Ketenagakerjaan Indonesia

[ ]Resume ESDM Bab III Ketenagakerjaan Indonesia

Ada pendapat yang mengatakan bahwa proses yang mempercepat pembangunan

ekonomi adalah jumlah penduduk yang besar. Namun, ada yang berpendapat lain yaitu

jumlah penduduk yang sedikit justru mempercepat proses pembangunan ke arah yang lebih

baik. Ada pula yang berpendapat bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang

dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat di peroleh kenaikan pendapatan

nasionalnya. Hal ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampau sedikit tetapi juga tidak

boleh terlampau banyak.

Besarnya jumlah penduduk membawa akibat terhadap jumlah angkatan kerja, jumlah

orang yang mencari pekerjaan ataupun jumlah pengangguran yang semakin besar. Maka

pembangunan ekonomi sangat perlu ditingkatkan lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah

penduduk agar kegiatan perekonomian menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat

memperkecil jumlah pengangguran.

Teori Ketenagakerjaan

Salah satu masalah dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara

permintaan akan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran angkatan kerja (supply of

labor), pada suatu tingkat upah (Kusumosuwidho, 1981). Ketidakseimbangan tersebut berupa

: a) lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya excess

supply of labor) dan, b) lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya

exess demand for labor).

Page 1*Mulyadi S.2012.Ekonomi Sumber Daya Manusia.Rajagrafindo

E

Excess

SL

N2 N

1.2

DL

SL

N1

W1

W

Gambar 1

Ketidakseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

N

1.1

DL

SL

Ne

We

W


Keterangan :

SL = Penawaran tenaga kerja (supply of labor)

DL = Permintaan tenaga kerja (demand of labor)

W = Upah riil

N = Jumlah tenaga kerja

Penjelasan gambar :

1.1. Jumlah orang yang menawarkan tenaganya untuk bekerja adalah sama dengan jumlah

tenaga kerja yang diminta, yaitu masing-masin sebesar Ne pada tingkat keseimbangan

We. Titik keseimbangan adalah titik E. Pada tingkat upah keseimbanagan We maka

semua orang yang ingin bekerja telah dapat bekerja. Berarti tidak ada orang yang

menganggur. Keadaan ini disebut full employment pada tingkat upah We.

1.2. Adanya excess supply of labor. Dimana pada tingkat upah W1 penawran tenaga kerja

(SL) lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (DL). Jumlah tenaga kerja yang

menawarkan dirinya untuk bekerja adalah sebanyak N2 sedangkan yang diminta

hanya N1. Dengan demikian, ada orang yang menganggur pada tingkat upah W1

sebanyak N1 N2.

1.3. Adanya excess demand of labor. Dimana pada tingkat upah W2 permintaan akan

tenaga kerja (DL) lebih besar daripada penawaran tenaga kerja (SL). Jumlah orang


Excess

DL

N4 N

1.3

DL

SL

N3

W2

W


yang menawarkan dirinya, untuk bekerja pada tingkat upah W2 adalah sebanyak N3

orang, sedangkan yang diminta adalah sebanyak N4 orang.

Ada dua teori yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Pertama adalah teori

Lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan

masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal

untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa pindahan pekerja dari sektor

subsiten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan

pernah menjadi “terlalu banyak”. Menurut Lewis ada dua sektor dalam perekonomian negara

berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang, dimana sektor

subsisten tidak hanya dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki

lima dan pengecer koran serta mempunyai kelebihan penawaran tenaga kerja dan tingkat

upah relatif murah.

Teori kedua adalah teori Fei-Ranis (1961), berkaitan dengan negara berkembang yang

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat

diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan

tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap pembangunan

ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, dimana para penganggur semu (yang tidak

menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang

sama. Kedua, tahap dimana pekerja pertanian menambah out put tetapi memproduksi lebih

kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, di alihkan pula ke sektor industri. Ketiga,

tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan out

put lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dalam hal ini kelebihan pekerja

terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan

pertambahan out put dan perluasan usahanya.

Konsep Ketenagakerjaan

1. Tenaga kerja (man power), adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah

seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada

permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas

tersebut.



2. Angkatan Kerja (labor force), adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat,

atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produksi yaitu produksi barang dan jasa.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (labor force participation rate), adalah

menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase

penduduk dalam kelompok umur tersebut.

TPAK= Angkatan KerjaTenaga Kerja

x100 %

4. Tingkat Pengangguran (unemployment rate), adalah angka yang menunjukkan berapa

banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.

TP= Jumlah orang yangmencari pekerjaanJumlahangkatan kerja

x100 %

5. Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah bagian dari angkatan kerja yang

sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

6. Setengah Menganggur (underemployment), adalah perbedaan antara jumlah pekerjaan

yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara

normal mampu dan ingin dikerjakan.

7. Setengah menganggur yang kentara (visible underemployment), adalah jika seseorang

bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang

lebih pendek dari biasanya.

8. Setengah menganggur yang tidak kentara (invisible underemployment), jika seseorang

bekerja secara penuh tetapi pekerjaanya itu dianggap tidak mencukupi, karena

pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk

mengembangkan seluruh keahliannya.

9. Pengangguran tidak kentara (disguiesed unemployment), dalam angkatan kerja

dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah penganggur jika

dilihat dari segi produktivitasnya. Misalnya, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh

dua orang, tapi dikerjakan oleh tiga orang sehingga satu orang merupakan disguiesed

unemployment.

10. Pengangguran friksional, adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang

dari sesuatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang

waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan lain.



11. Pengangguran struktural, adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan

antara struktur para pencari kerja - sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian,

maupun daerah lokasinya - dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Semakin tinggi TPAK semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja

semakin meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya

partisipasi penduduk yang bekerja, dapat diartikan peningkatan TPAK diiringi dengan

menurunnya partisipasi penduduk yang bekerja dan pertanda pemicu tingginya TPAK

adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan atau mengakibatkan

bertambahnya pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)Agust-

09Agust-

10Agust-

11

Bali 77,82 Papua 80,99 Papua 78,45

Papua 77,75 Bali 77,38 Bali 76,45Kalimantan Barat

73,45Kalimantan Barat

73,17Kalimantan Barat

73,93

NTT 72,09 NTT 72,77 Bengkulu 73,83Kalimantan Selatan

71,61Bengkulu

71,86Sulawesi Tengah

73,11

Sulawesi Utara 62,05 Jawa Barat 62,38 Jawa Barat 62,27

Riau 62,08 Aceh 63,17 Aceh 63,78

Sulawesi Selatan 62,48 Sulawesi Utara 63,31 Gorontalo 64,12

Aceh62,5

Riau63,66

Sulawesi Selatan

64,32

Jawa Barat62,89

Sulawesi Selatan

64,14 Sulawesi Utara 65,32

Indonesia 67,23 67,72 68,34

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia periode 2009 – 2011 mengalami

peningkatan. Dimana TPAK tertinggi pada tahun 2009 terdapat di Provinsi Bali, yaitu

sebesar 77,82, ini berarti yang bekerja dan mencari pekerjaan di Bali relatif lebih

banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2010

dan 2011 TPAK tertinggi terdapat di Provinsi Papua. Sementara TPAK terendah pada



tahun 2009 terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebesar 62,05 dan pada tahun

2010 dan 2011 terdapat di Provinsi Jawa Barat.

2) Upah Pekerja/karyawan

Pada tahun 2010 rata-rata upah di perdesaan sebesar Rp. 889.795, sementara

rata-rata upah pekerja perkotaan tercatat sebesar Rp. 1.451.926. Lebih dari 50 persen

penduduk yang bekerja di perkotaan menerima upah lebih dari atau sama dengan Rp.

600.000. Sebaliknya lebih dari 50 persen penduduk yang bekerja di perdesaan

menerima upah kurang dari Rp. 600.000. Perbedaan tingkat upah tersebut salah

satunya dipengaruhi oleh perbedaan biaya hidup antara perkotaan dan perdesaan

dimana biaya hidup diperkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan.

3) Produktivitas Pekerja

Dilihat menurut provinsi, provinsi penghasil migas mempunyai tingkat

produktivitas umum lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang bukan penghasil

migas. Pada tahun 2010 produktivitas umum tertinggi dicatat di provinsi Kalimantan

Timur dengan tingkat produktvitas sebesar 216,59 juta rupiah, DKI Jakarta dengan

183,84 juta rupiah, Riau dengan 157,90 juta rupiah, dan Kepulauan Riau dengan

93,07 juta rupiah. Ketiga provinsi tersebut masih merupakan provinsi penghasil migas

terbesar di Indonesia. Apabila pengaruh migas dihilangkan dalam penghitungan

tingkat produktivitas akan menurun drastis. Misalnya, produktivitas tanpa migas di

Kalimantan Timur hanya 126,78 juta rupiah, Riau 98,86 juta rupiah, dan Kepulauan

Riau 86,43 juta rupiah. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai

produktivitas tertinggi yang tidak bergantung pada produksi migas dengan tingkat

produktivitas sebesar 183,05 juta rupiah.

Sementara itu, provinsi yang memiliki tingkat produktivitas terendah di bawah

15 juta rupiah baik di sektor umum (termasuk migas) maupun sektor tanpa migas

yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Tingkat produktivitas di

provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010 mencapai 13,44 juta rupiah (sektor

umum) dan 13,44 juta rupiah (sektor tanpa migas), sedangkan provinsi Maluku



sebesar 13,79 juta rupiah (sektor umum), 13,75juta rupiah (sektor tanpa migas), dan

Maluku Utara sebesar 13,10 juta rupiah (baik sektor umum maupun tanpa migas).

4) Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Agust-

09Agust-

10Agust-

11

Banten 14,97 Banten 13,68 Banten 13,06

DKI Jakarta 12,15 DKI Jakarta 11,32 DKI Jakarta 10,8

Jawa Barat 10,96 Jawa Barat 10,33 Kalimantan Timur 9,84Kalimantan Timur

10,83Kalimantan Timur

10,21 Jawa Barat 9,83

Maluku 10,57 Maluku 9,97 Sulawesi Utara 8,62

Bali 3,13 Bali 3,06 Bali 2,32

NTT 3,97 Sulawesi Barat 3,25 Bengkulu 2,37

Papua4,08

NTT3,34

Kalimantan Tengah

2,55

Sulawesi Barat 4,51 Papua 3,55 NTT 2,69Kalimantan Tengah

4,62Kalimantan Tengah

4,14 Sulawesi Barat 2,82

Indonesia 7,87 7,14 6,56

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama periode 2009 – 2011 cenderung

menurun. Pada tahun 2009, angka pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 7,87 persen

dan pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 7,14 dan 6,56 persen. Angka pengangguran terbuka

tertinggi terdapat di Provinsi Banten, yaitu sebesar 14,97 persen pada tahun 2009, walaupun

pada tahun berikutnya (2010 dan 2011) mengalami penurunan, yaitu menjadi 13,68 dan

13,06. Namun, Provinsi Banten tetap yang memeliki angka pengangguran tertinggi, disusul

DKI Jakarta diposisi dua. Sementara angka pengangguran terbuka terendah terdapat di

Provinsi Bali, yaitu sebesar 3,13 persen tahun 2009 dan berturut-turut pada tahun 2010 dan

2011, yaitu 3,06 dan 2,32 persen.




Documents

Ketenagakerjaan Indonesia