MAKALAH SINGKAT

MEMBUAT KASUS

DAN

ANALISIS KASUS

PILEK BERUJUNG AMPUTASI

BAB I LATAR BELAKANG

Malpraktek merupakan perbuatan yang tidak melakukan profesinya sebagaimana yang diajarkan di dalam profesinya, misalnya seorang dokter, insiniur, pengacara, akuntan, dokter gigi, dokter hewan dan lain-lain.Oleh karena itu, istilah malpraktek sebenarnya tidak hanya digunakan untuk profesi kedokteran saja tetapi dapat digunakan untuk semua bidang profesi, dan jika digunakan untuk profesi kedokteran seharusnya dipakai istilah malpraktek medik.

Malpraktek dapat terjadi akibat ketidaktahuan, kelalaian, kurangnya ketrampilan, kurangnya ketaatan kepada yang diajarkan dalam profesinya atau melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan di dalam melaksanakan kewajiban profesinya, adanya perbuatan salah yang disengaja, maupun praktek gelap atau bertentangan dengan etika.

Menurut pasal 51 Undang-undang (UU) no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

- merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

- merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

- melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

- menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran gigi.

Kesemuanya hal-hal yang diuraikan di atas merupakan kewajiban profesi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi menurut UU, dan dikatakan malpraktek medik jika:

- Adanya tindakan atau sikap perbuatan dokter yang bertentangan dengan etik dan moral, bertentangan/melawan hukum (onrechtmatige daad), bertentangan dengan standar profesi medik dan kurangnya pengetahuan dan ketrampilan atau ilmu yang dimilikinya sudah ketinggalan zaman di dalam pelayanan kesehatan.

- Menelantarkan, lalai, kurang hati-hati dan adanya kesalahan dalam melakukan tindakan.

Kelalaian medik bukanlah suatu kejahatan. Seorang dokter dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya. Sepanjang akibat dari kelalaian medik tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian kepada orang lain dan orang lain menerimanya maka hal ini tidak menimbulkan akibat hukum. Akan tetapi, jika kelalaian itu telah mencapai suatu tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan jiwa orang lain maka hal ini akan membawa akibat hukum, apalagi jika sampai merengut nyawa maka hal ini dapat digolongkan sebagai kelalaian berat (culpa lata).

BAB II PEMBAHASAN

PILEK BERUJUNG PADA AMPUTASI

Gonti menceritakan awalnya dia membawa sang anak ke RS Harapan Bunda pada 20 Februari lalu karena mengalami sakit panas, batuk, dan pilek. Tiba di rumah sakit, Edwin langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat, kemudian dilarikan ke ICU. Edwin ditangani oleh seorang dokter bernama Lenny. "Dokter langsung menyuntiknya di bagian dubur. Kata dokter Lenny, itu suntikan obat antikejang," kata Gonti di Komnas Anak, Rabu, 10 April 2013. Kemudian, Edwin kembali dibawa ke ruang rawat UGD anak untuk menjalani perawatan. Saat itu, dokter memasang infus di bagian telapak tangan kanan Edwin karena tidak menemukan bagian tangan lain yang cocok. Namun, ternyata infusan tersebut membuat tangan Edwin membengkak. "Awalnya saya pikir biasa, tapi makin lama semakin membengkak. Saya minta dokter mencabut infusannya," ujar Gonti. Setelah dilepas infus, kondisi Edwin mulai membaik. Namun, bengkak di tangannya tak kunjung sembuh, malah menjadi kehitaman. "Bengkaknya sudah mulai menghitam, seperti adanya infeksi. Tapi saya bawa pulang ke rumah karena dipikir biasa," ujarnya. Beberapa pekan dirawat di rumah, kondisi tangan sang anak semakin menghitam dan seperti mau membusuk. Kata gonti. Akhirnya, ia kembali membawa Edwin ke Rumah Sakit Harapan Bunda. "Pihak rumah sakit kesulitan mau mengambil tindakan medis karena peralatannya terbatas. Terus kami dirujuk ke RSUD Pasar Rebo untuk cek EEG (pemeriksaan saraf). Jika terbukti ada luka di sarafnya, rumah sakit mau bertanggung jawab," ujarnya. Ia langsung membawa Edwin ke RSUD Pasar Rebo pada 25 Februari lalu. Hasil pemeriksaan EEG menunjukan bahwa bekas infus pada telapak tangan Edwin kondisinya semakin memburuk. "Saya menunjukan hasilnya ke RS Harapan Bunda, dokternya malah panik." Kemudian, RS Harapan Bunda melakukan penanganan terhadap Edwin dengan melakukan operasi pada telapak tangannya. Namun, pihak RS Harapan Bunda malah melakukan amputasi terhadap jari telunjuk Edwin.

Dua jari Edwin diamputasi pada Minggu 31 Maret 2013. Namun pihak RS tidak memberitahukan hal tsb kpd keluarga edwin. "Baru pada Selasa 2 april 2013 saya somasi dan mereka (RS) mengakui ada kesalahan perawatan saat pertama kali anak saya dirawat, Kami minta tanggung jawab rumah sakit telah mengamputasi jari anak kami tanpa sepengetahuaan kami," ujarnya.

ANALISIS KASUS MEMENUHI KRITERIA 4D

1. Duty of care1) Adanya indikasi medis2) Bertindak secara hati-hati dan teliti3) Bekerja sesuai standar profesi4) Sudah ada informed consent.

2. Derelation of DutyJelas ada penyimpangan kewajiban seorang dokter dibuktikan dengan bukti kelalaian yaitu tidak ada informed consent pada saat akan dilakukan opersi, pihak rumah sakit jugaa mengakui bahwa hal ini merupakan kesalahan perawatan sejak Edwin pertama kali dirawat.

3. DamageAdanya pembengkakan pada tangan yang mengalami pembusukkan. Hingga dilakukan amputasi.

4. Direct causation Yang adalah hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam kasus ini terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban (dereliction of the duty) dengan akibat (damage) dari kelalaian pihak RS.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kasus ini murni kesalahan tenaga kesehatan yang patut bertanggungjawab yang paling utama adalah dokter yang melakukan pembedahan sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan korban menggunakan doktrin captain of the ship.

2. Yang masuk kriteria 4D dari kasus di atas hanya ada 3 yaitu ; Derelation of duty, Damage, dan Direct caustion.

3. Walaupun pihak rumah sakit mengatakan hal ini bukan malpraktik, tapi sudah bisa dilihat bahwa hal ini merupakan kasus malpraktik.

Saran

Terhadap dugaan malpraktik medik, masyarakat dapat melaporkan kepada penegak hukum (melalui jalur hukuman pidana), atau ganti rugi secara perdata , ataupun menempuh ketentuan pasal 98 KUHP memasukan perkara pidana sekaligus tuntutan ganti rugi secara perdata.