KATA PENGANTAR

Puji syukur dan rahmat dari Allah S.W.T, karena berkat Rahmat-Nya kami masih diberikan

kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini. Dalam makalah ini

kami membahas mengenai Gugatan dan Banding dalam Peradilan Pajak. Semoga makalah ini

dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi para pembaca.

Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman

bagi para pembaca. Dan tidak sedikit dari pembaca untuk memberikan masukan dan saran

sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat

lebih baik.

Jakarta, 25 Agustus 2014

1 | P a g e

DAFTAR ISI

COVER …………………..……………………………………….………………………

KATA PENGANTAR …………………………………………..………………………...DAFTAR ISI ………………………..…………………………………………………….

BAB 1 PENDAHULUAN ………………………………………………………………..1.1 Latar Belakang ..................................................................................................1.2 Perumusan Masalah ………..............................................................................1.3 Tujuan Penulisan …….....................................................................................

BAB II PEMBAHASAN ………………………………………………………………....  2.2 Banding ………………………………………………………………………2.3 Gugatan ..………..............................................................................................

BAB III PENUTUP ………………………………………………………………………3.1 Kesimpulan …………………........................................................................... 3.2 Saran ……………..............................................................................................

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………..

2 | P a g e

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 45 yang menjunjung tinggi

hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam

mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan

kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang.

Namun sayang, dari adanya proses pemungutan pajak ini, sebagian besar dari masyarakat kita

yang tidak perduli terhadap pajaknya. Hingga pada suatu saat seorang fiskus mendatangi wajib

pajak untuk menagih hak negara untuk memungut pajak, wajib pajak bahkan menolak untuk

membayar pajak yang terutang. Dari sinilah muncul berbagai konflik internal antara wajib pajak

dengan fiskus pajak.

Dari masalah tersebut, banyak masyarakat kita yang juga tidak tahu banyak tentang

pengajuan gugatan dan banding serta tidak mengetahui proses dan tindak lanjut dari gugatan dan

banding tersebut.

Oleh karena itu, dengan dibuatnya makalah ini diharapkan dapat membantu dan untuk

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen peradilan pajak.

1.2  PERUMUSAN MASALAH

1. Penjelasan mengenai Banding dan segala ketentuannya dalam peradilan pajak.

2. Penjelasan mengenai Gugatan dan segala ketentuannya dalam peradilan pajak.

1.3 TUJUAN PENULISAN

1 Agar pembaca dapat mengetahui dan memahami banding dan gugatan dalam perpajakan.

2 Agar pembaca dapat memahami bagaimana alur dan proses dan tindak lanjut dari banding dan

gugatan dalam perpajakan.

3 | P a g e

BAB II

PEMBAHASAN

BANDING

I Apa yang perlu diketahui tentang Banding di Pengadilan Pajak1. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang   berwenang bedasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3. Banding adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.

4. Surat Uraian Banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.

5. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat bantahan.

6. Tanggal terima adalah tanggal stempel Pos pengiriman, tanggal faksimilie atau dalam hal diterima secara langsung adalah pada saat surat atau Putusan diterima secara langsung.

II Syarat Pengajuan Surat Banding1. Harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima

Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.3. Banding diajukan dengan disertai alas an-alasan yang jelas, dan dicantumkan

tanggal tanggal terima surat keputusan yang dibanding.4. Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang disbanding.5. Banding hanya dapat diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang

dimaksud telah dibayar sebesar 50% lima puluh persen) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).

III Pemprosesan Surat Banding1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada

Pengadilan Pajak.2. Ditujukan kepada Pengadilan Pajak dengan melampirkan a. Salinan keputusan

yang dibanding b.Bukti pembayaran sebesar 50 % dari pajak yang terutang yang dibanding Data dan bukti-bukti pendukung (SKP, Surat Permohonan Keberatan, SPT, Laporan Keuangan dll.

3. Pemohon Banding dapat melengkapi bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima

4 | P a g e

Keputusan yang dibanding.4. Paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum persidangan dimulai, Pemohon

Banding mendapat pemberitahuan sidang.IV Siapa yang mengajukan Banding1. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau

kuasa hukumnya.2. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding

dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau Pengampunya dalam hal pemohon Banding Pailit.

3. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan / pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

V Hak-hak Pemohon Banding1. Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi

ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima keputusan yang dibanding.

2. Pemohon Banding dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Banding.

3. Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis.

4. Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.5. Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah

terdaftar/mendapat ijin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.6. Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.VI Pencabutan Banding1. Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada

Pengadilan Pajak.2. Banding yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan

Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis.Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam siding atas persetujuan terbanding.

3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

VII Pengecualian1. Pengajuan Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengikat apabila

dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon banding.

2. Pemohon Banding tidak harus melampirkan bukti pembayaran 50 % pajak yang terutang, sepanjang Banding diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

VIII Hal-hal lain yang perlu diketahui1. Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding kepada Terbanding dalam

5 | P a g e

jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding lengkap.

2. Dalam hal pemohon banding melengkapi surat atau dokumen susulan, jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan dimaksud.

3. Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Uraian Banding.

4. Salinan Surat Uraian Banding oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima.

5. Pemohon Banding memberikan tanggapan/bantahan atas Surat Uraian Banding yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Bantahan.

6. Meskipun Terbanding atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 dan 5, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding.

Dasar Hukum1. Pasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak.

GUGATANI Apa yang perlu diketahui tentang Gugatan di Pengadilan Pajak1. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang   berwenang bedasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara

6 | P a g e

Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat BUKU SAKU PENGADILAN PAJAK 11 Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderan, menjual barang yang telah disita.· Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.· Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung  Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangundangan.· Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

4. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajakatau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

5. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh penggugat.

6. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Gugatan kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas surat uraian Gugatan atau surat bantahan.

7. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau Putusan diterima secara langsung.

II Syarat Pengajuan Gugatan1. Harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima

keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Gugatan juga dapat diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima keputusan yang digugat.

3. Terhadap 1 (satu) keputusan pelaksanaan penagihan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

4. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan pelaksanaan penagihan.

5. Pada Surat Gugatan dilampirkan salinan keputusan pelaksanaan penagihan.III Pemprosesan Gugatan1. Gugatan diajukan dengan Surat Gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada

Pengadilan Pajak.2. Ditujukan kepada Pengadilan Pajak dengan melampirkan:

7 | P a g e

a. Salinan keputusan yang digugat;b. Data dan bukti-bukti pendukung lainnya;c. Surat Kuasa bermeterai cukup, bila diwakili oleh kuasanya.

IV Siapa yang mengajukan Gugatan1. Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau

kuasa hukumnya.2. Apabila selama proses Gugatan, pemohon Gugatan meninggal dunia, Gugatan

dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Gugatan pailit.

3. Apabila selama proses Gugatan pemohon Gugatan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan / pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

V Hak-hak Pemohon Gugatan1. Pemohon Gugatan dapat melengkapi Surat Gugatannya untuk memenuhi

ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima keputusan yang digugat.

2. Pemohon Gugatan dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Gugatan.

3. Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis.

4. Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.5. Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah

terdaftar/mendapat ijin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.6. Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.VI Pencabutan Gugatan1. Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada

Pengadilan Pajak.2. Gugatan yang dicabut tersebut, dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan

Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat.

3. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

VII Pengecualian1. Pengajuan Gugatan atas pelaksanaan penagihan dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari tidak mengikat apabila dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat.

2. Pengajuan Gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mengikat apabila dalam jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

VIII Hal-hal lain yang perlu diketahui1. Pengadilan Pajak meminta Surat Tanggapan (ST) kepada tergugat dalam jangka

8 | P a g e

waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan lengkap.2. Dalam hal pemohon Gugatan melengkapi surat atau dokumen susulan, jangka

waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan dimaksud.

3. Tergugat menyerahkan Surat Tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Permintaan Surat Tanggapan.

4. Salinan Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Gugatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.

5. Pemohon Gugatan memberikan bantahan atas Surat Tanggapan yang diterimanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Bantahan.

6. Meskipun Tergugat atau Pemohon Gugatan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3 dan 5, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Gugatan.

Dasar Hukum1. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Pasal 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3. Pasal 1, 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

BAB IIIKESIMPULAN DAN SARAN

A.      KESIMPULAN

B.       SARAN

9 | P a g e

DAFTAR PUSTAKA

http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/Seri-01.asp

http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/Seri-07.asp

10 | P a g e