Embed Size (px)
Citation preview
ABSTRAK
Perbedaan yang mendasar adalah adanya pengakuan pajak tangguhan berupa aktiva pajak
tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temperer dalam
neraca serta adanya pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan dalam Laporan Laba Rugi
yang mengacu pada PSAK No. 46. Akibatnya penyajian laporan ketiangan menjadi berubah
dan dianggap Iebih kompleks karena menyangkut neraca dan perubahannya di tahun sebelum
dan sesudah periode pelaporan yang bersifat retrospektif.
Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahan yang dihitung berdasarkan tariff pajak
penghasilan dikalikan dengan laba fiscal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar
sesuai dengan ketentuan perpajakan atau jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak,
jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak
dikalikan dengan tariff pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau
diperbolehkan. Pengakuan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya
kemungkinan pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak untuk periode
mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak.
DAFTAR ISI
KUMPULAN MATERI
ARTIKEL 1
Penerapan Psak 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan
Untuk menentukan laba atau pajak kena penghasilan dalam pelaporan akuntansi, wajib pajak
sering mengalami permasalahan akibat perbedaan peraturan perpajakan dengan pernyataan
standar keuangan akuntansi. Perbedaan tersebut terdiri dari perbedaan sementara(temporary
different) dan perbedaan tetap (Permanent different). Perbedaan tetap tidak boleh dimasukkan
ke dalam laporan laba rugi karena berdasar aturan perpajakan bukan merupakan penghasilan.
Sedangkan perbedaan sementara boleh diakui, sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal
untuk mengetahui laba fiskal perusahan.
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam :
1. Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode
mendatang untuk hal hal sebagai berikut :
a. Pemulihan nilai tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di
dalam neraca
b. Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan didalam
laporan komersial perusahaan
2. Pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum
dikompesasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan keuangan komersial dan
pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan Prinsip Dasar
Akunansi Pajak Penghasilan
Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan dasar akrual, yang
mengharuskan untuk diakuinya pajak penghasilan yang kurang dibayar atau terutang dan
pajak yang lebih bayar dalam tahun berjalan.
Prinsip dasar :
1. Tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan. Dalam
mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang yaitu
pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada
laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui
pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang
berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut.
2. Ruang Lingkup PSAK 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan
termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak
penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi
atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak
berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat
ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.
3. Dalam PSAK 46 dikenal istilah-istilah mengenai beban pajak (penghasilan pajak), laba
akuntansi, laba kena pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan final, pajak kini,
perbedaan temporer.
4. Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan. Dasar pengenaan
pajak liabilitas adalah jumlah tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat
dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan denganliabilitas tersebut pada periode masa
depan.
5. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan
membandingkan nilai tercatat aset liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi.
6. Entitas menentukan dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT masing-masing entitas, jika
entitas tidak diizinkan oleh peraturan yang berlaku untuk membuat SPT konsolidasi.
Jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang
terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset.
7. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tanggugan, kecuali
jika timbul perbedaan temporer kena pajak berasal dari pengakuan awal goodwill atau
pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi
kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak. Pajak kini
dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali
bila penghasilan berasal dari kombinasi bisnis dan transaski yang diakui periode yang
sama atau berbeda di luar laporan laba rugi.
8. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak
(SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi
periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan atau banding. Jumlah tambahan
pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya
sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Apabila terdapat kesalahan maka perlakuan
akuntansinya mengacu pada PSAK 25. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang
ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan
atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan
keberatan dan atau banding.
9. Atas perbedaan antara nilai tercatat menurut akuntansi dan DPP menurut pajak atas aset
dan liabilitas yang dikenai pajak final, tidak dilakukan pengakuan aset atau liabilitas pajak
tangguhan. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan
sebagai pajak kini pada perhitungan laba.
http://nelapuspitowati.blogspot.com/2013/07/penerapan-psak-46-tentang-akuntansi.html
PEMBAHASAN ARTIKEL 1
PSAK No.46 merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan
dengan menerapkan pendekatan neraca. Pendekatan neraca mengakui adanya kewajiban dan
aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan sebagai akibat adanya
perbedaan waktu dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan.
Untuk menentukan laba atau pajak kena penghasilan dalam pelaporan akuntansi, wajib pajak
sering mengalami permasalahan akibat perbedaan peraturan perpajakan dengan pernyataan
standar keuangan akuntansi. Perbedaan tersebut terdiri dari perbedaan sementara(temporary
different) dan perbedaan tetap (Permanent different). Perbedaan tetap tidak boleh dimasukkan
ke dalam laporan laba rugi karena berdasar aturan perpajakan bukan merupakan penghasilan.
Sedangkan perbedaan sementara boleh diakui, sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal
untuk mengetahui laba fiskal perusahan.
Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan dasar akrual, yang
mengharuskan untuk diakuinya pajak penghasilan yang kurang dibayar atau terutang dan
pajak yang lebih bayar dalam tahun berjalan. Apabila ada perusahaan belum menerapkan
PSAK No.46 sehingga perubahan penerapan kebijakan yang baru menyebabkan laporan
keuangan harus disajikan kembali. Dari hasil penyajian kembali tersebut diketahui bahwa
penerapan PSAK No.46 mengakibatkan munculnya akun baru yaitu aktiva pajak tangguhan
yang menambah jumlah aktiva perusahaan sebagai akibat dari adanya manfaat pajak
tangguhan yang mengurangi beban pajak perusahaan. Adanya manfaat pajak tangguhan juga
mengakibatkan bertambahnya laba perusahaan sehingga meningkatkan ekuitas perusahaan.
ARTIKEL 2
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-
transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah
penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban
danpajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun
pajakuntuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang
oleh perusahaan sebagai wajib pajak.
Perlunya akuntansi pajak untuk dipelajari dan diketahui selain akuntansi keuangan adalah
karena pajak penghasilan seringkali dikenakan atau dipungut atas dasar berbagai asas, tujuan,
dan pertimbangan-pertimbangan yang sebagian besar diantaranya justru tidak berhubungan
dengan penentuan laba rugi periodik atau penetapan beban dan pendapatan sebagai salah satu
tujuan pokok akuntansi keuangan. Sehingga untuk melaksanakan kewajiban pajakdengan
benar terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan sangat penting untuk
mengetahui dan mempelajari akuntansi pajak.
> Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Aktiva Dalam Akuntansi Pajak adalah :
Nilai aktiva yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penghitungan laba fiskal atau
jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi
(penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai
tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan
dikenakan pajak maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Aktiva adalah sama dengan nilai
tercatat aktiva.
> Contoh :
- Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah disusutkan sebesar 30 dan
sisa nilai buku dapat dikurangkan pada periode mendatang. Penghasilan mendatang dari
penggunaan aktiva merupakan obyek pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) aktiva
tersebut adalah 70.
- Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal, pendapatan bunga
diakui dengan dasar kas. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) piutang bunga adalah nihil.
Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100.
- Pendapatan usaha terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. Dasar Pengenaan Pajak
(DPP) piutang adalah 100.
- Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100. Penerimaan kembali pinjaman
tidak mempunyai konsekuensi pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pinjaman yang
diberikan adalah 100.
Apabila Dasar Pengenaan Pajak (DPP) aktiva tidak begitu jelas, maka Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) tersebut dapat ditentukan menurut prinsip dasar yang digunakan dalam
Pernyataan PSAK 46. Dengan beberapa pengecualian, perusahaan harus mengakui aktiva
pajak tangguhan apabila pemulihan nilai tercatat aktiva akan mengakibatkan pembayaran
pajak pada periode mendatang lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran pajak sebagai
akibat pemulihan aktiva yang tidak memiliki konsekuensi pajak.
> Pengertian Aktiva Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) adalah :
Jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya :
1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences).
2. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan.
Penilaian kembali Aktiva Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) harus dilakukan setiap
tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan akiva pajak
tangguhan (Deferred Tax Assets) direalisasikan dalam periode mendatang.
Penyajian akiva pajak tangguhan (Deferred Tax Assets) dalam neraca harus disajikan
terpisah dari aktiva, disajikan dalam aktiva tidak lancar.
Pengukuran akiva pajak tangguhan (Deferred Tax Assets) didasarkan pajak peraturan
yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang terjadi di kemudian hari tidak
boleh diantisipasi atau diestimasikan.
Perbedaan temporer timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan standar atau
ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan (kriteria dan periode), dan pengukuran atau
penilaian elemen-elemen laporan keuangan yang berlaku dalam disiplin akuntansi
perpajakan (ketentuan perpajakan) disatu pihak dengan standar atau ketentuan yang
berlaku dalam disiplin akuntansi keuangan dipihak yang lain
http://1man1a.wordpress.com/2013/01/02/akuntansi-pajak-pajak-tangguhan/
PEMBAHASAN ARTIKEL 2
Perlunya akuntansi pajak untuk dipelajari dan diketahui selain akuntansi keuangan adalah
karena pajak penghasilan seringkali dikenakan atau dipungut atas dasar berbagai asas, tujuan,
dan pertimbangan-pertimbangan yang sebagian besar diantaranya justru tidak berhubungan
dengan penentuan laba rugi periodik atau penetapan beban dan pendapatan sebagai salah satu
tujuan pokok akuntansi keuangan. Sehingga untuk melaksanakan kewajiban pajakdengan
benar terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan sangat penting untuk
mengetahui dan mempelajari akuntansi pajak.
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Aktiva Dalam Akuntansi Pajak adalah nilai aktiva yang diakui
oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penghitungan laba fiskal atau jumlah yang dapat
dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak
yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut.
ARTIKEL 3
PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN
PAJAK KINI
Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahan yang dihitung berdasarkan tarif
pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar
sesuai dengan ketentuan perpajakan atau jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak,
jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak
dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
Alasan mengapa harus melakukan koreksi fiskal, karena adanya perbedaan perlakuan
atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan
perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan kepentingan lain wajib pajak dapat
menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan
pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan.
PAJAK TANGGUHAN
Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang
ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan
memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran
dan rekognisi pengahasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan
perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekadar
intstrumen penstranfer sumber daya (fungsi budgeter), akan tetapi seringkali pula digunakan
untuk tujuan memepengaruhi perilaku wajib pajak untuk inveastasi, kesejahteraan, dll.
(fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan
penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.
Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu yang menyebabkan
terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil
daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah
jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan
temporer yang boleh di kurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan waktu yang
menyebabkan terjadinya koreksi negative sehingga beban pajak menurut akuntansi
lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak
tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat
adanya perbedaan temporer kena pajak.
Pengakuan Pajak Tangguhan
Pengakuan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pelunasan
kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak untuk periode mendatang menjadi lebih
besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak.
http://indahyuanita010492.blogspot.com/2013/01/pajak-kini-dan-pajak-tangguhan.html
PEMBAHASAN ARTIKEL 3
Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahan yang dihitung berdasarkan tarif pajak
penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar
sesuai dengan ketentuan perpajakan atau jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak,
jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak
dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau
diperbolehkan. Pengakuan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya
kemungkinan pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak untuk periode
mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak.
ARTIKEL 4
PAJAK TANGGUHAN
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang
disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta
kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward)
yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.
Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan
diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa
saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang
lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih
besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa
datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi,
maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya.
> Metode Penangguhan Pajak penghasilan
Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh
pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan
keuangan.
Ada tiga metode untuk mengalokasikan pajak, (Kieso dan Weygant, 2001 : 1067-1068)
antara lain :
1. Deferred method (Metode Penangguhan)
Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (income statement approach) yang
memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang
laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari
segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan
perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan
diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan
matching principle pada periode terjadinya perbedaan tersebut.
Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga
muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung
diakui sebagai bagian dari ekuitas misalnya keuntungan atau kerugian dari surat
berharga yang siap untuk dijual kapan saja. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi
transaksi seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang kurang
relevan.
2. Asset-liability method (Metode Aktiva-Kewajiban)
Metode ini menggunakan pendekatan neraca (balance sheet approach) yang
menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi keuangan
dan memprediksikan aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan neraca
memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang neraca,
yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya.
Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan perbedaan non temporer. Pada
metode ini terjadi pengakuan pajak tangguhan (deferred tax) atas konsekuensi pajak di
masa mendatang berupa aktiva (kewajiban) pajak tangguhan yang harus dilaporkan di
neraca. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laba rugi bagian taksiran PPh sebagai
komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan
di laba rugi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan.
3. Net-of-tax method (Metode Bersih dari Pajak)
Pada metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak atas
perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya diperlakukan sebagai
penyesuaian atas nilai aktiva atau kewajiban tertentu dan penghasilan atau beban yang
terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi sama
dengan jumlah pajak penghasilan yang terhutang menurut SPT tahunan.
> Kegiatan yang Dilakukan dalam Menentukan Pajak Tangguhan
Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, Akuntansi Pajak Tangguhan tidak terlepas
dari empat kegiatan berikut ini :
1. Pengakuan (recognition) yaitu standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas
perbedaan temporer dan tax loss carry forward (TLCF) atau kompensasi rugi harus
diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan ini menyiratkan bahwa perusahaan pelapor
akan memulihkan nilai tercatat aktiva pajak tangguhan atau deferred tax asset (DTA)
dan akan melunasi nilai tercatat dalam kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax
liability (DTL) tersebut. Aktiva pajak tangguhan dan Kewajiban pajak tangguhan yang
disebabkan oleh perbedaan temporer akan terpulihkan di masa datang karena jumlah
yang akan diakui sebagai biaya atau pendapatan akan sama antara akuntansi dan pajak,
hanya berbeda alokasi waktunya saja. Sedangkan Aktiva pajak tangguhan yang timbul
dari kompensasi rugi akan terpulihkan bila perusahaan menggunakan kompensasi rugi
tersebut pada tahun di mana perusahaan memperoleh laba fiskal. Bila kompensasi rugi
tersebut tidak terpakai dan menjadi hangus, maka Aktiva pajak tangguhan yang timbul
harus disesuaikan.
2. Pengukuran (measurement) yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam
buku besar perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan
menggunakan tarif yang berlaku atau efektif akan berlaku di masa yang akan datang.
Dalam praktek, biasanya pajak tangguhan dihitung dengan tarif PPh yang tertinggi
yaitu sebesar 30%, meskipun tarif yang sebenarnya berlaku bersifat progresif. Lapisan
tarif PPh sebesar 10% dan 15% dianggap tidak terlalu material untuk diperhitungkan.
Di samping itu, kedua lapisan tarif PPh tersebut biasanya dipergunakan untuk
menghitung pajak kini. Meskipun pajak tangguhan berkaitan dengan dampak pajak di
masa datang, namun dalam pengukurannya tidak boleh didiskonto (discounted).
3. Penyajian (presentation) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam
laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun laba rugi. Aktiva pajak tangguhan (DTA)
atau kewajiban pajak tangguhan (DTL) harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau
kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur non currentdalam neraca. Sedangkan
beban atau penghasilan pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak
kini dalam laporan keuangan.
4. Pengungkapan (disclosure) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya unsur-unsur utama
perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan
langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.
> Perbedaan Temporer
Sesuai namanya, perbedaan temporer merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan
perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan
akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya.
Perbedaan temporer bisa bersifat koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif
adalah koreksi yang menyebabkan penambahan laba fiskal yang akhirnya akan menambah
PPh terutang. Sedangkan koreksi negatif merupakan koreksi yang menyebabkan
pengurangan laba fiskal sehingga PPh terutang menjadi lebih kecil. Mengingat sifatnya
yang temporer, maka koreksi positif saat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar
pajak besar saat ini, tetapi akan dikompensasi (dipulihkan) dengan penghematan PPh
terutang karena koreksi negatif di masa datang. Demikian sebaliknya.
Transaksi akuntansi yang mengakibatkan perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi
dan perpajakan yang merupakan unsur Pajak Tangguhan diantaranya adalah perbedaan
metode penyusutan antara akuntansi dengan pajak, perbedaan perlakuan penyertaan
saham equity method menurut akuntansi dengan cost method menurut pajak, perbedaan
pencadangan pesangon menurut PSAK No. 24 dengan perpajakan yang hanya mengakui
pembebanan pesangon pada saat realisasinya, perbedaan pencadangan piutang ragu-ragu
menurut akuntansi dengan perpajakan yang hanya mengakui pembebanan piutang tak
tertagih pada saat benar-benar tidak tertagih, dan lainnya.
Sedangkan untuk rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi di masa datang (tax loss
carry forward) menurut PSAK No. 46 diakui sebagai Aktiva Pajak Tangguhan (DTA)
apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk
dikompensasi. Atau dengan kata lain, bahwa akumulasi rugi fiskal yang terjadi baru boleh
diakui sebagai aktiva pajak tangguhan jika besar kemungkinan bisa dikompensasi
seluruhnya dengan laba fiskal dalam 5 tahun ke depan, sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku.
http://aryantobn.blogspot.com/2010/04/pajak-tangguhan-deferred-taxes.html
PEMBAHASAN ARTIKEL 4
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang
disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta
kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (tax loss carry forward)
yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak PPh di
masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan
keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih
kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang.
Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya
memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang.
Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-pengaruh pajak
dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam laporan keuangan. Ada
tiga metode untuk mengalokasikan pajak, (Kieso dan Weygant, 2001 : 1067-1068) yaitu
metode penangguhan, metode asset-kewajiban, dan metode bersih dari pajak.
Sesuai namanya, perbedaan temporer merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan
perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan
akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya.
Perbedaan temporer bisa bersifat koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif adalah
koreksi yang menyebabkan penambahan laba fiskal yang akhirnya akan menambah PPh
terutang. Sedangkan koreksi negatif merupakan koreksi yang menyebabkan pengurangan laba
fiskal sehingga PPh terutang menjadi lebih kecil.
ARTIKEL 5
PERHITUNGAN PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN
Tabel penyusutan menurut akuntansi dan fiskal sebagai berikut :
Aktiva TetapBeban Penyusutan menurut
Akuntansi
Beban Penyusutan
menurut Fiskal
Bangunan 562.500.000 1.125.000.000
Mesin 3.333.333.333 5.000.000.000
Kendaraan 1.500.000.000 1.875.000.000
Peralatan 500.000.000 625.000.000
Jumlah 5.895.833.333 8.625.000.000
Berdasarkan tabel perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus di atas, dapat diketahui
bahwa telah terjadi perbedaan temporer antara perlakuan pajak dengan akuntansi. Mengingat
bahwa beban penyusutan secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan secara
akuntansi, PT XYZ akan melakukan koreksi negatif. Akibatnya, koreksi tersebut dapat
menyebabkan terjadinya pengurangan laba fiskal, sehingga beban PPh tahun berjalan menjadi
lebih kecil.
Perhitungan koreksi negatif yang dapat memperkecil laba fiskal tersebut adalah sebagai
berikut :
Laba akuntansi Rp 9.282.150.000
Koreksi fiskal
- penyusutan akuntansi (+) 5.895.833.333
- penyusutan fiskal (-) (8.625.000.000)
Laba Fiskal Rp 6.552.983.333
Pembulatan 6.552.983.000
Perhitungan Pajak Penghasilan
Keterangan Akuntansi Fiskal
Laba 9.282.150.000 6.552.983.333
PPh Terutang
10 % x 50.000.000 5.000.000 5.000.000
15 % x 50.000.000 7.500.000 7.500.000
30 % x 9.182.150.000 2.754.645.000
30 % x 6.452.983.000 1.935.894.900
Jumlah PPh 2.767.145.000 1.948.394.900
Taksiran Pajak Penghasilan
Beban Pajak Kini Rp 1.948.394.900
Beban Pajak Tangguhan Rp 818.750.100
Jumlah Beban Pajak Rp 2.767.145.000
Jurnal akuntansinya sebagai berikut :
Beban Pajak Kini 1.948.394.900
Beban Pajak Tangguhan 818.750.100
Hutang PPh 25/29 1.948.394.900
Kewajiban Pjk Tangguhan 818.750.100
http://auditme-post.blogspot.com/2008/04/perhitungan-pajak-tangguhan-atas_28.html
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan
tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi
penghasilan dan biaya, namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekedar instrument pentransfer
sumber daya (fungsi budgeter) akan tetapi sering kali digunakan untuk tujuan mempengaruhi
perilaku wajib pajak untuk investasi, kesajahteraan dan lain-lain (fungsi mengatur) yang
kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi
keuangan.
Pada umumnya, bentuk dan isi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan untuk
kepentingan perpajakan hamper tidak berbeda jauh dengan bentuk dan isi yang terdapat
dalam Laporan Keuangan untuk kepentingan komersial. Penghasilan Kena Pajak (PKP –
Taxable Income) dihitung berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
(KPPP), sedangkan Penghasilan Sebelum Pajak (PSP – Accounting Income atau Pretax
Accounting Income atau Pretax Book Income) dihitung berdasarkan standar yang disusun
oleh profesi yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Kena Pajak yang
sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut “PPh terutang – Income Tax Payable atau
Income Tax Liability” sedangkan Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan
Sebelum Kena Pajak disebut sebagai “Beban Pajak Penghasilan – Income Tax Expense atau
Provision for Income Taxes”.
PEMBAHASAN
A. PAJAK KINI
A.1. Pengertian
Pajak Kini (current tax) adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak,
jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan
kena pajak dikalikan dengan tariff pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiscal diperoleh dari hasil
koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasrkan laporan keuangan
komersial (laporan akuntansi). Koreksi fiscal harus dilakukan karena adanya
perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar
akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal
dan kepentingan lain wajib pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang
berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak harus
berdasarkan peraturan perpajakan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pajak
Penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait.
A.2. Perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar
akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku
Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- Beda tetap (permanent difference) adalah perbedaan yang disebabkan oleh
adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban anatara standar akuntansi
dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan besarnya laba
bersih sebelum pajak dengan laba fiscal atau penghasilan kena pajak.
- Beda waktu sementara (temporary difference) adalah perbedaan yang disebabkan
adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu
berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini
mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun
pajak yang satu ke tahun pajak berikutnya.
A.3. Perhitungan Pajak Kini
Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahan yang dihitung berdasarkan
tariff pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiscal, yaitu laba akuntansi yang telah
dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan.
B. PAJAK TANGGUHAN
B.1. Pengertian
Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang
ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi
keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis
dengan pengukuran dan rekognisi pengahasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal
yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan tidak sekadar intstrumen penstranfer sumber daya (fungsi budgeter),
akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan memengaruhi perilaku wajib
pajak untuk inveastasi, kesejahteraan, dll. (fungsi mengatur) yang kadang-kadang
merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi
keuangan.
Oleh karena basis pengenaan penghasilan untuk keperluan perhitungan pajak
penghasilan berbeda dengan basis perhitungan penghasilan untuk keperluan
komersial, atau dengan perkataan lain, akibat dari perbedaan rekognisi penghasilan
dan biaya, maka akan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar kedua basis
tersebut. Pajak pebnghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan yang
sesungguhnya dibayar kepada pemerintah, disebut sebagai “PPh terutang-income tax
payable atau income tax liability”, sedangkan pajak penghasilan yang dihitung
berbasis penghasilan sebelum pajak, disebut sebagai “beban pajak penghasilan-
income tax expense/ profision for income taxes”.
B.2. Beban Pajak Tangguhan dan Pendapatan Pajak Tangguhan
Beban PPh terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan atau pendapatan
pajak tangguhan. Pajak kini (current tax) merupakan jumlah PPh terutang atas
Penghasilan Kena Pajak pada suatu periode. Pajak Penghasilan diperlakukan sebagai
biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan harus diasosiasikan
dengan laba dimana Pajak Penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan.
Proses untuk mengasosiasiakan Pajak Penghasilan dengan laba dimana pajak itu
dikenakan disebut Alokasi Pajak.
Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan
pendapatan pajak tangguhan mengakibatkan aset pajak tangguhan.
B.2.1 Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu yang menyebabkan
terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil
daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan
adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya
perbedaan temporer yang boleh di kurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
B.2.2 Kewajiban Pajak Tangguhan
Kewajiban pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan waktu yang
menyebabkan terjadinya koreksi negative sehingga beban pajak menurut
akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode
mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
Baik Kewajiban Pajak Tangguhan maupun Aset Pajak Tangguhan dapat terjadi
dalam hal- hal sebagai berikut :
a. Apabila Penghasilan sebelum Pajak lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak,
maka Beban Pajak pun akan lebih besar dari Pajak Terutang, sehingga akan
menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan.
b. Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak lebih kecil dari Penghasilan Kena
Pajak, maka Beban Pajaknya akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang, sehingga
akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan.
Perbedaan Temporer Perbedaan Temporer x Tarif Hasilnya
PSP > PKP BP > PT Kewajiban Pajak Tangguhan
PSP < PKP BP < PT Aset Pajak Tangguhan
Keterangan :
PSP : Penghasilan Sebelum Pajak BP : Beban Pajak
PKP : Penghasilan Kena Pajak PT : Pajak Terutang
B.3. Prinsip – Prinsip Alokasi Pajak
Pada dasarnya Alokasi Pajak Penghasilan bagi perusahaan sebagai wajib pajak bisa
mencakup 2 hal, yaitu:
a. Interperiod Allocation
Yaitu proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu
dengan periode- periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Alokasi pajak
penghasilan antar periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan
terhadap jumlah laba kena pajak dan laba akuntansi.
b. Intraperiod Allocation
Yaitu proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena
adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap- tiap komponen laba
atau pendapatan (Misalnya, tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa
berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi luar biasa).
Karena Undang-Undang Perpajakan di Indonesia tidak mengenal diskriminasi
tarif yang diberlakukan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan,
maka masalah Intraperiod Allocation praktis tidak pernah dijumpai, sehingga
pembahasan lebih dititikberatkan pada masalah Interperiod Allocation.
B.4. Metode Alokasi Pajak Interperiode
Metode alokasi pajak digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengaruh-
pengaruh pajak dan bagaimana pengaruh-pengaruh tersebut harus disajikan dalam
laporan keuangan. Ada tiga metode untuk mengalokasikan pajak yaitu:
a. Deferral Method (Metode Pajak Tangguhan)
Dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang
perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang
laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi
baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah
perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil perhitungan dari pendekatan
ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai Pajak Tangguhan pada laporan
laba rugi. Metode ini lebih menekankan Matching Principle pada periode
terjadinya perbedaan tersebut. Keunggulan dan Kelemahan dari metode ini
adalah :
Metode pajak tangguhan lebih menekankan pada pengukuran berapa besar
pengematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang
dialokasikan pada periode mendatang. Sedangkan di lain pihak, metode
kewajiban tekanannya pada berapa besar pengeluaran kas yang akan
dilakukan di masa mendatang untuk keperluan pajak penghasilan terutang.
Metode pajak tangguhan lebih obyektif bila dibandingkan dengan metode
kewajiban, karena tidak menggunakan estimasi atau asumsi berkenaan
dengan waktu pemulihan penhasilan kena pajak kini maupun pada periode
pemulihan atau tarif pajak.
Baik metode pajak tangguhan maupun metode kewajiban mengungkapkan
secara terpisah berkenaan dengan pajak tangguhan di neraca dan laba-rugi
perusahaan dan tidak tergabung dalam nilai individu asset atau kewajiban,
penghasilan atau biaya, seperti halnya pada metode pajak netto.
Kelemahan yang serius pada metode pajak tangguhan adalah tidak
terdapatnya konsep mendasar atau teori yang rasional yang
mempermasalahkan kredit paja tangguhan. Kredit tersebut tidak memiliki
atribut yang lazimnya sebagai utang menurut akuntansi, dan malahan.
Seolah-olah merupakan klaim pemilik atas asset perusahaan. Para direksi
lebih memfokuskan pada masalah laporan laba-rugi dan obyektivitas
pengukuran beban pajak dalam metode pajak tangguhan, dibandingkan
dengan perhatiannya terhadap neraca perushaan dan konstitensi teori kredit
pajak tangguhan dengan ekuitas lainnya.
b. Liability Method (Metode Kewajiban)
Metode ini menggunakan pendekatan neraca ( balance sheet approach) yang
menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi posisi
keuangan dan memprediksi aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan
neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut
pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar
pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan
non temporer. Beban pajak tangguhan di laporkan di laba rugi bagian taksiran
PPh sebagai komponen pajak tangguhan, sedangkan penghasilan pajak
tangguhan harus dilaporkan di laba rugi sebagai komponen negative dari beban
pajak tangguhan.
c. Net–of–Tax Method (Metode Pajak Neto)
Pada metode ini tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi dari pajak
atas perbedaan temporer tidak dilaporkan secara terpisah, sebaliknya
diperlakukan sebagai penyesuian atas niali aktiva atau kewajiban tertentu dan
penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang
disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang
terutang menurut SPT Tahunan.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46) diantara ketiga metode
tersebut, hanya Deferral Method (Metode Pajak Tangguhan) yang
diperkenankan digunakan. Terpilihnya metode pajak tangguhan untuk
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, karena secara umum dapat
dikatakan bahwa metode ini memasukkan alokasi perbedaan temporer yang
komprehensif dan bukan alokasi perbedaan temporer yang parsial. Selain itu
keunggulan dan kelemahan dari metode ini adalah : metode pajak tangguhan
lebih menekankan pada pengukuran berapa besar penghematan pajak kini akibat
perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada periode
mendatang.Sedangkan di lain pihak, metode kewajiaban tekanannya pada
berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan di masa mendatang untuk
keperluan pajak penghasilan terutang.
B.5 Perbedaan Permanen Dan Perbedaan Waktu
B.5.1 Perbedaan Permanen
Pada dasarnya, perbedaan permanen tersebut muncul disebabkan oleh
kebijaksanaan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang
menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang memberatkan salah satu sub sektor dari sub sektor
perekonomian.
Perbedaan permanen tersebut dapat terbentuk karena:
Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari
pengenaan pajak penghasilan.
Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya
dibebaskan dari pembayaran pajak.
Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau pengurangan
secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu.
Dengan demikian akan terjadi perbedaan sebagai berikut :
Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi akuntansin
pajak pengahsilan tersebut bukan merupakan penghasilan (tidak objek
pajak) atau merupakan penghasilan yang diotangguhkan pengenaan
pajaknya.
Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi
akuntansin pajak pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai
biaya.
Bagi akuntansi keuangan tidak atau belum merupakan biaya, tetapi bagia
akuntansi pajak pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.
B.5.2 Perbedaan Waktu atau Sementara
Beda waktu maksudnya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi
maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya.
Beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasi, penyusutan,
amortisasi, dan kompensasi kerugian fiscal antara akuntansi dan perpajakan.
Laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan obyek pajak penghasilan.
Beda waktu akan menimbulkan asset atau kewajiban pajak tangguhan.
Perbedaan tersebut dapat dibagi dalam empat kelompok :
a. Penghasilan yang didasarkan pada akuntansi pajak sudah merupakan
penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tapi berdasarkan akuntansi
keuangan, merupakan penghasilan yang masih akan diterima.
b. Penghasilan yeng berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan
penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi
keuangan, merupakan penghasilan yang diterima dimuka.
c. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat
dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan
merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka.
d. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat
dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan
merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.
B.6 Pencatatan dan Penyajiannya
Pengakuan aset dan kewajiban Pajak Tangguhan dilakukan terhadap rugi fiscal yang
masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial
dengan laporan keuangan fiscal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak
yang berlaku. Karena tarif Pajak Penghasilan berubah – ubah dari waktu ke waktu,
maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang
konsisten terhadap pajak penghasailan tersebut beserta penyajiannya dalam Laporan
Keuangan. Dalam aplikasinya, tarif pajak maksimum PPh 30% digunakan karena
alasan kepraktisan.
B.6.1 Pencatatan
Jurnal untuk mencatat timbulnya asset pajak tangguhan adalah:
Keterangan Debit Kredit
Aset pajak tangguhan
Pendapatan pajak tangguhan
xxxx
xxxx
Jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan adalah:
Keterangan Debit Kredit
Beban pajak tangguhan
Kewajiban pajak tangguhan
xxxx
xxxx
B.6.2 Penyajian pajak tangguhan
a. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan
kewajiban lainnya dalam neraca.
b. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini
(tax receivable/prepaid tax) dan kewajiban pajak kini (tax payable).
c. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau
kewajiban lancar.
d. Aset pajak kini harus dikompensasikan (offset) dengan kewajiban pajak kini
dan iumlah netonya disajikan dalam neraca.
e. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari
aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.
f. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh
dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29.
g. PPh final:
Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh
final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut
tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.
Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui
proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui
pada periode berjalan.
Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang
dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai
Pajak Dibayar di Muka dan Utang Pajak.
Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final
yang masih harus dibayar.
h. Perlakuan akuntansi untuk hal khusus:
Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat
Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-
lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan.
Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebanannya
ditangguhkan.
Apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya mengacu pada
PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk periode berjalan, kesalahan
mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi.
C. PERHITUNGAN PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN
Tabel penyusutan menurut akuntansi dan fiskal sebagai berikut :
Aktiva Tetap Beban Penyusutan menurut Akuntansi Beban Penyusutan menurut Fiskal
Bangunan 562.500.000 1.125.000.000
Mesin 3.333.333.333 5.000.000.000
Kendaraan 1.500.000.000 1.875.000.000
Peralatan 500.000.000 625.000.000
Jumlah 5.895.833.333 8.625.000.000
Berdasarkan tabel perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus di atas, dapat
diketahui bahwa telah terjadi perbedaan temporer antara perlakuan pajak dengan
akuntansi. Mengingat bahwa beban penyusutan secara fiskal lebih besar daripada beban
penyusutan secara akuntansi, PT XYZ akan melakukan koreksi negatif. Akibatnya,
koreksi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pengurangan laba fiskal, sehingga beban
PPh tahun berjalan menjadi lebih kecil.
Perhitungan koreksi negatif yang dapat memperkecil laba fiskal tersebut adalah sebagai
berikut :
Laba akuntansi Rp 9.282.150.000
Koreksi fiskal
- penyusutan akuntansi (+) 5.895.833.333
- penyusutan fiskal (-) (8.625.000.000)
Laba Fiskal Rp 6.552.983.333
Pembulatan 6.552.983.000
Perhitungan Pajak Penghasilan
Keterangan Akuntansi Fiskal
Laba 9.282.150.000 6.552.983.333
PPh Terutang
10 % x 50.000.000 5.000.000 5.000.000
15 % x 50.000.000 7.500.000 7.500.000
30 % x 9.182.150.000 2.754.645.000
30 % x 6.452.983.000 1.935.894.900
Jumlah PPh 2.767.145.000 1.948.394.900
Taksiran Pajak Penghasilan
Beban Pajak Kini Rp 1.948.394.900
Beban Pajak Tangguhan Rp 818.750.100
Jumlah Beban Pajak Rp 2.767.145.000
Jurnal akuntansinya sebagai berikut :
Beban Pajak Kini 1.948.394.900
Beban Pajak Tangguhan 818.750.100
Hutang PPh 25/29 1.948.394.900
Kewajiban Pjk Tangguhan 818.750.100
