5/23/2018 LCGC

1/7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM

TUGAS KEBIJAKAN PUBLIK

MENGENAI LOW COST GREEN CAR (LCGC)

Dosen Pengampu:

Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M.

Oleh:

Nama: Evin Septa Haryanto Kamil

NIM: 10/299839/HK/18508

YOGYAKARTA

2014

5/23/2018 LCGC

2/7

PENDAHULUAN

Latar Belakang Munculnya Kebijakan Low Cost Green Car (LCGC)

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, kendaraan yang berasal dari

pabrikan Indonesia semakin banyak yang muncul. Dengan berbagai merek, model dan harga.

Namun, masih disayangkan Indonesia belum mampu memproduksi kendaraan sendiri dengan

kualitas yang tinggi dikarenakan masih mengimpor dari beberapa negara lain.

Yang masih hangat di telinga kita, Indonesia melalui tangan anak-anak SMK dapat

menciptakan mobil sendiri. Mobil rakitan anak-anak SMK di Solo yang diberi nama Esemka.

Bahkan para pejabat tinggi di Solo menggunakan mobil tersebut sebagai kendaraan dinasnya.

namun, mobil-mobil buatan anak SMK ini ternyata belum dapat dipasarkan secara resmi di

Indonesia dikarena masih harus melalui tahapan-tahapan untuk dapat dipasarkan.

Kepercayaan konsumen terhadap kualitas mobil ini juga masih kurang sehingga mobil-mobil

impor lebih diminati oleh mayoritas konsumen.

Seperti yang kita ketahui, setahun belakangan ini sedang masyarakat Indonesia

dihebohkan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk meluncurkan mobil murah atau biasa

yang disebut Low Cost Green Car (LCGC) untuk masyarakat menengah ke bawah.

Kemunculan mobil- mobil dengan merek dari berbagai pabrikan dibandrol dengan kisaran

harga 76,5-120,75 juta. Hal ini lantas menjadi perhatian dari masyarakat. Bukan hanya

kalangan pecinta otomotif, tetapi juga para pemerhati sosial, pejabat pemerintah sampai

politisi. Tentu saja bukan karena keanehan bentuk atau kehebatan kemampuan

kenyamanannya, tapi karena kisaran harga yang dianggap murah dan sangat terjangkau bagi

masyarakat level menengah ke bawah. Pro kontra semakin ramai ketika efek kehadiran mobil

murah ini dikaitkan dengan makin meningkatnya penggunaan BBM bersubsidi. Walaupun

mobil murah ini di design untuk menggunakan bahan bakar pertamax, namun melihat target

pasarnya adalah kalangan menengah ke bawah, bisa dipastikan mereka akan tetap memilih

premium yang harganya jauh lebih murah.

Pengadaan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan atau LCGC yang ditujukan

untuk mengatasi masalah transportasi ini menimbulkan berbagai perdebatan diantara berbagai

lapisan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah tersebut.

5/23/2018 LCGC

3/7

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini pun juga menuai kontra dari beberapa

pemerintah lainnya. Seperti Gubernur DKI Jakarta (Joko Widodo) dan Gubernur Jawa

Tengah (Ganjar Pranowo). Jokowi mengatakan bahwa yang seharusnya dilakukan saat ini

adalah memperbaiki transportasi massal, karena masyarakat membutuhkan transportasi yang

nyaman, aman dan murah.

Tidak hanya itu, kritikan juga kembali harus diterima produsen kendaraan mobil

murah. Para pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organda memperkirakan kehadiran

mobil murah ramah lingkungan ata Low Cost Green Car dapat mengganggu keberadaan

angkutan umum darat, khususnya angkutan umum jarak pendek dan dalam kota. Kehadiran

mobil murah yang memicu kemacetan bakal membuat rute yang biasa ditempuh angkutan

umum jarak pendek semakin panjang. Kemacatan yang muncul akibat bertambahnya jumlah

kendaraan akan membuat rata-rata kecepataan kendaraan di perkotaan turun sekitar 2%-4%

setiap enam bulannya.

Masih perlu dikaji apakah benar LCGC akan ramah lingkungan jika masih

menggunakan BBM. Pemerintah semestinya mewajibkan LCGC memakai bahan bakar gas

(BBG) ataupun menggunakan energi listrik yang jelas-jelas lebih ramah lingkungan

dibandingkan BBM. Selain ramah lingkungan, penggunaan BBG akan menghemat devisa

karena tak perlu impor. Hal yang masih tabu adalah masih belum memadainya infrastruktur

transportasi di kota-kota besar tak terkecuali DKI Jakarta. Seharusnya, kehadiran mobil

murah harus didukung dengan transportasi massal yang baik, seperti mass rapid

transit (MRT), monorel, dan bus. Pemerintah harus mempercepat program transportasi

massal yang aman dan nyaman. Transportasi massal harus menjadi persyaratan mutlak untuk

program LCGC yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Dari beberapa faktor diatas penulis akan menyampaikan opini atau kajian terkait

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu Kebijakan Low Cost Green Car (LCGC).

5/23/2018 LCGC

4/7

PEMBAHASAN

Kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green car (LCGC) yang

dikeluarkan pemerintah perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih komprehensif untuk

mengetahui dampak positif dan negatif kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah

memproduksi mobil murah ternyata mendapat kritik dari berbagai kalangan. Sebagai

pemimpin, pemerintah hendaknya harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Jangan

sampai tujuan pemerintah yang baik awalnya justru akan menimbulkan masalah baru, yang

sebelumnya tidak terlihat. Atau bisa menambah rumit permasalahan yang sudah ada. Menurut

saya kebijakan Low Cost Green Car ini merupakan suatu kebijkan yang muncul ketika

pemerintah mengalami kegagalan dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan

dengan transportasi, seperti kemacetan yang semakin parah, kondisi angkutan umum yang

semakin buruk, keamanan yang semakin terancam, dan masih banyak lagi masalah-masalah

yang terkait. Dikeluarkannya kebijakan ini sebagai kebijakan yang diagung-agungkan karena

pemerintah seolah-olah menjadi pahlawan, karena dengan kebijakan pemerintah tersebut

kalangan menengah ke bawah bisa memiliki mobil dengan harga terjangkau, kita bisa melihat

warga indonesia hampir di setiap rumah memiliki satu buah mobil.

Kebijakan LCGC tidak sejalan dengan program pemerintah untuk mengurai macet di

Jakarta. Di dalam Pola Transportasi Makro (PTM) yang merupakan bagian dari Kebijakan

Pemda DKI Jakarta, peningkatan mobil pribadi justru menjadi masalah yang perlu

diselesaikan. Karena akan berdampak pada peningkatan emisi bahan bakar, meningkatnya

konsumsi BBM, pemborosan energi, dan pemborosan biaya.

Rencana pemerintah memberikan insentif pajak untuk mobil murah ramah lingkungan

berdasarkan program pemerintah yaitu untuk menciptakan transportasi massal yang nyaman

sehingga mengurangi pemakaian kendaraan bermotor pribadi. Menurut saya,rencana

pemerintah tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Karena faktanya berbeda jauh dengan

tujuan tersebut. Terbukti, kendaraan yang diproduksi itu hanya berkapasitas lima penumpang

(ukuran sedan). Jika pengendara motor beralih untuk memakai mobil tersebut, yang

dimensinya tiga kali ukuran motor biasa, jelas akan memperparah kemacetan di Jakarta.

Kebijakan mobil murah lebih merugikan publik daripada manfaat yang akan dirasakan oleh

masyarakat. Karena, kebijakan tersebut jika tidak diikuti dengan perbaikan sarana

transportasi umum akan menjadikan masyaraka tkehilangan hak atas mobilitas serta

transportasi yang layak, kelancaran arus barang dan mobilitas orang pada kota metropolitan

5/23/2018 LCGC

5/7

akan terganggu, serta aksesibilitas masyarakat dari dan ke daerah tertinggal akan semakin

susah. Jadi, kebijakan yang benar adalah kebijakan yang masyarakatnya itu diproteksi,

bukan diabaikan haknya.

Pertanyaannya, bagaimana dengan kesiapan sarana prasarana kesediaan jalan dalam

menampung sejumlah kehadiran mobil murah yang ada di jalanan nantinya? Meskipun

pemerintah telah berusaha memecahkan masalah dengan membangun jalan baru, membangun

jalan tol dalam kota, akan tetapi terbukti bahwa kebijakan ini tidak mampu mengatasi

berbagai masalah kemacetan karena laju kenaikan jumlah kendaraan jauh lebih besar

daripada laju pertambahan ruas jalan. Masalah ini juga memperburuk kondisi lingkungan di

wilayah DKI Jakarta.

Kebijakan Low Cost Green Car mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak konsisten

terhadap program pengurangan emisi. Tujuan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi

pun tidak masuk akal. Menurut rencana pemerintah yang saya baca, mobil LCGC dilarang

menggunakan BBM bersubsidi. Jika mobil LCGC memang ditujukan untuk golongan

ekonomi yang bukan golongan ekonomi atas, tentunya pengguna pun akan cenderung

mengkonsumsi BBM bersubsidi yang harganya separuh dari BBM non-bersubsidi. Jika

LCGC memang dilarang memakai BBM bersubsidi, sudah pasti konsumen akan lebih

memilih menggunakan mobil konvensional dengan konsumsi BBM 12 kilometer per liter

daripada mobil murah dengan konsumsi BBM 20 kilometer per liter jika mobil konvensional

masih boleh menggunakan BBM bersubsidi. Karena saat ini banyak mobil mewah yang

masih menggunakan BBM bersubsidi. Jadi, bisa dikatakan tujuan pemerintah mengurangi

konsumsi BBM bersubsidi terkesan mengada-ada. Seharusnya, tugas yang perlu dipikirkan

oleh pemrintah adalah bagaimana sistem kontrol terhadap mobil mewah yang masih

menggunakan BBM bersubsidi, bukan malah sebaliknya..

Penggunaan energi BBM sudah jelas menghasilkan emisi CO2 yang signifikan, yang

berdampak pada terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim

bukan hanya terjadi pada negara yang mengkonsumsi BBM tinggi, tetapi juga negara-negara

lain yang tidak mengkonsumsi BBM sekalipun.

Faktanya, justru sektor transportasi darat merupakan salah satu sektor yang banyak

mengkonsumsi BBM dan menghasilkan CO2 dengan kontribusi cukup signifikan terhadap

pemanasan global. Dengan pengorbanan sebesar Rp 588 milyar berupa insentif PPnBM untuk

mobil jenis LCGC, pemerintah seperti membodoh-bodohi dirinya sendiri dan publik dengan

5/23/2018 LCGC

6/7

mengatakan LCGC sebagai mobil murah yang ramah lingkungan. Dikatakan Low Cost

karena cost yang seharusnya ditanggung oleh konsumen mendapat bantuan insentif dari

pemerintah, sehingga mobil yang mereka beli terkesan murah, padahal sama saja. Mengenai

Green Car yang dimaksud juga tidak sinergis dengan tujuan sebelumnya yang mengatakan

untukefisiensi energi dan mengurangi emisi. CO2 adalah produk akhir proses oksidasi bensin

(bahan bakar). Senyawa ini dihasilkan dari penggabungan C dalam bensin dengan O2 dalam

udara CO2 itu sendiri bukan komponen yang berbahaya. Namun, jika konsentrasi CO2 tinggi

di bumi, maka akan mencegah panas permukaan keluar ke angkasa luar, yang akhirnya akan

meningkatkan suhu bumi. Gas-gas, seperti CO2 tersebutlah yang memiliki efek

meningkatkan suhu di bumi. Kecuali jika LCGC menggunakan energi matahari,emisi akibat

BBM tentu akan bisa dihindarkan. Jadi, jika pemerintah memang bertujuan untuk efisiensi

energi dan BBM, serta mengurangi emisi dan polusi udara, sebaiknya tindakan yang

dilakukan jangan setengah-setengah. Lakukan kebijakan dari akar permasalahannya. Salah

satunya mengurangi jumlah kendaraan yng notabene sebagai pengkonsumsi BBM terbanyak

yang berdampak pada semakin parahnya tingkat emisi yang diakibatkannya. Pemerintah tidak

semestinya mempermudah peluang konsumen untuk memiliki kendaraan pribadi. Karena jika

iya, itu berarti pemerintah semakin memperbanyak sumbangannya terhadap emisi dan

pencemaran udara. Faktanya,Indonesia merupakan salah satu penghasil polusi tertinggi di

kawasan Asia bahkan didunia, penyumbang polusi tertinggi berasal dari gas buangan (emisi)

berbagai jenis kendaraan bermotor. Jadi, tidak akan realistis jika pemerintah justru

menambah jumlah kendaraan lagi.

Mungkin ada beberapa saran atau solusi yang dapat kita bersama tawarkan dalam hal

ini seperti contohnya pemaksimalan moda transportasi angkutan massal, baik itu bus, KRL

ataupun sejenisnya. Kebijakan mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) hanya

menguntungkan pihak industri otomotif karena potensi pasar menjadi besar dan peningkatan

produksi akan bertambah. Hal ini berdampak negatif pada masyarakat dan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2013 terkait LCGC dapat dikaji ulang dan di revisi

sehingga kebijakan publik dapat mencapai sasarannya yaitu masyarakat. Pemerintah pusat

seharusnya mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan di daerah masing-

masing terkait dengan transportasi publik. Adanya mobil murah tidak berdampak apa-apa

terhadap masyarakat dan pemerintah pun akan merugi karena terjadi pembengkakan subsidi

BBM. Industri Otomotif bukan tidak mungkin benar-benar berperan besar terhadap

Ketahanan Ekonomi Nasional, bahkan dalam paparan Direktur Jenderal Industri Unggulan

5/23/2018 LCGC

7/7

Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian bahwa sektor otomotif menyumbang

pemasukan pajak Rp 75 Triliun bahkan ekspor mobil Indonesia sudah merambah ke 80

negara di belahan Asia, Afrika, bahkan sampai ke Amerika Selatan. Bukan sebuah kejutan

kalau mobil Avanza yang akan mengantar wisatawan ketika berada di Afrika Selatan, jadi

ada potensi besar sebenarnya dari sektor ini. Hanya memang persoalan yang terjadi tetaplah

memerlukan keseriusan dari pemerintah untuk menanganinya.