MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA RI Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah Materi Pelatihan Sekolah/Madrasah Bantuan Operasional Sekolah

Disiapkan bersama oleh: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemendiknas dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI dengan bantuan dana hibah dari Pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Au stralia-Indonesia dan didukung oleh: Bank Dunia, Uni-Eropa, Pemerintah Kerajaan Belanda, Bank Pembangunan Asia dan US AID

Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah Materi Pelatihan Sekolah/Madrasah

Kata Pengantar Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dimulai sejak bulan Juli 2005, merupakan program untuk membantu percepatan penuntasan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Bagi kebanyakan sekolah dan madrasah di Indonesia, dana BOS merupakan komponen terbesar pemasuka n dana yang diterima oleh sekolah dan madrasah. Untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana BOS dan sumberdan a sekolah/ madrasah lainnya, penting dilakukan peningkatan keterampilan dalam menyusun pere ncanaan dan penganggaran ditingkat sekolah/madrasah. Untuk keperluan inilah pemerintah telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan program pelatihan yang mendukung peningkatan keter ampilan manajerial bagi sekolah/madrasah. Program pelatihan ini dikembangkan dengan meru juk pada sistem penjaminan mutu, khususnya Standar Pelayanan Minimal untuk pendidikan das ar dan Standar Nasional Pendidikan. Pelatihan intensif tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini akan diberikan kepada 3 unsur anggota Tim Pengelola BOS di Sekolah/Madrasah di seluruh Indonesi a, yaitu kepala sekolah/madrasah, bendahara sekolah/madrasah dan unsur masyarakat anggota Tim Ma najemen BOS Sekolah/Madrasah atau Komite Sekolah/Madrasah. Materi pelatihan untuk sekolah dan madrasah ini disiapkan melalui kerjasama deng an dan atas dukungan dari Australian Agency for International Development (AusAID), Asian De velopment Bank (ADB) melalui proyek Basic Education Capacity Support Program, USAID melalui Pro yek Decentralized Basic Education (DBE1), Pemerintah Kerajaan Belanda, European Union (Uni Eropa) dan the World Bank (Bank Dunia) melalui the Basic Education Capacity Trust Fund. Pelatihan ini akan disampaikan secara nasional kepada sekitar 650.000 peserta dari sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/ MTs) dengan dukungan dana dari Pemerintah Australia melalui AusAID. Buku panduan pelatihan ini memusatkan perhatian pada empat materi utama: (1) Sta ndar Pelayanan Minimal untuk Pendidikan Dasar dan Standar Nasional Pendidikan, termas uk di dalamnya pengenalan terhadap Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M); (2) Perencanaan dan Penganggaran; (3) Manajemen Keuangan; dan (4) Pengenalan Pendidikan Karakter. Selain ke empat jenis materi utama tersebut, masih ada beberapa materi tambahan/suplemen yang diharapkan dapa t disinggung pada saat pelatihan. Semoga materi pelatihan ini dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pelatih dan peserta pelatihan untuk panduan pelatihan bagi tingkat sekolah/madrasah.

Jakarta, Maret 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrerian Agama RI Prof. Dr. Mohammad Ali, MA NIP. 19530603 197903 1 002 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrerian Pendidikan Nasional Prof. Suyanto, Ph.D. NIP. 19530302 197703 1 001 i

Pendahuluan Buku Materi Pelatihan ini berisi informasi penting yang digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi pengelola SD/MI dan SMP/MTs, yang terdiri dari kepala sekolah/madrasah, ben dahara sekolah/madrasah, dan ketua komite sekolah/madrasah di seluruh Indonesia. Buku ini disusun sebagai bahan pelatihan dalam rangka membantu sekolah/madrasah melakukan perencanaan, pengelolaan, dan penyusunan laporan, baik kegiatan maupun keuangan sekolah/ madrasah. Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program BOS dan penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah yang lebih baik, partisipatif dan akuntabel. Buku ini terdiri dari tiga bagian utama yakni: (1) Evaluasi Diri Sekolah/Madrasa h, (2) Perencanaan dan Penganggaran Sekolah/Madrasah, dan (3) Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pada sektor pendidikan, serangkaian program nasional yang menyemangati upaya perbaikan yang mendasar ini juga disert akan pada bagian akhir buku ini: pendidikan karakter bangsa, penanggulangan bencana, penga rusutamaan gender, rencana aksi nasional pemberantasan narkoba, dan pencegahan HIV/AIDS. Bagian 1 - Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) menekankan pentingnya kemampua n sekolah/madrasah melakukan pemetaan pencapaian kinerja sekolah/madrasah pada saa t ini serta pengembangan program dan anggaran sekolah/madrasah. Penguasaan implementas i EDS/M dicerminkan dalam kemampuan sekolah/madrasah dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data kinerja, menganalisis dan mengolah data mutu, menyimpulkan has il kinerja serta menerapkan standar mutu. Bagian ini terdiri dari empat bab. Bab I memperkenalkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan serta Penerapan SPMP, SNP, dan SPM dalam proses peren canaan sekolah/madrasah. Bab II menguraikan gambaran umum tentang EDS/M, menjelaskan so sok dan cara-kerja instrumen serta cara melaksanakan EDS/M. Bab III menjelaskan tekn ik identifikasi kesenjangan kinerja dan rekomendasi pemenuhan SPM. Bab IV memperkenalkan TRIMS a tau Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah (APMIS), memahami manfaat kel uarannya bagi sekolah/madrasah serta langkah-langkah aplikasi TRIMS. Bagian 2 - Perencanaan dan Penganggaran Sekolah/Madrasah membantu sekolah/madras ah agar mampu menyusun program prioritas dengan mempertimbangkan ketersediaan sumbe

r daya yang dimiliki guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah/madrasah yang telah ditetapkan. Melalui rencana kerja yang baik, sekolah/madrasah diharapkan dapat m enggalang partisipasi warga dan masyarakat, memastikan keterkaitan antara perencanaan, pel aksanaan dan pelaporan sekolah/madrasah, efisiensi dan efektifitas penggunaan dana, menja min integrasi perencanaan sekolah/madrasah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat , provinsi, kota/kabupaten dan aspirasi stakeholder lokal, mempertimbangkan pentingnya pendi dikan karakter bangsa, sensitivitas terhadap isu gender, sikap responsif terhadap kead aan bencana, dan memperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi. Bagian ini terdiri dari enam bab. Bab I merupakan pengantar bagi penyusunan RKS/ M dan RKT. Bab II menjelaskan tentang identifikasi kondisi kinerja aktual sekolah/madrasah sebelum rencana kerja disusun. Bab III menjelaskan tentang kondisi yang diharapkan oleh sekolah/ madrasah. Bab IV menguraikan tentang pentingnya penyusunan program, indikator dan target kiner ja yang tepat, penanggung jawab program dan kegiatan. Bab V memandu penyusunan rencana a nggaran sekolah/madrasah untuk jangka menengah. Bab VI menjelaskan tentang penyusunan Re ncana ii

Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Be lanja Sekolah/Madrasah atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah. Perlu juga disampaikan disini bahwa bersamaan dengan penerbitan materi pelatihan ini telah dikembangkan EDS/M multimedia dalam bentuk DVD. Dilengkapi dengan pegantar lisan oleh Bapak Menteri Pendidikan Nasional, DVD yang berjudul Meningkatkan Mutu Lingkungan Pembelajaran melalui Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah ini dikemas secara komunikati f dan ramah pemirsa. Di dalamnya disajikan banyak contoh dan testimoni dari kepala sek olah, guru dan peserta didik yang membuat konsep EDS/M terasa mudah dipahami. DVD ini akan dibagikan kepada seluruh sekolah/madrasah. Bagian 3 - Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah membantu sekolah/madrasah memaham i dan mengasah keterampilan dalam mengelola siklus penganggaran melalui penyiapan anggaran, penata-usahaan, perpajakan, pengeloaan barang milik sekolah/madrasah, pelaporan keuangan yang baik, serta pengkomunikasiannya kepada stakeholder terkait. Bagian ini terdiri dari tujuh bab. Bab I memberikan pengantar tentang siklus man ajemen keuangan sekolah/madrasah serta prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Bab II m emberikan gambaran umum penatausahaan keuangan sekolah/madrasah, khususnya dalam penerimaa n dan pengeluaran serta pelaporannya. Bab III menguraikan berbagai jenis pajak yang be rkaitan dengan pengelolaan keuangan dan transaksi di tingkat sekolah/madrasah. Bab IV memperken alkan masalah pembukuan sekolah/madrasah termasuk jenis buku dan transaksi, format buk u serta alurnya. Bab V berisi ketentuan pencatatatan barang milik sekolah/madrasah. Bab VI mendalami pelaporan keuangan sekolah/madrasah. Bab VII membahas berbagai hal yang berkaita n dengan masalah audit, pengendalian dan pengawasan keuangan di tingkat sekolah/madrasah. Dengan memahami manajemen keuangan diharapkan pihak sekolah/madrasah dapat mener apkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dengan tidak mengabaikan prinsip ekonomis , efisiensi dan efektivitas dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan dasar. Bagian ini sangat penting dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan keuangan sek olah/ madrasah termasuk kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah, bendahara sekolah/ma drasah, guru, pengawas, dan komite sekolah/madrasah. Untuk mempelajari lebih jauh materi yang dijelaskan dalam buku ini disediakan fi le dalam

bentuk CD yang berisikan seluruh materi pelatihan, referensi terkait terutama Un dang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan seluruh bahan yang disampaikan dala m pelatihan. Dalam CD juga terdapat materi tambahan, antara lain Pendidikan Karakter Bangsa, Program Penanggulangan Bencana, Kepekaan terhadap Isu Gender, dan Pencegahan HIV/AIDS. Penyusunan buku ini didukung oleh Australian Agency for International Developmen t (AusAID), Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia (World Bank) dan Decentralized Basic Ed ucation (DBE-I) Project - USAID.

iii

Daftar Singkatan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APK Angka Partisipasi Kasar ATK Alat Tulis Kantor BAN-S/M Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah BMS Barang Milik Sekolah BOS Bantuan Operasional Sekolah BOSDA Bantuan Operasional Sekolah Daerah BOSP Biaya Operasional Satuan Pendidikan BSNP Badan Standar Nasional Pendidikan CTL Contextual Teaching and Learning DAK Dana Alokasi Khusus DAU Dana Alokasi Umum DBR Daftar Barang Ruang EDK Evaluasi Diri Kabupaten/Kota EDS/M Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah EQAS External Quality Assurance System ICT Information and Communication Technology IMB Izin Mendirikan Bangunan IPA Ilmu Pengetahuan Alam IPTEK Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IQAS Internal Quality Assurance System Juknis Petunjuk Teknis Kemenag Kementerian Agama Kemendiknas Kementerian Pendidikan Nasional KIB Kartu Inventaris Barang KIR Kartu Inventaris Ruang KIR Karya Ilmiah Remaja KKG Kelompok Kerja Guru

KS Kepala Sekolah KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan MA Madrasah Aliyah MBS Manajemen Berbasis Sekolah MI Madrasah Ibtidaiah Monev Monitoring dan Evaluasi MSPD Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah PAKEM Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan PAS Pendapatan Asli Sekolah PDCA Plan Do Check Action Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendiknas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional PMK Peraturan Menteri Keuangan PNS Pegawai Negeri Sipil PPh Pajak Penghasilan iv

PPN Pajak Pertambahan Nilai PTKP Pendapatan Tidak Kena Pajak RAPBS Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Renstra Rencana Strategis RKAS Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah RKJM Rencana Kerja Jangka Menengah RKS Rencana Kerja Sekolah RKS/M Rencana Kerja Sekolah/Madrasah RKT Rencana Kerja Tahunan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPPK Rencana Pengembangan Pendidikan Kota/Kabupaten RPS Rencana Pengembangan Sekolah RSBI Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SBI Sekolah Bertaraf Internasional SD Sekolah Dasar SDM Sumber Daya Manusia SIM Sistem Informasi Manajemen SKM Sekolah Kategori Mandiri SKPD Satuan Kerja Pemerintah Daerah SKS Satuan Kredit Semester SNP Standar Nasional Pendidikan SPJ Surat Pertanggungjawaban SPM Standar Pelayanan Minimal SPMP Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan TU Tata Usaha Tupoksi Tugas Pokok dan Fungsi UAN Ujian Akhir Nasional UAS Ujian Akhir Sekolah UASBN Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional

UKK Ujian Kompetensi Kejuruan UN Ujian Nasional v

Daftar Istilah BOS program pemerintah yang bertujuan menyediakan pendanaan biaya operasi nonper sonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai bagian dari pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) subsistem dari sistem pendidikan nasional (SNP) dengan fungsi utama peningkatan mutu pendidikan. SNP kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara K esatuan Republik Indonesia. SPM jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh sa tuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerinta h provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerin-tahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Standar kompetensi lulusan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampila n. Standar isi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kr iteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jen is pendidikan tertentu. Standar proses standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pem belajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidi kan dalam jabatan. Standar sarana dan prasarana standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruan g belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengk el kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lai n, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar pengelolaan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelengg araan pendidikan. Standar pembiayaan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yan g berlaku selama satu tahun. vi

Standar penilaian pendidikan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Program instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanak an oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (UU Nomor 25 Tahun 2004). Perencanaan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalu i urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU Nomor 25 Tahun 2004). Visi rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaa n (UU Nomor 25 Tahun 2004). Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (UU Nomor 25 Tahun 2004). RKT dokumen tentang gambaran program dan kegiatan tahunan sekolah untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan sekolah yang telah ditetapkan. RKS/M dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan untuk mencapai tuj uan dan sasaran sekolah yang telah ditetapkan. RAPBS/M rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Value for Money istilah yang digunakan untuk menilai apakah sebuah organisasi te lah memperoleh manfaat yang maksimum dari barang dan jasa yang diperoleh atau disediakan dengan sumber daya yang ada. Transparan memiliki sifat bahwa sebuah teori atau praktek terbuka kepada publik, karenanya mengurangi peluang untuk korupsi. Akuntabel bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebi jakan yang dipercayakan kepada orang/ organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Buku Kas Umum buku utama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang memp engaruhi saldo kas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Buku Pembantu Kas buku yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang

dilaksanakan secara tunai. Buku Pembantu Bank buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui bank dengan cara antara lain penerbitan cek, penarikan ce k, penerimaan pembayaran dengan cek, dan lain-lain. vii

Buku Pembantu Pajak buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak se rta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Efisien pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, atau input minimu m untuk output tertentu. Efektif perbandingan outcome dengan output, atau tingkat pencapaian hasil progra m dengan target yang ditetapkan. Ekonomis pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Partisipasi Masyarakat keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan atau organisasi sosial baik secara moril (fisik) maupun spiritual (nonfisik) untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan bersama. viii

Pengenalan Terhadap Evaluasi Diri Sekolah/ Madrasah (EDS/M) Dan Instrumen EDS/M Bagian 1 Bagian ini mencakup empat bab. Bab pertama memperkenalkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) serta penerapan SPMP, SNP, dan SM dalam proses perencanaan sekolah/madrasah. Bab kedua menggambarkan secara umum konsep EDS/M, memperkenalkan instrumen dan cara melaksanakan EDS/M. Bab ketiga memaparkan teknik mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan rekomendasi pemenuhan SPM. Bab ke empat memperkenalkan TRIMS atau Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah (APMIS), menjelaskan manfaat keluaran TRIMS bagi sekolah/madrasah, dan memaparkan langkah-langkah aplikasi TRIMS.

Bagian 1 2

Bagian 1 Bagian 1 Bab I Pengenalan SNP, SPM, dan SPMP Dalam Rangka Perencanaan Sekolah/ Madrasah A. PENGANTAR Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidi kan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM ) yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional ta hun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan seca ra berkelanjutan oleh semua pihak. Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemer intah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasi onal pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan , pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangk a 3

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi ketentuan tentang delapa n standar yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu tertentu. Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam, da n sebagian besar kualitasnya masih berada di bawah SNP, maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pela yanan Minimal (SPM) yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh se tiap satuan pendidikan. Apabila SPM Pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat (mutu) layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya mencapai tingkat an yang ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu, SPM Pendidikan dapat diartikan sebagai st rategi untuk mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan SNP. Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) didefinisikan sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerinta h daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk melaksanakan upaya peningkatkan m utu pendidikan secara berkesinambungan. Penjaminan mutu pendidikan dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan berusaha memenuhi SPM dan SNP, dan apa bila SNP telah tercapai maka satuan pendidikan tersebut akan terus meningkatkan mutu untuk melampaui atau berada di atas SNP. Standar mutu pendidikan di atas SNP dapat ber upa, antara lain, (a) Standar mutu yang berbasis keunggulan lokal, dan (b) Standar mu tu yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu. Untuk dapat mencapai acuan mutu pendidikan tersebut di atas, setiap satuan pendi dikan perlu menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah (RKS/M) yang memuat upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. RKS/M disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder termasuk kepala sekolah/ madrasah, guru, komite sekolah/madrasah, dan orang tua siswa. RKS/M akan menjadi acuan untuk melaksanakan perbaikan dalam proses pembelajaran, manajemen sekolah/madras ah, sarana-prasarana dan aspek sekolah yang penting lainnya. B. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidi kan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Nomor 17 UU 2

0/2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 3 PP. 19/2005 tentang SNP). Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksana an, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermu tu (Pasal 3 PP. 19/2005 tentang SNP). Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam ra ngka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 4 PP. 19/2005 tentang SNP). Standar Nasional Pendidikan merupakan penjabaran dari UU Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sisdiknas, yang dituangkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan meliputi: (1) standar kompetensi lulusan; (2) standa r isi; (3) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (4) standar proses; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pembiayaan; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar peni laian pendidikan. 4

Berikut ini adalah penjelasan umum tentang masing-masing standar sesuai Peratura n Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan mata pelajaran. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, d an keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletak kan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan unt uk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, perlu dirumuskan kompetensi d asar untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, yang kemudian dituangk an dalam materi pokok kegiatan pembelajaran serta indikator pencapaian. 2. Standar Isi Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingka t kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidi kan dasar dan menengah terdiri atas: a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kelompok mata pelajaran estetika; e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. Beban belajar untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebu tuhan dan ciri khas masing-masing.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah / karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan d an 5

kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembela jaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidika n minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang b erlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Tenaga kependidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangny a terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. Tenaga kependidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, ten aga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan se kolah/ madrasah. Selain memiliki kompetensi sebagai guru, seorang kepala sekolah/madrasah juga ha rus memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosia l. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru ditetapkan melalui Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Sedangkan standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan ditetapkan dengan Permendiknas berikut. a. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. b. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah. c. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah. d. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah. 4. Standar Proses Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksan aan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulus an. Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan melalui

Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, in spiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, se rta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai d engan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, setiap satuan pendidikan perlu melakukan empat hal, yakni perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan pr oses pembelajaran. a. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 6

b. Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik set iap pendidik. c. Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. d. Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. 5. Standar Sarana dan Prasarana Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beriba dah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sa rana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA ditetapkan melalui Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai , serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang terat ur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kel as, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan , ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, inst alasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi , dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang terat ur dan berkelanjutan. 6. Standar Pembiayaan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya oper asi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidika n adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan oper asi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidik an dapat berlangsung secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya per sonal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana

, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendi dikan mencakup gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melek at pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendid ikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasaran a, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK , SDLB, SMPLB, dan SMALB ditetapkan melalui Permendiknas nomor 69 tahun 2009. 7

7. Standar Pengelolaan Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidika n dasar dan menengah ditetapkan melalui Permendiknas nomor 19 tahun 2007. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerap kan manajemen berbasis sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan satuan pendi dikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupaka n penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang melin gkupi masa 4 (empat) tahun. 8. Standar Penilaian Pendidikan Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan d engan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standa r penilaian pendidikan ditetapkan melalui Permendiknas nomor 20 tahun 2007. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: pe nilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian yang dimaksud digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik; sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan untu k memperbaiki proses pembelajaran. b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian s tandar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar untuk sem ua mata pelajaran merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didi k dari satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Pusat bertujuan untuk mengukur pencap

aian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. C. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 1. SNP dan SPM Untuk dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan diperlukan sumber daya yang besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk pemenuhan standar sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, proses, pembiayaan, dan keperluan penting lainnya. 8

Sebagian sekolah/madrasah belum mampu memenuhi SNP. Hal ini tercermin pada rendanya jumlah SD yang telah terakreditasi (yakni, baru mencapai 65,4 %) dan ju mlah ini diperkirakan akan naik mencapai 70,0 % pada akhir tahun ini. Sementara SMP y ang telah terakreditasi kini baru mencapai 61,0 % dan diperkirakan akan meningkat me njadi 66,6 % pada akhir tahun nanti. Mengingat pemenuhan standar nasional pendidikan masih dirasakan sulit bagi banya k sekolah/madrasah, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan standar lainnya. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, d an pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/ kota. SPM mengatur jenis dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. SPM juga merupakan pelaksanaan disentralisasi penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan dasar. SPM difokuskan pada upaya untuk memastikan bahwa setiap sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik. SPM Pendidikan Dasar mengatur mengenai: a. Apa yang harus tersedia di sekolah/madrasah seperti guru, kepala sekolah/madr asah, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, media, buku, dan sebagainya. b. Apa yang harus terjadi di sekolah/madrasah, misalnya guru harus menyiapkan RP P, kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi akademik, pemenuhan jam belajar, dan sebagainya. 2. Indikator Pemenuhan SPM Dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, terdapat 13 indikator pemenuhan SPM yang merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah, dan 14 indikator pemenuhan SPM yang merupakan tanggung jawab kabupaten/kota. Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh Sekolah/ Madrasah terdiri dari yang dipaparkan berikut. 1) Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS

dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik; 2) Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; 3) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari mode l kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan opti k, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; 9

4) Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan set iap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; 5) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; 6) Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I II : 18 jam per minggu;

b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu; 7) Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesua i ketentuan yang berlaku; 8) Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya; 9) Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik; 10) Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester; 11) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil p enilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah/madrasah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik; 12) Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (U AS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua pese rta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan 13) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekol ah/ madrasah (MBS/M). Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kemenag Kabupaten/Kota dapat mengambil bentuk sebagai berikut . 1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki y aitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebih i 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup u ntuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; 3) Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik I PA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; 4) Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan m eja 10

dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang guru. 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik da n 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan; 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, d an untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademi k S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV seb anyak 70% dan separuh di antaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifik at pendidik; untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%; 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris; 10) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 11) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 at au D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 12) Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikas i akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 13) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. 3. Tanggung Jawab Pendanaan SPM Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama sekaitan dengan pendanaan SPM mencakup yang berikut. a. Investasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana; b. Investasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia;

c. Operasional personil: gaji dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan; d. Operasional non-personel. e. Sumber dana: DAU, DAK, hibah, APBN (untuk madrasah). Tanggung jawab Sekolah/Madrasah: a. Investasi dan pemeliharaan (minor) prasarana dan peralatan sekolah/madrasah, pengadaan buku, dan pelatihan guru; b. Operasional: biaya untuk bahan habis lab, bahan dan media pembelajaran, dan sebagainya. c. Sumber dana: BOS. 11

4. Implementasi SPM Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya memenuhi SPM. a. Kumpulkan data dan lakukan analisis apakah di setiap sekolah/madrasah tersedi a hal-hal berikut sesuai SPM: Sarana dan prasana: ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, laboratorium IPA (untuk SMP/MTs); Sumber daya manusia (guru, tenaga kependidikan). Lihat sumberdaya ini dari segi jumlah, kualifikasi, dan kompetensi (sertifikat pendidik) Kunjungan pengawas sekali dalam sebulan sesuai ketentuan; dan cek juga ketentuan-ketentuan lainnya. b. Tindakan untuk memenuhi kekurangan menjadi tanggung jawab pemerintah/ Kemenag kabupaten/kota Pendataan dilakukan di setiap sekolah/madrasah guna memperoleh informasi mengena i pencapaian indikator-indikator SPM. Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota melaku kan agregasi dan analisis data dari semua sekolah/madrasah, menghitung gap dan mengh itung kebutuhan biaya investasi dan operasional untuk pemenuhan SPM. c. Kumpulkan data dan lakukan analisis apakah hal-hal berikut tersedia/terlaksan a sesuai SPM: Sekolah/madrasah menyusun dan menerapkan KTSP; Guru membuat RPP berdasarkan silabus mata pelajaran yang disusun oleh sekolah/ madrasah; Siswa menempuh pembelajaran dengan jam tatap muka yang memadai; Tersedia buku pegangan dan buku pengayaan dalam jumlah yang memadai; Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi akademik, dan sebagainya. d. Tindakan untuk memenuhi kekurangan tersebut merupakan tanggung jawab sekolah/ madrasah. Untuk menerapkan SPM di tingkat sekolah/madrasah maka kepala sekolah/madrasah harus melakukan pengumpulan data dan menganalisisnya apakah indikator-indikator SPM telah terpenuhi; misalnya terkait dengan penerapan KTSP, pemenuhan RPP, pengukuran jam tatap muka, dan sebagainya. Setelah ditemukan adanya gap (kesenjangannya) maka sekolah/madrasah harus memprogramkan langkah perbaikan untuk memenuhi indikator tersebut. Agar dapat melaksanakan pemenuhan SMP, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota harus memiliki kapasitas sebagai berikut. a. Kemampuan mengumpulkan data dan informasi terkait pemenuhan indikator SPM (14 indikator), utamanya terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, dan

peralatan; b. Keterampilan melakukan analisis dan agregasi data dari seluruh sekolah/madras ah; c. Kemampuan menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan bukti kebutuhan investasi; d. Kemampuan untuk menuangkan rencana dan kebutuhan anggaran dalam dokumen 12

perencanaan daerah. Pemerintah kabupaten/kota perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam implementa si SPM, terutama terkait dengan kemampuan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun penganggaran dan memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan daerah termasuk Renstra, Renja SKPD, RPJMD, dan sebagainya. Demikian juga untuk mampu melaksanakan pemenuhan SMP, pihak sekolah/madrasah harus memiliki kapasitas sebagai berikut. a. Keterampilan mengumpulkan data dan informasi terkait seluruh (27) indikator S PM; b. Kemampuan melakukan evaluasi diri dalam hubungannya dengan semua ketentuan SPM di sekolah/madrasah; c. Keterampilan menyusun rencana dan anggaran investasi dan operasional sekolah/ madrasah untuk memenuhi 13 indikator SPM; d. Kemampuan menyampaikan data dan informasi tentang tingkat pemenuhan 14 indikator SPM di sekolah/madrasah kepada pemerintah kabupaten/kota dan Kemenag kabupaten/kota. Untuk dapat mengimplementasikan SPM, sekolah/madrasah perlu memiliki keterampila n dalam mengumpulkan data, melakukan analisis kesenjangan, menghitung kebutuhan biaya, dan menuangkannya ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah/madrasah. D. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP) 1. Pengertian dan Tujuan SPMP Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional dengan fungsi utama meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Yang dimaksud dengan kegiatan sistemik dan terpadu adalah terdapatnya mekanisme yang jelas dalam memperbaiki mutu pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Tujuan-antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP termasuk: a. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; b. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjamin an mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan,

penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah; c. ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal; d. terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirin ci 13

menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan; e. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Pusat. 2. Pentingnya SPMP Setidaknya terdapat empat alasan mengapa SPMP penting untuk dilaksanakan. Mutu pendidikan bervariasi antar-sekolah/madrasah dan antar-daerah; Setiap siswa berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu; Perbaikan mutu sekolah/madrasah berkelanjutan sebagai kebutuhan; dan Mutu pendidikan yang rendah menyebabkan daya saing SDM rendah. Komponen utama SPMP antara lain mencakup penggunaan standar sebagai acuan mutu, pelaksanaan pemetaan mutu, analisis data mutu, dan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Hubungan keempat komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. pemetaan mutu standar pendidikan analisis data perbaikan mutu 3. Acuan Penjaminan Mutu Pendidikan Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: a. SPM; b. SNP; dan c. Standar mutu pendidikan di atas SNP. 14

Standar mutu pendidikan di atas SNP dapat berupa: a. Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal. b. Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu. 4. Tanggung Jawab dalam SPMP Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak: a. satuan atau program pendidikan formal atau nonformal; b. penyelenggara satuan atau program pendidikan formal atau nonformal; c. pemerintah kabupaten/kota; dan d. pemerintah provinsi. Pemenuhan Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendi dik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Stan dar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan-- masing-masing dalam SNP dan stand ar mutu di atas SNP-- menjadi tanggung jawab satuan pendidikan formal. Penyediaan sumber daya untuk pemenuhan standar menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan atau program pendidikan. Program penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan dituangka n dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan yang menetapkan target-ta rget terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strate gis Pendidikan Penyelenggara satuan atau program pendidikan yang bersangkutan, Renca na Strategis Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Rencana Strategis Pendidi kan Provinsi yang bersangkutan, dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional. Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan SPMP adalah sebagai berikut. a. Menteri: menetapkan SPM dan SNP menyelenggarakan UN dan akreditasi b. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota: melakukan supervisi, pengawasan, evaluasi, bantuan, bimbingan membantu UN, dan akreditasi

c. Satuan Pendidikan: pemenuhan standar mutu acuan penyusunan Kurikulum sesuai acuan mutu menetapkan prosedur operasional standar (POS) didukung pemangku kepentingan komite sekolah/madrasah memberi bantuan melayani audit penjaminan mutu 15

mengikuti akreditasi mengikuti sertifikasi mutu terhadap lembaga, pendidik, dan siswa mengembangkan sistem informasi mutu melalui TIK, dan mendukung pemetaan mutu Satuan pendidikan adalah pelaku utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidik an karena sekolah/madrasah berada di garis terdepan dalam pelayanan pendidikan kepa da masyarakat. 5. Langkah Penjaminan Mutu Pendidikan Sedikitnya terdapat 12 langkah penjaminan mutu pendidikan yang perlu dilakukan, antara lain seperti yang dirinci berikut. 1) menyusun program penjaminan mutu 2) memilih instrumen (EDS) pengumpulan data 3) mengumpulan/verifikasi data (internal/eksternal) 4) mengolah dan analisis data 5) melaporkan temuan berbasis data 6) menggunakan temuan untuk verifikasi pencapaian standar 7) memilih prioritas kebutuhan untuk perbaikan mutu 8) menyusun program dan anggaran perbaikan mutu 9) melaksanakan program perbaikan mutu 10) memonitor kegiatan perbaikan mutu 11) melaporkan hasil perbaikan mutu 12) menggunakan saran untuk perbaikan tahap berikutnya Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan ditujukan untuk (1) memenuhi SPM, (2) secara bertahap memenuhi SNP, dan (3) secara bertahap memenuhi standar mutu di atas SNP. SPM, SNP, dan standar di atas SNP merupakan acuan mutu bagi satuan pendidikan. Jika mutu sekolah/madrasah dipetakan melalui akreditasi, akan didapatkan peringk at akreditasi berupa A, B, C, atau TT (tidak terakreditasi). SPM lebih difokuskan p ada sekolah/ madrasah yang belum terakreditasi, agar mereka setidaknya bisa mencapai peringka t akreditasi C. SPMP dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah/ madrasah secara berkesinambungan sehingga dapat mencapai mutu yang lebih tinggi, misalnya dari TT ke C, dari C ke B, dan dari B ke A.

16

AKREDITASI Standar di Atas SNP A Standar Pendidikan Nasional B Peningkatan Mutu Berkelanjutan C Standar Pelayanan Minimal Tidak Terakreditasi E. PENERAPAN SNP, SPM, DAN SPMP DALAM PERENCANAAN SEKOLAH/ MADRASAH Siklus manajemen sekolah/madrasah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan, serta pelaporan. Kepemimpinan sekolah/madrasah menjadi k unci utama dalam pengelolaan sekolah/madrasah. Adanya sistem informasi sekolah/madras ah (misalnya TRIMS) akan sangat membantu sekolah/madrasah dalam melakukan perencana an yang berbasis data. Setiap sekolah/madrasah harus terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan. Sekolah/madrasah harus berupaya memenuhi SPM, kemudian secara bertahap mengarah kepada SNP bahkan kalau bisa menuju standar di atas SNP. Untuk itu perlu dibangu n budaya mutu yaitu adanya kesadaran dan komitmen bersama dari stakeholder sekolah/madrasa h untuk senantiasa berusaha meningkatkan mutu. Upaya tersebut perlu dirumuskan dan dituangkan dalam RKS/M, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan An ggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M). Program peningkatan mutu secara berkelanjutan harus dimulai dengan evaluasi diri sekolah/ madrasah, kemudian menganalisis kesenjangan, menyusun program dan kegiatan serta menuangkannya ke dalam RKS/M, RKT, dan RKAS/M. 17

Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah Analisis Kesenjangan SNP - SPM RKS/M, RKT, dan RKAS/M Penyusunan Program dan Kegiatan F. LATIHAN Berikut disajikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan topik yang dibahas dal am Bab ini. Jawablah setiap pertanyaan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman Saudara . No. Topik/Bahasan Daftar Pertanyaan 1 Standar Nasional Pendidikan (SNP) a. Apa yang Anda ketahui tentang SNP? A. Untuk apa SNP dibuat? B. Apa masalah dan hambatan dalam penerapan SNP? C. Apa yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk mengatasi hambatan penerapan SNP? 2 Standar

Pelayanan Minimal (SPM) 1) Apa yang Anda ketahui tentang standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan? 2) Mengapa perlu dibuat SPM? 3) Apa yang perlu dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan? 3 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 1. Apa yang Anda ketahui tentang penjaminan mutu pendidikan (quality assurance)? 2. Apa perbedaan antara penjaminan mutu (quality assurance) dan pengendalian mutu (quality control)? 3. Untuk apa SPMP

dibuat? 4 Perencanaan Sekolah/ Madrasah a. Apakah yang Anda ketahui tentang perencanaan sekolah/ madrasah? b. Apakah Anda memahami dasar hukum perencanaan sekolah/ madrasah? c. Mengapa perencanaan sekolah/madrasah dianggap penting? d. Sebutkan tantangan dalam proses penyusunan perencanaan sekolah/madrasah? No. Topik/Bahasan Daftar Pertanyaan 1 Standar Nasional Pendidikan (SNP) a. Apa yang Anda ketahui tentang SNP? A. Untuk apa SNP dibuat? B. Apa masalah dan hambatan dalam penerapan SNP? C. Apa

yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk mengatasi hambatan penerapan SNP? 2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1) Apa yang Anda ketahui tentang standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan? 2) Mengapa perlu dibuat SPM? 3) Apa yang perlu dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan? 3 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 1. Apa yang Anda ketahui tentang penjaminan mutu pendidikan (quality assurance)? 2. Apa perbedaan antara penjaminan

mutu (quality assurance) dan pengendalian mutu (quality control)? 3. Untuk apa SPMP dibuat? 4 Perencanaan Sekolah/ Madrasah a. Apakah yang Anda ketahui tentang perencanaan sekolah/ madrasah? b. Apakah Anda memahami dasar hukum perencanaan sekolah/ madrasah? c. Mengapa perencanaan sekolah/madrasah dianggap penting? d. Sebutkan tantangan dalam proses penyusunan perencanaan sekolah/madrasah? 18

meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan? 3 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 1. Apa yang Anda ketahui tentang penjaminan mutu pendidikan (quality assurance)? 2. Apa perbedaan antara penjaminan mutu (quality assurance) dan pengendalian mutu (quality control)? 3. Untuk apa SPMP dibuat? 4 Perencanaan Sekolah/ Madrasah a. Apakah yang Anda ketahui tentang perencanaan sekolah/ madrasah? b. Apakah Anda memahami dasar hukum perencanaan sekolah/ madrasah? c. Mengapa perencanaan

sekolah/madrasah dianggap penting? d. Sebutkan tantangan dalam proses penyusunan perencanaan sekolah/madrasah? No. Topik/Bahasan Daftar Pertanyaan 1 Standar Nasional Pendidikan (SNP) a. Apa yang Anda ketahui tentang SNP? A. Untuk apa SNP dibuat? B. Apa masalah dan hambatan dalam penerapan SNP? C. Apa yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk mengatasi hambatan penerapan SNP? 2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1) Apa yang Anda ketahui tentang standar pelayanan minimal (SPM)

pendidikan? 2) Mengapa perlu dibuat SPM? 3) Apa yang perlu dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan? 3 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 1. Apa yang Anda ketahui tentang penjaminan mutu pendidikan (quality assurance)? 2. Apa perbedaan antara penjaminan mutu (quality assurance) dan pengendalian mutu (quality control)? 3. Untuk apa SPMP dibuat? 4 Perencanaan Sekolah/ Madrasah a. Apakah yang Anda ketahui tentang perencanaan sekolah/

madrasah? b. Apakah Anda memahami dasar hukum perencanaan sekolah/ madrasah? c. Mengapa perencanaan sekolah/madrasah dianggap penting? d. Sebutkan tantangan dalam proses penyusunan perencanaan sekolah/madrasah? 19

20

Bagian 1 Bab II Pengenalan Terhadap Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) dan Instrumen EDS/M A. LATAR BELAKANG Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melal ui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Peraturan Men teri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu seb agai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satu an/ program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikka n tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pada tataran operasional, penjaminan mutu dilakukan melalui serangkaian proses d an sistem yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengen ai kinerja dan mutu dari tenaga kependidikan, program dan lembaga. Proses penjamina n mutu 21

mengidentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas untuk perbaikan, menyedi akan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan dikaji berdasarkan Stan dar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sekolah/madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kem ajuan peningkatan mutu sekolah/madrasah secara komprehensif yang berbasis Standar Pela yanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah /Madrasah (EDS/M). EDS/M sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggar aan Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penj aminan Mutu Pendidikan. 6. Peraturan lain yang relevan dengan implementasi standar nasional pendidikan. C. TUJUAN Tujuan utama Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) adalah: 1. Sekolah/madrasah menilai kinerjanya berdasarkan SPM dan SNP. 2. Sekolah/madrasah mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian SPM dan SNP sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan yang bermuara pada peningkatan mut u peserta didik. 3. Sekolah/madrasah dapat menyusun Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M) atau Rencana Kegiatan Sekolah/Madrasah (RKS/M) sesuai kebutuhan nyata menuju ketercapaian implementasi SPM dan SNP. D. MANFAAT EDS/M diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi sekolah/madrasah sendir i dan bagi pemerintahan Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan mengelola pendidik an.

Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan EDS/M. 1. Bagi sekolah/madrasah a. Sekolah/madrasah dapat menemukan kelebihan dan kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan ke depan. b. Sekolah/madrasah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai basis bagi 22

pengembangan dan peningkatan di masa mendatang. c. Sekolah/madrasah dapat mengidentifikasi peluang yang tersedia untuk meningkat kan mutu pendidikan, mengkaji apakah inisiatif peningkatan tersebut berjalan dengan baik dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya. d. Sekolah/madrasah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan (stakeholders) demi meningkatkan akuntabilitas sekolah/madrasah. 2. Bagi tingkatan lain dalam sistem (Pemerintah Pusat, Pemerintahan Kabupaten/Ko ta dan Provinsi) a. Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. b. Mengidentifikasi bidang prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasara na pendidikan. c. Mengidentifikasi jenis dukungan yang dibutuhkan oleh sekolah/madrasah. d. Mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan lainnya. e. Mengidentifikasi keberhasilan sekolah/madrasah berdasarkan berbagai indikator pencapaian sesuai dengan SPM dan SNP. E. KONSEP DASAR EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M) Evaluasi diri sekolah/madrasah atau EDS/M adalah proses evaluasi diri sekolah/ma drasah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melihat kinerja sekolah/madrasah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai d asar penyusunan RKS/M dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingk at kabupaten/kota. Proses EDS/M merupakan siklus yang dimulai dengan pembentukan Tim Pengembang Sekolah/Madrasah (TPS/M), pelatihan penggunaan instrumen, pelaksanaan EDS/M di sekolah/madrasah dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan RPS/M atau RKS /M dan RAPBS/RKAS/M. Sekolah/madrasah melakukan proses EDS/M satu kali setiap tahun . EDS/M dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah/Madrasah (TPS/M) yang terdiri ata s: kepala sekolah/madrasah, wakil unsur guru, wakil komite sekolah/madrasah, wakil orang tua siswa, dan pengawas. TPS/M mengumpulkan bukti dan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerj a sekolah/madrasah berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dalam instrumen .

Dengan menggunakan Instrumen EDS/M, sekolah/madrasah dapat mengukur dampak kinerjanya terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Sekolah/madrasah ju ga dapat memeriksa hasil dan tindak lanjutnya terhadap perbaikan layanan pembelajaran yan g diberikan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kegiatan ini meli batkan semua pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah untuk memperoleh info rmasi dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan sekolah/madrasah. Khusus untuk pengawas, keterlibatannya dalam TPS/M berfungsi sebagai fasilitator atau pembimbing bagi sekolah/madrasah dalam melakukan EDS/M, terutama untuk memastika n bahwa proses EDS/M dilakukan secara benar dan bukti-bukti fisik sekolah/madrasah tersedia. 23

EDS/M bukanlah proses yang birokratis atau mekanistis, melainkan suatu proses di namis yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam sekolah/madrasah . EDS/M perlu dikaitkan dengan proses perencanaan sekolah/madrasah dan dipandang sebagai bagian yang penting dalam kinerja siklus pengembangan sekolah/madrasah. Sebagai kerangka kerja untuk perubahan dan perbaikan, proses ini secara mendasar menjawa b 3 (tiga) pertanyaan kunci di bawah ini: 1. Seberapa baikkah kinerja sekolah/madrasah kita? Hal ini terkait dengan posisi pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator SPM dan SNP. 2. Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja sekolah/madrasah? Hal ini terkait den gan bukti apa yang dimiliki sekolah/madrasah untuk menunjukkan pencapaiannya. 3. Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja? Dalam hal ini sekolah/madrasah mel aporkan dan menindaklanjuti apa yang telah ditemukan melalui dua pertanyaan sebelumnya. Sekolah/madrasah menjawab ketiga masalah ini setiap tahunnya dengan menggunakan seperangkat indikator kinerja untuk melakukan pengkajian yang obyektif terhadap kinerja mereka berdasarkan SPM dan SNP, dan mengumpulkan bukti mengenai kinerja peningka tan mutu pendidikan yang dilakukan. Informasi tambahan seperti tingkat ketercapaian kinerja sekolah/madrasah dalam m emenuhi kebutuhan semua peserta didiknya dan kapasitas sekolah/madrasah untuk perbaikan serta dukungan yang dibutuhkan juga dimasukkan di sini. Data dapat juga dikaitkan deng an kebutuhan lokal dan informasi khusus terkait dengan kondisi sekolah/madrasah. In formasi kuantitatif seperti tingkat penerimaan siswa baru, hasil ujian, tingkat pengulan gan dan lain-lain, beserta informasi kualitatif seperti pendapat dan penilaian profesion al dari para pemangku kepentingan di sekolah/madrasah dikumpulkan guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Semua informasi ini kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan suatu rencana pengembangan sekolah/madrasah yang terpadu. Informasi hasil EDS/M dan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah ditindaklanjuti Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kemenag sebagai informasi kinerja se kolah/ madrasah terkait pencapaian SPM dan SNP dan sebagai dasar penyusunan perencanaan peningkatan mutu pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, bahkan pad a tingkat nasional. F. KETERKAITAN EDS/M DENGAN PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU EDS/M dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, khususnya y

ang terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah/madrasah dan manajemen berbasis sekolah/ madrasah. Pelaksanaan EDS/M terkait dengan praktik dan peran kelembagaan yang me mang sudah berjalan, seperti manajemen berbasis sekolah/madrasah, perencanaan pengembangan sekolah/ madrasah, akreditasi sekolah/madrasah, implementasi SPM dan SNP, peran LPMP/BDK, peran pengawas, serta manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi d an kabupaten/ kota, dan Rencana Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan, Renstra Kemendiknas, d an Renstra Kemenag. Diagram berikut menggambarkan EDS/M sebagai salah satu komponen sumber data dala m sistem penjaminan mutu pendidikan yang mengacu pada Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 te ntang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 24

MONITORING SEKOLAH/ MADRASAH OLEH PEMERINTAH DAERAH (MSPD) (sesuai kebutuhan) EVALUASI DIRI SEKOLAH/ MADRASAH (EDS/M) (tahunan) SERTIFIKASI GURU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL (tahunan/berjalan) EVALUASI DIRI KAB/ KOTA (EDK) (tahunan) SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP) MEMENUHI SPM DAN SNP PENGUMPULAN DATA PADATI (tahunan) AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH (lima tahun) UJIAN NASIONAL (tahunan) EDS/M sebagai komponen penting dalam SPMP, merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M). EDS/M juga menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan kabupaten/kota. Karena itulah EDS/M menjadi bagian yang integral dalam penjamina n dan peningkatan mutu pendidikan. EDS/M adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah/madrasah untuk mengevaluasi kemajuannya sendiri dan mendoro ng sekolah/madrasah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah/madrasah. Kegiatan EDS/M berbasis sekolah/madrasah, tetapi proses ini juga mempersyaratkan adanya keterlibatan dan dukungan dari orang-orang yang bekerja dalam berbagai tingkatan yang

berbeda dalam sistem ini, dan hal ini tentu saja membantu terjaminnya transparan si dan validitas proses. EDS/M merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam membangun sistem informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah/madrasah d alam penerapan SPM dan SNP. Informasi yang terbangun menjadi dasar untuk perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingka t kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Pada diagram EDS/M dalam kaitannya denga n Penjaminan dan Peningkatan Mutu berikut ini, terlihat alur informasi dan urutan kegiatan yang dilakukan. 25

EDS/M dalam Kaitannya dengan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kepala sekolah/madrasah dengan dukungan dari pengawas membentuk Tim Pengembang Sekolah/Madrasah (TPS/M) yang terdiri dari perwakilan: komite sekolah/madrasah, guru, pengawas dan orang tua,. TPS/M mengumpulkan data yang relevan menurut Instrumen EDS/M berdasarkan SPM dan SNP didukung bukti-bukti fisik, menggunakan berbagai metode untuk dapat menyediakan informasi kualitatif dan kuantitatif Sekolah/madrasah memonitor dan mengkaji ulang program Sekolah/madrasah mengimplementasikan program yang didukung pengawas sekolah/madrasah dan berdasarkan masukan dari kab/kota dan pihak lain sesuai kebutuhan TPS/M menyusun deskripsi dan rekomendasi sesuai dengan bukti fisik yang relevan TPS/M (Tim EDS) mengidentifikasi pencapaian, memprioritaskan bidang yang membutuhkan perbaikan, dan merumuskan program untuk pengembangan sekolah/madrasah Validasi internal laporan yang dilaksanakan oleh pengawas dan validasi eksternal oleh koordinator pengawas sekolah/madrasah Kab/Kota memonitor, mengkaji ulang program Kab/Kota mengimplementasikan program Informasi strategis hasil EDS/M ditindaklanjuti oleh Pengawas Informasi dipergunakan untuk mengidentifikasi pencapaian, untuk memprioritaskan bidang perbaikan dan persiapan program peningkatan mutu di kabupaten/kota dan dukungan bagi sekolah/madrasah/madrasah Data terstandar diprogram dan dimasukkan dalam MIS Kemendiknas/Kemenag dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kantor Kemenag memonitor dan mengkaji ulang program Disdik provinsi/Kanwil Kemenag dan Kemendiknas/ Kemenag mengakses informasi Informasi dipergunakan untuk mengidentifikasi

pencapaian, memprioritaskan bidang perbaikan dan memberikan informasi bagi perencanaan penganggaran provinsi dan nasional LPMP/BDK memonitor dan mengkaji ulang proses penjaminan mutu LPMP/BDK mengakses informasi LPMP/BDK menganalisa informasi dan memonitor tingkatkinerja mutu dan memberikan informasi mengenai tingkat kinerja peninhkatan mutu dalam kegiatan belajar dan mengajar 26

G. STRATEGI IMPLEMENTASI Selama berjalannya proses EDS/M, diharapkan dapat dibangun adanya visi yang jela s mengenai apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan terhadap sekolah/mad rasah mereka. Untuk dapat membangun visi bersama mengenai mutu ini yang harus dilakuka n adalah melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses untuk menyepakati nila inilai dan prinsip-prinsip yang akan ditetapkan. Visi bersama ini akan membawa arah pengembangan sekolah/madrasah ke depan dengan lebih jelas. Sekolah/madrasah mengukur dampak dari berbagai kegiatan penting terkait dengan p eserta didik dan kegiatan pembelajaran; setiap tahun sekolah/madrasah juga memeriksa ha sil dan dampak dari kegiatan pembelajaran serta bagaimana sekolah/madrasah dapat memenuh i kebutuhan peserta didik. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah sekolah /madrasah harus mempergunakan evaluasi ini untuk memprioritaskan bidang yang memerlukan peningkatan dan mempersiapkan rencana pengembangan/ peningkatan sekolah/madrasah . Proses ini kemudian menjadi bagian dari siklus pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan. Mengumpulkan informasi berdasarkan SNP, SPM dan kebutuhan setempat Mengidentifikasi pencapaian dan memprioritaskan bidang untuk prioritas peningkatan. Rencanakan program berdasarkan identifikasi Monitor dan mengkaji kemajuan Pengimplementasian program peningkatan Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah/madrasah (kepala sekolah / madrasah, guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah/madrasah, anggota masya rakat, dan pengawas sekolah/madrasah) diharapkan bahwa tujuan dan nilai yang diinginkan dalam proses EDS/M menjadi bagian dari etos kerja sekolah/madrasah. Penting diin gat bahwa informasi yang didapatkan harus dianggap penting dan tidak lagi dianggap s ebagai beban atau hanya sekedar sebagai daftar data yang perlu dikumpulkan karena dimin ta oleh pihak luar. Proses EDS/M harus menjadi bahan refleksi untuk mengubah dan memperb aiki tata kerja, dan proses ini akan dianggap berhasil jika dapat membawa sekolah/mad

rasah pada peningkatan pelayanan pendidikan dan hasilnya bagi para peserta didik. Kemu dian sekolah/madrasah akan menjadi pelaku utama dalam peningkatan mutu dan memberikan penjaminan terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. 27

Tahapan-tahapan berikut adalah upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan EDS/M, yakni: 1. Persiapan Sebelum proses ini dapat dimulai, dibutuhkan pelatihan EDS/M secara berkelanjuta n. Pelatihan ditujukan untuk mempersiapkan sekolah/madrasah melaksanakan evaluasi secara transparan, untuk menjamin validitas dan mempergunakan informasi yang dikumpulkan untuk memberikan masukan terhadap perencanaan pengembangan sekolah/madrasah. Pelatihan ini dilaksanakan dengan mempergunakan sistem berikut ini: a. LPMP/BDK dilatih sebagai pelatih bagi pelatih (Trainers of Trainers/ToT).

b. Kepala Seksi Kurikulum, Koordinator Pengawas, beberapa Pengawas dilatih oleh LPMP/BDK. c. Koordinator Pengawas dan pengawas sekolah/madrasah terpilih melatih Tim TPS/M EDS/ M dalam gugus sekolah/madrasah. 2. Melaksanakan Proses EDS/M Kepala sekolah/madrasah dengan dukungan pengawas sekolah/madrasah melaksanakan EDS/M bersama Tim TPS/M yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah/madras ah, orang tua, pengawas dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan. Tim ini akan mempergunakan instrumen yang disediakan untuk menetapkan profil kinerja sekolah/madrasah berdasarkan indikator pencapaian. Informasi yang didapa tkan kemudian dianalisis dan dipergunakan oleh TPS/M untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang perlu diperbaiki, serta merencanakan program tahunan sekolah / madrasah. Pengawas sekolah/madrasah harus dilibatkan secara penuh untuk mendukun g sekolah/madrasah dalam proses tersebut, serta dalam mengimplementasikan rencana perbaikan yang dikembangkan berdasarkan hasil dari proses ini. Keterlibatan pengawas sekolah/madrasah juga akan mendorong terciptanya transpara nsi dan keabsahan data yang dikumpulkan, serta membantu sekolah/madrasah untuk melangkah maju dalam program perbaikan berkelanjutan. Pengawas sekolah/madrasah dan kepala sekolah/madrasah akan menjadi pemain inti dalam pelibatan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendapatkan gambaran yang realistis mengenai sekolah/madrasah dalam melakukan perbaikan, dan bukan hanya sekedar mengisi data yang menunjukkan pencapaian standar. Instrumen EDS/M didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan dua tujuan untuk menyediakan informasi bagi rencana pengembangan sekolah/madrasah, seiring dengan pemutakhiran sistem manajemen informasi pendidikan nasional. Bidang dan pertanyaan inti yang disedia

kan dalam instrumen tersebut merefleksikan aspek-aspek yang penting bagi perencanaan perbaikan sekolah/madrasah. Karena itulah maka perlu diantisipasi agar sekolah/ madrasah dapat melakukan proses ini dengan benar dan tidak memandangnya sekadar sebagai kegiatan pengisian formulir. Penting untuk ditekankan di sini bahwa seko lah/ madrasah harus mendeskripsikan situasi nyata yang ada di sekolah/madrasah mereka dan kemudian-- saat proses ini diulang-- mereka harus mampu menunjukkan adanya perbaikan seiring dengan perjalanan waktu. 28

H. BENTUK INSTRUMEN EDS/M Instrumen EDS/M dalam Delapan Standar Instrumen EDS/M terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang dijaba rkan ke dalam 26 komponen dan 62 indikator. Setiap standar terdiri atas sejumlah kompone n yang mengacu pada masing-masing standar nasional pendidikan sebagai dasar bagi sekola h/ madrasah dalam memperoleh informasi kinerjanya yang bersifat kualitatif. Komponen yang dievaluasi melalui instrumen EDS/M mencakup hal berikut. 1. Standar Isi a. Kurikulum sudah sesuai dan relevan. b. Sekolah/madrasah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik. 2. Standar Proses a. Silabus sudah sesuai/relevan dengan standar. b. RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. c. Sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat. d. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode yang interaktif, inspirat if, menyenangkan, kreatif, menantang dan memotivasi peserta didik. e. Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. 3. Standar Kompetensi Lulusan a. Peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan. b. Peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat. 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai. b. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai. c. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai. 5. Standar Sarana dan Prasarana a. Sarana sekolah/madrasah sudah memadai. b. Sekolah/madrasah dalam kondisi terpelihara dan baik. 6. Standar Pengelolaan

a. Kinerja pengelolaan sekolah/madrasah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak. b. Rencana kerja sekolah/madrasah mencantumkan tujuan yang jelas untuk program peningkatan dan perbaikan berkelanjutan yang tersosialisasikan dengan baik. 29

c. Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah atau Rencana Kerja Sekolah/Madrasah berdampak terhadap peningkatan hasil belajar. d. Pengumpulan dan penggunaan data dapat dipercaya dan sah. e. Pemberian dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan baik dan konsisten f. Masyarakat berperan serta dalam kehidupan sekolah/madrasah. 7. Standar Pembiayaan a. Sekolah/madrasah merencanakan keuangan sesuai standar. b. Sekolah/madrasah berupaya untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan lainnya. c. Sekolah/madrasah menjamin kesetaraan akses. 8. Standar Penilaian Pendidikan a. Sistem penilaian disusun untuk menilai peserta didik baik dalam bidang akadem ik maupun nonakademik. b. Penilaian berdampak pada proses belajar. c. Orangtua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka. Setiap komponen terdiri dari beberapa indikator yang memberikan gambaran lebih menyeluruh dari komponen yang dimaksudkan. Berikut ini adalah contoh instrumen EDS/M. Instrumen selengkapnya dapat dilihat dalam CD. Contoh Instrumen EDS/M 30

Dalam instrumen EDS/M terdapat empat bagian yang harus diisi atau ditulis, yakni : Bukti Fisik, Ringkasan Deskripsi Indikator Berdasarkan Bukti Fisik, Tahapan Pengembang an, dan Rekomendasi. 1. Bukti Fisik Bukti fisik yang tersedia digunakan sebagai bahan dasar untuk menggambarkan kond isi sekolah/madrasah terkait dengan indikator yang dinilai. Untuk itu perlu dimanfaa tkan berbagai sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai bukti fisik misalnya cata tan kajian, hasil observasi, dan hasil wawancara/konsultasi dengan pemangku kepentin gan (stakeholders) seperti komite sekolah/madrasah, orangtua, guru-guru, siswa, dan unsur lain yang terkait. Informasi kualitatif yang menggambarkan kenyataan dapat berasal dari informasi kuantitatif. Sebagai contoh, Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) tidak sekedar merupakan catatan mengenai bagaimana pengajaran dilaksanakan. Keberadaan dokumen kurikulum bukanlah merupakan satu-satunya bukti bahwa kurikulum telah dilaksanak an. Berbagai jenis bukti fisik dapat digunakan sekolah/madrasah sebagai bukti tahapa n pengembangan tertentu. Selain itu, sekolah/madrasah perlu juga menunjukkan sumbe r bukti fisik lainnya yang sesuai. Informasi yang dikumpulkan berdasarkan bukti fi sik tersebut dipastikan akurasinya melalui proses triangulasi yang dalam hal ini berar ti melihat suatu fenomena (yakni evaluasi mutu) dari berbagai sumber data dan denga n menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Pendapatan dan Penilaian Pemangku Kepentingan Data Kuantitatif dan Kualitatif Evaluasi Mutu Observasi Situasi Aktual Triangulasi bukti ini menjamin bahwa konsistensi akan terus diperiksa ulang dan bahwa indikator-indikator yang ada dipandang dari berbagai sudut untuk memberikan info rmasi mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hal ini penting ditekankan menginga t

apa yang dituliskan dalam dokumen tidak selalu merupakan hal yang sebenarnya ter jadi. Misalnya, sebuah rencana pengajaran tidak selalu dapat merekam bagaimana suatu pelajaran diajarkan; dokumen kurikulum tidak selalu menjadi jaminan bahwa kuriku lum disampaikan dengan utuh; dan bahan pelajaran dapat dihitung tetapi bukan berarti bahan tersebut dipergunakan sesuai kepentingannya secara efektif. 31

Berikut adalah contoh bukti fisik yang dapat disediakan atau digunakan sekolah/m adrasah. Contoh Bukti Data Kualititatif Proses Pengembangan Kurikulum Proses Pengembangan Silabus, RPP Data alumni, buku catatan kepribadian Daftar guru yang sudah bersertifikat, guru berprestasi, Kepala sekoleh/madrasah dan tenaga kependidikan yang berprestasi Kondisi ruangan dan kantor (kartu pemeliharaan) Profil sekolah/madrasah, catatan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah/madrasah, wiyata mandala, sekolah/ madrasah sehat Laporan akuntabilitas keuangan sekolah/madrasah, notulensi rapat penentuan penggunaan anggaran Rekomendasi hasil belajar kepada peserta didik dan orang tua, dan catatan pelaksanaan program remedi dan pengayaan. Contoh Bukti Data Kuantitatif Dokumen Kurikulum, dll. Dokumen Silabus, RPP, dll. Dokumen data lulusan (data melanjutkan dan bekerja), Pencapaian KKM (leger nilai)

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, daftar kualifikasi guru dan tenaga kependidikan Luas lahan (sertifikat), jumlah ruangan, dll. Dokumen RKS/M atau RPS/M, kesepakatan kerjasama (MoU), laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah dll. Dokumen RAPBS, dokumen laporan akuntabilitas, daftar penerimaan sumbangan orang tua dan masyarakat Kisi-kisi penilaian, Lembar soal, Dokumen Hasil Belajar dan UN, Rapor, Daftar Nilai dll. Standar Nasional 1. Isi 2. Proses 3. Kompetensi Lulusan 4. Pedidik dan Tenaga Kependidikan 5. Sarana dan Prasarana 6. Pengelolaan 7. Pembiayaan 8. Penilaian Khusus terhadap proses pembelajaran, informasi kualitatif dan kuantitatif sebaga i hasil dari observasi langsung dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan (1) mengikuti proses belajar-mengajar di dalam kelas selama satu hari penuh; (2) mengamati berlangsun gnya pelajaran; (3) merekam dengan video cara mengajar sendiri; (4) pertukaran kelas

antarguru; dan (5) observasi antar-sesama guru. 32

2. Deskripsi Indikator Kolom ringkasan deskripsi indikator berdasarkan bukti fisik pada instrumen EDS/M diisi uraian singkat yang menjelaskan situasi nyata yang terjadi di sekolah/madrasah s esuai dengan indikator pada setiap komponen yang mengacu kepada SPM dan SNP. Deskripsi indikator yang menggambarkan kondisi nyata dan spesifik untuk setiap i ndikator akan memudahkan sekolah/madrasah dalam menyusun rekomendasi untuk perbaikan maupun peningkatan sekaligus menentukan rencana pengembangan sekolah/madrasah berdasarkan rekomendasi dan prioritas sekolah/madrasah. 3. Tahapan Pengembangan Anggota TPS/M secara bersama mencermati instrumen EDS/M pada setiap indikator da ri setiap komponen dan setiap standar. Dalam pengisian intrumen EDS/M, anggota TPS/ M harus merujuk kepada Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan SPM dan SNP. Deskripsi indikator berdasarkan bukti fisik menjadi rujukan bagi anggota TPS/M untuk menentukan posisi tahapan pengembangan sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah kemudian membandingkan deskripsi setiap indikator dengan rubrik yang ada di bawahnya untuk melihat posisi tahapan pencapaian. Sekolah/madrasah kemudian memilih rubrik yang lebih mendekati atau sama dengan deskripsi sekolah/ madrasah untuk kemudian memberi tanda centang (v) pada tahapan pengembangan yang bersesuaian. Tahapan pengembangan pada setiap indikator menggambarkan keadaan seperti apa kondisi kinerja sekolah/madrasah pada saat dilakukan penilai an terkait dengan indikator tertentu. Tahapan pengembangan ini memiliki makna sebag ai berikut: 1) Tahap ke-1 berarti belum memenuhi SPM. Pada tahap ini kinerja sekolah/madrasa h mempunyai banyak kelemahan dan membutuhkan banyak perbaikan. 2) Tahap ke-2 berarti memenuhi SPM. Pada tahap ini terdapat beberapa kekuatan da n kelemahan tetapi masih memerlukan banyak perbaikan. 3) Tahap ke-3 berarti memenuhi SNP. Pada tahap ini kinerja sekolah/madrasah baik , namun masih perlu peningkatan. 4) Tahap ke-4 berarti melampaui SNP. Pada tahap ini kinerja sekolah/madrasah san gat baik, melampaui standar yang telah ditetapkan. Tahapan pengembangan bisa berbeda dalam indikator yang berbeda pula. Hal ini penting diperhatikan karena sekolah/madrasah harus menilai kinerja apa adanya. D alam pelaksanaan EDS/M yang dilakukan setiap tahun, sekolah/madrasah mempunyai dasar nyata indikator atau komponen atau standar mana yang memerlukan perbaikan secara

terus-menerus. 4. Rekomendasi Setelah menentukan tahapan pengembangan, sekolah/madrasah kemudian menyusun rekomendasi berdasarkan bukti fisik, deskripsi, dan tahapan pengembangan untuk setiap indikator. Rekomendasi tidak hanya difokuskan pada indikator yang diangga p lemah namun juga disusun untuk setiap indikator yang telah mencapai standar nasi onal pendidikan. Sehingga rekomendasi ini dapat digolongkan dengan rekomendasi perbai kan/ peningkatan dan rekomendasi pengembangan. 33

Rekomendasi ini kemudian direkap sebagai dasar masukan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (RPS/M). Sekolah/madrasah perlu memastikan bahwa rekomendasi ini sungguh-sungguh berbasis pada hasil evaluasi diri. 34

Instrumen Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah 35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Bagian 1 Bab III Identifikasi Kesenjangan dan Rekomendasi Pemenuhan SPM A. PENGANTAR Langkah awal-- setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nom or 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar adalah bahwa setiap satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) harus mengumpulkan data yang dinyatakan di dalam indikator-indikator pemenuhan SPM. Setelah data yang diperlu kan tersebut terkumpul, dan diolah sebagaimana disarankan, satuan pendidikan bisa de ngan mudah melakukan evaluasi diri dan melihat tingkat keterpenuhan SPM di satuan pen didikan tersebut. Dengan cara itu, setiap satuan pendidikan bisa dengan pasti menetapkan apakah dirinya sudah memenuhi SPM atau masih ada beberapa hal yang perlu disediakan atau perlu dilakukan agar SPM tersebut terpenuhi . Pemenuhan SPM ini tidak boleh melewati tahun 2013. Pemenuhan SPM harus menjadi 71

prioritas setiap satuan pendidikan dasar. Program dan anggaran harus dirancang s edemikian rupa sehingga sebelum akhir tahun 2013, semua indikator SPM tersebut sudah dipen uhi. Karena itu, setiap satuan pendidikan dasar perlu dengan segera melakukan analisi s kesenjangan untuk setiap indikatornya. Setiap satuan pendidikan perlu melakukan perbandingan antara tuntutan SPM dan kondi si riil yang dimilikinya. Kegiatan ini tentunya akan memunculkan rekomendasi yang be risikan kuantitas atau volume dari hal-hal yang diperlukan. Kalau harga satuan sudah bis a diperoleh, satuan pendidikan bisa menghitung anggaran y