Embed Size (px)
Citation preview
BAB 1
PENDHULUAN
1.1.Latar Belakang
Bantuan Sosial dan Hibah Pemkab Kukar yang dialokasikan tiap tahun anggaran
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara mandiri dan bermartabat. Tapi dalam
kenyataanya, pengalokasian dana bansos dan hibah Kukar selama ini banyak kurang tepat
sasaran. Akibat organisasi, kelompok band semakin menjamur ketika musim penganggaran
dana bansos.
Anggota DPRD Kukar Praptomo menyebut, pengelolaan dana bantuan sosial dan hibah
Pemkab Kukar selama ini sangatlah buruk. Mengingat pengelokasian dana untuk hibah
maupun bansos tidak selektif dan tidak didasarkan kreteris yang jelas dengan memperhatikan
keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas."Banyak alokasi
bansos maupun hibah yang penerimanya tidak mempunyai alamat jelas ataupun ada pihak
yang menerima bansos ganda. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana bansos dan
hibah sangatlah buruk," beber Praptomo.
Seperti di ketahui, dana bantuan sosial pada APBD 2010 mengalami peningkatan yang
sangat signifikan, dari nilai Rp90 miliar menjadi Rp110 miliar. Kenaikan tersebut juga
ternyata tak mampu menekan angka kemiskinan di Kukar yang mencapai jumlah 32 ribu
jiwa. Sementara dana hibah yang nilai pengalokasiannya lebih Rp50 juta, pada APBD 2010
ini mencapai angka Rp200 miliar, baik untuk hibah dana yayasan, dana untuk KPUD Kukar,
KONI, maupun hibah untuk pengurus cabang olahraga Kukar.
1
Disisi lain, alokasi untuk dana pembangunan pertanian dalam arti luas masih terbilang
sangat minim, tak mencapai angka 12 persen. Padahal disektor pertanian dalam arti luas
mampu menyerap sekitar 60 persen tenaga kerja di Kukar."Alokasi pembangunan disektor
pertanian lebih rendah ketimbang anggaran untuk Bansos Kukar yang tidak jelas
keperuntukannya dan manfaatnya," beber Praptomo.
Dari penelurusan yang dilakukan penulis, ternyata usulan permohonan bantuan sosial
melalui tiga pintu pilihan, yang pertama adalah usulan bisa melalui Bagian Kesmas Setkab
Kukar, Bappeda serta melalui DPRD Kukar yang biasa disebut dengan aspirasi rakyat.
Nilai lolos nya anggaran bansos cukup variasi, namun bisa ditebak jika usulan anggaran
melalui Kesmas atau Bappeda, anggaran yang disetujui lebih rendah dibanding usulan dari
DPRD Kuka
1.2.Rumusan Masalah.
Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, dilaksanakan sebagaimana tercermin
dari tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 dan
dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Tiap tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sedangkan dalam pasal 34 ayat
(1) disebutkan bahwa: “Fakir miskin dan anakanak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.
Berdasarkan amanat konstitusional UUD 1945 tersebut maka pembangunan di bidang lainnya
ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Hal ini sangat ironis dengan kenyataa yang terjadi di Pemerintah Kabupten Kutai
Kartanegara, yang di kenal dengan APBD terbesar .namun kenyataannya dengan berapa
2
decade pemerintah Kutai Kartanegara belum mampu mengurangi jumlah kemiskinan.hanya
terjadai malah terungkapap nya kasus penyalahgunaan dana Bantuan Sosial ( BANSOS ) hal
ini semakin bertambahnya jumlah pejabatyang di tangkap KPK, dan bukan rahasia UMUM
bahwa penirima BANSOS kebanyakan hanyalah fiktif belaka.
Berkaiatan permasalahan diatas penulis mencoba menganalisa kasus bansos di
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di kaitan dengan Hukum Administrasi Negara.
1.3.Tujuan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan dana
bantuan social yang berada di kabupaten Kutai Kartanegara.serta makalah ini merupakan
tuntutan tugas dari dosen pembimbing mata kuliah Hukum Administrasi Negara.
Di karenakan minimnya literature yang ada pada penulis sehingga makaah ini jauh
dari sempurna ,untuk itu masukan dari berbagai pihak sangat di harapkan sebagai bahan
diskusi bersama.
3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1.Landasan Teori
1. Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi,
yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga
negara itu berfungsi. (R. Abdoel Djamali).
2. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur
bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi
tugasnya. (Kusumadi Poedjosewojo.)
3. Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istinewa
yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang
khusus. (E. Utrecht.)
4. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh
para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. (Van
Apeldoorn.)
5. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-
hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat
. Hukum Administrasi Negara termasuk dalam hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum
yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara
negara dengan perseorangan (warga negara).
4
Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum ini yaitu bestuurrecht dan
administratief recht, dengan kata dasar ‘administratie’ dan ‘bastuur’.terhadap dua istilah ini
para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. Administrase ini ada
yang menerjemahkan dengan tata usah, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata
usaha Negara, dan ada yang menerjemahkan dengan administrasi saja,
sedangkan bastuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan.
Perbedaan penerjemahan tersebut mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap
hukum ini, yakni seperti HAN, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata usaha Pemerintahan,
Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, HAN Indonesia, dan
Hukum administrasi, tanpa atribut Negara, sebagaimana yang dianut Hadjon, dengan alasan
bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung konotasi Negara/ pemerintahan.
Sebenarnya kedua kata ini dalam penggungaanya memiliki makna sama, karena pemerintah
itu sendiri merupakan terjemahan dari kata administrasi. Meski demikian ada akan
dikemukakan secara terpisah mengenai istilah administrasi Negara dan istilah
pemerintah/pemerintahan berdasarkan kamus dan yang berkembang dikalangan para sarjana.
a. Administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga, yakni kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi
Negara mempunyai tiga arti, yaitu;
1. Sebagai salah satu fungsi pemerintah;
2. Sebagai aparatur dan aparat dari pada pemerintah;
3. Sebagai proses pemerintah yang memerlukan kerja sama tertentu.
5
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo administrasi Negara adalah manajemen dan
organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan
pemerintah.”Sondang P. Siagian mengartikan administrasi Negara sebagai “keseluruhan
kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari satu Negara dalam usaha
mencapai tujuan Negara”. EUtrecht menyebutkan bahwa administrasi Negara adalah
gabungan jabatan-jabatan, aparat (alat) administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah
melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah, Menurut Dimock & Dimock, administrasi
Negara adalah aktivitas-aktivitas Negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan
politiknya, dalam arti sempit, aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman atau
khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintahan.
“Bahsan Mustafa mengartikan administrasi Negara sebagai gabungan jabatan-jabatan yang
dibentuk dan disusun secara bertingkat dan diserahi tugas melakukan sebagian dari pekerjaan
pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-
undang dan badan-badan kehakiman. Sudah jelas dari beberapa pendapat tersebut dapatlah
diketahui bahwa adminisrtasi Negara adalah “Keseluruhan aparatur pemerintah yang
melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas Negara selain tugas pembuatan undang-
undang dan pengadilan”
b. Pemerintah/Pemerintahan
Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam
arti sempit. Pemerintah dalam arti luas itu mencangkup semua alat kelengkapan Negara, yang
pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif,legislatif, dan yudisial atau
alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan
dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.
6
Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan Negara yang diserahi
tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas
mencangkup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan didalam Negara baik
eksekutuf maupun legislatif dan yudikatif. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa istilah
pemerintahan disebutkan memiliki dua pengertian, yaitu seabagai fungsi dan sebagai
organisasi.
a Pemerintah sebagai fungsi adalah: melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah
sebagai organ adalah kumpulan organ-organ dan organisasi pemerintahan yang dibebani
dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.
b. Pemerintah sebagai organisasi adalah: bila kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan
organisasi, termasuk didalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, kewajiban masing-masing
departemen pemerintahan, badan-badan, instansi serta dinas-dinas pemerintahan.
Sebagai fungsi kita meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan cara
tindakan aparatur pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing, fungsi
pemerintah itu dapat ditentukan dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi
perundang-undangan dan peradilan.Pemerintah dapat dirumuskan secara negatif sebagai
segala macam kegiatan perundang-undangn dan peradilan. Kalaupun hukum administrasi
Negara berkenaan dengan kekuasaan eksekutif, pengertian eksekutif ini tidak sama dengan
apa dengan apa yang dimaksudkan dengan konsep trias politika (yang menempatkan
kekuasaan eksekutif hanya melaksanakan undang-undang).
Meskipun secara umum dianut definisi negatif tentang pemerintahan, yaitu sebagai
suatu aktivitas diluar perundangan dan peradilan, pada kenyataannya pemerintah juga
melakukan tindakan hukum dalam bidang legislasi, misalnya dalam pembuatan undang-
7
undang organik dan pembuatan berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, dan juga bertindak
dalam bidang penyelesaian perselisihan, misalnya dalam penyelesaian hukum melalui upaya
administrasi dan dalam hal penegakan hukum administrasi atau pada penerapan sanki-sanki
administrasi yang semuanya itu menjadi objek kajian hukum administrasi Negara. Oleh
karena itu tidak mudah untuk menentukan ruang lingkup hukum administrasi Negara. Di
samping itu kesukaran menentukan ruang lingkup hukum administrasi Negara ini disebabkan
pula oleh beberapa faktor, Pertama, HAN berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang
tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan seiring
dengan perkembangan kemasyarakatan yang memerlukan pelayanan pemerintah dan masing-
masing masyarakat disuatu daerah atau Negara berbeda tuntutan dan
kebutuhan. Kedua, pembuatan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan instrument
yuridis bidang administrasi lainnya tidak hanya terletak pada satu tangan atau
lembaga. Ketiga, hukum administrasi Negara berkembang sejalan dengan perkembangan
tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang
hukum administrasi Negara tertentu berjalan secara sektoral. Karena faktor-faktor inilah,
(HAN tidak dapat dikodefikasi, seperti dalam hukum perdata dan hukum pidana yang dapat
dikumpulkan menjadi satu kitab undang-undang).
Prajudi Atmosudirdjo membagi HAN dalam dua bagian, yaitu HAN heteronom dan
HAN otonom. HAN heteronom yang bersumber pada UUD,TAP MPR, dan UU adalah
hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi Negara . HAN otonom
adalah hukum oprasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi Negara. Dan juga ada
yang menyebutkan bahwa HAN itu ada HAN umum dan ada HAN khusus. HAN umum
berkenaan dengan peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan hubungan
hukum administrasi atau peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua
bidang hukum administrasi, dalam arti tidak terikat pada bidang-bidang tertentu. Sementara
8
itu, HAN khusus adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu
seperti peraturan tata ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan,
peraturan tentang kesehatan, peraturan tentang perpajakan, peraturan bidang pendidikan,
peraturan pertambangan, dan sebagainya.
Adanya perbedaan bidang hukum Administrasi khusus merupakan suatu hal yang
logis dan wajar mengingat masing-masing Negara dihadapkan pada perbedaan sosio kultural,
politik, sistem pemerintahan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya, Artinya, munculnya
pembedaan antara hukum administrasi umum dan hukum administrasi khusus merupakan
suatu yang tidak dapat dihindari dan suatu yang alamiah. Munculnya hukum administrasi ini
semakin penting artinya seiring dengan lahirnya berbagai bidang tugas-tugas pemerintahan
yang baru dan sejalan dengan perkembangan dan penemuan-penemuan baru berbagai bidang
kehidupan ditengah masyarakat, yang harus diatur melalui hukum administrasi. Dalam
konteks ini tampak bahwa hukum administrasi itu tumbuh dan berkembang secara Dinamis.
Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa bidang hukum administrasi itu sangat
luas sehingga tidak dapat ditentukan secara tegas ruang lingkupnya. Disamping itu khusus
bagi Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, terdapat pula hukum administrasi daerah,
yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi daearah atau pemerintah
daerah. Sehubungan dengan adanya hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi tidak tertulis, yang lazim
disebut asas-asas pemerintahan yang layak, Keberadaan dan sasaran dari hukum administrasi
Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan
pemerintahan dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan
dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu Negara hukum. Dengan deamikian, keberadaan
hukum administrasi Negara dalam suatu Negara hukum merupakan condition sine quanon.
9
Menurut WF.Prins, batas antara hukum administrasi Negara debgan hukum tata
Negara sebagaimana telah dijelaskan beberapa pengarang, satupun tidak ada yang sama.
Akan tetapi, bila diteliti, di dalam membuat batas tersebut, sadar maupun tidak, yang telah
diambil sebagai dasar pikiran ialah bahwa tata Negara mengenai hal pokok. Setelah
menyebutkan bahwa hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara merupakan satu
kesatuan dan hukum administrasi Negara dianggap sebagai bagian atau tambahan dari hukum
tata Negara, yang kemudian pendapat ditinggalkan karena perkembangan sejarah
menempatkan hukum daministrasi Negara sebagai bidang kajian hukum sendiri,
mendefinisikan hukum administrasi Negara sebagai (keseluruhan norma yang berasal dari
hukum tata negrara yang mengatur hubungan hukum di antara aparat Negara, mengatur
prosedur pembentukan keputusan yang mengikat pemerintahan, dan memuat ketentuan
mengenai hubungan hukum dengan subjek hukum lain). Guna mengakhiri perbedaan
pendapat mengenai perbedaan antara hukum tata Negara dan denagan hukum administrasi
Negara cukuplah disebutkan pendapat dari Bagir Manan, yang mengatakan bahwa secara
keilmuan hukum yang mengatur tingkah laku Negara (alat perlengkapan Negara) dimasukan
kedalam kelompok hukum tata Negara, sedangkan hukum yang mengatur pemerintahan
(dalam arti administrasi Negara) masuk kedalam kelompok hukum administrasi Negara.
2.2. Analis Kasus Bansos di Kabupaten Kutai Kartanegara
Sidang kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemkab Kukar 2005
dengan senilai Rp18,5 miliar yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong, Rabu (2/3)
kemarin pagi dengan terdakwa mantan Anggota DPRD Khairudin dan Basran Yunus mantan
Asisten IV Setkab Kukar terpaksa harus ditunda, lantaran saksi ahli yakni A Situmorang dari
BPK-RI yang dihadirkan tidak datang.
10
Penundaan ini sebenarnya sudah ketiga kalinya, Rabu (2/3) kemarin saksi A
Situmorang tidak hadir lantaran sedang menjadi saksi ahli di Lampung. "Sidang akan digelar
kembali pada tanggal 16 Maret 2011 mendatang dan mudah-mudahan saksi ahli nantinya bisa
datang,” ungkap Jaka Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tersebut, Sofyan Latoriri pada
wartawan kemarin.
Diakui oleh Sofyan, bahwa proses persidangan kasus dugaan korupsi Bansos Kukar yang
menyeret Khairudin, Basran Yunus , Boyke, dan Edi Mulawarman terbilan cukup panjang,
mengingat kasus tersebut sebelumnya ditangani KPK, kemudian prosesnya digelar di
Pengadilan Negeri Tenggarong. Selain itu juga banyaknya saksi juga membuat proses sidang
lama.
Seperti diketahui sebelumnya, dalam sidang kasus tersebut telah menghadirkan saksi
yakni para mantan anggota DPRD yang menerima dana aliran bansos Kukar, yang nilainya
mencapai Rp375 juta per anggota dewan. Para anggota dewan mengaku dengan jujur aliran
dana bansos fiktif tersebut.Munculnya kasus dugaan korupsi dana bansos itu sendiri
merupakan pengembangan KPK. Dimana KPK telah memasukan mantan Wakil Bupati
Kukar Samsuri Aspar dan mantan Ketua Fraksi Golkar Setia Budi.
Khairuddin yang saat ini menjadi staf khusus Bupati didakwa didakwa melakukan
pidana korupsi bersama Setia Budi tahun 2005-2006 melalui penyuluran dana bansos sebesar
Rp 18.5 miliar.
Contoh kasus di atas hanyalah salah satu contoh kasus penyimpangan dana bantuan
social ( BANSOS ) yang terjadi di kabupaten kutai kartanegara dan apabila kita kaji lebih
jauh lagi masih banyak kasus penyimpangan penggunaan bansos yang tidak tepat
sasaran.yang jadi permasalahan kenapa hal ini harus terjadi.?
11
Pertanyaan tersebut dapat di kaitkan dengan hukum aministrasi Negara maka sangat
bertentangan dengan azaz hukum administrasi Negara.adapun azas hukum administrasi
Negara adalah:
Azas Yuridiksi : bahwa setiap tindakan pejabat administrasi Negara tidak boleh
melanggar hukum ( harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan ) tidak tertulis
Azas Legalitas : bahwa setiap tindakan administrasi Negara harus ada dasar
hukumnya ( ada peraturan dasar yang melandasinya ).apalagi negara indonesia adalah
negara hukum,maka azas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan
pemerintah.
Azas Dikresi dari Emessen :yaitu kebebasan dari seorang pejabat untuk mengambil
keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang tidak bertentangan dengan
legalitas ,dengan demikian seetiap pejabat administrasi Negara tidak boleh menolak
untuk mengambil keputusan bila ada seorang warga yang mengajukan permohonan.
Hal ini sangat ironis dengan keadaan yang terjadio di pemerintah kabupaten kutai
kartanegara. Keyika warga yang betul- betul membutuhkan bantuan dana malah
jarang mendapatkanya,toh kenyataan yang terjadi adalah ketika warga memerlukan
bantuan dana tersebut di iringi dengan sistim birokrasi yang rumit dan berbelit-
belit.beda hanya dengan yang mengajukan dana BANSOS mempunyai koneksi
oknum yang mempunyai wewenang akan sangat mudah untuk memperoleh dana
bantuan tersebut, mlahan keanyakan para oknum birokrat dengan terang- terangan
mau meloloskan berkas permohonan dengan bagi hasil.maka tak heran apabila setiap
tahun penerima bansos banyak yang hanya fikitif belaka dan orang-orangnya itu-itu
saja.sehingga akan muncul oaring kaya baru
( OKB )di kutai kartanegara dengan menggunakan dana BANSOS.
12
2.3. Penyebab terjadinya penyimpangan dana Bansos di Kabupaten Kutai kartanegra
1. Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang rendah
2. Sanksi yg lemah dan penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak
hukum, institusi pemeriksa/pengawas yang tidak bersih/independen
3. Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan
4. Kehidupan yg konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri)
5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan
fungsi (TUPOKSI) pekerjaan
6. Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan
7. Hilangnya rasa malu ber KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
8. Wewenang yg besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja
9. Kesempatan yang terbuka
10. Lemahnya pengawasan eksternal
11. Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga legislatif, terutama di daerah
12. Aturan tidak jelas;
13. Budaya memberi upeti/tips
14. Pengaruh lingkungan social
15. Penghasilan yang rendah dibandingkan dgn kebutuhan hidup yg layak
16. Sikap permisif/serba membolehkan dalam masyarakat, dan sungkan utk saling
mengingatkan
17. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat
18. Lemahnya penghayatan Pancasila dan pengalaman agama.
akibat yang ditimbulkan:
1. Merusak mental aparat/masyarakat (budaya instan)
13
2. Menurunkan/menghilangkan kepercayaan, citra dan martabat
3. Ekonomi biaya tinggi, investasi rendah, laporan kerja/usaha rendah
4. Hasil pembangunan tidak dinikmati sebagian besar masyarakat, sebaliknya lebih
banyak utk penguasa yg akhirnya akan menimbulkan kesenjangan social
5. Kualitas prestasi kerja/kinerja aparat rendah
6. Output tidak optimal/tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu/tepat guna/tepat standar
7. Peraturan/prosedur tidak dapat ditegakkan
8. Kekuasaan dan kewenangan berkuasa melalui UANG.
upaya memberantas penyalahgunaa bansos
1. Penegakan hukum yg tegas dan konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi
(hukuman mati)
2. Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi
3. Menata kembali organisasi, memperjelas, transparansi, mempertegas visi, misi, tugas
dan fungsi yg diemban oleh setiap instansi
4. Menyempurnakan sistem ketatalaksanaan meliputi:m perumusan kebijakan (agar
tidak terjadi penyalahgunaan kebijakan), perencanaan penganggaran, pelaksanaan,
pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban kinerja serta KUALITAS PELAYANAN
MASYARAKAT
5. Memperbaiki manajemen kepegawaian (penerimaan, penempatan, pengembangan,
kesejahteraan, jaminan hari tua)
6. Mengembangkan budaya kerja/tertib/malu melakukan KKN
7. Meningkatkan evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
8. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem Pengendalian Manajemen, Pengawasan
fungsional/berjenjang dan memperberdayakan pengawasan masyarakat
9. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima.
14
hambatan pemberantasan kasus bansos
1. Lemahnya koordinasi
2. Kepemimpinan yg kurang komitmen, konsisten dan tegas
3. Kurang dukungan teknologi informasi.
4. Kurang pedulinya masyarakat kutai kartanegara terhadap kebjakan pemerintah
kabupaten kutai kartanegra
15
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara
kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan,
padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara
hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar perinsip-prinsip
hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Dari optik hukum
administrasi, kiranya di era reformasi inilah seharusnya mulai ditumbuhkan dan
dikembangkan pemikiran-pemikiran tentang perlunya merekonseptualisasikan dan
mereposisi, serta merefungsionalisasi kedudukan hukum administrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, khususnya asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak, baik di
pusat maupun daerah sehingga secara perlahan dan pasti diharapkan akan mengubah tatanan,
instrumentasi, dan orientasi kehidupan penyelenggaraan pemerintah.
Penyaluran dan penggunaan Bantuan Sosial (Bansos) yang hibah di Kabupaten Kutai
Karta Negara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), tampaknya perlu pembenahan
serius.Terbukti dengan banyaknya keluhan dari penerima bansos tersebut.Bansos kukar
penuh dengan birokrasi dan terkesan dalam pencairan danyanya sengaja dibuat berbeli–belit.
Sebagian masyarakat penerima bansos mengeluh,” ujarnya
Bukan hanya itu, tak sedikit penerima bansos merasa kesal dan mengerutu.Pasalnya,
pengurusan bansos Kukar juga terindikasi tak beres. Mulai tahap awal pengurusan bansos
hingga tahap akhir, selalu harus menggunakan uang pelicin alias pungli.“Hal ini tak jarang
16
membuat penerima bansos seperti rakyat kecil menggerutu, karena ulah dan tingkah sebagian
oknum yang tak bertanggung jawab
3.2. Saran
Gembar-gebor bantuan sosial (bansos) akan dihentikan di 2011 tak terbukti. Sebab di
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kukar 2011, belanja bansos
muncul lagi. Nilainya lumayan besar, mencapai Rp 44,7 miliar. Dibanding bansos 2010,
jumlah ini menurun Rp 63 miliar( kaltim post.co.id )
Semoga kedepan para birokrat di pemerintahan kabupaten kutai Negara lebih
mengedepankan azas hukum administrasi Negara.serta masyarakat lebih berperan aktif dalam
mengawasi jalannya pemerintah beserta penggunaan aset daerah.guna terwujudnya
pemerataan pembangunan untuk masyarakat kutai karta Negara.sehingga GERBANG RAJA
bukan hanya slogan semata.
17
DAFTAR PUSTAKA
Bachsan Mustafa Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia Citra Aditya
Kaltim [email protected]
Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Rajawali Pers
Jawapos group online.
Kaltim post .onlone.
18
