SURAT PERJANJIAN JUAL BELI EX LIMBAH LOGAM KPSUNOCAL/CHEVRON/PERTAMINA/ESDM

Pada hari ini tanggal ........ bulan ........ tahun …..... bertempat di Jakarta,kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :.

Alamat :

No.KTP :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama :

Alamat :

No.KTP :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Kedua belah Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Jual Beli Ex Limbah Logam KPS Unocal/Chevron/Pertamina/ESDM yang berlokasi di Jawa Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama adalah penjual Ex Limbah Logam dengan spesifikasi sesuai dokumen.

- Pihak Kedua adalah pembeli Ex Limbah logam dengan spesifikasi sesuai dokumen.

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya sepakat disebut Para Pihak.

PASAL 1

LEGALITAS DAN KEABSAHAN DOKUMEN

1. Pihak Pertama menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas dokumen Ex Limbah Logam KPS Unocal/Chevron/Pertamina/ESDM yang berlokasi di Jawa Barat disertai dokumen pendukung lain sebagai dasar jual beli ini.

2. Pihak Pertama menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi claim dan tuntutan dari pihak manapun atas dokumen Ex Limbah Logam KPS Unocal/Chevron/Pertamina/ESDM yang berlokasi di Jawa Barat dengan tidak melibatkan Pihak Kedua dari segala tuntutan.

PASAL 2SPESIFIKASI

1. Ex Limbah Logam yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah Ex Limbah Logam KPS Unocal/Chevron/Pertamina/ESDM dengan kondisi material sesuai spesifikasi dokumen.

2. Spesifikasi dokumen yang dimaksud yaitu :

-Besi scrap ( limbah besi ) : Segala macam bentuk dan ukuran besi dibawah ukuran 5 M (berbagai bentuk dan ukuran)

Lokasi barang yang akan ditransaksikan berada di wilayah Sukabumi (Gunung Salak)

PASAL 3JUMLAH SATUAN DAN VOLUME

Jumlah total tonase estimasi teoritis yang disepakati untuk ditransaksikan dalam hal ini adalah berdasarkan data/spesifikasi dokumen yaitu +/- 5.000 (lima ribu) ton dengan toleransi berkisar 10% (sepuluh persen) s/d 20% (dua puluh persen) dari jumlah total tonase data dokumen.

PASAL 4

HARGA

Harga yang disepakati Para Pihak adalah Rp ........ (..................) per-kilogram FRANCO lokasi Pihak Kedua (Jabodetabek)

PASAL 5SISTEM TRANSAKSI & PEMBAYARAN

1. Pembayaran awal sebagai bentuk keseriusan/down payment/uang muka yaitu:

-Pihak Kedua menyediakan dana sebesar 25 % x Nilai Transaksi dalam bentuk dana yang siap di bayarkan secara tunai atau pemindahan saldo rekening (berupa cek cash/tunai,transfer atau satu dan lainnya dalam bahasa perbankan) kepada Pihak Pertama dan DP/ uang muka ini diperhitungkan sebagai pembayaran tonase barang dari awal pengiriman pertama.

Uraian penjelasan dana yang dimaksud diatas sebagai berikut :

Dana sebesar 25% x Nilai Transaksi akan dibayarkan cash/tunai apabila Pihak Kedua telah memverifikasi / memeriksa keabsahan dokumen.

Pihak Pertama sebelumnya akan memberikan waktu kepada Pihak Kedua untuk pemeriksaan keabsahan surat-surat dokumen pendukung yang ada, di Notaris sesuai persetujuan Para Pihak seperti:

- Surat Item List (daftar barang-barang) yang ada di 6 (enam) lokasi di Jawa Barat

- Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Jawa Barat, Kabupaten, Dinas sosial, Kecamatan, dan dari Para Pihak yang mewakili masayarakat setempat seperti : LSM, Ormas, Kepolisian, Kepala Desa/Lurah, Tokoh masyarakat.

- Surat Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Republik Indonesia

Kemudian copy dari surat dokumen akan diberikan kepada Pihak Kedua serta Pihak Notaris untuk menjadi pembuktian dalam pembuatan perjanjian jual beli ini.

2. Setelah terlaksana Penandatanganan perjanjian jual beli dihadapan Notaris maka Pihak Kedua akan menyiapkan BANK GARANSI sebesar 75% dari nilai transaksi atau

Rp ................( ............... ) ke Bank yang ditunjuk/diberi wewenang memeriksa dana tersebut oleh Pihak Pertama

3. Jika dana yang diperiksa oleh bank yang ditunjuk/diberi wewenang Pihak Pertama mengindikasikan Non Valid ( ketidak beradaan) dana yang disiapkan Pihak Kedua, maka perjanjian ini akan batal dengan sendirinya dan segala dana yang dikeluarkan Pihak Kedua akan hangus (hilang)

4. Setelah terlaksana Penandatanganan perjanjian jual beli ini maka Pihak Pertama dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja akan mengirim barang-barang yang telah disepakati.

5. Pembayaran selanjutnya akan dilakukan oleh Pihak Kedua adalah per hari pengiriman yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama berdasarkan hasil print out timbangan dengan memotong/mengurangi dari BANK GARANSI yang dimaksud dalam butir 2

PASAL 6

PEMBUATAN AKTE JUAL BELI (AJB)

1. Dokumen pendukung lainnya dalam tahap pembuatan Akte Jual Beli (AJB) antara lain:

- Chek list Barang dari pertamina

- Surat Perintah Setor (SPS)

- Surat Perintah Kerja (SPK)

- Surat Perintah Bongkar (SPB)

- Surat Perintah Jalan (SPJ)

2. Setelah semua barang telah dikirim sesuai jumlah tonase yang ditransaksikan dalam Perjanjian Jual Beli ini maka Pihak Pertama akan memberikan Akte Jual Beli (AJB) kepada Pihak Kedua.

PASAL 7MASA BERLAKU

1. Masa berlaku perjanjian ini terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Jual Beli ini sampai tuntasnya semua barang yang ditransaksikan.

2. Perjanjian ini akan batal dengan sendirinya apabila Pihak Kedua tidak dapat merealisasikan pembayaran kepada Pihak Pertama setelah barang diterima/sampai dilokasi Pihak Kedua.

PASAL 8PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan menjadi tanggung Jawab Pihak Pertama.

PASAL 9MEKANISME PELAKSANAAN

Pihak Pertama berkewajiban melaksanakan pengangkutan barang (Loading) minimal 100 (seratus) ton per-hari.

PASAL 10FORCE DE MAJEURE

1. Segala kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini,oleh karena salah satu atau Para Pihak yang disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kekuasaan dan tidak dapat di duga sebelumnya (Force de Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi Para Pihak.

2. Yang dimaksud dengan Force de Majeure meliputi Bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin taufan, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor) Epidemik, kebakaran, pemogokan massal, perang, huru-hara, perubahan pemerintah secara inkonstitusional, perubahan peraturan-peraturan perundangan dan perubahan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan kontrak.

3. Dalam hal terjadinya Force de Majeure, Pihak bersangkutan wajib memberitahu kepada Pihak lainnya secara tertulis dari Pihak yang berwenang dalam waktu maksimal 7 X 24 jam

PASAL 11PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian jual beli ini maka Para Pihak sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

2. Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai kesepakatan, maka perselisihan yang timbul dari transaksi perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 12ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian jual beli ini dapat disesuaikan dikemudian hari setelah dirundingkan secara musyawarah oleh Para Pihak.

PASAL 13PENUTUP

Perjanjian jual beli ini dibuat rangkap 2 (Dua) bermeterai cukup dan mempunyai isi dan kekuatan hukum yang sama.

Ditanda tangani di Jakarta,

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

( ) ( )

SAKSI-SAKSI,

1. 1.

2.

2.