MATERI kebijakan PNPM2010.ppt

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

oleh :Drs. Matheos Tan, MM

Sekretariat PNPM Mandiri PerdesaanDirektorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

Ditjen PMD - Kemendagri

OUTLINE PEMAPARAN

LATAR BELAKANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI

PNPM MANDIRI PERDESAAN

- Jumlah penduduk miskin : Maret 2008 : 34,96 juta (15,42 %) Maret 2009 : turun menjadi 32,53 juta (14,15 %)

- Kurang lebih 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perdesaan & mayoritas bekerja di sektor pertanian

Periode Maret 2008 - Maret 2009, penduduk miskin berkurang 1,57 juta (di perdesaan) & 0,86 juta orang (di perkotaan)

- Maret 2009 : 63,38 % penduduk miskin berada di wilayah perdesaan.

FAKTA KEMISKINAN INDONESIA

MANDAT

Nasional Internasional

Agenda 21(MDG’s)

PP No. 7 Th 2005 RPJM / SNPK

RKP

MENURUNKAN JUMLAHKEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Pancasila / UUD 45

UU No. 17 Th 2007RPJPN 2005 - 2025

DeklarasiJohannesberg

TEMA : Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

Pemeliharaan kesejahteraan rakyat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial;

Peningkatan kualitas SDM Indonesia; Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum serta

pemantapan demokrasi dan keamanan nasional; Pemulihan ekonomi yang didukung oleh

pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; Peningkatan kualitas pengelolaan SDA dan

kapasitas penanganan perubahan iklim.

TEMA DAN PRIORITAS RKP 2010

PAKET BANTUAN PROGRAM I :

PAKET BANTUAN PROGRAM II:

Program Penaggulangan

Kemiskinan berbasis Keluarga

RASKIN JAMKESMAS

PKH BLT

Program Penanggulangan

Kemiskinan berbasis

Pemberdayaan Masyarakat

PNPM MANDIRI

(UMK-KUR)

LANGKAH-LANGKAH KONSOLIDASI PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas; Pendidikan,

kesehatan, Pangan, Sanitasi dan air bersih

Perlindungan dan Pemenuhan hak atas; berpartisipasi, kesempatan

kerja dan berusaha, tanah, SDA&LH, dan perumahan

PAKET BANTUAN PROGRAM III:

Program Penanggulangan

Kemiskinan berbasis

Pemberdayaan Usaha Mikro dan

Kecil

(UMK-KUR)

Perlindungan dan pemenuhan hak atas; Kesempatan berusaha dan

bekerja, dan SDA&LH

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA MISKIN (CLUSTER II, III)

MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN KELUARGA MISKIN (CLUSTER I)

PENCIPTAAN AKSES BAGI MASYARAKATUTK MENGEMBANGKAN USAHA

EKONOMI PRODUKTIF

MENYEDIAKAN BANTUAN / SUBSIDI BAGI MASYARAKAT DALAM MEMENUHI

KEBUTUHAN DASAR

KOMITMEN DAN KESEPAHAMANPEMERINTAH DAN PEMERINTAH

DAERAH

RENCANA KERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PENINGKATAN EFEKTIFITASPENANGGULANGAN

KEMISKINAN

MEMPERLUAS JANGKAUAN & SASARAN SERTA PENYEMPURNAAN TEKNIS PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN & PENINGKATKAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dasar pembentukan TKPK : PERPRES Nomor 54 Tahun 2005 ttg Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. PERPRES Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dasar Pembentukan Kelembagaan TKPK Daerah: PerPres No. 15 Tahun 2010. Permendagri No. 34 Tahun 2009

Peran TKPK/D : wadah koordinasi & pengendalian kebijakan program

penanggulangan kemiskinan.Tugas TKPK/D : mengkoordinasikan kebijakan,

program, pengendalian dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

pemberdayaan masyarakat

pelaksanaan kebijakan &

program pembangunan

memberi wewenang

secara proporsional

-memampukan- memandirikan

dalam-membangun diri

- lingkungan

menempatkan masy sebagaisubyek pemb

ekonomi

sosbud

politik

lingk

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan

pengangguran, melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi.

Memberikan kepercayaan sekaligus mendelegasi-kan kewenangan kepada

masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara

hasil-hasil pembangunan


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUJUAN UMUM

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal;

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;

4. Menyediakan prasarana/sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;

5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama

antar desa7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku

kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan .

TUJUAN KHUSUS

STRATEGI PELAKSANAAN

PERENCANAAN PARTISIPATIF

PELAKSANAAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH LOKAL

DESENTRALISASI ANGGARAN DI TINGKAT KECAMATAN (BLOCK GRANT)

Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM;

Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal);

Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal);

Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)

JENIS KEGIATAN

Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik,

Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah,

Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain.),

Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya,

Pembiayaan gaji pegawai negeri, Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah

usia kerja, Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau

penjualan barang-barang yang mengandung tembakau, Kegiatan apapun yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas

perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut,

Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang, Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari

sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain, Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai, Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya

lebih dari 50 Ha, Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha, Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan

kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.

NEGATIVE LIST


A S E T SISTEMKELEMBAGAAN

UPK UNIT KEGIATA

NLAIN

UNIT KEGIATA

NLAIN

BKAD(UU 32/2004, PP 72/2007,

PERDA) MAD

TPK Hasil kegiatan:

Fisik, Ekonomi, Kesehatan &Pendidikan

PEMBANGUNAN PARTISPATIF

SWADAYA MASYARAKAT

DANA DAERAH URUSAN BERSAMA (APBD)

DANA URUSAN BERSAMA (APBN) : RM & PHLN

PARTISIPASI DUNIA USAHA ATAU PIHAK LAIN

YANG TIDAK MENGIKAT

SUMBER DANA

PENDANAAN URUSAN BERSAMAPMK No: 168/PMK.07/2009

APBDAPBNANGGARAN K/L

(RKA-KL)

KP KD DK TP UB

ANGGARAN SKPD(RKA-SKPD)

DANA URUSAN BERSAMA

(DUB)

DANA DAERAH URUSAN

BERSAMA (DDUB)

BLM PNPM MANDIRI

PERDESAAN (PMK

NO.168/PMK.07/2009)

Pencairan DUB secara umum dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pembayaran atas beban APBN, sedangkan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Perdirjen Perbendaharaan.

DUB disalurkan secara langsung kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat dalam bentuk uang.

DUB yang telah ditransfer ke rekening masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau lembaga partsipatif masyarakat harus telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dana tersebut belum dimanfaatkan maka dana tersebut harus disetorkan ke rekening kas umum negara.

Mekanisme pencairan dan penyaluran DDUB berpedoman pada peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

PENGELOLAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

•Ditingkat Pusat Satker PNPM Mandiri Perdesaan Ditjen PMD Depdagri, bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan program

•Ditingkat Provinsi (Dekonsentrasi) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas tugas- tugas pengelolaan administrasi dan pembinaan FK dan Fas Kab.

•Ditingkat Kabupaten (Urusan Bersama) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk mengelola tugas-tugas UB, seperti : - Penyaluran dana BLM kegiatan DOK Perenc, Pelatihan,

dan Dok Penyusunan RPJMDes - Penyelenggaraan semiloka DPRD - Penyelenggaraan semiloka SKPD - Pelatihan Setrawan

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

NASIONAL

fungsional struktural

STRUKTUR ORGANISASI PELAKU

Konsultan Manajemen Nasional

Tim Koordinasi Pusat

Koordinator Provinsi

Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kabupaten

Kepala Desa

Tim Koordinasi Prov

Camat

Tim Koordinasi Kab

Unit Pengelola Kegiatan PjOKTim Verifikasi

Fasilitator Desa

Tim Pelaksana Kegiatan

Tim Penulis Usulan

KELOMPOK MASYARAKAT DESA/DUSUN

MADSosialisasi

MusdesSosialisasi

PENGGALIAN GAGASAN

Pelatihan Kader Pember-dayaan

Masyarakat Desa/Kelurahan

Musy. Desa Khusus

Perempuan

Musdes Perencanaan

MAD Prioritas Usulan

Penulisan Usulan dng/tanpa desain RAB

Verifikasi Usulan

MusdesInformasi Hasil MAD

Musdes Pertanggungjawaban (2X)

Musdes Serah Terima

Persiapan Pelaksanaan(Pendaftaran tenaga, pelatihan TPK, UPK ,

dan pelaku desa lainnya)

Supervisi Pelaksanaan dan Kunjungan Antar Desa

Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

Supervisi Pelaksanaan, Kunjungan Antar Desa, Pelatihan Tim Pemliharaan

Operasional Pemeliharaan

Evaluasi

MAD Penetapan

Usulan

ALUR TAHAPAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

Desain & RAB, Verifikasi Teknis SPP

Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan

ORIENTASI DAN PENGAMATAN LAPANG

Musrenbang Kab

Forum SKPD

Form;survey dusuncriteria kesejahteraanpemetaan RTMdiagram kelembagaankalender musinpeta sosial

Form;survey dusuncriteria kesejahteraanpemetaan RTMdiagram kelembagaankalender musinpeta sosial

1. Visi Desa2. Peta Sosial Desa3. Usulan Desa (BLM, ADD, PJM,

Lainnya)4. PJM (RPT Des, RPJMDes)5. Renstra Desa

1. Visi Desa2. Peta Sosial Desa3. Usulan Desa (BLM, ADD, PJM,

Lainnya)4. PJM (RPT Des, RPJMDes)5. Renstra Desa

-Rangking Usulan-Renstra Kecamatan-Rangking Usulan

-Renstra Kecamatan

-Penetapan Pendanaan, -utusan kecamatan-Penetapan Pendanaan,

-utusan kecamatan

TITIK KRITIS/POTENSI MASALAH PADA TAHAPAN PNPM MP

Sebagian besar masy tidak paham/tidak tahu PNPM MP;

Penggalian gagasan tidak optimal (didominasi usulan kegiatan fisik, didominasi kelompok tertentu);

Ada upaya membagi rata dana BLM ke setiap desa;

Tidak ada notulensi proses musyawarah; Usulan desa berbeda dengan hasil penggalian

gagasan; Tumpang tindih kegiatan dg program lain dari

APBD; Perubahan Surat Penetapan Camat (SPC) karena

alasan ketidaklayakan teknis suatu prasarana yg akan didanai/ pengalihan kegiatan;

A. TAHAP PERENCANAAN

B. TAHAP PELAKSANAAN Pengelolaan dana di UPK, TPK dan Kelompok; Tidak ada desain dan RAB secara detail; Mengurangi kuantitas/ volume dan atau kualitas

pekerjaan; Tidak ada berita acara revisi RAB baik untuk

kekurangan dana maupun sisa dana; Tidak dilakukan musyawarah

pertanggungjawaban; Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) fiktif; Dana belum dipindahkan sementara ke rekening

lain agar bisa mengakses pencairan berikutnya;

C. TAHAP PEMELIHARAAN Tim pemelihara tidak berfungsi Pengelolaan dana pemeliharaan / retribusi

tidak transparan

TITIK KRITIS / POTENSI MASALAH

PENGELOLAAN DANA berdasarkan PELAKU

LEVEL PELAKU


KELOMPOK/ DESA

1. Memotong dana dari UPK ke kelompok; 2. Menggunakan nama anggota kelompok yang tidak

mendapatkan pinjaman untuk pinjaman pribadinya. 3. Tidak menyetorkan angsuran pengembalian anggota ke

UPK, dll.

TPK/ DESA

1. HOK/upah tidak dibayarkan penuh sesuai RAB; 2. Pengadaan barang melalui penunjukan langsung dan

tidak ada harga dari suplier lain sebagai pembanding (ada kolusi TPK dengan suplier);

3. Rekayasa dalam pelelangan (tidak transparan, dilokalisir di kecamatan, tidak melibatkan masyarakat secara luas);

4. Pekerjaan dikontrakan seluruhnya kepada kontraktor; 5. Saldo kas terlalu besar, TPK tidak dapat menunjukannya; 6. Penggunaan dana operasional TPK melebihi batas

maksimal yang boleh digunakan sehingga memakan dana kegiatan;

7. Mark up harga atau kuantitas kebutuhan bahan/alat ,dll.

LEVEL PELAKU


UPK/ KECAMATAN

1. Administrasi tidak tertib, dokumen hilang sehingga tidak

dapat diaudit; 2. Pengeluaran non prosedural masuk dalam biaya lain-lain; 3. Alokasi jasa pinjaman/laba masuk dalam rekening pribadi

pengurus UPK; 4. Pinjaman pribadi pengurus UPK, langsung ke UPK atau

meminjam nama pemanfaat; 5. Perguliran fiktif (kelompok sebenarnya tidak ada); 6. Setoran pengembalian kelompok tidak dicatat atau dicatat

tapi tidak disetor ke bank; 7. Spesimen tanda tangan pada rekening hanya 1 orang; 8. Buku rekening palsu atau asli tapi palsu (kerjasama

dengan oknum bank); 9. Dana perguliran digunakan untuk modal investasi

UPK/individu pengurus UPK; 10. Pinjaman individu/non prosedural; 11. Inventaris kantor UPK (dianggap) menjadi milik pribadi,

termasuk hadiah undian dari bank, dll. FASILITATOR/ KONSULTAN

1. Pinjaman pribadi; 2. Kolusi dengan suplier; 3. Menjadi suplier; 4. Mengelola sendiri dana PPK (biasanya DOK atau dana

prasarana khusus untuk pembelian bahan/alat); 5. Ttidak menyetorkan titipan angsuran pengembalian dari

kelompok ke UPK; 6. Permintaan sejumlah dana dari UPK atau TPK untuk

kepentingan pribadi, dl. APARAT PEMERINTAH

1. Pinjaman pribadi; 2. Kolusi dengan suplier; 3. Menjadi suplier; 4. Permintaan sejumlah dana dari UPK atau TPK untuk

kepentingan pribadi, dll.

ALUR PROSES PENYALURAN &PENCAIRAN DANA BLM

SPM

6

5

Pengajuan Dana dg dokumen : SPPB, RPD, SKPD, KW-2, SKMP AKHIR

BANK PELAKSANA

1

2

3

4

TPK

UPK PJOK

KPA

KPPN

SPP-LS

SP2D

PENCAIRAN

Penyaluran ke Rek UPK

7

PENGENDALIAN

Dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan guna menjamin semua proses kegiatan sesuai dengan prinsip, tujuan, mekanisme, waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan

Kegiatan berupa pengamatan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi keseluruhan kegiatan

untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan dan sebagai langkah antisipatif terhadap upaya

penyimpangan atau penyelewengan

PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN &

MASALAH

PELAPORAN PEMANTAUAN

PEMANTAUAN

PARTISIPATIF

PEMANTAUAN

PEMERINTAH

PEMANTAUAN

KONSULTAN

MEKANISME PENGADUAN

PEMANTAUAN

INDEPENDEN

PENGAWASAN DALAMPNPM MANDIRI PERDESAAN

KAJIAN KEUANGAN DAN

AUDIT

PNPM MP

1. Fasilitator dan Konsultan disemua jenjang secara rutin.

2. Pemantauan Partisipatif Oleh Masyarakat, kegiatan pemantauan program yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat, dalam bentuk: Badan Pengawas UPK dan Tim Pemantau

3. Pemerintah & Pemerintah Daerah / Tim Koordinasi, dilakukan dengan kegiatan Monitoring Rutin, Monitoring Insidentil dan Monitoring Terpadu (secara bersama-sama melibatkan instansi sektor terkait)

4. BPKP, merupakan auditor yang telah ditunjuk berdasarkan loan agreement Pemerintah RI dan Bank Dunia, dilakukan setiap tahun.

PENGAWASAN

5. Inspektorat Jenderal Depdagri, sebagai lembaga pengawasan internal Depdagri

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan pada pelaksanaan program

7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pemeriksaan atas penggunaan rekening dalam penyaluran dana

8. Bank Dunia, dilakukan dengan kegiatan Misi Supervisi Bank Dunia, 3 kali dalam setahun.

Pengaduan/MasalahPengaduan/Masalah

Uji Silang/Uji Silang/KlarifikasiKlarifikasi

BenarBenar TidakTidak

Tindak TurunTindak TurunTanganTangan

SelesaiSelesai Tidak SelesaiTidak Selesai

Jenjang PelakuJenjang PelakuLebih TinggiLebih Tinggi

Diseminasi hasil penangananDiseminasi hasil penanganankepada masyarakatkepada masyarakat

KATEGORI:1.PENYIMPANGAN PRINSIP & PROSEDUR2. PENYIMPANGAN DANA3. INTERVENSI NEGATIF4. FORCE MAJOR5. LAIN-LAIN

SUMBER :1. Laporan

Masyarakat2. Laporan

Fas/Konsult3. Temuan Audit

BPKP4. Hasil Supervisi TK5. Dll

BAGAN ALUR PENANGANAN PENGADUAN & MASALAH

Pelaku pada Pelaku pada Jenjang MasalahJenjang Masalah

Garis alur penanganan

Garis pemantauan

STATUS KEC BERMASALAH TA. 2010 YG DIKELUARKAN

Surat Dirjen PMD No. 414.2/1927/PMD tgl 5 Mei 2010, ditetapkan 11 Kecamatan dikeluarkan dari status bermasalah

1. 9 Kec PNPM Mandiri Perdesaan

2. 2 Kec. PNPM Mandiri Perkotaan Y

Lokasi Dikeluarkan Kec. Bermasalah

NoNo LokasiLokasi MasalahMasalah PenyimpanganPenyimpangan ProgresProgres

1.1. Sungkai Sungkai Selatan /Selatan /LampungLampung

PenyimpaPenyimpangan danangan dana

Rp. 59.508.000Rp. 59.508.000 Dana yg Dana yg sdh sdh kembali Rp. kembali Rp. 48.036.50048.036.500

2.2. RengasdRengasdengklok engklok (Jabar)(Jabar)


Rp. Rp. 251.582.883251.582.883

Dana yg Dana yg sdh sdh kembali Rp. kembali Rp. 183.713.83183.713.8388

3.3. SagarentSagarentan an (Jabar)(Jabar)

KemacetaKemacetan dana n dana pinjamanpinjaman

Rp. Rp. 858.749.129858.749.129


4.4. NyalinduNyalindung ng (Jabar)(Jabar)

KemacetaKemacetan dana n dana pinjamanpinjaman

Rp. Rp. 126.335.570126.335.570


Lanjutan

NoNo Lokasi Lokasi Masalah Masalah PenyimpangaPenyimpangan n

Progres Progres

5.5. RajagaluRajagaluh (Jabar) h (Jabar)


Rp. Rp. 98.068.47098.068.470

Dana yg Dana yg sdh kembali sdh kembali Rp. Rp. 98.068.47098.068.470

6.6. PamanuPamanukan kan (Jabar)(Jabar)


Rp. Rp. 118.910.650118.910.650


7.7. Mentaya Mentaya Baru Baru (Kalteng(Kalteng))


Rp. Rp. 103.435.940103.435.940


8.8. Biau Biau (Sulteng(Sulteng))

PenyelewePenyelewengan danangan dana

Rp. Rp. 76.100.00076.100.000

Putusan PN Putusan PN no.63/pid/B/no.63/pid/B/2005/PN 2005/PN Toli-toliToli-toli

Lanjutan

No No Lokasi Lokasi Masalah Masalah PenyimpangaPenyimpangan n

Progres Progres

9.9. Petasia Petasia (Sulteng(Sulteng))

PenyimpaPenyimpangan dana ngan dana

Rp. Rp. 137.000.000137.000.000

Dana yg sdh Dana yg sdh kembali Rp. kembali Rp. 48.036.50048.036.500

1010..

AmpibaAmpibabo bo (Sulteng(Sulteng))


Rp. Rp. 340.811.217340.811.217

Putusan PN Putusan PN Parigi no.B. Parigi no.B. 400/R.2.15/F400/R.2.15/FT.1/03/2010 T.1/03/2010

1111..

Fak-fak Fak-fak Timur Timur (Papua (Papua Barat)Barat)


Rp. Rp. 77.583.11277.583.112

Pelaku sdh Pelaku sdh dproses di dproses di pengadilanpengadilan

Ketentuan Dikeluarkan dari Kec. Bermasalah

Bukti adanya pengembalian dana berupa kwitansi bila masalah berupa penyimpangan dana,

Bukti adanya surat dari pengadilan bila masalah diselesaikan jalur hukum,

Bukti adanya berita acara penyelesaian masalah melalui jalur mediasi & negoisasi,

Dinyatakan oleh Lembaga Pemeriksa telah selesai.

Progres penggunaan uang harus dilaporkan sesuai SAI (Sistem Akuntasnsi

Instansi) dan SIMAK BMN (Sistem Manajemen Akuntasi Barang Milik

Negara)

PELAPORAN

BLM : Rp. 9.685.750.000.000,- APBN : Rp. 7.327.250.000.000,- APBD : Rp. 2.358.500.000.000,-

RM PHLN

APBN APBD

Lokasi :Total : 4.791 Kecamatan, 394 Kabupaten di 32 Provinsi

Alokasi dana : - Rp. 9,629 Triliyun, terdiri : - Rp. 8,066 Triliyun (RM) - Rp. 1,563 Triliyun (PHLN)

Ctt : Kurang lebih 76% anggaran Kemendagri dikelola melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

PNPM MANDIRI PERDESAAN TAHUN 2010

PROVINSI JABAR

Lokasi :

Total : 4034 Desa/Kel, 407 Kecamatan, 17 Kabupaten

Alokasi dana : - Rp. 799.250.000.000,- terdiri : - Rp. 639.400.000.000,-(APBN) - Rp. 159.850.000.000,-(APBD)

OPTIMALISASI :

Melakukan review terhadap usulan kegiatan yang sudah diidentifikasi pada tahun 2009 untuk dilaksanakan ditahun 2010

INTEGRASI :

Integrasi program PNPM MP dengan Musrenbang Reguler – yang menghasilkan RPJM-desa dan RKP desa yang berasal dari perencanaan satu tahun sebelumnya

STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA TAHUN 2010

PROGRAM KHUSUS TAHUN 2010

1. PNPM MANDIRI PERDESAAN POLA KHUSUS REHABILITASI PASCA BENCANA SUMATERA BARAT

Lokasi : 35 Kec, 4 Kab (Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat)Alokasi dana : Semula Rp. 53 M menjadi 117 Milyar 250 juta

Kebijakan : Tahun 2009, pelaks PNPM MP Perdesaan di Kab. Padang

Pariaman menggunakan mekanisme rehabilitasi; Tahun 2010, seluruh lokasi dampak bencana

menggunakan mekanisme rehabilitasi.

2. PNPM MANDIRI PERDESAAN GENERASI SEHAT & CERDAS

Lokasi : 189 Kec, 25 Kab di 6 Prov

Alokasi dana : Rp. 249 milyar 425 juta

Merupakan program fasilitasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan : Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak Peningkatan akses pendidikan dasar (SD/MI &

SMP/MTS)

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP)

P2SPP merupakan upaya untuk mengembangkan sistem pembangunan partisipatif ditingkat kabupaten melalui pengintegrasian sistem perencanaan partisipatif dengan sistem perencanaan pembangunan daerah

Lokasi : 40 Kab di 30 Prov

Alokasi dana : 5 milyar per kab (APBN + APBD)

Lokasi : 80 Kec, 15 Kab di 4 ProvAlokasi dana : 271 milyar 500 juta (1,5 M per Kab)Kebijakan : Penambahan alokasi dana ditingkat kecamatan di wilayah kabupaten perbatasan untuk pelaksanaan kegiatan

4. PNPM MANDIRI PERDESAAN WILAYAH PERBATASAN

5. PNPM MANDIRI PERDESAAN RESPEK PERTANIAN

Lokasi : 8 Kab (2 fase) di Prov. Papua dan Papua Barat

Merupakan program peningkatan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian di Provinsi Papua dan Papua Barat

Alokasi dana : BLM kegiatan bersumber dari PNPM Mandiri

RESPEKTech Assistance bersumber dari APBN

• Mendukung pelaksanaan program melalui penyediaan anggaran Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dan dana Pembinaan Administrasi Program (PAP);

• Dalam proses perencanaan, SKPD berkoordinasi dgn DPRD dan DPRD diharapkan dapat terlibat aktif pada daerah pemilihannya masing-masing dan lebih lanjut mengawal usulan masyarakat yang belum terdanai melalui PNPM agar dapat didanai melalui pendanaan APBD.

• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelestarian program;

PERAN SKPD dan DPRD DALAM PNPM MANDIRI

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN

PELAKSANAAN DAN PERMASALAHANPNPM MANDIRI PERDESAAN

TEMA PELAKSANAAN PNPM-MP 2009-2014

BANGGA MEMBANGUN DESAMELALUI

PNPM MANDIRI PERDESAAN Stateman penting Presiden RI pada Rakernas

PNPM-MP tgl 24 maret 2010 didepan 25 Gub dan 382 Bupati, 394 DPRD:

a. PNPM Mandiri merupakan bagian dari prog pro rakyat yg menjadi kebijakan pem utk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dgn amanah ideologi Pancasila dan UUD 1945 yg byk memuat pasal ttg kesra.

b. Pemenuhan hak dasar rakyat sgt diperlukan disamping prog yg mega proyek. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan pemenuhan hak dasar rakyat dpt terpenuhi terutama dari segi pendidkan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pemberdayaan perempuan

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN

SEJAK AWAL JANUARI S.D APRIL 2010 DITJEN PMD TELAH MENGELUARKAN SURAT-SURAT SBB:

1. Surat No: 414.2/4916/PMD tgl 7 Des 2009 ttg Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Keg PNPM-MP

2. Surat Nomor 414/0012/PMD tanggal 5 Jan 2010 tentang, Penetapan Lokasi dan Alokasi serta Petunjuk Pelaksanaan PNPM-MP TA. 2010

3. Surat No: 050/079/PMD Tgl, 8 Jan 2010 ttg Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Dekon TP serta UB lingkup Kepmendagri.

4. Surat No: 414.2/276/PMD tgl, 25 Jan 2010 ttg Penetapan lokasi dan alokasi yg mengusulkan perubahan DDUB.

5. Surat No: 414.2/753/PMD tgl 19 Pebr 2010 ttg. Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana PNPM-MP melalui UB dan TP Lingkup Ditjen PMD Kemendagri TA. 2010.

6. Surat No:900/763/PMD tgl 22 Pebr 2010 ttg. Audit PNPM-MP TA. 2010

7. Surat No:900/1875/PMD tgl, 30 Apr 2010, ttg Perihal Lap Realisasi DIPA-L TA. 2010.

Lanjutan

8. Surat No: 414.2/1365/PMD tgl. 30 Maret 2010 ttg Panduan Semiloka DPRD, SKPD dan Pelatihan Setrawan

9. Surat No: 414.2/1408/PMD tgl 31 Maret 2010 ttg Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa

10. Surat No: 414.2/1409/PMD tgl 31 Maret 2010 ttg. Pedoman Pelaks P2SPP dan Penetapan Lokasi tambahan P2SPP TA. 2010.

10. Surat No: 900/1696/PMD tgl 20 April 2010 ttg Pembinaan kpd upk dlm Pengelolaan dana bergulir. (Temuan BPK utk tingkat bunga)

11. Surat No 700/1877/PMD tgl 30 April 2010 ttg Audit PNPM-MP oleh BPKP

12. Surat No:414.2/1927/PMD tgl, 5 Mei 2010 ttg Penetapan Kecamatan Bermasalah PNPM-MP TA. 2010. SISA 18 YG RENC 10

13. Surat No:414.2/1973/PMD tgl, 6 Mei 2010 ttg Penegasan PNPM-MP dilokasi Perbatasan

EVALUASI

EVALUASI SISTEM DAN MEKANISME EVALUASI PROGRAM DAN PROYEK EVALUASI HASIL DAN ANGGARAN EVALUASI PELAKU DAN PENGAMBIL

KEPUTUSAN EVALUASI PENERIMA MANFAAT DAN

DAMPAK PENERIMA

PEMBINAAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

HUBUNGAN KOORDINASI KERJASAMA SATKER PROVINSI DGN JAJARAN RMC KORPROV DAN SPESIALISASI

HUBUNGAN KOORDINASI KERJASAMA SATKER PROV DGN SATKER KAB, FASKAB, DAN FK

HUBUNGAN KOORDINASI KERJASAMA ANTAR SATKER DGN DPRD

HUBUNGAN KOORDINASI KERJASAMA DGN INSTANSI TERKAIT, PT, LSM DAN MEDIA MASSA

MASALAH-MASALAH RENDAHNYA PENANGANAN MASALAH SEHINGGA BNYK KASUS YG

STAGNAN BENTUK-BENTUK BARU PENYELEWANGAN DANA YG TDK TERDETEKSI RENDAHNYA DUKUNGAN PEMDA PEMBINAAN DILOKASI PHASE OUT. ANGGR SUDAH CAIR TETAPI KEG BELUM MDST KUALITAS KONSTRUKSI FISIK KURANG MEMUASKAN DIBANDING BIAYA

YG TELAH DIKELUARKAN PELELANGAN YG DIPAKSAKAN TDK REALISTIS KEKURANGAN DAN TERLAMBAT PENGISIAN FASILITATOR RENDAHNYA DUKUNGAN PEMDA DLM PEMBINAAN, SUPERVISI DAN

MONEV KURANGNYA DANA PAP PEMDA PROV DAN KAB, KURANGNYA SDM

PENGELOLA KEG PNPM-MP PEMBAYARAN HONORARIUM FASILITATOR YG TERLAMBAT LAMBAT DALAM TINDAK LANJUT TEMUAN LEMBAGA PEMERIKSA ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN UPK, TPK YG TIDAK BAIK, KURANG

MENDAPAT PERHATIAN HASIL USULAN MASYARAKAT YG DIPAKSAKAN UTK FISIK TANPA

DIVERIFIKASI OLEH FASKAB KOSULTAN DAN FASILITATOR YG BOSAN DGN KERJA MONOTON PNPM

SEHINGGA PTO DIANGGAP ANGIN LALU LEBIH BANYAK KPD KEBIASAAN –KEBIASAN ATAU PENGALAMAN

KONSULTAN DAN FASILITATOR CENDERUNG MENGEJAR TARGET KETIMBANG PENCAPAIAN TUJUAN KUALITAS KEGIATAN PROGRAM

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITASI PENGUATAN SATKER RAKOR BULANAN DAN ATAU SEMILOKA RAKOR PENYELESAIAN MASALAH DAN

TEMUAN TL BPK, BPKP, ITJEN DLL SUPERVISI DAN MONITORING BERSAMA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAPORAN

RENCANA KEBIJAKAN TELAH TERBENTUK SEKBER PNPM-MP DGN PROGRAM

PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN AKAN DILAKUKAN MOU ANTARA ITJEN KDN DAN BPKP

TERKAIT PEMERIKSAAN RUTIN MELIBATKAN INSPEKTUR DAERAH

AKAN DILAKUKAN MOU ANTARA TIM PENGENDALI PNPM MANDIRI DENGAN KEJAKSAAN AGUNG TERKAIT DGN PERCEPATAN PENANGANAN PENYELESAIAN MASALAH

SEDANG DALAM PEMBAHASAN RUU POKOK-POKOK SISTEM PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL ANTARA PEMERINTAH DAN DPR

AKAN DILAKUKAN SUPERVISI DAN MONEV BERSAMA TIM PENGENDALI PNPM MAMDIRI MELIBATKAN ESELON I PEMBINA PADA TIAP INSTANSI TERKAIT.

LAPORAN PERKEMBANGAN INPRES NO.1 TAHUN 2010 TTG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010; TAHAP II PERIODE JUNI, TAHAP III PERIODE AGUSTUS, TAHAP IV PERIODE OKT DAN TAHAP V PERIODE DES

lanjutan PELAKSANAAN INPRES NO 3. TAHUN 2010

TTG PROGRAM PEMBANGUNAN YG BERKEADILAN (Pro rakyat, justice for all dan MDGS)Integrasi PNPM-MP dgn Perenc Desa/Kel, Integrasi Fasilitas Pembiyaan

RENCANA DAN PEMBAHASAN ANGGARAN BLM PNPM-MP DLM MEKANISME ANGGARAN DAK

RENCANA USULAN KOMPOSISI BLM SPP 25 % MENJADI 40 %

TERIMA KASIH

Level Pemerintaha

n

Cakupan Wilayah

2005 2006 2007 2008 2009

Provinsi 30 30 32 32 32

Kabupaten 246 252 346 366 334

Kecamatan 1.613 1.435 1.993 2.835 3.806

Desa 27.244 24.533 29.869 40.784 45.042

Total BLM (Milyar)

1.600,370

1.529,370

1.961,750

4.347,343

6.478,550

PNPM 5 TAHUN TERAKHIR

-

10.000

20.000

30.000

(uni

t)

infrastruktur 27.842 14.146 13.982 9.162 20.507

pembiayaan mikro 7.193 14.298 9.070 12.119 20.461

kesehatan 1.436 1.247 1.058 1.395 4.387

pendidikan 6.246 3.086 2.391 2.687 7.211

2004 2005 2006 2007 2008

Total HOK : 53.998.499

Angkatan Kerja : 7.224.365

Pemanfaat Beasiswa : 144.712

HASIL KEGIATAN PNPM MP

1. Model Kelembagaan dan Pelaksana Pembangunan Partisipatif

2. Aset sumber daya manusia.

3. Aset berupa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di setiap kecamatan lokasi program.

4. Aset berupa infrastruktur sarana/prasarana dasar perdesaan.

5. Aset berupa permodalan untuk kegiatan dana bergulir di desa/ kecamatan.

6. Tenaga Kerja Melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

HASIL KEGIATAN LAINNYA

Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Kecamatan

pada PNPM-MP TA. 2008

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

MAD-I MAD-I I MAD-I I I

Laki-laki Perempuan

60%

40%

56%

44%%

57%

43%%

Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa pada

PNPM-MP TA. 2008

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

MUSDES-I

Penggalian Gagasan

Musy. Kel Perempuan

MUSDES-II

MUSDES-III

Laki-laki

Perempuan

60%40%

54%46%

3%

97%54%

46% 57%43%

Usulan,

115,045

Didanai,

67,654

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

TA 2008

HASIL USULAN PRIORITAS MAD

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

jumlah 166.191 166.191 110.794 387.779 110.794

TPU TPKTim

PemantauTim

Pengelola & Kader

Pemberdayaa

-

10.000

20.000

30.000

40.000

jumlah 13.002 13.002 8.668 30.338 4.334

UPK BKAD BP-UPKTim

Verifi kas iPend. Lokal

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

KM Nasional&Regional 127 162 236 190 241

Fasilitator Kabupaten 445 495 719 728 1.282

Fasilitator Kecamatan 3.278 2.933 4.106 5.731 9.601

2005 2006 2007 2008 2009

JUMLAH TENAGA KERJA & KONSULTAN

62%

26%

7% 5%

Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang

KATEGORI UPK

0%

50%

100%

150%

Partis ipas i Perempuan 40% 43% 49% 49%

BLM yang disa lurkan 80% 100% 99% 96%

Desa dengan TimPemel ihara

85% 100% 100% 100%

UPK yang mendapatpelatihan

75% 100% 100% 100%

Target 2006 2007 2008

INDIKATOR KEBERHASILAN

-

1.000

2.000

3.000

4.000

kecamatan MDST 638 1.421 1.933 2.410

UPK dana >100 jt 200 1.189 2.788 3.413

target 2006 2007 2008

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

pemanfaat perempuan 4.800.000 9.061.390 10.811.623 11.641.224

pemanfaat RTM 7.800.000 11.054.895 12.113.431 15.621.140

target 2006 2007 2008

Documents

MATERI kebijakan PNPM2010.ppt