Edisi 22/Tahun VI/Desember 2010

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UMKMBadan Perencanaan Pembangunan NasionalDr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, M.A

10Halaman

Edisi 22/Tahun VI/Desember 2010

Kita Memerlukan PercepatanMimpi I Wayan Suardana untuk mengembangkan komoditas sapi Bali akan segera terwujud. “Selama ini sekitar 100 orang anggota kelompok Sari Karya masih menghadapi keterbatasan khususnya dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha,” kata Ketua Kelompok Sari Karya, Desa Adat Menange Kec. Rendang. Kab. Karangasem, Bali.

Tantangan kita utama kita bagaimana meningkatan angkatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Hal itu membutuhkan keterlibatan dari seluruh stakeholders secara aktif, konsisten dan kontinyu.

4HalamanGarap Intensif Peternakan Rendang

PFo

to :

Harus didukung database yang valid

agar dapat dimonitor perkembangan dan perubahan kondisinya secara bertahap dari pusat hingga daerah.

erdebatan tentang besaran angka kemiskinan di Indonesia tampaknya tidak perlu diperpanjang. Hal terpenting adalah ada data awal yang bisa digunakan dan pemerintah menunjukkan

keseriusan untuk menangani kemiskinan dengan kebijakan yang komprehensif. Mengatasi akar masalah kemiskinan dan berusaha menjaga agar setiap warga yang miskin mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dasar agar bisa memutus rantai kemiskinan.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Suahasil Nazara, menyatakan kemiskinan mempunyai banyak dimensi yang kerap tidak terwakili dalam data statistik. Lantaran kompleksitasnya, penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif. “Pemerintah sebetulnya telah mempunyai pendekatan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan membagi menjadi tiga kluster, yakni berbasis keluarga, komunitas, serta usaha mikro atau kecil. Kluster pertama biasanya berbentuk bantuan sosial. Kluster ketiga merupakan upaya meningkatkan pendapatan yang melibatkan lembaga keuangan atau perbankan,” ujarnya.

Perlu Usaha Nyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan

saat ini masih diperlukan usaha nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin. Dia menegaskan, dari 6,8 miliar jumlah penduduk dunia, 20%-nya atau 1,3

miliar di antaranya adalah orang miskin.Namun demikian, Presiden meminta setiap warga negara tidak meremehkan kemiskinan. Presiden meminta semua golongan saling membantu mengentaskan warga miskin, terutama di kawasan pesisir. Hal itu bisa dilakukan antara lain dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan peningkatan kesejahteraan.

Menter i Sosial Sal im Segaf Al Jufri menilai kondisi Indonesia membutuhkan pendekatan yang khas agar pelaksanaan penanganan kemiskinan berhasil. “Harus didukung database yang valid agar dapat dimonitor perkembangan dan perubahan kondisinya secara bertahap dari pusat hingga daerah. Kemensos juga bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan telah diformat ulang dengan kendali khusus Wakil Presiden, sehingga target pengentasan bisa lebih fokus,” jelasnya.

KesungguhanMasyarakat miskin di Indonesia memerlukan akses

yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat

miskin juga membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka.

Beragam program yang mencakup itu telah dijalankan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam PKH,misalnya diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan

rumah tangga miskin.Hal yang perlu diingat, bahwa penanggulangan

kemiskinan tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama, untuk itu, langkah penanggulangannya harus melibatkan multi sektor serta membutuhkan keseriusan terus menerus karena kompleksitas permasalahan dan keterbatasan sumberdaya yang dihadapi masyarakat miskin.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk memutus lingkaran kemiskinan ekonomi saja, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan membentuk generasi yang lebih cerdas dan tangguh di masa depan. (m)

Penanggulangan Kemiskinan

2www.bipnewsroom.info

Tahun VIDesember 2010Edisi 22

Sepuluh tahun sudah janji negara-negara PBB untuk mengurangi kemiskinan global menjadi separuh dibandingkan kondisi tahun 1990 disepakati. Banyak pencapaian yang telah terjadi, meskipun harus diakui bahwa upaya mencapai target pada 2015 untuk delapan sektor target pembangunan millenium (MDGs) masih membutuhkan kerja sama dan upaya keras agar bisa terwujud.

Kemiskinan bukanlah masalah yang sepele melainkan suatu masalah hakiki kemanusiaan yang teramat perlu dientaskan dan disentuh. Meski, fenomena kaya-miskin adalah fenomena sosial yang tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan, akan tetapi upaya memperkecil jumlah dan tingkat kesenjangan kemiskinan baik antar orang kaya dan miskin, antar wilayah dan antar bangsa harus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan.

PBB mengakui bahwa tanpa upaya yang terpadu, cita-cita untuk mengurangi kemiskinan global pada tahun 2015 akan sulit terwujud di banyak kawasan. Banyak persoalan yang menentukan, selain masalah komintmen kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat miskin, masalah implementasi di lapangan, koordinasi dan partisipasi warga miskin tidak bisa diabaikan begitu saja.

Pada tahun 1990, 15,1% atau 27 juta penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan ekstrim. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebesar 13,3% atau sekitar 31,02 juta orang. Di tahun 2015 nanti ditargetkan bisa menjadi 7 sampai 7,5%. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui berbagai program yang mengedepankan instrumen pemberdayaan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dengan fokus kebijakan dan program penyediaan kebutuhan dasar antara

pengecualian. Yang menjadi masalah saat

ini adalah bagaimana agar ide ini bisa dijalankan. Pemerintah perlu didorong dan disemangati untuk mengambil dan melaksanakan ide ini.

setyowativia [email protected]

Tak Perlu Penyeragaman

Keberagaman yang besar di daerah-daerah Indonesia, membuat upaya keseragaman nilai, norma atau konsep akan sulit dipaksakan hadir dengan cara apapun termasuk kekuatan undang-undang yang hanya akan melahirkan kontroversi.

Penyeragaman kenyataan budaya yang sebetulnya relatif, adalah tindakan yang terkesan otokratik dan sentralistik serta tidak menghormati hak budaya masyarakat.

widyawanvia [email protected]

berhasil dalam hidup. Pemerintah harus memberikan

perhatian lebih agar bahasa daerah masih bisa tetap lestari dan tidak ditinggalkan.

ludyavia [email protected]

Penegakan Hukum

Meskipun agama adalah hak yang paling dasar umat manusia, tetapi pemerintah perlu melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok tertentu yang melanggar hak itu dan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah mest i tegas agar peluang kelompok yang memaksakan kehendaknya bisa tertutup agar tidak ada pelanggaran hukum dan friksi di masyarakat.

Yang paling penting adalah penegakan hukum. Apa pun latar belakang pelaku suatu tindakan yang bisa digolongkan pelanggaran hukum, maka harus d ihukum. Tidak ada

membantu penanganan dan pemulihan para korban.

gus adhimvia [email protected]

Krisis Bahasa Lokal

Indonesia dikenal dengan keanekaragamannya. Salah satunya, keragaman bahasa Indonesia menempati urutan kedua setelah Papua Nugini dalam jumlah bahasa yang dimiliki.

Namun sayangnya saat ini ada beberapa bahasa di Indonesia yang terancam punah. Kondisi ini disebabkan karena jumlah penutur bahasa kurang dari 50 orang. Sebut saja bahasa Hukumina di Maluku dan bahasa Mapia hanya memiliki seorang penutur.

Berkurangnya penutur bahas daerah di Indonesia juga tidak lepas dari stigma yang melekat kepadanya . Banyak yang menganggap bahasa daerah itu kuno, bahasa yang hanya dipakai oleh orang miskin dan tidak berpendidikan dan sesuatu yang menjadi halangan untuk

bupati dan walikota diimbau a g a r p e n y e l e n g g a r a a n penanggulangan bencana di sekolah dilakukan melalui 3 hal yaitu: pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan k o m u n i t a s s e k o l a h ; 2 ) . Pengintegrasian PRB ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstra kur iku ler ; 3 ) . Membangun kemitraan dan jaringan antar pihak untuk mendukung pelaksanaan PRB di sekolah.

Olenka Priyadarsani via [email protected]

Tanggap Bencana

Kami dari Yayasan Ponpes Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) telah mengembangkan pola pendidikan baru sadar bencana. Program ini kami beri nama, Santri Tanggap Bencana (SANTANA).

Dalam beberapa kesempatan penanganan korban bencana kami secara khusus mengirimkan beberapa kelompok santri untuk

Pengurangan Risiko Bencana

A n a k - a n a k p e r l u mendapatkan pengetahuan dan kepedul ian terhadap upaya pengurangan risiko bencana sejak usia dini. Hal ini dapat terwujud jika mereka mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang tepat untuk menyelamatkan diri pada saat kejadian bencana dan turut serta dan mengurangi risiko bencana.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , d idukung Uni ted Nat ions Development Programme (UNDP) telah memutuskan u n t u k b e k e r j a s a m a dalam memasukkan atau mengintegrasikan pengetahuan pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam kurikulum sekolah.

D a l a m S u r a t E d a r a n Menteri Pendidikan Nasional N o . 7 0 a / S E / M P N / 2 0 1 0 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah, seluruh gubernur,

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Badan Informasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPengarah: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Freddy H. Tulung (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Bambang Wiswalujo (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Supomo (Sekretaris Badan Informasi Publik); Ismail Cawidu (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Isa Anshary (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Gati Gayatri (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Dimas Aditya Nugraha. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Lukman Hakim; Selamatta Sembiring; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania; Karina Listya; Elvira Indasari N; Taofik Rauf; Doni Setiawan. Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Yaan Yoku (Jayapura). Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected] atau [email protected]. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Kerja Menangkis Kemiskinan Belum Usailain pangan, layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, bantuan prasarana dan sarana usaha, kredit usaha bagi masyarakat miskin, dan bantuan prasarana permukiman.

Pemerintah pun telah berupaya dengan beragam cara meningkatkan efektifitas k o o r d i n a s i d a n i n t e g r a s i p r o g r a m penanggulangan kemiskinan serta penguatan kelembagaan yang ada. Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting untuk menjamin keselarasan dan harmonisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan berbaga i o rgan isas i masyarakat sipil lain.

H a r u s d i s a d a r i upaya menekan angka kemiskinan adalah tugas besar. Seluruh upaya tersebut tentunya hanya bisa terlaksana manakala s e t i a p p e m a n g k u kepent ingan secara bersama berkemauan kuat mendukung setiap program yang ada. Salah satu upaya strategis yang bisa dikembangkan a d a l a h p e r c e p a t a n p e n a n g g u l a n g a n kemiskinan dan perluasan kesempatan mela lu i konsolidasi program-program berbasis pemberdayaan masyarakat.

Di Indonesia, penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berbagai kementrian dan lembaga. Jelas, koordinasi sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan. Fungsi itu hanya bisa berjalan dengan kepemimpinan yang dapat mengharmonisasikan, mensinkronkan dan mensinergikan kebijakan-kebijakan dan

pelaksanaan kegiatan pembangunan.Program penanggulangan kemiskinan

tidak hanya bermakna menurunkan angka kemiskinan secara statistik, melainkan juga meningkatkan taraf hidup warga miskin dan meningkatkan pendapatan mereka, sehingga bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, pelibatan dan pendidikan nilai-nilai juga perlu ditumbuhkan pada penduduk miskin. Pertama, mereka perlu dikenalkan dengan kemampuan untuk mewujudkan mimpi sendiri agar senantiasa memiliki motivasi untuk tetap maju. Kedua, kemauan untuk

lebih mengembangkan p o t e n s i d i r i h a r u s dimiliki agar tidak selalu menggantungkan dari pada bantuan dari luar. Ketiga, pengembangan semangat kewirausahaan ekonomi dan sos ia l masyarakat agar warga miskin bisa memil ik i usaha send i r i . Dan keempat, yang terpenting adalah kegotongroyongan yang bisa mendorong m a s y a r a k a t m i s k i n s e n a n t i a s a m e n g e m b a n g k a n kemitraan yang saling menguntungkan.

Itulah tugas besar nan penting pada waktu sekarang dan mendatang. Sesungguhnya tujuan kerja penganggulan kemiskinan akan bermuara pada membangun manusia dan masyarakat yang sejahtera. Tantangannya adalah bagaimana kita secara konsisten dapat mengelola peningkatan kesejahteraan rakyat yang kita bangun bersama agar mampu membentuk masyarakat dan negara sejahtera seperti yang kita cita-citakan bersama. (m)

desa

in: a

has/

dana

ng f

oto:

bf-m

, dan

ag

Beranda

Harus disadari upaya menekan angka

kemiskinan adalah tugas besar. Seluruh

upaya tersebut tentunya hanya bisa terlaksana

manakala setiap pemangku kepentingan

secara bersama berkemauan kuat

mendukung setiap program yang ada.


Tahun VIDesember 2010Edisi 22 Utama

Beruntung, bagi Sumiati bisa mendapat bantuan PKH. “Ini saya sudah dapat sejak tahun 2008, akhirnya bisa menyekolahkan anak, dan bisa terjamin biaya pengobatan ketika sakit,” jelasnya.

Hal senada disampaikan juga oleh, Masita. Ibu dua anak ini sangat terbantu, “Juga dalam pemeriksaan kehamilan di puskesmas,” katanya sambil menunjuk perut yang mulai membuncit.

Tap i , menurut Mas i ta , dua bulan terakhir, ketika mencairkan uang dari Kantor Pos, ada pengurangan sekitar Rp50 ribu. “Menurut Bu Susan, pendamping kelompok, itu karena saya pernah t idak berobat ke Puskesmas, jadi jatah untuk ibu hamil berkurang,” jelasnya.

Bagi Susan, ini salah satu kesalahpahaman yang terjadi dalam pelaksanaan PKH. “Dikiranya kita yang lakukan pemotongan, padahal karena kelalaian mereka, penerima PKH, tidak secara berkala memeriksakan kesehatan, atau juga ada siswa yang sering bolos. Secara otomatis, data mereka terkirim ke pusat dan tercatat secara online,” jelasnya panjang lebar.

Franky Todo, koordinator kecamatan pendamping Medan Sungkal menyatakan, mungkin sekarang tidak bisa dirasakan langsung manfaat PKH, “Itu butuh waktu, dan menurut informasi bisa diketahui setelah 2014 nanti, karena kita berusaha menangani akar kemiskinan,” jelasnya.

Tingkatkan Kualitas SDMProgram Keluarga Harapan

(PKH) adalah bantuan tunai kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang memenuhi syarat dan ditujukan untuk peningkatan kualitas kesehatan dan pend id i kan . Seca ra nasional, pada 2010 lokasi PKH telah diperluas pada tujuh provinsi dan 18 kabupaten. Hingga kini, program tersebut total telah menjangkau 20 provinsi, 88 kabupaten dan 946 kecamatan dengan target sasaran 816 ribu RTSM. “Pada 2011, direncanakan jangkauan

program akan mencapai 25 provinsi dengan 1.116.000 RTSM dan diharapkan menjadi program nasional di semua provinsi pada 2012,” jelas Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Menteri Sosial menyatakan PKH diharapkan bisa mendorong wajib belajar agar anak bisa terus sekolah dan meringankan beban orang tua. “Mereka yang mendapatkan bantuan sosial PKH ini merupakan orang yang berkompeten dan bisa membantu meringankan beban. Seperti bantuan sekolah Rp600 ribu setiap enam bulan,” tegas Mensos.

Dirasakan Setelah Enam Tahun

Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, manfaat PKH tidak bisa dirasakan saat ini juga. “Paling sedikit enam tahun tapi yang terpenting adalah mengubah karakter. Orang tua sama sekali tidak boleh mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya,” ujarnya.

Program ini diharapkan dapat mengubah pola pikir keluarga miskin untuk menyiapkan anak-anak sebagai harapan dan aset bangsa.

Menurutnya, penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan terbanyak terdapat di komunitas adat terpenci l . “Bantuan yang diberikan melalui program kelompok usaha bersama harus dibuktikan berhasil. Kami prihatin kalau program gagal dan masyarakat harus semangat memanfaatkan program tersebut,” katanya.

Ia menyarankan kepada penerima bantuan kelompok usaha bersama agar mencari j en i s usaha yang cepa t menghasilkan.”Dikembangkan sesua i kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Bantuan yang diberikan merupakan stimulan. Sehingga diharapkan yang lain ikut terdorong untuk membantu sesama seperti perusahaan dengan program sosialnya,” tambahnya.

Bukan Sekadar BantuanWakil Ketua Komisi VIII

DPR Gondo Radityo Gambiro

mengatakan bahwa persoalan kemiskinan tidak sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kedalaman dan keadaan dari kemiskinan tersebut. “Sehingga kebijakan penanganan fakir miskin, di samping mampu memperkecil jumlah penduduk misk in, sekaligus mengurangi kondisi kemiskinan,” jelasnya.

Gondo mengemukakan bahwa penanganan fakir miskin tidaklah mudah, karena fakir miskin telah mengalami masalah kemiskinan yang berlangsung lama.”Perlu adanya kebijakan peningkatan akses fakir miskin terhadap sumber daya sosial ekonomi, prakarsa dan peran aktif warga dalam pemberdayaan serta perlindungan hak-hak dasar fakir miskin,” jelasnya.

Selain itu, menurut Gondo, penanganan fak i r misk in memerlukan tenaga yang khusus dan tidak hanya terbatas

pada tenaga penyuluh dan relawan. Diperlukan juga tenaga terdidik dan trampil yang khusus untuk melakukan penanganan fakir miskin, paparnya.

Tumpuan HarapanG u b e r n u r S u l a w e s i

Selatan Syahrul Yasin Limpo mengharapkan PKH dapat mempercepa t penurunan angka kemiskinan di Sulsel. “Percepatan penurunan angka kemiskinan secara drastis diyakini dapat diwujudkan melalui sinergi dengan program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemprov seperti pendidikan dan kesehatan gratis,” jelasnya.

“Di Sulsel, pada 2006 jumlah penduduk miskin berjumlah lebih dari satu juta jiwa pada 2010 menurun menjadi 931.400 jiwa atau selama empat tahun telah mengalami penurunan sekitar 8,19 persen per tahun,” jelasnya.

Kemiskinan bukan hanya soal ekonomi saja, “Tapi mental dan cara pikir. Jika selama kita bisa menggerakkan tangan berusaha dan bekerja, tentu tidak ada yang namanya kemiskinan,” kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, T. Irwansyah.

Pemerintah, kata Irwansyah, punya solusi untuk mengubah cara pikir SDM melalui PKH. Bantuan tersebut untuk kesehatan anak usia di bawah enam tahun dan ibu hamil sebesar Rp 800 ribu per tahun. Sedangkan, untuk pendidikan usia SD atau madrasah Ibtidaiyah Rp 400 ribu, serta anak usia SMP atau MTs Rp 800 ribu per tahun.

“Ini bantuan dalam jangka pendek dan merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan,” tambahnya.

Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan? Sejauh ini Program Keluarga Harapan berjalan dengan lancar dan merata seperti tahun 2009

lalu. Tahun ini ada 18 ribu RTSM yang menjadi sasaran, dan mencakup seluruh kecamatan di Kota Medan. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan ketentuan memiliki anak usia 6-15 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi belum menyelesaikan pendidikan dasar, memiliki anak usia 0-6 tahun dan terdapat ibu yang sedang hamil. Penerimanya adalah ibu atau wanita pengurus anak dalam RTSM. Sekalipun ada beberapa kendala, tapi itu tak menghapuskan pencapaian seluruh program ini.

Kendala apa saja?Ya biasa menyangkut masalah pencairan dana. Ketika ada yang terlambat sedikit komplain ke

kita. Padahal kita tidak ikut menangani, pencairan itu langsung dari pusat melalui rekening kantor PT Pos Indonesia Cabang Medan. Juga pernah ada yang mengaku kena potongan, padahal bukan demikian yang terjadi. Maksudnya, kita tidak pernah melakukan potongan. Potongan itu terjadi karena RTSM tidak memenuhi syarat, misalnya kalau anak penerima tidak masuk tiga hari berturut-turut maka akan ada potongan Rp50 ribu, demikian juga ketika ibu hamil tidak periksa kehamilan. Potongan ini langsung dilakukan sistem online, dari pusat, dan syarat itu ada di PKH.

Mensos berpesan dalam pe laksanaan penya lu ran d ibutuhkan pengawasan. P e n y a l u r a n b a n t u a n i n i diserahkan daerah masing-masing. Sebab, tidak mungkin pemerintah pusat memantau semuanya. Tap i menurut Mensos, sejauh ini tidak ada masalah dalam penyalurannya. Begitu juga untuk 2010 tidak ada perubahan signifikan bagi penerima bantuan sosial PKH ini. “Pengawasan diserahkan ke pemda masing-masing, t idak mungkin pemerintah pusat memantau semua. Kami berharap orang yang dapat sesuai yang disyaratkan,’’ sebutnya.(m)

di PKHdi PKHMemupuk Harapan

Sumiati, ibu enam anak, warga Medan Sungkal, Kota Medan,

Sumatera Utara mengaku senang beban hidupnya bisa berkurang.

“Apalagi sejak suami saya meninggal, saya harus menghidupi enam anak,

dan tiga diantaranya sekolah,” tuturnya sambil menggendong si bungsu yang

sedang sakit demam.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaT. Irwansyah: Solusi Untuk Keluar dari Perangkap Kemiskinan

Foto

: Ta

ufik

Hid

ayat

Foto

: Ta

ufik

Hid

ayat


Tahun VIDesember 2010Edisi 22Utama

Belum genap tiga bulan Cepp ie men jaba t pos i s i Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UMKM. Namun pengalaman menjadi salah satu direktur eksekutif Asian Development Bank menjadi salah satu bekal dalam perencanaan kebijakan penangan kemiskinan. “Saya baru seminggu lebih sehari. Banyak perlu belajar,” katanya merendah saat diwawancarai di sela kegiatan Temu Media Bappenas di Bogor akhir November lalu.

Bagaimana penanganan kemiskinan saat ini?

Secara makro , angka kemiskinan semakin menurun, cuma memang pertumbuhan ekonomi relatif stagnan sehingga penurunan itu tidak terlihat signifikan. Kita senantiasa berupaya mengembangkan efektifitas kebijakan publik yang ada agar setiap warga memiliki akses terhadap setiap faktor produksi. Setiap ada kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi, akan membuka lebih dari 400 ribu peluang kerja baru dan berdampak menaikkan pendapatan peker ja dan keluarga. Di luar itu pemerintah berupaya menjalankan regulasi agar setiap fasilitas publik bisa dioptimasikan untuk penangan kemiskinan.

Tantangan utama penanganan kemiskinan di Indonesia?

Tantangan u tama k i ta bagaimana meningkatkan

a n g k a t a n k e r j a d a n menurunkan kemiskinan. Data kemiskinan di desa lebih banyak, sementara pengganguran lebih banyak di kota. Ini karena banyak peluang yang ada di desa bertani dan lainnya. Ada yang lain, pengangguran terus turun, tapi pengangguran terdidik makin besar. Selain itu, penduduk miskin itu tidak tersebar merata, yang paling banyak itu di Jawa. Inilah kenapa pembangunan lebih dominan di Jawa, karena penduduk lebih banyak d i sana. Sehingga j ika pembangunan diarahkan u n t u k k e s e j a h t e r a a n masyarakat past i akan mengakses penduduk yang ada.

Desain utama kebijakan penanganan kemiskinan?

Presiden menekankan kebijakan pro growth, pro job, dan pro poor. Dalam RPJM kita ada pelaksanaan program pro rakyat yang terbagi dalam tiga kluster, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan kredit usaha rakyat. Filosofinya adalah jika orang misk in yang tak punya kemampuan banyak akan diberikan bantuan kesehatan dan pendidikan. Dan pada saatnya ketika mereka mandiri akan diberikan bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas. Kalau bisa mereka bisa menciptakan peluang kerja. Bentuknya usaha kredit usaha rakyat. Ini rentetan dari

agar bisa bekerja dengan produktif.

Sementara itu, perlu dibuka kesempatan kerja dan akses mendapat pendidikan atau ketrampilan untuk meningkatkan pendapatan. Pada intinya, pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk penanggulangan kemiskinan, namun sumber-sumber pertumbuhan harus d i sesua i kan aga r dapa t memberikan dampak yang paling besar terhadap penurunan kemiskinan.

Kuncinya keterpaduan? Ya untuk mencapai target

itu semua butuh keterpaduan. Peran akt i f Bappenas d i siklus manajemem terkait dengan program pengentasan k e m i s k i n a n d a l a m h a l perencanaan. Media massa juga bisa berperan memberikan dukungan dan dorongan, bagaimana rencana yang telah disusun bisa dipenuhi bersama. Intinya selain keterpaduan juga diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik agar bisa mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan. Banyak sesungguhnya program yang ada bisa diambil mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk diperbaiki. Saat ini semua pihak sudah punya keinginan untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan khususnya di daerah, tinggal m e l a k u k a n k o o r d i n a s i dan menjaga transparansi penggunaan anggaran, karena 30 persen APBN masuk ke daerah (m)

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UMKMBadan Perencanaan Pembangunan NasionalDr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, M.A

Kita Memerlukan Percepatanprogram yang direncanakan.

Angka kemiskinan sekitar 13,3 persen, berapa lama dibutuhkan untuk menurunkan angka itu?

Rasanya untuk mengatasi kemiskinan yang ideal jelas membutuhkan waktu. Kita ada data target, tapi tidak bisa melihatnya secara langsung, kita bisa lihat lima tahunan. Namanya masa depan itu bagaimana mencapainya? Memang memerlukan percepatan, sebab posisi sekarang masih 13,3. Ini Sesuai target 2010 bahwa persentase kemiskinan berkisar 13 persen sampai 13,5 persen. Persoalannya pada akhir 2014 harus mencapai 8 sampai 10 persen. Ini batas yang sangat ambisius. Bahkan target pembangunan millenium (MDGs) sampai 7,5 persen. Kita sudah lakukan berbagai upaya luar biasa, untuk klaster program 1 langsung dibawah koordinasi Wakil Presiden. Klaster 2, dibawah Menkokesra dan klaster 3 dibawah koordinasi Menko Perekonomian. Insya Allah tahun 2011 jumlah kemiskinan akan turun lagi menjadi 11,5 persen dengan catatan tidak terjadi gejolak ekonomi dan politik global maupun lokal.

Selain politik dan ekonomi global, adakah syarat lain?

Untuk menurunkan angka kemiskinan pada 2011 menjadi 11,5 persen, kita membutuhkan dana minimal Rp49 triliun guna mendorong atau menggerakkan roda perekonomian nasional. Jumlah itu bisa disediakan dari investasi pemerintah, BUMN,

BUMD dan swasta. Jika program kemitraan pemerintah dan swasta berjalan baik, dan jumlah investasi lebih besar maka jumlah kemiskinanpun pasti akan turun secara drastis.

Kunci utama penanganan kemiskinan?

M u t l a k d i p e r l u k a n pendekatan sesuai sosial budaya, adat istiadat, dan agama. Banyak program yang kurang didukung warga setempat. Contoh yang mudah ada kelaparan di Papua, saat itu pemerintah kirim beras, tapi tetap kelaparan, karena mereka biasa makan ubi, Hal ini yang akan terus diupayakan agar lebih sejalan.

Kita juga efektifkan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wapres. Ini tak bisa berdiri sendir i perlu keterpaduan dengan prioritas nasional sangat bergantung kebijakan pendidikan dan kesehatan dengan program pembangunan ketahanan pangan serta infrastruktur, dan semua saling terkait. Semua itu membutuhkan keterlibatan dari seluruh stakeholders secara aktif, konsisten dan kontinyu.

Bisa diberikan contoh?Misa lnya pen ingka tan

p roduk t i v i t a s yang b i sa dilakukan dengan beralih ke non pertanian untuk kawasan perdesaan. Pada tingkat mikro perlu dikembangkan jaringan sos ia l dan koneks i yang menguntungkan, peningkatan ketrampilan dan pendidikan, kondisi kesehatan yang terjamin

Tabloid Tempel

Diterbitkan oleh :

badaN iNFoRmaSi pUbliKKemeNTeRiaN KomUNiKaSi daN iNFoRmaTiKa

Tahun VIDesember 2010

Edisi 22

67

Pagi buta itu, Sukini berniat menanak nasi. Begitu membuka pintu dapur, ia sejatinya telah mencium bau menyengat, bau khas gas elpiji. Tak sadar gas elpiji kompor miliknya bocor, nenek 67 tahun ini langsung menekan tuas pemantik api kompor. Tiba-tiba terdengar letupan kecil dan hawa panas menerpa tubuhnya. Untunglah tak terjadi ledakan atau kebakaran hebat. Ia hanya menderita luka bakar kecil di pergelangan tangan.

“Mungkin gas dalam ruangan dapur masih sedikit, sehingga tidak meledak. Gak tahu apa yang bakal terjadi jika dapur sudah penuh gas, mungkin tubuh saya sudah seperti para korban yang di televisi itu,” ujar Sukini saat ditemui komunika di rumahnya di kawasan Banyuanyar, Solo, Jateng, pekan lalu.

Saat Eddy, anak lelakinya, memeriksa perangkat kompor dan tabung elpiji, ketahuan bahwa selang penghubung regulator bocor. Tidak besar memang, cuma seujung jarum, tapi sudah cukup untuk membuat gas terbang ke udara. “Namanya saja gas bertekanan, ada celah sedikit ya langsung bocor. Untung cepat

ketahuan,” ujar Eddy.Selidik punya selidik, regulator

beserta selang gas elpiji yang digunakan Sukini ternyata palsu. Sepintas bentuk dan mereknya memang sama dengan salah satu merek terkenal yang beredar di pasaran, namun tampak lebih kasar dan cetakan mereknya mbleset. Tanda SNI juga tidak ada di produk yang dibelinya seharga Rp 50 ribu dari seorang pedagang keliling ini. “Wah, saya kira merek X (menyebut salah satu merek—red), wong penjualnya juga bilang begitu, ternyata palsu to! Murahnya sih murah, tapi kalau mengancam keselamatan jiwa manusia ya saya nggak mau beli yang seperti itu lagi,” kata Sukini masih dengan wajah takut.

Perangkat Non-SNISukini memang terbilang masih

“beruntung.” Di wilayah Indonesia lainnya, ledakan gas elpiji yang terjadi tak jarang menimbulkan kebakaran, luka-luka, bahkan korban jiwa. Ironisnya, hampir semua disebabkan oleh aksesoris kompor gas yang tidak memenuhi standar atau bahkan palsu.

S e b a g a i m a n a d i k a t a k a n

Menakertrans Muhaimin Iskandar, penyebab utama kasus ledakan gas elpiji adalah karena kebocoran regulator, kebocoran selang, dan rubber seal atau klep karet tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, ledakan dapat terjadi karena tidak adanya ventilasi ruangan, serta karena perangkat dan tabung yang digunakan palsu. “Idealnya regu la tor dan se lang yang digunakan harus mempergunakan standar SNI. Rubber seal dan ulir katup juga dalam kondisi baik,” ujar Muhaimin, beberapa waktu lalu.

Namun hasil pengujian Badan Standarisasi Nasional (BSN) menunjukkan fakta berbeda. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI dan Kemdag, BSN memaparkan, dari sampel yang diambil di lima provinsi, 66% tabung tidak layak pakai. Selain itu, 50% kompor kompor gas juga tidak layak. Adapun untuk regulator, BSN menemukan 20% sampel yang diuji tidak layak.

Dalam paparan juga terungkap adanya kenakalan produsen tabung dan perangkat kompor gas yang sejatinya sudah memiliki SNI namun dengan sengaja memproduksi barang yang tidak sesuai standar.

Dengan kata lain, banyak produsen sengaja memalsukan produk mereka sendiri dengan yang kualitasnya lebih buruk agar dapat meraup keuntungan lebih.

D i lua r i tu , berdasarkan pengamatan komunika, di pasaran beredar pula kompor gas dan aksesoris produksi rumahan yang menjiplak begitu saja model asli namun kualitasnya jauh di bawah standar. Regulator dan selang yang dipakai Sukini adalah salah satu di antara produk palsu bikinan rumahan yang dengan mudah dapat dijumpai di pasar maupun toko alat-alat rumahtangga. Harganya memang jauh lebih murah dibanding produk asli yang ber-SNI, namun kualitasnya buruk.

Langkah Cepat PemerintahUntunglah, pemerintah segera

mengambil langkah cepat untuk meminimalisasi terjadinya kasus ledakan gas elpiji ini. Langkah pertama adalah membentuk Tim Nasional yang anggotanya terdiri dari delapan instansi. Tim ini secara khusus bekerja untuk mengurangi insiden kecelakaan karena kebocoran gas elpiji baik

pada tabung gas ukuran 3 kg atau lainnya.

Menteri Koordinator Kesejahtera-an Rakyat Agung Laksono menyatakan, pemerintah telah berbagi tugas untuk mengefektifkan kerja dan sinergi kementerian serta lembaga yang terlibat dalam tim sesuai tugas kewenangannya masing-masing. Kementerian Koordinator Kesra bertindak sebagai koordinator tim sekaligus koordinator pengawasan dan pembinaan masyarakat.

K e m e n t e r i a n E S D M bertanggungjawab terhadap penyediaan dan pendistribusian komoditas elpiji. Kementerian Perindustrian bertanggungjawab terhadap pengawasan produk pendukung program sepert i tabung, kompor, selang, katup dan reglator, dan bersama dengan PT Pertamina (Persero) melakukan kontrol kualitas terhadap paket perdana pada saat pengadaan. Sedangkan Kemenakertrans bertanggungjawab terhadap pengawasan produk tabung gas elpiji.

Kemendag bertanggungjawab melakukan pengawasan barang yang beredar di pasaran khususnya produk konversi minyak tanah ke gas. Badan Standarisasi Nasional bertanggungjawab menetapkan SNI untuk rubber seal atau klep karet. Sedangkan pemda provinisi/kabupaten/kota bertanggungjawab untuk sosialisasi penggunaan elpiji yang aman di daerah.

Terkait maraknya kebocoran tabung, pemer in tah secara bertahap akan menarik tabung gas ukuran 3 kg yang kondisinya tidak standar. Agung Laksono menyatakan, dalam waktu dekat sekitar 9 juta tabung gas elpiji non-SNI akan ditarik dari pasaran. “Selain ditarik, tabung itu juga tidak boleh diperdagangkan dan diedarkan,” kata Agung di Kantor Presiden beberapa waktu lalu.

S e l a i n i t u , p e m e r i n t a h beserta ja jaran terkai t juga aktif menggelar operasi untuk menertibkan peredaran tabung, selang dan regulator gas elpiji yang tidak dilengkapi tanda SNI. Salah satu yang telah dilakukan adalah menutup pabrik selang gas elpiji non-SNI. “Salah satu pabrik selang ditutup karena tidak comply (memenuhi standar),” kata Sekretaris Kemenko Kesra, Indroyono Soesilo, beberapa waktu lalu. (wahyu h).

Waspada Bisa Hindari BencanaBanyaknya kasus kebakaran dan ledakan akibat kebocoran gas elpiji, tak urung

membuat pemerintah gerah. Tabung gas, selang, regulator, klep karet, dan ulir katup palsu tak ber-SNI yang banyak beredar di pasaran ditengarai menjadi penyebab

munculnya malapetaka ini. Akibat ulah pemalsu, masyarakat tak berdosa menjadi korban.

ww

w.p

erta

min

a.co

.id

Pengamat energi Universitas G a d j a h M a d a , S u b a g y o menya takan , upaya cepa t pemerintah mengatasi ledakan gas elpiji perlu mendapat apresiasi. Namun upaya itu akan lebih cepat berhasil jika mendapat dukungan penuh dari masyarakat pengguna. Salah satu bentuk dukungan adalah masyarakat tidak menggunakan tabung gas dan produk aksesoris palsu yang tidak berstandar.

“Harus diakui, saat ini kesadaran masyarakat untuk menggunakan kompor gas dan aksesoris standar masih rendah. Salah satu sebabnya, harga kompor gas standar beserta perangkatnya masih terbilang mahal bagi kebanyakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, ke depan pemerintah hendaknya menyediakan perangkat kompor gas s tandar dengan harga terjangkau,” ujarnya di kampus UGM Yogyakarta pekan lalu.

Tak kalah penting, menurut lelaki berkacamata ini, pemerintah harus segera melakukan resosialisasi penggunaan tabung gas kepada masyarakat. Sosialisasi ulang ini sangat penting, karena sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konversi minyak

85

Masyarakat Bisa Ikut Mengantisipasi Tips Aman

Gunakan Kompor Gas

tanah ke gas tahun lalu dinilainya terlalu singkat. “Sebelum seluruh masyarakat benar-benar tahu seluk-beluk kompor gas, mereka sudah harus menggunakannya. Jangan heran jika akhirnya banyak terjadi kecelakaan,” tuturnya.

Di sisi lain, untuk mendukung sos ia l i sas i yang d i lakukan pemerintah, Subagyo berharap masyarakat mau proaktif belajar tentang prosedur menggunakan kompor gas secara baik dan benar. “Masyarakat harus sadar bahwa sekarang kompor gas sudah menjadi kebutuhan, maka belajar secara mandiri agar bisa menggunakan kompor gas dengan baik dan benar sangat penting. Jika masyarakat benar-benar telah melek kompor gas, ledakan gas elpiji pasti dapat teratasi,” ujar Subagyo.

Ia mencontohkan, di luar negeri jarang sekali terjadi kasus ledakan gas karena tingkat melek kompor gas di sana sudah tinggi. “Selain karena perangkat yang digunakan semua memenuh i s tandar, pengetahuan masyarakat di sana tentang seluk-beluk penggunaan kompor gas juga sudah sangat memadai,” imbuhnya.

Tapi yang menurutnya paling p e n t i n g a d a l a h k o m i t m e n pemerintah untuk memberantas para pemalsu yang saat ini sudah menjadi semacam mafia dalam produksi dan pemasaran kompor gas beserta perangkat pendukungnya. “Pemerintah harus tegas memberantas mafia pemalsu ini. Jika dibiarkan, ledakan gas pasti akan terus terjadi. Masyarakat yang tak berdosa akan terus menjadi korban, sementara pelaku pemalsuan justru duduk manis sambil menghitung laba. Ini kan tidak adil,” urainya.

Menurutnya, program konversi minyak tanah ke gas elpiji yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Selain cadangan gas nasional masih sangat aman, program konversi juga akan menghemat BBM yang jumlahnya kian hari kian menipis. Oleh karena itu, ia berharap program ini tidak terhenti hanya gara-gara banyak kompor gas elpiji meledak. Hanya saja, aplikasinya di lapangan harus terus-menerus disempurnakan agar tidak membawa kesengsaraan bagi rakyat banyak. (gun)

Menggunakan kompor gas sangat aman, asal prosedurnya benar-benar diperhatikan dan d i laksanakan . Ber i ku t t i ps menggunakan kompor gas agar terhindar dari bahaya kebakaran dan ledakan:

Pastikan menggunakan 1. kompor, selang, regulator, tabung gas, rubber seal atau klep karet dan ulir katup asli bertanda Standar Nasional Indonesia (SNI). Jangan sekali-sekali menggunakan produk palsu dan atau non-SNI, karena sangat berisiko.Tempatkan kompor dan 2. tabung gas di ruangan berventilasi terbuka, dengan sirkulasi udara yang baik. J a n g a n s e k a l i - s e k a l i menempatkan kompor dan tabung gas dalam ruang tertutup.Jauhkan kompor dan tabung 3. gas dari sumber api lain seperti kompor minyak, lampu minyak, lilin, tungku dan lain-lain. Sebe lum menya lakan 4. kompor, lakukan hal-hal berikut:

B u k a p i n t u d a n a. jendela agar udara luar masuk, tindakan ini untuk menjaga

terkonsentrasinya gas dalam ruangan jika sewaktu-waktu terjadi kebocoran.P e r i k s a a p a k a h b. seluruh perangkat dalam kondisi baik dan telah tersambung dengan baik.Pastikan tidak ada c. kebocoran gas yang d i t a n d a i d e n g a n t e r c i u m n y a b a u menyengat khas gas elpiji.Jika prosedur a s/d d. c sudah dilakukan, silahkan menyalakan kompor secara hati-hati.

Jika tercium bau khas gas 5. elpiji, pasti ada kebocoran. Lakukan hal-hal berikut:

Jangan menyalakan a. pemantik api kompor, korek api, atau alat-alat listrik di dekat kompor.Segera lepaskan b. regulator dari tabung gas.Bawa tabung gas ke c. luar rumah, letakkan s e j a u h m u n g k i n dar i sumber ap i .

(wahyu – diolah dari berbagai sumber).

Bagaimana Menggunakan LPG yang Aman dan Benar ?

PETUNJUK AMANPENGGUNAAN

LPGJangan menggunakan

kompor gas dan kompor minyak secara bersa-maan. Kompor minyak tanah dapat menjadi sumber api

Tempatkan kompor dan tabung LPG

ditempat yang datar dan diruang

yang memiliki sirkulasi udara (ventilasi) yang baik. Sirku-lasi udara yang baik mencegah terjadinya

penumpukan(akumulasi) gas, sehingga ruan-gan tetap aman meski terjadi kebocoran.

Pastikan selang tidak tertindih atau

tertekuk. Selang harus terpasang

erat dengan klem pada regulator maupun

kompor. Pada saat memasang tabung LPG

tombol kompor harus dalam posisi OFF (mati). Letakkan tabung LPG tidak

terlalu dekat dengan sumber panas. Tabung yang terlalu dekat dengan sumber panas akan memicu

kerusakan pada komponen karet seperti selang, katup tabung, cincin karet dan lain-lain. Selain itu jika tabung

terlalu dekat dengan kompor api mudah menyambar jika terjadi kebocoran.

Pasang regulator di katup tabung den-gan tuas mengarah ke bawah dan pas-

tikan regulator tidak mudah lepas/goyang dari katup. Agar lebih yakin tidak ada kebocoran dari tabung, selang dan regulator basahi dengan

air sabun pada bagian-bagian yang terdapat sam-bungan atau bagian yang dicurigai bocor. Air sabun akan menggelembung jika terjadi kebocoran.

Bersihkan kompor dan selang secara rutin, setidaknya seminggu sekali. Kompor yang ko-tor akan menimbulkan

sumbatan, sehingga tekanan gas pada selang menjadi tinggi dan rawan bocor.

Jika tercium bau khas ELPIJI lepas regulator dan bawa tabung ke tempat terbuka. Jauhkan

dari sumber api dan jangan menyalakan listrik.KomiNFo

Gunakan peralatan LPG (tabung, regulator, selang, dan kompor)

sesuai Standar Nasional Indonesia. Perhati-kan logo SNI pada setiap produk yang dibeli.

Benar caranya,terasa aman dan

nyaman

1

2

4

5

6

3

Anjuran Saat Membeli LPG

1. Teliti Segel LPG

2. Timbang ketepatan isinya

3. Telepon agen atau Contact Pertamina 500 000.

ww

w.a

ntar

anew

s.co

m



kawasan tertinggal. Berbagai strategi dan kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan RPJM 2010-2014 yang memuat langkah-langkah pencapaian tujuan, sasaran, serta indikator kinerja.

Fakta menunjukkan bahwa banyak hambatan sebagian masyarakat untuk lepas dari jerat kemiskinan. Ketidakberdayaan dan ketiadaan terhadap akses produksi menyebabkan mereka semakin terpuruk. Kemiskinan bisa dinilai sebagai sebuah lingkaran setan, mulai dari kekurangan gizi, buta huruf, pengangguran terselubung, dan produktivitas rendah yang menyebabkan kelompok ini tidak dapat keluar dari jeratan dengan mudah.

Siklus NolPada dasarnya persoalan

k e m i s k i n a n m e r u p a k a n persoalan multidimensional yang saling terkait dan saling

Telah banyak upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan, namun kemiskinan

termyata tidak dapat dengan mudah tuntas. Kemiskinan tetap merupakan permasalahan

besar dan mendesak yang belum terpecahkan.

bergantung satu dengan yang lain. Tapisayangnya dari sisi kebijakan, ada kecenderungan bahwa program atau kebijakan yang dinilai gagal begitu mudah digantikan dengan program baru.

Pemerintah telah membangun pu luhan r i bu SD i np res , puskesmas, posyandu, jalan desa, listrik dan

infrastruktur desa lainnya, irigasi, pengingkatan produktifitas petani, dan mendorong program keluarga berencana. Sayangnya, tren yang sangat bagus itu terhenti 2-3 tahun menjelang krisis ekonomi (1997-1998).

Sayangnya semua program yang bisa memninimalkan kemiskinan itu sebagian besar harus mulai dari nol lagi. Padahal untuk mencapai keberhasilan p e n a n g a n a n k e m i s k i n a n perlu adanya kontinuitas dan dukungan kemampuan swadaya nasional yang bisa tercermin hingga ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Tapi apa lacur, ada kecenderungan pola eksploitatif masih mendominasi kebijakan penanganan kemiskinan. Hal ini tercermin dari dominannya program yang bersifat top-down, dari pusat ke daerah.

Opini

KonsistensiHarus disadari sepenuhnya

b a h w a m e n a n g g u l a n g i kemiskinan merupakan program besar yang membutuhkan konsistensi, keberanian, inisiatif dan dana yang memadai. Persoalan kemiskinan pada dasarnya merupakan masalah kemanusiaan. Sehingga, upaya mengatasi kemiskinan tak bisa mengabaikan persoalan mentali tas warga miskin. Oleh karena itu, kemiskinan hanya dapat diatasi jika sudah melibatkan masyarakat sebagai pelaku bukan sekadar obyek penanggulangan kemiskinan.

Demikian pula, dengan menyerahkan usaha mengatasi kemiskinan hanya kepada pemerintah mungkin bukan pil ihan terbaik. Partisipasi segenap lapisan masyarakat jelas dibutuhkan, minimal dalam mengontrol usaha-usaha pemerintah di dalam menghapuskan kemiskinan.

Peningkatan swadaya dapat dilakukan dengan melakukan pengorganisasian masyarakat golongan bawah dalam suatu kerangka kelembagaan.

Penyelesaian persoalan kemiskian tidak bisa lagi ditangani oleh masing-masing sektor atau program secara terpisah. St rategi penanggulangan kemiskinan menuntut kejasama dan gotong royong dari semua pihak yang terkait, mulai dari kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta terpenting adalah pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Selain itu, karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda menuntut strategi yang tepat sesuai kondisi lokal dan komitmen dar i pemangku kebijakan di daerah serta penguatan kelembagaan dari

pusat sampai daerah. **

Menghindari Siklus Nol

Kumala SariPemerhati Sosial Sulawesi Tenggara

Ketika masyarakat Sulawesi Tenggara ditanya tentang Siompu, spontan yang terucap adalah Jeruk. Siompu memang penghasil jeruk “termanis” dan bulirnya “berisi”. Di pasar tradisional, jeruk Siompu biasa diletakkan terpisah dari jeruk lainnya. Kebanyakan pembeli menjatuhkan pilihan ketika membutuhkan jeruk untuk keluarga di rumah. Ini membanggakan karena “produk” lokal bisa menjadi callon pesaing kuat jeruk dari luar negeri.

Legenda dan Fakta Kini sayangnya tak ada lagi kehebatan “jeruk”

Siompu. Di pasar tradisional memang masih ada namun tak semanis dulu lagi. Temuan tim pakar pertanian sekaligus Guru Besar Unhalu, Prof. DR. Ir Andi Bahrun, MSc. Agric, hingga saat ini terus mengambil contoh jeruk maupun contoh tanah Kepulauan Siompu. Kesimpulan sementara dikatakan Andi Bahrun, telah terjadi perubahan serta turunnya kualitas tanah di pulau ini.

Tapi pasti tidak ada yang menyangka jika pulau penghasil jeruk itu merupakan pulau yang miskin dengan kondisi perekonomian memprihatinkan. Di sini hanya ada sepeda motor keluaran lama. Sehari-hari warga tak punya pilihan untuk bertransportasi, selain ojek.

Meskipun tidak terlalu jauh dari pusat Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Menginjakkan kaki di pulau ini kita seolah kembali ke zaman para koboi. Mayoritas penduduk Siompu berpenghasilan rendah dan ketika membutuhkan air, penduduk kebanyakan mengandalkan air hujan.

Memaniskan Jeruk SiompuDari pelabuhan Murhum Bau-Bau, hanya butuh

waktu sekitar 30 menit menggunakan perahu bermotor untuk menuju Siompu. Namun demikian, sejak dulu transportasi ke pulau ini dan beberapa pulau sekitarnya tak pernah berubah. Perahu bermotor dengan kapasitas kecil dan kurang bisa mengakut hasil tani yang cukup besar.

Minimnya transportasi dapat dinilai sebagai salah satu pemicu utama permasalahan di daerah-daerah kepulauan seperti Siompu. Penghasilan masyarakat

terus tergerus biaya tinggi karena keterbatasan transportasi. Produksi pertanian yang diharapkan terus meningkat menjadi terhambat lantaran sarana transportasi yang sangat minim. Stagnasi dalam bersosialisasi dengan dunia luar pun tidak dapat dihindari.

Ketika kualitas jeruk atau hasil bumi yang jadi andalan petani terus menurun, pendapatan pun akan semakin tipis masuk ke dompet. Hasilnya? Penduduk makin miskin dan terbelakang. Oleh karena itu, sarana transportasi perdesaan khususnya wilayah kepulauan memang harus dikembangkan lebih jauh. Kesenjangan itu harus dikikis dengan menyediakan akses yang lebih baik.

Bagaimanapun t ranspor tas i sangat menguntungkan bagi kehidupan manusia. Dengan adanya transportasi akan dapat membuka jalan komunikasi antar daerah sehingga terjadi aliran barang, jasa, manusia, dan ide-ide sebagai modal bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang. Jadi pada hematnya, infrastruktur menjadi kunci untuk memaniskan kembali rasa Jeruk Siompu. ***

Berantas Kemiskinan dengan Infrastruktur

Oleh Achmad GunawanPemerhati Masalah Sosial Yayasan Graha Pamulang

Padahal untuk mencapai

keberhasilan penanganan kemiskinan perlu adanya kontinuitas dan dukungan kemampuan swadaya nasional yang bisa tercermin hingga ke tingkat pelaksanaan di lapangan.

Penanggulangan kemiskinan memang telah dilakukan melalui berbagai upaya untuk menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu ada upaya percepatan pembangunan perdesaan, perkotaan, kawasan pesisir dan

Foto

: A

gus

SB



sampai Rp15 juta sangat layak dan potensial digarap BPD sebagai bank yang sudah kredibel dalam berinteraksi dengan kelompok mikro pedesaan, “BPD dapat mendorong lebih cepat lagi perguliran akses modal bagi peternak dengan bunga terjangkau. Sehingga ke depan mampu berperan menjadi pionir yang agresif menangani ekonomi pedesaan,” tegasnya.

Sejahterakan PeternakDirut BPD Bali I Wayan

S u j a m e n g h a r a p s k e m a kredit ketahanan pangan dan energi berbunga rendah sangat membantu peternak khususnya mengisi kandang sapi koloni yang masih kosong s e k a l i g u s m e n i n g k a t k a n taraf kesejahteraan anggota kelompok.

“Kurangnya permodalan membuat peternak belumbisa meningkatkan produk daging ternak sapi yang d ikenal berkual i tas t inggi, apalagi mengembangkan biogas dari kotoran sapi, sehingga bisa terpadu dalam memperoleh nilai tambah,” tambah Dirut BPD Bali I Wayan Suja.

Menurut Wayan, masih banyak peluang yang bisa digarap seperti pengolahan daging, kulit, pakan dan aktifitas kreatif lainnya. “Perlunya masukan teknis perihal pengembangan sektor seperti peternakan dsb dan institusi terkait, sehingga lebih akurat mengarahkan kebijakan perbankan untuk mengcover dari segi pembiayaan,”tandasnya. (Ign Budi/Humas Karangasem)

Mimpi I Wayan Suardana untuk mengembangkan komoditas sapi Bali akan segera terwujud. “Selama ini sekitar 100 orang anggota kelompok Sari Karya masih menghadapi keterbatasan khususnya dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha,” kata Ketua Kelompok Sari Karya, Desa Adat Menange Kec. Rendang. Kab. Karangasem, Bali.

Menurut Suardana, selama ini modal yang diberikan BPD sudah bermanfaat namun terbatas untuk pembiayaan perkandangan koloni dan pengadaan sapi Bali. “Padahal pengembangan ternak sapi potong sangat dibutuhkan, apalagi jika ada hari besar untuk memenuhi kuota antar pulau dan ke Jakarta kita masih kewalahan,” katanya.

Dorong Peran BPDM e n a n g k a p p o t e n s i

ekonomi unggulan daerah yang prospektif itu, Bank Indonesia (BI) mengharapkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali lebih intensif menggarap potensi peternakan sapi yang cukup strategis dan menjanjikan.

“Potensi peternakan sapi Bal i , sangat layak menjadi obyek sasaran pembiayaan atau permodalan. Demikian juga potensi pertanian kacang tanah, memerlukan sentuhan penanganan terpadu sehingga petani dan peternak benar-benar dapat diberdayakan melalui sistem suntikan permodalan yang sehat dan produktif,” kata Dirut BI Jefrry Kairupan.

Menurut Jeff ry, skema pinjaman berkisar antara Rp10

Ini cerita tentang ondel-ondel ala Jember, Jawa Timur. Bisa ditemukan di Desa Kamal, Kec. Arjasa. Tak hanya menghibur, seni Tak Butak’an juga dipercaya menghalau musibah, dan masih banyak ditampilkan dalam acara selamatan atau bersih desa.

Kepala Desa Kamal, Kusnadi menyatakan kesenian tak butak’an ini merupakan warisan budaya khas masyarakat Jember. “Seni ini terbilang wajib dilakukan seluruh masyarakat desa saat melaksanakan hajatan bersih desa maupun ruwat desa,” katanya.

Menurut Ketua Kelompok Seni Budaya Tak Butak’an, Andiyanto, seni budaya ondel ondel Tak Bu’taan berkembang di wilayah utara Jember. “Ajaran dari leluhur Desa Kamal, bahwa Tak butak’an mampu menghalau musibah yang akan melanda desa, misalnya gagal panen maupun penyebaran wabah penyakit,” katanya.

Butuh PelestarianDiakui Kusnadi, seni Tak Butak’an terkikis perkembangan

zaman, “Perlu perhatian khusus dari pemerintah agar Tak Butak’an tidak hilang,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Andiyanto yang mengharapkan agar Pemkab Jember melestarikan seni budaya peninggalan nenek moyang sebagai sebuah warisan budaya dan potensi daerah.

Secara khusus, Kabag Humas Pemkab Jember, Agoes Slameto, mengatakan peran masyarakat juga penting. “Dengan ditampilkannya Tak Butak’aan menunjukan masyarakat setempat masih mencintai kesenian daerah. Ke depan perlu partisipasi masyarakat melestarikan seni budaya ini,” tegasnya. (mc_humas/jbr)

Jawa Tengah

Sinergi Masyarakat dan PemdaPelaksanaan PNPM Mandiri di Kabupaten Kebumen diarahkan untuk mengembangkan

sinergi antara masyarakat dan pemda dalam penanggulangan kemiskinan. “Hal itu ditunjukkan dengan pemberian kewenangan lebih luas kepada masyarakat dalam mengambil keputusan dan pemberian bantuan pendampingan,” kata Kepala Bapermades Kebumen Siti Alfiah Anggriani.

Bupati Buyar Winarso menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong prakarsa inovasi masyarakat dalam penanggulangan masyarakat. “Untuk itu, dengan PNPM Mandiri masyarakat diharapkan mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi dan mengakses sumber daya lingkungan sekaligus mengatasi persoalan yang dihadapi. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin,” papar Buyar.

Alfiah menambahkan berbagai langkah inovatif dilakukan untuk meningkatkan akselerasi penanggulangan kemiskinan. “Sejak 2005, mekanisme perencanaan pembangunan dilakukan berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,” tandas Alfiah.

Di Kab. Kebumen, PNPM Mandiri terbagi dua kategori yakni PNPM Inti terdiri atas PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, “Kemudian PNPM Penguatan yang terdiri dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP),Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP),” jelas Alfiah. (Rin)

DI Yogyakarta

Klinik Konsultasi Berhenti Merokok Sebanyak 18 puskesmas di Kota Yogyakarta saat ini membuka layanan konsultasi berhenti

merokok. Layanan itu merupakan hasil kerjasama Pemkot dengan Quit Tobacco Indonesia (QTI) Fakultas Kedokteran UGM. “Sebagian besar para perokok sebenarnya ingin berhenti merokok tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Ironisnya banyak perokok yang tidak tahu apa efek merokok terhadap kesehatan, seberapa bahayanya, maka klinik ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Hj Dyah Suminar saat peresmian layanan di Puskesmas Mergangsan, Kamis (12/11).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dr. Choirul Anwar, M.Kes mengatakan pembukaan klinik itu diharapkan memberi manfaat masyarakat dan bisa menurunkan angka perokok di Kota Yogyakarta, “Sekaligus untuk mendukung program Kota Sehat 2010, tutur Choirul.

Unit layanan itu menyediakan ruang konsultasi dan menempatkan satu dokter untuk melayani konsultasi bagi masyarakat yang berhenti merokok. “Dari tiga dokter yang bertugas di setiap puskesmas salah satunya bertugas melayani konsultasi berhenti merokok. Layanan konsultasi berhenti merokok dilakukan setiap hari pada jam kerja,” jelas Choirul Anwar.

Ketua TP PKK Kota Jogja menilai klinik itu harus disertai dengan kampanye bebas rokok ketika meresmikan gardu smoking area di Kelurahan Keparakan. “Fasilitas klinik ini untuk melayani masyarakat yang ingin berhenti merokok dan diharapkan juga dibarengi gerakan bebas rokok di masyarakat,” jelas Dyah Suminar.(byu)

Jawa Timur

Bantuan Jalin Kesra Program Jalin Kesra digagas Pemprov Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan

rumah tangga sangat miskin (RTSM). Kepala Bagian Humas Pemkab Jember, Agus Slameto mengatakan, melalui program itu diberikan bantuan untuk pengembangan usaha produktif. “Bisa diterimakan berupa domba, ayam atau bibit tanaman agar dapat dikembangbiakan warga miskin,” tutur Agus.

Selain menerima domba, Kecamatan Sumberjambe juga digelontor hewan ternak lain seperti itik dan ayam buras. “Mengingat keterbatasan jumlah bantuan dan banyaknya RTSM, maka mereka yang sudah menerima domba tidak dapat menerima itik ataupun ayam buras begitu pula sebaliknya,” tambah Agus.

Jalin Kesra kepada RTSM dinilai Camat Sumberjambe, Abdul Kadir sangat sinergis dengan program Pemkab Jember yakni pengentasan program kemiskinan. “Selama ini jumlah RTSM di wilayahnya mengalami angka penurunan. Bantuan Jalin Kesra tersebut diharapkan lebih banyak lagi RTSM yang tertolong nasibnya,” tambahnya. (mc_humaspemkab/Jbr)

DaerahKibar Daerah

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik Kibar Daerah dan Lintas Daerah, silahkan kirimkan naskah kepada

redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: [email protected] atau [email protected]

Lintas Daerah

DI Yogyakarta

Jawa Tengah Jawa Timur

Garap Intensif Peternakan Rendang

Mampu Usir Musibah

Katakan Tidak !pada Narkoba



cukup kita sama-sama bekerja untukkepentingan masyarakat secara murni dan ikhlas untuk kepentinganbangsa,” katanya di Jakarta, Kamis (2/12).

Pangl ima mengatakan, TMMD termasuk kegiatan fisik dan non fisik.Kegiatan fisik akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karena sistem kerjanya bottom up, maka nantinya daerah yang akan menentukan bangunan fisik mana yang harus dikerjakan. “Agar apa yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai apa yang kita bangun tidak digunakan,”ujarnya.

D i a m e n a m b a h k a n , p e l a k s a n a a n T M M D menggunakan anggaran lintas kementerian dan lembaga, s e m e n t a r a T N I h a n y a menyiapkan anggaran untuk menggeser pasukan dari pusat ke daerah, dan menyiapkan peralatan.

Menurutnya, TMMD ke-31 ini telah membangun pembuatan jalan sepanjang 115.169 km, rehab jalansepanjang 401.632 km, pengerasan jalan sepanjang 331.762 km,pembangunan jembatan sebanyak 6,442 unit, pembuatandrainese/saluran air sepanjang 12.594 km.

Selain itu, rehab siring/parit sepanjang 34,209 km, pemasangangorong-gorong 10.284 lokasi, pemasangan b r o n j o n g d i 1 4 . 9 1 2 lokasi,pembangunan/rehab rumah sebanyak 31 .251 unit, pembangunansekolah/madrasah/TPA sebanyak 1.267 unit, pembuatan/rehab r u m a h i b a d a h s e b a n y a k 7.289 unit, pembuatan/rehab Poskamling 6.576unit.

Juga pembuatan/rehab MCK/jamban 13.470 unit , pemasangan pompaair 2.125 unit, pembuatan halte 15.501 unit, pembuatan saranaolahraga 1.262 buah dan pembukaan l a h a n t i d u r 11 0 . 0 0 h a , penanamanpohon/penghijauan 207 .700 ba tang . Semua kegiatan fisik tersebutdilakukan di seluruh wilayah Kodam di Indonesia. (yr)

Kementerian Koordinator Bidang Kesra

Tak Bedakan Pengungsi

Pemerintah tidak membeda-bedakan pengungsi dan non pengungsi dalam pelaksanaan Program Cash for Work (padat karya) dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di lereng Merapi.

“Program Cash for Work berbeda dengan “jadup”. Cash for work diberikan bagi semua masyarakat, baik pengungsi dan non pengungsi, sedangkan jadup hanya diberikan bagi korban bencana Merapi ketika mereka menempati huniansementara (huntara),” jelas Koordinator Tim Pemulihan Kegiatan Ekonomi Masyarakat (TPKEM), Sujana Royat.

P e m e r i n t a h t i d a k memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terkena dampak, tetapi memberikan bantuan bersyarat berupa cash for work, “Untuk memulai kehidupannya, mereka harus pegang uang cash, tetapi mereka harus bekerja,” jelas Sujana.

Menurut Sujana Royat, Pemkab Sleman menyiapkan 26 paket untuk padat karya selama 18 hari, Magelang 105paket selama 18 hari, Klaten 10 paket selama 14 hari dan Boyolali15 paket selama 25 hari. “Kegiatan riil program ini lebih fokus pada perbaikan sederhana terhadap pasar, jalan, dan sarana umum lainnya. Contohnya pembersihan lingkungan, sungai, perbaikan rumah rusak, saluran irigasi dan jalan,” urainya di Yogyakarta, Sabtu (4/12).

Menurut Sujana besaran upah sudah ditentukan standardnya. “Bagi pekerja unskill Rp30rb per orang per hari, pekerja semi skill Rp50ribu dan yang mempunyai keahlian tertentu atau mandor memperoleh Rp70rb,” jelas Sujana.

2010didominasi oleh bahan baku/penolong dan barang modal dengan nilaimasing-masing sebesar US$ 79,5 miliar dan US$ 21,9 miliar. (Ve)

Kementerian Hukum dan HAM

Tak Ada Referendum dalam Undang-Undang

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengatakan referendum t idak d ikenal dalam peraturan perundang-undangan d i I ndones ia . “Peraturan yang ada kini tidak ada yang mengakomodasi adanyareferendum, ini memang hak asasi, tapi kan hak yang berbenturan dengan UU. Jadi, kalau masyarakat kecewa, ya mau bagaimana lagi,” ujar Patrialis Akabr di Jakarta, Rabu (1/12). Patrialis menjelaskan pelaksanaan prinsip HAM itu dibatasi UU dan juga hak orang lain sendiri. “Untuk itu, khususnya Indonesia yang semua lini harus berdasarkan UU, maka jika suatu hak akan di laksanakan tetap harus berada dalam koridor UU, tidak bisa asal dilaksanakan saja,” katanya. (t/Ut)

Mabes TNI

TMMD Bukan Untuk Kepentingan Politik

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono meminta pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tidak digunakan untuk kepentinganpolitik tertentu. “Sebenarnya kita ingin TMMD murni kita lakukan sebagai bakti kita pada masyarakat. Jadi

dari Kemen PAN/RB terbaik adalah Doubel A dan yang terburuk adalah D, penilaian BPK terbaik adalah WTP dan terburu kami tidak memberikan penilaian,” kata Sutisna.

Namun diakui Sutisna, untuk mencapai target dan penilaian terbaik, masih ada kendala, “Jadi dalam memberikan penilaian harus jelas, dalamhal anggaran harus sesuai dengan kinerja dan manfaat apa yang hendak dicapai. Bukan sekadar tingkat penyerapan anggaran saja, tapi harus diperhatikan tingkat manfaat yang dihasilkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya (mf)

Kementerian Perdagangan

Investasi Meningkat

Menteri Perdagangan Mari ElkaPangestu mengatakan, meningkatnya permintaan impor bahanbaku/penolong dan barang modal adalah merupakan respon terhadap meningkatnya realisasi investasi di tanah air. “Peningkatan investasi itu awalnya berpengaruh kepada peningkatan impor barang modal dan bahan baku, yang kemudian juga akanmeningkatkan ekspor dari sektor industri di tanah air,” kata Mendagdi Jakarta, Rabu (1/12).

Badan Pusat Sta t is t ik melansir, total impor selama Oktober 2010mencapai US$ 12,1 miliar, naik 25,8% dari bulan sebelumnya dimanabahan baku/penolong naik sebesar 26,6% dan impor barang konsumsidan barang modal masing-masing mengalami peningkatan sebesar 23,5%dan 23,9%.

Secara kumulatif, impor selama Januari-Oktober 2010 meningkatsebesar 40,9% dari periode yang sama tahun 2009, menjadi US$ 109,5miliar. Struktur impor Indonesia untuk periode Januari-Oktober

Dalam prosesnya, pemda akan menentukan siapa saja warga yang layak mengikuti program padat karya in i . Sujana mengingatkan agar pemda setempat benar-benar mengawasi pelaksanaanya, “Jangan sampai orang diluar kabupaten-kabupaten tersebut di atas, yang sama sekali tidakterkena bencana, ikut memanfaatkan program ini,” tandasnya. (Min/Az)

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

Ketaatan Laporan Kinerja 90 Persen

Kementerian Negara PAN danReformasi Birokrasi menilai ketaatan pemerintah pusat dalam menyampaikan laporan kinerja sudah mencapai 90 persen, “Sementara pemerintah daerah mencapai 60-70 persen dari sekitar 483 kab/kota yang ada di seluruh tanah air,“ kata Deputi Bidang Tatalaksana Kementerian PAN dan Reformasi Heriyana Sutisna di Jakarta, Jumat (3/12).

Berdasarkan ins t ruks i presiden setiap akhir tahun lembaga pemerintah pusat dan daerah harus melaporkan kinerjanya kepada Kemen PAN dan RB. “Kami menargetkan tahun 2014 akuntabiltas institusi negara baik pusat maupun dae rah ha rus sudah 80 persen baik, sementara dari pemeriksaan keuangan oleh BPK mentargetkan 100 persen mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” jelas Sutisna.

Menurutnya, pen i la ian akuntabiltas dari Kemen PAN/RB diarahkan seiring dengan penilaian laporan keuangan yang dikeluarkan BPK. “Kedua penilaian tersebut harus selalu beriringan dan tidak boleh ada ketimpangan. Untuk penilaian

kata menyerah, mengeluh, menyalahkan, atau putus asa.

Sebaliknya, kebanyakan orang-orang “miskin” (tanda kutip menunjukkan bahwa sejatinya istilah ini keliru) cenderung memenuhi benaknya dengan pikiran serba kekurangan, perasaan kecil, tidak punya, tidak mampu, dan hal-hal yang serba rendah lainnya. Pikiran negatif itu membuat mereka menjadi pesimistis, cenderung menyerah dan putus asa pada keadaan. Mereka tidak berusaha untuk melawan keadaan itu, namun justru terkungkung secara permanen di dalamnya.

Sejatinya, orang “miskin” bisa menjadi orang berkecukupan, asal mampu mengubah pola pikir negatif yang melingkupi mereka menjadi pikiran positif. Sifat dan sikap pesimistis yang selama ini menguasai pola pikir, harus diubah menjadi optimistis. Masalahnya adalah, sebagian

besar orang “miskin” tidak tahu bahwa mereka selama ini berpola pikir negatif. Maklumlah, sebagian besar dari mereka berpendidikan rendah.

Banyak sudah program pengentasan kemisk inan dicanangkan, namun belum ada satupun yang secara mendasar ditujukan untuk mengubah mindset negatif menjadi positif, pesimistis menjadi optimistis. Padahal justru ketidakmampuan mengubah pola pikir inilah yang menjadi biang keladi banyak orang “miskin” menjadi semakin “miskin.” Karena itulah, program-program pendidikan masyarakat ( b a c a : p e m b e r d a y a a n ) menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Orang “miskin” tidak bisa diubah menjadi berkecukupan hanya dengan memberikan bantuan dana dan subsidi, karena bantuan hanya berfungsi sebagai pengungkit dan hanya

menyelesaikan masalah sementara waktu saja. Yang mereka butuhkan adalah pencerahan agar mampu memahami cara-cara keluar dari lingkaran kemiskinan dengan menerapkan pola berpikir positif.

S e l a m a p o l a p i k i r masyarakat masih dilingkupi pola pikir negatif, kemiskinan absolut akan terus terjadi. Sayang tak banyak di antara k i ta yang sadar, bahwa mencerdaskan orang miskin jauh lebih penting daripada member i ban tuan pada mereka.

Kita masih cenderung memandang kemiskinan bisa diselesaikan secara instan. Padahal tanpa meng-upgrade pola pikir mereka, bantuan sebesar apapun yang diberikan kepada orang miskin akan lenyap tak berbekas. (gun)

Lintas Lembaga

pula orang miskin yang semakin hari semakin bertambah miskin. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Ada pepatah, kita adalah apa yang kita pikirkan. Pikiran akan membentuk realitas dunia kita. Ketika kita memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang serba kekurangan, maka hidup kita pun akan seperti itu. Sebaliknya, ketika pikiran kita dipenuhi dengan keberlimpahan, maka itu juga yang terbentuk dalam kehidupan kita.

O r a n g - o r a n g s u k s e s memenuhi pikirannya dengan keberlimpahan, kebermanfaatan, dan solusi. Pikiran-pikiran positif i tu akan memacu mereka menjadi lebih peka terhadap apa yang mereka anggap penting, dan mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Orang-orang sukses tidak akan menyibukkan pikirannya mereka dengan hal-hal yang berkaitan dengan

Wajah Kita

“Miskin”Konon di dunia ini tidak ada

orang miskin, yang ada adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa sejatinya mereka memiliki kemampuan untuk menjadi orang berkecukupan. Fakta menunjukkan, banyak orang yang semula tidak memiliki apa-apa bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik, sementara jutaan orang lainnya tetap hidup kekurangan. Banyak pula orang-orang yang sudah kaya terus bertambah kaya, namun banyak



Kisah Pendamping PKH

“Ibu sudah ke Posyandu?” tanya Susan, salah seorang

sarjana pendamping Program Keluarga Harapan

(PKH) di Kel. Sunggal Kec. Medansunggal Kota Medan, Sumatera Utara

kepada Masita, perempuan beranak dua yang kini tengah

mengandung anak ketiga.

Kegigihan Mengubah Cara Pikir

Tanpa menunggu jawaban Masita, Nina lantas menambahkan bahwa jika Masita tidak rutin memeriksakan kehamilan, maka bantuan PKH yang diterimanya bisa berkurang. “Ibu tidak akan mendapatkan utuh karena PKH mensyaratkan kunjungan berkala ke Posyandu atau Puskesmas. Jika tidak rutin kontrol kehamilan nanti tidak tercatat di Puskesmas jadinya laporan ke pusat tidak lengkap. Akhirnya karena laporan kunjungan tidak lengkap jadi uang PKH akan berkurang,” jelasnya panjang lebar. Tak berapa lama, Masita mengangguk sebagai tanda kesediaan periksa kehamilan secara rutin.

Keengganan penerima PKH untuk memeriksakan kehamilan secara rutin, menurut Susan, menjadi salah satu alasan kenapa dana yang diterima mereka berkurang dari jatah semestinya. “Kami para pendamping berusaha mendorong penerima PKH agar memanfaatkan pemeriksaan berkala, kalau tidak ke Posyandu ya kePuskesmas. Sementara untuk anak penerima PKH kami selalu menganjurkan agar tidak bolos sekolah. Sebab jika ada catatan bolos, maka dalam aturan PKH akan berkurang jatah penerimaannya,” katanya.

Itu hanya salah satu cerita yang dialami sarjana pendamping penerima PKH di Medan. “Banyak masalah yang disampaikan kepada kami terutama ketika waktu pencairan dana belum pasti atau mundur. Belum lagi soal potongan tadi yang sering salah dipahami.Padahal karena mereka kurang rajin ya akhirnya dipotong,” tambah Nina, salah seorang pendamping kelompok di kelurahan Sunggak.

Tap i N ina menegaskan

pemotongan itu bukan dari pihak pemerintah daerah apalagi pendamping, ”Kita sudah ada honor, pemotongan itu dilakukan sebelum pencairan dana. Data aktivi tas penerima menjadi pertimbangan, jika mereka rajin akan terima utuh jika tidak rajin, maka akan ada pemotongan langsung oleh sistem. Ini kan sistem online langsung ke pusat dari Kementerian Sosial,” kata Nina.

Masih untuk KonsumsiNina, Susan, dan ratusan

sarjana pendamping PKH lain memang memiliki tugas untuk mendorong warga penerima PKH tetap memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. bukan hal yang mudah. “Mereka harus selalu diingatkan, kalau tidak ya kita sendiri yang kena sasaran keluhan. Lagipula ini adalah bagian dari pendampingan yang kita lakukan, memastikan adanya perubahan perilaku, dan cukup berat untuk meyakinkan bahwa sekalipun miskin mereka masih bisa memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan secara gratis dari pemerintah,” jelas Nina.

Bagi sebagian penerima PKH, dana yang diterimakan tiap tiga bulan itu kadang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif. “Ya untuk beli susu si kecil, selebihnya kadang habis untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Sumiati, janda beranak enam, tetangga Masita.

Sementara Masita, mengaku bisa menabung uang hasi l bantuan PKH sekalipun kecil. “Biasanya nitip ke tetangga yang buka warung, jika butuh bisa diambil. Bukan di bank atau kantor pos, karena lokasi jauh

RTSM dengan harapan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku terhadap perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil hingga tingkat pendidikan anak-anak.

“Kemiskinan berdampak luas, tidak hanya pada kondisi ekonomi keluarga miskin akan tetapi juga akan mempengaruhi masa depan bangsa bila kita tidak memberikan perhatian yang serius pada peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, khususnya dalam peningkatan gizi bagi para balita,” kata Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat.

Selama ini telah banyak intervensi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat atau mengurangi kemiskinan yang bersifat bantuan sosial. “Ada Program Keluarga Harapan ini yang dikhususkan untuk memperbaiki kualitas SDM agar bisa memutus kemiskinan melalui pendidikan dan pemberian gizi yang baik bagi balita,” jelas Irwansyah.

Upaya penanggulangan kemiskinan, kata Irwansyah tidak hanya ditujukan memutus lingkaran kemiskinan ekonomi, tetapi dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak agar generasi masa depan lebih sehat, cerdas dan tangguh.

Kerja SosialBagi Susan, Nina dan Franky,

kegiatan mendamping penerima PKH benar-benar kerja sosial. “Membutuhkan ketahanan dan kesabaran tinggi untuk mendorong para penerima PKH. Untungnya di Medan Sunggal relatif tidak ada masalah, karena secara berkala kita mengadakan pertemuan

dan kita ini kan orang bodoh,” katanya.

Franki Todo, koordinator p e n d a m p i n g K e c . M e d a n Sunggal, menyatakan bantuan untuk kesehatan anak usia di bawah enam tahun dan ibu hamil sebesar Rp800 ribu per tahun atau bantuan pendidikan usia SD Rp 400 ribu dan SMP sebesar Rp 800 ribu per tahun, itu sesungguhnya digunakan untuk memastikan layanan kesehatan dan pendidikan bisa diakses warga miskin. “Harapannya bisa digunakan untuk ongkos transport dari rumah ke tempat layanan kesehatan atau puskesmas,” katanya seraya menjelaskan bahwa lokasi layanan kesehatan dan pendidikan biasanya terlalu jauh dari kediaman keluarga miskin.

Adalah tugas Susan, Nina dan pendamping PKH yang lain untuk menyadarkan warga penerima agar menggunakan dana bantuan PKH sesuai peruntukannya. Menurut Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, T. Irwansyah, tugas para pendamping PKH sangat berat. “Apalagi berhadapan dengan warga yang minim pendidikannya. Mengubah cara pikir dan kebiasaan mereka itu tugas berat,” katanya.

Tangani Akar Masalah P K H d i t u j u k a n u n t u k

meningkatkan jangkauan atau aksebilitas masyarakat yang tidak mampu layanan pendidikan dan kesehatan. Program ini diluncurkan sejak tahun 2007, karena masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM. Untuk jangka pendek, melalui pemberian bantuan uang tunai kepada

dengan kelompok penerima. Biasanya kalau ada masalah bisa diselesaikan di situ,” kata Nina panjang lebar.

Namun mereka mengakui tidak ada permasalahan berarti selama melakukan pendampingan. “Biasanya ada masalah untuk pelaporan data kunjungan ke layanan kesehatan dan kunjungan ke sekolah atau rekap absen. Biasanya para pendamping langsung membantu proses rekap tersebut agar dana PKH bisa segara dicairkan. Karena untuk pencairan menunggu laporan rekapitulasi yang harus disampaikan ke pusat. Kita biasa wajib laporan setiap minggu sekali,” tambah Susan.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Irwansyah, mengakui kerja pendamping sangat penting untuk mengubah dan memberikan pendidikan kepada penerima PKH. “Kami sangat memberikan perhatian, oleh karena itu kami mengalokasikan tambahan insentif bagi para pendamping. Ya tidak banyak tapi sedikit bisa membantu kebutuhan selama di lapangan,” katanya saat ditemui di ruang kerja di kawasan Medan Barat, Kota Medan.

Menurut Irwansyah, pihaknya sangat mendukung beragam program yang bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi, “Ini menjadi komitmen bersama baik pemerintah pusat maupun daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” tandasnya.

Adanya PKH diharapkan men jad i i nves tas i j angka p a n j a n g p e m b a n g u n a n manusia Indonesia yang dapat memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan bangsa dan penanggulangan kemiskinan serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi di negeri ini. (m/bs)

Foto : Taufik Hidayat

Documents

Edisi 22/Tahun VI/Desember 2010