Kompilasi Artikel Cendekiawan Muda Banten

1

DEKLARASI

Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Muda

ICMI MUDA PROVINSI BANTEN

ALLAHU AKBAR !!! Sesungguhnya hikmah, manah selaku khalifatun fil-ardh, dan tanggungjawab untuk mengemban peran pembaharuan berkesinambungan, adalah nikmat Allah subhanahu wata’ala yang tertinggi dan termulia yang dikaruniakan kepada hamba-Nya yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan beramal. Oleh karena itu, penerima nikmat wajib bersyukur dengan memanfaatkan dan menunaikannya sebagai wujud pengabdian kepada Allah subhanahu wata’ala melalui perjuangan membangun Umat, Masyarakat, Bangsa, Negara, dan Dunia. Dikaruniai nikmat hikmah yang berlimpah, cendekiawan muslim muda dalam kedudukannya sebagai abdi Allah subhanahu wata’ala selaku warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan besarnya tantangan perubahan paradigmatic internal dan eksternal yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa, berusaha mengembangkan peluang dan merumuskan pemikiran dan konsep strategis, sekaligus mengupayakan pemecahan kongkret permasalahan strategi lokal, regional, nasional dan global. Perwujudan berhikmah berupa pengembangan peluang, rumusan pemikiran dan konsep strategis, serta upaya pemecahan strategis, selanjutnya perlu dibumikan dalam serangkaian amalan nyata yang didasari niat pengabdian kepada Allah subhanahu wata’ala. Cendekiawan Muslim Muda selaku khalifatun fil-ardh dan sebagai generasi penerus, pengganti, pelopor, dan pembaharu yang mengemban tanggung jawab secara berkesinambungan, secara cerdas dan kritis, energik dan produktif, progresif dan penuh percaya diri, serta istiqomah dan kaffah, sekaligus rendah hati dan lemah lembut, harus berkinerja dan bersinergi untuk membumikan nikmat hikmah melalui perjuangan membangun umat, masayarakat, bangsa, Negara, dan dunia, sekaligus mewujudkan kepemimpinan umat yang shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh.

2

Icmi Muda Banten bertujuan menghimpun dan menggerakan potensi cendekiawan muslim muda se-Provinsi Banten dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang damai, adil dan sejahtera lahir dan bathin, yang diridhoi Allah subhanahu wataala, dengan meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam, kecendekiaan dan peran serta cendekiawan muslim muda dalam bentuk manifestasi gerakan dakwah sosial, gerakan pemikiran dan kebudayaan, gerakan kaderisasi, dan gerakan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan keyakinan dan kesadaran tersebut serta dengan berharap ridho serta hidayah Alah subhanahu wata’ala , maka para cendekiawan muslim muda di Banten bersepakat untuk menyatakan DEKLARASI ICMI MUDA BANTEN. Selanjutnya dalam upaya keberlangsungan proses organasisasi akan dirumuskan melalui Musyawarah Tim Formatur Wilayah untuk membentuk Kepengurusan dan Mekanisme kebijakan Organisasi.

Ditetapkan : di Masjid Agung Serang Pada Tanggal : 6 Syawwal 1427 H

29 Oktober 2006 M

Deklarator Tim Formatur ICMI MUDA BANTEN

AGUS FAISAL KARIM ABDUL LATIEF ALI MUSTHOFA ACHMAD NASHRUDIN AHMAD TAUFIQ ROHMAN BUKHORI ARSYAD BAMBANG DWI SUSENO DARULQUTHNI DENI KURNIA EDI HUDIATA EKA SETIALAKSMANA FAJRI ALI HERI HERLANGGA ISBANDI

JUHDI JINDAR TAMIMI KOMARUZZAMAN BARAJA MANAR MAS MUHAMMAD JAIZ MUHAMMAD SHODIQIN MUHAMMAD AL FARIS SA’ADULLAH SAID ARIYAN Tb. SYAHRI UJON SUDJONO USMAN MUSTHOFA

RUANG LINGKUP GERAKAN ICMI MUDA BANTEN KEPAKARAN:

• Keagamaan • Infokom & Hubungan Luar Negeri • Hukum dan HAM • Pengembangan IPTEK, Teknologi dan Seni • Ekonomi dan Kewirausahaan • Politik, Pertahanan dan Keamananan • Pendidikan & Pengembangan SDM Umat • Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan • Kepemimpinan, Kaderisasi & Kepemudaan • Pemberdayaan Muslimah

GERAKAN DAKWAH SOSIAL

• Pengembangan Kepribadian Muslim • Informasi dan Komunikasi • Hubungan Luar Negeri

GERAKAN PEMIKIRAN & KEBUDAYAAN

• Kajian Pengembangan Islam • Kajian Hukum dan HAM • Kajian Pengembangan IPTEK • Kajian Seni dan Budaya • Kajian Sosial dan Kemasyarakatan • Kajian Ekonomi • Kajian Politik • Kajian Pertahanan dan Keamanan

GERAKAN KADERISASI

• Kelembagaan • Kaderisasi • Pengembangan Potensi Kader

GERAKAN PEMBERDAYAAN UMMAT

• Pendidikan dan Pengembangan SDM Umat • Kewirausahaan dan Ekonomi Umat • Pemberdayaan Muslimah • Aksi Sosial

Lampiran Surat Keputusan Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat Nomor : 05/SK/MPP-ICMI Muda/XI/2006

STRUKTUR DAN PERSONALIA MAJELIS PIMPINAN ICMI MUDA WILAYAH

BANTEN PERIODE 2006-2011

Ketua Umum : DARULQUTHNI

Ketua 1 : TAUFIQ RAHMAN Ketua 2 : QOMARUZZAMAN

Sekretaris Umum : ISBANDI Sekretaris I : M. SHODIQIN

Sekretaris II : AL-FARIS Bendahara : HERI HERLANGGA

Wakil Bendahara : BUHORI ARSYAD Departemen Gerakan Dakwah Sosial :

Ketua : MANAR MAS Anggota : AGUS FAISAL KARIM

EKA SETIALAKSMANA MANAR MAS SA’ADULLAH ARLI PRASTOWO

Departemen Gerakan Pemikiran dan Kebudayaan : Ketua : ACHMAD NASHRUDIN

Anggota : ALI MUSTHOFA ACHMAD NASHRUDIN EDI HUDIATA MUHAMMAD JAIZ UJON SUDJONO USMAN MUSTHOFA

Departemen Gerakan Kaderisasi :

Ketua : JINDAR TAMIMI Anggota : SAID ARIYAN SUTOTO

TITIN PRIHATINI

Departemen Gerakan Pemberdayaan Masyarakat : Ketua : FAJRI ALI Anggota : ABDUL LATIF

JUHDI Tb. SYAHRI DENI KURNIA EKA JULAIKHA JUNAENAH

Daftar Isi :

• ICMI Muda, Meretas Jalan Sejarah • Menggugat Kecendekiawanan ICMI • ICMI Muda : Mengemban Amanah, Meretas Jalan Sejarah • Good Governance: Obat Mujarab untuk Korupsi? • Urgensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial • OTONOMI DAERAH & TANTANGAN CLEAN GOVERNANCE • Revitalisasi kesadaran kritis mahasiswa Dalam mewujudkan banten

otonom dan demokratis • Pragmatisme Kekuasaan dan Kekerasan Sosial • Siapa Mengawasi DPRD Kita? • Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Sudah Pro-Poor kah? • Good Governance dan Welfare State • Pembangunan ekonomi daerah Mencapai kesejahteraan rakyat • Pers Dan Praktisi Humas Sebuah Simbiosis Mutualisme • Klaster Indutri di Banten Potensi dan Kendala • Pendidikan sebagai Paradigma politik • Hari Kebangkrutan Nasional • Banten Dan Karakter Radikalisme • Membangun Value Bisnis Islami dengan Corporate Social Responsibility

(CSR) • Demokrasi dan Pendidikan • Membangun Moralitas PBJ Di Banten • Wacana Putra Daerah • Urgensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

icmi - Telusuri dengan Google http://www.google.co.id/search?q=icmi&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&r...

1 of 2 23/07/2007 20:57

Web Gambar Grup Direktori

Telusuri Pencarian Khusus Acuan

Telusuri: di web halaman dari Indonesia

Web Urutan 1 - 10 dari sekitar 441,000 hasil penelusuran untuk icmi. (0.16 detik)

4lll - I . C . M . Iwww.icmi.or.id/ - 4k - Tembolok - Laman sejenis

PERNYATAAN ICMI BERSAMA ORMAS-ORMAS ISLAM - ..:: ICMI - Ikatan ...ICMI mendorong pemerintah agar segera dibangun pusat informasi tentang anak-anak Aceh yang terpisah dari keluarganya maupun yang orangtuanya meninggal dunia ...www.icmi.or.id/ind/content/view/102/60/ - 27k - Tembolok - Laman sejenis[ Hasil temuan lainnya dari www.icmi.or.id ]

ICMI - Call Center Management Training Seminars, Publications ...The International Customer Management Institute (ICMI) is a global leader in call center consulting, training, publications and membership services.www.incoming.com/ - 41k - Tembolok - Laman sejenis

The International Commission on Mathematical InstructionSymposium on the Occasion of the 100th Anniversary of ICMI; ICME: The International ...Proceedings of the EM-ICMI Symposium celebrating the centennial of ...www.mathunion.org/ICMI/ - 7k - Tembolok - Laman sejenis

THC The Habibie CenterIkatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) diingatkan untuk tidak terlibat ... ICMI justru harus berada di atas semua gerakan politik, untuk memberikan ...www.habibiecenter.or.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&detailid=87&bhs=ina - 26k - Tembolok - Laman sejenis

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia - Wikipedia Indonesia ...Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia disingkat ICMI adalah sebuah organisasi cendekiawan muslim di Indonesia. ICMI dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di ...id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Cendekiawan_Muslim_Indonesia - 17k - Tembolok - Laman sejenis

ICMI Muda - DepanICMI Muda - Keislaman, Keindonesiaan, Kecedekian, Kemudaan.www.icmimuda.org/ - 37k - Tembolok - Laman sejenis

Republika Online : http://www.republika.co.idPertanyaan provokatif itu diucapkan oleh Sekretaris Umum ICMI, ... Selaku Sekretaris Umum ICMI, ia melakukan perjalanan ke daerah-daerah di seluruh ...www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=1823&kat_id=49&kat_id1=&kat_id2= - 34k - Tembolok - Laman sejenis

.:: ICMI MUDA BANTEN ::.Analogi untuk menggambarkan hubungan ICMI Muda dengan ICMI, seperti niat awal, yaitu: anak dengan orangtua, atau adik dengan kakak. ICMI Muda diniatkan ...www.icmimudabanten.org/ - 32k - Tembolok - Laman sejenis

Inductive Components Manufacturing Inc. 1-866-877-4267

icmiGoogle

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » ICMI Muda, Meretas Jalan Sejarah http://icmimudabanten.org/?p=11

1 of 9 23/07/2007 20:05

.:: ICMI MUDA BANTEN ::.JOIN NOW !!!MovementDeklarasiDownloadCONTACTProgram

( October 29, 2006 )

ICMI Muda, Meretas Jalan Sejarah

Oleh : AM Iqbal Parewangi *

Alhamdulillahirabbil’alamin, setelah melewati jalan panjang, sempit, tajam dan berliku, pada hari ini, Ahadtanggal 23 Juli 2006, segenap perwakilan cendekiawan muda muslim dari seluruh penjuru tanah airtercinta Indonesia, yang ternafasi oleh spirit keislaman, keindonesiaan, kecendekiaan, dan kemudaan,akhirnya dapat berkumpul di tempat ini. Kita berkumpul dengan kerendahan hati yang cerdas, niat tulusyang konsisten, dan keteguhan sikap nan santun, untuk secara bersama-sama memancangkan sejarahbaru kecendekiawanan.

Sahabat-sahabat cendekia muda muslim, hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama melaksanakan Muktamar Ke-1 ICMI Muda, sebuah muktamar yang tak mudah. Dalam persaksian alam yang berdecak penuh rindu dan cemburu, kita semua bersama-sama menjalin nawaitu, komitmen, dan konsistensi, untuk bangsa, untuk umat, dan untuk dunia, dalam bingkai ukhuwah islamiah yang kental.

Sahabat-sahabat cendekia muda muslim, izinkan saya menyampaikan bahwa Muktamar Ke-1 ICMIMuda ini menjadi mungkin terselenggara semata-mata karena ridha Allah subhanahu wa ta’ala. Muktamarini adalah muktamar untuk memenuhi permohonan sejarah. Muktamar ini adalah muktamar dengankeprihatinan mendalam.

Keprihatinan itu tidak hanya karena Ibu Pertiwi terus didera bencana, tetapi juga karena muktamar inidapat berlangsung dengan bermodalkan nawaitu, komitmen, dan konsistensi. Muktamar ini tanpa sponsorsama sekali, kecuali sponsor untuk lima lembar spanduk. Tetapi alhamdulillah, nyatanya Muktamar Ke-1ICMI Muda ini memang berlangsung. Saat doa penutup rapat koordinasi TiKNas ICMI Muda diniharitadi, masih terlontar kesangsian yang riang sekaligus getir dari beberapa sahabat. “Ternyata kitabetul-betul muktamar ya?,” kata mereka dalam bauran rasa tak menentu.

Memang tanpa sponsor. Maka perlu kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada GubernurSulawesi Selatan Bapak HM Amin Syam, Pangdam VII Wirabuana Bapak Arif Budi Sampurno,Kapolda Sulawesi Selatan Bapak Arianto Budiharjo, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Bapak SyahrulYasin Limpo, Walikota Makassar Bapak HM Ilham Arif Sirajuddin, dan Bapak Hatta Rajasa, atas“empati-empati personal”-nya untuk berkenan membantu pelaksanaan muktamar bersejarah ini.

Dan yang terpenting, muktamar ini dapat berlangsung hari ini karena kita semua menginginkannya. KarenaSumatera menginginkannya. Karena Jawa menginginkannya. Karena Nusa Tenggara menginginkannya.


2 of 9 23/07/2007 20:05

Karena Kalimantan menginginkannya. Karena Maluku menginginkannya. Karena Papua menginginkannya. Karena Sulawesi menginginkannya. Maka muktamar ini sudah seharusnya berlangsung di atas kesadaran berazaskan KESETARAAN. Seluruh deklarator ICMI Muda setara, baik deklarator nasional, wilayah, daerah, juga kampus, memiliki kesetaraan sebagai sesama deklarator. Tak perlu ada jarak, apalagi hierarki.Tiga Prinsip & Satu Realitas

Setelah TiKNas ICMI Muda terbentuk, deklarasi ICMI Muda terus berlangsung di berbagai propinsi,kabupaten/kota, dan kampus. Hanya dalam rentang waktu kurang dari tiga bulan, ICMI Muda sudahmerebak di seluruh penjuru tanah air. Lewat ICMI Muda, izinkan sebutan ini, “cendekiawan muda tengahmencendawan”.

Bermula dari sesudut kecil Indonesia bersemilir anging mammiri, bernama Makassar, deklarasi ICMI Muda merebak. Di ujung timur negeri ini, Papua dan Irian Jaya Barat serta Maluku dan Maluku Utara mendeklarasikan ICMI Muda. Di ujung barat, Aceh, Riau, Jambi dan Medan, ICMI Muda dideklarasikan. Juga di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Di seluruh Sulawesi, kecuali tersisa Manado, deklarasi ICMI Muda membuncah.

Di pulau terbesar negeri ini, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mendeklarasikan ICMI Muda. Dan ICMI Muda akhirnya menetas di Jawa, melalui deklarasi ICMI Muda DKI Jakarta. Jakarta tidak hanya sibuk dengan lencana, kencana, dan bencana. Jakarta juga disarati rencana, untuk bangsa dan umat. Beberapa hari menjelang muktamar ini, menyusul deklarasi ICMI Muda di Jawa Barat, setelah melalui rintangan yang tak mudah.

Mengapa dan bagaimana secara tiba-tiba dan serempak deklarasi ICMI Muda terjadi dimana-manadalam waktu sangat singkat, menghadirkan realitas baru yang mengejutkan, “cendekiawan muda tengahmencendawan” itu?

Ada setidaknya tiga prinsip dasar. Pertama, prinsip bottom-up berazas kesetaraan. Ditambah sinergitas serta kerja dan kinerja cerdas, prinsip bottom-up berazas kesetaraan merupakan roh organisasi modern masadepan. Rekayasa bersifat top-down akan semakin kehilangan auranya. Di alam demokrasi publik, partisipasi saja sudah tidak memadai. Inisiatif jadi lebih penting. Maka ketimbang merekayasa instruksi secara top-down kepada sahabat-sahabat muda di seluruh negeri untuk mendirikan ICMI Muda di daerah masing-masing, dipandang jauh lebih efektif membuka ruang seluas-luasnya untuk mereka mengambil inisiatif sendiri dan mandiri untuk mendeklarasikan ICMI Muda. Hasilnya sungguh mencengangkan!

Kedua, prinsip pelangi. Ada pelangi profesi, pelangi akademik, pelangi organisasi, dan pelangi politik.ICMI Muda tidak hanya berisi profesional saja, atau akademisi saja, atau aktivis ormas saja, atau politisisaja. ICMI Muda diinisiasi dan diaktivasi oleh semua komponen muda strategis bangsa dan umat.Kemudian, setiap pelangi punya sub-pelangi. Pelangi politik, misalnya. Tidak boleh hanya dari satu partaitertentu, tapi dari beragam partai. Pelangi profesi, misal kedua. ICMI Muda terdiri dari beragam latarprofesi. Ada da’i, wartawan, pengacara, pengusaha, guru atau dosen, aktivis LSM, dan lainnya. Begitupun pelangi organisasi dan keilmuan, dengan sub-pelanginya.

Dengan prinsip pelangi, ICMI Muda akan terjaga dari kooptasi kepentingan kelompok atau golongan, apalagi pribadi. Sebaliknya, akan tercipta dinamika gravitasional, seperti halnya tatasurya bergerak dinamis dan seimbang oleh adanya gaya-gaya gravitasi perekat diantara planet-planet yang bermuatan dan berkarakter saling berbeda. Pada penerapannya, diharapkan tercipta dynamic equilibrium atau keseimbangan dinamis di, dari dan oleh ICMI Muda.


3 of 9 23/07/2007 20:05

Prinsip ketiga, kesadaran akan ruang kosong.

Tiga prinsip itu bersemi di atas satu realitas penting, yaitu bahwa terdapat potensi baru maha dahsyat cendekiawan muda muslim di negeri ini yang tengah menunggu persemaian baru untuk mengakarkan kebersamaan, menumbuhkan peran kesejarahan umat, dan meranggaskan diri pada semesta kemanusiaan.ICMI dan ICMI Muda

ICMI Muda, sejauh ide, makna dan spirit yang selama ini mungkin merambati, meranggasi, kemudian meruangi nawaitu dan imajinasi kita, adalah merupakan persembahan bernas dari generasi baru abad-21 cendekiawan muda muslim, untuk bangsa, untuk umat, dan untuk dunia.

Di bernas itu menegas kuat ruas-ruas kesejarahan, kebangsaan, keumatan dan kemanusiaan. Sesungguhnya, di ruas-ruas itu pulalah seharusnya ICMI Muda dan ICMI bersua. Bersua dan bersama, berjejalin harapan dan kinerja. Bersama merenda sejarah, sekali lagi, untuk bangsa, untuk umat, dan untuk dunia. Tentu, dengan ruang peran yang tertata sinergis, tetapi tak mesti berhimpit apalagi saling menjepit.

ICMI dengan peran konseptualisasi strategisnya, terus memroduksi gemawan konsep di lelangitan kehidupan. Lalu ICMI Muda menjemput gemawan itu, mengurainya secara cerdas dan kreatif, bila perlu menapisnya melalui proses alami yang dinamis dan kritis, dan kemudian secara energik dan produktif menurunkannya menjadi rinai-rinai hujan untuk menghidupkan bumi kehidupan. ICMI memintal gemawan konsep, ICMI Muda menjadikannya hujan di bumi kehidupan.

Membiarkan gemawan konsep oleh ICMI tersebut menggelantung abadi di lelangitan adalah mubazzir.Gemawan itu bukan hanya tidak memberi barakah di bumi kehidupan, tetapi juga malah membuat bumigerah dan suram. Maka bagi ICMI Muda, “retas saja gemawan itu, curahkan jadi hujan, biar air ditempayan membuncah, dan bumi kehidupan semarak!”

Bumi kehidupan, lagi-lagi sekali lagi, adalah bangsa, adalah umat, adalah dunia. Dan juga adalah ICMI. Tetapi, di bumi kehidupan itu ada ruang-ruang kosong. Dalam konteks mengapa sejarah seakan memohon ICMI Muda harus lahir dan hadir, ada tiga ruang kosong strategis yang mendesak untuk dimasuki dan digairahi oleh ICMI Muda.Pertama: Ruang Kosong “ICMI”

Ruang kosong pertama, di, oleh dan untuk ICMI sendiri. Ironisnya, ruang kosong itu muncul pada rentangusia energik-produktif 25 – 45 tahun. Usia energik-produktif itu hampir tak terjamah oleh olahankaderisasi ICMI. Tidak teroptimalkan partisipasi apalagi inisiatifnya. Diakui, 15 tahun fase longmarchpertama ICMI disarati prestasi dan prasasti. Tetapi tidak dalam hal kaderisasi. Akibatnya, ICMI sempathanya jadi gerbong. Sarat muatan, sarat tokoh, tetapi hampir-hampir tanpa kader sendiri. Comot tokohsana, comot tokoh sini. Ketika tokoh turun sana, tokoh turun sini, ICMI menjadi gerbong sepi yangberderak di jalur sunyi, seperti terjadi seusai lengser keprabon-nya Habibie.

Dr. Ir. Muslimin Nasution, Ketua Umum terakhir dalam era model kepemimpinan presidensil ICMI sebelum beralih ke model presidium, sampai harus membuat tiga kategorisasi: ICMI sejati, ICMI merpati,dan ICMI pedati. Miris, dan ironis. Merpati datang dan pergi, tergantung bebijian keuntungan. Pedati mungkin menggelinding, tergantung daya dorong.

ICMI sempat matisuri, sebelum kembali menemukan binar kebangkitannya pada Muktamar IV diMakassar. Di arena muktamar tersebut, salah satu frase fenomenal yang paling dikenang adalah “ICMI


4 of 9 23/07/2007 20:05

lahir di Malang, ICMI lahir kembali di Makassar.”

Cukup sering terdengar pertanyaan, mengapa ICMI matisuri? Ada berbagai uraian dan spekulasi, antaralain bahwa itu merupakan akibat dari “perselingkuhan ICMI dengan kekuasaan” yang melahirkan ICMImerpati, atau akibat dari “pengepompongan intelektual yang tak membumi” yang melahirkan ICMIpedati, serta beragam spekulasi lainnya.

Namun pertanyaan yang lebih penting sesungguhnya adalah “bagaimana agar ICMI tidak matisuri lagi?”Salah satu masalah fundamental sekaligus menjadi jawaban strategis untuk itu, yaitu kaderisasi. Tentu sajabukan semata kaderisasi konvensional apalagi formalistik. Kaderisasi berkesinambungan merupakansolusi kreatif mendesak, tak hanya untuk ICMI, tetapi lebih luas lagi adalah untuk umat. Oleh karenaitulah, frase fenomenal “ICMI lahir kembali di Makassar” harus disempurnakan dengan frase “ICMImelahirkan di Makassar”. Maka sebelum Muktamar IV ICMI lalu, lahirlah ICMI Muda.

Sahabat-sahabat cendekia muda muslim, maka izinkan saya mengatakan bahwa ICMI Muda bukan hanya memiliki akar kesadaran yang memancang kuat di rahim kesejarahan ICMI. Tetapi juga dan terutama, ICMI Muda seharusnya diapresiasi oleh ICMI sebagai solusi strategis bagi masadepan ICMI.

Kesadaran tentang ICMI Muda merupakan kesadaran yang tulus dan bertumpu pada gagasan strategis positif yang kelahirannya tak terpisahkan dari dinamika besar ICMI. Kesadaran itu berangkat dari kegelisahan positif, kreatif dan visioner cendekiawan muda muslim untuk turut secara aktif mengemban serta mengembangkan peran dan tanggung jawab besar ICMI terhadap bangsa, negara dan umat.

Berawal dari pertemuan penuh suasana kekeluargaan—layaknya pertemuan anak dan bapak—antaraDeklarator Nasional ICMI Muda dengan Pendiri sekaligus Ketua Umum pertama ICMI, Bapak Prof.Dr.-Ing. BJ. Habibie, dan Ketua Umum ICMI saat itu, Bapak Dr. Ir. Muslimin Nasution, pada tanggal 5Desember 2005 di Hotel Sahid Jaya Makassar saat pelaksanaan Muktamar IV ICMI. Bapak Prof.Dr.-Ing. BJ. Habibie dan Bapak Dr. Ir. Muslimin Nasution menyambut sangat positif gagasanpembentukan ICMI Muda begitupun dengan pelaksanaan Muktamar ke-1 ICMI Muda. Bapak Prof.Dr.-Ing. BJ. Habibie menyatakan agar muktamar pertama ICMI Muda dilaksanakan di Makassar dalamrentang waktu tidak lebih dari setahun sejak pertemuan tersebut, dan Bapak Dr. Ir. Muslimin Nasutionmenuliskan 4 (empat) alternatif nama, yaitu: (1) Forum Cendekiawan Muda ICMI, (2) Forum KaderICMI, (3) Forum ICMI Muda, dan (4) Forum Pemikir, Pembaharu, dan Pejuang ICMI.

Ruang kekeluargaan yang telah kami rasakan tersebut semakin kuat menyemangati kami dengan berkenannya Bapak Ir. M. Hatta Rajasa dan Bapak Prof. Dr. Nanat Fatah Nasir selaku Presidium ICMI, Bapak Dr. Ahmad Watik Pratiknya selaku Direktur Eksekutif The Habibie Centre, dan Bapak Ir. Shalahuddin Wahid, menerima Tim Kerja Nasional ICMI Muda untuk menerima kami bersilaturahmi.

Pada silaturahmi tanggal 22 Juni 2006 di Jakarta, Bapak Ir. M. Hatta Rajasa menyatakan dapatmemahami dan menyambut positif gagasan pembentukan ICMI Muda. Kembali kami merasakansambutan hangat dari nurani seorang bapak melalui kalimat-kalimat motivasional beliau, bahwa “ICMIMuda harus menjadi sumber kader-kader bagi kesinambungan kepemimpinan ICMI ke depan.”

Pada tanggal 14 Juli 2006 di Bandung, Bapak Prof. Dr. Nanat Fatah Nasir berkenan menerima kami dariTiKNas ICMI Muda dan berdialog dalam suasana kekeluargaan yang kental. Beliau dengan arif dansabar menyimak pemaparan tentang nawaitu dan tekad ICMI Muda untuk menjaga martabat dankeutuhan ICMI, menjaga persatuan dan kesatuan umat, serta menghindari kemungkinan munculnya imageseakan ICMI pecah. Bagi ICMI Muda, nawaitu dan tekad itu tidaklah asing. Sejak semula kami meyakiniprinsip bahwa “ICMI Muda bukan pecahan dari ICMI dan tidak untuk memecah ICMI”. Kami sangat


5 of 9 23/07/2007 20:05

sadar, bahwa jika image perpecahan kemudian benar-benar muncul maka akan sangat merugikan ICMIkhususnya dan umat pada umumnya.

Pada silaturahmi tanggal 11 Juli 2006 di kantor The Habibie Centre Jakarta, Bapak Dr. Ahmad Watik Pratiknya, Direktur Eksekutif The Habibie Centre, merespon ICMI Muda sebagai lembaga kaderisasi ICMI. Demikian pula dukungan positif datang dari Bapak Ir. Shalahuddin Wahid yang menyatakan bahwa pada tahun 2000-2001 sudah berlangsung diskusi diantara beberapa tokoh ICMI tentang perlunya lembaga kaderisasi bagi ICMI. Begitupun dukungan Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie melalui mailing list tertanggal 6 Juli 2006 yang mengharapkan kehadiran ICMI Muda tidak hanya dipandang secara formal legalistik, tetapi juga secara substantif.

Selanjutnya, menyadari bahwa Sulawesi Selatan adalah tuan rumah pelaksanaan Muktamar Ke-1 ICMI Muda, yang berarti tuan rumah tempat sejarah baru kecendekiawanan akan dipancangkan oleh para cendekia muda muslim Indonesia, maka Tim Kerja Nasional (TiKNas) ICMI Muda bersama Tim Kerja Wilayah (TiKWil) ICMI Muda Sulawesi Selatan dan Tim Kerja Daerah (TiKDa) ICMI Muda Makassarbersama-sama melakukan serangkaian silaturahmi. Yaitu, dengan Kapolda Sulsel pada tanggal 18 Juli 2006, dengan Walikota Makassar pada tangga 19 Juli 2006, dan dengan Gubernur Sulawesi Selatan HMAmin Syam pada tanggal 20 Juli 2006. Sebelumnya juga telah dilakukan silaturahmi dengan Pangdam VIIWirabuana dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, ICMI Muda mendapatkan respon dan dukungan sangat positif dari mereka.

Dukungan dan support yang tiada henti dari ribuan sahabat-sahabat cendekia muda muslim yangterus-menerus mengalir dari seluruh Indonesia —sampai saat ini ICMI Muda telah dideklarasikan secarabottom-up di 23 propinsi, 138 kota/kabupaten, dan 14 perguruan tinggi—, semakin meneguhkankeyakinan kami untuk melangsungkan Muktamar Ke-1 ICMI Muda. Antusiasme sahabat-sahabat untukturut serta mendukung visi dan misi ICMI, dan keteduhan jiwa para orang tua di dewan presidium dantokoh-tokoh ICMI yang menjadi panutan kami, menjadi anugerah besar bagi nawaitu ikhlas kami untukturut memberikan sumbangsih riil bagi bangsa, negara, dan umat melalui ICMI Muda.

Pertanyaannya, dengan seluruh nawaitu, komitmen dan konsistensi itu, dengan serangkaian perjalanan panjang meniti jalan sempit, tajam dan berliku seperti itu, mengapa Muktamar Ke-1 ICMI Muda ini, muktamar yang semula diharapkan menjadi perhelatan anak-anak ICMI, muktamar kader-kader muda ICMI, justru harus berlangsung tanpa rekomendasi dari orangtuanya, tanpa rekomendasi ICMI?

Sahabat-sahabat cendekia muda muslim, izinkan saya menyatakan bahwa Muktamar Ke-1 ICMI Muda ini memang tanpa rekomendasi. Tetapi sejarah tidak mungkin dihentikan hanya oleh ketiadaan rekomendasi. Sejarah bergulir lebih sering tanpa rekomendasi. Sesungguhnya, sejarah tidak butuh rekomendasi. Negeri tercinta Indonesia ini pun tidak akan pernah merdeka andai founding father negeri iniharus menunggu rekomendasi dari para penjajah.Kedua: Ruang Kosong “Umat”

Ruang kosong kedua, dari, oleh dan untuk umat Islam Indonesia.

Cendekiawan muslim adalah satu, dari, oleh, dan untuk umat. Umat yang satu, ummatan wahidah. Olehkarena itu, tentu saja tidak seharusnya ada perceraian, perberaian, ataupun perpecahan. Bahwa terjadipenguraian berdasar karakter maupun kategori tertentu, analogi cahaya menggambarkan hal itu dengancukup tepat—tamsil cahaya digunakan Ilahi untuk menunjuk diri-Nya, nuru ‘ala nur, Cahaya MahaCahaya.

Cahaya polikhromatik putih terdiri dari spektrum warna-warni monokhromatik bersifat kontinuum


6 of 9 23/07/2007 20:05

sekaligus kompositum. Visualisasi aura keindahan alam dimungkinkan justru oleh adanya warna-warni. Ada merah, jingga, sampai nila dan ungu. Aura keindahan alam merona justru oleh hijau dedaunan, coklattanah, senja yang disemburat merah-gradasi, juga gemawan putih yang berarak gemulai. Warna-warni takhanya berefek indah, tetapi juga penuh faedah. Reaksi fotosintesis pada tumbuhan terjadi dalam rentang frekuensi hijau. Alat modern anti-serangga menggunakan frekuensi ungu. Dan banyak lagi contoh pemutakhiran faedah warna-warni.

Yang penting disebutkan dalam konteks analogi cahaya ini di sini, bahwa penguraian dan pemburaian cahaya polikhromatik menjadi monokhromatik tidak hanya berlangsung searah, melainkan bolak-balik. Bergabungnya seluruh unsur cahaya monokhromatik dalam komposisi yang tepat akan menciptakan polikhromatik putih yang kemilau. Menarik, bahwa cahaya dalam eksistensi polikhromatik maupun monokhromatiknya tidak pernah harus kehilangan karakteristik khasnya, baik ketika berdiri sendiri maupun saat bersama dalam jamaah.

Dalam keberdiri-sendirian monokhromatiknya, masing-masing warna menyumbangkan tak hanya indah tetapi juga faedah. Dalam jamaah polikhromatiknya, dalam ber-wahidah-nya, cahaya putih memberikan binaran yang menerangi.

Melihat analogi dispersi cahaya itu dalam perspektif sebentuk mozaik indah, akan lebih memudahkan kitauntuk memahami bahwa keragaman pilihan organisasional bagi para cendekiawan muslim bukan hanyakarena keragaman dan pilihan itu dibutuhkan, sehingga harus ada, tetapi juga dan terutama bahwakeragaman itu merupakan bagian dari “strategi kesejarahan” untuk semakin membumikan Islam sebagairahmatan lil’alamin.

Strategi yang jitu tak pernah hanya butuh satu pintu, tetapi banyak pintu, juga banyak jendela, jugabanyak ventilasi. Menggunakan analogi arsitektural, metode satu pintu hanya akan mengakibatkan “ruangdalam” terbekap dalam pengap yang lembab, sekaligus mengakibatkan isolasi hampir sempurna terhadap“ruang luar”. Pengap yang lembab menimbulkan fermentasi (pembusukan) dan fragmentasi (perpecahan)alamiah, sementara isolasi hanya mengakibatkan keterkucilan di ruang-ruang sempit primitivisme. Akibatlanjutannya bersifat aborsif, kehilangan eksplorasi, lalu kehilangan ruang bagi ekspedisi kesejarahan. Danitu memalapetakakan umat.

Sayangnya, bagi umat Islam Indonesia khususnya, keberdiri-sendirian monokhromatik berbagai organisasikeumatan masih lebih sering terpahami sebagai keterpisahan-keterpisahan absolut diantara komponen-komponen strategis umat, ketimbang disadari sebagai spektrum warna-warni indah penuh faedah. Jadilah keberdiri-sendirian itu bermakna fragmentatif sekaligus fermentatif. Berpecah-belah diantara sesama organisasi-organisasi keumatan, dan kemudian menjalani pembusukan di dalam organisasinya masing-masing. Azas alami reversibilitas cahaya, yaitu gerak bolak-balik diantara proses monokhromatisasi dan polikhromatisasi umat, seakan dianggap tak pernah ada. Dispersi seakan hanya berjalan satu arah makna: terurai untuk berpecah. Maka jadilah jamaah polikhromatik umat hampir tidak pernah mewujud dengan cerdas dan ikhlas, proses ber-ummatan wahidah hampir-hampir hanya melulu bersifat seremonial, dan cahaya putih itu tak pernah utuh memberikan binaran yang menerangi.

Akibatnya, umat Islam Indonesia hampir-hampir selalu harus terpinggirkan ke dan terjebak dalam ruang-ruang kosong kesejarahan, kecuali pada setiap awal fase-fase pendobrakan kevakuman sejarah. Begitu yang terjadi pada fase-fase panjang sebelum kemerdekaan. Terjadi pada fase-fase penting kemerdekaan. Terjadi lagi pada fase peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Juga terjadi pada fase peralihan dari Orde Baru ke Era Reformasi. Umat Islam selalu tampil di barisan terdepan dengan patriotisme membuncah, berjihad dengan harta, darah, dan nyawa, untuk negeri tercinta Indonesia, tetapi kemudian buru-buru surut dan menghilang ke wilayah antah-berantah sejarah.


7 of 9 23/07/2007 20:05

Salah satu yang paling jelas terlihat, keterlibatan umat Islam pada berbagai ruang kehidupan di negeri ini masih sebatas partisipan. Umat turut berpartisipasi, tetapi belum sebagai pengambil inisiatif. Padahal eksplorasi potensi inisiatif berhubungan langsung dengan kepemimpinan. Oleh lemahnya eksplorasi potensi inisiatif itu, masih sulit terwujud kepemimpinan politik umat, kepemimpinan ekonomi umat, kepemimpinan pendidikan umat, juga kepemimpinan kultural umat, di negeri berpenduduk mayoritas muslim ini. Sudah saatnya ditumbuh-kembangkan kesadaran baru tentang pentingnya kepemimpinan umatdi negeri tercinta ini, di seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara.Ketiga: Ruang Kosong “Global”

Ruang kosong ketiga, dari, oleh dan untuk umat Islam global.

Kelahiran ICMI Muda dan ICMI memiliki latar kesadaran dan kesejarahan yang boleh dikatakan sangat jauh berbeda. ICMI lahir terutama oleh kontraksi sosial bergetaran keindonesiaan, lebih spesifik lagi kontraksi politik Orde Baru. Sedikit miopis, dan Indonesia buanget.

ICMI lahir saat kondisi bangsa Indonesia tengah dibuncah oleh kesadaran nation state, negara kebangsaan, sebentuk kesadaran yang begitu gigih menjangkarkan setiap ruas kesejarahan dalam perspektif kebangsaan.

ICMI bangkit untuk menjawab realitas sejarah masa lalu umat Islam di Indonesia yang banyak dilaburi nuansa suram dan buram. Jadi ICMI terutama sebagai hasil proyeksi dari ruang masalalu yang ditarik ke dalam pergulatan kekinian, untuk sebentuk sejarah baru. Belum lagi, kehadiran ICMI yang banyak ditengarai berkelindang dan berkubang di wilayah kekuasaan berwajah khas Orde Baru.

Sementara ICMI Muda—dalam akronim I terakhir berarti “Indonesia”—, sesungguhnya perlu dipahamisebagai embrio historis bagi sebentuk gagasan yang berskala jauh lebih luas, skala global village. ICMIMuda akan menjembatani proses metamorfosa peran keumatan ICMI dari yang semula akronim Iterakhir yang berarti “Indonesia” menjadi I yang berarti “Internasional”.

Dalam konteks metamorfosa historis di ruang-waktu masadepan seperti itu, ICMI Muda tentu saja tidaklagi cukup dipandang hanya akan mereaktualisasi sekaligus merekonstekstualisasi peran kesejarahanICMI. Lebih penting dari itu adalah ICMI Muda akan memberi jembatan “kontinuum eksploratif” bagiICMI, khususnya, untuk mungkin menjalani metamorfosa historisnya dari “I = Indonesia” menjadi “I =Internasional”, serta bagi cendekiawan muslim dan umat Islam. Disebut “kontinuum eksploratif” karenatak hanya berupa kesinambungan kesejarahan secara linear, tetapi kesinambungan dalam gerak meruangyang semakin meluas.

ICMI Muda seharusnya menjadi cikal-bakal pemeran global cendekiawan muslim, sekaligus cikal-bakal globalisasi peran cendekia muda muslim. Dalam konteks I = Internasional itu, Muktamar Ke-1 ICMI Muda semoga merupakan tapakan awal starategis untuk selanjutnya akan dikembangkan ke tahap pertemuan cendekiawan muda muslim se-Asia, dan kemudian semakin berkembang ke tahap pertemuan cendekiawan muda muslim pada skala internasional, menuju terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Internasional Muda yang akronim Indonesianya juga adalah ICMI Muda. Insya Allah.

Penulis adalah Ketua Tim Kerja Nasional (TiKNas) ICMI Muda

Berita | E-mail this Artikel

No Comments to “ICMI Muda, Meretas Jalan Sejarah” »

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Menggugat Kecendekiawanan ICMI http://icmimudabanten.org/?p=27

1 of 4 23/07/2007 20:22


( December 24, 2006 )

Menggugat Kecendekiawanan ICMI

Oleh: Muhammad Muhibbuddin

Mulai sekarang harus ada reorientasi kerja ICMI. Kerja yang sifatnya elitis harus diubah menjadi kerja yang sifatnya humanis dan merakyat. Karena status kecendekiawanan seseorang atau organisasi tidak terletak pada label atau bendera yang dikibarkannya. Tetapi pada konteks yang paling pokok adalah terletak pada komitmennya untuk selalu berpihak pada masyarakat bawah.

ENAM belas tahun yang lalu tepatnya pada 6 Desember 1990 di kota dingin Malang digelar perhelatan besar dalam sejarah perjalanan intelektual Indonesia. Pada saat itulah di gedung Student Center Universitas Brawijaya ratusan orang mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai wadah pengabdian para intelektual muslim Indonesia pada bangsa dan agamanya. Di awal kelahirannya sampai sekarang perjalanan ICMI selalu mengundang polemik dan kontroversi yang tinggi dari berbagai kalangan, terutama dari berbagai pakar disiplin ilmu penegetahuan. Poin yang paling dikritisi adalah komitmen dan orientasi perjuangan ICMI dalam konteks keindonesiaan.

Tentu saja hal itu menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang pro dengan kehadiran ICMI memandang bahwa ICMI akan menjadi kekuatan vertikal umat Islam dalam memberikan peran dan kontribusinya dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Dengan alasan karena sudah waktunya umat Islam memainkan peran sentral dalam percaturan politik nasional.

Alasan ini muncul karena pada waktu itu Islam masih terkesan di luar pagar peta politik nasional. Islam masih berstatus sebagai penonton belum bisa menjadi pemain.

Kalau perasaan di luar pagar umat Islam ini terus berlarut-larut maka menurut almarhum Nurcholis Madjid sangat membahayakan. Alasannya umat Islam bisa jadi akan menjadi oposan, melihat apa yang datang dari negara sebagai sesuatu yang tidak baik.

Hal semacam ini tentu mudah sekali menimbulkan konflik. Sementara bagi mereka yang kontra tentu saja mempunyai alasan tersendiri. Antara lain kehadiran ICMI akan digunakan segelintir orang untuk meraih kekuasaan.

Dengan tujuan yang semacam ini ICMI akan menjadi politik aliran yang eklusif dan primordialis atas namaIslam, sehingga Islam dianggap tidak begitu strategis dalam memberikan kontribusinya dalam konteks pembangunan dan perkembangan umat Islam Indonesia.


2 of 4 23/07/2007 20:22

Spirit Kecendekiawanan

Terlepas dari pro dan kontra di atas, hal yang paling penting untuk kita kritisi pada era sekarang ini adalahkomitmen kecendekiawanan ICMI. Sebagai komunitas intelektual, kaum cendekiawan, manusia terpelajar atau apa pun namanya ICMI seharusnya memosisikan diri sebagai kekuatan pemberdayaan masyarakat. Karena secara moral tugas dan tanggung jawab seorang intelektual, apalagi intelektual muslim, adalah memperjuangkan dan membela hak-hak masyarakat bawah, terutama ketika berhadap-hadapan dengan pihak penguasa.

Dalam sejarah peradaban Islam terlihat jelas bagaimana para nabi dan rasul berjuang keras membelaumatnya dari penindasan para tiran. Baik penindasan secara teologis, politis maupun ekonomis. SepertiNabi Ibrahim yang dengan gigih melawan kesewenang-wenangan raja Namrud, Nabi Musa yang denganperkasa menghancurkan kediktatoran Fir’aun sampai nabi Muhammad yang gagah berani menentangkebiadaban kaum bangsawan Arab seperti Abu Jahal, Abu lahab dsb.

Selain peristiwa historis para nabi di atas, semangat kerakyatan dan kemanusiaan intelektual muslim tersebut juga ditegaskan oleh cendekiawan muslim asal Iran, Dr. Ali Shariati (1991) , bahwa para intelektual Muslim hanya akan memiliki makna dan fungsi bila mereka selalu berada di tengah-tengah massa rakyat, menerangi masa, membimbing massa dan bersama-sama massa melakukan pembaruan ke arah kehidupan yang lebih baik, lebih Islami.

Satu hal yang menjadi masalah dalam tubuh ICMI sampai sekarang ini adalah belum konkretnya misi kecendekiawanan tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim. Hal ini terbukti dengan statusnya ICMI yang masih elitis dan berdiri di menara gading. Belum ada itikad dari ICMI untuk dekat masyarakat bawah (grass root). Bahkan orientasi ICMI sampai sekarang lebih terfokus pada wilayah struktural politik daripada ke wilayah kultural masyarakat, sehingga budayawan Emha Ainun Nadjib(1995) dengan nada kritiknya yang khas mengatakan bahwa ICMI justru menjadi suatu jenis aristokrat gaya baru yang kesiapan utamanya adalah dijunjung, dikagumi dan dibenarkan. Sebuah cendekiawan yang sudah merupakan sebuah jenis kekuasaan dalam sejarah.

Kritikan dan celotehan seperti di atas tentu bukan hanya dari Emha semata, dari pakar yang lain juga banyak yang melontarkannya terkait elitisme ICMI.

Sebagai komunitas yang mengaku sebagai agen cendekiawan, anggota ICMI seharusnya tidak alergi untuk turun ke bawah melihat realitas langsung masyarakat dengan segala problematikanya. Dari dulu sampai sekarang, program yang digarap oleh ICMI pun, secara nyata, masih belum menyentuh probelmatika umat. Bahkan ICMI seakan-akan menutup mata ketika melihat permasalahan riel masyarakat, sehingga para cendekiawan yang seharusnya populis, familiar dan akrab dengan masyarakat justru asing dengan masyarakat.

Kalau kenal dengan masyarakat saja susah bagaimana bisa mengetahui problematika umat, kalau permasalahan umat saja tidak tahu bagaimana bisa menyelesaikannya, kalau tidak bisa menyelesaikan problematika umat bagaimana bisa dikatakan dengan cendekiawan?

Maka, dengan usianya yang ke -16 ini saatnya dipertanyakan komitmen kecendekiawanan ICMI terhadap problematika rakyat kecil. Apa peran ICMI sekarang ketika melihat masyarakat bawah, secara kasat mata, ditimpa musibah seperti kasus lumpur panas, gempa bumi, busung lapar, keterbelakangan, penggusuran sewenang-wenang, biaya pendidikan tinggi, pengangguran dan seabrek permasalahan wong cilik lainnya. Fakta yang ada sekarang ICMI hanya bungkam dan terkesan cuek dengan permasalahan masyarakat tersebut.


3 of 4 23/07/2007 20:22

Pada hal sebenarnya, secara moral, masalah tersebut adalah tanggung jawab para cendekiawan. Maka idealnya ICMI juga turut berada di garda depan untuk melakukan kerja sosial yang bertujuan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu mulai sekarang harus ada reorientasi kerja ICMI. Kerja yang sifatnya elitis diubah menjadi kerja yang sifatnya humanis dan merakyat. Karena status kecendekiawanan seseorang atau organisasi adalah tidak terletak pada label atau bendera yang dikibarkannya. Tetapi pada konteks yang paling pokok adalah terletak pada komitmennya untuk selalu berpihak pada masyarakat bawah. Kalau ICMI tidak bisa mengaktualisasikan komitmen seperti itu tidak perlu mengaku sebagai komunitas cendekiawan. (11)

- Muhammad Muhibbuddin, staf Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan aktivis Jaringan IslamKultural Yogyakarta.

sumber: Suara Merdeka


No Comments to “Menggugat Kecendekiawanan ICMI” »

RSS feed for comments on this post. | Trackback

Leave a comment

Name (required)

E-mail (will not be published)

Website

« Pers Dan Praktisi Humas Sebuah Simbiosis Mutualisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Sudah Pro-Poor kah? »|

Berita (24)Budaya (2)

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » ICMI Muda : Mengemban Amanah,... http://icmimudabanten.org/?p=86

1 of 5 23/07/2007 20:00


( June 6, 2007 )

ICMI Muda : Mengemban Amanah, Meretas Jalan Sejarah

Download Hasil Rakernas ICMI Muda 2007

Analogi untuk menggambarkan hubungan ICMI Muda dengan ICMI, seperti niat awal, yaitu: anak dengan orangtua, atau adik dengan kakak. ICMI Muda diniatkan berperan untuk semakin mengilau-suburkan ICMI, yaitu sebagai lembaga kaderisasi, penopang, dinamisator, dan inspirator bagi ICMI.Dalam konteks lebih luas, ICMI Muda digagas untuk umat. ICMI Muda lahir dari kontraksi rahim empatiyang sangat kuat terhadap kondisi kesejarahan dan kekinian umat—termasuk ICMI dengan keutuhanrealitasnya dan ICMI sebagai salah satu komponen strategis umat dan bangsa.Salah satu tanggungjawab generasi baru umat yang diemban ICMI Muda adalah: mencendekiakan umat dan mengumatkan kecendekiaan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kepemimpinan umat di seluruh lini kehidupan, meliputi kepemimpinan umat dalam bidang pendidikan atau disebut kepemimpinan pendidikan umat, begitu pun kepemimpinan IPTEKS umat, kepemimpinan ekonomi umat, kepemimpinan politik umat, kepemimpinan sosial dan budaya umat, dan lainnya.Berangkat dari kesadaran dan nawaitu untuk umat, bangsa, dan ICMI, seperti itu, ICMI Muda hadir dengan spirit keislaman, keindonesiaan, kecendekiaan, dan kemudaan.

Amanah Pendiri ICMIICMI Muda pertama kali dideklarasikan dengan nama Forum ICMI Muda pada tanggal 29 September 2005 di Makassar.Tanggal 5 Desember 2005, di arena Muktamar Ke-IV ICMI di Hotel Sahid Jaya Makassar, pendiri ICMI Bapak Prof. Dr.-Ing. BJ. Habibie bersama Ketua Umum ICMI ketika itu Bapak Dr. Ir. Muslimin Nasution menerima khusus sejumlah Deklarator Nasional ICMI Muda.Pada kesempatan tersebut Bapak Habibie mengamanahkan dua hal. Pertama, amanah untukmelaksanakan muktamar pertama ICMI Muda paling lambat setahun setelah pertemuan itu, dan agarmuktamar itu dilaksanakan di Makassar—tempat lahirnya gagasan ICMI Muda. Kedua, amanah untuktidak menanggalkan kata ‘ICMI’, dengan memilih salah satu diantara empat alternatif nama, yaitu: (1)Forum Cendekiawan Muda ICMI, (2) Forum Kader ICMI, (3) Forum ICMI Muda, dan (4) ForumPemikir, Pembaharu, dan Pejuang ICMI.Untuk menunaikan amanah tersebut Deklarator Nasional ICMI Muda dimekarkan menjadi Tim Kerja Nasional (TiKNas) ICMI Muda dengan tanggungjawab utama adalah melaksanakan Muktamar Ke-1 ICMI Muda.Menyusul terbentuknya TiKNas ICMI Muda, deklarasi ICMI Muda berlangsung hampir serempak di


2 of 5 23/07/2007 20:00

seluruh tanah air, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun kampus. Hanya dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan, tercatat deklarasi ICMI Muda sudah berlangsung di 23 provinsi, 118 kabupaten/kota, dan 16 perguruan tinggi, ditambah Iran dan Jepang.Alhamdulillah, amanah dari pendiri dan pemimpin ICMI, Bapak BJ Habibie dan Bapak Muslimin Nasution, tersebut dapat ditunaikan. Tanggal 23 - 25 Juli 2006, bertempat di Hotel Sahid Jaya Makassar, Muktamar Ke-1 ICMI Muda berlangsung sukses dengan dihadiri peserta 700 orang perwakilan dari seluruh provinsi, kabupaten/kota dan kampus yang telah mendeklarasikan ICMI Muda.Tiga Prinsip DasarMuncul frasa motivasional, “cendekiawan muda tengah mencendawan”. Lewat ICMI Muda,cendekiawan muslim muda Indonesia bagai mencendawan. Mengapa dan bagaimana itu terjadi?Ada tiga prinsip dasar. Prinsip pertama, bottom-up berazas kesetaraan. Ditambah sinergitas serta kerja dan kinerja cerdas, prinsip bottom-up berazas kesetaraan merupakan roh organisasi modern masadepan.Rekayasa bersifat top-down akan semakin kehilangan auranya. Di alam demokrasi publik, partisipasi sajasudah tidak memadai, inisiatif jadi lebih penting. Terbukti, jauh lebih efektif dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi sahabat-sahabat muda di seluruh negeri untuk mengambil inisiatif mandiri mendeklarasikan dan mendirikan ICMI Muda di daerah masing-masing.Prinsip kedua, prinsip pelangi: pelangi profesi, pelangi akademik, pelangi organisasi, dan pelangi politik. ICMI Muda diinisiasi dan diaktivasi oleh semua komponen muda strategis bangsa dan umat. Dengan prinsip pelangi, ICMI Muda akan terjaga dari kooptasi kepentingan kelompok atau golongan, apalagi pribadi. Sebaliknya, justru akan tercipta dinamika gravitasional, seperti halnya tatasurya bergerak dinamis dan seimbang oleh adanya gaya-gaya gravitasi perekat diantara planet-planet yang bermuatan dan berkarakter saling berbeda. Akan tercipta dynamic equilibrium atau keseimbangan dinamis di, dari dan oleh ICMI Muda.Prinsip ketiga, kesadaran akan ruang kosong. Di ICMI, misalnya, terdapat ruang kosong pada rentang usia energik-produktif 26 - 45 tahun yang belum teroptimalkan partisipasi apalagi inisiatifnya. Lebih luas lagi, ruang kosong oleh umat. Keterlibatan umat pada berbagai ruang kehidupan umumnya sebatas partisipan, bukan pengambil inisiatif. Yang terjadi, kepemimpinan umat belum terwujud di negeri berpenduduk mayoritas muslim ini.Tiga prinsip itu bersemi di atas satu realitas penting, yaitu bahwa terdapat potensi baru maha dahsyat cendekiawan muda muslim di negeri ini yang tengah menunggu persemaian baru untuk mengakarkan kebersamaan, menumbuhkan peran kesejarahan umat, mewujudkan kepemimpinan umat, dan meranggaskan diri pada semesta kemanusiaan.Menjaga Nawaitu, Komitmen, dan KonsistensiTidak semua berjalan mulus, memang. Kehadiran ICMI Muda masih harus menapak di atas hamparan panjang sajadah sejarah, itu sunnatullah. Tetapi mengapa amanah pendiri ICMI terhadap ICMI Muda tersebut tiba-tiba harus tersandung oleh dan dianggap tidak sesuai dengan aturan organisasional ICMI, sampai kini belum jelas masalahnya.Namun dengan kerendahan hati yang cerdas, niat tulus yang konsisten, dan keteguhan sikap nan santun, ICMI Muda dapat memahami dan menyadari itu sebagai irama alamiah sejarah. Bahwa riak adalah doa-doa cendekia. Rintangan dan tantangan adalah suplai energi strategis. Badai sekalipun adalah nafas samudera, adalah jiwa sejarah.Muktamar Ke-1 ICMI Muda adalah muktamar dengan keprihatinan mendalam: tanpa sponsor, juga tanpa rekomendasi. Muktamar itu menjadi mungkin terselenggara semata-mata karena ridha Allah subhanahu wa ta’ala. Meski demikian, muktamar tersebut diyakini sebagai muktamar untuk memenuhi permohonan sejarah.Yang juga diyakini hingga kini, bahwa ICMI Muda bukan hanya memiliki akar kesadaran yang memancang kuat di rahim kesejarahan ICMI. Tetapi juga dan terutama, ICMI Muda seharusnya diapresiasi sebagai solusi strategis bagi masadepan ICMI.


3 of 5 23/07/2007 20:00

Karena itulah, maka dalam proses persiapan Muktamar Ke-1 ICMI Muda, Tim Kerja Nasional ICMI Muda melakukan serangkaian sowan silaturahim kepada tokoh-tokoh umat termasuk Presidium ICMI. Tanggal 13 Mei 2006, Ibu Dr. Marwah Daud Ibrahim berkenan menghadiri Tudang SipulungPra-Muktamar Ke-1 ICMI Muda di Makassar, dan memberi pernyataan motivasional, “Kalian denganICMI atau tanpa ICMI, saya tetap bersama kalian.” Tanggal 22 Juni 2006 di Jakarta, Bapak Ir. M.Hatta Rajasa berkenan menerima kami dan menyatakan dapat memahami dan menyambut positif gagasanpembentukan ICMI Muda. Melalui mailing list tertanggal 6 Juli 2006, Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqiemengharapkan kehadiran ICMI Muda tidak hanya dipandang secara formal legalistik, tetapi juga secara substantif. Tanggal 11 Juli 2006 di The Habibie Centre Jakarta, Bapak Dr. Ahmad Watik Pratiknya, Direktur Eksekutif The Habibie Centre, berkenan menerima kami dan merespon ICMI Muda sebagai lembaga kaderisasi ICMI. Demikian pula dukungan positif Bapak Ir. Shalahuddin Wahid yang berkenan menerima kami di kediamannya, dan menyatakan bahwa sejak tahun 2001 sudah berlangsung diskusi diantara beberapa tokoh ICMI tentang perlunya lembaga kaderisasi bagi ICMI. Tanggal 14 Juli 2006 di Bandung, Bapak Prof. Dr. Nanat Fatah Nasir berkenan menerima kami dan berdialog dalam suasana kekeluargaan yang kental.Bahwa kemudian Muktamar Ke-1 ICMI Muda berlangsung tanpa rekomendasi dari Ketua Presidium ICMI, itu kami apresiasi dalam dua pendekatan positif. Pertama, sejarah tidak mungkin dihentikan oleh ketiadaan rekomendasi. Sejarah bergulir lebih sering tanpa rekomendasi. Kedua, dalam mendidik anak-anaknya, seringkali orangtua secara arif dan bijaksana mengembangkan berbagai variasi cara. ICMImembutuhkan lahirnya kader-kader cendekia pelanjut yang tangguh, tidak bersimpuh cengeng dan mandul di pesisir peradaban. Mungkin, dan semoga, ICMI melihat peluang itu ada pada ICMI Muda. Maka ICMI Muda diperlakukan dengan cara-cara sangat khusus: berjibaku dengan kemandirian.Alhamdulillah, Muktamar Ke-1 ICMI Muda telah melahirkan berbagai kebijakan, keputusan, dan ketatapan strategis organisasi. Antara lain, (1) bahwa ICMI Muda bukan pecahan dari ICMI dan tidak untuk memecah ICMI, (2) bahwa ICMI Muda berorientasi sebagai organisasi gerakan, meliputi gerakan dakwah sosial, gerakan pemikiran dan kebudayaan, gerakan kaderisasi, dan gerakan pemberdayaan masyarakat, (3) menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICMI Muda, (4) menetapkan struktur organisasi dan kelembagaan ICMI Muda, (5) menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan dan Program Kerja ICMI Muda, (6) menetapkan Presidium ICMI Muda periode 2006-2011, (7) menetapkan Sumatera Utara sebagai tempat pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ke-1 ICMI Muda, dan (8) menetapkan DKI Jakarta sebagai tempat pelaksanaan Muktamar Ke-2 ICMI Muda.

Profil | E-mail this Artikel

No Comments to “ICMI Muda : Mengemban Amanah, Meretas Jalan Sejarah” »


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Good Governance: Obat Mujarab un... http://icmimudabanten.org/?p=82

1 of 4 23/07/2007 20:10


( May 31, 2007 )

Good Governance: Obat Mujarab untuk Korupsi?

1. Korupsi, tak pelak lagi, adalah salah satu masalah scrius diIndonesia. la adalah penyakit kronis yang tcrjadi di hampir semua aspckkchidupan masyarakat sehingga akibat merusak yang ditimbulkannya sangatlahbesar. Tidaklah mcnghcraiikan karcnanya bila lembaga scpcrti TransparencyInternational secara konsisten mencmpatkan Indonesia scbagai salah satuncgara berperingkat rendah dalani kal korupsi lewat penerbitan tahunanCorruption Perception Index (CPI)-nya.2. Berbagai kasus korupsi besar, dcngan aroma politis yang kuat, belum(tidak?) diselesaikan secara tuntas bahkan di era reformasi. Terlepas daripersoalan ini, harus dicatat bahwa meskipun Indonesia telah memilikibanyak instrumcn dan mcnjalankan berbagai kebijakan untuk mengurangikorupsi, hasilnya sampai scjauh ini bclumlah mcmuaskan; korupsisco-lah-olah menjadi bagian yang inhcrcn dari kchidupan bangsa Indonesia.Salah satu dari ke¬bijakan antikorupsi itu adalah desentralisasi luas yangdijalankan sejak tahun 2001 dengan diiringi semangat untuk menegakkan goodgovernance?3. Good governance dapat dimaknai sebagai konscnsus antara pemerintah,masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai kemajuan dan kemakmuranbersama. Dalam literatur ten-tang good governance, kita akan temukan bahwagood governance menyangkut aspek-aspekpartisipasi, tegaknya aturan hukum, transparansi, tanggung jawab,oricntasi pada konsen-sus, kesamaan, cfektivitas dan efisiensi,akuntabilitas, serta visi strategis. Secara dcmikian, bila scbuahlokalitas tertcntu bermaksud menegakkan good governance, maka yang dinilaiadalah tingkat partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas,cfektivitas, tegaknya aturan hukum, dan konsensus di antara para pernangkukepentingan.4. Dari paparan di atas, kita bisa menarik kcsimpulan bahwa dalamkaitannya dengan korupsi, good governance adalah tujuan dari scbuahmekanismc konsensus bcrdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, danpartisipasi masyarakat, serta disokong oleh penegakan hukum yang kuatuntuk mewujudkan sebuah sistem politik yang bcrsih dan bertanggung jawab.

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Good Governance: Obat Mujarab un... http://icmimudabanten.org/?p=82

2 of 4 23/07/2007 20:10

Dilihat dari sisi ini, tidaklah salah bila ada yang mengatakan bahwascderhananya, good governance adalah salah satu obat yang diperlukan untuk‘menyembuhkan’ penyakit korupsi.5. Tetapi, pengkajian kritis atas ‘teori’ tcrsebut memunculkanpertanyaan besar: benarkah mewujudkan good governance secara otomatisdapat mengurangi terjadinya korupsi? Di satu sisi, para ahli dari WorldBank, lembaga yang selama ini dikenal luas dcngan proyek-proyck goodgovernance dan antikorupsinya, tampaknya percaya bctul bahwa goodgovern¬ance pada gilirannya akan mendukung secara signifikan usaha-usahaantikorupsi.7 Di sinilah mereka yang percaya pada ‘ampuhnya’ goodgovernance menekankan pada aspck-aspck transparansi, akuntabilitas,partisipasi masyarakat, dan tegaknya aturan hukum un¬tuk mengurangi‘gejala-gejala’ korupsi. Di sisi lain, pengkajian secara mendalam terhadapdua variabel ini akan mengarahkan kita kcpada hipotesis bahwa goodgovernance tidak sama artinya dengan berkurangnya korupsi. Hal inidikarcnakan korupsi adalah fcnomcna yang sangat kompleks, yang tidak bisadidekati semata-mata dari sisi governance saja. Persoalan korupsi munctildari disfungsi sistem politik, rendahnya tingkat sosio-ekonomi masyarakat(pendidikan, kemiskinan, infrastruktur, dan sebagainya), hingga lemahnyatata-nilai (korupsi dilihat scbasai persoalan moral).6. Good governance sebagai sebuah sistem sekaligus nilai besar artinyabagi proses transisi menuju demokrasi dan pembangunan masyarakat diIndonesia. Bcrsamaan dengan itu, si-kap optimis terhadap upaya-upayapembcrantasan korupsi di Indonesia dapat dijalankan bersama dengan agendagood governance. Sebagaimana halnya good governance dipercaya sebagaipcnting bagi terwujudnya kemakmuran, bangsa ini pun harus percaya bahwa‘pe¬nyakit’ korupsi dapat discmbuhkan. Tanpa adanya dua kepercayaan itu,bangunan Indo¬nesia masa depan yang maju dan dinamis tidak akan berdiridengan sempurna.

[DRAFT - TIDAK UNTUK DIKUTIP]

Nur Rachmat [email protected]

Politik | E-mail this Artikel

No Comments to “Good Governance: Obat Mujarab untuk Korupsi?” »


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Urgensi Pembangunan Kesejahteraa... http://icmimudabanten.org/?p=83

1 of 5 23/07/2007 20:11


( May 31, 2007 )

Urgensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pada 27-29 April 2007, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Muda (ICMI Muda) menggelarRapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-1 di Medan, Sumatera Utara, dengan tema kegiatan “MewujudkanKepemimpinan Umat, Menegakkan Kedaulatan Bangsa”. Salah satu agenda utama Rakernas yaituDiskusi Panel Nasional bertajuk “Peran Cendekiawan Muslim Muda dalam Mewujudkan KepemimpinanUmat dan Menegakkan Kedaulatan Bangsa”. Beberapa narasumber yang diminta untuk memberikan materi berasal dari kementerian, departemen danintitusi-institusi seperti, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen KUKM, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial RI, KPK dan MER-C. Pada kesempatan itu, salah satu departemen, yaitu Departemen Sosial (Depsos) yang diharapkan dapatmemberikan materinya, urung mengirimkan narasumber perwakilannya. Padahal, materi terkait dengan departemen sosial sangat dinantikan adanya. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk membahas ketidakhadiran narasumber di atas, melainkan untukmencermati dan menelaah urgensi dari pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang dalam hal ini tranformasi dan sharing pemikiran dan pendapat sedianya diharapkan akan dapat terjadi antara para cendekiawan muslim muda peserta Rakernas dengan Depsos yang memiliki keterkaitan dibidang tersebut. Barangkali mengukur kedaulatan sebuah bangsa dapat dilihat dari tingkat kemerdekaan dan keberdayaanbangsa dan negaranya dalam menunjukkan eksistensi dirinya. Tentunya dengan kemerdekaan dan keberdayaan itu, ia berusaha merancang, melaksanakan, dan mengembangkan visi dan misi negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Manakala sebuah negara dan bangsa mengalami kehilangan keberdayaan dalam menunjukkan jati dirinya, sesungguhnya nilai kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara tersebut patut dipertanyakan. Ancaman terhadap kedaulatan bangsa dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Ancaman dari luarmisalnya agresi baik secara terang-terangan (kekuatan militer) maupun secara laten (kekuatan ekonomi). Sedangkan dari dalam negeri, dapat muncul dari buruknya kualitas kehidupan sosial, situasi politik yang tidak menentu, dan disintegrasi sosial. Jika kita cermati kondisi Indonesia saat ini, sebagai negara-bangsa (nation-state) yang cita-citapembangunan kesejahteraan sosial-nya secara gamblang dinyatakan UUD 1945, rupanya masih dihadapkan pada kompleksitas permasalahan sosial, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kelaparan massal, perumahan kumuh, bencana alam, kerusuhan sosial, anak jalanan, perdagangan manusia, pelacuran, gelandangan dan pengemis, yang pada akhirnya menunjukkan bagaimana tingkat keberdayaan dan kedaulatan bangsa.


2 of 5 23/07/2007 20:11

Pada titik ini, urgensi pembangunan kesejahteraan sosial menemukan momentumnya. Denganmengedepankan wacana kesejahteraan sosial di tengah hiruk pikuk politik, misalnya, kita akan menemukan hubungan yang dibangun antara dua keluaran sistem politik, sebagaimana dijelaskan Bambang Shergi Laksono (2003) : 1) legitimasi kebijakan, dan 2) kualitas substansi kebijakan yang diambil. Pemahaman pelaku politik sejauh ini masih terfokus pada wacana sempit yaitu pada kedudukan politik saja. Sementara, konsensus dan konflik yang terjadi sejauh ini hanya pada agenda power sharing dan bukan pada public agendas, tidak lebih dari itu. Dalam sistem pemilihan langsung dengan pemilihanfigure seperti dewasa ini, maka tuntutan akuntabilitas akan semakin tinggi dan aspirasi pengelelompokan dan tuntutan konstituen akan lebih terlihat jelas. Dan, dimasa ini, pembangunan kesejahteraan sosial (pelayanan sosial) menjadi isu politik penting, bahkan memiliki kemungkinan menjadi sektor penentu kemenangan kontestan politik. Upaya pembangunan kesejahteraan sosial memang bukan saja tanggungjawab Pemerintah (DepartemenSosial), tetapi juga merupakan tanggungjawab sosial warga negara, baik secara individu maupun kelompok. Namun demikian, dalam konteks pembangunan nasional, negara memiliki kewajiban utama sebagai penyelenggaranya. Mengapa negara mesti terlibat dalam pengelolaan pelayanan sosial? Karena menyerahkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat, bukan saja mengingkari salahsatu fungsi negara sebagai pelayan publik, melainkan pula memperburuk situasi penanganan masalah sosial.

Masalah Kemiskinan Untuk itu, konsentrasi pemerintahan SBY-JK dalam upaya menuntaskan agenda pembangunankesejahteraan sosial mestinya mulai difokuskan. Hal ini terutama terkait dengan upaya penanganan masalah kemiskinan yang semakin meluas di kalangan masyarakat. Dengan demikian, perlu dicermati kembali apakah pendekatan yang selama ini digunakan sudah menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan? Membahas hal itu, kiranya gagasan yang dikembangkan Edi Suharto, Phd menemukan relevansinya.Pertama, dalam upaya mengatasi kemiskinan, diperlukan sebuah kajian yang lengkap sebagai acuanperancangan kebijakan dan program anti kemiskinan. Ia menyayangkan, hampir semua pendekatan dalammengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (modernisation paradigm) yangdimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik(orthodox neoclassical economics) dan model yang berpusat pada produksi (production-centred model).Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, misalnya, parailmuan sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satunegara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yangmenggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan”. Sementara, pendekatan kemiskinan versi UNDP berporos pada paradigma pembangunanpopulis/kerakyatan (popular development paradigm) yang memadukan konsep pemenuhan kebutuhandasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan peraih Nobel Ekonomi 1998, AmartyaSen. Menurutnya, kedua paradigma tersebut masih melihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu dankurang memperhatikan kemiskinan struktural. Sistem pengukuran dan indikator yang digunakannyaterfokus pada “kondisi” atau “keadaan” kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan.Orang miskin hanya dipandang sebagai “orang yang serba tidak memiliki”: tidak memiliki pendapatantinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dsb. Metode yang digunakan juga masih berpijak pada outcome indicators. Sehingga kurang memperhatikanaspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya. Si miskin dilihat hanyasebagai “korban pasif” dan objek penelitian. Bukan sebagai “manusia” (human being) yang memiliki“sesuatu” yang dapat digunakannya baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupunusaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri. Kedua, Kelemahan pendekatan di atas menuntut perubahan pada fokus pengkajian kemiskinan,


3 of 5 23/07/2007 20:11

khususnya menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Paradigma barutidak lagi melihat orang miskin sebagai orang yang serba tidak memiliki. Melainkan orang yang memilikipotensi (sekecil apapun potensi itu), yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya. Paradigmabaru menekankan pada “apa yang dimiliki orang miskin” ketimbang “apa yang tidak dimiliki orangmiskin”. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategipenanganan masalah (coping strategies) yang telah dijalankannya secara lokal. Ketiga, Paradigma baru studi kemiskinan sedikitnya mengusulkan empat poin yang perludipertimbangkan: 1) kemiskinan sebaiknya dilihat tidak hanya dari karakteristik si miskin secara statis. Melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. 2) Indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumahtangga. 3) Konsep kemampuan sosial (social capabilities) dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (income) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan. 4) Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan padabeberapa key indicators yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (livelihood capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfillment), mengelola asset (asset management), menjangkau sumber-sumber (access to resources), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (access to social capital), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses).

Catatan Akhir Untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis sejak 1997 lalu, sungguh, bangsa ini memerlukan kerjakeras dan keseriusan semua pihak, tak terkecuali para cendekiawan muda dalam proses pembangunannasional. Harapan bahwa Depsos yang merupakan piranti negara yang berperan sebagai perancangkebijakan sosial makro yang memayungi berbagai upaya penanganan masalah sosial pada tingkatnasional, mampu memposisikan dirinya sebagai lembaga “steering” daripada “rowing” dan menjadilembaga audit sosial yang bertugas memberi peringatan dini kepada lembaga lain yang memproduksikebijakan dan program yang merugikan kesejahteraan masyarakat, saat ini dinilai belum tercapai. Dengandemikian, bisa dipastikan, tanpa ada suatu sinergitas optimal dari Pemerintah (Departemen Sosial)sebagai fasilitator utama, dengan berbagai pihak (steak holders), masalah-masalah sosial menjadi semakinsulit dipecahkan. Wallahu’alam bi Ash Showwab.

Penulis, Alumni Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAS, Sekretaris Majelis Pimpinan ICMI MudaWilayah Provinsi Jawa Barat, Tinggal di Bandung


No Comments to “Urgensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial” »


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » OTONOMI DAERAH & TANTA... http://icmimudabanten.org/?p=80

1 of 4 23/07/2007 20:11


( May 31, 2007 )

OTONOMI DAERAH & TANTANGAN CLEAN GOVERNANCE

Oleh : ISBANDI

Konsep pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dilatarbelakangi oleh dukungan kondisi heterogenitas geografis, linguistik dan karakteristik sosio-kultural masing-masing daerah yang terintegrasi dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah yang tepat dalam mengembangkan penyelenggaraan pembangunan di daerah, diperlukan pemberian kewenangan yang luas dalam sistem pemerintahan. Oleh karenanya, pemberlakuan otonomi daerah sebagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan konsekwensi bagi tumbuh kembangnya kreativitas daerah dalammengatur dan mengelola potensi daerah bersama peran aktif masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Otonomi daerah pada hakikatnya sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengaturdan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 32/2004).

Memperhatikan pada konsepsi penyelenggaraan otonomi daerah, dapatlah dipastikan bahwa sistem pemerintahan seyogyanya menganut pada asas terwujudnya clean Governance. Prinsip dasar clean Governance adalah adanya konsensus pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mengedepankan asas normatif dan moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Faktor pendukung yang kuat dalam mewujudkan asas clean Governance dalam otonomi daerah adalah adanya bentuk partisipatif masyarakat dalam memprakarsai pembangunan daerah. Sehingga tuntutan pertanggung jawaban lebih mengarah pada bentuk public accountability. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam ranah otonomi, diprioritaskan pada aspek koordinatif pengembangan prakarsa pembangunan daerah dari seluruh stakeholder yang ada, dan bukan pada merebaknya sistem kekuasaan raja-raja kecil yang berlindung dibalik legalitas dukungan masyarakat.

Pada sisi lain, kekuatan clean Governance dalam ranah otonomi daerah dapat terlihat pula dari


2 of 4 23/07/2007 20:11

mekanisme pemberlakuan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Mekanisme ini sebagai langkah awal bagi masyarakat setempat untuk menentukan pemimpin daerah sesuai nurani, dengan harapan semakin memperkuat perwujudan pemerintahan yang bersih (Clean Governance).

Tantangan Otonomi Daerah menuju clean Governance

Sejak tahun 2001 otonomi daerah diberlakukan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia, nampaknya semakin memberikan keleluasaan yang nyata bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pengaturan danpengurusan kewenangannya. Beragam hasil telah banyak diperoleh dari mekanisme penerapan asas desentralisasi ini, bahkan telah mampu mengangkat kehasan potensi pembangunan daerah. Ambillah contoh pengembangan daerah Gorontalo dengan potensi argoindustri dari komoditas jagung, Banten melalui pengembangan proyek pariwisata dan perhubungan, serta daerah lainnya melalui komoditas unggulan masing-masing.

Dibalik beberapa faktor keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ternyata banyak pula memunculkan dilematisasi dalam membangun clean governance. Kendatipun telah menampakkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan prakarsa pembangunan, namun belum mampu menempatkan asas transparansi dalam proses pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana halnya kita ketahui bersama, bahwa konsekwensi terhadap pemberlakuan otonomi daerahadalah bergesernya paradigma sistem pemerintahan dan politik bangsa yang lebih mendekatkan aspekkebijakan kepada kepentingan masyarakat setempat. Maka sistem desentralisasi kebijakan telah menjadipilihan untuk merubah sistem sentralisasi yang selama masa orde baru menjadi pemicu jurangkesejahteraan masing-masing daerah. Akan tetapi secara ironis, konsepsi ini malah semakin memperbesarpeluang berkembangnya tindakan penyalahgunaan wewenang, sehingga kondisi yang terjadi adalahberkembangnya prinsip shared corruption dalam aspek kebijakan pemerintahan hingga daerah.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab merebaknya korupsi dalam pemerintahan daerah, sehingga semakin menjadi tantangan pengembangan clean Governance. Pertama, sistem desentralisasi yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak diperkuat oleh sistem pengawasan yang ketat. kedua, prinsip partisipasi masyarakat masih dipahami sebatas pada kelompok stakeholder tertentu,bahkan mengkerucut pada kelompok kepentingan semata. Ketiga, Pemberian otonomi daerah masih dipandang sebagai pembagian kekuasaan, dan belum menyentuh pada aspek pengembangan prakarsa masyarakat setempat dalam mengatur dan mengurus potensi pembangunan daerah. Keempat, Pemberlakuan otonomi daerah yang berdampak pada mekanisme pemilihan kepala daerah langsung, telahmembentuk dikotomi kekuatan otoritas antara legislatif dan eksekutif, sehingga peran pengawasan semakin rancu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan, kelima, berkembangnya intervensi kekuasaan terhadap hukum dalam melegalisasi tindakan penyalahgunaan kewenangan, sebagai akibat dari penguatan legalitas kekuasaan dari pengembangan aspirasi masyarakat setempat.

Strategi Clean Governance dalam OTDA

Seiring dengan tingginya tuntutan sistem transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, telah banyak memberikan dampak terhadap keharusan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu, diIndonesia saat ini tengah dilakukan berbagai upaya untuk mendekatkan sistem kebijakan publik dengan masyarakat sekitar, melalui pengembangan otonomi daerah dan demokratisasi politik.

Melalui penerapan otonomi daerah yang diikuti oleh sistem politik yang demokratis, diharapkan mampu memperbesar peluang berkembangnya prinsip clean Governance.


3 of 4 23/07/2007 20:11

Strategi yang dapat dibangun dalam menjalankan clean governance pada pemerintahan daerah dalamranah otonomi mencakup : 1) penegakkan hukum yang dapat mengatur berbagai prinsip pelaksanaan otonomi daerah dengan mengacu pada asas keadilan, kejelasan, kepatutan, dan ketegasan; 2) perlu dikembangkan sistem pengawasan dan penilaian yang terbuka bagi publik sebagai unsur yang berperan dalam mengembangkan prakarsa pembangunan daerah; 3) perlu dikembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, efesien, efektif dan akuntabel; dan 4) Perlu dikembangkan penguatan peran civil society dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian paparan singkat ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan renungan kita dalam menegakkan clean governance di era otonomi daerah.

Penulis : Sekretaris ICMI Muda Banten, Akademisi pada ASMI PrimagrahaMakalah disampaikan pada Diskusi Terbuka ICMI Muda Banten, jum’at, 1 Juni 2007di Radio PBS Serang


No Comments to “OTONOMI DAERAH & TANTANGAN CLEAN GOVERNANCE” »


Leave a comment

Name (required)


Website

« Urgensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Good Governance dan Welfare State »|

Berita (24)Budaya (2)Ekonomi (8)

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Revitalisasi kesadaran kritis mahasis... http://icmimudabanten.org/?p=35

1 of 5 23/07/2007 20:52


( January 18, 2007 )

Revitalisasi kesadaran kritis mahasiswa Dalam mewujudkan banten otonom dan demokratis

(Catatan Kritis untuk BEM Se Banten)

Oleh : Qomaruzzaman

Formasi Historis Banten

Dalam menyusun atlas etnografi sedunia, Koentjaraningrat menulis bahwa di Jawa Barat terdapat empat suku Bangsa, yaitu suku Sunda, Baduy, Betawi dan Banten. Suku Banten menempati daerah paling barat.Atas dasar pembagian ini logis jika banten ditempatkan dengan amat eksis secara kultural meski batas teritorial bisa jadi dipandang relatif. Masyarakat Banten sebagai suatu etnik dapat dibuktikan melalui definisi ideal yang sekaligus sebagai tanda yang memperkuat Banten sebagai etnik, suku bangsa tersendiri (Herman Fauzi, 2000 : X). Sebagai suatu suku bangsa yang jelas kebudayaannya, ciri-ciri dan tempatnya itu tentu dan gerak tersendiri. Inilah yang memungkinkan mahasiswa Banten bisa memotret fenomena tersebut, yang salah satu hal dapat dibidik ialah kesadaran kritis dan bargaining posisi dalam percaturan politik bangsa.

Dalam upaya memotret peran tersebut yang diperlukan adalah mengungkapkan gerak masa lalu atauperkembangan dari masa ke masa, dan ini berarti melihat sejarah, dengan tanpa keterjebakan padaromantisme sejarah. Banten menjadi sebuah negara merdeka dalam bentuk kesultanan di proklamirkanoleh Sultan Hasannudin pada tahun 1565. Wilayah proklamasi itu meliputi seluruh Banten, Jayakarta(sampai Karawang), Lampung, Bengkulu sampai Solebar (Pane, 1950 : 182). Proklamasi inimenunjukkan suatu keutuhan wilayah yang secara politis harus dipertahankan, berdaulat, dan harusmemakmurkan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku pada saat itu. Rintisan Sultan Banten yangpertama ini merupakan potensi untuk kemajuan priode berikutnya yang kemudian dilanjutkan oleh SultanMaulana Yusuf sebagai Sultan yang kedua, dengan pengembangan-pengembangan ekonomi khususnyasektor perekonomian yang cukup maju. Keterbukaan niaga juga terjadi pada saat itu denganmemfungsikan pelabuhan Banten setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis dan pusat perdaganganMataram dikuasai oleh kompeni Belanda. Kemajuan Banten mengalami masa keemasan pada masapemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651 – 1683). Atas kemajuan yang telah dicapai oleh SultanAgung Tirtayasa dalam perdagangan luar negerinya, Soekarno Presiden RI pertama barkata:

“ Kini bintang cemerlang yang telah menaburi angkasa nusantara telah pudar, tetapi bintang


2 of 5 23/07/2007 20:52

baru muncul di ufuk sebelah barat, Banten dengan rajanya Sultan Agung Tirtayasa, raja yangpaling banyak mempunyai banyak kesempatan untuk mempraktekkan kemampuannya berdagangdengan dunia luar ”.

Banten dan Pergerakan RakyatProses berkuasa kolonialisme, imperialisme Belanda yang didasari ideologi kapitalisme dan wacana baratmemang sangat menjijikan. Inilah yang menjadi modal kebencian rakyat Banten terhadap koloni Belanda.Karena itu tidakklah heran, selama penjajahan itu ada, selama itu pula rakyat Banten melawan. Di banyakdaerah terjadi pemberontakan dan perlawanan yang sporadis, terselubung, terang-terangan, dalam bentukbesar dan kecil. Salah satu perlawanan yang dicatat paling besar adalah perang (geger) Cilegon, dibawahpimpinan KH. Wasid. Sepanjang abad 19 dan 20 Banten merupakan gelanggang perlawanan danpemberontakan terhadap Belanda, sehingga cukup beralasan jika Sartono menamakannya tempatpersemaian kerusuhan yang sudah dikenal (Sartono, 1984:157). Tak hanya berhenti disitu perlawananyang digerakan oleh rakyat Banten, masa penjajahan fasisme Jepangpun, rakyat Banten bentrok danbergerak. KH. Ahmad Khatib tampil sebagai pemimpin perjuangan pada waktu itu bersama KH.Syam’un. Atas jasanya yang besar Presiden Soekarno pada tahun 1945 menunjuk KH. Ahmad Khatibsebagai residen Banten yang pertama. Ada beberapa alasan yang meneyebakan rakyat Banten tidakpernah berhenti melakukan gerkan perlawanan terhadap setiap penjajah yang singah di Banten. Pertamamasyarakat Banten sangatlah kuat menganut ajaran Islam sehingga tidak terbantahkan jika bertentangandengan perilaku penjajah baik itu Belanda ataupun Jepang yang secara ritual berbeda, sementara posisiUlama sangat dominan dalam menyusun perlawanan karena sangat strategis. Kedua hegemoni,represifitas kolonialis Belanda maupun Fasisme Jepang sangatlah merugikan rakyat Banten, sehinggarakyat Banten sangat cepat dalam melakukan perlawanan.

Banten Dalam PeralihanPembanguanan selama 32 tahun Orde Baru, sesungguhnya membawa berbagai perubahan di Banten tetapi perubahan yang terjadi itu membawa implikasi dengan munculnya berbagai persoalan sosial, politik,ekonomi, budaya dan lain-lain. Runtuhnya struktur sosial mengakibatkan sebagian warga masyarakat mengalami proses marginalisasi. Pada tingkatan ini, menurut Ignas Kleden tidak terjadi evolusi yang teratur, dimana landasan kebudayaan yang satu sempat diperkuat sebelum modernisasi meningkat kelandasan kebudayaan berikutnya, seperti yang ditunjukkan oleh medernisasi di barat (Ignas Kleden 1986 : 83). Oleh karena itu, sebagai suatu proses fase-fase pembangunan harus dikoreksi dan direformasi. Koreksi dan reformasi ini sesungguhnya sangat diperlukan karena interaksi antar faktor eksternal dan internal pasti ada yang tak tertangani dalam manajemen pembangunan. Selama 32 tahun orde baru berbagai tuntunan terhadap perubahan kebijakan pembangunan dari berbagai pihak, nyaris tak digubris oleh rezim orde baru. Akibatnya membawa kondisi bangsa tidak tertolong ketika krisis ekonomi melanda negeri ini dan berujung lengsernya Presiden Soeharto. Selama orde baru konsentrasi pembangunan wilayah Banten ditekankan pada bidang fisikal, dan kurang perhatiannya pada dimensi sosial kultural, maka tampak wujud ketimpang yang ditandai dengan rendahnya tingkat intensitas modernisasi wilayah kognitif kelompok-kelompok sosial. Dalam arti lain bahwa ketika perubahan pada dataran material kebudayaan berjalan terus dan cepat karena pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, tetapi hal itu tidak diimbangi oleh kekuatan kognitif dan lemahnya faktor apektif sosial. Hal ini pada tataran sosial kebudayaan di daerah tertentu mengalami pergolakan luar biasa, karena pada saat yang sama terjadi ledakan penduduk, baik karena urbanisasi maupun migrasi, sementara pada tingkat mental kognitif pertumbuhan informasi dan peningktan komunikasi membawa gelombang perubahan yang tidak selalu dapat dikontrol dan dibendung. Perubahan simultan yang demikian menurut Kleden membawa implikasi besar yang sekalanya amat luas, dan demikian tinggi temponya serta demikian keras intensitasnya, sehingga sulit untuk dapat diserap secara teratur oleh proses evolusi yang sistematis (Ignas Kleden, 1986 : 85)


3 of 5 23/07/2007 20:52

Darimana kita mulai ?Melihat realitas politik ekonomi dan budaya masyarakat Banten yang digambarkan diatas, maka darimana mahasiswasebagai kelas “terdidik” melakukan kerja-kerja perubahan?. Yang harus dicatat adalah“setiap transisi selalu meliputi perubahan, namun tidak setiap perubahan mendorong transisi”. Ungkapandiatas setidaknya bisa dijadikan ukuran dalam melakukan kerja-kerja perubahan di Banten.Sesungguhnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk merubah keadaannya tinggal merekamerumuskan darimana tema-tema peruabahan itu secara sistematis (Paulo Freire, 1984:7). Ada duaruang yang harus ditempati mahasiswa : Pertama, ruang politik, dan kedua ruang pergerakan. Ruangpolitik adalah mahasiswa harus terlibat betul dalam pengkontrolan birokrasi secara keseluruhan. Kontroldengan menggunakan bargaining position adalah bukan pada konteks mendukung birokrasi darikelompok tertentu, tapi mendorong birokrasi agar mampu mengeluarkan kebijakan yang mengkoordinirkepentingan masyarakat. Ruang pergerakan adalah, mahasiswa memiliki kemestian kerja-kerjamendorong masyarakat untuk mendorong terbentuknya kesadaran kolektif dan partisifatif terhadapjalannnya perubahan di Banten, baik disektor ekonomi, politik maupun budaya, sehingga akan terciptamasyarakat yang di istilahkan oleh Lukman Sutrisno dengan istilah “masyarakat partisifatif”. Sebuahkomuniti masyarakat yang bergerak secara dinamis atas dasar kesadaran dan secara bersamaberpartisifasi dalam pembangunan.

Disamping dua ruang diatas yang harus ditempati mahasiswa pun harus mendorong, elemen-elemenpenting masyarakat, baik itu secara struktural yang menyangkut parpol, maupun kultural yang menyangkutulama, jawara dan pengusaha. Disinilah pentingnya mahasiswa untuk memediasi dan mendorongelemen-elemen tersebut untuk bertindak proporsional sesuai dengan tugasnya, sehingga tidak terjaditumpang tindih antara fungsi dan kepentingan dari elemen tersebut. Mendorong, mengawal sertamengarahkan transisi masyarakat Banten pada kondisi yang utuh (baca : demokratis, religius,kesejahteraan terjamin dan berkeadilan serta kreatifitas yang produktif), adalah tugas besar yang tentunyatidak hanya selesai dengan jargon-jargon atau simbol-simbol, namun harus dengan kerja-kerja ilmiah dankeseriusan dalam kerja praksis.

Stratak Gerak Rubah MahasiswaAda dua strategi yang harus dilakukan oleh mahasiswa di Banten yang menyangkut infra dan sufrastrukturdaerah, yang derifasinya ganda. Disatu sisi mahasiswa berperan birokrasi yang ada, disisi lainmentransformasikan kesadaran kritis terhadap masyarakat. Mengapa harus di birokrasi?, faktamenunjukan bahwa birokrasi didaerah mempunyai kaitan erat dengan elemen-elemen yang pentingmasyarakat seperti halnya ulama, jawara dan pengusaha. Jika birokrasi bisa diarahkan pada arah yangproporsional serta profesional, maka tidak menutup kemungkinan ketiga elemen masyarakt tersebut akandengan sendirinya proporsional. Jika birokrasi tidak dikontrol betul-betul dikhawatirkan akan terjadipenyalahgunaan pada kebijakan otonomisasi daerah ini. Dengan kata lain sentralisme kekuasaan akanterjadi yang pada akhirnya “raja-raja kecil baru” akan lahir. Selain itu transformasi kesadaran masyarakatharus di massifkan dan sistimatis dengan harapan kesadaran kritis masyarakat bisa terbangun dengansendirinya. Masyarakat nantinya yang mengontrol birokrasi dan parlemen, bukan lagi mahasiswa. Disinilahakan tercipta masyarakat yang berkesadaran dan berpartisifatif.

Jelasnya strategi struktural dan kulturallah yang dikedepankan untuk memerankan gerak rubah mahasiswasebagai kaum intelektual, yang di istilahkan Ali Syariati dengan ungkapan “raushanfikr” manusia yangtercerahkan. Pada akhirnya kita (baca : mahasiswa) tidak akan terjebak dengan ungkapan Gramscisebagai intelektual organik, sekelompok intelektual yang hanya memerankan kerja-kerja propaganda danmendagangkan keintelektualannya.

*Penulis adalah Ketua I ICMI MUDA Banten

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Pragmatisme Kekuasaan dan Kekerasa... http://icmimudabanten.org/?p=7

1 of 6 23/07/2007 20:23


( December 22, 2006 )

Pragmatisme Kekuasaan dan Kekerasan Sosial

Oleh : Darulquthni

Dunia perpolitikan telah sering kali merekam sejarah mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang. Ini terjadi ketika posisi kekuasan terkonsentrasi pada satu pihak, sementara pihak lain berada pada posisi yang dikuasai. Wilayah kekuasaan yang serba tunggal dan terpusat ini sangat sulit dijangkau dan ditembus lantaran begitu jauh dan kuatnya benteng-benteng yang mengelilinginya. Keadaan ini menyebabkan perilaku kekuasaan menjadi sangat ekslusif dan tidak terkontrol yang kemudian menyeretnya menjadi sebuah tindakan yang membahayakan serta mengancam nilai-nilai kemanusiaan suatu komunitas sosial.

Kekuasaan dalam hal ini teraktualisasi dalam perilaku yang mengedepankan ego dan nafsu pribadi. Akibatnyaberbagai bentuk kesewenang-wenangan dan perilaku yang menghalalkan segala cara pun muncul dalam tingkatan yang beragam, dari yang paling halus sampai yang secara terang-terangan dan vulgar. Lebih-lebih dizaman yang sudah tersentuh budaya modernisme dengan dukungan teknologi yang serba canggih ini, perilaku penyalahgunaan kekuasaan sudah bisa dilakukan secara canggih pula. Seorang pemegang kekuasaan bisa hadir di belakang layar dan menjadi untochauble (sesuatu yang tak tersentuh) dalam melakukan maksud-maksud politik kotornya, sehingga yang nampak di permukaan seperti berperilaku baik, tulus, dan bersih. Lantaran demikian merusaknya kekuasaan manusia modern ketika melakukan tindakan yang buruk dan jahat, tidaklah mengeherankan kalau kemudian John Dewey mengatakan bahwa manusia modern bisa lebih dungu dan jahat ketimbang manusia primitif.

Demikian, dalam kehidupan politik, pemegang kekuasaan seringkali menjelma menjadi “tuhan” yangkemudian menjadikannya sebagai sumber pembenaran “tunggal” dalam melakukan segala perilakunya.Pemegang kekuasaan manusia seakan lupa diri bahwa kekuasaan yang dipegangnya adalah bersifat nisbi,sementara ada Tuhan sungguhan yang menjadi Sang Pemilik Mutlak Kekuasaan. Selain itu, pemegangkekuasaan sering nampak seperti tidak sadar bahwa ada norma-norma dan nilai-nilai tertentu yang harusdipatuhi dan ditaatinya dalam mengaktualisasikan fungsi kekuasaannya. Tapi karena kerakusannya dalamupaya melangggengkan kekuasaan yang dimilikinya, manusia seringkali menggunakan kekuasaannya secaramutlak, menyamai dan bahkan melewati –lantaran suka berkuasa secara membabi-buta– batas-batas maknakemutlakan yang dimiliki oleh Sang Pemilikinya. Karena itu, tidaklah berlebihan kalau kemudian Lord Acton


2 of 6 23/07/2007 20:23

mengatakan, “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutly.” Kekuasaan cenderung jahat,curang, atau ingin menangnya sendiri.

Pragmatisme Politik

Kekuasaan memang sering kali nampak tak beretika dan karena itu selalu mengimplikasikan pada teror, intimidasi, tekanan, dan kekerasan. Inilah barangkali yang dimaksud seorang pengamat politik dari UMY, Haedar Nashir, sebagai gejala dari pragmatisme dalam perilaku politik. Ia mengatakan bahwa gejala ini secara sederhana dapat dikatakan sebagai gejala menerabas dalam melakukan langkah-langkah politik atau memperjuangkan kepentingan dengan orientasi capaian hasil yang memuaskan secara praktis dan dipandang gampang membuahkan hasil tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moralitas dan kepentingan luhur bangsa secara keseluruhan.

Parameter kebenaran perilaku politik seseorang atau suatu kelompok penguasa seringkali ditentukan oleh output dengan tanpa berpijak pada nilai-nilai dan norma-norma sebagai rambu-rambu kekuasaannya. Inimisalnya terlihat pada kebijakan Orde Baru yang seringkali mengedepankan “atas nama” stabilitas politik,pembangunan, dan demokrasi, pemerintah secara tak segan-segan melakukan tindakan represif dalam bentukpencekalan, per-recall-an, pembredelan, pembungkaman, penangkapan, penculikan, penganiayaan,pemenjaraan, dan bahkan pembunuhan terhadap kaum “bersuara vokal”. Tindakan menghalalkan segala carayang dilakukan oleh penguasa Orde Baru dalam upaya mempertahankan status quo melalui militer sebagaibacking-nya ini sudah mencatat rangkaian daftar korban materi, psikologi, darah, dan nyawa rakyat.

Kasus memprihatinkan yang menimpa rakyat Aceh misalnya, adalah salah satu contoh potret buram tingkahpolah pragmatis kelompok pemegang kekuasaan. Tengok saja, berapa ribu orang rakyat Aceh yang telahmenjadi korban-korban politik “bumi hangus” di sepanjang bercokolnya Soeharto sebagai presiden sekaliguspenglima tertinggi ABRI. Melihat dan mengenang kembali rangkaian kejadian kelam tanah Rencong kebelakang barangkali kita hanya bisa mengekspresikan kesedihan, keprihatinan, kekesalan, dan kemarahan.Dan sementara kita “asyik” membuka-buka catatan kelam kehidupan rakyat Aceh di waktu lalu yangmembuat teraduk-aduknya nurani kita, mata hati kita masih berdetak kencang dan”terobok-obok” olehrangkaian tragedi berdarah yang terjadi di Semanggi, Kupang, Ketapang, dan Ambon yang sampai detik inimasih berkcamuk, serta tempat-tempat lainnya. Boleh jadi tragedi demi tragedi yang terjadi di republik OrdeBaru ini telah mencatat jutaan daftar kematian rakyat Indonesia, termasuk kaum perempuan dan anak-anakyang tak berdosa, baik yang terungkap maupun yang belum terungkap serta yang sengaja disembunyikan dandipeti-eskan. Sungguh suatu hal yang sangat ironis terjadi, di negara yang mayoritas masyarakatnya kaumberagama, namun ternyata sarat dengan kekerasan politik yang dilakukan oleh pemegang tampuk kekuasaan.

Anomi politik

Pragmatisme politik yang ditanamkan di negeri ini melalui beragam bentuk tekanan, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun dalam bentuk tekanan psikologis, di sepanjang lintasan pemerintahan Orde Baru sampai hari ini, telah menyeret psokologis masyarakat ke susana yang penuh ketakutan, kecemasan, kegelisahan serta tekanan-tekanan psikologis lainnya. Situasi politik ini sesungguhnya sangat tidak kondusif bagi pendidikan dan pemberdayaan politik rakyat. Sebaliknya justru menggiring efek lain pada munculnya sikap skeptis negatif rakyat terhadap elit politik pemegang kekuasaan. Dari sinilah lalu terbentuk suatu akumulasi kekecewaan dan keprustasian di kalangan rakyat. Rakyat tidak lagi memandang segan dan kemudian membenci terhadap segala hal yang berbau kekuasaan. Setiap urusan birokrasi dianggap sebagai


3 of 6 23/07/2007 20:23

korupsi dan mencekik masyarakat.

Terbentuknya sikap skeptif negatif rakyat ini tak jarang kemudian diikuti dengan munculnya beragam bentuk perilaku anarkis yang membahayakan tatanan sosial. Rakyat dalam situasi seperti ini mudah sekali terpancing emosi dan secara tak ragu-ragu lagi menciptakan kekerasan dan kebrutalan politik yang sangat destruktif. Ini biasanya muncul terutama dari kaum anti kemapanan yang sudah tidak sabar lagi melihat perubahan yang diinginkannya.

Lihat saja misalnya beragam aksi sebagian masyarakat Aceh, Riau, Maluku, dan Papua Barat, danTimor-Timur pada beberapa waktu yang lalu yang menjurus pada revolusi rakyat dengan tuntutan pemisahandiri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan belakangan, nama daerah yang terakhir ini ternyataberhasil memerdekakan diri menjadi sebuah negara tersendiri dengan cara berpisah dari dekapan RepublikIndonesia. Berita senada yang masih hangat muncul dari Makasar. Ribuan mahasiswa Makasar tumpah-ruahturun ke jalan meneriakan tuntutan pemisahan diri dari Republik Indonesia sekaligus mendeklarasikan negaraSulawesi Merdeka. Dan bahkan belakangan ini rakyat Irian Jaya –mereka menginginkan disebut rakyatPapua Barat– telah melaksanakan Kongres Rakyat Papua dengan hasil yang tentu saja sangat mengagetkanpemerintah Republik ini: merdeka dan lepas dari “cengkraman” Indonesia.

Tengok juga misalnya, penyerangan yang disertai tindak perusakan kantor-kantor kapolsek dan kepala desa oleh sekelompok masyarakat yang telah sering kali muncul di beberapa daerah. Belakangan nurani kita juga sempat dikagetkan oleh tindakan pemaksaan kehendak yang membabi-buta masyarakat berseragam PDI Perjuangan dalam bentuk perusakan pasilitas umum milik negara dan bangunan serta barang-barang milik masyarakat yang terjadi di beberapa kota seperti Jakarta, Solo, Medan, dan Bali.

Tindakan mereka sesungguhnya tidak lebih dari suatu cermin akumulasi kekecewaan rakyat akibat pragmatisme politik penguasa yang telah menggunung yang akhirnya meletus dalam bentuk kekerasan dan kebrutalan politik rakyat. Emile Durkheim menyebut tindakan masyarakat seperti ini dengan perilaku anomi. Anomi, demikian menurut pelopor paradigma fakta sosial dari Prancis ini, menunjukkan pada gejala masyarakat yang kehilangan norma-norma sosial (normlessnes) yang disepakati bersama. Ini mengandung artibahwa telah terjadi sebuah kegoncangan, kegoyahan, kelonggaran, sekaligus kehilangan norma-norma sosial yang selama ini mewujud dan berlaku dalam suatu masyarakat.

Dalam perilaku anomi, nilai-nilai kesantunan dan kesusilaan seringkali berada di tempat pinggiran. Aspek-aspek etika dan moral yang seharusnya dikedepankan dalam setiap perilaku hubungan sosial acapkaliterlupakan. Ihwal inilah yang kemudian menggiringnya pada kian menjangkitnya penyakit munafik di lingkungan masyarakat kita. Akibatnya hubungan antarmanusia tidak lagi dinuansai oleh rasa perikemanusiaandengan penuh pesona cinta dan kasih sayang. Namun sebaliknya yang terjadi adalah hubungan saling mencurigai, menghalangi, mengganggu, dan bahkan membunuh antarsesamanya. Manusia yang berpenyakit anomi adalah manusia yang hampir mati rasa. Sehingga prilaku menyakiti perasaan dan fisik sesamanya dianggap suatu kenikmatan, kepuasan, dan kebanggan tersendiri bagi dirinya. Maka tidaklah mengherankan kalau tumbuhnya manusia yang berpenyakit anomi cenderung mengarah kepada kekerasan dan kebrutalan sosial.

Potret kekerasan demi kekerasan sosial politik yang terjadi di republik ini sepatutnya kita ambil hikmahnyaserta kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga. Lebih-lebih di era reformasi (penyehatan bangsasecara total) ini, kekerasan demi kekerasan serupa semestinya diantisipasi agar tidak terulang lagi di hari ini


4 of 6 23/07/2007 20:23

serta hari-hari mendatang. Harapan ini tentu saja akan selalu kita gantungkan kepada para pemimpin republikini, duet Gus Dur dan Megawati. Adalah tentu saja merupakan “PR” (pekerjaan rumah) yang sangat beratbagi para pemimpin bangsa ini untuk kemudian secara istiqakamah melaksanakan apa yang telah didambakandan dicita-citakan rakyat Indonesia yang terpendam selama lebih dari tiga setengah dasawarsa ini. Karena ituuntuk beberapa saat lagi kita tunggu saja, akan ke arah mana duet nahkoda Gus Dur dan Megamengendalikan kapal RI ini, sehingga tidak mogok atau karam di tengah perjalanan yang pada akhirnyasampai dengan selamat di pulau harapan, pulau yang memberikan ketenangan, kenyamanan, dankesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi Gus Dur dan Mega, kekerasan demi kekerasan sosial politik –baik yang telah lama dan sering kaliterjadi di level elit kekuasaan dalam bentuk arogansi dan represi kekuasaan yang sarat dengan nuansasogok-menyogok, tipu-menipu, nepotisme, kolusi, korupsi, serta beragam penyakit munafik lainnya, ataupunyang kerap muncul di wilayah grass root dalam bentuk perilaku anomik serta tindakan pemaksaan kehendakseperti kerusuhan dan amuk massa atau bentrokan antarkelompok masyarakat, yang telah menimbulkanbanyak korban materi dan jiwa rakyat– semestinya dijadikan cermin bagaimana keduanya harus benar-benarmenjadi pemimpin sekaligus pengayom dan pelayan bagi seluruh rakyat. Di sinilah sesungguhnya kepekaanpsikologis dan ketajaman pikiran dari keduanya sedang ditantang. Jika keduanya sanggup merasakan danmemahami apa yang ada di alam pikiran dan batin seluruh rakyat dan kemudian jika keduanya memilikikemampuan yang sangat cerdas, jeli, dan kreatif dalam kapasitasnya sebagai “orang tua” bangsa yangmengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, Insya Allah negeri ini akan mengalami perbaikan demiperbaikan yang berarti. Namun sebaliknya, jika kesalahan demi kesalahan masa lalu yang telah dilakukanoleh para pemimpin negeri ini terulangi atau malah dengan sengaja diulangi kembali, maka niscaya republikyang sedang semrawut ini akan semakin hancur dan porak-poranda.

Pada akhirnya, sembari berdo’a kepada Yang Maha Kuasa Mutlak untuk tegaknya bangsa dan negeri yangdi ridhai Allah ini, kita sebagai bagian dari elemen masyarakat juga mesti sama-sama memulai lagi prosesperenungan yang maha mendalam –sambil mencari dan mempelajari akar persoalan yang terjadi selama ini–bagaimana caranya menghapuskan atau paling tidak meminimalisasi terjadinya pragmatisme dan anomi sosialpolitik di negeri ini dalam upaya menuju “Masyarakat Indonesia Serba Baru” yang lebih bermartabat danberperadaban. Semoga.


No Comments to “Pragmatisme Kekuasaan dan Kekerasan Sosial” »


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Siapa Mengawasi DPRD Kita? http://icmimudabanten.org/?p=8

1 of 4 23/07/2007 20:07


( November 27, 2006 )

Siapa Mengawasi DPRD Kita?

Oleh : Manar MAS

Siang itu, hujan luar biasa lebat! Di sebuah hotel termewah di kota Serang, suasana tegang mengiringi Rapat Pleno KPUD untuk menetapkan calon Gubernur pemenang PILKADA Banten 2006. Inilah puncak dari rangkaian kegiatan berdemokrasi yang panjang dan melelahkan, karenanya wajar acara siangitu menjadi sorotan banyak pihak.Beberapa stasiun televisi terlihat menempatkan crew dengan berbagai peralatan mewahnya. Puluhan wartawan media cetak tak ingin kehilangan moment bersejarah, berjubel berebut tempat dengan para aktivis politik. Para relawan dari para kandidat berebut hiruk pikuk dengan ratusan polisi yang disiagakan di hotel termewah itu. Hampir dapat dipastikan, siang itu Rapat Pleno KPUD Banten seperti magnit!Akan tetapi, ternyata tidak untuk beberapa aktivis, mereka yang rela basah kuyup berunjuk rasa di depangedung DPRD Propinsi Banten. Suara mereka lantang meski tak banyak orang tertarik memperhatikan.Langkah mereka tetap gagah kendati tak satu-pun anggota DPRD bersedia menemui mereka, dan hanyadilayani puluhan polisi yang menyediakan diri menjadi pagar betus. Thoh, para aktivis itu tetap berteriaklantang, ”Kembalikan uang Tunjangan Komunikasi Intensif!”Sebelumnya, unjuk rasa serupa dilakukan oleh gabungan elemen mahasiswa dan LSM. Namun, seperti juga unjuk rasa siang itu, tak ada anggota DPRD yang berkenan menemui mereka.

Percobaan Menegur DprdKendatipun terkesan biasa, unjuk rasa siang itu serta unjuk rasa serupa sebelumnya sesungguhnya tidaklah biasa!Berbagai unjuk rasa yang selama ini memakai pola mendatangi gedung DPRD Propinsi Banten selalu menempatkan institusi DPRD sebagai sasaran antara. Para aktivis berusaha menekan institusi DPRD untuk menjalankan fungsi mereka, yaitu fungsi legislasi, fungsi budegting dan fungsi controlling (pengawasan). Dengan demikian, bagi institusi DPRD berbagai unjuk rasa dengan pola semacam itu sangat berguna untuk memperkuat positioning institusi DPRD dalam menjalankan berbagai fungsi mereka,terutama fungsi pengawasan.Suatu unjuk rasa oleh DPRD akan ditempatkan sebagai data dan informasi dari masyarakat, bahkan tuntutan, lalu diolah sebagai suatu dasar untuk menanyakan dan menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Daerah jika ternyata dari hasil pengawasan diperoleh indikasi adanya kecenderungan yang negatif atau merugikan kepentingan rakyat. DPRD memang boleh meminta Kepala Daerah untuk menunda atau bahkan mencabut kebijakannya jika benar-benar merugikan rakyat banyak. Bahkan, jika berkategori pelanggaran terhadap hukum, DPRD sewaktu-waktu dapat menindak-lanjuti dengan meminta


2 of 4 23/07/2007 20:07

pertanggung-jawaban Kepala Daerah.Karenanya, tak dapat ditutupi, bahwa kadang-kadang ada pola yang unik, di mana DPRD benar-benarmembutuhkan suatu unjuk rasa! Ini memang sangat terkait dengan beberapa istilah kunci, seperti”bersama” dalam kalimat ”…bersama Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah”atau dalam kalimat ”…bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah”, ”berkedudukan sejaja” dan ”Mitra”. Dalam tataran impelementasi,beberapa istilah kunci tersebut sering disalah-artikan dan disalah-gunakan menjadi institusi DPRD salingberhadap-hadapan sebagai ’lawan’ dengan Kepala Daerah beserta perangkatnya. Inilah yang seringkalimenjadi pemicu terganggunya hubungan Pemerintah Daerah dengan institusi DPRD.Namun, unjuk rasa soal Tunjangan Komunikasi Intensif yang dilakukan oleh Front Aksi Mahasiswa (FAM), Front Aksi Mahasiswi (FAMi), PMII Serang, LSM Jarum, Banten Movement Centre (BMC) memang tidak menempatkan institusi DPRD sebagai sasaran antara, tapi justru menjadi sasaran utama. Karenanya, mungkin yang terjadi nanti bukan DPRD sebagai pahlawan, tapi malah sebagai pesakitan!Karenanya, terlepas dari cara pandang banyak pihak yang kesulitan memahami aktivitas unjuk rasa beberapa elemen mahasiswa seperti FAM, FAMi, BMC yang kerap melakukan unjuk rasa, maka anggaplah unjuk rasa soal Tunjangan Komunikasi Intensif itu sebagai percobaan menegur DPRD kita!

Perilaku Dprd KitaMenegur DPRD memiliki nilai strategis, dan tak bisa ditunda-tunda lagi, terlebih setelah ditetapkannya institusi legislatif sebagai lembaga terkorup tahun 2006 sebagaimana dicatat oleh Transparency International Indonesia (TII) dalam barometer korupsi 2006.Dalam keseharian, masyarakat selalu dibuat kecut dan geram terhadap munculnya beberapa gejala negatifyang dipertontonkan oleh anggota DPRD dalam menggunakan hak, tugas dan wewenangnya yang sedemikian besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti yang diungkap berbagai mass media, halaman dan rubrik berita hampir tidak sepi dari pemberitaan mengenai sikap dan perilaku anggotaDPRD yang berindikasi tidak etis, menyimpang atau melanggar norma-norma standar politik dan pemerintahan.Terakhir soal Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), memberikan kesan tidak sabarnya anggota DPRD untuk menikmati fasilitas tunjangan tersebut, dan hal itu berbanding terbalik dengan kinerja mereka pada waktu memperjuangkan berbagai kepentingan dasar masyarakat.Dari sisi normatif, TKI memiliki dasar yang kuat, yaitu PP 37 tahun 2006 yang dikeluarkan tanggal 20 Nopember 2006. Akan tetapi, pada tataran implementatif, PP 37 tahun 2006 tetap tidak dapat melepaskan diri induknya, yaitu PP Nomor 24 tahun 2004 yang mewajibkan pengaturan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Banten. Karenanya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 perlu direvisi terlebih dahulu.Dengan demikian, banyak ketentuan yang dilanggar akibat pencairan TKI untuk tahun anggaran 2006 ini,termasuk prinsip adminsitrasi penganggarannya yang diletakkan padapos belanja Biaya Jasa TenagaKerja Non Pegawai untuk kegiatan Fasilitasi Kegiatan Koordinasi dan Kosultasi Kemasyarakatan DPRDPropinsi Banten. Mestinya, anggaran untuk tunjangan-tunjangan DPRD diletakkan pada pos kegiatanBelanja Administrasi Umum DPRD Propinsi Banten. Karenanya, agak aneh bila ada sementara anggotaDPRD Propinsi Banten yang merasa nyaman menerima tunjangan itu. Dengan mengatakan ”Prosespencairannya sesuai dengan nomenklatur anggaran yang ada di APBD Perubahan tahun 2006. Jadi tidakada masalah lagi dan itu legal”.

Siapa MengawasiSatu pertanyaan yang hingga kini belum dapat dijawab secara pasti dalam arti melalui pengaturan yangresmi adalah ”Siapa yang mengawasi DPRD?”Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak satu pasalpun ditemukan yang mengatur soal


3 of 4 23/07/2007 20:07

pengawasan DPRD. Padahal, dengan kedudukan dan kewenangan yang demikian besar tanpa disertai pengawasan atau mekanisme kontrol, akan mendorong pada tindakan powerfull yang tidak terkontrol.Jadi, siapa yang mengawasi DPRD? Beberapa jawaban selama ini mengatakan, bahwa yang mengawasi DPRD adalah rakyat! Jadi, salute to FAM dan lain-lain..***

Penulis adalah direktur Lembaga Analisis Kebijakan Publik (LANSKEP) Banten.

Artikel ini Pernah dimuat di Situs http://www.radarbanten.com


No Comments to “Siapa Mengawasi DPRD Kita?” »


Leave a comment

Name (required)


Website

« Banten Dan Karakter Radikalisme Reformasi Intelektual : Jalan menuju ‘Kemerdekaan’ Mahasiswa »|

Berita (24)Budaya (2)Ekonomi (8)Jurnalistik (2)Kebijakan (6)Komunikasi (5)Pendidikan (11)Perhubungan (1)Politik (9)Profil (3)

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Perencanaan dan Penganggaran Daera... http://icmimudabanten.org/?p=18

1 of 7 23/07/2007 20:24


( December 26, 2006 )

Perencanaan dan Penganggaran Daerah: Sudah Pro-Poor kah?

Oleh : Achmad Nashrudin P

Perencanaan dan penganggaran yang pro-poor telah menjadi perhatian sangat luas sejak tahun 1990-an. Perhatian terhadap topik ini dipicu terutama oleh adanya perbedaan peran pemerintah dari sisi normatif dengan kecenderungan perkembangan masyarakat di berbagai belahan dunia. Secara normatif, apapun dasarideologinya, tugas pemerintah sangat jelas yaitu menciptakan kesejahteraan dan menghindari ketimpangan pendapatan. Tetapi dalam praktek peran negara dalam dua bidang tersebut justru paling terabaikan. Di banyak negara, berbagai instrumen pembangunan yang dirancang negara justru menyebabkan pemiskinan danketimpangan pendapatan yang luar biasa.

Peran Mengurangi KesenjanganSalah satu fungsi pemerintah yang tidak dapat digantikan oleh institusi lain —merujuk pada Samuelson(1995)— adalah mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Peran ini dapat dilakukan melalui duainstrumen yaitu regulasi dan anggaran. Berdasarkan beberapa studi, kegagalan pemerintah dalam merancanginstrumen regulasi tidak hanya menyebabkan ketimpangan pendapatan, tetapi juga menghambat orang-orangmiskin mengakumulasi kekayaan. Bukannya mengakselerasi pertumbuhan kekayaan orang miskin, pemerintahmalah menghancurkan potensi dan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan orang miskin (lihat Hernandode Soto, 2002).Untuk instrumen anggaran, yang penting adalah pajak dan belanja pemerintah. Melalui pajak, pemerintah mengumpulkan pemasukan dari warga negara yang lebih mampu, selanjutnya uang yang terkumpul dibelanjakan untuk biaya operasional organisasi pemerintahan, untuk pelayanan publik, dan mengurangi kemiskinan.Berdasarkan pada fungsi yang diembannya, suatu anggaran dikatakan pro-poor jika kebijakan anggarandiarahkan untuk mengakselerasi peningkatan pendapatan secara agregat, memberikan akses pada orangmiskin untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan untuk berkembang, sekaligus sebagai instrumenutama untuk mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Ini berarti anggaran yang pro-poormemfokuskan pada pelibatan orang miskin dalam proses pembuatan kebijakan, orientasi pengalokasian, danpenilaian dampak yang mengarusutamakan pemenuhan kebutuhan orang miskin. Anggaran pro-poormemungkinkan orang miskin memiliki oportunitas untuk mengakses sarana kesehatan, pendidikan, dan


2 of 7 23/07/2007 20:24

usaha-usaha produktif. Dari segi alokasi belanja, anggaran pro-poor harus memberikan benefit yangproporsional terhadap orang miskin ketimbang orang kaya —–meskipun kita harus hati-hati terhadap bias.Pertanyaannya adalah, bagaimana perencanaan dan penganggaran yang pro-poor dapat dicapai? Ada beberapa butir penting yang harus dilakukan (lihat box di akhir tulisan).

Perencanaan dan Penganggaran DaerahSejak tahun 1999 banyak perubahan dalam kebijakan daerah di Indonesia. Salah satu yang terpenting adalahpenetapan UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini merupakan landasan utama bagi desentralisasi pemerintahan dengan memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan, kecuali urusan pertahanan, keamanan, kehakiman, keagamaan, internasional, dan moneter. Konsekuensinya, daerah menyelenggarakan urusan yang sangat luas terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya keuangan dan penyediaan pelayanan publik.UU No. 22/1999 saat ini telah diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang nampaknya lebih operasional dari UU sebelumya. Salah satu aspek yang dibahas oleh UU tentang pemerintahan daerah yang baru adalah mengenai perencanaan dan penganggaran daerah. Untuk Perencanaandan Penganggaran Daerah selain merujuk pada UU 32/2004 juga diatur oleh UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.Merujuk pada ketiga UU di atas maka perencanaan dan penganggaran daerah terutama dari segi prosesnya akan menjadi kewenangan daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP). Sampai saat ini peraturan pemerintah yang mengatur proses-proses perencanaan dan penganggaran dimaksud masih belum keluar.Sebelum keluarnya peraturan pemerintah tentang perencanaan dan penganggaran daerah, dari segi praktek perencanaan dan penganggaran saat ini pemerintah daerah berpedoman pada PP 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP 108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. PP 105/2000 yang mengatur mengenai asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta pendekatan dalam penyusunan APBD yang dikenal dengan pendekatan kinerja. Sedangkan PP 108/2000 menetapkan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah merupakan tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan ataukegagalan kepala daerah.Secara operasional, asas umum dan pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penganggaran daerahdituangkan dalam Kepmendagri 29/2002. Kepmendagri ini secara rinci mengatur substansi dan proses yangharus ditempuh oleh pemerintah daerah agar perencanaan dan penganggaran sesuai dengan asas umum danpendekatan kinerja. Berbagai kebijakan mengenai perencanaan keuangan tersebut di atas, selanjutnya diberipayung hukum yang lebih kokoh yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur sitemkeuangan —termasuk proses penyusunannya— baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. BerdasarkanUU No. 17/2003, penyusunan anggaran daerah meliputi beberapa tahap penting yaitu: 1) penyusunan arahkebijakan APBD, 2) penyusunan prioritas dan plafon anggaran, 3) penyusunan rencana satuan kerja, dan 4)

Pembahasan RAPBD.Karena pengeluaran pemerintah daerah langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar rakyat, maka pemerintahberusaha mendorong agar perencanaan dan penganggaran daerah melibatkan masyarakat. Untuk itu sejak tahun 2002 pemerintah mengeluarkan SE Mendagri tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif. SE tersebut diperbaharui tahun 2003, dan untuk tahun 2004 pemerintah menetapkan SE Besama Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri. Meskipun judul dan metode yang


3 of 7 23/07/2007 20:24

digunakan dalam masing-masing SE ada perbedaan, tetapi pada intinya SE tersebut berusaha mendorong pemerintah daerah agar melaksanakan perencanaan dan penganggaran tahunan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Untuk menjalankan Kepmen 29/2002 dan SE yang mengisyaratkan perlunya perencanaan dan penganggaran daerah yang partisipatif, beberapa daerah melakukan inovasi dengan mengeluarkan peraturan daerah atau SK Walikota yang menetapkan secara rinci proses-proses, kelembagaan dan instrumen yang harus dikembangkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan danpenganggaran secara partisipatif.Siklus perencanaan dan penganggaran partisipatif dimulai dari koordinasi perencanaan di tingkat desa, lalu naik ke koordinasi perencanaan di tingkat kecamatan, dan berakhir di koordinasi perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Hasil koordinasi perencanaan di tingkat kabupaten/kota selanjutnya disusun dokumen rencana pembangunan tahunan daerah/AKU APBD. Berdasarkan pada rencana pembangunan tahunan daerah/APBD, dinas, badan, biro, dan kantor (Dibarokan) daerah menyusun anggaran pembangunan tahunanyang akan dibahas dengan panitia anggaran eksekutif (panggar eksekutif). Dokumen anggaran belanja yang dikompilasi panggar eksekutif selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi APBD.Saat ini telah banyak daerah yang berusaha menggabungkan dua pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu di satu sisi pendekatan anggaran berbasis kinerja dan di sisi lain melalui proses-proses perencanaan yang paritisipatif. Penggabungan pendekatan tersebut tentu saja tidak mudah. Studi kasus yang dilakukan di tiga Kabupaten di NTB dan NTT menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran masih menyisakan masalah pokok. sebagai berikut: (Lihat Studi Deno Kamelus, Jessica L dan Suhirman, 2004):1. Tidak ada hubungan yang jelas antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.2. Hubungan perencanaan daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan di tingkat nasional juga tidak jelas, termasuk prioritas yang akan dibiayai dengan dana dekonsentrasi.3. Perencanaan dan penganggaran daerah mempunyai hubungan tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh panjangnya alur perencanaan, dan ketidak-sinambungan antara satu proses perencanaan dengan proses berikutnya.4. Dualisme antara proses perencanaan dan proses penganggaran karena struktur pemerintahan daerah. Penyebab utama dari dualisme ini adalah adanya kelembagaan yang berbeda antara perencanaan (Bappeda) dengan penganggaran di bawah koordinasi Bagian Penyusunan Program/Bagian Keuangan).5. Kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran sangat rendah. Data dasar yang layak seringkali tidak tersedia.6. Seringkali, panitia anggaran eksekutif tidak merujuk pada dokumen dan kebijakan perencanaan danpenganggaran yang telah diproses sebelumnya —melalui perencanaan partisipatif.7. Dana dekonsentrasi dan DAK secara langsung didistribusikan ke sektor. Dalam hal ini dana dekonsentrasidan DAK seringkali tidak berkaitan dengan perencanaan partisipatif.8. Hanya sekitar 20-30% dari seluruh anggaran kabupaten dibelanjakan dalam program/proyek pembangunan, dan untuk komponen program/proyek pembangunan itpun masih memuat dana yang berkaitandengan aktivitas rutin dan administratif.9. Dari 20-30% belanja publik, hanya sekitar 20-25% berasal dari usulan yang diproses berdasarkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Ini berarti hanya sekitar 5% dari total anggaran kabupaten yang berasal dari proses perencanaan partisipatif.Jika diasumsikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran partisipatif dapat mengakomodasi berbagaikepentingan —terutama masyarakat marginal di pedesaan— maka dalam prakteknya proses-proses ini telah“gagal” menjadi instrumen affirmative action yang membela kepentingan si miskin. Ini terlihat baik dari sisibesaran maupun alokasi anggaran daerah.


4 of 7 23/07/2007 20:24

Identifikasi KegagalanKalau instrumen hukum yang ada telah mendorong pendekatan kinerja serta perencanaan dan penganggaran partisipatif, maka pengamatan terhadap praktek-praktek perencanaan dan penganggaran daerah dapat dikatakan telah gagal mewujudkan anggaran yang pro-poor. Dari sisi alokasi dana, kegagalan nampak terlihatdari sisi jumlah belanja publik dibandingkan dengan total anggaran dan dari sisi belanja antar-sektor. Sebagai contoh, di Kabupaten Alor yang semua lulusan SMU-nya nyaris tidak dapat memenuhi syarat kelulusan dengan standar nasional, anggaran belanja untuk pembangunan stadion dan musium jauh lebih besar dari belanja publik untuk sektor pendidikan.Contoh lain di Kota Bandung yang dikenal sebagai Kota Pendidikan, anggaran untuk pendidikan pada tahun 2003 hanya sebesar 750 juta. Nilai ini dibawah anggaran untuk klub sepakbola Persib Bandung yang sebesar800 juta. Bagaimana dengan Kabupaten Serang, atau Provinsi Banten, sudahkah anggaran pendidikan menyentuh aspek substantif (baca: yang dibutuhkan) dibanding dengan anggaran belanja aparat?Dari sisi proses, tampaknya perencanaan partisipatif yang ada saat ini masih menghasilkan ‘wish list’. Dalambeberapa hal nasib usulan masyarakat seperti melempar lotere. Tidak ada kepastian dan kriteria yang jelasusulan mana yang akan diterima/ditolak. Masyarakat disini perlu dibedakan dengan rakyat. Karena bilamenyebut rakyat, DPRD secara politis adalah representasi rakyat, tapi DPRD dalam banyak hal seringkalimempunyai kepentingan yang berseberangan dengan masyarakat.Apa yang salah dalam perencanaan dan penganggaran daerah saat ini dalam perspektif pro-poor? Dari sisirasionalitas alokasi anggaran, secara teknis kesalahan terutama terjadi dalam penentuan output dan outcomesyang ingin dicapai melalui belanja pemerintah. Tetapi menurut penulis ada kesalahan yang lebih mendasar,yaitu: pertama, asumsi yang keliru mengenai anggaran itu sendiri, dan kedua, pemikiran jangka pendek—terutama dari sisi cash flow— mengenai dampak yang ingin diperoleh dari kebijakan anggaran. Kesalahanasumsi yang utama adalah menempatkan anggaran sebagai milik pemerintah yang pengeluarannya menjadihak prerogratif elit-elit di pemerintahan (termasuk DPRD). Dampaknya, alokasi anggaran 90% belanjaaparatur dan 10% belanja publik dianggap sebagai hal yang wajar.Pemikiran jangka pendek mengenai dampak yang ingin diperoleh dari kebijakan anggaran, tercermin dari orientasi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini tidak salah, tetapi usaha meningkatkan PAD dengan menarik retribusi dari berbagai sumber tanpa kejelasan rasionalitasnya tentu saja keliru, karena dalam jangka panjang justru akan mematikan kegiatan ekonomi masyarakat. Orang-orang miskin, biasanya bekerja di sektor-sektor informal yang tidak memberikan kontribusi langsung pada peningkatan PAD, berbeda dengan usaha-usaha besar. Kebijakan anggaran yang berorientasi jangka pendek, seringkali menyebabkan pemerintah hampir pasti memenangkan usaha besar dari usaha kecil dalam perebutan sumber daya ekonomi (misalnya lahan berusaha). Selain itu, kebijakan peningkatkan PAD melalui retribusi (pricing pada setiap unit pelayanan) dapat menghambat orang miskin mengakses pelayanan publik yang bersifat men-dasar yang memungkinkan ia dapat tumbuh (misalnya pendidikan dan kesehatan).Dari sisi proses, masalah utama dalam penganggaran saat ini adalah: umumnya masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai proses perencanaan dan alokasi anggaran. Dengan adanya asimetri informasi maka sudah dapat dipastikan terjadi asimetri anggaran. Orang-orang miskin, yang memiliki informasi yang sedikit dibandingkan dengan birokrasi dan dunia usaha, tentu saja tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengagregasi kepentingannya. Ini berdampak pada anggaran yang tidak memihak pada mereka.Meskipun proses perencanaan dan penganggaran secara yuridis diklaim menggunakan pendekatan bottom-up dan partisipatif, dalam prakteknya unsur-unsur masyarakat yang terlibat bukanlah representasi yang sesungguhnya. Masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran kebanyakan adalah masyarakat yang dipilih atau memiliki hubungan yang dekat dengan birokrasi. Karena itu orientasi mereka lebih pada kepentingan penguasa atau birokrat yang dekat dengan mereka. Untuk memperbaiki


5 of 7 23/07/2007 20:24

proses ini, perlu segera diperbaharui sistem representasi di satu sisi, dan mendorong kesadaran rakyat miskin untuk memperjuangkan nasib mereka melalui instrumen anggaran, yang meliputi pemilihan wakil yang merepresentasikan kepentingan mereka dan mendorong pengalokasian anggaran agar sesuai dengan kebutuhan mereka.Kesalahan ketiga, dalam proses penyusunan anggaran adalah menempatkan orang miskin hanya sebagaipenerima manfaat (beneficiary) dari program. Karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang memadai,orang miskin ‘diputuskan’ dari proses-proses anggaran dan tidak diberi kesempatan untuk memberikanumpan balik terhadap pelaksanaan dan dampak dari belanja pemerintah. Padahal dalam setiap sistem,monitoring-evaluasi dan feed-back dari target group program sangat penting. Untuk itu perlu dikembangkanmetode bagi orang miskin untuk dapat memonitor dan mengevaluasi anggaran.

Catatan AkhirPerencanaan dan penganggaran yang pro-poor merupakan isu yang menantang dan perlu komitmen dari semua pihak. Ada 3 (tiga) aktor penting yang harus segera didorong untuk mewujudkan gagasan ini. Pertama, tentu saja orang miskin itu sendiri. Langkah penting yang harus segera dilakukan untuk memberdayakan orang miskin adalah; bagaimana orang miskin membentuk organisasi mandiri (selforganize group) yang mampu mengagregasi kepentingan, dan memilih representasinya untuk bernegosiasi dalam prosesperencanaan & penganggaran. Kedua, partai politik dan DPRD. Dari sisi isu, pemberantasan kemiskinan telah menjadi komoditas hampir semua partai politik pada saat kampanye. Tantangannya adalah bagaimana partai politik dan DPRD dapat mengoperasionalkan gagasan-gagasannya mengenai pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatan serta bagaimana konstituen partai politik dan DPRD dapat terus mengontrol janji-janji mereka. Dan ketiga, adalah kepala daerah yang memiliki komitmen dan keterampilan teknis untuk pengurangan kemiskinan. Peran kepala daerah sangat penting, karena proses-proses perencanaan dan penganggaran adalah proses-proses pemerintahan yang kebanyakan diinisiasi oleh eksekutif. ***Tabel - Butir-butir Pencapaian Perencanaan dan Penganggaran Pro-poor1. Mengidentifikasi siapa orang miskin. Dibutuhkan informasi terbaru mengenai tingkat, intensitas, dan tipe-tipe ketercerabutan yang me-nyebabkan kemiskinan.2. Anggaran pro-poor dapat dicapai dengan memberikan perhatian yang khusus mengenai prioritas dan kategori spesifik yang dibutuhkan orang miskin.3. Anggaran yang pro-poor tidak berarti hanya mengalokasikan anggaran dalam sektor-sektor sosial/ pelayanan publik yang bersifat dasar. Juga penting untuk memikirkan bagaimana alokasi anggaran dapat sampai pada target sasaran (bukan hanya alokasi tetapi juga instrumen kelembagaan).4. Agar upaya pengurangan kemiskinan efektif, alokasi anggaran lebih baik bersifat langsung ketimbang tidak langsung. Ini dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan membantu pertumbuhan ekonomi.5. Proses penganggaran harus partisipatif. Anggaran tidak hanya ditentukan atas pertimbangan-pertimbangan sedikit orang di pemerintahan atau didunia bisnis, melainkan diproses melalui mekanisme yang bottom-up.6. Desentralisasi dalam sistem anggaran sangat ideal, karena memberikan kemungkinan bagi warga di tingkat lokal untuk menyuarakan dan mempengaruhi kebijakan anggaran.7. Anggaran yang pro-poor mensyaratkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan pihak-pihak di luar pemerintahan dapat menelusuri belanja pemerintah.

(Dosen STIKOM Wangsa Jaya Serang, pengamat kebijakan Publik)

Kebijakan | E-mail this Artikel

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Good Governance dan Welfare State http://icmimudabanten.org/?p=81

1 of 4 23/07/2007 20:03


( May 31, 2007 )

Good Governance dan Welfare State

Oleh : Zaenal MutaqinMahasiswa Economics Faculty Vrije Universiteit Amsterdam

Suatu Negara dibangun oleh empat kaki, lebih mudahnya kita logikakan dengan sebuah meja. Meja supaya bisa berdiri tegak diperlukan 4 kaki penopong, demikian juga negara. Beberapa literatur antopologi menyebut empat kaki tersebut yaitu: pemerintah, perusahaan (kapital: pemilik modal), masyarakat politik (legislatif dan partai politik) serta masyarakat sipil. Kekokohan negara sangat tergantung dari keseimbangan kaki-kakinya. Bila salah satu kakinya tidak rata, maka negara tersebut sangat riskan untuk jatuh. Demikianlah yang terjadi di Indonesia. Tiang yang paling lemah adalah masyarakt sipil, sementara kapital seringkali menjadi dominan karena kelenturannya menuju ke arah profitdan mentransnasional. Terjadi perselingkuhan yang kasat mata antara pemerintah, kapital dan masyarakatpolitik untuk kepentingan pribadi. Peran masyarakat sipil semakin terpinggirkan. Bila tidak segera di atasi maka dikhawatirkan Indonesia akan menjadi negara yang gagal seiring runtuhnya satu kaki.

Hasil survey TI di tahun 2006 posisi Indonesia berada di peringkat 130 dengan nilai 2.4 (skala 10) bersama Papua Nugini, Ethopia, Togo, Zimbabwe bahkan masih di bawah Timor Leste (peringkat 111). Dan jauh di bawah Singapura (5) dengan indeks 9.4.Should good governance become a solution?

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaranserta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (world bank dikutip dari www.transparansi.or.id).

Good governance bisa berjalan dengan dukungan 3 pilar (negara, swasta dan masyarakat madani). Hasil survey governance assesment yang dilakukan oleh (PGR) untuk Propinsi Banten yang melitputi (memenuhi hak politik, regulasi yang sehat, kemampuan mengelola konflik, kepastian hukum, pemberantasan korupsi, menyelenggarakan pelayanan publik) http://www.kemitraan.or.id/data/events/2007.01.governance-assessment/06-profil-ga-banten.pdf) Pertama, pelaksanaan tata-pemerintahan di Provinsi Banten pada dasarnya masih cukup buruk, Kedua, dalam hal regulasi, penyelenggara tata-pemerintahan di Provinsi ini dinilai telah mampu untuk menyediakanseperangkat hukum yang cukup kondusi bagi terciptanya iklim investasi yang baik. Namun demikian,

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Good Governance dan Welfare State http://icmimudabanten.org/?p=81

2 of 4 23/07/2007 20:03

pada tataran implementasi masih terdapat banyak kekurangan dan bahkan kelemahan-kelemahan mendasar seperti masih kurangnya komitmen pemangku kepentingan untuk melaksanakan aturan dan hukum dengan baik. Ketiga, rendahnya komitmen untuk melaksanakan hukum menyebabkan merebaknyakorupsi di lembaga-lembaga yang seharusnya bertindak sebagai penjaga tegaknya hukum. Data ini tentu saja memperkuat kesimpulan-kesimpulan sementara yang melihat aspek kolusi antara penguasa dengan kekuatan-kekuatan informal merupakan pembentuk wajah paling mendasar di Provinsi Banten. Pada akhirnya, rendahnya kualitas pelayanan publik, penegakan hukum dan tingginya indikasi korupsi justru membawa pemangku kepentingan dalam situasi tidak dipercaya oleh publik. Pihak-pihak yang memiliki tingkat kepercayaan publik terendah adalah pemerintah Provinsi, kepolisian dan pengadilan.

Hasil Governance assessment menunjukan daerah yang baik dalam menjalankan good governance diantaranya Blitar, Solok, Gorontalo, Sumbar, Jatim, Srage, Jembrana (figur sangat berperan. So Banten?)

What should we do? (Langkah awal)• Pembuatan database administrasi yang benar dan terintegrasi (kasus di Belanda sekali berbuatcriminal semua pihak akan tahu karena datanya terrecord)• Pembenahan system pelayanan (on line) dan digital (meminimalkan human contact)• Pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat (Pembentukan aliansi sistematis dan strategis antaraktivis dan LSM untuk pemberdayaan masyarakat) terutama di saat pemilu untuk memilih wakil rakyatyang berempati pada masyarakat, dan pemimpin yang visionaris dan bermartabat.• Meningkatkan optimisme bahwa korupsi bisa diberantas (korupsi bukan budaya Indonesia, terbuktimasyarakat Indonesia di luar negeri bisa mentaati peraturan yang ada).

Our goal: Welfare State (Mukaddimah UUD 1945) Negara menjamin kebutuhan dasar warganya. Seperti telah banyak dilakukan oleh Negara di eropa barat (darimana dananya? Dari pajak yang dibayar secara sukarela oleh masyarakat). Di sini pentingnya mutually trust (saling percaya antara masyarakat dan negara).

Ekonomi | E-mail this Artikel

No Comments to “Good Governance dan Welfare State” »


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Pembangunan ekonomi daerah Men... http://icmimudabanten.org/?p=36

1 of 6 23/07/2007 20:51


( January 29, 2007 )

Pembangunan ekonomi daerah Mencapai kesejahteraan rakyat

Oleh : Denny Kurnia

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu pertumbuhan nilai-nilai kesejahteraan masyarakat di daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan melihat tingkat pendapatan, tingkat daya beli tingkat tabungan masyarakat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja masyarakat yang semakin lama semakin meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini harus dilihat secara universial yang riil bagi seluruh penduduk daerah. Untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat sebaiknya tidak dilakukan secara rata-rata dengan menggabungkan pendapatan masyarakat yang tinggi dan yang rendah sehingga seolah-olah pendapatan masyarakat tersebut setiap tahun meningkat. Pembangunan ekonomi daerah dapat dikatakan berhasil jika factor-faktor tersebut diatas terus menigkat dan tidak ada lagi masyarakat yang memiliki pendapatan ekonominya dibawah standar, apalagi sampai ada bagian masyarakat di daerahyang tidak dapat membeli kebutuhan pokok untuk hidupnya. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil akan ditentukan oleh keberhasilan upaya/proses pembangunan ekonomi daerah dalam: 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi riil, keamanan, dan investasi, 2) pemanfaatan peluang prospek perekonomian nasional, 3) penanggulangan persaingan usaha yang tidak sehat, dan 4) melakukan inovasi-inovasi daya saing daerah dengan berbekal Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.Pertumbuhan Ekonomi Riil, Keamanan, dan Biaya InvestasiSebagai Daya Tarik Investor

Keberhasilan ekonomi daerah harus berlandaskan kepada kebijakan populer yang riil, misalnya harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja, dan pemberantasan kemiskinan yang terus meningkat setiap tahun. Jika kebijakan ini dapat diterapkan di daerah, maka daerah ini akan menjadi daerah yang diincar oleh para investor untuk menanamkan dananya atau mengembangkan usahanya di daerah. Selain factor keamanan di daerah yang merupakan prioritas utama tujuan bagi para investor, ekonomi di daerahpun merupakan pertimbangan yang tidak kalah pentingnya. Jika kedua faktor mengenai ekonomi dan keamanan di daerah sudah stabil (berhasil) maka investor hanya memikirikan usahanya atau perusahaan-perusahaannya yang dibangun di daerah, secara tidak langsung jika di daerah tumbuh dan berkembang sektor-sektor usaha maka kesejahteraan masyarakat daerah akan terus meningkat.

Sementara ini kadangkala kita berfikir terbalik bahwa pemerintah menginginkan investor datang ke daerah


2 of 6 23/07/2007 20:51

untuk membangun perusahaan dan dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi di daerah, sepertipengangguran, pemberantasan kemiskinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu paradigma berfikir demikian harus kita kembalikan, sebaiknya untuk mengatasi masalah ekonomi riil di daerah itu adalah tugas pemerintah daerah dengan modal memanfaatkan dana alokasi umum (DAU) perimbangan dari pusat dan pendapatan daerah yang ada semaksimal mungkin, dengan diarahkan oleh anggaran daerah yang berprioritas dan dicerminkan oleh pembangunan-pembangunan daerah baik pembangunan SDM mapun pembangunan fisik yang terangkum oleh pembangunan ekonomi.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Chief Economist Deutsche Bank, Norbert Walter, “menarikinvestasi asing ke Indonesia sebenarnya sederhana saja, yaitu menjanjikan keuntungan investasi. Janjikeuntungan investasi tersebut dapat tercermin dalam dua hal, yaitu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi”.

Jelas tentunya bahwa factor stabilitas seperti keamanan dan pertumbuhan ekonomi terutama ekonomi riilyang dapat menyentuh kepada rakyat di daerah relatif jika tidak bermasalah maka daerah akan diburuoleh investor. Factor lain yang juga penting apabila adanya daerah pesaing atau negara-negara pesaingseperti yang dikatakan oleh Walter yaitu, “hal yang patut diperhatikan Indonesia saat ini adalah daya saingterhadap pesaing utama di Asia, yaitu Cina dan Thailand. Kedua negara tersebut, dinilai oleh Walter,dapat menekan pertumbuhan biaya investasi sampai nol”. Apa yang dikatakan walter memang benarbahwa apabila negara atau daerah tujuan investor dapat menghilangkan biaya-biaya investasi sampaidengan nol maka daerah tersebut akan kebanjiran investor.Prospek Perekonomian Daerah 2007dilihat dari prospek Perekonomian Nasional

Prospek perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional. Tentunya pemerintah daerah harus dapat membaca perkembangan ekonomi nasional ini sebagai peluang untuk dapat mengembangkan perekonomian daerah. Menurut rapat dewan gubernur Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi 2007 diprakirakan mencapai 6,0% atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2006 yang diperkirakan mencapai 5,5%. Pada semester I-2007, peningkatan pertumbuhan ekonomi 2007 terutama didorong oleh konsumsi sedangkan investasi swasta belum meningkat secara signifikan. Peningkatan konsumsi swasta didorong berlanjutnya perbaikan daya beli masyarakat sejalan rencana kenaikan gaji PNS dan peningkatan UMR di semester awal 2007. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan semakin kuat pada semester II-2007 sejalan dengan perkiraan peningkatan signifikan pada investasiswasta dan peningkatan yang semakin besar pada belanja modal pemerintah. Prakiraan peningkatan investasi swasta baik berbentuk PMA maupun PMDN pada semester II-2007 ini, selain didorong oleh semakin kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek peningkatan perekonomian ke depan, juga disebabkan oleh kontribusi positif tren penurunan suku bunga domestik.Sementara dari sisi fiskal, pengeluaran pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi secara efektif. Selain itu, implementasi beberapa agenda penting program Pemerintah di 2007 seperti program pembangunan infrastruktur khususnya di bidang energi dan transportasi serta restrukturisasi mesin-mesin di industri tekstil diharapkan dapat mendukung prakiraan pertumbuhan ekonomi 2007.Di sisi eksternal, kegiatan ekspor diperkirakan masih tumbuh tinggi meskipun cenderung melambat akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang tidak sekuat tahun 2006. Sementara itu, kegiatan impor barang dan jasa diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Melihat perkembangan ekspor terakhir yang terutama disumbang oleh komoditi berbasis sumber daya alam, kecenderungan penurunan harga komoditas dunia harus disikapi dengan peningkatan komoditas ekspor disektor manufaktur. Beberapa komoditas yang memberikan sumbangan terbesar antara lain tekstil, peralatan listrik, produk kimia dan peralatan mesin.


3 of 6 23/07/2007 20:51

Peningkatan peran perbankan dalam mendukung sisi pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung perkiraan tersebut. Pada tahun 2007 pertumbuhan kredit diharapkan dapat mencapai 15%-18%. Di samping itu, pembiayaan di luar sektor perbankan yang meningkat akhir-akhir ini diharapkan terus berlanjut.

Dari beberapa prakiraan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut diatas tentunya teradapat beberapa faktor yang menjadi prospek perekonomian daerah 2007 sebagai peluang untuk dapat dimanfaatkanseperti:1. Peningkatan konsumsi masyarakat pada semester I-2007 yang di dorong perbaikan daya belimasyarakat sejalan dengan kenaikan gaji PNS dan peningkatan UMR.Peningkatan ini akan memiliki semangat pada sektor perdagangan untuk berkembang dan maju. Peran pemerintah daerah tentunya dapat memfasilitasi mengenai perkembangan dan kemajuan sector perdagangan ini.2. Peningkatan investasi swasta, pada semester II-2007Peningkatan investasi swasta dapat dimanfaatkan oleh daerah dengan menarik PMA atau PMD ke daerah ini.3. Kontribusi positif Tren penurunan suku bunga domestik dan Pertumbuhan kredit (pembiayaan)Penurunan suku bunga akan meningkatkan pertumbuhan kredit yang mengakibatkan semangat usaha untuk tumbuh dan berkembang, tentunya peran pemerintah daerah dapat memfasiltiasi perijinan usaha tersebut dengan mudah.4. Pengeluaran pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaranPendapatan dan belanja daerah yang telah dianggarkan tentunya harus dapat direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran untuk mendukung semangat para pengusaha yang mendapatkan pekerjaan daripemerintah.5. Perkembangan ekspor komoditi berbasis SDAPerkembangan ini dapat dimanfaatkan dengan memberikan kebijakan daerah untuk dapat memproduksi hasil komoditi dari SDA dengan lebihproduktif dan baik6. Kestabilan ekonomi moneterKestabilan ini menjadi peluang bagi semua sektor usaha, agar dapat lebih semangat karena moneter tidak akan terjadi gejolak yang dapat meresahkan para pengusaha seperti pada sekitar tahun 1997 lalu.

Mempertimbangkan kondisi obyektif perkiraan ekonomi 2007 tersebut, maka dibutuhkan kerja keras dan koordinasi yang erat dari lembaga terkait baik pada tataran kebijakan maupun implementasinya di lapangan serta peran aktif berbagai pelaku ekonomi sangat dibutuhkan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebaliknya apabila faktor-faktor perekonomian tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan baik, maka ekonomi daerah tidak akan tumbuh psotif tetapi akan menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.Persaingan Usaha yang tidak sehatMerupakan Penghambat Pembangunan Ekonomi Daerah

Persaingan usaha yang tidak sehat dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah, hal ini akan berdampak lemahnya pergerakan factor-faktor pertumbuhan ekonomi. Jika persaingan usaha yang tidak sehat ini tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah maka pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi kepada sektor riil untuk mencapai kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud.Persaingan usaha yang tidak sehat ini tentunya dapat dilakukan hanya oleh sebagian pengusaha yang memilki modal besar, hubungan dengan pemberi kebijakan sangat dekat, pengusaha-pengusaha yang merasa dirinya sudah kuat, dan pengusaha yang dapat menguasai pasar.Sesuai dengan amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.


4 of 6 23/07/2007 20:51

UU No. 5 tahun 1999 pada intinya melarang hal-hal sebagai berikut :1. Perjanjian yang dilarangPelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Contoh perjanjian yang dilarang adalah penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.2. Kegiatan yang dilarangPelaku usaha dilarang melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat3. Posisi dominanPelaku usaha dilakukan menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Pemerintah daerah sangat diharapkan dapat mengendalikan untuk dapat menghindarkan persaingan usahayang tidak sehat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang no. 5 tahun 1999 agar pembangunan ekonomi daerah dapat tercapai dengan baik.

Ekonomi Daerah berbekalUndang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang dicapai belum mampu secara maksimal mengatasi ekonomi riil, pengangguran dan pertumbuhan angkatan kerja baru yang hingga saat ini mencapai sekitar lebih dari 950 ribu orang. Untuk itu, mendorong pertumbuhan eknomi yang tinggi dan lebih berkualitas perlu menjadi orientasi pemegang kebijakan dalam mengelola kebijakan perekonomian tahun 2007.Peran pemerintah dalam membangkitkan kembali perekonomian mutlak adanya. Siklus ekonomi yang diharapkan dengan hanya mengandalkan pasar ternyata tidak mampu mengatasi depresi tersebut. Ekonomi baru berjalan ke arah normal setelah pemerintah AS saat itu melaksanakan formulasi kebijakan yang direkomendasikan Keynes. Artinya, anggaran pemerintah sebenarnya merupakan instrumen ekonomi yang sangat penting, terutama di saat pasar masih mencari dimensinya yang baru dan lambat untuk merespons kebutuhan.Dari sisi permintaan, pengeluaran pemerintah, termasuk investasi, mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga posisi alokasi anggaran mempunyai kekuatan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sudah menjadi adagium bahwa upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah harus dilakukan secara terpadu dan sinergis. Untuk itu, di masa mendatang, perencanaan kebijakan dan program pembangunan ekonomi dilandasi oleh pemahaman yang lebih komprehensif. Yaitu, 1) Pembangunanekonomi daerah tidak lagi semata-mata bersifat sectoral approach, tetapi perlu diimbangi dengan pendekatan kawasan agar kesenjangan dapat dikurangi. 2) Pembangunan ekonomi daerah bukan lagi penjumlahan masing-masing sektor secara terpisah, tetapi didasarkan pada kebutuhan wilayah secara utuh yang di-breakdown ke dalam spesifikasi masing-masing program secara jelas (action oriented). 3) Pembangunan ekonomi daerah menekankan pada kerja sama dan sinergitas antardaerah dan antarpelaku,berupa komitmen untuk bekerja sama secara sinergis dalam mengembangkan potensi lokal (local based resources).

Di masa lalu, perencanaan pembangunan sangat sentralistis dan kurang membuka peluang bagi daerah untuk melakukan perencanaan yang penuh dengan inisiatif, kreativitas dan inovatif. Dengan bermodalkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang


5 of 6 23/07/2007 20:51

Pemerintahan Daerah), maka perencanaan pembangunan ekonomi daerah di era otonomi daerah memerlukan lompatan dan inovasi-inovasi agar daya saing dapat lebih diciptakan.

Dari penjelasan-penjelasan yang tersusun di atas untuk mencapai pembangunan ekonomi daerah mencapai kesejahteraan rakyat maka dibutuhian suatu sinergisitas, kerjasa jeras, ketaatan, kretivitas inovatif dan keseriusan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat (swasta) sebagai pelaku ekonomi. Terlebih lagi bagi pemerintah sebagai pemeri kebihakan, pengatur dan regulator ekonomi tentunya segala kebijakan ekonomi harus berpihak kepada rakyat, sehingga pada akhirnya pembangunan ekonomi daerah mencapai kesejahteraan rakyat.

Penulis adalah anggota ICMI Muda Prov. Banten


No Comments to “Pembangunan ekonomi daerah Mencapai kesejahteraan rakyat” »


Leave a comment

Name (required)


Website

« ICMI Muda Diharapkan Bantu Pengentasan Kemiskinan Tak Cukup Hanya Bicara »|

Berita (24)Budaya (2)Ekonomi (8)Jurnalistik (2)Kebijakan (6)Komunikasi (5)Pendidikan (11)

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Pers Dan Praktisi Humas Sebuah Simbi... http://icmimudabanten.org/?p=9

1 of 4 23/07/2007 20:23


( December 22, 2006 )

Pers Dan Praktisi Humas Sebuah Simbiosis Mutualisme

Oleh : Eka S Dan Ika K

Penyimpangan kehidupan birokrasi seringkali menghasilkan opini publik yang tidak menguntungkan. Opini publik yang terbentuk oleh adanya aktivitas komunikasi yang bertujuan memengaruhi orang atau pihak lain, dalam prosesnya banyak diperankan oleh pers.Opini publik begitu penting bagi humas (hubungan masyarakat) pemerintahan, karena berdasarkan opini publiklah humas pemerintahan melakukan tindakan dan mengadakan koreksi, serta nasihat kepada pimpinan atas segala hal kegiatan atau peristiwa di pemerintahan yang menjadi sorotan atau memungkinkan disorot atau dikritik publik. Pekerja pers atau jurnalis atau wartawan, selaku pihak yang mengemas dan membuat opini publik melalui medianya dengan cara mencari fakta, informasi, dan data. Menjadi berita adalah ujung tombak media yang akan memengaruhi terhadap rasa bahasa dari berita yang diturunkan. Bahasa merupakan sistem klarifikasi yang memberi kemungkinan seseorang untuk mengontrol dan mengaturpengalaman pada realitas sosial.Dalam hubungan ini, humas bagaimana pun harus membangun suasana komunikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan media yang baik, yaitu mengatakan yang sebenarnya, memberikan pelayanan maksimal pada jurnalis, tidak pernah memohon atau memprotes cara media menyajikan berita, tidak pernah meminta jurnalis untuk tidak memberitakan, tidak pernah membanjiri media dengan berita yang kurang bernilai atau yang berulang-ulang tentang suatu kasus.Surat kabar bukan sekadar memberikan informasi, tapi juga pikiran-pikiran, pandangan-pandangan,dan membentuk pendapat-pendapat orang.Mulai dari pencarian, peliputan, penulisan hingga proses editing, nilai-nilai subjektif wartawan ikut memengaruhi semua proses kerja jurnalistik tersebut. Mengapa suatu peristiwa diliput, siapa yang diwawancarai, apa yang ditanyakan, ke mana kecenderungan berita ditulis, bagaimana berita ditulis, bagian mana ditonjolkan, kesemuanya melalui pertimbangan subjektif.Meski demikian, seorang wartawan, sesuai Kode Etik Jurnalistik, dituntut untuk menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Wartawan juga dituntut untuk selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah.Namun, seorang pakar media berpendapat, liputan dua sisi adalah mitos, sebab pada dasarnya wartawan bukan robot yang mengambil fakta atas dasar pertimbangan objektif. Berita yang diturunkan wartawan bagaimana pun adalah fakta sosial yang direkonstruksikan untuk kemudian diceritakan. Cerita tentang fakta sosial itulah yang ditampilkan dalam media.Mendapati itu, praktisi humas harus paham bagaimana media massa bekerja dengan segala prinsipnya, mengetahui karateristik redaksional masing-masing media, memproduksi materi publikasi

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Pers Dan Praktisi Humas Sebuah Simbi... http://icmimudabanten.org/?p=9

2 of 4 23/07/2007 20:23

untuk masing-masing, paham terhadap deadline, dan paham akan khalayak masing-masing media.Sejalan dengan perannya, pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Pada sisi ini, praktisi humas dituntut pula untuk mampu menyediakan akses infromasi yang dibutuhkan wartawan agar masyarakat mendapatkan hak infromasi yang benar dan di sisi lain, praktisi humas pun mendapatkan informasi awal dari kebutuhan wartawan atas akses informasi yang dimiliki praktisi humas.Ketika mengahadapi wartawan, tak jarang praktisi humas merasa frustasi dan menganggap wartawan selalu memburu hal-hal yang sensasional dan selalu tidak puas akan apa yang disampaikan oleh humas. Begitupun wartawan, mereka seringkali menganggap humas hanya mengatakan yang dianggap baik. Faktanya, praktisi humas dan jurnalis bekerja dalam hubungan yang saling menguntungkan dan saling ketergantungan.Konflik kepentingan antara praktisi humas dan jurnalis sering terjadi. Praktisi humas membangun informasi yang diharapkan dapat menguntungkan lembaganya, sedangkan jurnalis membangun informasi yang bernilai demi menjalankan fungsi sosial kontrolnya kepada masyarakat.Keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menurunkan berita ditentukan perspektif jurnalis yang menyangkut sudut pandang (angle), posisi jarak (distance) dalam menghadapi fakta sosial serta bahasa yang digunakan. Sudut pandang merupakan langkah awal dalam mengindentifikasi fakta yaitu saat menentukan subjek yang dipilih sebagai fokus perhatian sedangkan distance adalah sikap sosial jurnalis dalam menghadapi subjek yakni netral, antipati ataukah simpati, serta sikap intelektual jurnalis, apakah apriori atau apostestori. Sedangkan bahasa menyangkut pilihan kata dalam merekonstruksi fakta sosial (Akhmadi 1997:56)Pendekatan yang harus dilakukan praktisi humas dan lembaganya ketika berhubungan dengan media adalah dengan cara memandang hubungan media sebagai sebuah investasi. Keakuratan dan fairness dalam liputan media bukan merupakan hasil dari kerja jurnalis seorang diri. Lebih tepat, bahwa hubungan antara praktisi humas dan jurnalis memiliki dampak pada kualitas dari peliputan media yang lebih baik untuk lembaga.* Wartawan dan Praktisi Humas Banten

Jurnalistik | E-mail this Artikel

1 Comment to “Pers Dan Praktisi Humas Sebuah Simbiosis Mutualisme” »

aman says: January 3rd, 2007 at 2:06 pm

Ha ha ha, inilah nyanyian wartawan cengeng. Humas itu salah satu sumber doang. Bukan satu-satunyasumber. Nuntut Humas terbuka sama wartawan, sama saja merendahkan martabat wartawanprofesional menjadi wartawan cengeng… ngeng… ngeng, bunyi mobil plat merah yang dipakewartawan Banten. duh kasian deh. Jadi pengemis fasilitas negara. cengeng!!!

1.


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Klaster Indutri di Banten Potensi da... http://icmimudabanten.org/?p=37

1 of 6 23/07/2007 20:50


( January 24, 2007 )

Klaster Indutri di Banten Potensi dan Kendala

Oleh : Bambang DS

PERUBAHAN lingkung-an bisnis yang sangat dinamis, memaksa setiap penentu kebijakan dibidangindustri baik dalam cakupan nasional maupun daerah untuk secara sadar dan melakukan upayapencipta-an iklim yang baik secara terus menerus. Perkem-bangan ilmu dan teknologi yang merupakanmodal utama dalam upaya meningkatkan kemajuan suatu daerah termasuk Banten, harus menjadiprasyarat utama ketika menyusun perencanaan pembangunan. Basis sumber daya manusia yangmemi-liki tingkat pengetahuan dan teknologi yang memadai akan semakin mudah bagi Banten untukmewujudkan visinya sebgai daerah tujuan investasi.Proses siklus teknologi makin hari makin cepat dan semakin cepat pula teknologi yang dipilih menjadi usang dan beroperasi secara tidak efisien. Bagi perusahaan atau sekelompok perusahaan (industri) pemilihan penguasaan teknologi tingkat tertentu memiliki implikasi pada kemampuan menghasilkan produkyang dapat bersaing.. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan industri di Banten, harus dapat memanfaatan potensi sumber daya dan maneuver untuk menjalin relasi, secara cepat dan focus.. Seperti kita ketahui, bahwa bagi perusahaan-perusahaan baru baik perusahaan lokal maupui perusahaan asing yang menjalankan usahanya di berbagai bidang di Banten , harus diakomodir secara terpadu dan prima.Secara simultan pemberdayaan usaha kecil dan menengah perlu juga dilakukan bersamaan dengan penyusunan kebijakan dibidang klaster industri. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya peran outputnya pada pencapaian tingkat pendapatan nasional (GDP/PDB)dibandingkan dengan usaha skala besar. Peningkatan kualitas usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi prioritas :arena secara realitas, kinerja kualitatif tidak berbanding lurus dengan jumlal isaha yang ada. Seharusnya struktur perekonomian nasionalyang sehat akai likuasai oleh UKM sebagai tulang punggungnya, bila UKM memiliki daya sain; inggi atau kemampuan menciptakan nilai (value creation) yang optimal.Kegagalan program pembinaan UKM secara individual, acapkali dinilai tidak/kurang nemberikan leverage effects dan multiplier besar (signifikan) pada pertumbuhan usaha secara keseluruhan, yang berwujud pada rendahnya kontribusi UKM pada pendapatan nasional. Selain itu, pembinaan UKM secara individual akan nemberikan dampak yang relatif terbatas cakupannya serta tidak bersifi nenyeluruh. Hal ini bertentangan dengan kondisi riil usaha kecil berup umlah/kuantitas yang besar dengan kualitas UKM yang belum seperti yang liharapkan.

Paradigma klasterBerbagai persoalan UKM yang terdeteksi, baik dalam operasi maupun pengembangan, UKM bisa menyelesaikannya dengan melakukan networking/ jaringan bisnis, partnership, maupun aliansi strategis.


2 of 6 23/07/2007 20:50

Sehingga pendekatan kelompok dianggap lebih mampu memberikan solusi pada persoalan UKM secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan, partisipatif dan berdimensi bisnis.Pendekatan penguatan UKM melalui kelompok, dapat berwujud “klaster industri” yang didefinisikan olehPorter (2000) sebagai kelompok perusahaan yang saling terhubung, berdekatan secara geografis denganinstitusi-institusi yang terkait dalam bidang khusus, terhubung karena kebersamaan dan saling melengkapi.Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan dimana bisnis perusahaan berada.Akibatnya.faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan, seperti ancaman pada perusahaan dankekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk kondisi persaingan itu sendiri.Dengan demikian maka klaster industri adalah sejumlah perusahaan dan lembaga yang terkonsentrasi pada suatu wilayah, serta saling berhubungan dalam bidang yang khusus untuk mendukung persaingan. Klaster tidak hanya terbangun dari hadirnyi industri, tetapi industri harus saling terhubung berdasarkan rantai nilai. Klaster industri dapat dipandang sebagai suatu sistem setiap entitas pelaku (stakeholder) mempunyai peran sebagai organ dalam klaster industri tersebut dan terkait satu dengan lainnya dalam metabolisme rantai nilai. Hubungan bisnis ataupun non bisnis yang digerakkan oleh aliran barang, jasa, kapital, informasi dan pengetahuan dari satu organ ekonomi kepada organ lainnya sebagai energi bagi setiap organ untuk bekerja, bergerak dan saling melayani..Stakeholders dalam suatu klaster industri biasanya dikelompokkan kepada industri inti, industri pemasok,industri pendukung, industri terkait, dan pembeli, serta institusi pendukung “non industri”. Istilah inti,pendukung dan terkait menunjukkan peran pelaku dalam klaster tertentu dan tidak ada hubungan dengantingkat kepentingan para pelaku. Peran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung pada tingkatekonomis dari hubungan rantai nilai tertentu. /

Klaster Industri di BantenMemenuhi tuntutan persaingan yang tinggi, Propinsi Banten harus memiliki model pengembangan industri daerah dalam jangka panjang dengan tetap menyinkronkan dengan kebijakan industri nasional. Basis produk klaster industri di Propinsi Banten dapat diarahkan menjadi klaster:a) Industri berbasis agrob) Industri alat transportasic) Industri telematikad) Industri alas kakie) Industri pulp dan kertasf) Industri makanan dan minumang) Industri petrokimia

Sebelum penentuan klaster perlu dilakukan diagnosis potensi dan kendala klaster sasaran. Diagnosis dilakukan melalui pemetaan, pertama empat penentu indikator: geografis, sumber daya alam, sumber dayamanusia, infrastruktur fisik, infrastruktur administra-tif dan infrastruktur inovasi. Kedua, industripendukung yang telah tersedia seperti industri perbankan dengan berbagai skim kredit yang ada, moda transportasi, pengepakan dan jasa konsultasi UKMK. Ketiga, kondisi permintaan dan peluang permintaan. Keempat, kondisi persaingan, seperti hambatan masuk pelaku baru, strategi bersaing yang dilakukan oleh pelaku yang lebih dulu ada.Berdasarkan beberapa studi yang dilakukan misal-nya oleh Siagian (2003) menyatakan bahwa daya saingsuatu daerah akan menghadapi tantangan antara lain dari industri pendukung. Oleh karena itu penting bagiPropinsi Banten untuk memiliki kemam-puan berbeda dan spesifik serta memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan daerah/propinsi lain. Oleh karena itu model klaster dapat diandalkan untuk menjadi model pengembangan industri, dengan tujuan:a) Untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional khususnya yang berbasis di Provinsi Bantenb) Untuk lebih mendekatkan industri dengan sentra produksi sumber dayanya.c) Untuk menjaring industri di Provinsi Banten yang kuat.


3 of 6 23/07/2007 20:50

d) Untuk kemampuan inovasi produk dan inovai teknologi yang berujung pada peningkatan daya saingindustri.

Adapun tahapan pembentukannya dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas, dengan pemerintah sebagai fasilitator, dengan syarat yang meliputi:a) Adanya forum dialog lintas pelakub) Dipelopori oleh pihak swasta dan pemerintahc) Proses pembelajaran diantara pelakud) Memperkuat linkage antar pelakue) Memenuhi kecukupan ruang lingkupf) Memberlakukan insentifg) Memperkuat asosiasih) Dari pertimbangan biaya input ke kualitas inputi) Pelaku ekonomi bertambah

Kendala Dari butir pembahasan seperti yang disampaikan diatas, maka diperoleh suatu gambaran bahwa klaster industri yan ideal akan terdiri berbagai usaha yang terkait secara vertikal dan horisontal, yang terdiri dari pemasok input, produsen/ manufaktur, lembaga jasa keuangan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian danpengembangan, trading house, jasa transportasi eksport, pemerintah dan berbagai lembaga yang terkait dengan operasi klaster industri (Nasution, 2006). Salah satu yang rasional adalah bagaimana melakukan pengembangan sentra industri ke bentuk pengembangan usaha dalam bentuk klaster industri. Banyak hal yang harus dicermati dalam proses transisi dari konsep sentra ke konsep klaster yang memiliki kompleksitas tinggi. Salah satunya adalah daya saing, penyebab lemahnya daya saing ini disebabkan biayayang tinggi untu tranportasi bahan baku industri. Sebagai insentif untuk mendorong pelaksanaan klaster industri ini ialah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 148/2000 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu.insentif bukan saja diberikan melalui PP tersebut.Propinsi Banten memiliki potensi sangat besar dalam sektor perikanan dan dapat dilakukan upaya menarik industri untuk melakukan pengalengan perikanan. Untuk itulah pemerintah Propinsi Banten dapat memberikan insentif agar sektor perikana dan industri di Banten bisa berkembang, sekaligus mengkondisikan :a) Agar terdapat kelompok usaha/perusahaan yang berbeda kepemilikan dan kegiatan usaha tetapi berdekatan secara geografis.b) Usaha yang berbeda tetapi saling melengkapi/terkaitc) Terintegrasi antara satu pelaku usaha dengan lainnya yang mengarah pada simbiosis mutua-lisme.Kegiatan diatas secara simultan disertai dengan mobilisasi stakeholder mulai dar tahap inisiasi, perencanaan dan implementasi agenda perkuatan daya saing, karena kunci keberhasilan. Mengacu padatuntutan kondisi tersebut kendala yang dihadapi oleh Propinsi Banten mungkin berupa pertama perencanaan yang melibatkan seluruh stakeholder kunci (pihak diluar perusahaan) baik dalam pembuatan agenda perkuatan maupun dalan berbagi tugas dan sumber daya pada pelaksanaan program. Proses perancanaan yang melibatkan partisipasi semua stakeholder kunci yang ada, menjadi penting agar agenda program benar-benar realistis dan dapat diterima oleh stakeholder sehingga dalam pelaksanaan mereka bukan hanya mendukung tetapi juga memberikan kontribusi pada berbaga kegiatan, yang pada gilirannya sangat menentukan tingkat keberhasilai program. Kedua, perencanaan bersama yang dimuati oleh pendekatan yang bercirikan market-driven, yakni fokus pada upaya mempertemukan sisi penawaran dan permintaan; inclusive yang mencakup tidak hanya perusahaaberskala kecil menengah saja tetapi juga perusahaan besar dan lembag pendukung, collaborative; yakni selalu menekankan solusi kolaborati pada isu-isu bersama dari seluruh stakeholder (Pemerintah, BUMN


4 of 6 23/07/2007 20:50

da swasta besar, pelaku UKM dan berbagai lembaga sumber inovasi); bersifat strategic yang membantu stakeholder menciptakan visi strategis bersama.yang menyangkut ekonomi serta value-creating, yang mengupayakan penciptaan atau peningkatan nilai tambah pelaku ekonomi. Ketiga dalam halpemanfa-atan sumber daya khususnya, skema sharing (resource-risk, & benefit-sharing) dan proses partisipatif merupakan kerangka landasan kerja yang disepakati dengan mitra kerja dan stakeholder kuncidalam pengembangan model bisnis untuk membangun sustainability prakarsa. Walaupun kegiatan ini bersifat pemberdayaan masyarakat, hal ini tidak otomatis diartikan sebagai charity. Proses pemberdayaanperlu diarahkan untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku dari para pelaku Usaha Kecil dan Menengah sebagai wirausahawan sebenarnya. Seiap elemen kegiatan, diupayakan untuk dikembangkan dalam konteks model bisnis yang jelas secara proporsional.

PenutupPendekatan pembangunan klaster industri ini sering disebut peningkatan produktifitas masyarakat untuk penguatan daya seiring ekonomi dengan platform klaster industri. Pendekatan di atas bukan lagi hanya menjadi wacana, tetapi kerangka berfikir klaster industri telah teruji pada beberapa daerah dan berhasil meningkatkan produktivitas masyarakat terutama Usaha Kecil dan Menengah.Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini dibuat untuk menyebar luaskar konsep, teori dan implementasi pengembangan ekonomi lokal dengan platform klaster industri, melalui berbagai kegiatan seperti : Workshop Corporate Social Responsibility (CSR) yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal, dengan melibatkan seluruh stakeholder di Propinsi Banten.


No Comments to “Klaster Indutri di Banten Potensi dan Kendala” »


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Pendidikan sebagai Paradigma politik http://icmimudabanten.org/?p=72

1 of 5 23/07/2007 20:46


( May 14, 2007 )

Pendidikan sebagai Paradigma politik

Oleh : ISBANDI

Pendidikan dan Politik merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kualitas pelaksanaan sistem politik di setiap negara, banyak dipengaruhi oleh tingginya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki sebagai hasil dari proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan. Demikian sebaliknya, bahwakeberhasilan proses pendidikan acapkali banyak dipengaruhi oleh sistem politik yang berkembang di setiap Negara, baik dalam hubungannya dengan pengembangan sistem politik maupun dalam aspekkebijakan politis dalam pemerintahan.

Dewasa ini di Indonesia sedang berkembang wacana peningkatan mutu para politisi, baik dalam kapasitaspenetapan para calon legislatif maupun calon Presiden. Konsekwensi dasar dalam proses pengembangan kualitas dimaksud diprioritaskan pada aspek persyaratan pencalonan pada sistem pemilu yang akan datang. Sebagai studi kasus tentang proses perumusan Revisi UU No. 32 tahun 2004, yang mewacanakan persyaratan anggota legislatif untuk DPR/DPD RI serta Presiden RI harus berijazah minimal Sarjana (S-1). Keadaan ini tentu saja sebagai dampak dari kesadaran masyarakat kita yang memandang bahwa perlunya kekuatan pemimpin Bangsa dalam melakukan kemampuan analisa terhadap kondisi keterpurukan berbagai sektor kehidupan Negara, yang belum menampakkan hasil secara realistis dimata publik. Sehingga sektor pendidikan saat ini telah dijadikan obyek sentral dalam membangun kualitas sistem politik di Indonesia.

Sungguh suatu itikad yang mulia dimata publik bagi para politisi saat ini yang telah berani menelurkan ide dalam mengedepankan pendidikan sebagai isu politik. Namun tentu saja kita berharap agar proses perumusannya dapat menghilangkan kemelut kepentingan, dan keputusan lebih diarahkan pada aspek pengembangan kualitas pemimpin Bangsa yang akan menahkodai kepentingan masyarakat Indonesia secara holistic. Lantas akankah aspek pendidikan mampu mengembangkan kualitas pemimpin Bangsa? Jika ya, dapatkah pendidikan dijadikan sebagai skala prioritas kebijakan politis Negara untuk meningkatkan proses pembentukan karakteristik manusia Indonesia ?

Dimensi KesarjanaanPendidikan saat ini dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer masyarakat dalam menjalankan pranata kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Kebanyakan orang meyakini bahwa melalui proses pendidikan akan menciptakan perubahan paradigma berpikir seseorang dalam mendalami berbagai aspek kehidupan di dunia maupun di alam baqa kelak. Keyakinan ini yang pada gilirannya telah mendorong usulan dalam


2 of 5 23/07/2007 20:46

salah satu persyaratan pencalonan anggota legislatif pada tingkat pusat serta syarat calon Presiden RI di masa mendatang.

Terlepas dari kepentingan politis, nampaknya dapat dianalisa bahwa alasan mendasar terhadap usulan syarat tersebut dalam sistem pencalonan anggota legislatif pusat dan Presiden dapat diuraikan dalam dimensi ke-sarjanaan, sebagai berikut : Pertama, dimensi analisis, yaitu suatu bentuk kebutuhan kekuatan pemimpin bangsa dalam mengembangkan daya imajinatifnya untuk mampu menganalisis berbagai persoalan bangsa yang demikian kompleks. Pengembangan dimensi ini tentu sebagai bagian dari aspek kemampuan seseorang untuk dapat merumuskan strategi kebijakan pemerintahan di masa mendatang dengan mengandalkan pada kekuatan penilaian secara obyektif berdasarkan dukungan hasil analisa secara mendalam, sehingga mampu menetapkan kebijakan secara tepat dan futuristic. Kedua, dimensi kemandirian, adalah suatu bentuk kemampuan dari seorang pemimpin yang dapat bertindak secara teguh dan mandiri dalam mendalami serta memecahkan masalah bangsa dan Negara yang berlandaskan pada kepentingan umum, tanpa terpengaruh oleh tekanan intervensi kepentingan individu atau kelompok. Kebutuhan ini tentu saja mencermati dalam menegakkan kedaulatan Negara secara hakiki, baik di mata masyarakat dalam negeri maupun dunia internasional. Dan, Ketiga, dimensi keilmuan, yaitu suatu bentuk kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memahami beragam aspek pemerintahan dan ke-Negaraan, sehingga akan tercapai keputusan yang lebih inovatif, kreatif serta berakhlak mulia bagipengembangan kepentingan pembangunan Bangsa dan Negara.

Dimensi yang tergambarkan diatas, tentu merupakan kondisi ideal dari seorang pemimpin yang memilikigelar ke-sarjanaan. Namun pada sisi lain, ada sebagian pihak yang memandang bahwa persyaratanke-sarjanaan tidaklah mampu menjawab kebutuhan kompetensi pemimpin Bangsa Indonesia, hinggamuncul anggapan bahwa aspek pendidikan tidaklah selamanya signifikan terhadap keberhasilan pemimpindalam membawa kemajuan Suatu Bangsa atau Negara. Pendapat ini tentu saja dilatarbelakangi olehkondisi hasil proses pendidikan yang belum diyakini sebagai wadah pembentukan karakter bangsa(Nations of character Building). Namun lebih menghasilkan makelar-makelar ilmu pengetahuan yangberorientasi pada kebanggaan label gelar akademis dan bukan pada aspek kemampuan psikomotorik dalam mengembangkan keilmuannya untuk kemaslahatan umat dan Negara. Tentu saja pendapat itu takdapat dipersalahkan, ditengah merebaknya sisi dilematis arah kebijakan pendidikan kita yang hingga kinibelum mampu mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia secara hakiki.

Keterpurukan dunia pendidikan kita, pada hakikatnya dilatarbelakangi pula oleh mekanisme kebijakanpolitis Negara dalam menempatkan pendidikan dibawah kebijakan politis lainnya. Kendatipun dalamberbagai kesempatan propaganda pelaksanaan pemilu sektor pendidikan seringkali dijadikan obyek vitaldalam membangun kepercayaan masyarakat untuk memberikan dukungan politis. Untuk mendapatkanformat ideal yang sepadan dengan kepentingan peningkatan kualitas politisi yang ditunjang oleh latarbelakang pendidikan yang memadai, harus dilakukan upaya pemaduan kepentingan pendidikan dankepentingan politik di masa mendatang. Keterpaduan ini dapat diwujudkan melalui : pertama, menjadikanpendidikan sebagai prioritas isu politik dalam perumusan kebijakan pembangunan di Indonesia, baik dariaspek penganggaran maupun peningkatan kualitas kelembagaan; Kedua, mengembangkan metodepembelajaran dalam sistem pendidikan di Indonesia yang ditunjang oleh muatan kurikulum yangmengarahkan pada aspek pengembangan karakteristik manusia Indonesia, baik untuk pengkaderankepemimpinan maupun pengembangan keilmuan dan keterampilan yang dapat bermanfaat bagi kehidupanBerbangsa dan Bernegara; Dan, ketiga, adanya penegasan sasaran hasil pendidikan pada setiap jenjangpendidikan dengan standar kompetensi yang diperoleh, sehingga akan terbentuk pemetaan penerapankurikulum pada setiap satuan pendidikan yang kapabel bagi standar minimal syarat calon pemimpinBangsa.


3 of 5 23/07/2007 20:46

Pendidikan sebagai Panglima Politik

Disadari atau tidak, bahwa kemajuan kualitas berpolitik masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkatpendidikan yang pernah digeluti. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka dapat dipastikan akansemakin cermat dan cerdas dalam mendalami perkembangan politik di Negaranya, hingga akhirnya dapatmewujudkan berkembangnya rasionalitas politik rakyat. Apabila pada masa transisi pemberlakuan sistemdemokrasi kita saat ini masih dilandasi oleh pola pikir masyarakat yang pragmatis, dan menempatkan‘uang’ sebagai tuntunan dalam berpolitik, maka seiring dengan tingginya minat belajar masyarakat dalamdunia pendidikan, partisipasi politik akan bergeser pada paradigma logis dan rasional. Keyakinan inisudah barang tentu akan menjadikan pendidikan sebagai panglima politik Indonesia di masa mendatang.

Munculnya fenomena tindakan para politisi saat ini di Indonesia, baik dalam skandal tindak pidanakorupsi, kolusi, nepothisme hingga pada tataran amoral serta ketidakberpihakan pada nasib dan kepentingan masyarakat luas, Bangsa dan Negara. Tentu menjadi cermin bagi kita untuk melakukan perubahan paradigma berpikir politik ke arah yang lebih bermoral dan rasional. Aspek moralitas berpolitik tentu dapat tercermin dalam tindakan para politisi maupun masyarakat yang mengagungkan nilai-nilai normatif baik agama, sosial maupun hukum perundangan yang berlaku di Indonesia. Sementara aspek rasional adalah mekanisme pelaksanaan sistem politik yang dilandasi oleh logika berpikir, baik terhadap penilaian kemampuan pemimpin bangsa dalam membawa kemajuan Negara maupun dalam menempatkan dirinya sebagai wakil masyarakat. Keseluruhan perubahan paradigma politik ini akan tercapai jika masyarakat berusaha menempatkan pendidikan sebagai bagian dari pengembangan keberhasilan pelaksanaan politik.

Merujuk pada wacana pemberlakuan persyaratan calon legislatif pusat dan calon Presiden di Indonesia, maka penetapan persyaratan tersebut hendaklah mengacu pada tataran standar kompetensi setiap jenjangpendidikan di Indonesia. Penetapan ini sejatinya disesuaikan berdasarkan komposisi kewenangan dalam perumusan kebijakan pada ranah kekuasaan Pemerintahan. Seperti halnya yang berlaku dalam piramida manajemen perusahaan, bahwa semakin tinggi jabatan dan tingkat kewenangan yang dimiliki seseorang pemimpin, maka akan sangat memerlukan kemampuan manajerial, kemampuan human relation lebih besardibandingkan skill. Sehingga jika diterapkan dalam ranah politik, maka proporsi aspek kemampuan dan keahlian pun harus dilandasi oleh standar kebutuhan formasi jabatan dalam setiap tingkatan. Oleh karenanya, jika persyaratan pencalonan diatas tidak dipahami secara politis, namun lebih mengedepankanaspek keterpaduan standar kemampuan dan kebutuhan pengembangan jabatan, maka sangatlah logis dandapat dipertimbangkan bagi kepentingan perbaikan nasib Bangsa dan Negara Indonesia di masa mendatang. Namun demikian, seluruh keputusan tentu saja akan ditetapkan oleh beragam kepentingan politis di Negeri ini. Dan kita hanya berharap bahwa apapun kesepakatannya, semoga rumusan sistem politik di Indonesia semakin membawa pada arah kemajuan Bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia.

Penulis: Akademisi pada ASMI Primagraha, Wakil Sekretaris APTISI Banten, dan Sekretaris ICMIMuda Banten

Pendidikan | E-mail this Artikel

No Comments to “Pendidikan sebagai Paradigma politik” »


.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Hari Kebangkrutan Nasional http://icmimudabanten.org/?p=60

1 of 6 23/07/2007 20:29


( July 13, 2007 )

Hari Kebangkrutan Nasional

Oleh : Muhammad Jaiz*

Mungkinkah sebuah nation -state (negara-bangsa) bangkrut, lantas bubar?Sangat mungkin, kata seorang kawan bersemangat di sela-sela keasyikannya membaca buku Memahami Globalisasi, Lexus dan Pohon Zaitun, yang belakangan saya tahu itu terjemahan versi Indonesia dari The Lexus and the Olive Tree : Understanding Globalization. Sekedar mengingatkan kembali, buku itu merupakanmaha karya dari Thomas L. Friedman, kolomnis harian New York Times, yang edisi terjemahannya di siniditerbitkan oleh ITB. Ya, semacam Catatan Pinggir-nya Goenawan Muhammad, lah (atau malah bukan ya?).Sambil matanya tak lepas dari halaman-halaman buku itu, ia menunjuk contoh negara-bangsa masa lampauyang rontok dan kini tak jelas lagi bagaimana nasibnya, semisal Mesopotamia, Byzantium, ‘Ad, Kan’an, Inca,Aztec, Mongolia, Sioux, Apache, Majapahit, Padjadjaran, Turki Utsmaniyah, dll. Atau negeri-negeri “yangkemarin sore rasanya masih ada tapi kok ya bubar juga”, seperti Uni Sovyet (USSR) yang hancurberkeping-keping, dan Jerman Timur yang memilih merger saja dengan saudaranya, Jerman Barat. Hanyasaja ia tak bisa memastikan apakah runtuhnya negeri-negeri ‘zaman kuda gigit besi’ itu karena parapembesarnya dari dulu memang doyan korupsi juga, pengusahanya doyan berobat ke luar negeri sambilmenggondol duit trilyunan, atau karena penasihat hukumnya yang suka main suap?Tauk ah, blank saya, ungkapnya jujur.Namun ia mengaku bahagia karena sekurangnya hingga 2002 ini belum ada lagi nation-state yang bubarlantaran bangkrut. Malah di beberapa tempat seperti Taiwan, Aceh, Papua, dan Kurdi lahir tuntutan baruuntuk mendirikan negara. Wah, bisa jadi proyek nih, cetusnya nakal.Di Amerika Latin sana, ia melanjutkan dongengnya, di jazirah tempat lahirnya Samba, Salsa, Tango, Pele,Maradona, Tequila, Batistuta dan Telenovela, dulu ada 3 tiga negeri serangkai yang dikenal dengan julukan“trio MBA” alias Meksiko, Brazil, Argentina. Ketiga negeri ini sering diledek sebagai langganan krisis danfrustrasi ekonomi. Kalau boleh dibilang bangkrut, sudah lama semestinya negeri-negeri ini gulung tikar dandilikuidasi lantaran jumlah utang luar negerinya melebihi surplus perdagangan dan cadangan devisanya. Ambilmisalnya Argentina yang utang luar negerinya kini mencapai US$ 132 milyar, sementara surplusperdagangannya cuma US$ 4 milyar dan cadangan devisanya US$ 20 milyar. Besar pasak daripada tiang,kan?Namun dengan segudang catatan buruk prestasi ekonominya itu, diraibkankah kemudian nama mereka dari


2 of 6 23/07/2007 20:29

peta dunia? Nyatanya tidak. Sampai sekarang trio ini masih bisa lenggang-lenggang kangkung, alias tetapeksis. Rakyatnya pun masih bisa bergoyang samba, salsa atau tango di Rio dan Acapulco. Paling-palingsetiap kali krisis kambuhan itu datang, sebagaimana dapat kita saksikan laporannya di TV, yang terjadiadalah lagi-lagi peristiwa kerusuhan dan penjarahan, seperti yang terjadi di Argentina pada 18-20 Desember2001 lalu. Sebuah liputan yang masih penulis ingat betul rekamannya hingga sekarang, adalah adegan ketikaternak-ternak sapi -yang entah kenapa truk yang mengangkutnya terbalik di tengah jalan- oleh sekelompokpenduduk desa di Argentina ramai-ramai mereka bantai untuk dimakan dagingnya. Ketika ditanya mengapamereka lakukan itu, jawabnya ‘karena kami lapar, Bung!’. Sungguh tragis, ironis, padahal itu terjadi diArgentina lho, negeri yang GNP per kapitanya tahun 2000 mencapai US$ 7. 470, bandingkan denganIndonesia yang cuma US$ 570 (kini US$ 700).Tujuh ribu trilyunPembaca, satu-satunya alasan mengapa tulisan ini dibuat, adalah karena penulis berpikir, sungguh ironisrasanya bila hari-hari ini, alih-alih bersiap menyambut Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, bangsa kita malahseperti sedang dipaksa untuk menyambut “Hari (hari) Kebangkrutan Nasional”: tiada lagi yang dapat kitabanggakan di mata dunia. Bangkrut dari segi finansial, dari segi moral, dari perolehan prestasi, sertabangkrut-bangkrut lainnya. Pembaca boleh menilai ungkapan itu terlalu hiperbolik, berlebih-lebihan, ataumalah absurd. Namun coba renungkan makna data dan fakta yang penulis sajikan di bawah ini.Pembaca, tahukah anda bahwa utang pemerintah kita saat ini sudah mencapai Rp. 1.300 trilyun? Angka iniuntungnya sudah meliputi utang dalam negeri dan luar negeri. Tapi angka 1.300 trilyun itu sendiri seperti apaya? Kalau dibelikan pulau untuk lokasi judi bisa dapat berapa ya? Satu hal yang pasti sih, angka tadi nolnyabukan banyak lagi, melainkan…buaaanyak. Ada 14 lho. Kalau diketikkan di kalkulator mungkin tidak muat.Dan itu juga berarti bahwa setiap bayi yang lahir di republik ini, kalau diasumsikan penduduknya kiniberjumlah 220 juta, taken for granted mereka telah berutang paling tidak Rp. 6 juta-an! Syukurlah belum 9juta-an seperti iklan motor bebek itu.Tetapi yang lebih dahsyat lagi pembaca, menurut skenario BPPN, jika pemerintah kita tidak pernah dapatmembayar pokok obligasi rekapitalisasi bank yang akan jatuh tempo, dan terpaksa menundanya terus (dimana per 25 Januari 2000 jumlahnya sudah mencapai Rp. 698, 99 trilyun), maka total kewajiban yang harusdibayar pemerintah dari APBN berpotensi membengkak hingga Rp. 7000 trilyun, dan baru bisa dilunasitahun 2041.Ini apa artinya, pembaca? Pertama, yang pasti jumlah itu angka nolnya bertambah buanyak. Ada 15sekarang. Kedua, kalau skenario itu benar, anak cucu kita yang entah apa dosanya itu, yang lahir tahun 2041,akan otomatis menanggung utang bawaan sebesar Rp. 28 juta! (bisa beli 3 motor yang ‘itu’ tuh). Ini denganasumsi jumlah penduduk kita saat itu 250 juta-an, nilai dolar tidak sradak-sruduk (maksudnya, masih samaseperti kurs saat ini), dan dengan catatan : kalau Indonesia masih berdiri lho! Hayo, mesti jual apa lagi untukmenutupi utang itu kalau sawah ladang saja kita sudah tidak punya. Jual diri? Naudzubillahi min dzalik.Ketika membaca fakta di atas, di antara pembaca mungkin ada yang bersikap skeptis, seraya menghibur diri sambil berkata, ah itu kan utang pemerintah. Saya sih ogah bertanggung jawab. Tapi tahukah pembaca apa yang membuat harga BOS (bensin-oli-solar), tarif listrik, telepon, pajak hiburan, parkir, ongkos bis, kereta, kapal laut dll. sahabat setia anda itu naik terus dan tidak pernah turun, serta tak pernah menyisakan sedikitpun uang dari gaji anda untuk dipakai rekreasi bersama keluarga? Atau tahukah sebabnya mengapaputera-puteri anda tak pernah bisa menuntut ilmu di sekolah yang baik, lantaran sebentar lagi gedungnya ambruk; atau berobat di rumah sakit yang baik karena tarifnya kelewat mahal? Silakan anda renungkan sendiri jawabannya.Dan apa pula coba maknanya, bila dari hasil survei lembaga konsultan PERC (Political & Economic RiskConsultancy Ltd.) yang berbasis di Hongkong Februari 2002, diketahui bahwa Indonesia memiliki skor


3 of 6 23/07/2007 20:29

paling parah pada variabel korupsi di antara 13 negara di Asia. Singkatnya, Indonesia adalah negara palingkorup di antara Singapura, Hongkong, Jepang, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Cina, India, dan Vietnam!Dampaknya, daya saing kualitas dunia bisnis Indonesia pun anjlok seperti terbaca dalam hasil survei PERCDesember 2001, di mana Indonesia bersama Vietnam berada di urutan terakhir sebagai tujuan investasi asingdi Asia. Peringkat pertama diduduki Hongkong, disusul Singapura, Taiwan, Malaysia, Jepang, Korsel,Thailand, Filipina, Cina, India, Indonesia, dan terakhir Vietnam.Lalu hasil survei PERC Mei 2002 menunjukkan, Indonesia berada di urutan terakhir dalam tingkatkenyamanan berbsinis di Asia menurut para bankir AS. Urutan selengkapnya adalah AS di urutan pertama, disusul Australia, Singapura, Hongkong, Jepang, Taiwan, Korsel, Cina, India, Thailand, Malaysia, Filipina,Vietnam dan terakhir Indonesia.PERC juga melaporkan bahwa perbankan Indonesia berada di urutan teratas perbankan dengan standar dankualitas terburuk di Asia Pasifik. Peringkat terbaik pertama diduduki oleh AS, disusul Australia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korsel, Jepang, India, Cina, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam dan terakhirIndonesia.Belum lagi kabar tak enak bahwa Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States TradeRepresentative/USTR) menetapkan Indonesia sebagai negara yang mendapat prioritas untuk diawasi (prioritywatch list) dalam masalah perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Dengan status itu, USTR menilaiIndonesia sebagai negara tidak memberi perlindungan yang memadai terhadap HKI. Penyebabnya apalagikalau bukan karena Indonesia terkenal sebagai surganya pembajak. Apapun bisa dibajak di sini, dari mulai CD sampai celana dalam, dari buku sampai software komputer. Untungnya pemerintah AS tidak sampaimelarang investor AS berinvestasi di Indonesia, namun menganjurkan pun tidak. Terserah investor AS-lahkira-kira, wong pemerintahnya sendiri tidak menjamin investasi tersebut kok.Dalam aspek pendidikan, kita juga tak kalah terpuruknya, bahkan di antara negara ASEAN sekalipun.Pertama, menurut survei PERC 2002 kualitas pendidikan nasional kita urutan ke-12 dari 12 negara di Asiayang disurvei. Prestasi matematika dan IPA siswa kita pun amat rendah dibanding negara lain yang telahditeliti TIMSS-R (The Third International Mathematics and Science Study – Report 1999). Dari 38 negara dilima benua (Asia, Australia, Afrika, Amerika dan Eropa) yang diteliti TIMSS-R menunjukkan prestasi belajarIPA dan matematika siswa SLTP kita masing-masing pada urutan 33 dan 35! Syukurlah belum jadi the worstamong the worse .Kedua, Human Development Index Report 1999 menempatkan Indonesia pada urutan ke-105 (tahun 2002 tambah jeblok ke urutan 106 dari 174 negara di dunia). Urutan ini jauh di bawah Singapura (22), Brunei Darussalam (25), Malaysia (56), Thailand (67), dan Filipina (77). Bahkan Srilanka saja pada posisi ke-90.Ketiga, berdasarkan laporan UNDP tahun 2000, peringkat kualitas sumber daya manusia Indonesia beradapada urutan 109. Peringkat ini jauh di bawah Filipina (77), Malaysia (61), Brunei (32), dan Singapura (24). Bahkan masih kalah dibanding negara Afrika seperti Tunisia (101) dan Afrika Selatan (103). Dampaknya,daya saing kualitas SDM pendidikan Indonesia pun anjlok seperti terbaca dalam penelitian InternasionalInstitute of Management Development tahun 2000 terhadap 48 negara. Indonesia menempati urutan ke 47, kedua dari belakang, jauh di bawah Thailand (34), Filipina (32), Malaysia (27) dan Singapura (2). Demikian pula dengan angka partsisipasi pendidikan yang hanya 64% dari total jumlah penduduk. Dibanding negara lain seperti Singapura yang mencapai 90% angka itu masih merah.Keempat, laporan majalah Asia Week yang berjudul Asia’s Best Universities 2000 pada edisi 30 Juni 2000,memaparkan tentang rendahnya mutu perguruan tinggi di Indonesia, baik untuk kategori umum maupunkategori Iptek. Dalam tulisan tersebut tidak ada satupun perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 10 besarterbaik. Sepuluh perguruan tinggi kategori umum terbaik, tiga berasal dari Hongkong, tiga dari Australia, dua


4 of 6 23/07/2007 20:29

dari Jepang, satu dari Korea Selatan, dan satu dari Singapura. Sedangkan 10 perguruan tinggi kategori Iptekterbaik, lima berasal dari India, dua dari Korea Selatan, satu dari Jepang, satu dari Singapura, dan satu dariTaiwan. Perguruan tinggi kebanggaan kita, UI Jakarta, UGM Yogyakarta, Undip Semarang, dan UnairSurabaya masing-masing menempati urutan 61, 68, 73, dan 75 dari 77 perguruan tinggi umum. SementaraITB Bandung hanya hanya berada pada peringkat 21 dari 39 perguruan tinggi Iptek.Untunglah, di ujung tanduk ‘kebangkrutan’ ini kita masih ada yang mbelain. Laporan 2002 WorldCompetitivenesss Yearboook yang disusun oleh Institute for Management Development (IMD) yang berbasisdi di Swiss, memaparkan bahwa peringkat daya saing perekonomian Indonesia secara global mengalamiperbaikan dua tingkat tahun ini, yakni dari urutan ke-49 dari 49 negara yang disurvei, naik ke urutan ke-47.Lumayan, masih dua tingkat lebih baik di atas Venezuela dan Argentina. Lalu dari sisi kinerja ekonomi,Indonesia tahun ini berada di urutan ke-41. Padahal tahun 2001 masih di urutan ke-46 lho. Lumayan juga‘kan, naik 5 pertingkat?Namun masalahnya pembaca, dengan seabrek data dan fakta di atas, esensi apa lagi yang kemudian dapat kita petik dari Hari Kebangkitan Nasional nanti? Apa pula urgensinya merayakan hari itu? Kan katanya penjajah sudah tidak ada lagi, iya tho? Jujur, ini pandangan pesimis saya lho! Namun syukurlah, berbekal sedikit sisa positif thinking, saya kemudian berpikir ini sebetulnya malah momen yang tepat untuk kitamerenungkan dan merekonstruksi kembali makna Hari Kebangkitan Nasional. Benarkah Kebangkitan Nasional cuma dicetuskan oleh segelintir pendiri Boedi Oetomo? Mengapa tidak kita yang kini jadi pelaku?

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Aroaita


No Comments to “Hari Kebangkrutan Nasional” »


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Banten Dan Karakter Radikalisme http://icmimudabanten.org/?p=3

1 of 4 23/07/2007 20:07


( November 15, 2006 )

Banten Dan Karakter Radikalisme

oleh : Darulquthni*

Mendengar kata ‘Banten’, ilusi pertama kita melayang pada keangkeran mistis seperti ilmu pelet, kebal,teluh, santet, golok, kemenyan, dan segala macam bentuk ilmu kebatinan. pada sisi lain, hal tersebutsemakin diperkuat dengan mengedepannya peran para jawara dalam pentas nasional yang berfungsisebagai pengganti Tentara Nasional oleh karena tumpul akibat ambiguitas Dwi-fungsi, sekaligusrongrongan isu-isu Hak Azazi Manusia. pada tataran ini, keseraman Mitos Banten sebagai salah satupropinsi baru, terkesan tidak kondusif untuk investasi modal. Ibarat Pensylvania, tempat bermarkas paraVampire dengan Castile tua yang selalu mendatangkan cemas bagi para pendatang. Sangat seram,angker, buas, dan kasar. Fenomena tersebut disadari atau tanpa disadari, juga ikut mengkonstruksisosio-kultur masyarakat kearah terciptanya budaya Radikalisme (Kekerasan). Apalagi secara geografis,Daerah ini termasuk berdekatan dengan dengan pantai-pantai. Dimana dinamika masyarakat pantai yangkasar baik secara linguistik sampai pada tempramental individual, menjadi aset awal bermulanya cikal darikekerasan personal. sedangkan pada kekerasan kolektif diawali oleh menjamurnya perguruan-perguruanilmu ketrampilan bela diri, sekaligus sebagai kawah candradimuka bagi keilmuan batin. oleh karenasemangat e’sprit de corps sangat tinggi dalam membela, mengagungkan pada persaingan simbol. Hal inikemudian melebar sampai pada persaingan yang lebih luas, seperti sektor ekonomi, politik. Tidak hanyapentas nasional, ditingkat lokal sekalipun, ajang pensetiran guna membackup kepentingan sebuahgolongan, sekaligus menjadi garda terdepan pelindung kepentingan kelompok tertentu, denganmengandalkan pendekatan represifitas dan physical intervention guna mendapatkan kekuasaan/tujuan.maka tak heran bila kemudian kita sering mendengar pergumulan elitis yang juga diwarnai denganpertikaian secara horizontal. Max Havelar memaparkan bagaimana pribumi lebih radikal ketimbangimprealis VOC, bagaimana para Adipati beserta para Centeng lebih pedas menindas rakyat ketimbangPemerintah Kolonial. Dan kemudian, Jawara adalah sarkasme dari Radikalisme. Secara Historis, adayang berpendapat bahwa jawara mulai muncul dan dikenal sejak jaman kesultanan Banten, namunmereka lebih dikenal sebagai tentara atau pasukan Sultan dengan berlandaskan pada pemikiran bahwakarakter dan sifat yang dimiliki oleh pasukan sultan itu sama dengan jawara yang biasa dikenal yaituorang-orang yang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, keahlian dalam bermain silat dan jugaterkadang memiliki ilmu-ilmu yang dianggap gaib seperti ilmu kekebalan tubuh, ilmu perdukunan, bahkankepada hal yang irasional sekalipun seperti ilmu menghilang dan ilmu teluh. Pendapat yang lainmengatakan bahwa jawara mulai muncul sejak mulai dihapuskannya kesultanan Banten oleh Daendels.Kesultanan Banten dihapus oleh Daendels tahun 1812 (Sartono Kartodirdjo,1988:46). Pendapat yangkedua ini berlandaskan pada pemikiran bahwa ketika kesultanan Banten dihapuskan tahun 1812 tersebut,

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Banten Dan Karakter Radikalisme http://icmimudabanten.org/?p=3

2 of 4 23/07/2007 20:07

maka perlawanan terhadap kolonial tidak pernah berhenti dan dilanjutkan secara sporadis oleh berbagaikelompok masyarakat pengikut Sultan Banten yang didukung oleh masyarakat. Mereka biasanyadipimpin oleh orang-orang yang memiliki keberanian yang luar biasa dan dianggap memiliki kelebihan baikdalam ilmu keagamaan (Islam) maupun ilmu peperangan yang biasa dimiliki oleh pasukan Sultan sepertihalnya ilmu kesaktian dalam berbagai bentuk seperti yang diungkapkan oleh pendapat yang pertama.Para pemimpin kelompok ini biasanya disamping seorang jawara juga merangkap seorang guru mengaji(kyai) sebagai tumpuan harapan dan tempat berlindungnya masyarakat setelah Sultan. Ulama telahmenjadi panutan rakyat sebagai pemimpin kharismatik setelah lenyapnya pemimpin elit Sultan dan elitbirokrasi kerajaan (Hasan Muarif Ambary, 1988:8). Penelusuran terhadap perlawanan berbagaikelompok masyarakat terhadap kaum kolonial setelah kesultanan Banten runtuh teryata tidak pernahberhenti dan merupakan rangkaian dari ungkapan kekecewaan, ketidakpuasan dan kebencian rakyatBanten terhadap penjajah, yang puncaknya terjadi pada tahun 1888 yang terkenal sebagai peristiwageger Cilegon. Serta masih banyak lagi, seperti Pemberontakan Petani Banten. Permusuhan,pemberontakan atau perlawanan kolonial dari pertengahan abad- 19 di daerah Banten sumber utamanyayaitu ketidakpuasan dan pergeseran kedudukan kaum aristokrat Banten yang lama dan menginginkankembalinya masa keemasan kesultanan Banten. Kemudian kelembagaan hak kepemilikan tanah yangdisatu pihak menimbulkan kepemilikan tanah kepada orang yang kaya, sedang di lain pihak menimbulkansegolongan rakyat yang melarat dan tergantung kehidupannya kepada pemilik tanah. Penyebab lainnyaadalah sifat keagamaan orang Banten Dari peristiwa-peristiwa pemberontakan tersebut di atas,penggunaan simbol-simbol kebesaran Sultan ternyata mampu untuk menarik sekaligus mengajak rakyatBanten untuk menjadi pengikut yang setia dalam melakukan pemberontakan terhadap pemerintahankolonial Belanda yang dianggap sebagai penyebab penderitaan dan malapetaka bagi masyarakat. Unsurnativisme dalam berbagai pemberotakan tersebut jelas terlihat dengan ditunjukkannya rasa kebencianyang besar terhadap orang-orang asing (Belanda) dan keiinginan serta kerinduan akan kembali munculnyakejayan masa kesultanan Banten. Konsep perang sabil terlihat dari adanya himbauan oleh para pemimpinkeagamaan untuk melakukan perang jihad terhadap orang-orang kafir yang dianggap sebagaiorang-orang yang telah menghancurkan nama baik serta ajaran Islam Kedekatan Islam denganMasyarakat Banten tertulis dengan tinta emas sebagai bagian sejarah kejayaan Islam sepertikejayaan-kejayaan Islam di Baghdad, Andalusia, Samudra Pasai, dimana pusat-pusat pendidikan tumbuhberkembang menuangkan hasil karya ilmiah yang bernilai tinggi bagi khazanah keilmuan, para tokoh besarberhasil dilahirkan dengan karya-karya besarnya, produktifitas dan kesejahteraan rakyat dirasakan dariatas sampai bawah, budaya egalitarianisme antar penguasa dengan rakyat, terjaminnya keamanan rakyatdengan adanya supremasi hukum (Syari’at Islam), termasuk juga pada sektor perdagangan yang cukupbesar pasarnya sampai keluar negeri, India, Eropa-Inggris. maka jangan heran apabila kita melihatsisa-sisa port (pelabuhan) yang semasa dulu menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. dankenapa VOC lebih memilih memasuki banten dahulu ketimbang belahan jawa lainnya, hal itu dirasakansudah adanya masyarakat yang multi-etnis, seperti adanya perkampungan Arab, India, China dansebagainya yang kesemuanya menderminkan bagaimana Banten dahulu pernah menjadi kota yang samaseperti Washington, Newyork, London, kota yang sarat dengan pluralitas baik etnik, bahasa, ras. sebuahBanten yang berwawasan Internasional. Dari paparan diatas, terlihat jelas bahwa bagaimana pentingnyaIslam mampu menjadi obat kedamaian bagi mayarakat. tingginya toleransi antar etnik dibawah kesultanan,tidak adanya disparitas sosial antar masyarakat, serta tingginya peradaban, merupakan entry point yangharus kita rekonstruksi guna pembangunan masa yang akan datang. Maka bila kita berbicara tentangke-Bantenan, maka tidak lepas dari apa yang mampu menjadikan banten maju, yaitu KeIslaman.Begitupun konteks hari ini, hendaknyalah kita mendekonstruksi paradigma lama yang parokial, lebihmengedepankan kepentingan kelompok, bersifat status-quo, pendekatan represifitas, serta Patronisme.saatnya kita berpijak menuju Globalisasi dengan Paradigma Islam. bahwa saat ini merupakan kebutuhanyang sangat urgen untuk kembali pada nilai-nilai keislaman tersebut. kalau perlu ya uwis bae sih ning

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Membangun Value Bisnis Islami de... http://icmimudabanten.org/?p=28

1 of 9 23/07/2007 20:50


( January 8, 2007 )

Membangun Value Bisnis Islami dengan Corporate Social Responsibility (CSR)

Strategi Implementasi Sistem Manejemen, dalam Lembaga Bisnis Islam

Oleh : Abdul Latief

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya danberdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Al A’raf 57)

AbstractMembangun Value Bisnisn Islami dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR); Strategi Implementasi Sistem Manajemen Dalam lembaga Bisnis Islam.

Kecenderungan bisnis modern untuk melakukan aktifitas sosial telah merubah arah bisnis. Dunia bisnis yang selama ini terkesan profit-oriented hendak merubah citra-nya menjadi organisasi yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkung. Salah satu upaya yang dilakukan adalah denganmenggelar aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR).

CSR, secara non-struktur sudah lama berkembang dalam dunia bisnis, teruma bisnis dalam kategori Hight-Risk Business seperti usaha pertambangan, penebangan hutan. Lima tahun belakangan ini, CSR telah merambah ke dalam hampir seluruh segmen bisnis. Bahkan pola penerapan CSR di lembaga usaha bisnis sudah sangat berbeda orientasi dan nilainya.Saat ini, implentasi CSR tidak hanya sekedar upaya perusahaan untuk membayar utang sosial yang diakibatkan oleh proses bisnisnya, melainkan menjadi sebuah tanggung jawab sosial yang menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk laksanakannya. Bahkan lebih jauh dari itu, CSR seakan ditujukan untukberlomba meningkatkan nilia dan citra perusahaan dimata pasar yang berujung pada komersialitas perusahaan.Lembaga Bisnis Islam sebagai bagian dari Entitas Bisnis, tentunya tidak ingin tertinggal dibelakang dalanHal penerapan CSR ini, apalagi Islam adalah agama yang sangat konsen mendorong umatnya untukmenjadi Rahmatan lil A’alamiin (Rahmat bagi sekalian Alam) dan menerapkan bisnis dengan penuh etika.Bukti dari keterlibatan Usaha bisnis Islam dalam CSR adalah dengan tidak pelaksanaan berbagai


2 of 9 23/07/2007 20:50

Program CSR oleh berbegai lembaga bisnis Islam, seperti Asuransi Takaful Indonesia dengan berbagaiprogram CSRnya.Lantas sekarang,Apakah CSR merupakan nilai yang baru bagi lembaga bisnis Islam? apa yang menjadi landasan penerapan CSR dalam sistem Bisnis Islam? Bagaimana strategi Efektif untuk penerapan CSR di lembaga bisnis Islam? Tulisan ini akan menjawabnya untuk anda

Pendahuluan. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam lima tahun belakangan ini menjadi buah bibir danprimadona bagi perusahaan di berbagai negara termasuk Indonesia. Banyak perusahaan yang seakan berlomba mengekspose diri dalam kegiatan yang berorientasi sosial, mereka bergiat mencitrakan diri sebagai perusahaan yang peduli terhadap masalah lingkungan dan sosial. Sebut saja beberapa namaseperti PT. Media Group dengan Program Peduli Tsunami Aceh dan Nias, PT.Unilever Indonesia denganprogram Lifebouy Handwashing Campaign, Rinso Bersih itu baik, PT. Kalbe Farma dengan Program Puskesmas Keliling Procold, Promag mulia, serta banyak lagi perusahaan yang memiliki Program CSR yang beragam. Pelaksanaan CSR telah merubah wajah bisnis di mata masyarakat, studi tentang Caused-RelatedMarketing (CRM) dan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh Davon Winder yang bertajuk “CSRthreat or Opportunity” menunjukan bahwa 46% konsumen berpendapat bahwa perusahaan yangmenerapkan CSR berkinerja lebih baik, dan 60% konsumen terkesan pada bisnis yang bertanggungjawab pada lingkungan, masyarakat atau dalam ethical practices. Sedangkan 95% konsumen yangberpartisipasi dalam program Caused-Related Marketing mengetahui bahwa keuntungan perusahaanakan disalurkan dalam bentuk donasi dan perbuatan baik. Melihat fakta ini, apakah CSR telah menjadi mainstrem baru dalam manajemen perusahaan yangselama ini identik dengan lembaga usaha yang profit Oriented? Ataukah hal ini hanya menjadi bagian dari strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen? Bagaimana tanggapan Islam mengenai CSR? Lantas bagaimanakah keterlibatan lembaga bisnis Islam dalam CSR?

Definisi dan Orientasi CSR

CSR merupakan upaya perusahaan yang bersifat proaktif, terstruktur, dan berkesinambungan dalammewujudkan operasi bisnis yang dapat diterima secara sosial (socially acceptable) dan ramah lingkungan (environmentally friendly) guna mencapai kesuksesan finansial, sehingga dapat memberikan added value bagi seluruh stakeholder. Pelaksanaan CSR memang banyak berorientasi korporat diantaranya bertujuan untuk membanguncitra perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumen, mencapai kesuksesan financial, meningkatkan saham,menaikan penjualan, dan meminimalsir konflik antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Sehingga CSR telah menjadi salah satu strategi pemasaran dan manajemen yang cukup intens dilakukan oleh perusahaan. Perkembangan awalnya, CSR hanya dilakukan oleh perusahaan beresiko tinggi seperti perusahaanpertambangan, perkebunan, kimia, penebangan kayu. perwujudan awal CSR ini lebih fokus pada hutang yang harus dibayar atas dampak yang diakibatkan pada Lingkungan dan masyarakat, bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab sosial. Pelaksanaannya pun, terbatas hanya pada ekosistem yang berada di sekitar perusahaan, dengan kegiatan yang masih terbatas (limited) dan berjangka pendek (short term). Pada era kedua, telah terjadi pergeseran orientasi. CSR tidak lagi ditujukan untuk membayar utangsosial, melainkan menjadi sebuah tanggung jawab mutlak yang harus dilakukan oleh perusahaan. Coverage area penerapannya-pun semakin meluas, tidak lagi terbatas lingkungan sekitar perusahaan, melainkan telah menjadi program nasional. Era pertama dan kedua ini masih sangat berorientasi corporate, dan biasanya CSR diposisikandibawah kordinasi departemen Humas atau departemen komunikasi, dan memang CSR ditujukan untuk


3 of 9 23/07/2007 20:50

media komunikasi dan kampanye sosial perusahaan. Selanjutnya di era ketiga, perkembangan CSR mengarah kepada Branded CSR, yang ditujukanuntuk menjadi ‘umbrela’ bagi produk-produk perusahaan. CSR tidak lagi terbatas pada komunikasi,melainkan sudah bermetamorfosis menjadi nilai dan filosofi perusahaan. coverage area-nya meliputiseluruh stakeholder, baik internal dan eksternal. Sehingga semua pihak dapat dapat meresapi danmengimplementasikan seluruh nilai dan tujuan CSR perusahaan. Perkembangan terakhir inilah yang merupakan kematang proses implementasi CSR, dengan demikianpenerapan CSR tidak hanya menguntungkan salah satu pihak melainkan keuntungan yang integral bagi seluruh stakeholder.

Cakupan Stakeholder dalam pengelolaan CSR. Stakeholder yang terkait dengan sebuah perusahaan akan bervariasi sesuai dengan sektor bisnis, danlokasi dimana perusahaan tersebut beroperasi. Variasi pada sektor bisnis dan lokasi akan membedakan prioritas stakeholder dalam program CSR. Dalam cakupan Implementasi program CSR, Stakeholder digolongkan ke dalam dua bagian yaitustakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder Internal meliputi Karyawan, keluarga karyawan dan pemegang saham. Sedangkanstakeholder eksternal meliputi customer, supplier, lingkungan hidup, masyarakat sekitar dan pemerintah. Keterlibatan aktif seluruh stakeholder merupakan kunci sukses implementasi CSR. Cakupan stakeholder Program CSR dapat dilihat dalam skema berikut:

Skema 1: Cakupan Stakeholder Dalam Pengelolaan CSR

Value CSR di Lembaga Bisnis Syariah. Lembaga bisnis syariah adalah lembaga bisnis yang merupakan bagian dari implementasi dakwahnilai-nilai Islam. Sebagai sebuah lembaga bisnis, maka bank syariah, asuransi syariah, pasar modalsyariah, pegadaian syariah, dan lembaga bisnis syariah lainnya harus mengacu pada aturan dasar mengenaikeseimbangan sistem antara kesejahteraan dunia, dan pembinaan nilai rabbani, sebagaimana Firman Allahdalam Al Quran “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeriakhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuatkerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuatkerusakan”.(Al Qashas: 28). Ayat ini menjadi isyarat bahwa lembaga bisnis Islam harus memiliki dualandasasan filosofi yaitu Economic / Profesionalism Philosophy dan Syar’iy Philosophy


4 of 9 23/07/2007 20:50

Economic / Profesionalism Philosophy, merupakan pijakan umum sebuah bisnis untuk merealisasikantujuan yang bersifat profit oriented. Ini berarti bahwa semua lembaga bisnis syariah harus dikelola secara profesional agar menghasilkan keuntungan dan perkembangan yang baik. Sedangkan, secara Syar’iy Philosophy perbankan harus menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuanagama yaitu dengan tidak menerapkan bisnis yang mengandung unsur Riba, Gharar dan Maisir sertamenerapkan Ethical business. Dan satu lagi fungsi yang tidak bisa ditingglakan adalah menjalankanfungsinya sebagai saluran dakwah Islamiyah yang memiliki misi menjadi Rahmatan Lil ‘alamiin (rahmatbagi seluruh alam) yang dijalankan melalui berbagai sendi kehidupan, CSR adalah salah satu saluran untukmerealisasikan misi tersebut. ethical invesment dan misi dakwah inilah yang merupakan salah satu faktorpendorong diterapkannya Corporate Social Responsibility oleh suatu perusahaan Jauh sebelum CSR marak di terapkan dalam Corporate Management System, Islam sudah sangatpeduli tentang aspek kepedulian sosial ini. Diantaranya adalah Sistem Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang merupakan mekanisme terstruktur mengenai kepedulian Islam terhadap sosial. Konsep Islam mengenai keadilan dan kesejahteraan Sosial juga sebuah bukti lain kesempurnaansistem Ekonomi Islam yang sarat dengan tanggung jawab sosial. Dalam keadilannya, Islam sangatmengecam adanya kesenjangan Sosial “wahay orang-orang yang beriman, kalian tidak akan masuk surgajika tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetanggamu dalam kelaparan (Hadit)”. Islam jugamenekankan tentang kebebasan individu untuk meraih kesejahteraannya dengan tidak melanggar bataskebebasan orang lain untuk memperoleh kesejahteraan, ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamusaling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakudengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allahadalah Maha Penyayang kepadamu (An Nisaa:29)”. Islam juga sangat tegas mengenai penerapan sistemkeadilan dalam seluruh sendi kehidupan, dari mulai keadilan sosial lingkungan,keadilan Ekonomi, keadilandistirbusi. ”Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihanagar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas(perbuatan) kamu”. (Al Baqarah;143)

Skema 2: Sistem Keadilan Islam

CSR dalam Praktek Bisnis Islam. Semua konsep nilai Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya sudah tersefleksikandalam nilai-nilai ekonomi Islam. Bahkan jauh sebelum CSR – yang mulai marak 10 tahun belakangan ini –Islam sejak 1400 tahun yang lalu sudah sangat tegas mengatur sistem nilai CSR, misalnya ketika zamanawal pemerintahan Islam,hasil usaha umat Muslim banyak digunakan untuk menanggung kebutuhan sosialmasyarakat, termasuk di dalamnya investasi pada pembangunan kota dengan membangun saluranpengairan dan terusan, pembangunan pasar serta fasilitas sanitasi publik. Persoalannya sekarang adalahsejauh implementasi konsep CSR dalam lembaga bisnis Islam? Dan bagaimanakah Strategi implementasiCSR dalam Bisnis Islami? Lembaga bisnis Islam pada dasarnya sangat diuntungkan dengan sudah terintegrasinya nilai dakwahdan sosial dalam Corporate Business Value, sehingga tidak perlu ada perubahan mainstream yang drastis dalam bisnisnya berkaitan dengan penerapan CSR. Terlebih lagi di dalam Islam ada konsep zakat. Sebagian dari keuntungan perusahaan harus disisihkan pada asnaf zakat yang jumlahnya delapan. Itu juga bentuk lain dari pelembagaan CSR serta menjadi bagian dari kegiatan usaha syariah. Dari sini kita bisa


5 of 9 23/07/2007 20:50

pastikan bahwa secara value dan sistem, lembaga bisnis Islam sudah sangat mendukung untuk penerapan CSR, permasalahannya saat ini adalah Implementasi nilai CSR-lah yang menjadi Homework terbesarLembaga Bisnis Islam. Sejauh ini, implementasi CSR sudah cukup gencar dilakukan oleh lembaga bisnis Islam. Misalnya,penerapan CSR oleh PT. Asuransi Takaful Indonesia Pada kurun waktu 2001 hingga 2005, zakat yang mereka terima jumlahnya Rp 2 miliar lebih. Dana ini dikelola oleh Yayasan Amanah Takaful (YAT). Alokasinya tentunya diproritaskan. Kalau tidak ada bencana seperti di Yogya, Aceh, korban banjir, kebakaran, atau tanah longsor. dana zakat ini juga disalurkan untuk kepentingan lain. Misalnya membangun sekolah, program beasiswa, pembinaan sekolah, guru, pengobatan gratis untuk masyarakat, khitanan massal untuk orang miskin, pembagian sembako, dan kegiatan lain dan berbagai program CSR yang diwajibkan agama. Dalam Implementasinya, Takaful juga melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat, Laznas, dan pihak lain yang dapat selaras menerapkan CSR. Saat ini, Takaful juga membuat TPA di tempat musibah Gempa Jogja. Ada sekitar 60 anak dan adalima cabang. Juga ada pembinaan mental. Dan ke depan, rencananya Takaful akan menyiapkan segalaperalatan yang dibutuhkan untuk penanganan gempa. Selain itu, kita juga akan mentraining tenaga khusus penanganan bencana. Mereka memiliki kemampuan dan keahlian khusus. Jadi begitu ada bencana mereka langsung bisa terjun unuk memberikan pertolongan. Aktifitas yang dilakukan oleh Takaful adalah sebuah Implementasi dari program CSR yangmerupakan perpaduan antara konsep CSR dan dakwah Islam. Hal ini cukup baik dilakukan. Dan untuk lebih memaksimalkan fungsi CSR sebagai alat untuk mengembangkan bisnis Islam, ada beberapa hal yangharus dilakukan oleh Lembaga bisnis Islam. Strategi Penerapan CSR dalam Lembaga Bisnis Islam Maraknya implementasi CSR dalam lembaga bisnis termasuk lembaga bisnis Syaraih, menuntutadanya sebuah rumusan strategis mengenai pola penerapan CSR yang efektif dan tepat sasaran. Pasalnya,penerapan CSR tidaklah cukup dengan kegiatan sosial biasa yang bersifat filantropis seperti sumbanganuang atau pembagian sembako yang sifatnya sesaat (hit and run), melainkan menjadi sebuah program yang lebih memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan sekaligus memberikan citra positif bagi perusahaan yang menerapkannya. Untuk itu, penerapan CSR dalam lembaga Bisnis Islam haruslah memenuhi beberapa strategi berikut: Pertama, Sustainable Empowerment. Aktifitas CSR jangan hanya kegiatan pilantropis atau kegiatangiving dan charity belaka. Sehingga manfaat dari CSR bisa dinikmati secara berkesinambungan. Pembagian sembako atau santunan memang kegiatan yang bermanfaat, tapi hal ini janganlah menjadi fokus utama karena tidak menyelesaikan masalah kemiskinan secara mutlak, melainkan hanya akan membuat sebuah ketergantungan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat,pendidikan dan pengembangan lifeskill masyarakat, adalah beberapa hal yang bisa memberikan dampak yang lebih berkesinambungan, Kedua, Employee Participation, branded your CSR internally. Sebagai kepanjangan tangan dari misidakwah Islam untuk menyebarkan nilai-nilai Islam di masyarakat, untuk itu Lembaga Bisnis Islam haruslahmemulai membangun nilai-nilai social dari dalam perusahaan sebelum menyebarkannya ke masyarakat. Proses kerja yang islami, kesejahteraan karyawan dan pembangunan akhlak akan memancarkan nilai perusahaan. Untuk itu, focus lain dari CSR adalah menerapkan program CSR untuk karyawan dan melibatkan mereka dalam setiap aktifitas CSR, akan menambah reputasi perusahaan disamping itu akan menambah loyalitas karyawan pada perusahaan sebagaimana Riset yang dilakukan oleh National Employee Benchmark Study yang dilakukan oleh Walker Information yang menunjukan bahwa 62% karyawan yang bekerja di perusahaan yang memiliki kegiatan CSR akan merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain. Yang lebih menarik lagi,73% karyawan menyebutkna mereka lebih loyal terhadap perusahaan yang memiliki misi social dengan program CSR.


6 of 9 23/07/2007 20:50

Ketiga, Good Communication and Social-Politic Buffer Building. Salah satu hambatan perkembanganekonomi Islam di masyarakat adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi efektif terhadap masyarakat mengenai nilai-nilai ekonomi Islam, komunikasi yang terjalinpun seringkali dianggap sebagai commercial program atau sebagai utang budi perusahaan bagi masyarakat, bahkan tidak jarang malah menimbulkanconflic atau counter attack dari masyarakat. Untuk itu, sebagai salah satu media kampanye lembaga bisnisIslam, CSR harus menjalin hubungan sosial politik dan effective approaching dengan masyarakatdiantaranya dengan melibatkan tokoh formal dan non-formal, dan melakukan culture addaptive di tengah masyarakat. Keempat, Culture Building and Corporate Focus. Selama ini CSR hanya menjadi fokus dalam divisiPublic Relation dan CSR director, dan belum efektif menyebarkan nilainya lintas divisi dalam perusahaan. CSR belum menjadi budaya dan komitmen penuh dari perusahaan. CSR hanya dijadikan sebagai pembentukan Image dan media beriklan, hal inilah yang pada akhirnya sering menjadikan CSR sebagai kegiatan yang tidak menimbulkan simpati masyarakat. Sincerity (ketulusan) yang merupakan soul (jiwa) dari CSR menjadi samar tertutupi Commercial focus yang seharusnya hanya menjadi side effect bukan aim (tujuan). Kelima, Research and Beneficiary Testimonials. Riset untuk mengetahui pengukuran persepsi dantingkat apresiasi masyarakat pada perusahaan sangat diperlukan untuk mengetahui efektifitas penerapan CSR. Sebab, tanpa studi ini kita tidak akan pernah tahu sejauh mana keberhasilan penerapan CSR, apa saja yang harus diperbaiki, bagaimana meningkatkan CSR? serta sasaran apalagi yang perlu ditingkatkan? Keenam, Cause-Business-brand objective (CBBO) analysis. Kegiatan social memang akanbermanfaat bagi masyarakat tapi apakah aktifitas tersebut akan memberikan manfaat maksimal untuk perusahaan yang melaksanakannya? Untuk itulah CBBO diperlukan untuk mencari kesesuaian aktiftias dengan objektif yang ingin dicapai, CCBO juga akan menganalisa kegiatan sosial agar sesuai dengan business and brand mission, sebab jika hal ini tidak dilakukan, maka CSR akan menyebabkan negative side effect bagi perusahaan. Side effect yang muncul misalnya pandangan skeptis bahwa perusahaan hanya memanfaatkan kesulitan dan permasalahan masyarakat untuk mendulang keuntungan. Ketujuh, Situation and Need assessment. CSR harus relevan dengan kondisi dan kebutuhan stakeHolder, keluasan cakupan stakeholder dalam CSR harus mendapat perhatian yang serius bagi perusahaan, untuk itu sebelum melakukan CSR perusahaan harus menyesuaikan aktifitasnya dan memberikan manfaat untuk semua stake holder, baik internal maupun eksternal. Kedelapan, Branded CSR Execution. Implementasi CSR tidak seluruhnya dieksekusi oleh corporateresources, biasanya CSR juga melibatkan out-sources baik berupa LSM, yayasan, atau pihak lainya. Dalam pemilihan mitra CSR, perusahaan harus selektif memilih mitranya dalam CSR, kesalahan eksekusi bisa memunculkan conflicting imge, dimana antara pihak yang mengeksekusi, misalnya LSM justru image-nya berbeda dengan brand Image yang ingin diciptakan, atau LSM yang mengeksekusi memiliki image negative di masyarakat, tentunya kesalahan ini akan merugikan perushaan di sisi financial, reputasi dan image.

Penutup CSR merupakan Komitmen dan aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat. CSR dalam lembaga bisnis Islam sudah terintegrasi dalam Corporate Business Value dan system, jadi secara value dan system tidak ada kendala bagi binis Islami untuk menerapkan CSR. Persoalan bagi lembaga bisnis Islam adalah stategi dan konsep penerapan CSR di lingkungan danmasyarakat agar dapat memberikan tepat sasaran dan sesuai dengan corporate bunisnees value. Untukitu, riset, komunikasi, sustainable empowerment, sincerity dan stretegi lainnya sangat diperlukan. Agarproses keberlangsungan dakwah Islam dan tujuan menjadi rahmatan lil aa’lamiin dapat tercapai. AllahuA’lam bi Ash Shawab.


7 of 9 23/07/2007 20:50

Bibliografi:1. BUSINESS WATCH INDONESIA, Ethical Investment Sebagai Motif Penerapan CSR, Jakarta 20062. Sumardy, Branded CSR, Artikel dalam Majalah MIX Edisi 30 oktober -15 November 2006.3. Abidin Miranty, CSR di Indonesia, Artikel dalam Majalah MIX Edisi 30 oktober -15 November 2006.4. Hendriani Lis, CSR untuk kemaslahatan Perusahaan Juga, Artikel dalam Majalah MIX Edisi 30 oktober -15 November 2006.5. Dyah Hasto Palupi, Bagaimana Seharusnya CSR. Artikel dalam Majalah MIX Edisi 30 oktober -15 November 2006.6. PT. Astra International, Astra Friendly Company, Standar Penerapan Corporate Social Responsibility untuk Grup Astra.20067. Karim, Adiwarman Azwar Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), Jakarta 2001.8. Yafie Ali,Prof. Fiqih Perdagangan Bebas. Teraju, Jakarta, 2003.9. Syafe’I Antonio Muhammad, Bank Syariah dari teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta 2001.10. PT. Takaful Indonesia. Dana Zakat untuk kegiatan Sosial, Jakarta,2006.11. Widjajakusuma Kareber,dkk. Pengantar Manajemen Syariah, Khairul Bayan, Jakarta 2002.


1 Comment to “Membangun Value Bisnis Islami dengan Corporate Social Responsibility(CSR)” »

Yudha says: January 14th, 2007 at 1:46 pm

Artikel ini sangat baik, konsep pemberdayaan memang salah satu nilai yang ada dalam islamdengan adanya perintah zakat dll, tetapi sayang pemahaman zakat di masyarakat yang begitudangkal akhirnya masyarakat islam lebih melihat bahwa “program-progam kebaikan” seperti CSRmalah justru berasal dari barat atau perusahaan2 barat yang notabene non islam

1.


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Demokrasi dan Pendidikan http://icmimudabanten.org/?p=48

1 of 10 23/07/2007 20:46


( March 2, 2007 )

Demokrasi dan Pendidikan

Oleh: Isbandi

I. Pendahuluan Peranan pendidikan dalam kehidupan kenegaraanakan banyak memberikan dimensi pembangunan karakter bangsa (nations character building). Aktualisasi karakter masyarakat dapat membentuk nilai-nilai budaya yang tumbuhpada komunitas lingkungan sosial-politik, baik dalam bentuk berpikir, berinisiatif, dan aneka ragam hak asasi manusia. Dengan demikian, pendidikan senantiasa melahirkan tata nilaikehidupan masyarakat dalam sistem kenegaraan yang di anutoleh suatu pemerintahan. Pada kondisi negara yang memiliki heterogenitasmasyarakat, cenderung menerapkan sistem demokrasi dalammenjalankan roda pemerintahan. Konteks demokrasi secara sederhana menunjukkan adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip utama dalam penerapan alam demokrasi adalah adanya pengakuan atas kebebasan hak individual (human right) terhadap upaya untuk menikmati hidup, sekaligus dalam mekanisme menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga, pada gilirannya dapat membentuk kondisi community development pada nilai-nilai keberagaman, baik berpikir, bertindak, berpendapat, maupun berkreasi. Sistem demokrasi merupakan suatu bentuk tindakan yang menghargai perbedaan prinsip,keberagaman (heterogenitas) nilai-nilai masyarakat dalam suatu negara. Konsekuensi logis dari penerapandemokrasi adalah memberikan kebebasan bertindak pada setiap orang sesuai dengan kehendaknya dalam batasan normatif tertentu. Terbentuknya budaya demokrasi pada suatu negara banyak ditentukan oleh penerapan sistem pendidikan yang berlaku, sehingga semakin demokratis pelaksanaan pendidikan disuatu negara, akan memberikan implikasi pada peningkatan taraf keperdulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam menggunakan pikiran, tenaga, dan suaranya. Impact yang sangat kuat dari penerapan demokrasi pendidikan yaitu berkembangnya keberagaman pola pikir masyarakat, kreativitas, dan daya inovasi yang tinggi. Demokrasi dalam dunia pendidikan memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasikewenangan, di mana pengelolaan pendidikan akan banyak ditentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelola, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi (materi) sistem pembelajaran,termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Di sisi lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula


2 of 10 23/07/2007 20:46

pada aspek kurikulum, efesiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat. Demokrasi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, sebagaimana di atur dalam UU nomor 2tahun 1989 BAB III pasal (5) menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untukmemperoleh pendidikan. Artinya bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan, serta kemampuan mereka. Letak geografis Negara Indonesia yang merupakan negara maritim terbesar dan mempunyaikeberagaman kondisi masyarakat baik secara linguistik, budaya, agama, dan etnis, mengharuskan penerapan sistem pendidikan yang demokratis. Sejalan dengan adanya tuntutan reformasi, hingga pada pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU nomor 22 dan 25 tahun 1999, telah memberikan paradigma baru dalam sistem pendidikan yang mengarah pada prinsip desentralisasi. Demokrasi pendidikan di Indonesia mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai pengembangan potensi nyata yang dimiliki oleh setiap daerah, dan pengembangan nilai-nilai hidup yang berlaku di dalam masyarakat suatu daerah. Namun, koridor tugas pendidikan tersebut tetap berpegangan pada koridor Negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi pendidikan ternyata merupakan suatu proses yang kompleks, oleh karena:1. akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret;2. mengatur sumber daya serta pemanfaatannya;3. melatih tenaga-tenaga (SDM) yang professional, baik tenaga guru maupun tenaga-tenaga manajer padatingkat lapangan;4. menyusun kurikulum yang sesuai, dan;5. mengelola sistem pendidikan yang berdasarkan kepada kebudayaan setempat1). Sasaran desentralisasi pendidikan adalah sebagai program peningkatan tanggung jawab yang lebihbesar untuk pemerintah daerah dalam mencapai tujuan PUS (pendidikan untuk semua). Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan di saat ada kendala ekonomi yang serius merupakan tantangan yang sangat besar bagi para pengambil keputusan bidang pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Dalam mengambil keputusan tentang pendanaan, program-program yang berkaitan dengan persamaan kesempatan tersebut sering dianggap sebagai program nomor dua, dengan alasan efesiensi ekonomi. Pengalaman program desentralisasi di negara lain seperti di Filipina mengisyaratkan perlunya masalah pemerataan kesempatan ini dijadikan perhatian dalam pengalokasian berbagai sumber untuk menghindari disparitas di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Agar pelaksanaan desentralisasi pendidikan dapat terlaksana secara tepat, diperlukan mekanismepenerapan demokrasi dalam pendidikan dan pendidikan dalam demokrasi. Hal tersebut sebagai upaya untuk membentuk budaya masyarakat dan pengambil kebijakan yang lebih mengedapankan pengakuan terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dilatarbelakangi oleh nuansa keberagaman.

II. Permasalahan Demokrasi dan pendidikan merupakan suatu kondisi tata nilai yang harus dikembangkan dalammasyarakat yang heterogen, sehingga dimungkinkan dapat mengembangkan potensi daerah serta nilai-nilaikebudayaan yang hidup di masyarakat. Demikian pula halnya dengan kondisi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman letak geografis,linguistik, budaya, dan agama, sangatlah bergantung padapola-pola kebijakan yang mengakui adanya perbedaan dan keberagaman potensi dalam bentuk desentralisasi kebijakan. Terdapat berbagai masalah yang dihadapi dalam penerapan demokrasi dan pendidikan diIndonesia, sebagai berikut. 1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Terjadinya krisis moneter sejak tahun 1998, telah menciptakan laju inflasi yang tak terkendalikan,sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Dampak terbesar dari fenomena ini adalah menurunnya


3 of 10 23/07/2007 20:46

tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kendati pun pemerintah telah berupaya membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun yang disertai dana kompensasi BBM serta bantuan jaring pengaman sosial, namun ironinya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan bukanlah dijadikan prioritas utama dalam menghadapi kondisi kebutuhan hidup. Padahal, krisis yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, bersumber dari rendahnya kualitas, kemampuan, dan semangat kerja. Secara jujur dapat kita katakana bahwa bangsa ini belum mampu mandiri dan terlalu banyak mengandalkan intervensi dari pihak asing. Meskipun agenda reformasi telah digulirkan untuk memperbaiki sendi-sendi kekuatan dengan menetapkan prioritas tertentu, hal tersebut belum berlangsung secara kaffah (menyeluruh) dan baru pada tahap mencari kesalahan orang lain. Pendidikan sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan semangat kerjamasyarakat, dalam kondisi bangsa Indonesia yang memiliki rendahnya tingkat partisipasi masyarakat,secara inheren akan memberikan kondisi bangsa yang sulit untuk dapat keluar dari kendali krisis multidimensi. Terutama dalam hubungannya untuk membentuk budaya demokrasi dalam sistem kenegaraankita. Peran pendidikan nampaknya masih dianggap sebagai ‘menara gading’ dalam segi kehidupanbermasyarakat, namun belum diupayakan sebagai bentuk investasi masa depan yang akan membentuknilai-nilai hidup kemasyarakatan secara universalitas. Rendahnya partisipasi pendidikan tentu akan membentuk rendahnya kualitas sumber daya manusia,sehingga pemikiran kreatif, inovatif, dan progresif akan sukar untuk muncul dalam proses pembangunan bangsa dalam sistem kenegaraan demokrasi. Demikian pula halnya, pola penyelenggaraan pendidikan akan cenderung sukar untuk menjiwai nilai-nilai demokratis, sehingga tidak akan menumbuhkan kondisi kebebasan metode pendidikan yang beragam, dan masih bersandar pada doktrinisasi sebagai wujud penerapan kebijakan sentralisir. 2. Rendahnya Inisiatif kebijakan yang demokratis. Pemberlakuan demokrasi, baik dalam tatanan politik, ekonomi, maupun pendidikan, memberikankonsekuensi terhadap pembaruan kebijakan yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan mayoritas masyarakat. Dalam dunia pendidikan, system pendidikan nasional yang selama ini masih menginduk pada UU nomor 1989, dinilai sudah usang dan mengharapkan perubahan ke arah kebijakan yang lebih democratis, khususnya pemberian kewenangan secara desentralisir. Prinsip dasar diberlakukannya demokrasi pendidikan diarahkan pada terbentuknya partisipasimasyarakat di suatu wilayah untuk turut memikirkan dan mengejar kualitas pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Penerapan desentralisasi pendidikan terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sesuai UU nomor 22 dan 25 tahun 1999. Konsekuensi asas desentralisasi pendidikanyaitu berkembangnya penataan pendidikan local dalam membangun kemampuan masyarakat di sekitarnya, serta pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat yang diupayakan mampu berkiprah dalam pergaulan global. 3. Tantangan kehidupan Global. Derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghadapkan dunia pendidikan dalamsituasi persaingan global. Sehingga berbagai kebijakan pendidikan diperlukan penyesuaian dengan standarkualitas universal. Kondisi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah, tentu dapat memberikan suasana penerapan pendidikan yang berbasis lokal (education based local), keadaan ini apabila tidak dapat ditata secara baik, akan memperparah kualitas pendidikan secara global. Oleh karenaitu, prioritas kebijakan dalam era demokrasi, pendidikan diharapkan mampu mengolah potensi lokal dalam upaya mensejajarkan diri dengan tuntutan kualitas global (the think globally at locally). III. Deskripsi dan Kajian Teori


4 of 10 23/07/2007 20:46

Tantangan terbesar dalam dunia pendidikan adalah pemberlakuan era globalisasi, namun di sisi lainera tersebut akan memberikan peluang yang cukup besar dalam mengembangkan peran pendidikan dalam nuansa universal. Pendidikan pada era global mengharuskan suatu penetrasi peran yang serba instan, baik dari segi pembaruan manajemen, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai kebudayaan yang progresif. Penerapan demokrasi dalam sektor pendidikan merupakan suatu kerangka yang dapat menyerapberbagai tuntutan kebutuhan masyarakat dalam berbagai kondisi heterogenitas linguistik, budaya, agama, serta geografis. Hal ini diharapkan agar pendidikan lebih mengedepankan keberagaman metode pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan masyarakat daerah secara professional serta dapat mengembangkan nilai-nilai kemasyarakatan dalam pergaulan nasional, maupun internasional. Demokrasi yang dikenal luas sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,ditandai dengan adanya pengakuan dan praktek persamaan hak dan kewajiban dalam masyarakat luas. Pendidikan berjasa dalam membentuk pondasinya: rakyat yang tahu hak dan kewajibannya, rakyat yang mengakui persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, membuka kesempatan yang luas bagi semua lapisan masyarakat dalam mencapai persamaan, dan membentuk rakyat yang kritis. Dengandemikian pendidikan tidak saja memungkinkan tumbuhnya alam demokrasi, tetapi juga membuat demokrasi menjadi hal yang utama untuk hadir di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi penerapan demokrasi dalam pendidikan berarti menjamin mengembangkankebebasan akademik. Artinya pola penyelenggaraan pendidikan harus dapat memberikan kebebasan kepada seluruh elemen pendidikan dalam mengemukakan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat, sehingga masyarakat belajar akan terbiasa dengan pengembangan daya nalar yang kritis dan progresif. Di Indonesia, penerapan demokrasi dalam dunia pendidikan dilandasi oleh adanya kesedaran akankeberagaman kondisi masyarakat, dimana sistem pengelolaan pemerintahan dalam menangani masalah pendidikan di arahkan pada prinsip desentralisasi. Hal ini kian menyampingkan kebijakan sentralisasi yangditerapkan pada era orde baru. Komitmen penerapan demokrasi pendidikan di indonesia dalam mengemban misi reformasi total, diterbitkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendir atas dasar prakarsa dan partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Indra Djati Sidi (2000) mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah, baik untuktujuan peningkatan mutu pendidikan, efesiensi pengelolaan pendidikan, relevansi pendidikan, maupun pemerataan pelayanan pendidikan, sebagai berikut.1. Upaya peningkatan mutu pendidikan di lakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi yang mungkin akan berbeda antar sekolah atau antar daerah akan menghasilkan standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal normal (mainstream), dan unggula.2. Peningkatan efesiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkansumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.3. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level kebijakan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite (dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat, dan perwakilan siswa. Peran komite meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah.4. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal, serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi


5 of 10 23/07/2007 20:46

siswa pada semua lapisan masyarakat2). Konsep desentralisasi dalam sistem otonomi pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi,memberikan landasan hidup masyarakat bahwa kebijakan yang diambil harus berdasarkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam komitmen penerapan demokrasi pendidikan sangat berhubungan dengan upaya pemberdayaan seluruh komponen bangsa dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan kebijakan yang diambil sesuai potensi yang dimiliki. Dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi dan pendidikan dapat diklasifikasi sebagai berikut.1. Adanya kesamaan hak dan kewajiban.2. Adanya pengakuan atas kebebasan berpendapat, bertindak, dan berinisiatif.3. Kebijakan yang ditempuh berlandaskan pada keberagaman nilai-nilai masyarakat.4. Lebih mengutamakan kepentingan mayoritas. Memperhatikan prinsip di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan sebagai penentu keberhasilanpelaksanaan demokrasi, dan demokrasi akan memberikan keberhasilan kualitas pendidikan. Hal tersebut lebih memberikan pada makna peranan sumber daya manusia dalam menjalankan nilai-nilai kemasyarakatan. Semakin tinggi kualitas masyarakat sebagai hasil proses pendidikan, semakin besar kemungkinan masyarakat mengerti tentang penerapan sistem demokrasi pada suatu bangsa. IV. Analisis dan Sintesis Analisis demokrasi dan pendidikan, dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Aspek demokrasi. Alam demokrasi memberlakukan nilai kehidupan masyarakat yang sadar akan hak dankewajibannya dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan. Kesadaran demokrasi banyak tercipta akibat adanya keberagaman kondisi masyarakat yang pluralistik, sehingga segala bentuk kebijakan politis senantiasa bersandar pada pendapat mayoritas masyarakat. Unsur utama dari demokrasi adalah:a. adanya persamaan hak dan kewajiban seseorang dalam sistem pemerintahan;b. arah kebijakan dilandasi oleh prinsip buttom-up;c. adanya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat;d. berlakunya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik;e. kedaulatan negara berada di tangan rakyat.

2. Aspek pendidikan Pendidikan sebagai suatu proses pembentukan karakter manusia yang mengarah pada kemandirianhidup, memerlukan suatu penataan yang matang dan terencana. Oleh karenanya, peran pendidikan senantiasa diarahkan pada upaya peningkatan kualitas manusia. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa,akan sangat bergantung pada kondisi sumber daya manusia yang cukup tinggi, sehingga dalam realitasnya dibutuhkan pola penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengakomodir tuntutan kebutuhan lingkungan dan masyarakat. Unsur-unsur utama yang berhubungan dengan pendidikan, meliputi:1. adanya tujuan dan prioritas program yang jelas;2. adanya peserta didik;3. manajemen yang profesional;4. struktur dan jadwal yang jelas;5. isi (materi) yang tersedia;6. tenaga kependidikan;7. alat bantu belajar;8. fasilitas;9. teknologi;


6 of 10 23/07/2007 20:46

10. pengawasan mutu;11. penelitian;12. biaya. Ke dua belas unsur di atas, tentu harus dipenuhi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yaitumeningkatnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan pada analisis di atas, sintesis dari demokrasi dan pendidikan dapat di identifikasikansebagai berikut.1. adanya kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara.Pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Perlakuan proses penyelenggaraan pendidikan harus di arahkan pada keberagaman potensi individu peserta didik, dimana mereka diberikan kebebasan untuk mampu mengekspresikan diri dalam potensi berpikir, bertindak, dan berinovasi.2. adanya arah kebijakan dilandasi oleh prinsip buttom-up.Prinsip kebijakan dari bawah ke pucuk pimpinan, dalam dunia pendidikan memberikan konsekuensi terhadap keterlibatan aktif seluruh komponen peserta didik, orang tua, tenaga kependidikan, kepala sekolah, masyarakat, dan pemerintahan setempat. Keadaan ini mencerminkan berlakunya asas desentralisasi melalui prinsip penerapan otonomi daerah.3. adanya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.Bentuk partisipasi dalam demokrasi pendidikan adalah berusaha melibatkan diri dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan mutu pelayanan pendidikan. Hal ini sebagaimana prinsip yang diterapkan dalam manajemen berbasis masyarakat (School based community).4. berlakunya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.Demokrasi pendidikan pada hakikatnya harus dilaksanakan atas prinsip memperhatikan kebutuhan perkembangan tuntutan masyarakat dan lingkungan. Di sisi lain, pendidikan dalam era demokrasi memberikan wahana bagi pembentukan nasib dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, dalam implementasinya, pendidikan akan diarahkan pada kebijakan yang lebih transparan, serta memiliki komitmen bagi akuntabilitas publik.

V. Temuan-temuan Penerapan demokrasi dalam pendidikan, disamping memberikan peluang kepada kemajuanuniformalitas penyelenggaraan, juga memberikan beberapa aspek kelemahan dalam tataran pelaksanaannya. Beberapa temuan kelemahan pelaksanaan demokrasi dalam pendidikan, banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.1. Rendahnya keperdulian masyarakat terhadap pendidikan.Secara umum, kondisi masyarakat dalam melihat peran pendidikan hanya sebatas strategi formalistikuntuk memperoleh gelar tertentu. Di sisi lain, peran pendidikan pun masih belum banyak menyentuhterhadap kebutuhan masyarakat secara riil, sehingga pendidikan sering dinobatkan sebagai ‘menaragading’ di tengah keberadaan komunitas tertentu. Rendahnya keperdulian masyarakat terlihat darimenurunnya tingkat partisipasi terhadap standar kualitas yang diinginkan, baik secara fisik maupun bobotlulusan. Pendidikan sering dipandang hanya sebatas tanggung jawab pemerintah, padahal pendidikan yangbermutu sangat memerlukan peran aktif seluruh komponen masyarakat, baik dalam segi perancangankurikulum, materi pembelajaran, proses pendidikan, dan pembiayaan.2. Rendahnya kualitas pemahaman demokrasi dalam pendidikan.Proses penyelenggaraan pendidikan masih menitikberatkan pada kondisi pembelajaran yang bersifat doktrinisasi. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh sistem sentralisasi kewenangan pada masa orde baru dalam membentuk sistem pendidikan sebagai komoditas politik dan ekonomi. Pada masa transisi dalam era reformasi, upaya memperbarui pola penyelenggaraan pendidikan ke arah demokrasi, nampaknya masih memerlukan waktu yang cukup lama, oleh karena dibutuhkan suatu langkah penyesuaian kebijakan sekaligus peran tenaga kependidikan dan manajemen sekolah yang mengerti terhadap prinsip dasar


7 of 10 23/07/2007 20:46

demokrasi pendidikan.3. Rendahnya pembiayaan pendidikan.Komponen masalah yang terbesar dalam mengejar kualitas pendidikan bertumpu pada faktor pembiayaan. Untuk menumbuhkembangkan kondisi pembaruan pendidikan ke arah demokrasi tentu memerlukan biaya yang cukup besar, baik bagi kepentingan peningkatan kualitas tenaga kependidikan, maupun sarana pendukung proses pembelajaran.

VI. Pembahasan Berdasarkan pada beberapa permasalahan, sintesis dan analisis, serta temuan-temuan dalamhubungannya dengan demokrasi dan pendidikan, penulis mencoba mengkaji dengan beberapa sudut pandang yang terangkum dalam pembahasan sebagai berikut. 1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.Peran serta masyarakat dalam kehidupan demokrasi merupakan persyaratan dalam menciptakan pemikiran positif serta proses penetapan kebijakan publik. Demokrasi dalam dunia pendidikan memberikan konsekuensi terhadap penerapan asasn desentralisasi, efesiensi pengelolaan, relevansi pendidikan, peningkatan mutu, serta pembiayaan yang harus ditanggung. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan akan terlihat dari seberapa besar prosentase keikutsertaan masyarakat dalam batasan umur peserta didik setiap jenjang program, disamping itu, peran masyarakat pun dapat ditujukan pada sikap keperdulian terhadap upaya memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan, baik dari segi kuantitas, fisik, maupun kualitas pendidikan. Hal yang sepatutnya diterapkan dalam upaya menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat, adalah pengaturan kebijakan publik yang memberi peluang kepada masyarakat dalam menentukan model, materi, serta kualitas pendidikan sesuai kebutuhantuntutan masyarakat dan lingkungan, sehingga peran pendidikan akan dijadikan sebagai landasan bagi peningkatan kemampuan potensi lokal serta pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan.

2. Rendahnya Inisiatif kebijakan yang demokratis.Berlakunya demokrasi pendidikan secara inheren akan memberikan implikasi terhadap kemampuan masyarakat dalam proses perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan pendidikan. Strategi penerapan demokrasi pendidikan membutuhkan komitmen pengambilan kebijakan yang mengarah pada konsekuensikondisi demokratis. Dalam dunia pendidikan, alam demokratis lebih ditujukan pada nuansa kebebasan mimbar akademik, di mana seluruh komponen pendidikan memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat serta berpikir kritis terhadap pengembangan daya nalar. Demokrasi tentu saja dapat mambentuk karakter komponen masyarakat yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan perbedaan dalam keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, inisiatif kebijakan yang demokratis dapat mencakup: kebijakan desentralisasi, konsekuensi kebutuhan SDM yang memadai, fasilitas penunjang pembelajaran yang cukup, serta mengarah pada aspek keberagaman potensi individual manusia.

3. Tantangan kehidupan Global.Derasnya era globalisasi yang memberikan proses percepatan pembaruan sistem pendidikan, telah banyak menciptakan suatu tantangan sekaligus pula peluang dalam persaingan global. Penerapan demokrasi dalam sistem pendidikan nasional perlu memperhatikan aspek perkembangan dunia internasional, baik dalam proses pelaksanaan pendidikannya, maupun kualitas lulusan yang lebih universal.Kendati pendidikan diterapkan dalam mekanisme otonomi daerah dengan asas desentralisasi, namun prakarsa seyogyanya tetap melihat aspek standar kualitas global, sehingga diharapkan dalam perkembangannya mampu menciptakan inovasi baru baik dari segi pengetahuan, maupun kesenaian dan kebudayaan daerah yang mampu berperan dalam percaturan global. Pemikiran yang fundamental dalam kerangka demokrasi pendidikan menuju globalisasi adalah dengan prinsip the think globally at locally.


8 of 10 23/07/2007 20:46

VII. Simpulan Paradigma pendidikan yang mengarah pada era demokrasi banyak memberikan konsekuensi logisdalam mempersiapkan kondisi masa transisi budaya. Masyarakat yang mengalami situasi demokrasi umumnya lebih menghargai perbedaan pandangan dan keberagaman status sosial. Demokrasi pendidikan tidak terlepas dari peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan sasaran kulaitasyang diinginkan. Dengan kata lain, demokrasi pendidikan sangat terkait dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menentukan kebijakan pendidikan, melalui mekanisme buttom-up. Demokrasi pendidikan di Indonesia, dipengaruhi oleh suatu kondisi pluralisme masyarakat yangmemiliki heterogenitas linguistik, budaya, agama, dan letak geografis. Sehingga keseragaman pola pendidikan yang pernah dilakukan pada pemerintahan orde baru, sangatlah tidak tepat, sehingga akan menciptakan karakter bangsa yang seba seragam. Oleh karenanya, pada era reformasi, demokrasi pendidikan mengalami pergeseran paradigma ke araha keberagaman. Bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda untuk dikembangkan, serta adanya komitmen terhadap pengakuan kebebasan berpikir, pendidikan sebaiknya mencoba memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan kualitas kemampuan peserta didik serta pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi dalam demokrasi dan pendidikan adalah rendahnya partisipasimasyarakat dalam pendidikan, rendahnya inisiatif kebijakan demokratis, serta tantangan era globalisasi. Adapun sintesis dan analisis yang diambil sebagai prinsip dasar pelaksanaan demokrasi pendidikan adalahadanya kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara, adanya arah kebijakan dilandasi oleh prinsip buttom-up, adanya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, berlakunya prinsip transparansi danakuntabilitas publik. Berbagai masalah serta hasil analisis dan sintesis, dapat diambil kesimpulan bahwa untukmenumbuhkan demokrasi diperlukan suatu pendidikan yang turut menunjang peningkatan kualitas masyarakat yang dapat memahami budaya demokras, serta pendidikan yang demokratis sangat ditunjang oleh sistem kenegaraan yang demokratis. Untuk menyerasikan muatan demokrasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah, diharapkan prakarsa kualitas pendidikan disamping harus memperhatikan potensi lokal yang dimiliki, juga harus mampu melihat peluang dan tantangan kebutuhan kualitas secara global. Hal tersebut diupayakan agar sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya mampu berkiprah dalampergaulan nasional, namun dalam era globalisasi perlu memperhitungkan persaingan secara internasional.

Pendidikan | E-mail this Artikel

No Comments to “Demokrasi dan Pendidikan” »


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Membangun Moralitas PBJ Di Banten http://icmimudabanten.org/?p=10

1 of 7 23/07/2007 20:24


( December 11, 2006 )

Membangun Moralitas PBJ Di Banten

(Kasus Keterlambatan Distribusi Susu Dan Biskuit)

Oleh: Manar MAS dan Sudarman LC

KASUS ‘molornya’ distribusi susu dan biskuit dalam Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi3.303 Balita Gizi Buruk yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten oleh Dinas Kesehatan ProvinsiBanten sebagaimana telah ‘dibeberkan’ kepada publik oleh Lembaga Analisis Kebijakan Publik(LANSKEP) Banten, diniscayakan hanyalah salah satu contoh rendahnya akuntabilitas birokrasi publikpemerintah Provinsi Banten, terutama kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Perlu kerja lebih ’ekstra’untuk mengungkap contoh-contoh lain yang menjadi realitas rendahnya akuntabilitas birokrasi publikPemprov Banten dalam PBJ yang terjadi selama ini.

Di kalangan aparatur Pemprov Banten kegiatan PBJ merupakan ’idola’ bila ingin mendapatkan peningkatankesejahteraan secara cepat. Karenanya, setiap penyusunan RAPBD, hampir setiap SKPD berlombamemperbanyak kegiatan PBJ. Akibatnya, dapat ditebak, pada setiap APBD di provinsi ini, sulit menemukanalokasi Belanja Aparatur yang rasional. Bahkan, dalam pengalaman lima tahun berjalan ini telah memberikankesimpulan kentalnya kepentingan sempit (vested interest) dalam penyusunan APBD daripada pelayananpubliknya (public servant).

Rendahnya akuntabilitas birokrasi publik di tubuh Pemprov Banten merupakan persoalan serius. Birokrat secara umum berorientasi kekuasaan dan bukan kepada kepentingan publi. Di lapangan, sebagian besar birokrat menempatkan dirinya dalam posisi sebagai penguasa (authorities) dan rasanya masih terbatas birokrat menyadari perannya sebagai penyedia layanan masyarakat. Ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas birokrasi publik di pemerintahan provinsi Banten, situasi yang memprihatinkan.

Celakanya, dalam perspektif administrasi publik, rendahnya akuntabilitas birokrasi merupakan penyebab timbulnya praktek korupsi atau penyalah-gunaan wewenang di tubuh Pemprov Banten. Inilah yang menjadi akar dari semua masalah (the root of all evils) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik di tubuh Pemprov Banten. Karenanya rakyat kini sulit menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau unsur-unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik.


2 of 7 23/07/2007 20:24

Kasus Pmt Susu Dan Biskuit

Sepanjang tahun 2005, berbagai peristiwa yang memprihatinkan dalam bidang kesehatan mewarnai Banten. Tercatat berbagai wabah penyakit berjangkit dan memakan korban yang tidak sedikit. Tercatat pula, ProvinsiBanten sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terjangkiti virus H5N1 dan telah pula menimbulkan korban jiwa serta banyaknya balita yang dinyatakan bergizi buruk.

Dari berbagai persoalan kesehatan tersebut, yang memprihatinkan adalah tercatatnya Provinsi Banten sebagaiperaih peringkat kelima dalam urusan kasus balita gizi buruk, peringkat yang menunjukkan berlangsungnya situasi serius dan gawat. Karenanya, tidak ada jalan kecuali pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan penanganan. Lebih dari itu, kasus tingginya angka balita yang mengalami gizi buruk sesungguhnya layak disebut sebagai Kejadian Luar Biasa atau dikenal dengan singkatan KLB.

Gizi Buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Kasus Balita Gizi Buruk di Provinsi Banten yang mendapatkan pemberitaan yang luas berkaitan kasus tingginya angka balita gizi buruk, baik oleh media massa lokal maupun nasional, cetak dan elektronik. Terutama Kabupaten Tangerang tercatat 1.290 balita gizi buruk, di antaranya 48 balita meninggal dalam periode 2004-2005.

Karenanya, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran Rp 3,06 miliar, untuk kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa susu dan biskuit untuk balita gizi buruk dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2005. Kebijakan ini sesungguhnya telah memenuhi prinsip keberpihakan kebijakan anggaran kepada publik dalam rangka menghapus kesulitan hidup dan penderitaan masyarakat.

Alokasi anggaran sebesar Rp 3,06 miliar dalam DASK dimaksudkan memberikan pertolongan kepada 3.303 balita mengalami gizi buruk yang tersebar di kabupaten/kota. Dinas Kesehatan Provinsi Banten menetapkan kebijakan pemberian makanan tambahan berupa susu dan biskuit masing-masing satu kotak setiap harinya selama 60 hari. Dengan alokasi anggaran sebesar itu, berarti pemerintah daerah melalui ABT Anggaran 2005 mengalokasikan pengadaan susu dan biskuit masing-masing 198.180 kotak.

Melalui suatu proses tender, Dinas Kesehatan Provinsi Banten menunjuk PT Rizky Fitria yang berkedudukandi Serang sebagai perusahaan yang menyediakan susu dan biskuit, kemudian mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT Rizky Fitria mulai tanggal 14 November 2005 dengan waktu pelaksanaan selama 31 hari kalender. Sesuai Kontrak, selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2005, pekerjaan pengadaan susu dan biskuit untuk 3.303 balita gizi buruk sudah harus diserahterimakan oleh PT Rizky Fitria di tempat yang telah ditentukan yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Jl. KH. Fatah Hasan No. 28 Serang, Banten.

Namun distribusi yang semestinya diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2005, justru hingga akhir Mei 2006 ternyata belum juga selesai didistribusikan seluruhnya. Berdasarkan temuan lanskepbanten, susu untuk balita gizi buruk sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2005 baru didistribusikan sebanyak 49.200 kotak untuk Kabupaten Lebak. Sehingga masih terdapat 148,980 kotak yang belum didistribusikan ke Kabupaten/kota di Provinsi Banten. Sedangkan, biskuit baru didistribusikan sebanyak 182.380 kotak ke Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, minus Kota Tangerang, sehingga karenanya masih terdapat 25,800 kotak milik Kota Tangerang yang belum didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten.


3 of 7 23/07/2007 20:24

Fakta Penyimpangan

Mungkin saja, apabila kasus ’molornya’ distribusi Susu dan Biskuit Untuk 3303 Balita Gizi Buruk di ProvinsiBanten tidak muncul di pemberitaan berbagai mass media di Banten, kasus ini akan berlalu begitu saja.Bahkan mungkin, sisanya ’tidak perlu’ didistribusikan atau diselewengkan! Tapi, syukurlah, semuanya sudahterungkap di publik, dan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga telah menunjukkan i’tikad baiknyauntuk menyelesaikan pendistribusian sisa Susu dan Biskuit yang belum didistribusikan. Konon, pengirimanterakhir (untuk Kota Cilegon) akan diselesaikan pada tanggal 15 Maret 2006.

Terlepas dari adanya i’tikad baik pihak Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk menyelesaikanpendistribusian sisa susu dan biskuit yang belum didistribusikan, ada yang aneh dari cara pihak DinasKesehatan Banten dalam bersikap. Dinas Kesehatan Banten memberikan alasan bahwa keterlambatantersebut semata-mata karena adanya keterlambatan dari pabrik di Tulungagung, Jawa Timur.

Cara Dinas Kesehatan Banten dalam memberikan alasan tersebut terkesan sedang ’pasang badan’ untuk PTRizky Fitria. Bukankah soal sampainya barang berupa susu dan biskuit ke Dinas Kesehatan Banten adalahtanggung jawab PT Rizky Fitria, dan bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Banten? Bukankahtanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Banten hanyalah mendistribusikan barang berupa susu dan biskuitke Kabupaten/Kota di Provinsi Banten? Bila demikian, ada apa sebenarnya? Dan siapa yang patutdisalahkan?

Beberapa fakta penyimpangan telah terjadi dalam kasus ini, yaitu:

1. Keterlambatan penyerahan pekerjaan berupa pengadaan susu sebanyak 198.180 boks dan biskuit sebanyak 198.180 boks oleh PT. Rizky Fitria untuk diserah-terimakan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah merupakan pelanggaran terhadap Kontrak, yaitu Ayat (3) Pasal 2 yang mewajibkan PT. RizkyFitria menyelesaikan pekerjaannya paling lambat tanggal 15 Desember 2005.

2. Keterlambatan pendistribusian susu dan biskuit ke Kabupaten dan Kota oleh Dinas Kesehatan Banten mengabaikan Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun 2005 yang menginstruksikan kepada para Pengguna Anggaran agar mengkonsentrasikan pada kegiatan dan penyelesaian tepat waktu sesuai dengan schedule Program Tahun Anggaran 2005 yang akan berakhir pada bulan Desember 2005.

3. Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk membiarkan keterlambatan penyerahan pekerjaan olehPT. Rizky Fitria dan tidak memberikan sanksi atau menolak seluruhnya atau sebagian dengan seluruh kerugian akibat penolakan tersebut ditanggung oleh pihak PT. Rizky Fitria telah memberikan kesan adanya kolusi yang karenanya telah melanggar Pakta Integritas dalam Kontrak yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan barang dan jasa/jasa.

4. Karenanya, dengan fakta-fakta di atas maka baik PT. Rizky Fitria maupun Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melanggar Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peningkatan Akuntabilitas

Sekali lagi, kasus keterlambatan distribusi susu dan biskuit (baca: penyimpangan) dari APBD Provinsi Banten


4 of 7 23/07/2007 20:24

tahun 2005 untuk 3303 Balita Gizi Buruk yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten hanyalah salahsatu dari sekian banyak kasus penyimpangan dalam kegiatan-kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Banten selama ini yang terjadi sebagai akibat dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik di tubuh pemerintahan provinsi Banten. Dan dari sinilah kebocoran anggaran publik terjadi secara deras. Semakin rendah akuntabilitas birokrasi publik, maka semakin tinggilah tingkat kebocoran anggaran publik!

Modusnya bervariasi, dari korupsi terhadap volume barang dan jasa, korupsi terhadap anggaran barang dan jasa, kolusi dengan cara memenangkan perusahaan yang memiliki pressure (politik, kekerasan maupun uang),maupun nepotisme dengan cara memenangkan perusahaan yang ada kaitan jaringan dengan birokrat pengguna anggaran. Namun, apapun modusnya, hakikatnya tetap sama, yaitu pengkhianatan terhadap publik!

Maka, selain langkah-langkah kuratif terhadap pelaku-pelaku korupsi di tubuh pemerintahan Banten, langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan akuntabilitas birokrasi publik di tubuh pemerintahan selalu bersifat mendesak. Dan dari sini lah kita semua merentas jalan untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas birokrasi publik diukur oleh sejauh mana pemerintah sebagai organisasi publik mampu mengakomodasikan kepentingan publik (public interest) dan sejauh mana pemerintah mampu melaksanakan urusan publik (public affairs). Akuntabilitas birokrasi publik, dengan demikian, adalah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik, dan bagi publik akuntabilitas adalah hak publik.

Untuk tegaknya akuntabilitas birokrasi publik di provinsi Banten, diperlukan sejumlah syarat yang harusdimiliki para birokrat, di antaranya adalah moralitas, perangkat peraturan, responsivitas, keterbukaan,penggunaan sumberdaya secara optimal dan perbaikan efisiensi dan efektivitas. Akan tetapi, darisyarat-syarat tersebut, terpenting adalah moralitas. Betapapun, landasan perilaku yang berpedoman padamoral adalah landasan yang paling kokoh untuk bertindak. Ada kalimat bijak mengatakan, ”Kemampuan dankecakapan dapat diperoleh dengan segera, tetapi tidak demikian halnya dengan moralitas dan nurani.”

Dengan landasan moral itu pulalah penyelesaian terhadap suatu penyimpangan sebelum terjadinya keputusan pidana oleh pengadilan adalah penjelasan kepada publik terhadap suatu penyimpangan, lalu permohonan maaf kepada publik dan pengunduran diri dari jabatannya agar birokrat lain menggantikannya! Sulit itu semuadilakukan bila moralitas birokrat berada pada titik yang paling rendah. Bagaimanapun, tinggi-rendahnya moralitas birokrat berbanding sama dengan besar-kecilnya peluang akuntabilitas seorang birokrat.

Dengan modal syarat-syarat di ats, maka beberapa langkah selanjutnya diperlukan sejumlah langkah konkrit, di antaranya:

Pertama, sistem pengawasan yang dikembangkan melampaui fungsi-fungsi auditing, akan tetapi hingga pengawasan material di lapangan, pengecekan secara fisik serta pembuktian-pembuktian lainnya. Di sini, peran lembaga-lembaga pengawas independent Banten Corruption Watch, Lembaga Analisis Kebijakan Publik Banten memiliki peran yang signifikan dengan pengawas formal. Tidak perlu ragu untuk membeberkanadanya penyelewengan dan korupsi.

Kedua, mengembalikan hubungan yang wajar antara kekuasaan (power) dan kejujuran (integrity) dan kompetensi birokrat di pemerintah provinsi Banten. Karena itu, yang diperlukan bagi penempatan pejabat adalah mekanisme fit and proper test yang lebih lengkap yang melibatkan pertimbangan track record, reputasi


5 of 7 23/07/2007 20:24

dan integritas calon pejabat dari berbagai sumber yang obyektif.

Ketiga, perlu suatu penyadaran umum bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan selalu merugikan publik keseluruhan. Yang jauh lebih penting, semua upaya itu harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Media massa harus terus meliput berbagai macam tindak korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, para mahasiswa harus lantang berteriak setiap kali muncul penyelewengan, dan para aktivis LSMharus punya komitmen untuk ikut mengungkap berbagai bentuk penyelewengan birokrat.

Berkaitan kasus keterlambatan pendistribusian susu dan biskuit bagi 3.303 balita gizi buruk di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, maka sudah sepatutnya pihak Dinas Kesehatan Provinsi Banten mempertanggung-jawabkan segalanya kepada publik; pertama, berikan penjelasan kepada publik mengenai penyimpangan tersebut; kedua, sampaikan permohonan maaf yang tulus kepada publik atas penyimpangan tersebut; ketiga, para pihak yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan maka dengan legowo mengundurkan diri.

* Sudarman, LC. adalah Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten* Manar MAS adalah Koordinator Lembaga Analisis Kebijakan Publik (lanskep) Banten

Artikel ini Pernah dimuat di situs http://www.bantenlink.com


No Comments to “Membangun Moralitas PBJ Di Banten” »


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Wacana Putra Daerah http://icmimudabanten.org/?p=26

1 of 4 23/07/2007 20:44


( February 15, 2007 )

Wacana Putra Daerah

Oleh : Achmad Nashrudin P

Suhu politik menjelang pemilihan gubernur, semakin terasa memanas. Hal tersebut sangatlah wajarmengingat politik memang sebuah fenomena. Dari sekian bentuk fenomena yang terasa dan tampakadalah diskursus (Discource) “Putra Daerah”. Sebetulnya, wacana tersebut bukanlah hal baru, karenasemenjak Undang-undang mengenai pemerintahan daerah terbit tahun 1999 melalui UU No. 22/1999,perbincangan tentang kepemimpinan daerah senantiasa diarahkan pada wacana putra daerah. Padahalketika itu prosesi suksesi tidak, bahkan belum mengarah pada pemilihan kepala daerah seara langsung(pilkadal).

Setelah UU No. 32 Tahun 2004 terbit, wacana putra daerah semakin menguat. Padahal dalam UUtersebut sama sekali tidak ada satu katapun menyebutkan, baik secara implisit, apalagi eksplisit bahwa seorang kepala daeraha atau kepemimpinan di daerah harus, atau dianjurkan berasal dari putra daerah.

Belum lagi batasan putra daerah, yang masih belum jelas “border” nya. Apakah putra daerah itu adalahseseorang yang lahir, besar, menikmati hidup di daerah nya, atau seseorang yang lahir, tetapi besar danmenikmati hidup di negeri orang, atau seseorang yang punya trah atau titisan darah dari daerah, atauseseorang yang karena hubungan keluarga, misalnya suaminya, iparnya (atau siapapun tanpa ikatan darahsecara lurus) berasal atau paling tidak “berdarah” daerah tersebut, atau seseorang yang –dalam istilahsunda disebut poekeun obor, ternyata berasal dari daerah, atau seseorang yang tidak dilharikan,dibesarkan, tidak punya hubungan darah secara langsung agau tidak langsung dengan daerah, tetapi “saatini” tinggal di (wilayah) daerah, atau … seperti apa. Sama sekali masih belum jelas. Sehingga denganketidak jelasan seperti itu, tidak mudah bagi kita untuk mengkategorikan ‘siapa yang pantas disebut putradaerah’.

Putra Daerah, masihkah Relevan ?Ketidakmudahan melacak substansi putra daerah, masih sangat mungkin berkembang apabila kitamenambahkan variable lain, seperti seberapa besar konstribusi yang telah diberikan kepada daerah ?Kontribusi disini jelas mengandung makna positif, dalam arti kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas kitabisa bertanya apakah yang sudah dilakukan oleh seseorang demi nama baik daerah. Untuk kasus sepertiini, nampaknya kita harus jujur bahwa ternyata relative banyak mereka yang merasa hanya bertempattinggal, sekolah, tetapi mungkin “hatinya” tidak merasa bahwa dia adalah seorang putra daerah. Padahalprestasinya telah sering membawa harum nama daerah. Sebutlah saudara-saudara kita yang ‘warga


2 of 4 23/07/2007 20:44

keturunan”, dengan prestasi akademik dan ekonominya telah secara signifikan menyumbangkan kontribusidemi mengharumkan nama daerah. Tetapi sekali lagi, mereka tidak pernah menuntut banyak selain buktibahwa mereka telah berprestasi. Memang ada juga, bahkan mungkin banyak, seseorang yang lahir daridaerah, tetapi besar dan mencari makan di negeri orang, namun “diaku” sebagai putra daerah demi untukmenyampaikan pesan kepada public bahwa ada yang mampu berprestasi dari daerah. Namun sekali lagi,orang seperti itu, karena pertimbangan ekonomi ‘emoh” pulang kampung. Banyak contohnyasaudarasaudara kita yang merasa lebih kerasa tinggal di negeri orang, karena berfikir lebih realistis. Danpenulis pikir, orang seperti itu lebih patut dihargai.

Persoalan putra daerah sejatinya tidak lagi menjadi santapan renyah pada konteks kekinian, karena memang tidak kontekstual, alih-alih tekstual. Buat apa merasa diri menjadi putra daerah, tetapi kontribusinya nol besar, bahkan lebih mirip berperilaku seperti benalu atau jamur, yang menghisap kekayaan daerah.

Pilkada versus “Discource” Putra DaerahDiscource atau kita sering menyebutnya wacana, adalah salah satu perpektif pemahaman dalam ilmukomunikasi. Karena komunikasi seperti kata Dr. Ibnu Hamad (2006) adalah proses pembuatan wacana(proses mengkonstruksikan realitas ke dalam struktur cerita yang bermakna). Discource (Wacana)memiliki 2 jenis makna, yaitu discource (dengan “d” kecil) yang melihat bagaimana bahasa digunakanpada tempatnya “on site” untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas atas dasar-dasarliguistik. Dan Discource (dengan “D” besar) yang merangkaikan unsure-unsur linguistic pada “discource”(dengan d kecil) bersama-sama unsur non-linguistik (non-language “stuff”) untuk memerankankegiatan-kegiatan, padnagan, dan identitas. Bentuk ini dapat berupa kepentingan ideology, politik,ekonomi dan sebagainya.Berangkat dari perpektif di atas, bila kita menyandingkan pilkada dengan “Putra Daerah”, kita, dalamperepktif komunikasi, telah terjebak pada pemahaman discource yang secara tidak sadar telah jugamenggiring kita pada meng “iyakan” bahwa pilkada memang identik dengan putra daerah. Proses kognisikita telah mengalami suatu ketidaknyamanan (comfortless) bagi suatu realitas politik as usual. Padahalpolitik, bukanlah milik perorangan, atau sekelompok orang yang merasa diuntungkan oleh suatu kondisi,tanpa kita diberi waktu untuk mempersoalkannya atau memperdebatkannya. Satu hal lagi, politik adalahdemokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln bahwa satu dari sepuluh prinsip demokrasiadalah adanya “fatsoen politik”. Fatsoen memang tidak bermakna eksplisit, tapi bersifat Discource(dengan D besar). Yang berarti, tidak berdiri secara sendiri, dengan menafikkan variabel lain yang beradadisekelilingnya.Suatu saat penulis bertanya kepada mantan seorang pejabat kabupaten Serang tentang Putra Daerah.Jawabannya sungguh sangat mengejutkan. Beliau mengatakan bahwa “saya sangat tidak setuju apabilaPilkada dikaitkan dengan Putra Daerah”. Jawaban ini mengejutkan (surprised) walaupun memang itulahyang penulis harapkan.

Jadi, apabila partai tertentu mengusung calon kepala daerah yang nota bene bukan putra daerah, menurut penulis keputusan tersebut sangat kontemporer dan visioner. Karena, beberapa alasan. Pertama, tidak ada aturan secuilpun dalam UU No. 32 / 2004 yang mensyaratkan Putra Daerah. Kedua, bukan pada persoalan putra daerahnya, tetapi bagaimana track record putra daerah tersebut sehingga layak diusung. Akan menjadi preseden buruk, manakala mengusung putra daerah, yang justru memiliki track record yangburuk di daerahnya. Ketiga, mengusung orang yang mencintai daerah dimana dia tinggal dengan orientasi yang jelas (baca : visioner), jauh lebih baik ketimbang putra daerah yang lebih mencintai daerahnya karena kepentingan oligarkis. Keempat, paling tidak berani tampil beda, karena sama sekali tidak ada jaminan seorang putra daerah, otomatis dikenal oleh daerah.


3 of 4 23/07/2007 20:44

Saatnya kita mulai berfikir rasional, dengan melihat lebih jernih persoalan Discource putra Daerah ini,apakah relevan ? Jangan biarkan Banten dikungkung oleh perasaan primordial yang sempit dan cenderungmenyesatkan. Bukankah Banten juga adalah Bumi Allah …. Siapa saja punya hak, yang bermotif buruksaja Allah tidak melarang, apalagi yang berniat baik … tidak ada kuasa manusia untuk mencegahnya.Wallahu ‘alam Bishshowab.

(Dosen Fisip Unma dan pengajar Ilmu Politik di STIKOM Wangsa Jaya)


No Comments to “Wacana Putra Daerah” »


Leave a comment

Name (required)


Website

« Sekolah Gratis untuk Dhuafa Desentralisasi Pendidikan »|

Berita (24)Budaya (2)Ekonomi (8)Jurnalistik (2)Kebijakan (6)Komunikasi (5)Pendidikan (11)Perhubungan (1)Politik (9)Profil (3)

dar

[email protected]

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » Muswil dan Pelantikan Pengurus IC... http://icmimudabanten.org/?p=42

1 of 3 23/07/2007 20:08


( November 12, 2006 )

Muswil dan Pelantikan Pengurus ICMI Muda Banten

Setelah Deklarasi ICMI Muda Banten dilakukan di Masjid Attsauroh Serang pada 12 November 2006 M atau 19 Syawwal 1427 H, Muswayarah Wilayah Ke-1 dilaksanakan di Ciomas Villa H.Embay, bertujuan untuk memilih kepengurusan dan menetapkan program prioritas kerja selama periode 2006-2011.

Sejumlah tokoh muda dan cendekiawan muda banten berkumpul melakukan pembahasan draft yang disediakan panitia. proses brainstorming antarpeserta dan agregasi pemikiran semakin hangat seiring rintikhujan yang membasahi bumi para jawara tersebut dilahirkan.

Pada session ahir, disepakati 5 nama yang diusulkan oleh quorum untuk dipilih menjadi leading sector organisasi, diantaranya; heri herlangga, isbandi, darulquthni, qomaruzzaman, muhammad shodiqin dan taufiqurrohman. Dalam pembahasan antar ke-5 orang yang diberi mandat forum tersebut, dihasilkan formatur kepengurusan berdasar syirah ashabiah.

Dalam kesempatan tersebut, hadir sekjen ICMI Muda Pusat dan Ketua Presidium Regional Jawa Bali, Ahmad Zakyuddin yang mengegasikan posisi ICMI Muda sebagai ghiroh muslim dalam pemberdayaan umat dan bukan menjadi saingan atas ICMI, namun akan bersinergi dalam upaya syiar islam.


No Comments to “Muswil dan Pelantikan Pengurus ICMI Muda Banten” »


Leave a comment

Name (required)dar


1 of 5 23/07/2007 20:11


( May 31, 2007 )

Urgensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pada 27-29 April 2007, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Muda (ICMI Muda) menggelarRapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-1 di Medan, Sumatera Utara, dengan tema kegiatan “MewujudkanKepemimpinan Umat, Menegakkan Kedaulatan Bangsa”. Salah satu agenda utama Rakernas yaituDiskusi Panel Nasional bertajuk “Peran Cendekiawan Muslim Muda dalam Mewujudkan KepemimpinanUmat dan Menegakkan Kedaulatan Bangsa”. Beberapa narasumber yang diminta untuk memberikan materi berasal dari kementerian, departemen danintitusi-institusi seperti, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen KUKM, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial RI, KPK dan MER-C. Pada kesempatan itu, salah satu departemen, yaitu Departemen Sosial (Depsos) yang diharapkan dapatmemberikan materinya, urung mengirimkan narasumber perwakilannya. Padahal, materi terkait dengan departemen sosial sangat dinantikan adanya. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk membahas ketidakhadiran narasumber di atas, melainkan untukmencermati dan menelaah urgensi dari pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang dalam hal ini tranformasi dan sharing pemikiran dan pendapat sedianya diharapkan akan dapat terjadi antara para cendekiawan muslim muda peserta Rakernas dengan Depsos yang memiliki keterkaitan dibidang tersebut. Barangkali mengukur kedaulatan sebuah bangsa dapat dilihat dari tingkat kemerdekaan dan keberdayaanbangsa dan negaranya dalam menunjukkan eksistensi dirinya. Tentunya dengan kemerdekaan dan keberdayaan itu, ia berusaha merancang, melaksanakan, dan mengembangkan visi dan misi negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Manakala sebuah negara dan bangsa mengalami kehilangan keberdayaan dalam menunjukkan jati dirinya, sesungguhnya nilai kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara tersebut patut dipertanyakan. Ancaman terhadap kedaulatan bangsa dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Ancaman dari luarmisalnya agresi baik secara terang-terangan (kekuatan militer) maupun secara laten (kekuatan ekonomi). Sedangkan dari dalam negeri, dapat muncul dari buruknya kualitas kehidupan sosial, situasi politik yang tidak menentu, dan disintegrasi sosial. Jika kita cermati kondisi Indonesia saat ini, sebagai negara-bangsa (nation-state) yang cita-citapembangunan kesejahteraan sosial-nya secara gamblang dinyatakan UUD 1945, rupanya masih dihadapkan pada kompleksitas permasalahan sosial, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kelaparan massal, perumahan kumuh, bencana alam, kerusuhan sosial, anak jalanan, perdagangan manusia, pelacuran, gelandangan dan pengemis, yang pada akhirnya menunjukkan bagaimana tingkat keberdayaan dan kedaulatan bangsa.


2 of 5 23/07/2007 20:11

Pada titik ini, urgensi pembangunan kesejahteraan sosial menemukan momentumnya. Denganmengedepankan wacana kesejahteraan sosial di tengah hiruk pikuk politik, misalnya, kita akan menemukan hubungan yang dibangun antara dua keluaran sistem politik, sebagaimana dijelaskan Bambang Shergi Laksono (2003) : 1) legitimasi kebijakan, dan 2) kualitas substansi kebijakan yang diambil. Pemahaman pelaku politik sejauh ini masih terfokus pada wacana sempit yaitu pada kedudukan politik saja. Sementara, konsensus dan konflik yang terjadi sejauh ini hanya pada agenda power sharing dan bukan pada public agendas, tidak lebih dari itu. Dalam sistem pemilihan langsung dengan pemilihanfigure seperti dewasa ini, maka tuntutan akuntabilitas akan semakin tinggi dan aspirasi pengelelompokan dan tuntutan konstituen akan lebih terlihat jelas. Dan, dimasa ini, pembangunan kesejahteraan sosial (pelayanan sosial) menjadi isu politik penting, bahkan memiliki kemungkinan menjadi sektor penentu kemenangan kontestan politik. Upaya pembangunan kesejahteraan sosial memang bukan saja tanggungjawab Pemerintah (DepartemenSosial), tetapi juga merupakan tanggungjawab sosial warga negara, baik secara individu maupun kelompok. Namun demikian, dalam konteks pembangunan nasional, negara memiliki kewajiban utama sebagai penyelenggaranya. Mengapa negara mesti terlibat dalam pengelolaan pelayanan sosial? Karena menyerahkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat, bukan saja mengingkari salahsatu fungsi negara sebagai pelayan publik, melainkan pula memperburuk situasi penanganan masalah sosial.

Masalah Kemiskinan Untuk itu, konsentrasi pemerintahan SBY-JK dalam upaya menuntaskan agenda pembangunankesejahteraan sosial mestinya mulai difokuskan. Hal ini terutama terkait dengan upaya penanganan masalah kemiskinan yang semakin meluas di kalangan masyarakat. Dengan demikian, perlu dicermati kembali apakah pendekatan yang selama ini digunakan sudah menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan? Membahas hal itu, kiranya gagasan yang dikembangkan Edi Suharto, Phd menemukan relevansinya.Pertama, dalam upaya mengatasi kemiskinan, diperlukan sebuah kajian yang lengkap sebagai acuanperancangan kebijakan dan program anti kemiskinan. Ia menyayangkan, hampir semua pendekatan dalammengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (modernisation paradigm) yangdimotori oleh Bank Dunia. Paradigma ini bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik(orthodox neoclassical economics) dan model yang berpusat pada produksi (production-centred model).Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, misalnya, parailmuan sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan satunegara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yangmenggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan”. Sementara, pendekatan kemiskinan versi UNDP berporos pada paradigma pembangunanpopulis/kerakyatan (popular development paradigm) yang memadukan konsep pemenuhan kebutuhandasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan peraih Nobel Ekonomi 1998, AmartyaSen. Menurutnya, kedua paradigma tersebut masih melihat kemiskinan sebagai kemiskinan individu dankurang memperhatikan kemiskinan struktural. Sistem pengukuran dan indikator yang digunakannyaterfokus pada “kondisi” atau “keadaan” kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan.Orang miskin hanya dipandang sebagai “orang yang serba tidak memiliki”: tidak memiliki pendapatantinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dsb. Metode yang digunakan juga masih berpijak pada outcome indicators. Sehingga kurang memperhatikanaspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya. Si miskin dilihat hanyasebagai “korban pasif” dan objek penelitian. Bukan sebagai “manusia” (human being) yang memiliki“sesuatu” yang dapat digunakannya baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupunusaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri. Kedua, Kelemahan pendekatan di atas menuntut perubahan pada fokus pengkajian kemiskinan,


3 of 5 23/07/2007 20:11

khususnya menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan. Paradigma barutidak lagi melihat orang miskin sebagai orang yang serba tidak memiliki. Melainkan orang yang memilikipotensi (sekecil apapun potensi itu), yang dapat digunakan dalam mengatasi kemiskinannya. Paradigmabaru menekankan pada “apa yang dimiliki orang miskin” ketimbang “apa yang tidak dimiliki orangmiskin”. Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategipenanganan masalah (coping strategies) yang telah dijalankannya secara lokal. Ketiga, Paradigma baru studi kemiskinan sedikitnya mengusulkan empat poin yang perludipertimbangkan: 1) kemiskinan sebaiknya dilihat tidak hanya dari karakteristik si miskin secara statis. Melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. 2) Indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumahtangga. 3) Konsep kemampuan sosial (social capabilities) dipandang lebih lengkap daripada konsep pendapatan (income) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan. 4) Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan padabeberapa key indicators yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (livelihood capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfillment), mengelola asset (asset management), menjangkau sumber-sumber (access to resources), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (access to social capital), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses).

Catatan Akhir Untuk bangkit dari keterpurukan akibat krisis sejak 1997 lalu, sungguh, bangsa ini memerlukan kerjakeras dan keseriusan semua pihak, tak terkecuali para cendekiawan muda dalam proses pembangunannasional. Harapan bahwa Depsos yang merupakan piranti negara yang berperan sebagai perancangkebijakan sosial makro yang memayungi berbagai upaya penanganan masalah sosial pada tingkatnasional, mampu memposisikan dirinya sebagai lembaga “steering” daripada “rowing” dan menjadilembaga audit sosial yang bertugas memberi peringatan dini kepada lembaga lain yang memproduksikebijakan dan program yang merugikan kesejahteraan masyarakat, saat ini dinilai belum tercapai. Dengandemikian, bisa dipastikan, tanpa ada suatu sinergitas optimal dari Pemerintah (Departemen Sosial)sebagai fasilitator utama, dengan berbagai pihak (steak holders), masalah-masalah sosial menjadi semakinsulit dipecahkan. Wallahu’alam bi Ash Showwab.

Penulis, Alumni Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAS, Sekretaris Majelis Pimpinan ICMI MudaWilayah Provinsi Jawa Barat, Tinggal di Bandung


No Comments to “Urgensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial” »


Leave a comment

Name (required)


Website

dar

[email protected]

Hot News http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=search...

1 of 1 23/07/2007 21:23

Home

Rubrik

UtamaSerang KotaSerang RayaMetro CilegonPandeglangLebakMetro TangerangEkonomi BisnisHukum & KriminalOlah RagaSepak BolaRadar YuniorWacana PublikPilgubBudaya

Tentang kami

Search Results: icmi muda

Search

ICMI Muda Banten DideklarasikanSenin, 30-Oktober-2006, 09:42:44SERANG – Berangkat dari keprihatinan terhadappermasalahan umat yang tidak mampu di akomodir oleh kaumcendikiawan, (18 klik)Rubrik / Serang Kota

Kota Harus Tingkatkan KesejahteraanSenin, 16-Juli-2007, 06:43:06SERANG – Ikatan Cedekiawan Muslim Indoensia (ICMI) MudaBanten meminta stakeholders Kota Serang untukmemperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakatsetelah Kota Serang tebentuk. (5 klik)Rubrik / Serang Kota

Meski Dilarang Depdiknas Namun Masih Tetap MarakSenin, 02-Juli-2007, 06:57:42*Diskusi Radar Banten: “Fenomena Kelas Jauh Di Banten” (30 klik)Rubrik / Utama

Pengurus ICMI Muda TerbentukSenin, 13-November-2006, 08:47:25SERANG – Musyawarah Wilayah I Ikatan CendekiawanMuslim se Indonesia (ICMI) Muda Provinsi Banten berhasilmenetapkan pengurus Majelis Pimpinan Wilayah ICMI MudaProvinsi Banten periode 2006-2011. (37 klik)Rubrik / Serang Kota

Discussion

Latest Post

Latest Response

Link

© RadarBanten2006

Redaksi dan Tata Usaha Jl. Let Jidun No.7 Kepandean Serang Banten Telp. 0254-214771

icmi muda banten - Telusuri dengan Google http://www.google.co.id/search?q=icmi+muda+banten&ie=utf-8&oe...

1 of 2 23/07/2007 21:32

Web Gambar Grup Direktori

Telusuri Pencarian Khusus Acuan

Telusuri: di web halaman dari Indonesia

Web Urutan 1 - 10 dari sekitar 606 hasil penelusuran untuk icmi muda banten. (1.08 detik)

.:: ICMI MUDA BANTEN ::.Analogi untuk menggambarkan hubungan ICMI Muda dengan ICMI, seperti niat awal, yaitu: anak dengan orangtua, atau adik dengan kakak. ICMI Muda diniatkan ...www.icmimudabanten.org/ - 32k - Tembolok - Laman sejenis

.:: ICMI MUDA BANTEN ::. » BeritaPada 27-29 April 2007, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Muda (ICMI Muda) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-1 di Medan, Sumatera Utara, ...icmimudabanten.org/?cat=1 - 29k - Tembolok - Laman sejenis[ Hasil temuan lainnya dari icmimudabanten.org ]

Hot News - Pengurus ICMI Muda TerbentukSERANG – Musyawarah Wilayah I Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) MudaProvinsi Banten berhasil menetapkan pengurus Majelis Pimpinan Wilayah ICMI ...www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=6419 - 11k - Hasil Tambahan - Tembolok - Laman sejenis

Hot News - Serang KotaSERANG – Ikatan Cedekiawan Muslim Indoensia (ICMI) Muda Banten meminta stakeholders Kota Serang untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat ...www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewcat&cid=8&PHPSESSID=a241b0921e2013a9651e88d4... - 13k - Tembolok - Laman sejenis[ Hasil temuan lainnya dari www.radarbanten.com ]

4JJI | ICMI MUDA MPW JABARAdministrator. ·, Buku Tamu. ·, Kajian & Artikel. ·, Kirim Artikel. ·, Profil Organisasi. ·, Kontak.·, ICMI MUDA. ·, ICMI MUDA BANTEN ...www.ciptasolusindo.co.id/ - 16k - Tembolok - Laman sejenis

4JJI | ICMI MUDA MPW JABARIcmi, Icmi Muda , Icmi Muda Jabar, Icmi Muda Banten. ... Situs ICMI Muda Perkaya Khazanah Online Ke-islaman Situs ICMI Muda Perkaya Khazanah Online Ke- ...www.ciptasolusindo.co.id/?pilih=arsip&topik=1 - 15k - Tembolok - Laman sejenis[ Hasil temuan lainnya dari www.ciptasolusindo.co.id ]

[PDF] Kata PengantarJenis Berkas: PDF/Adobe AcrobatKetetapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-1 ICMI Muda di Medan ...... Selanjutnya tulisan tingkatan Instansi : Pusat, Wilayah Banten, Wilayah ...info-banten.com/Frame_of_Reference_ICMI_Muda.pdf - Laman sejenis

..:: UPEKS ONLINE..______Dalam acara Rapat Pimpinan Harian Nasional (Rapimhanas) ICMI Muda di Hotel Sahid ...yaitu ICMI Muda Sumatera Utara di Regional Sumatera, ICMI Muda Banten, ...www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=11227 - 26k - Hasil Tambahan - Tembolok - Laman sejenis

icmi muda bantenGoogle

diskusi icmi muda (3439x4782x24b jpeg)

Documents

Kompilasi Artikel Cendekiawan Muda Banten