...

MASALAH PENGANGGURAN

by wiyadi-bagues

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

207

views

Comments

Description

Download MASALAH PENGANGGURAN

Transcript

MASALAH PENGANGGURAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di Indonesia menjadi semakin serius. Masalah ini di pandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia 15-24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan. Karena mereka merasa pendidikan yang sudah mereka dapatkan ternyata belum dapat menjamin mereka dapat bekerja. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Kolapsnya perekonomian Indonesia sejak krisis pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk.Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. 1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia, Siapa yang terkait dengan masalah tersebut, dan apa yang menjadi penyebab pengangguran? 1.3 Tujuan Penulisan Tujuan penulisan adalah untuk dapat mengetahui kondisi pengangguran di Indonesia dan mengetahui bahaya pengangguran yang dapat mengancam stabilitas nasional. 1.4 Manfaat Penulisan Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya : 1. Wawasan dan pemahaman mahasiswa semakin bertambah mengenai pengangguran. 2. Memberi gambaran mengenai kondisi pengangguran di Indonesia sehingga kita sadar bahwa pengangguran dapat mengganggu stabilitas nasional. 3. Dapat mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut BAB II ANALISA MASALAH 2.1 Kondisi Wilayah Kota Boyolali Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah lebih kurang 101.510.0965 ha atau kurang 4,5 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Boyolali terletak antara 110o 22¶ BT ± 110o50¶ BT dan 7o36¶ LS ± 7o71¶LS dengan ketinggian antara 100 meter sampai dengan 1.500 meter dari permukaan laut. y Sebelah timur dan selatan merupakan daerah rendah, sedang sebelah utara dan barat merupakan daerah pegunungan. y Sebelah utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. y Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. y Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Klaten dan DIY. y Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Jarak bentang : y y Barat ± Timur = 48 km Utara ± Selatan = 54 km 2.2 Kondisi Pengangguran di Wilayah Kota Boyolali Ada 3 ciri pokok yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan Indonesia dewasa ini, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih harus diturunkan, penyebaran penduduk antar daerah yang kurang seimbang, serta kualitas kehidupan penduduk yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan data penduduk tahun 2010, jumlah pengangguran di Kota Boyolali mencapai kurang lebih 25 ribu orang. Dengan perincian terbanyak dengan lulusan SLTA kemudian S1 dan S2. Didominasi oleh penganggur usia muda. Selain usia muda, pengangguran juga banyak mencakup berpendidikan rendah, tinggal di pulau Jawa dan berlokasi di daerah perkotaan. Para sarjana menganggur karena tidak memiliki bekal kemampuan tambahan misalnya bahasa asing, membuat, dan kerajinan. Padahal kemampuan tambahan itu merupakan nilai plus bagi para pencari kerja. Fakta tetap mengatakan, jumlah pengangguran terus bertambah. Jelas, mau tidak mau, semua mata serasa tertuju ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) sebagai operator (pemerintah) penyelesaian soal ketenagakerjaan ini. Untuk menanggulangi masalah penganggur dan setengah penganggur, efek netto dari hasil pembangunan yang diperkirakan akan semakin baik di masa mendatang perlu didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain terciptanya kesempatan kerja produktif dan remunerative. Dengan cara ini, redistribusi pendapatan dalam bentuk seperti pengalihan subsidi BBM tidak perlu lagi dilakukan, atau hanya bersifat supplemen bilamana keadaan terlalu memaksa. Kebijakan itu perlu ditempuh untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar dari sekadar dampak negatif, seperti yang kita alami sekarang ini. Ketidak-stabilan peta politik dan keamanan, kemungkinan besar akan semakin parah dan mengganggu sendi-sendi pembangunan lainnya. Bila hal ini benar-benar terjadi, Indonesia akan berada pada bibir jurang kehancuran yang sulit dihindarkan. Untuk itu seluruh komponen bangsa, termasuk instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketenaga-kerjaan untuk harus segera mengkonsolidasikan diri, bersama-sama mengatasi masalah ini. 2.3 Solusi Untuk Mengatasi Pengangguran Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya. Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Konsolidasi yang dapat atau telah dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran mencakup berbagai aspek penting, antara lain: identifikasi dan pemilihan program, pembiayaan, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain. Tanpa harus mengabaikan core-programe masing-masing instansi atau pihak terkait, aspek penanggulangan pengangguran harus dijadikan sebagai titik perhatian. Depnaker tidak mampu mengatasi pengangguran. Yang mampu mengatasinya adalah semua sektor, pemerintah dan masyarakat sendiri, harus bersama-sama. Selama ini Depnakertranas sudah menyebarkan informasi dan mendorong ke arah wirausaha. Umumnya negara berkembang, 54-60 persen sektor informal mampu menampung pencari kerja, sebagai usaha mandiri, kecil-menengah. Yang di dorong itu pencari kerjanya, baik lewat tenaga kerja pemuda mandiri professional, tenaga kerja terdidik, lalu masalah pengembangan penerapan teknologi tepat guna, maupun pola-pola pemberian kredit bank. Selain itu, Depnakertrans juga mencoba ³menyentil´ instansi lain untuk peduli terhadap masalah pengangguran, supaya juga bisa membuat tolak ukur, membuat gambaran: berapa sektor kerja dan tenaga kerja yang riil ada. Seperti pertanian, dimana diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Data-data menunjukkan, sampai dengan 40 persen, sektor pertanian menyerap tenaga kerja. Kemudian diikuti sektor kelautan. Untuk itu, departemen pertanian dan kelautan misalnya, harusnya mampu memperluas kesempatan pekerjaan di sektor mereka sendiri. Selain mempunyai Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, Depnakertrans lewat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri juga mempunyai program dan kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a. Merumuskan pedoman atau petunjuk teknis, mengimplementasikan dan mensosialisasikan kebijakan pembinaan yang bertujuan untuk : 1. Membangun sistem peningkatan kualitas tenaga kerja ; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan di Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja ; 3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional ; 4. Mendorong peranan masyarakat luas di Bidang Ketenagakerjaan meliputi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja. b. Pengembangan Kesempatan Kerja, dalam T.A. 2003 telah dilaksanakan : 1. Perluasan lapangan kerja bagi 120.561 orang 2. Penempatan Tenaga Kerja AKAD : 21.200 orang. 3. Pelatihan ketrampilan sebanyak 42.951 orang 4. Pelaksanaan pemagangan ke Jepang sebanyak 4.790 orang. 5. Pelatihan untuk angkatan kerja khusus seperti penyandang cacat dan lanjut usia sebanyak 1.276 orang. 6. Pemberian bantuan peralatan kepada 78 lembaga pelatihan BLK/LLK dan 12 pondok pesantren. 7. Pemberian ijin tenaga kerja asing (IKTA) sebanyak 19.898 orang. Untuk memperkecil jumlah pengangguran, Disnakersos menggelar berbagai kegiatan, seperti bursa kerja. Selain itu juga terus menjalin kerja sama dengan perusahaan di luar Kota Bekasi untuk bisa merekrut Warga Kota Bekasi sebagai tenaga kerjanya dan pengiriman TKI keluar negeri. Selanjutnya Menakertrans menyatakan, Depnakertrans dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkait sedang menyusun konsepsi penanggulangan pengangguran. Dalam proses penyusunan ini telah dilakukan beberapa kali pembahasan di lingkungan Depnakertrans sendiri, dengan Tripartit secara terbatas (Apindo dan beberapa Serikat Pekerja); dan juga pembahasan dengan beberapa Departemen dan Bappenas.Masalah penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional. Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun keuangan (finansial). Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA). Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang. Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), manajemen dan keuangan. Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (skilled). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam penulisan makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran bukan hal yang bisa anggap mudah atau bukan masalah. Tetapi harus di tangani lebih serius agar kestabilitasan negara tidak terganggu. Karena penanganan masalah pengangguran yang setengah-setengah dapat mengancam kestabilitasan negara Indonesia Masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki perekonomian negara. Untuk itu kerja sama dari semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. 3.2 Saran Tindakan nyata dari hasil sebuah perencanaan adalah sesuatu yang sangat penting, dibandingkan dengan pembuatan rencana sempurna tapi tidak menghasilkan apa-apa. Untuk itu dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan. Dan keamanan nasional juga sangat membantu demi tercapainya tujuan tersebut. Selain itu, peningkatan ketrampilan pekerja dan calon pekerja harus dilakukan untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang akan lebih ketat pada masa globalisasi ini. Sehingga sebaiknya diadakan pendidikan ketrampilan di luar pendidikan formal.
Fly UP