KEBIJAKAN KESEHATAN DI ERA OTONOMI DAERAH

PROGRAM OBAT MURAH YANG SETENGAH JALAN DAN

ALTERNATIF KESEHATAN REPRODUKTIF DI ERA OTONOMI DAERAH

Kelompok 1

Ketua : Muhammad Fithri RahmaniSekertaris : Sri Yuniarti NingsihTim Kreatif• Editor : Said M Reza P dan Abdul muis• Pendanaan : M. Adawiyah dan Dewi Kartika

Wulandari• Browser person : Siti Ainun Jariah, Wahyudi, dan

Andre N S • Copy Paper : Rini W dan Early diana

LATAR BELAKANG

A. Program obat murah• Mati suri, kucuran dana yang terkadang macet di

tengah jalan• Diragukan masyarakat karena kualitas dari obat

murah tersebut

B. Alternatif kesehatan reproduktif di era otonomi daerah

• Prokontra penghapusan dari departemen BKKBN dan tujuan dari BKKBN di masukkan ke dalam deprtemen baru.

• Kesehatan reproduksi tidak sebatas pada pelayanan teknis medis, tetapi juga masalah social

Tinjauan Teori

Kebijakan Kesehatan

• Analisis kebijakan kesehatan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak, dalam mengambil kebijakan di bidang kesehatan berlandaskan atas manfaat yang optimal yang akan diterima oleh masyarakat

Proses kebijakan kesehatan

• Perumusan masalah

• Forecasting (peramalan)

• Rekomendasi kebijakan

• Implementasi kebijakan

• Monitoring kebijakan

• Evaluasi kebijakan

Kebijakan Kesehatan di Indonesia

• Visi : departemen kesehatan sebagai penggerak pembangunan kesehatan menuju terwujudnya indonesia sehat

• Misi : – memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan

akuntabel– Meningkatkan kinerja dan mutu upaya kesehatan– Memberdayakan masyarakat dan daerah– Melaksanakan pembangunan kesehatan yang berskala

nasional

Otonomi Daerah

• Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (wikepedia.com)

• Wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya(wikepedia.com)

• Kewenangan otonomi luas adalah Keleluasaan daerah untuk menyelengarakan kewenangan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Malarangeng, dkk., 2001: 117).

• Otonomi nyata adalah Keleluasaan daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah (Abe, 2001: 112).

• Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa (Mamesah, 1995: 56).

• Pelayanan Publik Pelayanan Umum menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan: “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

CONCURRENT

( URUSAN BERSAMA PST, PROP, KAB/KOTA )

PILIHAN

(SEKTOR UNGGULAN)

WAJIB/OBLIGATORY

(YAN DASAR)

MISAL :

• PERTANIAN

• INDUSTRI

• PERDAGANGAN

• PARIWISATA

• KELAUTAN, DLL

MISAL :

• KESEHATAN

• PENDIDIKAN

• LINGK HIDUP

• PEKERJAAN UMUM

• PERHUBUNGAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

( MUTLAK URUSAN PUSAT)

• HANKAM

• MONETER

• YUSTISI

• POLITIK LUAR NEGRI

• AGAMA

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

PEMBAHASAN

Jamkesmas

Pemerintah

BBM naik

Harga barangJasa

Sektor kesehatan

Pelayan kesehatan

Perusahaan Farmasi

Failed

Program Obat Murah

Pemerintah Program Obat Murah

Masyarakat

Kualitas jelek Kualitas bagus

Pemerintah

Membuat Peraturan Yang Tegas

Sosialisasi Program

Distribusi Yang Merata Pengawasan Ketat

Otonomi Daerah

Keuntungan Kekurangan

• Masyarakat mengetahui hak – haknya

• Masyarakat berani mengaspirasikan pendapatnya

• Masyarakat dapat mengontrol langsung

• dll

• Tidak semua program bejalan dengan baik, tergantung dari SDA dan SDM daerah tersebut

• Terhadap daerah yang sudah maju, pemerintah terkadang lepas tangan

• Tanpa ada koordinasi dari pusat, daerah seperti anak ayam kehilangan induknya.

SOLUSI PEMERINTAH

adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN,

yg dialokasikan kepada Daerah utk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi.Dana Perimbangan terdiri dari:

Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, PPh Perseorangan, dan SDA;

Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.

PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGANPELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN

A. Untuk mengatasi masalah vertical imbalance dilakukan melalui Bagian Daerah dengan

pemberian bagi hasil dari penerimaan perpajakan

dan penerimaan SDA;

B.Untuk mengatasi masalah horizontal imbalance dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU);

C. Untuk kebutuhan khusus Daerah dan kepentingan Nasional, termasuk utk kegiatan reboisasi

dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Umum (DAU)Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah, yang pengunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah.

Rumus Dasar Perhitungan Rumus Dasar Perhitungan DAUDAUBobot Daerah yang bersangkutan

Jumlah bobot dari seluruh DaerahX

Jumlah Dana AlokasiUmum untuk

Daerah

Bobot Daerah ditetapkan Berdasarkan1. Kebutuhan wilayah Otonomi Daerah2. Potensi Ekonomi Daerah

Faktor Penyeimbang :Adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab Daerah

Konsepsi Fiscal Gap dalam Rumus DAU dinyatakan sbb:

Kebutuhan DAU Daerah = Kebutuhan – Potensi penerimaan

Daerahseluruh DAUKebutuhan

DaerahsuatuDAUKebutuhanDaerahsuatuDAUBobot =

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

A. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK: Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum

dengan mengunakan rumus DAU, dan atau Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas

nasional.

B. DAK diberikan kepada Daerah tertentu berdasarkan usulan Daerah dg penyediaan Dana Pendamping 10% yg berasal dari penerimaan umum APBD (kecuali untuk DAK reboisasi).

C. Pengalokasian DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan dg perhatikan pertimbangan Mendagri & Otda, Menteri Teknis terkait & instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

DEPSOS

BRI PUSAT PT POS IND

BPSDEPKEU/KPPN

KANCA BRI JL. VETERAN

KANCA POSINDO

PEMDA / DINAS SOS PROP/KAB/KOTA

MENKO KESRABAPPENAS

KANCA BRI / KCPBRI UNIT

KANCA BRI /KCPBRI UNIT

BPS KAB/KOTA

RUMAH TANGGAM I S K I N

KPRK POSINDO

Ket: = Alur Dana

= Alur Adminstrasi.

= Pengawasan Pemda

BAGAN MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (SLT)

KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN

Data RT KIN

ID

ID

Kesehatan • Alokasi Anggaran.

• Pengembangan program berbasis masyarakat dan kearifan lokal.

• Pengembangan kemitraan dalam penanggulangan HIV/AIDS.

• Pemberian pelayanan kesehatan secara gratis melalui program JPKM TOBA MAS dengan kerjasama Pemkab Toba Samosir dengan PT.Askes (Mei 2006)

• Peningkatan gizi melalui program pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah (PMTAS)

Alokasi Anggaran

NO TAHUN TOTAL APBDDANA

SEKTOR KESEHATAN

( % )

1 2002 138.201.845.000 11.132.118.000 8,05

2 2003 161.702.368.000 13.111.243.331 8,11

3 2004 165.259.130.950 15.045.912.850 9,10

4 2005 160.452.160.298 16.539.376.661 10,31

5 2006 205.038.066.600 17.978.086.000 8,77

6 2007 224.408.305.850 32.380.049.398 14,43

TERIMA KASIH