MASALAH PENGANGGURAN

5/6/2018 MASALAH PENGANGGURAN - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/masalah-pengangguran 1/6

MASALAH PENGANGGURAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang MasalahTingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja

yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di Indonesia menjadi semakinserius. Masalah ini di pandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia 15-24 tahunyang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan. Karena mereka merasa

pendidikan yang sudah mereka dapatkan ternyata belum dapat menjamin mereka dapat bekerja.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerjayang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak

sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusanhubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi

bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturanyang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.

Kolapsnya perekonomian Indonesia sejak krisis pada pertengahan 1997 membuatkondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk.Sejak itu, pertumbuhan ekonomi

Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran eratkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis

penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja

yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya3-4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerjamencapai rata-rata 2,5 juta pertahun.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana keadaan penganggurandi Indonesia, Siapa yang terkait dengan masalah tersebut, dan apa yang menjadi

penyebab pengangguran?

1.3 Tujuan Penulisan Tujuan penulisan adalah untuk dapat mengetahui kondisi pengangguran di

Indonesia dan mengetahui bahaya pengangguran yang dapat mengancam stabilitas

nasional.1.4 Manfaat Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :1. Wawasan dan pemahaman mahasiswa semakin bertambah mengenai pengangguran.

2. Memberi gambaran mengenai kondisi pengangguran di Indonesia sehingga kita sadar bahwa pengangguran dapat mengganggu stabilitas nasional.

3. Dapat mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut



BAB II

ANALISA MASALAH

2.1 KondisiWilayah Kota BoyolaliKabupaten Boyolali memiliki luas wilayah lebih kurang 101.510.0965 ha atau

kurang 4,5 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Boyolali terletak antara 110o 22¶BT ± 110o50¶ BT dan 7o36¶ LS ± 7o71¶LS dengan ketinggian antara 100 meter sampai

dengan 1.500 meter dari permukaan laut.

y Sebelah timur dan selatan merupakan daerah rendah, sedang sebelah utara dan

barat merupakan daerah pegunungan.

y Sebelah utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang danKabupaten Grobogan.

y Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sragen, Kabupaten

Karanganyar, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo.y Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Klaten dan DIY.

y Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang danKabupaten Semarang.

Jarak bentang :

y Barat ± Timur = 48 km

y Utara ± Selatan = 54 km

2.2 Kondisi Pengangguran di Wilayah Kota BoyolaliAda 3 ciri pokok yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan

Indonesia dewasa ini, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih harus diturunkan, penyebaran penduduk antar daerah yang kurang seimbang, serta kualitas kehidupan

penduduk yang perlu ditingkatkan.Berdasarkan data penduduk tahun 2010, jumlah pengangguran di Kota Boyolali

mencapai kurang lebih 25 ribu orang. Dengan perincian terbanyak dengan lulusan SLTAkemudian S1 dan S2. Didominasi oleh penganggur usia muda. Selain usia muda,

pengangguran juga banyak mencakup berpendidikan rendah, tinggal di pulau Jawa dan berlokasi di daerah perkotaan.

Para sarjana menganggur karena tidak memiliki bekal kemampuan tambahanmisalnya bahasa asing, membuat, dan kerajinan. Padahal kemampuan tambahan itu

merupakan nilai plus bagi para pencari kerja. Fakta tetap mengatakan, jumlah pengangguran terus bertambah. Jelas, mau tidak mau, semua mata serasa tertuju ke

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) sebagai operator (pemerintah) penyelesaian soal ketenagakerjaan ini.

Untuk menanggulangi masalah penganggur dan setengah penganggur, efek nettodari hasil pembangunan yang diperkirakan akan semakin baik di masa mendatang perlu



didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lainterciptanya kesempatan kerja produktif dan remunerative. Dengan cara ini, redistribusi

pendapatan dalam bentuk seperti pengalihan subsidi BBM tidak perlu lagi dilakukan, atauhanya bersifat supplemen bilamana keadaan terlalu memaksa. Kebijakan itu perlu

ditempuh untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar dari sekadar dampak

negatif, seperti yang kita alami sekarang ini.Ketidak-stabilan peta politik dan keamanan, kemungkinan besar akan semakin parah dan mengganggu sendi-sendi pembangunan lainnya. Bila hal ini benar-benar

terjadi, Indonesia akan berada pada bibir jurang kehancuran yang sulit dihindarkan.Untuk itu seluruh komponen bangsa, termasuk instansi-instansi pemerintah yang

berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketenaga-kerjaan untuk harus segeramengkonsolidasikan diri, bersama-sama mengatasi masalah ini.

2.3 Solusi Untuk Mengatasi Pengangguran

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yangcukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur

yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya penganggurandan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber

daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utamakemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat

menghambat pembangunan dalam jangka panjang.Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan

pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat,sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal;

dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan bangsaIndonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang

sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu

membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilanyang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu padasinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan

kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yangmandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha

kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Kebijakan Pemerintah Pusat dengankebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu

kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.Konsolidasi yang dapat atau telah dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran

mencakup berbagai aspek penting, antara lain: identifikasi dan pemilihan program, pembiayaan, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain. Tanpa harus

mengabaikan core-programe masing-masing instansi atau pihak terkait, aspek penanggulangan pengangguran harus dijadikan sebagai titik perhatian. Depnaker tidak

mampu mengatasi pengangguran. Yang mampu mengatasinya adalah semua sektor, pemerintah dan masyarakat sendiri, harus bersama-sama. Selama ini Depnakertranas

sudah menyebarkan informasi dan mendorong ke arah wirausaha.



Umumnya negara berkembang, 54-60 persen sektor informal mampu menampung pencari kerja, sebagai usaha mandiri, kecil-menengah. Yang di dorong itu pencari

kerjanya, baik lewat tenaga kerja pemuda mandiri professional, tenaga kerja terdidik, lalumasalah pengembangan penerapan teknologi tepat guna, maupun pola-pola pemberian

kredit bank. Selain itu, Depnakertrans juga mencoba ³menyentil´ instansi lain untuk

peduli terhadap masalah pengangguran, supaya juga bisa membuat tolak ukur, membuatgambaran: berapa sektor kerja dan tenaga kerja yang riil ada. Seperti pertanian, dimanadiharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Data-data menunjukkan, sampai

dengan 40 persen, sektor pertanian menyerap tenaga kerja. Kemudian diikuti sektor kelautan. Untuk itu, departemen pertanian dan kelautan misalnya, harusnya mampu

memperluas kesempatan pekerjaan di sektor mereka sendiri.Selain mempunyai Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, Depnakertrans

lewat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri jugamempunyai program dan kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian Program

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Perluasan danPengembangan Kesempatan Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a.

Merumuskan pedoman atau petunjuk teknis, mengimplementasikan danmensosialisasikan kebijakan pembinaan yang bertujuan untuk :

1. Membangun sistem peningkatan kualitas tenaga kerja ;2. Meningkatkan kualitas pelayanan di Bidang Perluasan Kesempatan Kerja

dan Penempatan Kerja ;3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional maupun

internasional ;4. Mendorong peranan masyarakat luas di Bidang Ketenagakerjaan meliputi

pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.

b. Pengembangan Kesempatan Kerja, dalam T.A. 2003 telah dilaksanakan :

1.

Perluasan lapangan kerja bagi 120.561 orang2. Penempatan Tenaga Kerja AKAD : 21.200 orang.3. Pelatihan ketrampilan sebanyak 42.951 orang

4. Pelaksanaan pemagangan ke Jepang sebanyak 4.790 orang.5. Pelatihan untuk angkatan kerja khusus seperti penyandang cacat dan lanjut

usia sebanyak 1.276 orang.6. Pemberian bantuan peralatan kepada 78 lembaga pelatihan BLK/LLK dan

12 pondok pesantren.7. Pemberian ijin tenaga kerja asing (IKTA) sebanyak 19.898 orang.

Untuk memperkecil jumlah pengangguran, Disnakersos menggelar berbagai

kegiatan, seperti bursa kerja. Selain itu juga terus menjalin kerja sama dengan perusahaandi luar Kota Bekasi untuk bisa merekrut Warga Kota Bekasi sebagai tenaga kerjanya dan

pengiriman TKI keluar negeri.Selanjutnya Menakertrans menyatakan, Depnakertrans dengan mengikut sertakan

pihak-pihak terkait sedang menyusun konsepsi penanggulangan pengangguran. Dalam proses penyusunan ini telah dilakukan beberapa kali pembahasan di lingkungan

Depnakertrans sendiri, dengan Tripartit secara terbatas (Apindo dan beberapa Serikat



Pekerja); dan juga pembahasan dengan beberapa Departemen dan Bappenas.Masalah penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.

Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus).Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain

kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga,

inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal(Departemen Keuangan) dan lainnya.Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan

dalam beberapa poin.Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari

kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namunsering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian,

diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapatmenciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri

maupun masyarakat luas.Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang

tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dankomunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis

maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia

maupun keuangan (finansial).Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan

penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek)

menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurutsasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan

tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus.

Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA).Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah

di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yangtidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos

dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang.Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga

itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja.

Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), manajemen dan keuangan.

Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri.Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan

tenaga-tenaga terampil (skilled). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh PemerintahPusat dan Daerah.



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam penulisan makalah ini,

maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran bukan hal yang bisa anggap mudahatau bukan masalah. Tetapi harus di tangani lebih serius agar kestabilitasan negaratidak terganggu. Karena penanganan masalah pengangguran yang setengah-setengah

dapat mengancam kestabilitasan negara Indonesia Masalah ini tidak hanya menjaditanggung jawab dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetapi menjadi

tanggung jawab kita bersama demi meningkatkan kesejahteraan rakyat danmemperbaiki perekonomian negara. Untuk itu kerja sama dari semua pihak yang

terkait sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

3.2 Saran

Tindakan nyata dari hasil sebuah perencanaan adalah sesuatu yang sangat penting, dibandingkan dengan pembuatan rencana sempurna tapi tidak menghasilkan

apa-apa. Untuk itu dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terkait sangatdibutuhkan. Dan keamanan nasional juga sangat membantu demi tercapainya tujuan

tersebut.Selain itu, peningkatan ketrampilan pekerja dan calon pekerja harus dilakukan untuk

menghadapi persaingan dunia usaha yang akan lebih ketat pada masa globalisasi ini.Sehingga sebaiknya diadakan pendidikan ketrampilan di luar pendidikan formal.

Documents

MASALAH PENGANGGURAN