MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 425/KPTS/M/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TEKNIS PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA BESERTA RENCANA RINCINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana rinci tata ruang perlu mendapat persetujuan substansi dari Menteri;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi yang beranggotakan unsur Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presid en Nomor 9 Tahun 2005;

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004;

5. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 318/KPTS/M/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TEKNIS PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya yang beranggotakan unsur-unsur Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

KEDUA : Tim Evaluasi Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, bertugas:

1. Membahas dan evaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya;

2. Memberikan masukan/saran penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi teknis persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya;

- 3 -

3. Menyepakati hasil rapat pembahasan dan evaluasi teknis persetujuan substansi rancangan peraturan daerah dimaksud ke dalam berita acara rapat koordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Teknis bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penataan Ruang.

KEEMPAT : Susunan Tim Evaluasi Teknis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang

Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; 4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri; 5. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan; 6. Kepala Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian; 8. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian; 9. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen

Kehutanan; 10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan; 11. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 12. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan

dan Perikanan; 13. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri; 14. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Kementerian

Negara Lingkungan Hidup; 15. Deputi Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengaturan dan Penataan

Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional; 16. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet; 17. Deputi Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bidang Pemetaan

Dasar, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 18. Deputi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Bidang

Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 19. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan; 20. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan; 21. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan;

- 4 -

22. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan; 23. Direktur Jenderal Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM; 24. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum; 25. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum; 26. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum; 27. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; 28. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 Juli 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 425/KPTS/M/2009 Tanggal : 06 Juli 2009

SUSUNAN TIM EVALUASI TEKNIS PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

BESERTA RENCANA RINCINYA

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 3 4

A. TIM PENGARAH

1. Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc.

Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum

Ketua

2. DR. Ir. Ruchyat Deni, Djakapermana, M.Eng

Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum

Sekretaris

3. Ir. Iman Soedradjat, MPM

Direktur Penataan Ruang Nasional, Ditjen Penataan Ruang,

Departemen Pekerjaan Umum

Anggota

B. TIM PELAKSANA

1. Ir. Bahal Edison Naiborhu, MT.

Direktur Penataan Ruang Wilayah I

Ditjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum

Penanggung

Jawab Wilayah I

2. Ir. Sri Apriatini Soekardi, MM.

Direktur Penataan Ruang Wilayah II Ditjen Penataan Ruang,

Departemen Pekerjaan Umum

Penanggung Jawab

Wilayah II

3. Ir. Wahyono Bintarto Soebianto, MSc.

Direktur Penataan Ruang Wilayah III Ditjen Penataan Ruang,

Departemen Pekerjaan Umum

Penanggung Jawab

Wilayah III

4. Dra. Lina Marlia, CES. Direktur Penataan Ruang Wilayah IV Ditjen Penataan Ruang,

Departemen Pekerjaan Umum

Penanggung Jawab

Wilayah IV

5. Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM.

Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota

6. Brigjen TNI Haridis Asisten Deputi 3/IV Urusan Tata Ruang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan Deputi Bidang Pertahanan Negara,

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Anggota

7. Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc.

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional / Bappenas

Anggota

8. Drs. Sjofjan Bakar, MSc.

Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan

Daerah, Departemen Dalam Negeri

Anggota

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 3 4

9. Ratih Nurdiati, SH, LLM.

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Industri, Deputi Bidang Hukum Sekretariat Kabinet

Anggota

10. Drs. Heru Waluyo,

M.Com. Asisten Deputi

Urusan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Anggota

11. DR. Ir. Dwi Sudharto, MSc.

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan,

Departemen Kehutanan

Anggota

12.

Ir. Basoeki Karyaatmadja, MSc.

Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan

Anggota

13. DR. Poentodewo, SSO, M.Surv.Sc

Kepala Pusat Pemetaan Dasar Rupa Bumi dan Tata Ruang, Bakosurtanal

Anggota

14. Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus.IT

Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau Kecil Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan

Anggota

15. Ir. Santosa Eddy Wibowo, MSi

Kepala Biro Perencanaan, Departemen Perhubungan

Anggota

16. Ir. Sudirman Lambali Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan

Anggota

17. Ir. Wiratno, MM Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Ditjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan

Anggota

18. Ir. Suwandi Saputro, MSi

Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan

Anggota

19. Ir. Ign. Bambang Tjahjono, CES

Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan

Anggota

20. Ir. Hermanto Dwiatmoko. M.STR

Direktur Teknik Prasarana Ditjen Perkeretaapian,

Departemen Perhubungan

Anggota

21. Drs. Eko Subowo, MBA

Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Ditjen Pemerintahan Umum,

Departemen Dalam Negeri

Anggota

22. Ir. Noor Hidayat, MSc Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi

Alam, Departemen Kehutanan

Anggota

23. Ir. Suhartanto, MM Direktur Pengelolaan Lahan, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air,

Departemen Pertanian

Anggota

24. Laksma TNI Th. Soesetyo

Direktur Wilayah Pertahanan, Ditjen Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan

Anggota

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 3 4

25. DR. Wicipto Setiadi, SH, MH.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Perundangan-undangan,

Departemen Hukum dan HAM

Anggota

26. Ir. Danaryanto, MSc Kepala Pusat Lingkungan Geologi,

Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Anggota

27. Ir. Endang Supraptini Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Wilayah Industri, Lingkungan Hidup dan Energi,

Badan Litbang Industri Departemen Perindustrian

Anggota

28. Ir. Iwan Taruna Isa, MURP

Direktur Penatagunaan Tanah Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Anggota

29. Rachmat Budiman, SH

Direktur Perjanjian Politik, Keamanan, dan Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian

Internasional, Departemen Luar Negeri

Anggota

30. Ir. Agus Hidayat, MSc Kepala Pusat Data Penginderaan Jauh Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Anggota

31. Ir. Hartoyo Supriyanto, M.Eng

Direktur Bina Program, Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum

Anggota

32. Ir. Sugiyanto, M.Eng Direktur Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air,

Departemen Pekerjaan Umum

Anggota

33. Ir. Taufik Widjoyono, MSc

Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga,

Departemen Pekerjaan Umum

Anggota

34. Ir. Dany Sutjiono Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya,

Departemen Pekerjaan Umum

Anggota

35. Ir. Gunawan, MA Kepala Subdit Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang, Direktorat

Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan Daerah,

Departemen Dalam Negeri

Anggota

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 Juli 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO