KETERBUKAAN INFOMASI PUBLIK DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH18
oleh |
Emir Suryo Guritno, SE.,SH
email |
[email protected]
versi |
02 Mei 2015, 22:57 WIB
DAFTAR ISI
A.PENDAHULUAN4B.KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK5C.INFORMASI YANG
TERSEDIA DI DALAM E-PROCUREMENT8D.CARA MEMPEROLEH
INFORMASI15E.POTENSI YANG MUNGKIN DI TIMBULKAN15F.PENUTUP16
A.PENDAHULUANBerbicara tentang pemerintah maka kita tidak akan
lepas dari pembicaraan mengenai yang namanya belanja, karena memang
inilah sebenarnya tugas sehari hari pemerintah yaitu membelanjakan
sejumlah uang dalam rangka menjalankan program kerja yang telah
disusun yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat
baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada beberapa saat lalu
kita telah melihat hingar bingar pemilu, dan saat itu pula kita
selaku rakyat yang berdemokrasi memilih pemimpin entah karena
penilaian individu maupun program kerja yang ditawarkannya dan saat
pemimpin ini terpilih sudah pasti akan berusaha merealisasikan
program kerja tersebut mengingat bagi sebagian konstituante janji
adalah hutang.Program kerja biasanya berbentuk suatu yang abstrak,
dan ditangan instansi/unit kerja di bidang perencanaan yang
mengkonkritkan menjadi sebuah kegiatan kegiatan dan dikoordinasikan
dengan instansi/unit kerja teknis untuk mengeksekusinya. Untuk
mengeksekusi kegiatan kegiatan ini instansi/unit kerja teknis tidak
akan lepas dari aturan main di bidang pengadaan barang/jasa, aturan
main yang saat ini berlaku adalah Peraturan Presiden No 54 Tahun
2010 dengan segala perubahannya[footnoteRef:2]. [2: Perpres
54/2010, Perpres 35/2011, Perpres 70/2012, Perpres 4/2015]
Aturan main dibidang pengadaan barang/jasa telah secara rinci
dalam memberikan panduan kepada pelaku pengadaan barang/jasa dan
aturan main ini telah mendapatkan roh persaingan sehat dan
keterbukaan informasi publik yang tercermin dalam prinsip pengadaan
barang/jasa sebagai berikut:1. Efisien2. Efektif3. Terbuka dan
bersaing4. Transparan5. Adil / tidak diskriminatif6.
AkuntabelPrinsip terbuka, disini dapat dijelaskan bahwa dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memberikan kesempatan
kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti
pengadaan di lingkungan instansi pemerintah.Prinsip transparansi,
disini dapat dijelaskan bahwa pelaku pengadaan barang/jasa akan
memberikan dan/atau menerima informasi terkait aturan main secara
lengkap dan jelas yang akan dituangkan didalam dokumen
pengadaan.Untuk menuju prinsip pengadaan tersebut Perpres 54/2010
selain mengatur tentang aturan main pengadaan barang/jasa
pemerintah juga secara eksplisit menyebutkan strateginya yaitu
melalui implementasi e-Procurement.
Sebagai satu satunya instansi pemerintah yang melakukan
pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sejak tahun
berdirinya LKPP telah mengembangan aplikasi yang disebut sebagai
SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang disebarluaskan ke
seluruh instansi baik di pusat dan di daerah dan instansi tersebut
akan membentuk LPSE ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik) sebagai
pengelola aplikasi SPSE. Sampai dengan saat ini telah terbentuk 627
LPSE dan terdapat 731 instansi yang telah menggunakan aplikasi SPSE
ini[footnoteRef:3]. [3:
http://report-lpse.lkpp.go.id/v2/beranda]
Pada tahun 2014 melalui LPSE terdapat 135.669 paket lelang
dengan nilai 108,4 triliun yang diperebutkan 224.469 penyedia
barang/jasa yang tersebar di seluruh Indonesia[footnoteRef:4].
Melihat hal ini saja sudah dapat kita katakan implementasi
e-Procurement yang telah dilakukan oleh LKPP berhasil. [4:
http://report-lpse.lkpp.go.id/v2/beranda]
Keberhasilan implementasi e-Procurement di Indonesia merupakan
sebagai bukti bahwa keadaan saat ini telah berubah, masyarakat
memerlukan keterburkaan informasi khususnya dalam bidang pengadaan
barang/jasa di instansi pemerintah, mengingat besarnya dana
APBN/APBD yang terserap pada sektor ini.B.KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIKUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) merupakan bentuk transparansi dan
tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna
informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance). Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan
informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai
dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik. Sedangkan badan publik adalah lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.Badan Publik mempunyai hak :1.
Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundang undangan;2. Menolak memberikan informasi publik
apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan.Selain
mempunyai hak tersebut diatas, Badan Publik juga mempunyai
kewajiban :1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan.2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan
tidak menyesatkan.3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
informasi publik.
Gambar 1: Informasi yang wajib disediakan
Selain hal tersebut diatas, dalam UU KIP mengatur mengenai
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan (secara berkala,
secara serta merta dan setiap saat) oleh Badan Publik dan informasi
yang dikecualikan. 1. Informasi Berkala, diatur dalam pasal 9 UU
KIP.2. Informasi Serta Merta, diatur dalam pasal 10 UU KIP.3.
Informasi Tersedia Setiap Saat, diatur dalam pasal 11 UU KIP.4.
Informasi Yang Dikecualikan, diatur dalam pasal 17 UU KIP.
Gambar 2: Informasi yang dikecualikan
Badan Publik selaku penyedia informasi publik melalui Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumen tasi (PPID) melakukan inventarisasi
informasi di lingkungan instansinya, setelah itu PPID melakukan
pengujian konsekuensi terhadap setiap informasi yang akan
menghasilkan 1) informasi publik yang tidak dikecualikan; 2)
informasi publik yang dikecualikan.
Gambar 3: Pengujuan Konsekuensi
Untuk informasi publik yang dikecualikan harus di kuatkan dengan
diterbitkannya Surat Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang di
kecualikan oleh pimpinan instansi karena hal ini sebagai dasar PPID
untuk memfilter permintaan informasi publik oleh pemohon informasi
publik. Sedangkan terhadap Informasi Publik yang tidak
dikecualikan, pada pasal 20 dan 22 Peraturan Komisi Infomasi Publik
membagi menjadi 2 (dua) metode perolehan informasi publik yaitu 1)
Informasi Publik Melalui Pengumuman; 2) Informasi Publik Melalui
Permohonan, dan terhadap hal ini PPID akan membuat Daftar Informasi
Publik yang berisikan 1) Informasi Berkala; 2)Informasi Serta
Merta; dan 3) Informasi Tersedia Setiap Saat.
Gambar 4: Daftar Informasi Publik
C.INFORMASI YANG TERSEDIA DI DALAM E-PROCUREMENTPengadaan
barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 dan
perubahannya telah mengatur secara rinci hal hal apa saja yang
harus dilakukan oleh pelaku pengadaan barang/jasa, dan dari sini
kita bisa melihat terdapat beberapa informasi antara lain:1.Tahap
Perencanaan Pengadaan Barang/JasaPada tahap perencanaan ini
digambarkan unit kerja eselon mengajukan permohonan barang/jasa
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Kepala Satuan Kerja
(KPA) untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. PPK
menindaklanjuti dengan 1) melakukan kajian apakah KAK yang disusun
oleh unit kerja eselon dan jika diperlukan maka KAK tersebut akan
disesuaikan oleh PPK; 2) melakukan survei harga pasar yang
dituangkan dalam Berita Acara Survei untuk membuat Harga Perkiraan
Sendiri (HPS), membuat Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat
(RKS)/Metodologi Pekerjaan, membuat Draft Kontrak dan setelah itu
membuat nota dinas kepada Kepala ULP atau kepada Pejabat Pengadaan
agar dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa. Jika pemilihan
penyedia barang/jasa dilakukan melalui ULP, maka setelah memperoleh
nota dinas dari PPK, Kepala ULP akan menunjuk Kelompok Kerja
(Pokja) terkait dan Pokja ini akan menyusun Dokumen Pengadaan
berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PPK tersebut, hal yang
sama juga dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Berdasarkan proses
diatas, dapat diperoleh dokumen:Unit Kerja Eselon mengajukan
permohonana. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) versi Unit Kerjab. Nota Dinas dari Unit Kerja ke PPKPPK
melakukan kajian dan dokumen terkaita. Nota Dinas dari Unit Kerja
ke PPKb. Kerangka Acuan Kerja (KAK) versi PPK dan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) c. Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat
(RKS)/Metodologi Pekerjaan;d. Berita Acara Survei.e. HPS.f. Draft
Kontrak.g. Nota Dinas dari PPK ke Kepala ULP/Pejabat
PengadaanKepala ULP menerima permohonan PPKa. Nota Dinas dari PPK
ke Kepala ULPb. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) versi PPKc. Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat
(RKS)/Metodologi Pekerjaan;d. HPS.e. Draft Kontrak.f. Nota Dinas
Kepala ULP ke PokjaPokja menyusun dokumen terkaita. Nota Dinas
Kepala ULP ke Pokjab. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) versi PPKc. Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja
dan Syarat (RKS)/Metodologi Pekerjaan;d. HPS.e. Draft Kontrak.f.
Dokumen PengadaanPejabat Pengadaan menyusun dokumen terkaita. Nota
Dinas PPK ke Pejabat Pengadaanb. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) versi PPKc. Spesifikasi Teknis/Rencana
Kerja dan Syarat (RKS)/Metodologi Pekerjaan;d. HPS.e. Draft
Kontrak.f. Dokumen Pengadaan
2.Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPada tahap pelaksanaan
pengadaan diawali dengan 1) Persiapan e-Procurement, disini Pokja
membuka website LPSE dan masuk (login) ke dalam aplikasi SPSE
(Pokja sudah mempunyai kode akses, jika belum punya Pokja akan
membuat surat permohonan kode akses kepada LPSE dilampiri dengan SK
Penetapan Sebagai Pokja), Pokja didalam aplikasi SPSE membuat data
identitas paket pekerjaan. Pada saat membuat identitas paket
pekerjaan Pokja memasukkan (upload) beberapa dokumen berupa
softcopy/file yaitu a) Dokumen Pengadaan (Pemilihan/Kualifikasi),
b) KAK, c) RAB, d) Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan
Syarat/Metodologi Pekerjaan. Setelah melakukan persiapan
e-Procurement maka dilanjutkan dengan 2) pelaksanaan e-Procurement,
disini Pokja akan mengikuti alur kerja aplikasi SPSE selanjutnya
antara lain pengumuman pengadaan, aanwijzing, pemasukan penawaran,
pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, dan
pengumuman pemenang. Setelah pengumuman pemenang maka Pokja diluar
aplikasi SPSE membuat nota dinas kepada PPK perihal telah
dilaksanakannya pelaksanaan e-Procurement dan di dalam aplikasi
SPSE PPK akan memasukkan / upload dokumen kontrak atau dokumen
jaminan pelaksanaan.Pada saat persiapan e-Procurement akan tersedia
dokumen/data berupa :a. Dokumen Surat Permohonan Penerbitan Kode
Aksesb. Dokumen SK Penetapan Sebagai Pokja c. Data identitas paket
pekerjaan, juga terdapat :i. Dokumen (softcopy/file) Pengadaan
(Pemilihan/Kualifikasi)ii. Dokumen (softcopy/file) KAKiii. Dokumen
(softcopy/file) HPS ( kosongan )iv. Dokumen (softcopy/file)
Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat/Metodologi Pekerjaanv.
Dokumen (softcopy/file) Gambar DED (jika ada)Pada saat pelaksanaan
e-Procurement akan tersedia dokumen/data berupa :a. Data Pengumuman
Pengadaanb. Data Penyedia Pendaftar Paket PekerjaanPada aplikasi
SPSE, sebelum tahap pembukaan penawaran data penyedia pendaftar
paket pekerjaan tidak dapat diketahui baik oleh pelaku pengadaan
(Pokja dan Penyedia Barang/Jasa) maupun masyarakat umum. Identitas
pendaftar paket pekerjaan disamarkan yang seharusnya tertulis misal
PT. Sasmito menjadi Penyedia 1, hal ini dilakukan karena bila tidak
disamarkan berpotensi terjadi persekongkolan mengingat pendaftar
paket pekerjaan dapat mengetahui siapa musuh-nya dan penyamaran ini
akan mengurangi potensi persekongkolan tersebut.c. Data Aanwijzing,
juga terdapat :i. Dokumen (softcopy/file) addendum dokumen
pengadaan (pemilihan/kualifikasi)d. Data Penyedia Penawar Paket
PekerjaanSama halnya dengan poin b diatas, sebelum tahap pembukaan
penawaran data penyedia penawar paket pekerjaan tidak dapat
diketahui oleh pelaku pengadaan maupun masyarakat umum, begitu juga
perlakukan terhadap dokumen (softcopy/file) yang dimasukkan oleh
penawaran yang berupa :i. Dokumen (softcopy/file) penawaran
administrasiii. Dokumen (softcopy/file) penawaran teknisiii.
Dokumen (softcopy/file) penawaran biaya/hargaiv. Data formulir
kualifikasi.e. Data Koreksi Aritmatikf. Data Evaluasi Penawaran,
juga terdapat :i. Dokumen (softcopy/file) Berita Acara Evaluasi
Penawaran;ii. Dokumen (softcopy/file) Formulir Evaluasi
Penawaran;iii. Dokumen (softcopy/file) Berita Acara Hasil
Pelelangan.g. Data Penetapan Pemenangh. Data Pengumuman Pemenangi.
Dokumen Nota Dinas dari Pokja ke PPKj. Data kontrak, juga terdapat
:i. Dokumen (softcopy/file) kontrakii. Dokumen (softcopy/file)
jaminan pelaksanaanBerdasarkan tahapan proses pengadaan barang/jasa
yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan
pengadaan, maka dapat diketahui terdapat banyak data dan dokumen
yang tersedia dan dari data dan dokumen ini akan diperoleh
informasi, untuk detail informasi yang diperoleh dari masing masing
data dan dokumen dapat dilihat pada tabel.
Tabel : Informasi Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
TahapanJenis Data/DokumenBentukInformasi Yang Tersedia
A.Perencanaan Pengadaan
1)Unit Kerja Eselon mengajukan permohonani.KAK dan RAB versi
Unit EselonHardcopyGambaran hasil pekerjaan/produk yang diinginkan
oleh unit kerja eselon, RAB berdasarkan informasi awal yang
diperoleh unit kerja (biasanya harga satuan pada RAB disini
berdasarkan pada standar yang berlaku misal SBU dari
Kemenkeu/SNI)
ii.Nota Dinas dari Unit Eselon ke PPK melalui
Ka.SatkerHardcopyPermohonan dari unit eselon kepada PPK (tembusan
kepada Kepala Satker) dalam rangka mendapatkan barang/hasil
pekerjaan yang diinginkan.
2)PPK melakukan kajian atas dokumen terkaiti.Nota Dinas dari
Unit Eselon ke PPK melalui Ka.SatkerHardcopyIdem 1) i
ii.KAK versi PPK dan RABHardcopyGambaran hasil pekerjaan/produk
yang diinginkan oleh unit kerja eselon namun telah di telaah secara
seksama oleh PPK. RAB sesuai dengan apa yang disampaikan oleh unit
eselon.
iii.Spesifikasi Teknis/RKS/Metodologi
PekerjaanHardcopySpesifikasi pekerjaan/produk yang diinginkan oleh
PPK berdasarkan keinginnan unit eselon (user)
iv.BA SurveiHardcopyLokasi survei, penyedia jasa tersurvei,
produk yang disurvei, harga produk yang disurvei
v.HPSHardcopy Rekapitulasi harga berdasarkan jenis pekerjaan,
harga satuan pekerjaan/barang, dimana harga satuan disusun
berdasarkan hasil survei. HPS dengan detail harga satuan menjadi
milik PPK, dan HPS tanpa detail harga satuan menjadi lampiran KAK
dan Dokumen Pengadaan untuk disampaikan kepada Pokja/Pejabat
Pengadaan.
vi.Draft KontrakHardcopyKonsep kontrak yang diinginkan oleh
PPK
vii.Nota Dinas dari PPK ke Kepala ULP/Pejabat
PengadaanHardcopyPermohonan dari PPK kepada Kepala ULP/Pejabat
Pengadaan untuk melaksanaan pengadaan barang/jasa, No RUP, harga
HPS.
3)Kepala ULP menerima permohonan PPKi.Nota Dinas dari PPK ke
Kepala ULP/Pejabat PengadaanHardcopyIden 2) vii
ii.KAK versi PPK dan RAB HardcopyIdem 2) ii
iii.Spesifikasi Teknis/RKS/Metodologi PekerjaanHardcopyIdem 2)
iii
iv.HPSHardcopyIdem 2) v
v.Draft KontrakHardcopyIdem 2) vi
vi.Nota Dinas dari Kepala ULP ke PokjaHardcopyPermohonan kepada
Pokja bidang terkait (misal Pokja Jasa Konsultan) untuk melaksanaan
pengadaan barang/jasa
4)Pokja menyusun dokumen terkaiti.Nota Dinas dari Kepala ULP ke
PokjaHardcopyIdem 3) vi
ii.KAK versi PPK dan RAB HardcopyIdem 2) ii
iii.Spesifikasi Teknis/RKS/Metodologi PekerjaanHardcopyIdem 2)
iii
iv.HPSHardcopyIdem 2) v
v.Draft KontrakHardcopyIdem 2) vi
vi.Dokumen PengadaanSoftcopy/fileKualifikasi perusahaan yang
diinginkan, kualifikasi tenaga ahli yang diinginkan, tata cara
penyampaian penawaran, tata cara evaluasi penawaran.
5)Pejabat Pengadaan menyusun dokumen terkaiti.Nota Dinas dari
PPK ke Pejabat PengadaanHardcopyIdem 3) vi
ii.KAK dan RAB versi PPKHardcopyIdem 2) ii
iii.Spesifikasi Teknis/RKS/Metodologi PekerjaanHardcopyIdem 2)
iii
iv.HPSHardcopyIdem 2) v
v.Draft KontrakHardcopyIdem 2) vi
vi.Dokumen PengadaanSoftcopy/fileKualifikasi perusahaan yang
diinginkan, kualifikasi tenaga ahli yang diinginkan, tata cara
penyampaian penawaran, tata cara evaluasi penawaran.
B.Pelaksanaan Pengadaan
1)Persiapan e-Procurementi.Surat Permohonan Penerbitan Kode
AksesHardcopya.Identitas pribadi angota Pokja ( Nama, NIP, Email,
Jabatan, Pangkat, Golongan, No Telpon )b.Nomor dan tanggal
penerbitan surat
ii.SK Penetapan Sebagai PokjaHardcopya.Nama & NIP anggota
Pokja, Nama & NIP Kepala ULPb.Tugas Pokja, nomor, nama penerbit
dan tanggal penerbitan SK
iii.Identitas paket pekerjaanDataa.Kode RUP, Nama paket, Lokasi
pekerjaan, nama satuan kerja, nama PPK, Kode Anggaran, Nilai Pagu
paket, nomor surat rencana pelaksanaan, nama pokja.b.Kode lelang,
nama paket, kategori (pengadaan), jenis pelelangan, metode
(pengadaan), penetapan pemenang (itemized/tidak), nilai pagu paket,
nilai HPS, Lokasi Pekerjaan, Cara pembayaran kontrak, Pembebanan
Tahun Anggaran kontrak, Sumber pendanaan kontrak, Syarat
kualifikasi, Jadwal lelang,
iv.Dokumen Pengadaan (Pemilihan/Kualifikasi)Softcopy/FileAturan
main pelaksanaan pengadaan barang/jasa
v.Kerangka Acuan KerjaSoftcopy/FileDasar pekerjaan dilaksanakan,
output yang diinginkan oleh pemberi pekerjaan.
vi.HPS ( kosongan )Softcopy/Filea.detail jenis pekerjaanb.detail
volume pekerjaanc.jumlah nilai HPS sudah termasuk PPN
vii.Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat/Metodologi
PekerjaanSoftcopy/Filehal hal yang terkait dengan spesifikasi
produk yang di inginkan / cara melaksanakan sesuatu pekerjaan.
viii.Gambar DED (jika ada)Softcopy/Filehal hal yang terkait
dengan detail dari gambar kerja yang akan menjadi panduan bagi
pelaksana pekerjaan.
2)Pelaksanan e-Procurementi.PengumumanDataKode lelang, nama
lelang, keterangan paket lelang, tahap lelang saat ini (jadwal tiap
kegiatan pelelangan), agency, satuan kerja, kategori, metode
pelerkaan, metode kualifikasi, metode dokumen, metode evaluasi,
(tahun) anggaran, nilai pagu paket, nilai HPS paket, Jenis kontrak,
Bobot teknis, Bobot biaya, Lokasi Pekerjaan, Syarat kualifikasi,
(Daftar) Peserta Lelang.
ii.Penyedia pendaftar paketDataNB: Sebelum tahap pembukaan
penawaran publik belum dapat melihat nama nama peserta lelang.
iii.AanwijzingDataPelaku Pengadaan : bisa melihat tanya jawab
terkait dengan dokumen pengadaan; Publk : tidak bisa melihat
informasi ini.
iv.Penyedia penawar paketDataPelaku Pengadaan : bisa melihat
penyedia yang memasukkan penawaran namun sebelum tahap pembukaan
penawaran pelaku pengadaan tidak bisa mengetahui nama nama penawar
tersebut; Publk : tidak bisa melihat informasi ini.
-penawaran administrasiSofcopy/FileBrosur produk yang
ditawarkan, dukungan bank, dll
-penawaran teknisSofcopy/FileTanggapan terhadap KAK / Metodologi
Pekerjaan / Rencana Kerja dan Syarat yang disusun oleh Penawar,
dll
-penawaran biaya / hargaSofcopy/FileRekapitulasi, ditail harga
satuan pekerjaan/prodk yang disusun oleh penawar
-formulir kualifikasiSofcopy/FileData ijin usaha, pemegang
saham, direksi, tenaga ahli, peralatan, laporan pajak terakhir,
dll
v.Koreksi aritmatikDataTelaah terhadap tiap tiap harga satuan
pekerjaan/produk.
vi.Evaluasi PernawaranDataNilai akhir evaluasi administrasi,
teknis, biaya
-BA Evaluasi PenawaranSofcopy/FileFormalitas kegiatan evaluasi
yang dilakukan oleh Pokja
-Formulir Evaluasi PenawaranSofcopy/FileDetail penilaian
administrasi, teknis, dan biaya
-BA Hasil PelelanganSofcopy/FileFormalitas kegiatan pelelangan
yang telah dilakukan oleh Pokja
vii.Penetapan pemenangDatan/a
viii.Pengumuman pemenangDataNama lelang, kategori, agancy,
satker, pagu, hps, hasil evaluasi, nama pemenang, alamat pemenang,
npwp pemenang, harga penawaran, harga kontrak.
ix.nota dinas dari Pokja ke PPKHardcopyKonfirmasi kepada PPK
yang berisi informasi tentang telah selesainya proses
pelelangan.
x.SPPBJDataKode lelang, nama paket, nomor sppbj, tanggal buat
sppbj, tujuan sppbj di sampaikan, file upload sppbj.
xi.KontrakDataNomor kontrak, nomor rekening pemenang, nilai
kontrak, tanggal kontrak, masa berlaku kontrak, informasi lain yang
perlu dsampaikan oleh PPK, file upload kontrak/jaminan
pelaksanaan.
-kontrakSofcopy/Filen/a
-jaminan pelaksanaanSofcopy/Filen/a
D.CARA MEMPEROLEH INFORMASIData dan dokumen pada pengadaan
barang/jasa pada prinsipnya merupakan data dan dokumen yang terbuka
untuk publik namun pada pelaksanaannya pulblik tidak serta merta
bisa mendapatkannya pada saat itu khususnya diperoleh pada saat
proses pengadaan barang/jasa sedang berlangsung.UU KIP secara tegas
mengatur bahwa semua informasi bisa diakses oleh publik dan jika
memang tidak bisa diakses maka instansi tersebut harus menetapkan
informasi yang dikecualikan tersebut dengan Surat Penetapan
Informasi Yang di Kecualikan, yang diawali dengan pengujian
konsekuensi terhadap masing masing informasi yang dikecualikan
tersebut.Dari segi waktu, informasi awal di bidang pengadaan
barang/jasa dapat dengan mudah diakses oleh publik dengan mengakses
website :1. Rencana Umum Pengadaan (RUP), dapat diakses melalui
http://sirup.lkpp.go.id pada alamat website ini secara lengkap
memperlihatkan paket pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan oleh
seluruh instansi pemerintah.2. Pengumuman Pengadaan, dapat diakses
melalui website LPSE instansi masing-masing, misal
http://lpse.lkpp.go.id pada alamat ini pelaku pengadaan (Pokja
maupun Penyedia barang/jasa) melakukan proses pengadaan barang/jasa
dan tersedia informasi kepada publik sesuai dengan tahapannya.
Selain membuka alamat diatas, Publik bisa mendapatkan informasi
melalui Pejabat Pengdelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
instansi masing masing, khususnya terhadap informasi paket paket
pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, dengan langkah sebagai
berikut :1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan
informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan maupun
melalui surat atau email. Permintaan juga dapat dilakukan melalui
telepon.2. Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat,
subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta
dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.3. PPID pada badan
publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi.4.
Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan
publik bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor
pendaftaran permintaan.E.POTENSI YANG MUNGKIN DI TIMBULKANProses
pengadaan barang/jasa sebagaimana kita ketahui bersama diawali dari
tahap perencanaan pengadaan yaitu permohonan unit kerja eselon
sampai dengan pembuatan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan
dalam proses pengadaan barang/jasa terdapat 2 (dua) kategori
pemohon informasi publik yaitu 1) Pelaku Pengadaan dan 2)
Publik/Masyarakat Umum. Terkait dengan hal ini maka sekiranya dalam
memberikan informasi publik di bidang pengadaan barang/jasa dapat
mempertimbangkan:1. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publika.
Sebelum proses pengadan barang/jasa selesaiPermintaan informasi
sebelum proses pengadaan barang/jasa selesai, akan mengganggu
proses pengadaan barang/jasa, karena Pokja masih berkonsentrasi
untuk menyelesaikan proses tersebut dan pada saat ini Pokja belum
mengeluarkan output yang diinginkan. Kepala Satker/Kepala ULP/PPK
juga belum bisa memberikan informasi publik mengingat mereka juga
belum menerima hasil output dari Pokja.Bagi Publik, permintaan
informasi pada tahap ini diharapkan hanya terkait dengan informasi
publik yang tersedia pada website LPSE, dan informasi publik yang
agak komplit dapat disediakan setelah proses pengadaan barang/jasa
selesai yang ditandai dengan proses penanda tanganan kontrak.b.
Setelah proses pengadan barang/jasa selesaiSebagaimana tersebut
sebelumnya, pemberian informasi publik pada tahap ini dapat di
akomodir mengingat Pokja telah menyelesaikan pekerjaannya (output)
serta Kepala Satker/Kepala ULP/PPK juga telah mendapatkan output
tersebut.Penerima informasi pada tahap ini harus sadar tahu paham
bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa merupakan satu rangkaian
panjang dari perencanaan sampai kontrak serta sampai pada tahap FHO
(Final Hand Over). Perubahan kontrak dapat dilakukan karena sesuatu
hal (misal: kondisi lapangan) dan hal ini diperbolehkan dalam
peraturan perundang undangan dibidang pengadaan barang/jasa.2.
Profil Pemohon Informasi PublikProfil dari pemohon informasi juga
perlu diperhatikan, mengingat proses pengadaan barang/jasa saat ini
memang menjadi sorotan khususnya dikalangan pemerhati pengadaan
baik dengan niat yang baik ataupun sebaliknya. Memberikan informasi
tanpa memperhatikan profil pemohon informasi bisa dikatakan sama
saja dengan memberi peluang keributan di kemudian hari, karena
dengan informasi yang diperoleh dapat saja ditemukan kekeliruan
yang dilakukan oleh pelaku pengadaan ( tidak ada gading yang
sempurna ) dan hal ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan sesuatu
dengan memanfaat psikologi pelaku pengadaan tersebut.3. Format
Informasi PublikUntuk memperoleh Informasi Publik khususnya yang
melalui permohonan (lihat gambar 4) oleh PPID dapat menyampaikan
berupa:a) Mengirimkan format dokumenb) Memperlihatkan dokumenDalam
hal mengirimkan format dokumen, PPID patut mempertimbangkan apakah
dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotocopy atau
file/softcopy yang disimpan dalam Compact Disk/Flaskdisk, mengingat
penyampaikan dalam bentuk ini sangat mudah untuk di sebar luaskan
dan bentuk ini sangat cocok untuk Informasi Publik yang menurut
PPID merupakan Informasi Publik dengan level keamanan rendah. Untuk
informasi publik dengan level keamanan menengah atau tinggi,
penyampaikan Informasi Publik dalam bentuk memperlihatkan dokumen
sangat dianjurkan tentu sebelumnya memperhatikan faktor apakah
Informasi Publik ini sudah saatnya di buka atau belum.F.PENUTUPDari
hal hal tersebut diatas kiranya bagi instansi yang bergerak di
bidang pengadaan barang/jasa bersama sama dengan Komisi Informasi
Publik dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk :1.
Menyusun peraturan teknis tentang informasi publik di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah2. Mensosialisasikan peraturan
sebagaimana angka 1 diatas kepada PA/KPA, PPK, Pokja/Pejabat
Pengadaan, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID).
Dengan adanya guidance yang jelas akan membantu ULP dan LPSE
diseluruh Indonesia untuk selalu berhati hati memperlakukan dokumen
fisik maupun file yang ada di server LPSE, mengingat Informasi yang
terkandung merupakan milik rakyat Indonesia dan mereka berhak untuk
mengetahuinya walaupun dengan beberapa timbangan hak untuk
mengetahui tersebut harus di tunda untuk beberapa
waktu,=================
