai individualisme menjadi

demikian kuat dan dominan sehingga dikhawatirkan akan membunuh “roh” sosial sebagai salah satu ciri

paguyuban masyarakat secara komunal. Dalam upaya membendung gerakan kapitalisme, para pengikut

anarkisme berupaya menggunakan aksi kerumunan dengan mengedepankan nilai-nilai solidaritas dan

kebersamaan. Namun, dalam perkembangannya, ajaran anarkisme dianggap telah jauh berubah menjadi

ajaran “sesat” yang menghalalkan darah sesamanya. Anarkisme yang menggunakan jalan kekerasan pun tak

jarang menyusup ke dalam pori-pori politik dan demokrasi di negeri ini. Lihat saja berbagai aksi kerumunan

yang mengatasnamakan demokrasi yang tergelar di atas panggung sosial kita. Sungguh disayangkan kalau

ranah politik sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan harus ternoda oleh aksi-aksi anarki dengan

mengatasnamakan demokrasi yang dikendalikan melalui massa dan kerumunan.

Konsep demokratis dan otoriter (non-demokratis) diidentifikasikan berdasarkan tiga indikator yaitu sistem

kepartaian dan peran badan perwalian, peran eksekutif dan

kebebasan pers. Konfigurasi politik demokrasi adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperanya

potensi rakyat secara maksimal untuk turut serta aktif menentukan kebijakan Negara. Dalam konteks ini Negara

merupakan komite yang harus melaksanakan kehendak rakyat yang dirumuskan secara demokratis .

Konfigurasi politik otoriter merupakan konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat

dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga

potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulir secara proporsional. Sepanjang sejarah

ketatanegaraan Indonesia ternyata telah terjadi tolak tarik atau dinamika antara konfigurasi politik otoriter

(nondemokeratis). Prof.Sri Soemantri mengungkapkan apabila politik itu di ibaratkan lokomotif maka hukum

adalah relnya maka

23

kita sering melihat bahwa lokomotif itu keluar dari relnya sehingga lokomotif itu celaka. celaka. Pernyataan

tersebut menggambarkan ketika kita dalam berpolitik harus mentaati aturan dalam hukum yang sering di

lupakan oleh para politikus kita.

Sesuai teori Polybus, bahwa tipe kekuasaan militer  (otoriter) menciptakan daur ulang kekuasaan. Itulah

sebabnya, pada saat Indonesia dibawah kepemimpinan Megawati, Gus Dur;  kedua pemimpin yang berasal

dari sipil tersebut belum dapat mengurangi porsi pengaruh militer baik dalam politik dan bisnis di Indonesia.

Sebab kedua masih dalam posisi transisi dari zaman orde baru ke reformasi. Keberhasilan menyuarakan

kehendak dan memaksa Soeharto turun, serta memaksa pemerintah Habibie memenuhi tuntutan mereka,

termasuk tuntutan turunya Habibie memang sebuah momentum atau kekuatan yang amat bermakna untuk

mewujudkan kehidupan berbangsa yang demokratis. Momentum penegakan hak sipil dan politik ini telah

menunjukkan hasilnya dan sekarang mulai nampak hasil awalnya, ditengah makin berkepanjangannya

kesulitan ekonomi tentunya. Pemerintah tak lagi main paksa terhadap rakyat, sebaliknya mereka mulai mau

mendengar dan memperhatikan aspirasi rakyat. Sejarah dan pengalaman menunjukkan, reformasi yang

membawa rakyat ke posisi yang kuat, sering hanya berjalan sesaat. Pada awal Orde Baru, gerakan rakyat yang

dipelopori mahasiswa juga menghasilkan demokratisasi dan kebebasan bagi mereka. Namun itu hanya

berjalan beberapa lama,

untuk akhirnya kembali ke model otoriter seperti sebelumnya. Disamping itu pengalaman bangsa lain, seperti

Rusia (masa Stalin) dan Cina (masa Deng), Yugoslavia (setelah Tito) menunjukkan pada kita bahwa gerakan

reformasi justru memakan atau mencerai- beraikan civil society pendukungnya. Sejarah dan pengalaman ini

perlu untuk kita ingat dan catat sebagai bahan refleksi. Dalam masa transisi, pentingnya kesadaran rakyat

sebagai pemegang kedaulatan negaraharus selalu melakukan kontrol, langsung maupun tak langsung. Media

massa sebagai sarana komunikasi harus benar-benar dimanfaatkan rakyat untuk memberikan kontrol terhadap

pemerintah beserta para pejabatnya. Rakyat juga harus melakukan kontrol terhadap para wakilnya di lembaga

legislatif agar mereka giat dan berani melakukan kontrol terhadap eksekutif. Termasuk dalam hubungan

melakukan kontrol terhadap lembaga yudikatif agar tidak terjadi apa yang dinamakan mafia peradilan.

Disamping itu rakyat harus melaksanakan haknya melakukan kontrol terhadap ABRI termasuk kepolisian

supaya berfungsi sesuai dengan tugas mereka masing-masing.

24

Rakyat selaku pemegang kedaulatan harus menjaga diri untuk tidak kembali terjerumus pada sikap pasif dan

tenggelam dalam budaya politik “dukung-mendukung “seperti yang terjadi pada waktu-waktu lalu.

Bentuk Pemerintahan Parlementer :

Dalam sistem Parlementer, warganegara tidak memilih kepala negara secara langsung. Mereka memilih

anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, yang diorganisasi ke dalam satu atau lebih partai politik. Umumnya,

sistem Parlementer mengindikasikan hubungan kelembagaan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Kepala

pemerintahan dalam sistem Parlementer adalah perdana menteri ( disebut Premier di Italia atau

Kanselir di Jerman). Perdana menteri memilih menteri-menteri serta membentuk kabinet berdasarkan suatu

‘mayoritas’ dalam parlemen (berdasarkan jumlah suara yang didapat masing-masing partai di dalam Pemilu).

Dalam bentuk pemerintahan parlementer, pemilu hanya diadakan satu macam yaitu untuk memilih anggota

parlemen. Lewat mekanisme pemilihan umum, warganegara memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di

parlemen. Wakil-wakil yang mereka pilih tersebut merupakan anggota dari partai-partai politik yang ikut serta di

dalam pemilihan umum jika sebuah partai memenangkan suara secara mayoritas (misalnya 51% suara

pemilih), maka secara otomatis, ketua partai tersebut menjadi perdana menteri. Selanjutnya, tugas yang harus

dilakukan si perdana menteri ini adalah membentuk kabinet, di mana anggota-anggota kabinet diajukan oleh

para anggota parlemen terpilih, sehingga

anggota kabinet dapat berasal baik dari partainya sendiri maupun partai saingannya yang punya jumlah suara

signifikan. Menteri-menteri inilah yang nantinya mengarahkan atau mengepalai kementerian-kementerian yang

dibentuk. Jika pemilu tidak menghasilkan jumlah suara mayoritas (misalnya 30% hingga 50%), maka partai-

partai harus berkoalisi untuk kemudian memilih siapa perdana menterinya. Biasanya, partai dengan jumlah

suara paling besar-lah yang ketua partainya menjadi perdana menteri di dalam koalisi (kabinet koalisi).

Susunan kabinet pun, dengan koalisi ini, tidak bisa dimonopoli oleh satu partai saja, layaknya ketika pemilu

menghasilkan suara mayoritas 51%. Masing-masing partai yang berkoalisi biasanya menuntut ‘jatah’ menteri

sesuai dengan jumlah suara yang mereka hasilkan dalam pemilu. Untuk selanjutnya, perdana menteri

(beserta kabinetnya)

25

bertanggung jawab kepada parlemen sebagai representasi rakyat hasil pemilihan umum.

Dalam bentuk parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan sekaligus pemimpin partai.

Dalam sistem parlementer, partai yang menang dan masuk ke dalam kabinet menjadi ‘pemerintah’ sementara

yang tetap berada di dalam parlemen menjadi ‘oposisi.’ Hal yang menarik adalah, anggota-angggota parlemen

yang menjadi oposisi membentuk semacam ‘kabinet bayangan.’ Jika kabinet pemerintah ‘jatuh’, maka ‘kabinet

bayangan’ inilah yang akan menggantikannya lewat pemilu ‘yang dipercepat’ atau pemilihan perdana menteri

baru. Sistem ‘kabinet bayangan’ ini berlangsung efektif di Inggris di mana ‘kabinet bayangan’ tersebut bekerja

layaknya kabinet pemerintah dan … digaji.

Bentuk Pemerintahan Presidensil :

Presidensil cenderung memisahkan kepala eksekutif dari dewan perwakilan rakyat. Sangat sedikit media

tempat di mana eksekutif dan legislatif dapat saling bertanya satu sama lain. Dalam sistem presidensil, pemilu

diadakan dua macam. Pertama untuk memilih anggota parlemen dan kedua untuk memilih presiden. Presiden

inilah yang dengan hak prerogatifnya menunjuk pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri di dalam

kabinet. Pola penunjukkan menteri oleh presiden ini efektif di dalam sistem dua partai, di mana dengan dua

partai yang bersaing tersebut, pasti salah satu partai akan menang secara mayoritas. Di dalam sistem banyak

partai, penunjukkan menteri oleh presiden juga dapat efektif jika salah satu partai menang secara 51%.

Di dalam sistem presidensil, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) tetapi langsung

kepada rakyat. Sanksi jika presiden dianggap tidak ‘menrespon hati nurani rakyat’ dapat berujung pada dua

jalan: pertama, tidak memilih lagi si presiden tersebut dalam proses pemilihan umum, dan kedua, mengadukan

pelanggaran-pelanggaran yang presiden lakukan kepada parlemen. Parlemen inilah yang nanti

menggunakan hak kontrolnya untuk mempertanyan sikap-sikap presiden yang diadukan ‘rakyat’ tersebut.

Jadi, berbeda dengan Parlementer di mana jika si perdana menteri dianggap tidak bertanggung jawab,

parlemen, terutama partai-partai oposisi, dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada perdana menteri

yang jika didukung oleh 51%

26

suara parlemen, si perdana menteri tersebut beserta kabinetnya terpaksa harus mengundurkan diri. Dalam

sistem presidensil, hal seperti ini sulit untuk dilakukan mengingat yang memilih si presiden bukanlah parlemen

melainkan rakyat secara langsung.

Sosialisme :

Sosialisme ialah suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik bersama seluruh masyarakat atau milik

negara sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Kepemilikan bersama kapital atau kepemilikan kapital

oleh negara adalah dewa di atas segala dewa, artinya semua yang ada di dunia ini harus dijadikan kapital

bersama seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sistem kerja sama, hasilnya untuk

memenuhi kebutuhan hidup bersama, dan distribusi hasil kerja berdasar prestasi kerja yang

telahdiberikan. Ideologi sosialisme hakikatnya adalah menelanjangi keserakahan kapitalisme. Bapak ideologi

sosialisme adalah Karl Marx dengan teorinya Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis, dan Das

Kapital. Kemudian ideologi sosialisme dikembangkan oleh Althusser dengan teorinya Strukturalisme, Antonio

Gramsci dengan teorinya Hegemoni, Samir Amin dan Adre Gunder Frank dengan teorinya Ketergantungan,

Max Hokreimer, Hebert Marcuse, Theodor W. Adorno dengan teori Kritisnya yang ingin membebaskan

manusia dari belenggu penindasan dan penghisapan, tetapi anti dogmatisme yang artinya Marxisme

tidak boleh dijadikan dogma (keyakinan membuta).

Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang

produktif dan membatasi milik perseorangan. Sedangkan liberalisme, dapat diartikan sebagai paham

kebebasan yang menghendaki adanya kebebasan individu, sebagai titik tolak dan sekaligus tolok ukur dalam

interaksi sosial. Prinsip ekonomi sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam

beberapa komoditas penting dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak seperti air, listrik, bahan pangan, dan

sebagainya. Sedangkan Liberalisme adalah sebuah paham yang menolak adanya pembatasan, khususnya dari

pemerintah dan agama serta menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang

mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang

transparan, serta menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu.

27

Dari sini jelas terlihat adanya sisi yang saling bertolak belakang dan berlawanan dari mazhab sosialisme

dan liberalisme, khususnya di bidang ekonomi yakni :

- Ekonomi liberal menuntut adanya kebebasan individu yang tak terbatas dan kendali ekonomi yang

sepenuhnya diserahkan kepada pasar.

- Negara tidak diperbolehkan melakukan monopoli dan ikut campur, apalagi melakukan kontrol dan

intervensi. Itulah yang meyebabakan banyak orang mengatakan bahwa ekonomi liberalis merupakan

sebuah mazhab yang dijunjung dan menjadi panutan para pelaku ekonomi yang sudah mapan (bisnisman

kaya). Lalu apa peran pemerintah dalam ekonomi liberal ?

- Dalam ekonomi liberal peran pemerintah hanyalah sebagai pengawas agar kebebasan tak terbatas setiap

individu tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Sistem ekonomi inilah yang nantinya akan bermuara pada

sistem ekonomi kapitalisme.

Jika ekonomi liberalisme menuntut adanya kebebasan tak terbatas dari setiap individu untuk melakukan

kegiatan ekonomi dalam suatu negara, maka berbeda dan bertolak belakang dengan ekonomi sosialisme.

Sistem ekonomi sosialisme menuntut peran pemerintah dalam perekonomian sebuah negara demi tercapainya

pemerataan sosial, penghapusan kemiskinan, dan kemakmuran bersama. Dalam sistem ini komoditas-

komoditas perekonomian yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti

air, minyak, listrik, dan sebagainya dikuasai dan dikendalikan oleh negara.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan menuntut

adanya peran aktif pemerintah dalam bidang ekonomi agar kebutuhan pokok masyarakat dapat tetap terjamin

dan terpenuhi. Dengan adanya peran pemerintah tersebut diharapkan tidak ada cerita adanya orang kelaparan

dan kekurangan makanan serta air bersih. Jaminan dari pemerintah ini menjadi penting mengingat daya beli

dan pendapatan masyarakat Indonesia yang masih rendah dan jauh dari kecukupan. Jika di Indonesia

diterapkan sistem ekonomi liberal apalagi global, dipastikan kehidupan rakyat Indonesia akan semakin tercekik

dan perkonomian rakyat Indonesia sedikit demi sedikit akan hancur tergerus arus globalisasi dan modal asing.

Rakyat miskin yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian serta modal besar akan semakin

terpinggirkan. Maka benar-benar menjadi nyatalah istilah “yang kaya semakin kaya, dan

yang miskin semakin miskin”.

28

Komunis :

Komunisme adalah sebuah ideologi. Kata komunisme sendiri berasal dari bahasa latin “Communis” yang

berarti milik bersama. Istilah komunis mulai digunakan pada tahun 1830 pada masa revolusi rahasia Paris.

Pada mulanya komunisme berarti percaya akan kepemilikan, pengurusan, dan penggunaan bersama. (The

Profile of Communism A Fact-by-Fact Primer, edited and resived by Moshe Decter, N.V.). Dengan kata lain,

komunisme merupakan suatu sistem tentang organisasi sosial yang mengakibatkan milik bersama atas bidang

produksi menuju arah persamaan dalam bidang distribusi hasil industri. Komunisme lahir dari persaingan

manusia dengan manusia lain dalam mempertentangkan kelas sosial mereka. Komunisme pada awal kelahiran

adalah sebuah koreksi terhadap faham kapitalisme di awal abad ke-19an, dalam suasana yang menganggap

bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan

kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam

komunisme antara penganut komunis teori dengan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori

dan cara perjuangannya yang saling

berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai

masyarakat utopia. Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada

tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal

dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya.

Ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di Cina,

Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi

perang yang luar biasa. Di Indonesia perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan

dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir disana, para

tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan

pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.

4. Sifat Organisasi Negara :

1) Memaksa (memaksakan kehendak dan kekuasaan melalui jalur hukum, kekuasaan, dan

kekerasan).

29

2) Monopoli (menguasai dan tanpa saingan terhadap kepentingan negara).

3) Totalitas (Semua hal terkait dengan kewenangan negara (pungutan pajak, bela negara dan

kesamaan dihadapan hukum).

5. Fungsi Negara :

1) Pertahanan dan Keamanan (melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari ATHG dari dalam

dan luar negeri).

2) Pengaturan dan ketertiban (menciptakan UU, dan melaksanakan sehingga terjadi ketertiban

umum).

3) Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran (memanfaatkan SDA dan SDM untuk kemakmuran

bangsa).

4) Fungsi Keadilan (menerapkan keseimbangan hak dan kewajiban dan penegakan fungsi hukum).

6. Elemen Kekuatan Negara :

1) Sumberdaya Manusia (jumlah, kualitas, budaya, dan kesehatan).

2) Teritorial Negeri (luas wilayah, letak dan iklim).

3) Sumberdaya Alam (Kesuburan alam, tambang, dll).

4) Kapasitas Pertanian dan Industri .

5) Kekuatan militer dan mobilitasnya .

6) Elemen Power (tidak berwujud; kepribadian, kepemimpinan dll).

7. Hubungan Negara dan Warga Negara :

1) Negara berkewajiban melindungi kepentingan seluruh rakyat tanpa kecuali

2) Negara menjamin kebebasan beragama, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial,

memelihara anak miskin & orang terlantar.

3) Warganegara berkewajiban memenuhi sepenuhnya kebutuhan negara (memberikan kontribusi

ide, gagasan, peran serta dan taat membayar pajak).

F. Kennedy mengatakan “jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah pada

dirimu apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu”.

30

8. Sistem Pmerintahan :

1) BADAN LEGISLATIF (pembuat undang-undang, di Indonesia adalah DPR RI, DPRD I dan DPRD

II untuk peraturan daerah).

2) BADAN EKSEKUTIF (menjalankan undang-undang, di Indonesia Presiden, Wapres, Menteri,

Gubernur, Bupati/Walikota).

3) BADAN YUDIKATIF (mengadili dan menerapkan hukum, di Indonesia ada Mahkamah Agung

(Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA); Mahkamah Konstitusi (melakukan uji material

UU); Komisi Yudisial (merekrut hakim agung).

4) BADAN PENGAWAS KEUANGAN (BPK).

9. Substansi kesadaran Bela Negara dapat dilakukan melalui 3 pilar :

1. Tataran Individu (personal)

2. Tataran Komunitas

3. Tataran Bangsa (nation)

Tataran Individu (personal) :

- Bersikap & berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku.

- Keteladanapemimpin, tokoh masyarakat dan pemuka agama dilingkungannya.

Tataran Komunitas :

- Melaksanakan secara bersama nilai social cohesiveness (suatu komitmen) dalam masyarakat.

- Melaksanakan nilai kode etik yang dimiliki oleh masing-masing organisasi masyarakat secara terus

menerus.

Tataran Bangsa (nation) :

- Melaksanakan nilai luhur pancasila yg merupakan niali luhur bangsa Indonesia.

- Mewujudkan pancasila sebagai way of life ( cara hidup) dalam bermasyarakat dan berbangsa.

- Menerakan nilai pancasila dalam setiap sikap dan perilaku serta peraturan perundangan yang

berlaku.

31

Indikatator keberhasilan pembinaan Bela negara (umum) :

1. Rasa Cinta Tanah Air.

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara.

3. Yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara.

5. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.

Rasa Cinta Tanah Air :

- menjaga tanah air dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia.

- Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia.

- Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara.

- Menjaga nama baik bangsa dan negara.

- Memberikan konstribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

Kesadaran berbangsa dan bernegara :

- Ikut aktif dalam Organisasi masyarakat, profesi dan politik.

- Menjalankan hak dan kewajiban sebagai WNI.

- Ikut serta dalam Pemilu.

- Berpikir, bersikap dan berperilaku yang terbaik.

- Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia

Yakin akan Pancasila sebagai Ideologi Negara :

- Memahami nilai dalam Pancasila.

- Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

- Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia.

- Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila.

- Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara :

- Bersedia korban waktu, tenaga dan pikiranya untuk kemajuan bangsa dan negara.

- Siap membela bangsa dan negara dari ancaman.

- Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakatbangsa & negara.

- Gemar membantu masyarakat yang kesulitan.

- Yakin dan percaya bahw apengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.

32