LANGKAH LANGKAH PENERAPAN PPK-BLUD

UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMASPOLA PENGELOAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA2 JUNI 2014SK BUPATI BANYUMASLANGKAH LANGKAH TEKNIS AWAL PENERAPAN UPT DINKES SEBAGAI PPK-BLUD UNIT KERJAPENYELESAIAN PISAH BATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PIMPINAN PPK-BLUD TANGGAL 8 JUNI 2014MENYELESAIAKAN SELURUH PENGELUARAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENGGUNAAN UANG UANG PERSEDIAAN MELALUI BENDAHARA PENGELUARAN DINKES PENERIMAAN PENDAPATAN DISETOR KE KAS DAERAHAKHIR HARI MELAKUKAN PENUTUPAN KAS PENERIMAAN PENDAPATANPENGHITUNGAN FISIK PERSEDIAAN, ASET, PIUTANG, TAGIHAN YANG BELUM DIBAYARMENETAPKAN DIMULAINYA PENYUSUNAN NERACA REKENING KAS BLUD PIMPINAN PPK-BLUD :KOORDINASI DENGAN DPPKAD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH. MEMBUKA REKENING KAS BLUD PADA BANK YANG DITUNJUK BUPATI UNTUK MENAMPUNG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BLUDBERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SALDO KAS BLUD YANG TIDAK DISIMPAN PADA REKENING KAS BLUDMENUTUP REKENING REKENING BANK UPT YANG MASIH ADA SEBELUM BLUD, SALDO REKENING YANG DITUTUP MENJADI HAK PEMDA DAN DISETOR KE KAS DAERAHTIDAK MENUTUP REKENING JAMKESMAS ATAU REKENING LAINNYA DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA APBN

PENYUSUNAN PERATURAN PENGELOLAAN BLUD KEPALA DINAS KESEHATAN :MENYUSUN PERATURAN YANG DIBUTUHKAN DALAM PENGELOLAAN BLUDTATA KELOLA BLUDSTANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUDPENGADAAN BARANG DAN JASA BLUDSISTEM REMUNERASI BLUDSISTEM AKUNTANSI BLUDPENGATURAN TARIF BLUDPENGELOLAAN KAS BLUDKOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT

TATAKELOLA DAN REMUNERASI : KABAG ORGANISASIPENGADAAN BARANG JASA : KABAG PEMBANGUNANPENGELOLAAN KAS, TARIF DAN SISTEM AKUNTANSI : KA DPPKADTATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN (LEGAL DRAFTING) : KABAG HUKUM

KADINKES KOORDINASI DENGAN SKPD :PERGESERAN ANGGARANKEPALA DINAS KESEHATAN MENGAJUKAN PERGESERAN ANGGARAN KEPADA SERETARIS DAERAH MELAULUI KEPALA DPPKAD TANGGAL 7 JUNI 2014PIMPINAN PPK-BLUD MENYUSUN RBA DAN MENGAJUKAN RKA DALAM RANGKA PENYUSUNAN DPA-BLUDKEPALA DPPKAD MENYELESAIKAN PERGESERAN ANGGARAN DAN DPA BLUD PALING LAMBAT TGL 9 JUNI 2014TATACARA PERGESERAN ANGGARAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN BUPATI NO 31 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA PERUBAHANNYA

MEKANISME PENYUSUNAN RKA DAN DPA BLUD MELALUI PERGESERAN ANGGARAN JUMLAH TOTAL PENDAPATAN DAN TOTAL BELANJA UNTUK MASING2 UPT ADALAH JUMLAH YANG TELAH DIANGGARKAN PADA APBDPERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN HANYA DAPAT DILAKUKAN ANTAR RINCIAN OBYEK PENDAPATAN ATAU ANTAR OBYEK PENDAPATAN DALAM SATU JENIS PENDAPATANPERGESERAN ANGGARAN BELANJA AGAR MEMPERHATIKAN JUMLAH BELANJA YANG TELAH DIREALISASI SBB:JUMLAH BELANJA YANG TELAH DIREALISASI SAMPAI TANGAL 8 JUNI 2014 TETAP DIANGGARKAN SAMPAI DENGAN RINCIAN OBYEK BELANJA. JUMLAH BELANJA YANG TELAH DIREALISASI TSB MELIPUTI JUMLAH YANG TELAH DITERBITKAN SP2D MAUPUN YANG BELUM DITERBITKAN SP2D SERTA KONTRAK/KOMITMEN YANG DALAM PROSES YANG AKAN BERAKIBAT DILAKUKAN PEMBAYARANSISA TOTAL ANGGARAN BELANJA YANG BELUM DIREALISASI DIANGGARKAN SAMPAI DENGAN JENIS BELANJA, YANG MELIPUTI BELANJA PEGAWAI BLUD, BELANJA BARANG/JASA BLUD DAN BELANJA MODAL