IPS II

PROBLEM OF POVERTY IN INDONESIA

Di Susun Oleh :

ALJABAR GROUP

ZAINUDDIN BASRI 094704257SRI MULIANA 094704211NUR SUCI MACHDEWI 094704146INSANA PERTIWI 094704134FADHILAH 094704130

BILINGUAL OF PGSDFAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR2010

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, hanya dengan izinNya terlaksana segala macam aktifitas

yang dilakoni oleh hambaNya. Shalawat, rahmat serta salam semoga tercurah kepada

Nabi Muhammad saw, yang kepada beliau diturunkan wahyu Ilahi Al Qur’an, dan

ditugasi untuk menjelaskan seta memberikan contoh pelaksanaanya. Semoga tercurah

pula kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta seluruh umatnya yang setia.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing dan

teman-teman yang telah membantu kami hingga makalah ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan serta masih

terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan

saran yang membangun.

Semoga dengan terselesainya makalah ini, dapat bermanfaat bagi pembaca dan

teman-teman sekalian.

Makassar, 26 Oktober 2010

ALJABAR GROUP

Daftar Isi

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar belakang

B. Rumusan masalah

BAB II Isi / Pembahasan

A. Kondisi Kemiskinan di Indonesia

B. Faktor Penyebab Kemiskinan

C. Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia

BAB III Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka / Sumber

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai

macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia

dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak

masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.

Melihat kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan

tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di

Indonesia dan penanggulangannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan

masalahnya adalah:

1. Bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia?

2. Faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia?

3. Bagaimana cara menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia?

BAB II

ISI / PEMBAHASAN

A. Kondisi Kemiskinan di Indonesia

PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA MARET 2010

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang

artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian

yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi

ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok

sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang

lain.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok

orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya

secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang

bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya

sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan

hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok

orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan

sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses

yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh

kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi,

teknologi, dan modal.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada

dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga

pengertian, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam

golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di

bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan

pendidikan.

2. Kemiskinan Relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif

sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada

di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan Kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap

seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha

memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak

lain yang membantunya.

Keluarga miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk

menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan

proses yang mempengaruhi kehidupannya. Ada tiga potensi yang perlu

diamati dari keluarga miskin yaitu:

1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, contohnya dapat

dilihat dari aspek pengeluaran keluarga, kemampuan menjangkau

tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan kemampuan

menjangkau perlindungan dasar.

2. Kemampuan dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari kegiatan

utama dalam mencari nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran

dalam bidang perlindungan, dan peran dalam bidang

kemasyarakatan.

3. Kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dari

upaya yang dilakukan sebuah keluarga untuk menghindar dan

mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal

antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan

dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan,

gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai

upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan

kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan

kesempatan kerja dan sebagainya.

Berbagai upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah

penduduk miskin dari 54,2 juta (40.1%) pada tahun 1976 menjadi 22,5

juta (11.3%) pada tahun 1996. Namun, dengan terjadinya krisis ekonomi

sejak Juli 1997 dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi dan

tsunami pada Desember 2004 membawa dampak negatif bagi kehidupan

masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya

pelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi sarana

umum sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin

menjadi 47,9 juta (23.4%) pada tahun 1999. Kemudian pada 5 tahun

terakhir terlihat penurunan tingkat kemiskinan secara terus menerus

dan perlahan-lahan sampai mencapai 36,1 juta (16.7%) di tahun 2004

seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini (catatan: terjadi revisi

metode di tahun 1996).

54.2

43.2

3530

27.2 25.922.5

34.5

47.9

38.4 37.4 36.1

0

10

20

30

40

50

60

1976

1980

1984

1987

1990

1993

1996

1996

1999

2002

2003

2004

Jumlah penduduk miskin (juta)

Menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI)

per Maret 2010, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 31,02 juta.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita

per bulan di bawah GarisKemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010

mencapai 31,02 juta (13,33 persen), turun 1,51 juta dibandingkan

dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta

(14,15 persen).

Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah

perkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta pada Maret 2009

menjadi 11,10 juta pada Maret 2010), sementara di daerah perdesaan

berkurang 0,69 juta orang (dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi

19,93 juta pada Maret 2010).

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan

tidak banyak berubah selama periode ini. Pada Maret 2009, 63,38

Revisi metode

persen penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sedangkan

pada Maret 2010 sebesar 64,23 persen.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih

besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan,

sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2010, sumbangan

Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,5

persen, sedangkan pada Maret 2009 sebesar 73,6 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis

Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam

ras, mie instan, tempe, bawang merah, kopi, dan tahu. Untuk komoditi

bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, angkutan, dan

pendidikan.

Pada periode Maret 2009-Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan

kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis

Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga

semakin menyempit.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2009-Maret 2010

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar

31,02 juta orang (13,33 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin

pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti

jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta jiwa.

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar

daripada daerah perdesaan. Selama periode Maret 2009-Maret 2010,

penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang,

sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang (Tabel 2).

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan

perdesaan tidak banyak berubah dari Maret 2009 ke Maret 2010. Pada

Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di

daerah perdesaan begitu juga pada Maret 2010, yaitu sebesar 64,23

persen.

Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama

periode Maret 2009-Maret 2010 nampaknya berkaitan dengan faktor-

faktor berikut:

a. Selama periode Maret 2009-Maret 2010 inflasi umum relatif rendah,

yaitu sebesar 3,43 persen. Menurut kelompok pengeluaran kenaikan

harga selama periode tersebut terjadi pada kelompok bahan makanan

sebesar 4,11 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan

tembakau sebesar 8,04 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan

olah raga sebesar 3,85 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,18

persen; kelompok sandang sebesar 0,78 persen; kelompok

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 2,08 persen,

serta kelompok transpor dan komunikasi dan jasa keuangan sebesar

1,38 persen.

b. Rata-rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan masing-masing

naik sebesar 3,27 persen dan 3,86 persen selama periode Maret 2009-

Maret 2010.

c. Produksi padi tahun 2010 (hasil Angka Ramalan/ARAM II) mencapai

65,15 juta ton GKG, naik sekitar 1,17 persen dari produksi padi tahun

2009 yang sebesar 64,40 juta ton GKG.

d. Sebagian besar penduduk miskin (64,65 persen pada tahun 2009)

bekerja di Sektor Pertanian. NTP (Nilai Tukar Petani) naik 2,45

persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadi 101,20 pada Maret 2010.

e. Perekonomian Indonesia Triwulan I 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen

terhadap Triwulan I 2009, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah

tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang sama.

Dilihat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010,

perkembangan tingkat kemiskinan ditunjukkan oleh tabel berikut:

Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2009-Maret 2010

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk

menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita

per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2009-Maret 2010, Garis Kemiskinan naik

sebesar 5,72 persen, yaitu dari Rp200.262,- per kapita per bulan

pada Maret 2009 menjadi Rp211.726,- per kapita per bulan pada

Maret 2010. Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan

(GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan

Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa

peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan

peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang,

pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2009 sumbangan GKM

terhadap GK sebesar 73,6 persen, dan sekitar 73,5 persen pada

Maret 2010. Pada Maret 2010, komoditi makanan yang memberi

sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah beras yaitu

sebesar 25,20 persen di perkotaan dan 34,11 persen di perdesaan.

Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua

kepada Garis Kemiskinan (7,93 persen di perkotaan dan 5,90

persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah gula pasir (3,36

persen di perkotaan dan 4,34 persen di perdesaan), telur ayam ras

(3,42 persen di perkotaan dan 2,61 di perdesaan), mie instan (2,97

persen di perkotaan dan 2,51 persen di perdesaan), tempe (2,24

persen di perkotaan dan 1,91 persen di perdesaan), bawang

merah (1,36 persen di perkotaan dan 1,66 persen di perdesaan),

kopi (1,23 persen di perkotaan dan 1,56 persen di perdesaan), dan

tahu (2,01 persen di perkotaan dan 1,55 persen di perdesaan).

Komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan besar

untuk Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan (8,43 persen di

perkotaan dan 6,11 persen di perdesaan), biaya listrik (3,30

persen di perkotaan dan 1,87 persen di perdesaan), dan angkutan

(2,48 persen di perkotaan dan 1,19 persen di perdesaan), dan

biaya pendidikan (2,40 persen di perkotaan dan 1,16 persen di

perdesaan).

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah

dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu

diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari

kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk

miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bias

mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2009-Maret 2010, Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,50 pada

Maret 2009 menjadi 2,21 pada Maret 2010. Demikian pula Indeks

Keparahan Kemiskinan turun dari 0,68 menjadi 0,58 pada periode

yang sama (Tabel 3). Penurunan nilai kedua indeks ini

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin

cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan

ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin

menyempit.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan masih tetap

lebih tinggi daripada perkotaan, sama seperti tahun 2009. Pada

Maret 2010, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk

perkotaan hanya 1,57 sementara di daerah perdesaan mencapai

2,80. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan

hanya 0,40 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,75. Dapat

disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebi

buruk dari daerah perkotaan.

B. Faktor Penyebab Kemiskinan

Pada kondisi tertentu, kemiskinan dapat disebabkan dari berbagai

segi, diantaranya :

Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya

alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana

alam.

Kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga

yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak

mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang

tersedia hingga mereka tetap miskin.

Sulitnya pemenuhan hak-hak dasar kehidupan manusia antara lain

makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan pendapatan

perkapita masyarakat.

Kesenjangan pembangunan antara kota-kota besar dipulau jawa dan

kota-kota didaerah diluar pulau jawa, dan juga antara kota dengan

pedesaan dan daerah terpencil lainnya yang tentunya belum terjamah

pembangunan, dan juga potensi sumber daya alam yang berbeda.

Guncangan perekonomian sebagai akibat dari lemahnya dasar

perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya

pengangguran.

Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan, dimana kurangnya

perhatian pemerintah dalam mengikusertakan atau memberdayakan

perempuan dalam pembangunan

Kultur dan Budaya daerah yang turut mempengaruhi.

C. Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia

Penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi

penanggulangan kemiskinan yang jelas. Pemerintah Indonesia dan

berbagai pihak terkait lainnya patut mendapat acungan jempol atas

berbagai usaha yang telah dijalankan dalam membentuk strategi

penanggulangan kemiskinan. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh

pemerintahan baru adalah menyelesaikan dan mengadaptasikan

rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan.

Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Berikut

ini dijabarkan sepuluh langkah yang dapat diambil dalam

mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan tersebut.

Peningkatan fasilitas jalan dan listrik di pedesaan.

Berbagai pengalaman di China, Vietnam dan juga di Indonesia

sendiri menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area pedesaan

merupakan cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalan

nasional dan jalan provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang

baik. Tetapi, setengah dari jalan kabupaten berada dalam kondisi

yang buruk. Sementara itu lima persen dari populasi, yang berarti

sekitar 11 juta orang, tidak mendapatkan akses jalan untuk setahun

penuh. Hal yang sama dapat terlihat pada penyediaan listrik. Saat ini

masih ada sekitar 6000 desa, dengan populasi sekitar 90 juta orang

belum menikmati tenaga listrik.

Walaupun berbagai masalah di atas terlihat rumit dalam

pelaksanaannya, solusinya dapat terlihat dengan jelas.

o Menjalankan program skala besar untuk membangun jalan

pedesaandan di tingkat kabupaten.

Program pembangunan jalan tersebut juga dapat meningkatkan

penghasilan bagi masyarakat miskin dan mengurangi pengeluaran

mereka, disamping memberikan stimulasi pertumbuhan pada

umumnya.

o Membiayai program di atas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana pembangunan harus ditargetkan pada daerah-daerah yang

mempunyai kondisi buruk, terutama dalam masalah kemiskinan.

Peta lokasi kemiskinan, bersama dengan peta kondisi jalan, dapat

digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah tersebut.

Masyarakat miskin setempat juga harus dilibatkan agar hasilnya

dapat sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjamin

tersedianya pemeliharaan secara lebih baik.

o Menjalankan program pekerjaan umum yang bersifat padat karya.

Program seperti ini dapat menjadi cara yang efektif untuk

menyediakan fasilitas jalan di pedesaan disamping sebagai bentuk

perlindungan sosial. Untuk daerah yang terisolir, program ini

bahkan dapat mengurangi biaya pembangunan.

o Menjalankan strategi pembangunan fasilitas listrik pada desa-desa

yang belum menikmati tenaga listrik.

Kompetisi pada sektor kelistrikan harus ditingkatkan dengan

memperbolehkan perusahaan penyedia jasa kelistrikan untuk

menjual tenaga listrik yang mereka hasilkan kepada PLN. Akses

pada jaringan yang dimiliki PLN juga patut dibuka dalam rangka

meningkatkan kompetisi tersebut. Penyusunan rencana

pelaksanaan dengan lebih terinci atas dua skema subsidi yang ada

sangatlah diperlukan, untuk menjamin subsidi tersebut tidak

menghambat penyediaan listrik secara lebih luas.

Peningkatan tingkat kesehatan melalui fasilitas sanitasi yang lebih baik

Indonesia sedang mengalami krisis penyediaan fasilitas sanitasi.

Hanya kurang dari satu persen limbah rumah tangga di Indonesia

yang menjadi bagian dari sistem pembuangan. Penyediaan fasilitas

limbah lokal tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas

pengumpulan, pengolahan dan pembuangan akhir. Pada tahun 2002,

pemerintah hanya menyediakan anggaran untuk perbaikan sanitasi

sebesar 1/1000 dari anggaran yang disediakan untuk penyediaan air.

Akibatnya, penduduk miskin cenderung menggunakan air dari sungai

yang telah tercemar. Tempat tinggal mereka juga sering berada di

dekat tempat pembuangan limbah. Hal ini membuat penduduk miskin

cenderung menjadi lebih mudah sakit dan tidak produktif. Pada tahun

2001, kerugian ekonomi yang timbul akibat masalah sanitasi

diperkirakan mencapai Rp 100.000,- per rumah tangga setiap

bulannya. Untuk mengatasi hal tersebut ada dua hal yang dapat

dilakukan:

o Pada sisi permintaan, pemerintah dapat menjalankan kampanye

publik secara nasional untuk meningkatkan kesadaran dalam

penggunaan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Biaya yang

diperlukan untuk kampanye tersebut tidaklah terlalu tinggi,

sementara menjanjikan hasil yang cukup baik.

o Pada sisi penawaran, tentu saja penyediaan sanitasi harus

diperbaiki. Aspek terpenting adalah membiayai investasi di bidang

sanitasi yang akan terus meningkat. Dua pilihan yang dapat

dilakukan adalah: (i) mengadakan kesepakatan nasional untuk

membahas masalah pembiayaan fasilitas sanitasi dan (ii)

mendorong pemerintah local untuk membangun fasilitas sanitasi

pada tingkat daerah dan kota; misalnya dengan menyediakan DAK

untuk pembiayaan sanitasi ataupun dengan menyusun standar

pelayanan minimum.

Penghapusan larangan impor beras

Larangan impor beras yang diterapkan bukanlah merupakan

kebijakan yang tepat dalam membantu petani, tetapi kebijakan yang

merugikan orang miskin. Studi yang baru saja dilakukan

menunjukkan bahwa lebih dari 1,5 juta orang masuk dalam kategori

miskin akibat dari kebijakan tersebut. Bahkan bantuan beras yang

berasal dari Program Pangan Dunia (World Food Program) tidak

diperbolehkan masuk ke Indonesia karena tidak memiliki izin impor.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan harga beras. Tetapi

ini hanya menguntungkan pihak yang memproduksi beras lebih dari

yang dikonsumsi, sementara 90 persen penduduk perkotaan dan 70

persen penduduk pedesaan mengkonsumsi lebih banyak beras dari

yang mereka produksi. Secara keseluruhan, 80 persen dari penduduk

Indonesia menderita akibat proteksi tersebut, sementara hanya 20

persen yang menikmati manfaatnya. Bahkan manfaat tersebut

tidaklah sedemikian jelas. Harga beras di tingkat petani tidak

mengalami kenaikan yang berarti sementara harga di tingkat

pengecer naik cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa hanya para

pedagang yang menikmati manfaat kenaikan harga tersebut.

Sementara itu, dukungan dan bantuan bagi petani dapat dilakukan

dengan berbagai cara lain, seperti penyediaan infrastruktur pertanian

dan pedesaan serta penyediaan riset dalam bidang pertanian.

Pengenaan bea masuk juga dapat menjadi altenatif yang lebih baik

daripada larangan impor.

Pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan usaha lokal

dan orang miskin

Salah satu sumber penghasilan terpenting bagi penduduk miskin di

daerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung pertanian.

Setengah dari penghasilan masyarakat petani miskin berasal dari

usaha pendukung pertanian. Untuk meningkatkan penghasilan

tersebut, terutama yang berasal dari usaha kecil dan menengah, perlu

dibangun iklim usaha yang lebih kondusif. Sayangnya, sejak proses

desentralisasi dijalankan, pemerintah daerah berlomba-lomba

meningkatkan pendapatan mereka dengan cara mengenakan pajak

dan pungutan daerah yang lebih tinggi. Usahawan pada saat ini harus

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus berbagai izin

yang sebelumnya dapat mereka peroleh secara cuma-cuma. Belum

lagi beban dari berbagai pungutan liar yang harus dibayarkan untuk

menjamin pengangkutan barang berjalan secara lancar dan aman.

Berbagai biaya ini menghambat pertumbuhan usaha di tingkat lokal

dan menurunkan harga jual yang diperoleh penduduk miskin atas

barang yang mereka produksi.

Pemberian hak penggunaan tanah bagi penduduk miskin

Adanya kepastian dalam kepemilikan tanah merupakan faktor

penting untuk meningkatkan investasi dan produktifitas pertanian.

Pemberian hak atas tanah juga membuka akses penduduk miskin

pada kredit dan pinjaman. Dengan memiliki sertifikat kepemilikan

mereka dapat meminjam uang, menginvestasikannya dan

mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari aktifitas mereka1.

Sayangnya, hanya 25 persen pemilik tanah di pedesaan yang memiliki

bukti legal kepemilikan tanah mereka. Ini sangat jauh dari kondisi di

Cina dan Vietnam, dimana sertifikat hak guna tanah dimiliki oleh

hamper seluruh penduduk. Program pemutihan sertifikat tanah di

Indonesia berjalan sangat lambat. Dengan program pemutihan yang

sekarang ini dijalankan, dimana satu juta sertifikat dikeluarkan sejak

1997, dibutuhkan waktu seratus tahun lagi untuk menyelesaikan

proses tersebut. Disamping itu, kepemilikan atas 64 persen tanah di

Indonesia tidaklah dimungkinkan, karena termasuk dalam klasifikasi

area hutan. Walaupun pada kenyataannya, di area tersebut terdapat

lahan pertanian, pemukiman, bahkan daerah perkotaan.

Perbaikan atas kualitas pendidikan dan penyediaan pendidikan transisi

untuk sekolah menengah

Indonesia telah mencapai hasil yang memuaskan dalam

meningkatkan partisipasi di tingkat pendidikan dasar. Hanya saja,

banyak anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan

pendidikan dan terpaksa keluar dari sekolah dasar sebelum dapat

menamatkannya (lihat gambar dibawah). Hal ini terkait erat dengan

masalah utama pendidikan di Indonesia, yaitu buruknya kualitas

pendidikan.

Membangun lembaga – lembaga pembiayaan mikro yang memberi

manfaat pada penduduk miskin

Sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki akses yang baik

terhadap lembaga pembiayaan, sementara hanya 40 persen yang

memiliki rekening tabungan. Kondisi ini terlihat lebih parah di daerah

pedesaan. Solusinya bukanlah dengan memberikan pinjaman

bersubsidi. Program pemberian pinjaman bersubsidi tidak dapat

dipungkiri telah memberi manfaat kepada penerimannya. Tetapi

program ini juga melumpuhkan perkembangan lembaga pembiayaan

mikro (LPM) yang beroperasi secara komersial. Padahal, lembaga-

lembaga semacam inilah yang dapat diandalkan untuk melayani

masyarakat miskin secara lebih luas. Solusi yang lebih tepat adalah

memanfaaatkan dan mendorong pemberian kredit dari bank-bank

komersial kepada lembaga-lembaga pembiayaan mikro tersebut.

Mengurangi tingkat kematian Ibu pada saat melahirkan

Hampir 310 wanita di Indonesia meninggal dunia pada setiap 10.000

kelahiran hidup. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia

Tenggara. Tingkat kematian menjadi tinggi terkait dengan dua sebab.

Pertama karena ibu yang melahirkan sering terlambat dalam mencari

bantuan medis. Sering terjadi juga bantuan medis yang dibutuhkan

tersebut tidak tersedia. Kedua karena kebanyakan ibu yang

melahirkan lebih memilih untuk meminta bantuan bidan tradisional

daripada fasilitas medis yang tersedia.

Menyedian lebih banyak dana untuk daerah-daerah miskin

Kesenjangan fiskal antar daerah di Indonesia sangatlah terasa.

Pemerintah daerah terkaya di Indonesia mempunyai pendapatan per

penduduk 46 kali lebih tinggi dari pemerintah di daerah termiskin.

Akibatnya pemerintah daerah yang miskin sering tidak dapat

menyediakan pelayanan yang mencukupi, baik dari segi kuantitas

maupun kualitas. Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat

membantu masalah ini.

Merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran

Program perlindungan yang tersedia saat ini, seperti beras untuk

orang miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat dikatakan

belum mencapai sasaran dengan baik. Pada tahun 2004, pemerintah

Indonesia mengeluarkan Rp 74 trilliun untuk perlindungan sosial.

Angka ini lebih besar dari pengeluaran di bidang kesehatan dan

pendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen yang dapat dinikmati oleh

penduduk miskin, sementara sekitar Rp60 trilliun lebih banyak

dinikmati oleh masyarakat mampu. Secara rata-rata, rumah tangga

miskin hanya memperoleh subsidi sebesar Rp12.000 untuk beras dan

Rp 9.000 untuk minyak tanah setiap bulannya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab II, kami dapat menyimpulkan

bahwa, Kondisi kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini

ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya

kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan

kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Oleh

karena itu, perlu mendapat penanganan khusus dan terpadu dari

pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

B. Saran

Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara

serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi

masalah kemiskinan di Indonesia

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung

semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa

depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.

Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk

membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

http://images.imnis.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/

SDH88woKCt8AAF8LARk1/Bagian%20III%20Kemiskinan.doc?nmid=96869950

Indonesia Policy Briefs - Ide-Ide Program 100 Hari

BADAN PUSAT STATISTIK - Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010