Hak Merek - Nabilla Desyalika Putri - 105010101111011

5/12/2018 Hak Merek - Nabilla Desyalika Putri - 105010101111011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/hak-merek-nabilla-desyalika-putri-105010101111011 1/4

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(HKI) SPESIFIKASI PEMBAHASAN MENGENAI HAK MEREK

NABILLA DESYALIKA PUTRI 105010101111011 Kelas A



merupakan hak eksklusif bagi pencipta

(copyright)Hak Cipta

Hak Paten

Hak Merek

Hak Produk Industri

Penanggulangan Praktik Persaingan Orang

Hak Kekayaan Industri

(Industrial Property)

Hak Ciptadan Hakterkait

lainnya

Merek

DagangIndikasi

Geografis

Desain

ProdukIndustri

Hak

Paten

Desain layOut(topografi)

darirangkaianelektronikterpadu

Perlindunganterhadap

informasiyang

dirahasiakan

Pengendal

an praktik

persaingan

curang

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan oleh W.R. Cornish sebagai ³ Intellectual

Property Rights protects applicants of ideas and information that are of commercial value´.

(Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi pemilik gagasan dan informasi yang

mengandung nilai-nilai komersial). HKI, pada awalnya berasal dari suatu ide yang

diwujudkan dalam bentuk nyata. Hasil yang nyata tersebut diberikan perlindungan hukum.

Jadi, hakikat HKI adalah adanya suatu kreasi. Kreasi ini dimungkinkan berada dalam bidang

keseninan, industri, pengetahuan, ataupun kombinasi antara ketiganya. Oleh karena itu,

apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya dilindungi oleh hukum, harus mengikuti

prosedur tertentu yang telah diterapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud adalah

melakukan pendaftaran HKI di tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pada umumnya, HKI dibagi menjadi 2 golongan besar, yakni:

Namun, ada juga yang menggolongkan HKI ke dalam delapan golongan, antara lain:



HAK MEREK

A. Dasar Hukum Hak Merek

Merek sebagai salah satu bagian yang cukup penting dalam bidang HKI di Indonesia, semula

diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1981 tentang Merek Perusahaan dan Merek

Perniagaan. Karena dianggap kurang memadai, undang-undang tersebut diganti dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Seiring waktu, ternyata undang-

undang ini pun diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dan selanjutnya,

diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang disebut Undang-Undang

Merek yang mengatur seluk beluk merek, mulai dari pengertian, lisensi, hingga ketentuan

pidana pelanggaran merek.

B. Pengertian Merek

Dalam pasal 1 butir 1,2,dan 3 Undang-Undang Merek disebutkan:

1. M erek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,

susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

2. M erek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 3. M erek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-

jasa sejenis lainnya.

Selain itu, juga ada merek kolektif yang memiliki pengertian: M erek kolektif adalah merek

yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk

membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Sedangkan menurut R.M. Suryodiningrat: ³ Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya

dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan

untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain. Tanda inilah yang disebut

merek perusahaan´. Dengan demikian, secara teoritis, konsumen dapat menentukan mana

yang terbaik bagi dia apabila ada beberapa jenis merek untuk satu jenis barang yang sama.



Misalnya, sabun mandi merek A, sabun mandi merek B, sabun mandi merek C, dst.

Sedangkan, fungsi merek sendiri adalah sebagai berikut:

a. Membedakan dengan barang atau jasa sejenis (dapat dikatakan sebagai jati diri

barang/jasa).

b. Menunjukkan kualitas (mutu) barang atau jasa.

c. Sebagai sarana promosi (Iklan).

C. Lisensi Merek

Hal ini diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Merek yang mengemukakan:

(1) Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan

perjanjian bahsa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian

atau seluruh jenis barang atau jasa.

(2) Perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, kecuali bila

diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu

perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

(3) Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada direktorat jenderal dengan

dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap

pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.

(4) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dicatat oleh direktorat jenderal dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.

D. Hal-hal yang Menyebabkan Suatu Merek Tidak Dapat di daftarkan

a. Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas

keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

c. Tidak memiliki daya pembeda

d. Telah menjadi milik umum

e. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan

pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek).

Daftar Pustaka:

Sembiring, Sentosa. H ukum Dagang. 2008. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.www.wikipedia.com , anonym. Diakses 16 September 2011.

Documents

Hak Merek - Nabilla Desyalika Putri - 105010101111011