75
Masalah Pengangguran di Indonesia Makalah Disusun untuk memenuhi tugas semester ganjil Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Oleh Nama : Verdico Arief NPM : 170110070078

Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Masalah Pengangguran di Indonesia

Makalah

Disusun untuk memenuhi tugas semester ganjil Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi

Oleh

Nama : Verdico Arief

NPM : 170110070078

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARANJATINANGOR

2008

Page 2: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang

telah memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat

terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan makalah yang berjudul “Masalah Pengangguran di Indonesia”

ini, bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan dampak dari pengangguran

terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, itu

dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan dan

dorongan serta bimbingan dari Bapak dosen mata kuliah Pengantar Ilmu

Ekonomi, serta berbagai bantuan dari berbagai pihak, akhirnya pembuatan

makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis berharap dengan penulisan makalah ini dapat bermanfaat

khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca umumnya serta semoga

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan meningkatkan

prestasi di masa yang akan datang.

Jatinangor, Januari 2008

Penulis

Page 3: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.......................................................................................................... i

DAFTAR ISI....................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang............................................................................................1

B. Rumusan Masalah.......................................................................................2

C. Tujuan Penulisan.........................................................................................3

D. Metode Pengumpulan Data.........................................................................3

E. Sistematika Penulisan.................................................................................4

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Pengangguran ................................................................................5

B. Masalah Pengangguran di Indonesia ..........................................................6

C. Keadaan Pengangguran di Indonesia .......................................................13

D. Keadaan Angkatan Kerja dan Keadaan Kesempatan Kerja......................16

E. Pengangguran Mengakibatkan Kemiskinan ..............................................17

F. Dampak Pengangguran di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Asean........21

G. Realisasi Industri Untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Mengurangi

Pengangguran........................................................................................... 25

H. Data Pengangguran di Indonesia..............................................................32

1. Angka Pengangguran Terbuka di Indonesia..........................................32

2. Angka Pengangguran Menurut Umur.....................................................33

3. Angka Pengangguran Menurut Perkotaan atau Pedesaan....................33

4. Tabel Tingkat Pengangguran di Indonesia.............................................35

5. Peringkat Negara Berdasarkan Tingkat Pengangguran.........................37

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................................44

B. Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia .............................................44

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................51

Page 4: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997

membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu,

pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8 persen.

Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada.

Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa

mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4

persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari

kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. Sehingga, setiap tahun pasti ada sisa

pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah

pengangguran.di.Indonesia.bertambah.

Bayangkan, pada 1997, jumlah penganggur terbuka mencapai 4,18 juta.

Selanjutnya, pada 1999 (6,03 juta), 2000 (5,81 juta), 2001 (8,005 juta), 2002

(9,13 juta) dan 2003 (11,35 juta). Sementara itu, data pekerja dan pengangguran

menunjukkan, pada 2001: usia kerja (144,033 juta), angkatan kerja (98,812 juta),

penduduk yang kerja (90,807 juta), penganggur terbuka (8,005 juta), setengah

penganggur terpaksa (6,010 juta), setengah penganggur sukarela (24,422 juta);

Page 5: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

pada 2002: usia kerja (148,730 juta), angkatan kerja (100,779 juta), penduduk

yang kerja (91,647 juta), penganggur terbuka (9,132 juta), setengah penganggur

terpaksa (28,869 juta), setengah penganggur sukarela tidak diketahui jumlah

pastinya. Hingga tahun 2002 saja telah banyak pengangguran, apalagi di tahun

2003 hingga 2007 pasti jumlah penggangguran semakin bertambah dan

mengakibatkan kacaunya stabilitas perkembangan ekonomi Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis

mengambil rumusan masalah sebagai berikut

1. Apa pengertian definisi pengangguran

2. Apa yang menjadi masalah pengangguran di indonesia

3. Bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia

4. Bagaimana keadaan angkatan kerja dan kesempatan kerja

5. Pengangguran mengakibatkan kemiskinan

6. Apa dampak pengangguran di indonesia terhadap pertumbuhan asean

7. Apa janji realisasi Industri untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi

pengangguran

8. Sajian data pengangguran di indonesia

Page 6: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis membuat makalah yang berjudul ”Masalah Pengangguran

di Indonesia” adalah sebagai berikut:

1. Mengetahu Definisi Pengangguran

2. Mengetahui apa yang menjadi masalah pengangguran di Indonesia.

3. Mengetahui keadaan pengangguran d Indonesia

4. Mengetahui keadaan angkatan kerja dan kesempatan kerja

5. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pengangguran.

6. Mengetahui dampak pengangguran di Indonesia terhadap pertumbuhan asean

7. Merealisasikan Industri untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi

pengangguran

8. Mengetahui data – data tentang pengangguran.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan makalah ini, perlu sekali pengumpulan data serta

sejumlah informasi aktual yang sesuai dengan permasalahan yang akan

dibahas. Sehubungan dengan masalah tersebut dalam penyusunan makalah ini,

penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yang pertama

browsing di Internet, kedua dengan membaca media cetak dan dengan

pengetahuan yang penulis miliki.

Page 7: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

E. Sistematika Penulisan

Makalah ”Masalah Pengangguran di Indonesia ini disusun dengan urutan

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan

Pada bab ini ditemukan pembahasan yang terdiri dari definisi

pengangguran, apa masalah pengangguran di indonesia , bagaimana keadaan

pengangguran di indonesia, bagaimana keadaan angkatan kerja dan keadaan

kesempatan kerja, kenapa pengangguran mengakibatkan kemiskinan , apa

dampak pengangguran di indonesia terhadap pertumbuhan asean, apa realisasi

industri untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, serta

penyajian data pengangguran di indonesia.

Bab III Penutup

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dan solusi terhadap masalah

pengangguran di Indonesia.

Daftar Pustaka

Pada bagian ini berisi referensi-referensi dari berbagai media yang penulis

gunakan untuk pembuatan makalah ini.

Page 8: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Pengangguran

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi

waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti

mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam

arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Selain definisi di

atas masih banyak istilah arti definisi pengangguran diantaranya:

Definisi pengangguran menurut Sadono Sukirno

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam

angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya

Definisi pengangguran menurut Payman J. Simanjuntak

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang

tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu

sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.

Definisi pengangguran berdasarkan istilah umum dari pusat dan latihan tenaga

kerja

Page 9: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang

menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja.

Definisi pengangguran menurut Menakertrans

Pengangguran adalah ornag yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan,

mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa

tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

B. Masalah Pengangguran di Indonesia

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali,

sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau

seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak

sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya.

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan

adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan

berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-

masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan

jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam

persen.

Page 10: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi

pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran

dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat

menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan

kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan

dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP

dan pendapatan per kapita suatu negara.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah

"pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan

dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai

kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan

setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang

merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi

merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada,

menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat

mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat

pembangunan dalam jangka panjang.

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi

merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban

Page 11: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong

peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat

pembangunan dalam jangka panjang.

Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada

kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta

mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun

keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang

tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan

pendidikan anggota keluarganya.

Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu

pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan

dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro

dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses,

pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang

mendukung.

Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling

mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP), Mengingat

70 persen penganggur didominasi oleh kaum muda, maka diperlukan

Page 12: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

penanganan khusus secara terpadu program aksi penciptaan dan perluasan

kesempatan kerja khusus bagi kaum muda oleh semua pihak.

Berdasarkan kondisi diatas perlu dilakukan Gerakan Nasional

Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dengan mengerahkan semua unsur-

unsur dan potensi di tingkat nasional dan daerah untuk menyusun kebijakan dan

strategi serta melaksanakan program penanggulangan pengangguran. Salah

satu tolok ukur kebijakan nasional dan regional haruslah keberhasilan dalam

perluasan kesempatan kerja atau penurunan pengangguran dan setengah

pengangguran.

Gerakan tersebut dicanangkan dalam satu Deklarasi GNPP yang

diadakan di Jakarta 29 Juni 2004. Lima orang tokoh dari pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, perwakilan pengusaha, perwakilan perguruan tinggi,

menandatangani deklarasi tersebut, merekaadalah Gubernur Riau H.M. Rusli

Zainal; Walikota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H.

Zulkarnaen Karim; Palgunadi; T. Setyawan,ABAC; pengusaha; DR. J.P.

Sitanggang, UPN Veteran Jakarta; Bambang Ismawan, Bina Swadaya, LSM;

mereka adalah sebagian kecil dari para tokoh yang memandang masalah

ketenagakerjaan di Indonesia harus segera ditanggulangi oleh segenap

komponen bangsa.

Menurut para deklarator tersebut, bahwa GNPP ini dimaksudkan untuk

membangun kepekaan dan kepedulian seluruh aparatur dari pusat ke daerah,

serta masyarakat seluruhnya untuk berupaya mengatasi pengangguran.

Page 13: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Dalam deklarasi itu ditegaskan, bahwa untuk itu, sesuai dengan Undang-undang

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebaiknya segera dibentuk

Badan Koordinasi Perluasan Kesempatan Kerja.

Kesadaran dan dukungan sebagaimana diwujudkan dalam kesepakatan

GNPP tersebut, menunjukan suatu kepedulian dari segenap komponen bangsa

terhadap masalah ketenagakerjaan, utamanya upaya penanggulangan

pengangguran. Menyadari bahwa upaya penciptaan kesempatan kerja itu bukan

semata fungsi dan tanggung jawab Depatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

akan tetapi merupakan tanggung jawab kita semua, pihak pemerintah baik pusat

maupun daerah, dunia usaha, maupun dunia pendidikan. Oleh karena itu, dalam

penyusunan kebijakan dan program masing-masing pihak, baik pemerintah

maupun swasta harus dikaitkan dengan penciptaan kesempatan kerja yang

seluas-luasnya.

Sementara itu dalam Raker dengan Komisi VII DPR-RI 11 Februari 2004

yang lalu, Menakertrans Jacob Nuwa Wea dalam penjelasannya juga

berkesempatan memaparkan konsepsi penanggulangan pengangguran di

Indonesia, meliputi keadaan pengangguran dan setengah pengangguran;

keadaan angkatan kerja; dan keadaan kesempatan kerja; serta sasaran yang

akan dicapai. Dalam konteks ini kiranya paparan tersebut masih relevan untuk

diinformasikan.

Dalam salah satu bagian paparannya Menteri menyebutkan, bahwa

pembukaan UUD 1945 mengamanatkan: “… untuk membentuk suatu

Page 14: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa …”. Selanjutnya secara lebih konkrit pada

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa : ” tiap-tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ” dan pada Pasal 28

D ayat (2) menyatakan bahwa:” Setiap orang berhak untuk bekerja serta

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Hal ini berarti, bahwa secara konstitusional, pemerintah berkewajiban untuk

menyediakan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, produktif dan remuneratif..

Kedua Pasal UUD 1945 ini perlu menjadi perhatian bahwa upaya-upaya

penanganan pengangguran yang telah dilaksanakan selama ini masih belum

memenuhi harapan, serta mendorong segera dapat dirumuskan Konsepsi

Penanggulangan Pengangguran.

Selanjutnya Menakertrans menyatakan, Depnakertrans dengan mengikut

sertakan pihak-pihak terkait sedang menyusun konsepsi penanggulangan

pengangguran. Dalam proses penyusunan ini telah dilakukan beberapa kali

pembahasan di lingkungan Depnakertrans sendiri, dengan Tripartit secara

terbatas (Apindo dan beberapa Serikat Pekerja); dan juga pembahasan dengan

beberapa Departemen dan Bappenas. ” Memperhatikan kompleksnya

permasalahan pengangguran, disadari bahwa penyusunan konsepsi tersebut

masih perlu didiskusikan dan dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai pihak

yang lebih luas, antara lain sangat dibutuhkan masukan dan dukungan

sepenuhnya dari Anggotra DPR-RI yang terhormat khususnya Komisi VII; masih

Page 15: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

memerlukan waktu dan dukungan biaya sehingga pada akhirnya dapat

dirumuskan suatu Konsepsi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia yang

didukung oleh seluruh komponen masyarakat”, tutur Menteri Jacob Nuwa Wea.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai

pertumbuhan ekonomi 6 persen, yang berlangsung selama enam bulan sejak

triwulan IV tahun 2004 hingga triwulan I tahun 2005, sebagai pertumbuhan tidak

berkualitas karena tak mampu menekan pengangguran yang malah naik 10,3

persen.

Pertumbuhan ekonomi itu dinilai semu karena kesejahteraan masyarakat

tidak semakin membaik. Hal itu tercermin dari munculnya kasus busung lapar di

beberapa lokasi.

Direktur Utama Indef M Fadhil Hasan mengungkapkan hal tersebut saat

memublikasikan Kajian Tengah Tahun 2005 di Jakarta, Rabu (3/8). ”Ini

merupakan anomali dalam perekonomian Indonesia,” ungkap Fadhil

menjelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan semu itu terjadi karena kontribusi penggerak

ekonomi pada periode tersebut lebih disebabkan oleh berlangsungnya

penurunan impor sehingga ekspor bersih Indonesia seolah-olah membaik. Pada

triwulan I 2005 nilai impor menurun sebesar 0,49 persen dibandingkan dengan

impor triwulan IV tahun 2004.

Page 16: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

”Selain itu, pertumbuhan ini tidak terjadi pada sektor yang menyerap

tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti pertanian, industri manufaktur, dan

sektor bangunan. Indeks Tendensi Bisnis menurun ke level pesimistis dari 113,5

di triwulan IV 2004 menjadi 98,93 pada triwulan I 2005,” kata Fadhil.

Sementara itu, Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN

Semester I 2005 memperkirakan defisit APBN-P 2005 membengkak menjadi

satu persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 26,2 triliun. Itu

berarti Rp 5,85 triliun lebih tinggi dari target APBN-P 2005 sebesar Rp 20,33

triliun atau 0,8 persen terhadap PDB.

Defisit itu terjadi karena selisih antara realisasi keuangan pemerintah

Semester I dan perkiraan Semester II 2005. Pemerintah memperkirakan

pendapatan negara dan hibah akan mencapai Rp 516,03 triliun atau lima persen

lebih tinggi dari target APBN-P 2005 senilai Rp 491,59 triliun. Sementara belanja

negara diperkirakan Rp 542,2 triliun atau 5,9 persen di atas target yang

ditetapkan APBN-P 2005.

C. Keadaan Pengangguran di Indonesia

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah

lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga

kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang

efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Page 17: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan

hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang

menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan

yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam

proses ekspor impor, dll.

Menurut data BPS angka pengangguran pada tahun 2002, sebesar 9,13

juta penganggur terbuka, sekitar 450 ribu diantaranya adalah yang

berpendidikan tinggi. Bila dilihat dari usia penganggur sebagian besar (5.78 juta)

adalah pada usia muda (15-24 tahun). Selain itu terdapat sebanyak 2,7 juta

penganggur merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (hopeless). Situasi

seperti ini akan sangat berbahaya dan mengancam stabilitas nasional.

Masalah lainnya adalah jumlah setengah penganggur yaitu yang bekerja kurang

dari jam kerja normal 35 jam per minggu, pada tahun 2002 berjumlah 28,87 juta

orang. Sebagian dari mereka ini adalah yang bekerja pada jabatan yang lebih

rendah dari tingkat pendidikan, upah rendah, yang mengakibatkan produktivitas

rendah. Dengan demikian masalah pengangguran terbuka dan setengah

penganggur berjumlah 38 juta orang yang harus segera dituntaskan.

Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E

LIPI) memprediksi bahwa jumlahpengangguran tahun ini akan meningkat

menjadi 11,833 juta orang. Angka tersebut belum termasuk eks tenagakerja

Indonesia (TKI) yang kembali ke Tanah Air dari Malaysia dan pengangguran

akibat bencana tsunami di Aceh.

Page 18: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

"Angka ini berbeda dengan yang dikeluarkan pemerintah yang

menyatakan pengangguran pada 2005 sekitar 9,9juta orang," kata Koordinator

P2E LIPI, Wijaya Adi, kepada wartawan di Jakarta kemarin.Menurut Wijaya,

tingginya angka pengangguran terkait dengan fenomena yang muncul pada

masa krisis, yaitupertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan konsumsi.

Padahal konsumsi tidak memberikan pengaruh kepada penyerapan tenaga

kerja. Bila sebelum krisis kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen mampu

menyerap 400 ribu tenaga kerja, sekarang hanya menyerap 250 ribu tenaga

kerja.

Padahal dalam setahun, menurut dia, tambahan angkatan kerja mencapai

2,5 juta orang atau 12,5 juta orang selama lima tahun. Dengan target

pertumbuhan ekonomi 2005 sebesar 5,5 persen, tenaga kerja yang dapat

diserap hanya 1,375 juta orang. "Tambahan pengangguran pada 2005 akan

berkisar pada angka 1,125 juta orang," ujarnya. "Ditambah stok penganggur

pada tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan jumlah penganggur pada 2005 akan

berkisar 11,833 juta orang."

Penelitian LIPI tersebut belum memperhitungkan pengangguran

pascatsunami di Aceh. Akibat bencana ini, boleh jadi angka pengangguran di

Indonesia akan lebih besar. Sebab, menurut Organisasi Buruh Internasional

(ILO), ada 600 ribu pengangguran pascabencana tersebut. ILO memperkirakan,

tingkat pengangguran di provinsi-provinsi yang terkena dampak bencana ini

Page 19: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

diperkirakan 30 persen atau lebih, meningkat drastis dari tingkat 6,8 persen di

provinsi-provinsi tersebut sebelum tertimpa bencana (Koran Tempo, 24/1).

Wijaya membenarkan bila memperhitungkan eks TKI dan pascatsunami, angka

pengangguran bisa lebih besar lagi. "Perkiraan saya ada tambahan

pengangguran sekitar 500 ribu orang," tuturnya.

Di sisi lain, ia menjelaskan, masalah ketenagakerjaan menjadi semakin

pelik karena setiap tahun upah buruh diwajibkan naik. Padahal penentuan upah

buruh tidak dikaitkan secara langsung dengan produktivitas tenaga kerja. Dalam

batas tertentu, kata dia, hal itu akan menyebabkan biaya produksi meningkat dan

pada gilirannya akan mempengaruhi daya saing. Padahal di berbagai negara

pesaing Indonesia, seperti Vietnam, upah buruh relatif lebih rendah dengan

produktivitas tenaga kerja lebih tinggi atau sama. Menurut dia, jika persoalan ini

tidak diselesaikan, konflik antara pengusaha dan tenaga kerja akan tetap

berlanjut."Dalam jangka panjang hal ini akan merugikan," katanya, "sebab salah

satu pertimbangan hengkangnya investor ke luar negeri berkaitan dengan

masalah ketenagakerjaan.

D. Keadaan Angkatan Kerja dan Keadaan Kesempatan Kerja

Masalah pengangguran dan setengah pengangguran tersebut di atas

salah satunya dipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja. Angkatan kerja di

Indonesia pada tahun 2002 sebesar 100,8 juta orang. Mereka ini didominasi oleh

Page 20: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

angkatan kerja usia sekolah (15-24 tahun) sebanyak 20,7 juta. Pada sisi lain,

45,33 juta orang hanya berpendidikan SD kebawah, ini berarti bahwa angkatan

kerja.di.Indonesia.kualitasnya.masih.rendah.

Keadaan lain yang juga mempengaruhi pengangguran dan setengah

pengangguran tersebut adalah keadaan kesempatan kerja. Pada tahun 2002,

jumlah orang yang bekerja adalah sebesar 91,6 juta orang. Sekitar 44,33 persen

kesempatan kerja ini berada disektor pertanian, yang hingga saat ini tingkat

produktivitasnya masih tergolong rendah. Selanjutnya 63,79 juta dari

kesempatan kerja yang tersedia tersebut berstatus informal.

Ciri lain dari kesempatan kerja Indonesia adalah dominannya lulusan pendidikan

SLTP ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang tersedia adalah

bagi golongan berpendidikan rendah.

Seluruh gambaran di atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja di

Indonesia mempunyai persyaratan kerja yang rendah dan memberikan imbalan

yang kurang layak. Implikasinya adalah produktivitas tenaga kerja rendah.

E. Pengangguran Mengakibatkan Kemiskinan

Tanggal 17 Oktober lalu komunitas global baru saja merayakan hari anti

kemiskinan se-dunia. Akan tetapi di negeri ini, kemiskinan adalah simbol sosial

yang nyaris absolut dan tak terpecahkan. Sejak masa kolonial hingga saat ini,

Page 21: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

predikat negeri miskin seakan sulit lepas dari bangsa yang potensi kandungan

kekayaan alamnya terkenal melimpah. Cerita pilu kemiskinan seakan kian

lengkap dengan terjadinya berbagai musibah alam dan bencana buatan: gempa

bumi, tsunami, lumpur panas Lapindo, dan kebakaran hutan yang diikuti kabut

asap. Kantung-kantung kemiskinan di negeri ini kian hari kian menyebar bak

virus ganas, mulai dari lapis masyarakat pedesaan, kaum urban perkotaan,

penganggur, hingga ke kampung-kampung nelayan.

Lepas dari perdebatan indikator yang digunakan, data kemiskinan di

negeri ini terus menunjukkan trend memburuk. Jumlah orang miskin di Indonesia

mencapai 17 persen dari populasi penduduk yang kini telah mencapai angka 220

juta jiwa. Menurut data resmi Susenas (BPS, 2006), jumlah penduduk miskin

meningkat dari 35,10 juta jiwa (15,97 persen) menjadi 29,05 juta jiwa (17,75

persen). Sementara jumlah penganggur menurut data Sakernas (BPS, 2006)

juga terus meningkat dari 10,9 juta jiwa (10,3 persen) pada Februari 2005

menjadi 11,1 juta jiwa (10,4 persen) pada Februari 2006.

Padahal, perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negeri

ini. Di era Orde Baru, misalnya, pemerintah menggalang berbagai sarana dan

cara untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot di berbagai

bidang, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus perhatian, investasi asing

digalakkan, berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit modal kerja

digelar, bahkan utang luar negeri pun ditempuh sebagai alternatif untuk

menopang idea of progress bernama pembangunan. Akan tetapi, karena

Page 22: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

keberpihakan ideologis pemerintah tak jelas, hasil pembangunan ala Orde Baru

itu tak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah. Yang terjadi, seluruh

angka-angka keberhasilan pembangunan yang digarap secara intens selama 30

tahun itu, rontok tersapu krisis ekonomi dan gejolak politik tahun 1998.

Meski pemerintahan terus berganti, kemiskinan tetap saja menjadi virus

endemis yang terus mendera rakyat. Secara empirik, data pemerintah

menunjukkan, 70 persen rakyat kita menggantungkan sumber penghidupannya

dari sektor ekonomi mikro berbasis sumber daya alam terbarukan. Di sektor

pertanian, petani kita telah sejak lama mengembangkan tanaman pangan,

holtikultura, perkebunan, dan peternakan. Di sektor kelautan dan perikanan,

nelayan kita sanggup mengembangkan perikanan budi daya, perikanan tangkap,

industri bioteknologi kelautan, dan non-conventional ocean resources.

Sementara di sektor kehutanan, masyarakat kita mampu mengoptimalkan

pengelolaan hutan alam, hutan tanaman industri, dan agroforestry.

Pada level teknis, data tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 23 persen

anggaran pembangunan pemerintah yang tergunakan. Akibatnya, dana

pembangunan yang berjumlah lebih dari Rp 50 triliun parkir di Bank Indonesia.

Sementara di bank pembangunan daerah (pengelola dana pemerintah daerah),

lebih dari Rp 40 triliun juga parkir dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Dana “menganggur” ini semestinya bisa digunakan untuk membantu percepatan

pertumbuhan sektor riil agar mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan

kemiskinan.

Page 23: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Pada level global, Indonesia juga telah masuk dalam kategori negara

yang paling gagal dalam pencapaian target-target Millenium Development Goals

(MDGs), sebuah komitmen global yang ikut ditandatangani pemerintah Indonesia

guna mengatasi masalah kemiskinan akut. Padahal, kucuran dana yang datang

dari World Bank, IMF, ADB, CGI, dan donor bilateral (baik dalam bentuk hibah

maupun utang) yang mengatasnamakan penanggulangan kemiskinan mencapi

angka puluhan milyar dolar. Di sini, komitmen melawan kemiskinan menjadi

patut dipertanyakan.

Contoh nyata melawan kemiskinan sebenarnya telah terbentang di depan

mata. Pada aras global, gerakan masyarakat sipil anti globalisasi-neoliberal

(sejak Seattle, Cancun, Hongkong, hingga Singapura) terus menyerukan ”Global

Call to Action Against Poverty”. Mereka dengan gamblang menunjukkan

berbagai metode dan aksi-aksi politik nyata guna melawan sumber-sumber

kemiskinan. Juga Ikhtiar seorang Muhammad Yunus, pemenang nobel

perdamaian 2006, yang mendesain model ”Bank Grameen” (dan fungsi

intermediasi)-nya sebagai solusi efektif memerangi kemiskinan di Bangladesh,

sejatinya bisa menjadi sumber inspirasi mutakhir bagi kita dalam melawan

kemiskinan.

Masalahnya sekarang, apakah para elite, politisi, dan birokat kita punya

keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan? Adakah komitmen tegas

dari para penentu kebijakan negara untuk memberantas KKN secara radikal?

Jika negara tak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalam

Page 24: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

memerangi korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai

perintah konstitusi, maka kemiskinan bangsa—yang di masa kolonial pernah

disebut ”nation van Koelis”—mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.

F. Dampak Pengangguran Di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Asean

Presiden menyatakan, besarnya tingkat pengangguran di Indonesia

merupakan masalah ketenagakerjaan yang paling mengkhawatirkan di kawasan

ASEAN, karena itu Presiden mengajak ASEAN menyimak lebih dekat kepada

persoalan ketenagakerjaan. "Pengangguran tak hanya menampilkan masalah

ekonomi tetapi juga membawa dampak luas di bidang sosial, keamanan dan

politik yang pada gilirannya menimbulkan gangguan, stabilitas nasional dan

akhirnya menjadi ketegangan dalam hubungan antarbangsa-bangsa di kawasan

ini," katanya saat membuka pertemuan ke-17 Menteri Tenaga kerja ASEAN di

Mataram, NTB, Kamis (8/5). Pertemuan internasional pertama di Mataram sejak

terjadinya tragedi bom Bali itu diikuti seluruh negara ASEAN, yakni tujuh menteri

tenaga kerja, satu menteri negara, dan dua deputy menteri. Selain itu juga diikuti

tiga wakil menteri dari negara mitra dialog dari China, Jepang, dan Korea

Selatan termasuk dari perwakilan Organisasi Buruh Internasional, serta dari

Sekretariat Jenderal ASEAN. Presiden menyebutkan pengangguran di Indonesia

hingga akhir tahun 2001 mencapai angka 8,1 persen. Bila itu yang menjadi tolok

ukur, maka angka itu paling menyimpan kekhawatiran di kawasan ASEAN.

"Angka tersebut lebih tinggi bila dibanding dengan realisasi pertumbuhan

Page 25: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

ekonomi serta kemampuan kami dalam mengundang investasi," katanya. Dalam

konteks ASEAN, meluasnya situasi seperti itu jelas sangat mengkhawatirkan dan

sungguh memerlukan kewaspadaan.

Dari sudut pandang tersebut Kepala Negara mengajak para menteri

tenaga kerja ASEAN untuk menyimak lebih dekat persoalan ketenagakerjaan di

kawasan ASEAN. Presiden memahami pemulihan ekonomi yang besar

peranannya dalam penciptaan lapangan kerja akan sangat berkaitan dengan

kebijakan di banyak aspek, seperti fiskal, investasi, pembiayaan dan perbankan,

hukum dan keamanan. Sejak lebih dari tiga dasawarsa yang lalu, kata Megawati,

para pendahulu ASEAN telah bekerja keras membangun dasar-dasar kerjasama

dan solidaritas bangsa-bangsa di kawasan ini, dengan keyakinan bahwa hanya

dengan stabilitas politik dan keamanan di kawasan masing- masing dapat

membangun kehidupan yang sejahtera dan maju.

Dengan perkembangan dan kemajuan yang dialami saat ini, bangsa-

bangsa dan negara ASEAN telah semakin berubah menjadi masyarakat besar

yang kian terbuka. Sekecil apa pun perkembangan negatif yang terjadi di suatu

negara akan menjalar dan memberi pengaruh terhadap bangsa-bangsa lainnya

di kawasan. Presiden menggambarkan di Indonesia bahwa pemerintahannya

baru saja selesai memperbaiki pengaturan mengenai perlindungan dan

kesejahteraan tenaga kerja terutama soal pengupahan, jaminan sosial, PHK

ataupun mekanisme tripartit dan lain-lainnya dalam rangka penyeimbangan

Page 26: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

antara hak dan kewajiban tenaga kerja dan pemberi kerja.

Presiden juga memberikan gambaran tentang ragam dan tingkat kesulitan

yang harus diatasi hampir oleh setiap negara anggota ASEAN dalam lima tahun

terakhir ini. Menurut Presiden, ada yang telah selesai menormalisasi keadaan

dan mulai bangkit lagi, ada yang sudah pada tahap akhir pemulihan, tetapi ada

juga yang masih harus bergulat dengan banyak persoalan baik yang lama

ataupun yang belakangan timbul sebagai dampak dari persoalan itu sendiri.

"Akhir-akhir ini jerih payah tadi malah mulai tampak memudar atau malah

tertimbun oleh kesulitan baru yang bersumber dari ancaman terorisme ataupun

wabah penyakit,” kata Megawati. Pertemuan Menaker ke-17 tersebut akan

berlangsung hingga 9 Mei 2003.Indonesia sebelumnya pernah menjadi tuan

rumah untuk pertemuan serupa yang pertama dan yang ketujuh. Sedangkan

pertemuan ke-16 tahun 2002 berlangsung di Laos, dan pertemuan ke 18 tahun

2004 direncanakan berlangsung di Brunei, tetapi belum diputuskan.

Pengangguran di Indonesia sudah menjadi ancaman di ASEAN

mengingat kontribusi Indonesia pada angka pengangguran di kawasan Asia

Tenggara itu sudah mencapai  60 persen.

  Wakil Sekjen Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia

(Apindo) , Haryono Darudono, di Medan, Jumat, mengatakan, tingginya

pengangguran  menunjukkan Indonesia tidak menarik bagi investor sebagai 

tempat investasi yang berakibat pada tidak berjalannya sektor riil.

Page 27: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Menurut dia, tidak menariknya Indonesia sebagai tempat investasi karena

dipicu banyak hal  mulai dari infrastruktur yang tidak memadai hingga birokrasi

perizinan.yang.masih.berbelit.

"Bagaimana investor baru  mau masuk atau pengusaha mengembangkan

investasinya kalau listrik dan gas sulit didapat seperti saat ini," katanya di sela-

sela.rapat.tahunan.Apindo.Sumut.

Dia tidak merinci data pengangguran di Asean, tapi di Indonesia

disebutkan sekitar 40 jutaan bahkan lebih karena tahun ini jumlahnya semakin

bertambah menyusul banyaknya industri yang melakukan PHK menyusul

kesulitan.gas.dan.listrik.

"Pemerintah diharapkan melakukan tindakan nyata untuk mengtasi angka

pengangguran itu karena pengangguran itu  berdampak luas seperti kepada

tingginya.tingkatan.kriminilitas,"katanya.

Sekretaris Umum DPD Apindo Sumut, Laksamana Adiyaksa, mengatakan

di Sumut, tahun ini PHK terjadi pada ribuan tenaga kerja menyusul krisis listrik

dan gas yang masih berlanjut. PHK, katanya terbesar terjadi pada industri

sarungtangan karet dan keramik yang memang menggunakan atau memerlukan

gas dalam volume yang besar

Page 28: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

G. Realisasi Industri Untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Mengurangi

Pengangguran

Masa jaya Nusantara di bawah pemerintahan Sriwijaya dan Majapahit

mencatat perekonomian dan industri yang berpusat pada kekayaan alam, yakni

pertanian dan laut. Selepas lima abad, muncullah Republik Indonesia dengan

mimpi besar membangun industri maju, tetapi melupakan kemakmuran petani

dan nelayan. Perbagai peninggalan candi sebagai bukti kejayaan bangsa berikut

reliefnya, seperti simbol Yoni-Lingga, adalah pertanda kemajuan dan

kemakmuran masyarakat yang berbasis agraria. Demikian pula gambaran "Kapal

Borobudur" yang menggambarkan keakraban masyarakat Indonesia masa

lampau dengan lautan luas.

Sesungguhnya, kembali pada jati diri lewat pengembangan industri

berbasis lokal, yakni pertanian dan kelautan, adalah jawaban mutlak untuk

menyerap tenaga kerja yang melimpah sekaligus menyelamatkan perekonomian

nasional.

Kondisi riil membuktikan bahwa industri teknologi tinggi dikuasai negara

maju, sedangkan industri teknologi rendah (low technology intensity) dikuasai

China, Vietnam, dan negeri jiran lain yang baru berkembang. Praktis,

menghadapi persaingan yang tidak seimbang itu, Indonesia harus melakukan

renaisans (renaissance) atau gerakan kembali ke industri mula-mula di negeri ini,

yakni sektor pertanian dan kelautan. Selanjutnya barulah industri lainnya

Page 29: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

berkembang, tetapi terkait atau berangkat dari pengembangan kedua sektor

tersebut. Pengamat ekonomi, Faisal Basri, menegaskan, dengan mencermati

sejarah masa silam tersebut, tentudeportasi massal ratusan ribu tenaga kerja

Indonesia (TKI) dari Malaysia tidak perlu terjadi. "Keberadaan TKI adalah ekses

dari kegagalan kebijakan lompatan industri. Tanpa memiliki basis industri

intensitas rendah yang kuat, kita langsung memaksakan diri bermain di sektor

intensitas teknologi tinggi, seperti pembuatan pesawat. Alhasil, semuanya gagal

dan telanjur menciptakan angkatan kerja yang meninggalkan kehidupan agraria

dan nelayan, tetapi tidak terserap dalam pasar kerja di perkotaan. Mereka ini

adalah korban kebijakan pembangunan yang kini dikenal sebagai TKI," Faisal

menjelaskan.

Dunia industri Indonesia dewasa ini menjadi potret kegagalan

industrialisasi, seperti terjadi di China pada dekade 1960-an akibat kebijakan

lompatan jauh ke depan ala Mao Ze Dong. Alih-alih mengikuti proses alamiah

perkembangan industri dari skala teknologi rendah, teknologi menengah, hingga

teknologi tinggi, Indonesia memaksakan diri "melompat" dari industri teknologi

rendah ke teknologi tinggi semasa BJ Habibie menjadi Menteri Riset dan

Teknologi.

Ketika itu, Malaysia dan Thailand konsisten mempelajari agrobisnis di

Indonesia serta mengembangkannya untuk membangun perekonomian mereka.

Saat sama, Indonesia sempat mengalami surplus pangan, tetapi selanjutnya

Page 30: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

lebih asyik membuat industri pesawat terbang yang bahkan tidak dilakukan oleh

Jepang. Hal serupa dialami Korea Selatan pada periode 1970-an akibat blunder

kebijakan industrialisasi oleh Park Chung-Hee dalam periode tersebut. Menurut

Faisal Basri, hanya industri baja saja yang dapat dikatakan berhasil ketika itu.

Namun, pemimpin Korea Selatan cepat menyadari kesalahan dan cepat

kembali mengikuti logika sehat dalam mengembangkan industri dengan kembali

ke titik awal, yakni mengukuhkan sektor pertanian- kelautan sebelummenapaki

industri teknologi menengah dan teknologi tinggi.

Mereka berangkat dari pemikiran logis, yakni mengembangkan sektor

padat karya, menghasilkan devisa, dan mendorong industri berbasis sumber

daya alam (resource-based industry). Kebijakan tersebut sangat berdasar karena

sektor pertanian dan perikanan serta budi daya laut bersifat padat karya (labour

intensive). Perlahan tetapi pasti, Korea Selatan berkembang menjadi raksasa

ekonomi. Skema tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan

devisa untuk membayar utang luar negeri, kemudian mengembangkan industri

ke skala intensitas menengah hingga teknologi tinggi.

Dewasa ini, seiring perkembangan ke industri teknologi canggih, Korea

Selatan meninggalkan industri seperti tekstil untuk produksi massal dan usaha

jenis tersebut melakukan relokasi ke China dan Vietnam. Hal tersebut

merupakan sebuah prestasi mengingat berdasar kondisi riil, daerah yang

Page 31: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

sebetulnya potensial untuk industri adalah Korea Utara, sedangkan wilayah

Korea Selatan adalah sentra pertanian.

Namun, di Indonesia terjadi paradoks. Di saat terjadi fenomena teori

modernisasi berupa peralihan dari pertanian ke sektor industri dan jasa, justru

terjadi gerakan kembali ke desa akibat menyusutnya lapangan kerja di

perkotaan. Akan tetapi, tenaga kerja ini juga tidak terserap akibat rendahnya

produktivitas industri pertanian. Akibatnya, tenaga kerja tersebut berakhir

sebagai buruh migran di negeri jiran.

Salah satu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit

membenarkan perlunya menata industri pertanian. Akan tetapi, dia menekankan,

industri manufaktur harus tetap mendapat perhatian. Pasalnya, sektor industri

yang masih tersisa ini juga harus diselamatkan karena semakin terpuruk akibat

persaingan dan terlebih lagi tekanan produk perundang-undangan pemerintah di

tingkat pusat serta daerah.

Kondisi riil saat ini ada persoalan mendasar yang menghambat upaya

menggerakkan sektor manufaktur, yakni tingginya biaya yang bersumber dari

aturan-aturan mengenai perburuhan. Pelbagai peraturan yang ada justru

semakin memberatkan dunia usaha. Padahal, pihak pengusaha tengah

berusaha mempertahankan pekerja tetap berada di sektor formal.

Page 32: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Peraturan yang justru semakin memberatkan pengusaha dan buruh itu

misalnya aturan mengenai pesangon yang terlalu besar dan Upah Minimum

Provinsi (UMP). Seharusnya, lanjut Anton Supit, terjadi perpindahan pekerja

informal ke sektor formal dalam kondisi normal. Apalagi jumlah tenaga kerja

informal di Indonesia menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO) telah

mencapai 68-70 persen dari angkatan kerja. Kondisi ini pada akhirnya

mendorong pengusaha menghindari memiliki karyawan tetap. Mereka cenderung

menggunakan sistem kontrak yang memang tidak memberi jaminan

kelangsungan kerja bagi buruh. Faisal Basri membenarkan pendapat tersebut.

Menurut dia, beratnya komponen pajak dan peraturan ketenagakerjaan semakin

menghambat sisa-sisa industri manufaktur di Indonesia. Sebagai contoh, untuk

memecat tenaga kerja akan memunculkan biaya yang sangat tinggi bagi

pengusaha. Kebijakan perpajakan juga turut menyudutkan dunia usaha,

misalnya pajak yang harus ditanggung pabrik olahan mete jauh lebih besar

dibandingkan eksportir mete mentah.

Meski demikian, Anton Supit merasa optimistis dunia usaha di Indonesia

masih akan berkembang. Pasalnya, kondisi adanya pasar, kompetensi, dan

harga sebetulnya tetap dapat dipenuhi oleh sektor manufaktur. Direktur Tenaga

Kerja dan Analisa Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas) Bambang Widianto menanggapi situasi tersebut dengan

mengupayakan skema perundingan bipartit pekerja-pengusaha. Langkah

Page 33: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

tersebut lebih efektif untuk mengatasi persoalan labour regulation cost sehingga

dunia usaha dapat diselamatkan.

Di lain pihak, kebijakan industri juga terus diarahkan untuk menyerap

angkatan kerja secara maksimal. Sasaran utamanya yakni menekan penganggur

hingga 5,1 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2009. Akan tetapi, Faisal

Basri bersikap pesimistis karena menilai pemerintah tidak serius dalam

menangani industri pertanian dan kelautan, seperti terlihat dalam Infrastructure

Summit awal tahun ini. Pembahasan tentang infrastruktur yang dilakukan

ternyata tidak menyentuh langsung atau menunjang sektor pertanian dan

kelautan. Yang menjadi perhatian adalah pembangkit listrik, jalan tol, dan

pelbagai proyek mercusuar lain. Proyek yang diusulkan ternyata tidak kompatibel

dengan sumber persoalan, yakni membangun sektor pertanian dan kelautan.

Usulan proyek yang ada justru mendukung proyek dan pabrik besar tanpa

menyentuh jejaring infrastruktur pertanian serta kelautan.

Faisal Basri menambahkan, salah satu penyebab kebijakan yang tidak

menyentuh persoalan adalah perilaku para politisi yang sebagian besar bukanlah

negarawan. Mereka hanya memikirkan kepentingan sesaat dengan menyetujui

atau mendukung proyek yang hasilnya dapat terlihat semasa jabatan mereka

tanpa memikirkan kesinambungan sebuah kebijakan. Apalagi membangun

industri dasar seperti pertanian dan kelautan merupakan pekerjaan jangka

panjang dalam dua atau tiga dasawarsa, seperti dialami Thailand dan Malaysia.

Page 34: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Padahal, jika para politisi jeli, lahan untuk mencari dukungan suara terbesar ada

di sektor pertanian dan kelautan. Namun, ketidakpekaan para elite atas

pembangunan dunia pertanian atau kelautan terlihat jelas dari pos jabatan

menteri di sektor pertanian, ketenagakerjaan ataupun usaha kecil dan menengah

yang tidak dipegang oleh partai berkuasa. Posisi tersebut dianggap pos "kering"

dibandingkan dengan, misalnya, jabatan menteri keuangan.

Sebagai contoh, semasa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, hanya

pos menteri tenaga kerja yang diisi oleh kader Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan. Saat ini, tidak ada posisi menteri dari tiga sektor tersebut yang

dijabat oleh kader Partai Demokrat! Pengalaman sejarah kejayaan Sriwijaya dan

Majapahit tampaknya menjadi jawaban persoalan penyerapantenaga kerja dan

TKI. Bukankah istilah gemah ripah loh jinawi sempat dialami waktu itu ketika

pertanian dan laut menjadi sumber hidup negeri ini.

Hal-hal yang paling sedikit yang dapat dikembangkan untuk menciptakan

lapangan kerja bagi para penggemar sesuai pendidikannya, keterampilannya,

umurnya penganggur terbuka atau setengah penganggur, atau orang yang baru

masuk ke pasar kerja, dan sebagainya. Diharapkan ke depan kebijakan

ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara

optimal untuk memerangi pengangguran.

Page 35: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

H. Data Pengangguran di Indonesia

1. Angka Pengangguran Terbuka di Indonesia

Salah satu jenis pengangguran yang bisa diukur dengan data Sakernas

adalah pengangguran terbuka  dan setengah pengangguran. Kali ini Penulis

ingin mencoba membuat analisa sederhana dengan data terbaru yaitu Sakernas

2006 (Februari). Pengangguran terbuka artinya orang yang tidak bekerja dan

sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, sudah punya

pekerjaan tapi belum dimulai, dan orang yang merasa tidak mungkin mendapat

pekerjaan. Dalam analisa ini juga akan disinggung tentang gender, umur dan

wilayah (kota/desa).

Page 36: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

2. Angka Pengangguran Menurut Umur

Pengangguran di Indonesia sudah mencapai 11 juta (usia 15 tahun

keatas) dan 8.5 juta-nya penduduk usia 15-29 tahun. Seperti pada Histogram 1

di atas, menunjukan angka pengangguran terbuka (%) menurut umur (15 tahun

ke atas, 15-29 tahun dan 30-49 tahun). Terlihat jelas bahwa pengangguran

terbuka banyak terjadi di usia remaja 15 sampai 29 tahun (23%).  Di usia

tersebut banyak sekali lulusan sekolah yang ingin mendapatkan pekerjaan, dari

yang baru lulus SMP, SMU maupun perguruan tinggi termasuk yang tidak

sekolah. Sangat masuk akal jika hal ini terjadi. Sedangkan untuk usia 30-49

tahun, jumlah penganggurannya tidak terlalu tinggi (hanya 4%). Angka

pengangguran terbuka penduduk usia lebih dari 15 tahun ke atas sekitar 10.4%.

Jika kita lihat, ternyata kaum perempuan-lah yang banyak sebagai penganggur

terbuka, sekitar 27.6% (usia 15-29 th) atau 13.7% (usia di atas 15 tahun). Hal-hal

yang menyebabkan fenomena ini antara lain masih adanya diskriminasi gender,

jenis pekerjaan yang tersedia kebanyakan untuk laki-laki. Hal-hal tersebut masih

perlu dianalisa lebih lanjut.

3. Angka Pengangguran Menurut Perkotaan atau Pedesaan

Kita semua sudah tahu bahwa sebagian besar pekerjaan tersedia lebih

banyak di perkotaan di pedesaan, sekaligus pekerjaan di perkotaan menjajikan

lebih banyak pendapatan. Inilah yang menyebabkan pencari kerja berbondong-

Page 37: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

bondong ke perkotaan yang berakibat angka pengangguran terbuka di kota lebih

besar (13.3%) dibandingkan pedesaan (8.4%).

Histogram 2 menunjukan analisa di atas, selain itu yang menarik lagi

perempuan penganggur usia 15 tahun lebih di pedesaan hampir sama dengan

penganggur laki-laki di kota (waluapun nilainya lebih sedikit dibanding

perempuan penganggur di kota). Ini yang mungkin patut dicermati oleh

pemerintah yang ingin mengurangi pengangguran. Penciptaan lapangan

pekerjaan tidak hanya dilakukan di perkotaan, pedesaan-pun butuh kegiatan-

kegiatan yang mendatangkan pendapatan. Terutama lapangan pekerjaan yang

Page 38: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

bisa memperdayakan perempuan yang ingin bekerja dan penghapusan

deskriminasi gender di bidang pekerjaan.

Catatan: Sumber data berasal dari data mentah SAKERNAS BPS Februari 2006 dan diolah kembali sesuai

kebutuhan tulisan ini.

4. Tabel Tingkat Pengangguran di Indonesia

Tabel 1. Pengangguran menurut umur di Indonesia

Golongan Umur Laki-Laki (ribuan) Perempuan (ribuan) Jumlah (ribuan)

15 - 24 2,712 2,071 4,783

25 - 34 3,171 3,350 6,521

35 - 44 3,047 3,542 6,589

45 - 54 2,631 2,577 5,208

55 + 3,251 2,115 5,367

Jumlah 14,812 13,655 28,467

Sumber : Sakernas, DPR 2003 (Usman, 2004)

Tabel 2. Penganggur terbuka menurut kategori pengangguran

Kategori Pengangguran Laki-Laki (ribuan) Perempuan (ribuan) Jumlah (ribuan)

Mencari Pekerjaan 3,171 2,452 5,623

Mempersiapkan Usaha 49 65 114

Merasa Tidak Mungkin

Mendapat Pekerjaan

1,417 1,665 3,082

Page 39: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Sudah Bekerja tapi

Belum Mulai Bekerja

291 421 712

Jumlah 4,928 4,603 9,531

Sumber : Sakernas, DPR 2003 (Usman, 2004)

Tabel 3. Pengangguran di Indonesia secara makro menurut pendidikan

Pendidikan Laki-Laki (ribuan) Perempuan (ribuan)

Jumlah (ribuan)

< SD 9,847 10,240 20,087

SMTP 2,809 1,951 4,761

SMTA 1,687 1,016 2,703

Diploma/Akademi 197 217 413

Universitas 272 232 504

Jumlah 14,812 13,655 28,467

Sumber : Sakernas, DPR 2003 (Usman, 2004)

Tabel 4. Total penganguran di Indonesia

Tahun Penduduk Penganggur

1999 179 juta jiwa 5,37 juta

2005 223 juta jiwa 11,15 juta

2020 (perkiraaan) 254 juta jiwa 20,3 juta

Sumber : Sakernas, DPR 2003 (Usman, 2004)

Page 40: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

5. Peringkat Negara Berdasarkan Tingkat Pengangguran

Ranking berdasarentitas

Entitas Tingkat pengang

guran(%)

Sumber / tanggal dariinformasi

1 Monaco 0.00 20052 Andorra 0.00 perkiraan 1996.3 Norfolk Island (Australia) 0.004 Guernsey (United Kingdom) 0.90 March 2006 est.5 Azerbaijan 1.20 perkiraan 2006 .6 Iceland 1.30 perkiraan 2006 .7 Liechtenstein 1.30 September 20028 Isle of Man (United Kingdom) 1.50 perkiraan December 20069 Belarus 1.60 200510 Vanuatu 1.70 199911 Cuba 1.90 perkiraan 2006 .12 Gibraltar (Britania Raya) 2.00 perkiraan 2001 .13 Kiribati 2.00 perkiraan 1992.14 Vietnam 2.00 perkiraan 2006.

Page 41: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

15 Papua New Guinea 2.00 200416 Bermuda 2.10 perkiraan 2004.17 Thailand 2.10 perkiraan 2006.18 Faroe Islands (Denmark) 2.10 200619 Jersey (United Kingdom) 2.20 perkiraan 2006.20 Kuwait 2.20 perkiraan 2004.21 United Arab Emirates 2.40 200122 Laos 2.40 perkiraan 2005.23 Bangladesh 2.50 perkiraan 2006.24 Bhutan 2.50 200425 Cambodia 2.50 perkiraan 2000.26 Singapore 2.70 perkiraan 2006.27 Ukraine 2.70 200628 United Kingdom 2.90 perkiraan 2006.29 Uzbekistan 3.00 200630 Guatemala 3.20 perkiraan 2005.31 Qatar 3.20 perkiraan 2006.32 Mexico 3.20 perkiraan 2006.33 South Korea 3.30 perkiraan December 2006 .34 Mongolia 3.30 2005

35 Switzerland 3.30 perkiraan 2006.

36 Malaysia 3.50 perkiraan 2006.37 Norway 3.50 perkiraan 2006.38 British Virgin Islands (United Kingdom) 3.60 199739 Lithuania 3.70 perkiraan 2006.40 Denmark 3.80 perkiraan 2006.41 Nicaragua 3.80 perkiraan 2006.42 New Zealand 3.80 perkiraan 2006.43 San Marino 3.80 200444 Northern Mariana Islands (United States) 3.90 200145 Taiwan 3.90 perkiraan 2006.46 Brunei 4.00 200647 Japan 4.10 perkiraan 2006.48 Macau (China) 4.10 200549 Luxembourg 4.10 perkiraan 2006.50 China 4.20 200551 Palau 4.20 perkiraan 2005.52 Ireland 4.30 perkiraan 2006.53 Cayman Islands (United Kingdom) 4.40 200454 Estonia 4.50 200655 Saint Kitts and Nevis 4.50 1997

Page 42: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

56 United States 4.80 perkiraan 2006.57 Australia 4.90 perkiraan 2006.58 Austria 4.90 perkiraan 2006.59 Hong Kong (China) 4.90 perkiraan 2006.60 Namibia 5.30 perkiraan 2006.61 Cyprus 5.5062 Netherlands 5.50 perkiraan 2006.63 Cyprus 5.6064 Sweden 5.60 perkiraan 2006.65 Nigeria 5.80 perkiraan 2006.66 El Salvador 6.00 perkiraan 2006.67 Montserrat (United Kingdom) 6.00 perkiraan 1998.68 Romania 6.10 perkiraan 2006.69 Virgin Islands (United States) 6.20 200470 Canada 6.40 perkiraan 2006.71 Latvia 6.50 perkiraan December 2006.72 Pakistan 6.50 perkiraan 2006.73 Costa Rica 6.60 perkiraan 2006.74 Russia 6.60 perkiraan 2006.75 Italy 6.80 perkiraan 2006.76 Malta 6.80 perkiraan 2005.77 Aruba (Netherlands) 6.90 perkiraan 2005 .78 Finland 7.00 perkiraan 2006.79 Trinidad and Tobago 7.00 perkiraan 2006.80 Germany 7.10 perkiraan 2006.81 Peru 7.20 perkiraan 2006.82 Moldova 7.30 perkiraan 2005.83 Armenia 7.40 perkiraan November 2006.84 Kazakhstan 7.40 perkiraan 2006.85 Hungary 7.40 perkiraan 2006 .86 Sri Lanka 7.60 perkiraan 2006.87 Portugal 7.60 perkiraan 200688 Israel 7.60 perkiraan January 2007.89 Fiji 7.60 199990 Morocco 7.70 perkiraan 2006 .91 Bolivia 7.80 perkiraan 2006 .92 India 7.80 perkiraan 2006 .93 Chile 7.80 200694 Philippines 7.90 perkiraan 2006.95 Anguilla (United Kingdom) 8.00 200296 Central African Republic 8.00 perkiraan 2001 .

97 Belgium 8.10 perkiraan 2006.

Page 43: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

98 Spain 8.10 perkiraan Oktober 2006.99 Czech Republic 8.40 perkiraan 2006 .— European Union 8.50 perkiraan 2006 .100 France 8.70 perkiraan December 2006 .101 Panama 8.80 perkiraan 2006.102 Venezuela 8.90 perkiraan October 2006 .103 Greece 9.20 perkiraan 2006 .104 Greenland (Denmark) 9.30 perkiraan 2005 .105 Belize 9.40 2006106 Paraguay 9.40 perkiraan 2005.107 Mauritius 9.40 perkiraan 2006 .108 Suriname 9.50 2004109 Brazil 9.60 perkiraan 2006 .110 Bulgaria 9.60 perkiraan 2006 .111 Slovenia 9.60 perkiraan 2006 .112 Turks and Caicos Islands (United Kingdom) 10.00 perkiraan 1997.113 Argentina 10.20 perkiraan kuarter ke 3, 2006 114 Turkey 10.20 perkiraan 2006.115 Slovakia 10.20 perkiraan 2006.116 Myanmar 10.20 perkiraan 2006.117 Bahamas 10.20 perkiraan 2005 .118 Egypt 10.30 perkiraan 2006.119 Saint Pierre and Miquelon (France) 10.30 1999120 Ecuador 10.60 perkiraan 2006.121 Barbados 10.70 perkiraan 2003 .122 Uruguay 10.80 perkiraan 2006.123 Antigua and Barbuda 11.00 perkiraan 2001 .124 Colombia 11.10 perkiraan 2006.125 Jamaica 11.30 perkiraan 2006 .126 Guam (United States) 11.40 perkiraan 2002 .127 French Polynesia (France) 11.70 2005128 Niue (New Zealand) 12.00 2001129 Tajikistan 12.00 perkiraan 2004.130 Puerto Rico (United States) 12.00 2002131 Grenada 12.50 2000132 Syria 12.50 perkiraan 2005 .133 Indonesia 12.50 perkiraan 2006 .134 Georgia 12.60 perkiraan 2004.135 Côte d'Ivoire 13.00 1998136 Saudi Arabia 13.00 perkiraan 2004 .

137 Tonga 13.00perkiraan Tahun anggaran 03/04 .

Page 44: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

138 Cook Islands (New Zealand) 13.10 2005139 Albania 13.80 perkiraan September 2006 .140 Tunisia 13.90 perkiraan 2006 .141 Saint Helena (United Kingdom) 14.00 perkiraan 1998.142 Mali 14.60 perkiraan 2001.143 Poland 14.90 perkiraan November 2006.144 Bahrain 15.00 perkiraan 2005 .145 Oman 15.00 perkiraan 2004 .146 Iran 15.00 perkiraan 2007 .147 Saint Vincent and the Grenadines 15.00 perkiraan 2001.148 Wallis and Futuna (France) 15.20 2003149 Jordan 15.40 perkiraan 2006 .150 Algeria 15.70 perkiraan 2006.151 Dominican Republic 16.00 perkiraan 2006.152 Netherlands Antilles (Netherlands) 17.00 perkiraan 2002.153 New Caledonia (France) 17.10 2004154 Croatia 17.20 perkiraan 2006 .155 Kyrgyzstan 18.00 perkiraan 2004.156 Sudan 18.70 perkiraan 2002 .157 Comoros 20.00 perkiraan 1996 .158 Ghana 20.00 perkiraan 1997.159 Lebanon 20.00 perkiraan 2006.160 Saint Lucia 20.00 perkiraan 2003.161 Mauritania 20.00 perkiraan 2004.162 Gaza Strip 20.30 2005163 Palestinian 20.30 2005164 Cape Verde 21.00 perkiraan 2000.165 Gabon 21.00 perkiraan 1997.166 Mozambique 21.00 perkiraan 1997.167 Micronesia 22.00 perkiraan 2000.168 Dominica 23.00 perkiraan 2000169 Botswana 23.80 2004170 Iraq 25.00 perkiraan 2005 .171 Mayotte (France) 25.40 2005172 South Africa 25.50 perkiraan 2006.173 Montenegro 27.70 2005174 Honduras 27.90 perkiraan 2006.175 American Samoa (United States) 29.80 2005176 Cameroon 30.00 perkiraan 2001.177 Equatorial Guinea 30.00 perkiraan 1998 .178 Libya 30.00 perkiraan 2004 .

Page 45: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

179 Marshall Islands 30.90 perkiraan 2000.180 Serbia 31.60 perkiraan 2005 .181 Yemen 35.00 perkiraan 2003.182 Macedonia 36.00 perkiraan September 2006 .183 Afghanistan 40.00 perkiraan 2005 .184 Swaziland 40.00 perkiraan 2006.185 Kenya 40.00 perkiraan 2001.

186 Nepal 42.00 perkiraan 2004 .

187 Lesotho 45.00 2002188 Bosnia and Herzegovina 45.50 perkiraan 31 December 2004 189 Senegal 48.00 perkiraan 2001 .190 Djibouti 50.00 perkiraan 2004 .191 Zambia 50.00 perkiraan 2000.192 East Timor 50.00 perkiraan 2001193 Cocos Islands (Australia) 60.00 perkiraan 2000194 Turkmenistan 60.00 perkiraan 2004195 Zimbabwe 80.00 perkiraan 2005196 Liberia 85.00 perkiraan 2003197 Nauru 90.00 perkiraan 2004

Dari data sejumlah negara di atas dapat dilhat posisi Indonesia pada

peringkat penganggurannya, makin rendaringkatnya maka semakin banyak

tingkat dan angka pengangguran di negara tersebut, dalam hal ini Indonesia

menduduki posisi ke 133, kita kalah jauh dari Singapura, Thailand, Malaysia,

Brunei Darusalam bahkan Myanmar. Sungguh mengherankan negara dengan

sumber daya alam yang banyak dan dapat dikatakan kaya memiliki tingkat angka

pengangguran yang tinggi, sungguh sulit dipercaya. Dengan ini kita hanya dapat

berhapkan pemerintah dapat bertindak untuk menyelesaikan masalah

keterpurukan perkembangan ekonomi di Indonesia dan tentunya dengan usaha

dari diri kita masing – masing.

Page 46: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

BAB III

PENUTUP

A. Kesmipulan

Pengangguran di Indonesia kondisinya saat ini sangat memprihatnkan,

banyak sekali terdapat pengangguran di mana-mana. Penyebab pengangguran

di ndonesia ialah terdapat pada masalah sumber daya manusia itu sendiri dan

tentunya keterbatasan lapangan pekerjaan. Indonesia menempati urutan ke 133

dalam hal tingkat pengangguran di dunia, semakin rendah peringkatnya maka

semakin banyak pulah jumlah pengangguran yang terdapat di Negara tersebut.

Page 47: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Untuk mengatasi masalah pengangguran ini pemerintah telah membuat suatu

program untuk menampung para pengangguran. Selain mengharapkan bantuan

dari pemerintah sebaiknya kita secara pribadi juga harus berusaha memperbaiki

kualitas sumber daya kita agar tidak menjadi seornag pengangguran dan

menjadi beban pemerintah.

B. Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia

Sekitar 10 juta penganggur terbuka (open unemployed) dan 31 juta

setengah penggangur (underemployed) bukanlah persoalan kecil yang harus

dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini dan ke depan. Sepuluh juta

penganggur terbuka berarti sekitar separo dari penduduk Malaysia.

Penganggur itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan

gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan

pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula,

minyak, pakaian, energi listrik, sepatu, jasa dan sebagainya setiap hari, tapi

mereka tidak mempunyai penghasilan. Bisa kita bayangkan berapa ton beras

dan kebutuhan lainnya harus disubsidi setiap harinya.

Bekerja berarti memiliki produksi. Seberapa pun produksi yang dihasilkan

tetap lebih baik dibandingkan jika tidak memiliki produksi sama sekali. Karena

itu, apa pun alasan dan bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini masalah

pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya.

Page 48: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Sering berbagai pihak menyatakan persoalan pengangguran itu adalah

persoalan muara. Berbicara mengenai pengangguran banyak aspek dan teori

disiplin ilmu terkait. Yang jelas pengangguran hanya dapat ditanggulangi secara

konsepsional, komprehensif, integral baik terhadap persoalan hulu maupun

muara.

Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat

ditempuh sebagai berikut. Setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan

yang banyak bagi kemanusiaan artinya produktif dan remuneratif sesuai Pasal

27 Ayat 2 UUD 1945 dengan partisipasi semua masyarakat Indonesia. Lebih

tegas lagi jadikan penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.

Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro

(khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran,

antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar,

tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank

Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Dalam keputusan rapat-

rapat kebinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada

penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait

dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan

pelaksanaannya.

Selalin itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat

dijabarkan dalam beberapa poin. Pertama, pengembangan mindset dan

wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia

Page 49: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan

mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi

sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan

kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun

masyarakat luas.

Kepribadian yang matang, dinamis dan kreatif memiliki tujuan dan visi

yang jauh ke depan, berani mengambil tantangan serta mempunyai mindset

yang benar. Itu merupakan tuntutan utama dan mendasar di era globalisasi dan

informasi yang sangat kompetitif dewasa ini dan di masa-masa mendatang.

Perlu diyakini oleh setiap orang, kesuksesan yang hakiki berawal dari

sikap mental kita untuk berani berpikir dan bertindak secara nyata, tulus, jujur

matang, sepenuh hati, profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan ini dapat

diimplementasikan menjadi gerakan nasional melalui kerja sama dengan

lembaga pelatihan yang kompeten untuk itu

Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya

yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas

transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para

penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya

potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia maupun keuangan (finansial).

Page 50: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin

kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian

Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang

terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga

itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat

perhatian khusus. Secara teknis dan rinci, keberadaaan lembaga itu dapat

disusun dengan baik.

Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu

banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal

Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi

masyarakat secara perorangan maupun berkelompok. Itu semua perlu segera

dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi

untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan

masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan

lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang

dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang.

Sampah sebagai bahan baku pupuk organik dapat diolah untuk

menciptakan lapangan kerja dan pupuk organik itu dapat didistribusikan ke

wilayah-wilayah tandus yang berdekatan untuk meningkatkan produksi lahan.

Page 51: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Semuanya mempunyai nilai ekonomis tinggi dan akan menciptakan lapangan

kerja.

Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional.

Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan

dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan

menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara

lain sumber daya manusianya (brainware), perangkat keras (hardware),

perangkat lunak (software), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di

bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung

kondisinya.

Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke

luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri.

Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (skilled). Hal itu dapat dilakukan

dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bagi pemerintah Daerah yang memiliki lahan cukup, gedung, perbankan,

keuangan dan aset lainnya yang memadai dapat membangun Badan Usaha

Milik Daerah Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (BUMD-

PJTKI). Tentunya badan itu diperlengkapi dengan lembaga pelatihan (Training

Center) yang kompeten untuk jenis-jenis keterampilan tertentu yang sangat

banyak peluang di negara lain. Di samping itu, perlu dibuat peraturan tersendiri

tentang pengiriman TKI ke luar negeri seperti di Filipina.

Page 52: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem

pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat

menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, Sisdiknas perlu reorientasi supaya

dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial

(PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak

berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan

permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya

tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada

PHK yang berarti menambah jumlah penganggur.

Pihak-pihak yang terlibat sangat banyak dan kompleks sehingga hal itu

perlu dicegah dengan berbagai cara terutama penyempurnaan berbagai

kebijakan.

Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan kita. Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis

yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial

sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik

supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.

Hal-hal yang paling sedikit yang dapat dikembangkan untuk menciptakan

lapangan kerja bagi para penggemar sesuai pendidikannya, keterampilannya,

umurnya penganggur terbuka atau setengah penganggur, atau orang yang baru

Page 53: Makalah Masalah Pengangguran Ekonomi

masuk ke pasar kerja, dan sebagainya. Diharapkan ke depan kebijakan

ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara

optimal untuk memerangi pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.andisite.com, 2007

http://www.datastatistik-indonesia.com, 2007

http://www.dephan.go.id, 2007

http://www.google.co.id, 2007

http://id.wikipedia.co.id, 2007

http://www.instruments.worldpress.com, 2007

http://www.suarapembaruan.com, 2007

http://www.tempointeraktif.com, 2007