5/15/2018 KM 66 Thn 1993 Ttg Fasilitas Parkir Untuk Umum

1/5

MENTERIPERHUUUNGANREl'UULlK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGANNOMOR : KM 66 TAHUN 1993

TEN TAN G

FA:3ILITAS PAIU\IR UNTtrK UMUM

MENTERI PERHUBUNGAN,

a. bahwa dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 43T;lhun 1993 tentang Prasarana dan Lalu LintasJ;;tlan telah diatur ketentuan mengenai fasili-tas parkir untuk urnum;b. bahwa ketentuan sebaqaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu diatur lebih lanjut denganK.aputusan Menteri Perhubungan;1. Undang-undang Nornor 13 Tahun 1980 tentanqJalan (Lembaran Negara Tahun 19BO Nornor 83,

Tambahan Lembaran Negar~ Nomor 3186);2. Urrdanq+u nd ariq Nomor 14 Tahun 1992 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan (LembaranN - e . g a r a Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan L e m b a r a nN=gara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22Tahun 1992 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1T,ahun 1992 tlmtang Penangguhan Mulai Berlaku-nya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaiUndang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3494) i3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993tentang Prasarana dan Lalu Lintas ~aIan(Lembaran Hegara Tahun 1993 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) i

5/15/2018 KM 66 Thn 1993 Ttg Fasilitas Parkir Untuk Umum

2/5

nAB IIPENETJ\PAN LOKASI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 2Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkiruntuk umum dilakukan dengan mernperhatikan :a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD)ib.. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;.c. kelestarian Ilngkunganjd. k~mudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 3Lpkasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh :a. Bu?ati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingka~ IIatas usul Kepala Dinas Lalu Lintas danAngkutan Jalan Daerah Tingkat II, untukfasilitas parkir untuk urnumyang terletak diwilaynh Kabupaten/Kotamadya Daerah TingkatIIi

b. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I PropinsiRiau ntas usul Kepala Oinas Lalu Lintas danAngkutan Jalan Daerah Tingkat I PropinsiRiau, untuk fasilitas parkir untuk umum yangt~rletak di wilayah Kotamadya AdministratifBa":am;

c. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakartaatas usul Kcpala Dinas Lalu Lintas danAn~kutan Jalan Daerah Khusus IbukotaJakarta, untuk fasilitas parkir untuk umumyang terletak di wilayah Daerah-KhususIbl.lkotaakarta.

3

5/15/2018 KM 66 Thn 1993 Ttg Fasilitas Parkir Untuk Umum

3/5

Pasal 6PenyelEmggaraan fasi1i tas parkir untuk umumsebagaimann dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :a. pembangunan;b. pengoperasian; danc. pemeliharaan.

Pasal 7(1) Untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untukuMum, badan hukum Indonesia dan warga negaraIndonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,hacus memiliki izin penyelenggaraan fasilitasparkir untuk umum.(2) I zin penyelenggaraan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), diberikan oleh :

a . Bupat i/ \'1ali k0tam ad yaK epa 1 D aera hTingkat II, untuk fasilitas parkir untukumum yanq terletak di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;b. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I propin-si Riau untuk fasilitasparkir untukumum di wilayah Kotamadya AdministratifBatam-ic. Gubernur/Kepala Daerah Khusus rbukotaJakarta untuk fasilitas parkir untukumum yang terletak di wilayah DaerahKhusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8Untuk memperolch izin pcnyeleriggaraan fasilitasparkir. llntuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1), harus rnemenuhi persyaratana. meniliki nomor: pokox wajib pajax :

s

5/15/2018 KM 66 Thn 1993 Ttg Fasilitas Parkir Untuk Umum

4/5

(2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dapat dihitung berdasarkan penggunaanfasilitas parkir per jam, per hari atauperjanjian penggunaan dalam jangka waktutertentu.(]) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud da lamayat (I), ditetapkan dengan Peraturan Daerahyang bersangkutan.

Pasal 12Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum yangtelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalamPas~l 7 ayat (1), wajib :a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkandalam izin penyelenggaraan fasilitas parkirurrcuk umum;b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancarandalam kawasan fasilitas parkir untuk umum;c. melaporkan kepadapemberi izin apabiladilakukan perubahan penanggung. jawab.

Pasal 13(1) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir untukumum dapat dicabut apabila :

H. pemegang izin melanggar ketentuan seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 12;

b. dalam penyelenggaraan fasilitas parkiruntuk umum mengakibatkan pencemaranlingkungan.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaJcsucl dalalllaya.t; (1) diLaku k a n mef.aLui proses per Lnq a t.ant.e-r t.uLi s s eba ny ak ] (tiga) ka L i, bnrtut"ut-t.uru t; dengan \:8nggang waktu ma sinq-ona ninq 1 .(s a.tu) bulan.

7

5/15/2018 KM 66 Thn 1993 Ttg Fasilitas Parkir Untuk Umum

5/5

D 1\ n vKETEN'l'UAlt PENUTUP

Pn.nal 15Keputusnn In1 muini berloku sejak tnnggal 17 Sep-tember 1993.

o.ltotapklln dL . tPa.da tnnggal t J1\ }{ A It 'I' 119 S e p t e m b e r 1 9 9 3

PERUUBUNGAN'

5ALINAN Keputusan in1 disampaikan kepada :1. Para Henteri Kabinet Petnbangunan VI;2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;J. Sekretar is JenderDl, Inspektur Jenderal, para Dlre}