Kebijakan Dan Program Pembangunan Nasional

KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan Ke-Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan Ke-138 Kementerian Keuangan Republik 138 Kementerian Keuangan Republik IndonesiaIndonesia

Dr. Roberto AkyuwenWidyaiswara Madya BDK Yogyakarta

Pusdiklat PSDM, Jl. Alun-Alun Utara No. 2, Magelang,

Senin, 4 April 2011 (Pukul 07.45-16.15 WIB)

DAFTAR ISIDAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUANBAB II PERENCANAAN STRATEJIK DAN

SASARAN POKOK PEMBANGUNANBAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL DAN DAERAHBAB IV PENYUSUNAN RENSTRA

INSTANSIONALPENUTUP

PENDAHULUANPENDAHULUAN

A. Latar BelakangB. Deskripsi SingkatC. Hasil BelajarD. Indikator Hasil BelajarE. Materi PokokF. Manfaat

Latar BelakangLatar Belakang

Era reformasi merubah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ditiadakannya GBHN sebagai arah perencanaan pembangunan nasional.

Amandemen UUD 1945 mengamanatkan Presiden dan Wapres serta Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dipilih langsung oleh rakyat.

PNS mempunyai peran vital dalam menunjang keberhasilan agenda Presiden dan Wapres serta Kepala Daerah terpilih.

Deskripsi SingkatDeskripsi Singkat

Mata diklat ini membahas tentang perubahan mendasar pada landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan setelah tidak diberlakukannya GBHN dan dilaksanakannya Program Pembangunan Nasional serta diamandemennya UUD 1945.

Hasil BelajarHasil Belajar

Peserta diklat diharapkan memiliki pemahaman tentang visi, misi, dan strategi pembangunan nasional, serta penjabarannya dalam program pembangunan nasional.

Indikator Hasil BelajarIndikator Hasil Belajar

1. Peserta mampu memahami dan menjelaskan visi, misi, dan strategi pembangunan nasional.

2. Peserta mampu memahami dan menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

3. Peserta mampu memahami dan menjelaskan keterkaitan antara sistem perencanaan pembangunan nasional, sektoral, dan daerah.

4. Peserta mampu memahami, menjelaskan, dan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam Perencanaan Strategi (Renstra) instansinya, termasuk implementasinya.

Materi PokokMateri Pokok

1. Perencanaan Stratejik dan Sasaran Pokok Pembangunan.

2. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

3. Penyusunan Renstra Instansional.

ManfaatManfaat

Peserta diharapkan lebih memahami penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas di instansinya masing-masing, serta dapat berperan aktif dalam implementasinya.

PERENCANAAN STRATEJIK DANPERENCANAAN STRATEJIK DANSASARAN POKOK PEMBANGUNANSASARAN POKOK PEMBANGUNAN

A. Perencanaan StratejikB. Sasaran Pokok Pembangunan

Perencanaan StratejikPerencanaan Stratejik

Perencanaan stratejik adalah pendekatan perencanaan yang menekankan pada isu atau masalah yang dihadapi dan harus segera diselesaikan.

Perencanaan stratejik adalah metoda untuk menggunakan secara bersama kekuatan internal dan eksternal organisasi, sehingga dapat dilakukan perubahan yang cukup berarti.

Faktor-faktor seperti produk dan pelayanan organisasi, pendapatan, proyeksi pertumbuhan, tingkat keuntungan, dan pengembalian investasi (ROI) merupakan dampak dari keberhasilan dan kemampuan organisasi.

Lanjutan...Lanjutan...


Perencanaan stratejik menekankan pada kerangka dalam menghadapi masa depan dengan tetap memperhatikan peluang atau kesempatan.

Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan keuntungan dan manfaat dari peningkatan keberhasilan organisasi.

Contoh kekuatan eksternal yang mempengaruhi pasar adalah jam buatan Swis yang pada awalnya menguasai pasar, namun kemudian dilampaui oleh jam buatan Jepang, karena tidak memiliki visi dan terlalu fleksibel.

Perencanaan stratejik pada dasarnya adalah untuk mengendalikan dan mengatur hasil yang diperoleh dalam situasi ketidakpastian.

Proses perencanaan stratejik melibatkan seluruh pimpinan dan pegawai organisasi.


Penyusunan perencanaan stratejik harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pelanggan, stakeholders, dan penyusun kebijakan guna merumuskan visi, misi, tujuan, serta indikator kinerja suatu organisasi.

Perencanaan stratejik mengarahkan suatu organisasi untuk menjawab 5 pertanyaan:

1. Di mana saat ini berada (where are we now)?2. Ke mana arah yang kita inginkan (where do we

want to be)?3. Bagaimana menentukan kemajuan yang ada

(how do we measure our progress)?4. Bagaimana mencapainya (how do we get there)?5. Bagaimana cara mengukur kemajuan (how do we

track our progress)?

Memperkuat Tujuan OrganisasiMemperkuat Tujuan Organisasi

Alasan diperlukannya perencanaan stratejik:1. Merupakan perencanaan untuk

pembaharuan dalam lingkungan yang selalu berubah.

2. Mengatur hasil yang dicapai.3. Merupakan alat manajerial yang penting.4. Berorientasi ke masa depan.5. Melakukan penyesuaian.6. Sebagai pendukung.7. Meningkatkan komunikasi.

Proses dan PersiapanProses dan Persiapan

Perencanaan stratejik merupakan proses yang menekankan pada suatu evolusi dan bukan revolusi.

Mencoba menemukan cara-cara baru dengan menekankan pada apa yang dapat terjadi dan bukan pada apa yang ada.

Misi: pernyataan mengapa suatu organisasi dibentuk.

Visi: suatu gambaran pernyataan ke depan dari suatu organisasi yang harus konsisten dengan nilai dan misi.

Nilai: pernyataan kepercayaan atau aturan dasar yang membentuk nilai organisasi yang tidak akan mudah untuk diubah. Nilai merupakan dasar dari budaya organisasi.


Prinsip Dasar: petunjuk dalam bersikap yang mencerminkan sistem manajemen organisasi. Prinsip dapat berubah sesuai tuntutan keadaan dan perkembangan pengetahuan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Namun, perubahan harus dilakukan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan nilai, para pekerja, dan konsumen.

Tujuan: besaran spesifik apa yang akan dicapai dalam periode perencanaan sedemikian rupa sehingga visi yang telah dirumuskan dapat tercapai.

Strategi: rencana program untuk mencapai tujuan dalam periode perencanaan.

Cara: beberapa tindakan atau kegiatan sebagai penjabaran strategi ke dalam rencana tindak yang dapat dimengerti, diukur, dan dicapai.

Langkah-Langkah Perencanaan StratejikLangkah-Langkah Perencanaan Stratejik

Memulai Proses Perencanaan Stratejik Memulai Proses Perencanaan Stratejik Berdasarkan Model Perencanaan KlasikBerdasarkan Model Perencanaan Klasik

Menjaga RencanaMenjaga Rencana

1. Agar tetap dalam jalur.2. Tinjauan terhadap rencana.3. Tingkat keberhasilan.

Tipologi Pendekatan PerencanaanTipologi Pendekatan Perencanaan(Blakely and Bradshaw, 2002: 90)(Blakely and Bradshaw, 2002: 90)

Responsive Perspectives Planning Perspectives

Pre-active Reactive Proactive Interactive

PlanningModel of practice planning model

Recruitment planning

Impact planning

Strategic planning

Contingency planning

PolicyIndustry

Enterprise type

Industrialization

Corporate adjustment assistance

Deindustrialization

Government sponsored

New indigenous firmHigh tech/new tech

Building on existing firm baseCommunity-based

DevelopmentIntervention model

Industrial inducements

Government program expenditures

Public-initiated development

Community-based development

Strategic Planning (Proactive)Strategic Planning (Proactive)

SP is the most appropriate approach for all communities.

This is a future-oriented approach that builds an economy on the basis of needs.

Strategic = utilization of all of forces, through large-scale, long-range planning, and development to ensure success.

To help ensure the successful development of a stable and prosperous economy, a long-range view of economic development should be adopted.

SP also necessarily entails a large-scale effort to deploy available resources.

Continued...Continued...

The term large-scale effort implies that economic development becomes a long-term objective for all ongoing, community governance functions.

The full set of regulations, tax policies, public works, and government program expenditures is framed with long-term economic development objectives firmly.

A strategic view of planning would put economic development specialists at the focal point of budgets, tax policies, public procurement, expenditure patterns, and public finance.

The enterprise types to be developed are selected on the basis of the community needs and resources rather than on the availability of opportunities.

Sasaran Pokok PembangunanSasaran Pokok Pembangunan

Salah satu cerminan keberhasilan pembangunan adalah peningkatan perekonomian masyarakat yang biasanya diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

1. Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)2. Beberapa Agregat Ekonomi Lainnya3. Keterkaitan Antarindikator

Perhtungan PDBPerhtungan PDB

PDB adalah ukuran dasar kegiatan ekonomi yang merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian dalam periode tertentu, biasanya triwulanan atau tahunan.

3 pendekatan perhitungan PDB:1. Pendekatan Produksi2. Pendekatan Pendapatan3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ProduksiPendekatan Produksi

PDB = penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto dari kegiatan ekonomi, atau selisih antara nilai produksi (output) dan nilai seluruh barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi (input antara).

PDB = ∑NTB

di mana: ∑NTB = jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi

Pendekatan PendapatanPendekatan Pendapatan

PDB = penjumlahan dari pendapatan yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi.

PDB = W + OS + TSP

di mana:W = kompensasi pekerja yang terdiri dari upah, gaji, dan biaya tenaga kerja lainnya;OS = surplus operasi perusahaan bruto yang terdiri dari keuntungan, sewa bunga, dan depresiasi; sertaTSP = pajak produksi dikurangi subsidi.

Pendekatan PengeluaranPendekatan Pengeluaran

PDB = penjumlahan dari penggunaan akhir.

PDB = Cp + Cg + Ip + Ig + (X-M)

di mana:Cp = konsumsi akhir rumah tangga;

Cg = konsumsi akhir pemerintah;

Ip = investasi rumah tangga;

Ig = investasi pemerintah;X = ekspor barang dan jasa; sertaM = impor barang dan jasa.

Beberapa Agregat Ekonomi LainnyaBeberapa Agregat Ekonomi Lainnya

1. Pendapatan Nasional Bruto (PNB)2. Pendapatan Nasional Disposabel (PND)3. Tabungan Nasional Bruto (S)

Perhitungan PNBPerhitungan PNB

PNB adalah PDB dikurangi pendapatan atas faktor yang dibayarkan kepada non-residen ditambah pendapatan atas faktor yang diterima dari non-residen.

Pendapatan atas faktor meliputi:1. Pendapatan atas modal, seperti pembayaran dividen dari

investasi langsung serta oembayaran bunga kredit dan pinjaman.

2. Pendapatan tenaga kerja dari para migran dan pekerja musiman.

3. Pendapatan atas jasa untuk sewa tanah, bangunan, dan royalti.

PNB = PDB +NFIA

PNB = PDB + Yf

di mana:

NFIA = Yf = net factor income from abroad.

Perhitungan PNDPerhitungan PND

PND = total pendapatan yang tersedia bagi residen untuk digunakan sebagai konsumsi akhir ataupun tabungan.

PND = PNB + TRf

di mana:TRf = transfer berjalan bersif (net current transfer).

Perhitungan SPerhitungan S

Tabungan nasional bruto didefinisikan sebagai selisih antara PND dengan konsumsi akhir.

S = PND – C

di mana:C = Cp + Cg

Keterkaitan AntarindikatorKeterkaitan Antarindikator

Hubungan antara pendapatan nasional dan neraca pembayaran dapat diturunkan dari persamaan identitas PDB, PNB, dan PND.

Transaksi berjalan (TB) identik dengan selisih antara PND dan permintaan domestik (A).

PND – A = TBA = Cp + Cg + Ip + Ig

Defisit transaksi berjalan terjadi jika suatu negara melakukan pengeluaran melebihi kekayaannya atau menyerap melebihi apa yang dapat diproduksi.

Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dapat melalui peningkatan pendapatan atau pengurangan permintaan domestik.


Dalam jangka pendek, peningkatan output dan pendapatan memerlukan pendayagunaan kapasitas produksi yang tidak terpakai.

Dalam jangka menengah memerlukan kebijakan struktural.

Permintaan domestik dapat dikurangi melalui pengendalian konsumsi akhir (C) dan atau investasi (I).

PDB = Cp + Cg + Ip + Ig + (X-M)

PNB = PDB + Yf = Cp + Cg + Ip + Ig + (X-M) + Yf

= A + (X-M) + Yf

PND = PNB + TRf = A + (X-M) + Yf + TRf


PND – A = (X-M) + Yf + TRf

PND – A = Transaksi Berjalan (TB)KarenaPND – C = I + (X-M) + Yf + TRf = SMakaS – I = (X-M) + Yf + TRf = TBAtau(Sp+Sg) – (Ip+Ig) = TB

(Sp-Ip) + (Sg-Ig) = TBSelisih tabungan investasi swasta ditambah

selisih tabungan investasi pemerintah sama dengan transaksi berjalan.

Keseimbangan SektoralKeseimbangan Sektoral

NO. SWASTA PEMERINTAH

TRANSAKSI BERJALAN

1. Sp – Ip > 0 Sg – Ig < 0 TB < 0, jika |(Sg – Ig| > |(Sp – Ip)|

2. Sp – Ip < 0 Sg – Ig < 0 TB < 0

3. Sp - Ip < 0 Sg – Ig > 0 TB < 0, jika |(Sp – Ip)| > |(Sg – Ig)|


Keadaan 1: keadaan normal, di mana banyak negara sedang melakukan program penyesuaian, seperti Indonesia. Defisit keuangan negara merupakan sumber defisit TB dan biasa disebut dengan defisit kembar (tein deficits).

Keadaan 2: defisit TB disebabkan oleh defisit keuangan negara dan kekurangan tabungan swasta untuk membiayai investasinya.

Keadaan 3: mengindikasikan terjadinya defisit TB dengan keadaan surplus keuangan negara, namun defisit pada sektor swasta.

PERENCANAAN PEMBANGUNANPERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL DAN DAERAHNASIONAL DAN DAERAH

A. Rencana Pembangunan Jangka PanjangB. Rencana Pembangunan Jangka MenengahC. Rencana Pembangunan Tahunan

Program Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional Dari Masa Ke MasaDari Masa Ke Masa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai

landasan perencanaan pembangunan nasional:1. Periode Tahun 1945-1959 (revolusi kedaulatan)2. Periode Tahun 1959-1966 (Pidato manifesto politik, TAP MPRS

No. I/MPRS/1960, GBHN I dan TAP MPRS No. II/MPRS/1960, Dewan Perancang Nasional, Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I (1961-1969))

3. Periode Tahun 1966-1968 (Orde Baru, TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Landasan Pembaruan Kebijakan Ekonomi dan TAP MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Politik Luar Negeri)

4. Periode Tahun 1971-1998 (MPR berhasil merumuskan dan menetapkan GBHN, misalnya TAP MPR No. II/MPR/1998).

5. Periode Tahun 1998-2004 (TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang dituangkan lebih lanjut dalam PROPENAS dan REPETA).

Paradigma PembangunanParadigma Pembangunan

Indonesia pernah menerapkan beberapa Paradigma Pembangunan sebagai berikut:1. Paradigma Pertumbuhan (Growth Paradigm)

2. Paradigma Kesejahteraan (Welfare Paradigm)

3. Paradigma Pembangunan Berpusat Pada Manusia (People Centered Development Paradigm)

Pengertian dan Ruang Lingkup Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalNasional Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terus-

menerus dan merupakan usaha untuk lebih maju dan terjadi perbaikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara (UU No. 25 Tahun 2004).

Pembangunan nasional sesungguhnya merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (UU No. 25 Tahun 2004).

Manfaat PerencanaanManfaat Perencanaan

1. Menghasilkan usaha yang terkoordinasi.2. Mengurangi ketidakpastian dan mendorong

para pimpinan untuk melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan menyusun tanggapan yang tepat.

3. Meminimalkan pemborosan dan tindakan yang tumpang tindih.

4. Sebagai standar atau sasaran dalam kegiatan pengendalian.

Asas Perencanaan Pembangunan Asas Perencanaan Pembangunan NasionalNasional

SPPN diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara:

1. Kepastian Hukum

2. Tertib Penyeleggaraan Negara

3. Kepentingan Umum

4. Keterbukaan

5. Proporsionalitas

6. Profesionalitas

7. Akuntabilitas

Tujuan Perencanaan Pembangunan Tujuan Perencanaan Pembangunan NasionalNasional

Tujuan SPPN:1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Pendekatan Perencanaan Pembangunan NasionalNasional

Perumusan SPPN dilakukan menggunakan 5 pendekatan:

1. Politik

2. Teknokratik

3. Partisipatif

4. Atas-Bawah (Top-Down)

5. Bawah-Atas (Bottom-Up)

Rencana Pembangunan Jangka PanjangRencana Pembangunan Jangka Panjang

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 3. RPJM Kementerian/Lembaga = Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)4. RPJM Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional = Rencana Kerja

Pemerintah (RKP)6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah = Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD)7. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga =

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

= Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Lanjutan…Lanjutan…

RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.

RPJP ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Landasan Idiil RPJP Nasional: Pancasila. Landasan Konstitusional RPJP Nasional: UUD RI Tahun

1945


Landasan Operasional RPJP Nasional:1. TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi

Indonesia Masa Depan.2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.6. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004: RPJP Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Pasal 9 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2004: penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.

2. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

3. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Visi dan Misi Pembangunan Jangka PanjangPanjang Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025:

“Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Misi Pembangunan Nasional:1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, beretika,

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan

dunia internasional.

Tujuan dan Sasaran Pokok Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Tahun Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-20252005-2025Mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil

sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan:1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak

mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.

2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan.


4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri.

5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari.

7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.

Indikator KemandirianIndikator Kemandirian

1. Ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

2. Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

3. Ketergantungan kepada pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kukuh, sehingga ketergantungan kepada sumber luar negeri menjadi kecil.

4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Indikator KemajuanIndikator Kemajuan

1. Indikator sosial: kualitas SDM (kepribadian, akhlak, pendidikan tinggi, produktivitas tinggi).

2. Indikator kependudukan: pertumbuhan penduduk (rendah), termasuk derajat kesehatan (angka harapan hidup tinggi) dan kualitas pelayanan sosial.

3. Indikator ekonomi: tingkat dan distribusi pendapatan, sektor industri dan jasa telah berkembang. Peran sektor manufaktur meningkat, terjadi keterpaduan antarsektor, perekonomian efisien dan stabil, serta produktivitas tinggi.

4. Sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang mantap. Menganut sistem demokrasi sesuai dengan latar belakang sejarah dan budaya. Hak, keamanan, dan ketenteraman warga negara terjamin. Infrastruktur pendukung tersedia secara memadai.

5. Keadilan dan kemakmuran tercermin pada semua aspek kehidupan: meningkatkan taraf hidup, memperoleh lapangan kerja, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan dan mempertahankan negara, serta mendapatkan perlindungan dan keamanan di depan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Arah Pembangunan Jangka PanjangArah Pembangunan Jangka Panjang

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab: Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang

rasa, dan harmonis. Nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif

dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing: Membangun SDM yang berkualitas. Memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing

global. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK. Membangun sarana dan prasarana yang memadai. Melakukan reformasi hukum dan birokrasi.

3. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum: Merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia

yang maju, mandiri, dan adil. Bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan

menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan bagi semua warga negara.

Menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.


4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu: Bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan

pertahanan negara yang kuat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat

merupakan syarat penting bagi pembangunan di segala bidang.

5. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Mengurangi gangguan keamanan. Menghapuskan potensi konflik sosial.

6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari: SDA dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan yang

harus dikelola secara berkesinambungan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup

manusia.


7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional: Diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan

pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem. Meliputi aspek-aspek SDM dan kelembagaan, politik, ekonomi,

lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi.

8. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional: Indonesia mempunyai peluang dan potensi untuk mempengaruhi

dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.

Indonesia sangat penting untuk berperan aktif dalam politik luar negeri dan kerjasama lainnya, baik di tingkat regional maupun internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur.

Peran dan Fungsi RPJPPeran dan Fungsi RPJP

1. RPJP merupakan payung bagi seluruh lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan.

2. Mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat beserta strategi untuk mencapainya.

3. Merupakan produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik.

4. RPJP menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJP Daerah. Dalam penyusunan RPJP Daerah dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Skala Prioritas dan Strategi Setiap RPJMSkala Prioritas dan Strategi Setiap RPJM

Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka MenengahMenengah

Penyusunan RPJM berpedoman pada RPJP Nasional yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden.

RPJM memuat: 1. Strategi pembangunan nasional

2. Kebijakan umum

3. Program K/L dan lintas K/L

4. Program kewilayahan dan lintas kewilayahan

5. Kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJM Nasional/DaerahPenyusunan RPJM Nasional/Daerah(Pasal 9 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2004)(Pasal 9 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2004)

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Visi dan Misi Pembangunan Jangka MenengahMenengah

Visi:o Cara pandang jauh ke depan ke mana bangsa ini

akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

o Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh bangsa ini.

Misi: Pernyataan yang menetapkan tujuan bangsa dan sasaran yang ingin dicapai oleh bangsa ini.


Visi Pembangunan Nasional menurut RPJM 2004-2009:1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan

negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai.

2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan HAM.

3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi Pembangunan menurut RPJM 2004-2009:1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.

2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.

3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Strategi Pembangunan NasionalStrategi Pembangunan Nasional

Strategi pembangunan nasional menggambarkan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan.

Penentuan strategi harus mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Strategi pembangunan yang ditempuh adalah:1. Strategi Penataan Kembali Indonesia

2. Strategi Pembangunan Indonesia

Permasalahan Pokok Pembangunan Permasalahan Pokok Pembangunan (RPJM Tahun 2004-2009)(RPJM Tahun 2004-2009)1. Pertumbuhan ekonomi masih rendah.2. Kualitas SDM masih rendah.3. Belum sejalannya kegiatan perlindungan lingkungan

dengan kegiatan pemanfaatan SDA.4. Kesenjangan pembangunan antardaerah yang masih

lebar.5. Terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas infrastruktur.6. Masih belum tuntasnya konflik di beberapa daerah.7. Masih tingginya kejahatan konvensional dan

transnasional.8. Masih kurangnya kemampuan dan jumlah personel TNI

serta permasalahan alutsista yang jauh dari mencukupi.9. Masih adanya hambatan dalam menciptakan iklim

investasi yang kondusif.10. Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.11. Belum menguatnya pelembagaan politik lembaga

penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004-20092004-2009

a. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan DamaiSasaran Pokok:1. Meningkatkan rasa aman dan damai.2. Semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945,

dan Bhinneka Tunggal Ika.3. Semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan

perdamaian dunia.

b. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan DemokratisSasaran Pokok:1. Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum.2. Terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran

perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.4. Meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat.5. Terlaksananya Pemilu tahun 2009.


c. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan RakyatSasaran Pokok:1. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 % pada

tahun 2009, serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 % pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.

2. Berkurangnya kesenjangan antarwilayah.3. Meningkatnya kualitas SDM.4. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan SDA.5. Membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh

meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Penciptaan Kesempatan Kerja di Penciptaan Kesempatan Kerja di Indonesia Indonesia Tahun 1996-2008Tahun 1996-2008

Pengangguran di Indonesia Tahun 1996-Pengangguran di Indonesia Tahun 1996-20082008

Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-20092006-2009

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1996-2009Tahun 1996-2009

Persentase Penduduk Miskin di Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Indonesia Tahun 1996-2009Tahun 1996-2009

Persentase Penduduk Miskin di Persentase Penduduk Miskin di Indonesia dengan Garis Kemiskinan Indonesia dengan Garis Kemiskinan Berbeda Tahun 1996-1009Berbeda Tahun 1996-1009

Peran dan Fungsi RPJMPeran dan Fungsi RPJM

1. RPJM merupakan acuan bagi seluruh lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas pembangunan.

2. RPJM berfungsi untuk menyatukan pandangan dan langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan.

3. RPJM menjadi acuan bagi setiap lembaga tinggi negara, kementerian, dan lembaga pemerintah non kementerian dalam menyusun Renstra.

4. RPJM juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah. Dalam penyusunan RPJM Daerah dimungkinkan adanya penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam menyusun program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dalam segala aspek kehidupan.

RPJM Nasional Tahun 2010-2014RPJM Nasional Tahun 2010-2014

Indikator dan Sasaran KerjaIndikator dan Sasaran Kerja

Permasalahan Bangsa Indonesia Permasalahan Bangsa Indonesia Dalam Jangka Menengah (RPJM Tahun Dalam Jangka Menengah (RPJM Tahun 2010-2014)2010-2014)1. Capaian pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama

periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

2. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth).

3. Pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah.

4. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang banyak menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha.

5. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup.


6. Pembangunan infrastruktur semakin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.

7. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas.

8. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi.

9. Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa.

10. Hukum harus menjadi panglima dalam sistem yang demokratis.

Visi Visi DDan Misi Pembangunan Jangka an Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014Menengah Tahun 2010-2014

Visi: “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”

Misi:1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang

sejahtera.

2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.

3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.


Kesejahteraan Rakyat: terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi: terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan: terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Kaidah Pelaksanaan RPJMKaidah Pelaksanaan RPJM

1. Kementerian, LPNK, pemerintah daerah, masyarakat, dna dunia usaha berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJM dengan sebaik-baiknya.

2. Kementerian dan LPNK berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tupoksi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja K/L.

3. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPJM Daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis SKPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

4. Kementerian, LPNK, dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM dengan Renstra K/L dan RPJM Daerah.

5. Kementerian Perencanaan/Bappenas berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM ke dalam Renstra K/L dan RPJM Daerah.

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2010-Nasional Jangka Menengah Tahun 2010-201420141. Melanjutkan pembangunan mencapai

Indonesia yang sejahtera.2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan

penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan HAM serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang, termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan gender.

Agenda Utama Pembangunan Nasional Agenda Utama Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2010-2014Jangka Menengah Tahun 2010-2014

Agenda I: pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Agenda II: perbaikan tata kelola pemerintahan.

Agenda III: penegakan pilar demokrasi.Agenda IV: penegakan hukum dan

pemberantasan korupsi.Agenda V: pembangunan yang inklusif dan

berkeadilan.

Sasaran Pembangunan Sasaran Pembangunan DDalam RPJM alam RPJM 2010-20142010-2014

1. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

2. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi

3. Sasaran Penegakan Hukum

Prioritas Nasional dalam RPJM 2010-Prioritas Nasional dalam RPJM 2010-20142014 Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2: Pendidikan Prioritas 3: Kesehatan Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5: Ketahanan Pangan Prioritas 6: Infrastruktur Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Prioritas 8: Energi Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan

Bencana Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar,

dan Pasca Konflik. Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi

Teknologi.

Prioritas Nasional LainnyaPrioritas Nasional Lainnya

1. Politik, Hukum, dan Keamanan2. Perekonomian3. Kesejahteraan Rakyat

Prioritas RegionalPrioritas Regional

1. Sumatera2. Jawa-Bali3. Kalimantan4. Sulawesi5. Nusa Tenggara6. Maluku7. Papua

Arah Kebijakan Bidang-Bidang Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan Pembangunan dalam RPJM 2010-2014dalam RPJM 2010-20141. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan

Beragama2. Bidang Ekonomi3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi4. Bidang Sarana dan Prasarana5. Bidang Politik6. Bidang Pertahanan dan Keamanan7. Bidang Hukum dan Aparatur8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang9. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

Rencana Pembangunan TahunanRencana Pembangunan Tahunan

Rencana Pembangunan Tahunan = Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah. RKP disusun untuk mencapai pilihan alokasi sumber

daya nasional secara efisien dan efektif. Pertimbangan dalam menyusun RKP:

1. Prioritas kegiatan harus sejalan dengan pencapaian sasaran program RPJM.

2. Bersifat operasional atau mudah untuk dilaksanakan.3. Memperhatikan keterbatasan anggaran dalam RAPBN.

Urutan kegiatan penyusunan RKP (Pasal 9 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2004):1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.2. Penyiapan rancangan rencana kerja.3. Musyawarah perencanaan pembangunan.4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Matriks Program PembangunanMatriks Program Pembangunan

Penyusunan RKP dilengkapi matriks program pembangunan yang terdiri dari:1. Program/kegiatan pokok RPJM yang merupakan

program prioritas dalam 5 tahun ke depan.

2. Program/kegiatan pokok RKP yang merupakan program prioritas dalam tahun depan.

3. Sasaran program yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pencapaian program pokok RKP.

4. Instansi pelaksana, di mana terdapat kemungkinan instansi pelaksananya lebih dari satu mengingat program prioritas yang disusun merupakan program yang bersifat nasional.

5. Pagu indikatif yang menggambarkan ketersediaan dana bagi program RKP.

Peran dan Fungsi RKPPeran dan Fungsi RKP

1. Sebagai acuan bagi seluruh komponen bangsa yang terlibat dalam perencanaan pembangunan nasional.

2. Sebagai alat untuk menciptakan kepastian kebijakan yang bersifat mengikat.

3. Sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBN, karena memuat gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal.

PENYUSUNAN RENSTRA INSTANSIONALPENYUSUNAN RENSTRA INSTANSIONAL

A. Landasan HukumB. Perencanaan StratejikC. Penyusunan Renstra InstansionalD. Studi Kasus

Landasan HukumLandasan Hukum

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

5. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

7. PERPRES No. 7 Tahun 2005 tentang RPJM Tahun 2004-2009.

8. PERPRES No. 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun 2010-2014.

Perencanaan StratejikPerencanaan Stratejik

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul (Lampiran INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Rencana stratejik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis serta mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Penyusunan Renstra InstansionalPenyusunan Renstra Instansional

Asas-asa umum penyelenggaraan negara (UU No. 28 Tahun 1999):1. Kepastian Hukum2. Tertib Penyelenggaraan Negara3. Kepentingan Umum4. Keterbukaan5. Proporsionalitas6. Profesionalitas7. Akuntabilitas

Perencanaan stratejik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup:1. Pernyataan visi, misi, strategi, dan faktor-faktor

keberhasilan organisasi.2. Rumusan tentang tujuan, sasaran, dan uraian

aktivitas organisasi.3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran.

Studi KasusStudi Kasus

Rencana Stratejik Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2005-2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala LAN No. 5 Tahun 2005.

PENUTUPPENUTUP

A. SimpulanKebijakan dan program pembangunan nasional merupakan agenda nasional yang harus didukung secara penuh oleh seluruh elemen aparatur pemerintah.

B. Tindak LanjutPenerapan kebijakan dan program pembangunan nasional akan lebih baik jika ditunjang dengan pemahaman tentang konsep dan indikator pembangunan serta otonomi dan pembangunan daerah.

TERIMA KASIH TERIMA KASIH

ATAS PERHATIANNYAATAS PERHATIANNYA

Terus Berkarya Untuk Kemajuan Bangsa

Documents

Kebijakan Dan Program Pembangunan Nasional