Edisi 03/Thn V/Februari 2009

2w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in

fokomunika Edisi 3/Tahun V/Februari 2009

Diterbitkan oleh DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Drs. Isa Ashari, M.Si (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Dr. Gati Gayatri, MA. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Mardianto Soemaryo. Redaktur Pelaksana: M. Taufi q Hidayat. Redaksi: Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Dra. Asnah Sinaga; Drs. Lukman Hakim. Reporter: Suminto Yuliarso; Fouri Gesang Sholeh, S.Sos; Lida Noor Meitania, SH, MH; Elpira Indasari N., S.Kom; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Leonard Rompas. Desain: D. Ananta Hari Soedibyo. Pracetak: Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected] atau [email protected] menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Bagi bangsa Indonesia, keberagaman merupakan suratan takdir, sekaligus keajaiban. Bagaimana tidak? Ratusan suku bangsa dengan ratusan bahasa dan dialek, dengan beragam agama, kepercayaan dan budaya, serta tersebar di ribuan pulau, bisa diyakinkan untuk menjadi satu bangsa: Indonesia. Faktanya, tidak ada sebuah negarapun di dunia ini yang tingkat pluralitas penduduknya sangat tinggi namun bisa mempertahankan kohesi sosialnya dengan sangat baik, selain Indonesia. Oleh karena itu, kemanunggalan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai anugerah Tuhan yang tiada tara ini, sudah sewajarnya harus dijaga sepanjang masa.

Namun tentu saja, menjaga kemanunggalan dalam keberagaman di negara paling heterogen di dunia bukanlah pekerjaan mudah. Butuh upaya berkelanjutan untuk memelihara harmoni sekaligus menghindarkan anak bangsa dari konfl ik horisontal yang sewaktu-waktu bisa saja datang mengancam. Selain itu, diperlukan kerja keras untuk terus menanamkan kesadaran ber-bhinneka tunggal ika sebagai sarana mengeliminasi munculnya sikap egosentrisme dan diskriminasi yang sering menjadi pemicu disintegrasi bangsa-bangsa di muka bumi.

Kunci dari semua itu terletak pada bagaimana bangsa Indonesia memelihara pluralisme, yakni sikap yang menghargai arti penting keberagaman bagi terlaksananya kohesi sosial. Dasar dari pluralisme adalah kesadaran bahwa negeri ini tercipta dari berbagai bentuk, corak dan warna, serta kesadaran bahwa isi kepala manusia di bumi Nusantara ini tidak mungkin dirangkai paksa menjadi sebentuk kesepakatan tunggal: Sebuah kesadaran yang pada gilirannya akan mengkristal menjadi toleransi.

Toleransi dalam kehidupan sosial akan mewujudkan sebuah masyarakat yang mampu mewadahi berbagai macam etnis, ras, agama dan kelompok, dimana masing-masing dijamin hak dan kewajibannya untuk mempraktekkan dan mengembangkan kultur tradisional dan keyakinannya dalam bingkai peradaban dan kemanusiaan.

Harus disyukuri, bahwa selama ini bangsa Indonesia berhasil mempraktekkan toleransi dengan cukup baik. Kendati masih ada letupan konfl ik kecil di beberapa daerah, akan tetapi kebanyakan bukan berlatarbelakang SARA, melainkan dipicu oleh sentimen politik. Itupun kebanyakan terjadi karena

Menghargai Keberagamansebagian anak bangsa terlalu mudah dibodohi, mudah ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan cepat termakan hasutan. Jelas bahwa kebodohan merupakan ancaman terbesar pluralisme serta persatuan dan kesatuan Indonesia.

Kepicikan berpikir, di sisi lain, juga menjadi penyebab masih adanya segelintir orang yang menafikan keberagaman dengan hanya bergaul dengan orang-orang yang sesuku, seagama, seorganisasi, separtai politik, setingkat jabatan, orang yang sama latar belakang pendidikan dan profesinya, dan sebagainya. Mereka pikir, dengan bersikap egosentris dan eksklusif mereka dapat tampil sebagai pemegang kendali kohesi sosial. Meskipun kenyataan menunjukkan sebaliknya, justru sikap egosentris dan eksklusifl ah yang sering menjadi ladang subur bagi bersemainya bibit diskriminasi, perpecahan dan dan bahkan konfl ik yang menimbulkan disintegrasi bangsa.

Jika dirunut ke belakang, manusia sejatinya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apapun, baik ras, etnis, maupun atribut sosial lainnya. Oleh karena itu, diskriminasi berlatar belakang sentimen keragaman sosial—dengan dalih apapun—tidak bisa dibenarkan. Bahkan di mata hukum, tindakan diskriminasi semacam itu bukan saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, namun juga melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Alasannya jelas, selain menimbulkan ketidaknyamanan bahkan tekanan psikologis bagi para korbannya, diskriminasi juga menjadi hambatan dalam hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermatapencaharian di antara warga negara yang seharusnya selalu hidup rukun berdampingan.

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara dari segala bentuk diskriminasi. Salah satu bnetuk perlindungan negara dijabarkan melalui Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Secara tegas UU ini mengamanatkan perlunya penghapusan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yakni ciri-

ciri fisik dan garis keturunan; serta etnis yakni berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografi s, dan hubungan kekerabatan.

Dalam konteks ini, semua warganegara Indonesia dari ras atau etnis manapun, harus diperlakukan sama dan sederajat. Tidak ada lagi ras atau etnis yang diasumsikan berada dalam posisi superordinat dan atau subordinat, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. UU ini sekaligus menegaskan bahwa semua warganegara berhak mendapatkan perlindungan agar terhindar dari praktik-praktik diskriminasi baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok, termasuk diskriminasi saat memanfaatkan pelayanan birokrasi.

Namun sekali lagi, keberhasilan penerapan UU ini di lapangan sangat tergantung pada sejauh mana anak bangsa memahami hakikat keberagaman. Undang-undang hanyalah pagar pembatas, sedangkan efektif tidaknya mengeliminasi diskriminasi tetap ditentukan oleh peran manusia pelakunya. Kita tahu, sebagian anak bangsa pernah mengalami masa-masa penuh diskriminasi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Tentu tidak mudah menghapus trauma masa lalu, dan menseyogyakan para korban agar bersedia menerima ketidakadilan itu dengan jiwa besar dan lapang dada.

Ujian nyata yang harus dilalui bangsa Indonesia saat ini adalah, bisakah semua saling memandang dengan bingkai kacamata egalitarian, sehingga tidak ada lagi pembedaan perlakuan hanya karena dikotomisasi pribumi-non pribumi, muslim-non muslim, kulit hitam-kulit sawo matang, rambut lurus-rambut keriting, Jawa-non Jawa, dan berbagai sebutan dikotomis bernuansa SARA lainnya? Bisakah semua menghilangkan prasangka saat berhadapan dengan orang yang berasal dari latar belakang ras dan etnis yang berbeda? Bisakah semua menerima perbedaan yang ada sebagai anugerah, bukan sebaliknya sebagai ancaman?

Pilihan sepenuhnya ada di tangan kita. Perilaku kita dalam menghargai perbedaanlah yang akan menentukan, Undang-Undang No 40/2008 ini akan menjadi alat kontrol pluralitas yang efektif, ataukah sekadar menjadi kitab berdebu di laci-laci perpustakaan. (g).

desa

in:

ahas

/m fot

o: b

f-m

, im

ageb

ank

Konferensi Pers mengenai Polemik Obat Puyer yang diadakan di Depkom-info, Jakarta, Selasa (24/2) dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) diwakili oleh, Dokter Sukman, Sp.A yang wakil ketua umum II PB IDI (kiri) dan Dr. Gati Gayatri, MA, Kepala Pusat Informasi Kesra, BIP, Depkominf (Kanan).

Utang

Ucapan Terima Kasih

Kami haturkan terimakasih banyak atas sumbangan surat kabar Komunika Edisi 11 Tahun 2008 sebanyak 8 eksplar.

Tuti Laela Sari, S.IpKasubag Perpustakaan

Universitas Islam AzzahraJl. Jati negara Barat No. 144

Kampung Melayu Jakarta Timur

s a

t u

k a

t a

i

n d

o n

e s

i a

3komunika Edisi 3/Tahun V/Februari 2009

Siapa yang berhak memilih dalam Pemilu?

Pemilih adalah penduduk warga Negara Republik Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal pemungutan suara di TPS atau yang belum genap berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin.

Bagaimana jika saya memiliki hak pilih namun belum mendapat pemberitahuan?

Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C4), diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.

Bagaimana jika saya pindah lokasi pemilihan?

Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal, dengan membawa formulir Model A5 yang ditandatangani oleh KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota.

Pemilih sebagaimana dimaksud di atas, melaporkan kepada KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota dimana yang bersangkutan akan memberikan suara dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS/KPPS asal (Model A5), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Kapan tanggal pelaksanaan Pemilu 2009?

Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009.

Bagaimana cara membedakan kertas suara nanti?a. Surat Suara untuk memil ih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berwarna dasar kuning;

b. Surat Suara untuk memil ih Anggota Dewan Perwakilan Daerah berwarna dasar merah;

c. Surat Suara untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berwarna dasar biru; dan

d. Surat Suara untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berwarna dasar hijau.

Bagaimana tata cara memilih pada kertas suara pada Pemilu nanti?a. menggunakan alat yang telah

disediakan;b. dalam bentuk tanda √ (centang)

atau sebutan lainnya;c. pemberian tanda √ (centang)

atau sebutan lain, dilakukan satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;

d. pemberian tanda √ (centang) atau sebutan lain dilakukan satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD;

e. tidak boleh membubuhkan tulisan dan atau pada surat suara; dan

f. surat suara yang terdapat tulisan

Menggunakan Hak PilihPEMILU 2009

dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Bagaimana jika saya memperoleh surat suara yang rusak nanti?

Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti.

Bagaimana jika saya keliru dalam memberikan suara?

Kepada pemilih yang salah dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS. Penggantian surat suara tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali.

Baga imana sebuah suara dianggap sah?

Surat pada Pemilu anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dinyatakan sah bila:a. surat suara ditandatangani oleh

Ketua KPPS;b. bentuk pemberian tanda adalah

tanda centang (√) atau sebutan lainnya;

c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

d. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai politik; atau

e. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garus tanda centang (√) atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor utur calon atau kolom nama calon.Suara pada surat suara Pemilu

anggota DPD, dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh

Ketua KPPS; dan bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya;

b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya;

c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom foto salah satu calon anggota DPD;

d. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom foto salah satu calon Anggota DPD, walaupun ujung garis tanda centang (√) atau sebutan lain melewati garis kolom foto salah satu Anggota DPD.

Siapa saja yang akan dipilih dalam Pemilu nanti?

Pemilu nanti dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Bagaimana jika saya menemui pelanggaran dalam Pemilu nanti?

J ika masyarakat menemui kecurangan maka dapat melapor kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan prosedur yang te lah ditentukan.

Penyelesaian konfl ik di tanah air seperti di Ambon, Poso, dan Anggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional.

Mereka, diantaranya Thailand dan Sri Langka menganggap bahwa konsep penyelesaian konfl ik di Indonesia baik dan cepat dan sedang mempelajari upaya perdamaian yang bermartabat ini. Bahkan Universitas Soka Tokyo Jepang memberikan gelar doktor honoris causa kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla karena telah melakukan upaya yang keras dan gigih dalam menyelesaikan konfl ik melalui perdamaian. Menurut Presiden Universitas Soka Hideo Yamamoto, Kalla adalah tokoh yang telah memberikan sumbangan bagi perdamaian di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang berhasil menyelesaikan semua konfl ik dan kekerasan baik vertikal maupun horizontal. Dengan adanya konfl ik dan kekerasan yang terjadi saat ini di sejumlah negara Asia, sudah menjadi tanggung jawab para pemimpin di kawasan ini membantu menciptakan perdamaian. Perdamaian sangat penting dalam rangka pembangunan sebuah negara.

Upaya yang bisa dilakukan oleh suatu negara demi memelihara perdamaian, antara lain memelihara hubungan baik dengan tokoh-tokoh konfl ik, memelihara martabat, mencegah timbulnya masalah baru, dan saling percaya serta taat pada kesepakatan.

Jusuf Kalla mengaku dirinya terlibat dalam penyelesaian konfl ik secara tidak sengaja. Sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat waktu itu, ia bertanggung jawab mengurusi sekitar 250 ribu pengungsi di Poso. Sesampainya di Poso, ia menemui kenyataan bahwa saat itu ada kesalahpahaman luar biasa di antara kedua kelompok yang bertikai.

Yang beragama Islam bilang, kalau kau bunuh Kristen kau akan masuk surga. Sedangkan yang beragama Kristen juga bilang, kalau kau bunuh Islam kau masuk surga, mereka jual murah surga.

Padahal menurutnya, akar konfl ik sebenarnya adalah masalah politik. Gara-gara kekalahan dalam pemilihan kepala daerah, yang dikait-kaitkan dengan persoalan agama. Mengetahui akar konfl ik akan sangat berguna dalam menyelesaikannya. Untuk memberantas kesalahpahaman itu, Kalla menantang kedua pihak untuk menunjukkan ayat kitab suci, yang menyebutkan janji mendapat surga dari membunuh itu.

Apa saja kiat-kiat penyelesaian konfl ik? Antara lain, pentingnya menjaga kepercayaan kedua belah pihak yang bertikai. Ini berarti tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Kalau saya pergi ke masjid satu hari, maka saya juga harus pergi gereja satu hari. Harus adil.

Ia juga menekankan pentingnya menunjukkan keberanian. Pihak penengah tidak boleh terlihat takut. Kemudian, selalu usahakan bertemu dengan orang yang paling “keras”. Kalau panglima sudah ditundukkan, maka yang lain akan menurut. Inilah sebabnya Jusuf Kalla tidak memakai jasa pengawalan selama berada di daerah konfl ik. Ia juga pergi sholat subuh ke masjid tanpa dikawal, supaya orang mendapat pesannya: tak ada ketakutan.

“Dalam setiap perundingan, saya selalu kasih selang waktu tiga hari saja. Supaya mereka tidak bisa berpikir lama-lama atau berubah pikiran.”

“Saya katakan kepada pihak yang berkonfl ik. Ada tiga pilihan: pertama, tambah jumlah peluru dan senjata supaya kalian bisa saling membunuh lagi. Supaya masuk surga semuanya. Mau? Tidak. Kedua, saya tambah jumlah tentara. Tidak mau juga? Ah yang ketiga, hentikan konfl ik ini. Akhirnya mereka memilih opsi yang ketiga ini.”

DAMAI SECARA BERMARTABAT: PENGAKUAN DUNIA INTERNASIONAL

4w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in


foto

: http

sab

angc

ente

r_bl

ogsp

ot_c

om

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan secara langsung DIPA tahun 2009 beberapa waktu silam. Penyerahan tersebut sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009, baik di pusat maupun di daerah. Penyerahan anggaran yang dilakukan setiap awal tahun ini, diharapkan akan dapat mempercepat realisasi program-program pembangunan yang direncanakan.

Faktor ketepatan waktu harus diperhatikan, agar tidak ada alasan bagi siapa saja, untuk tidak dapat menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik. Seluruh kegiatan yang

Refl eksi Denyut Nadi Perekonomian

telah direncanakan, dapat mulai dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, dan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sempurna pada tahun anggaran itu juga.

D IPA 2009 merupakan simbol dari tanggung jawab dan kesungguhan, untuk dapat melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran tahun 2009 secara akuntabel, profesional, proporsional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Da lam Undang Undang APBN-tahun 2009, pemerintah telah memasukkan beberapa keb i j akan s t imu lus f i s ka l untuk mendukung t ingkat pertumbuhan perekonomian, program perlindungan sosial, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat. Stimulus fiskal

dari sisi perpajakan diberikan dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dan Perorangan, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea masuk ditanggung pemerintah sebesar Rp12,5 triliun, sebagai counter cyclical untuk beberapa sektor tertentu yang terkena imbas krisis ekonomi global.

Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan diberikan dalam bentuk perbaikan akses dan kualitas pendidikan s ebe s a r Rp207, 4 t r i l i u n , jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp7,2 triliun, program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp1,75 triliun, dan BLT sebesar Rp3,7 triliun.

D a l a m u p a y a u n t u k mempertahankan daya bel i masyarakat dan mengurangi dampak PHK, pemer in tah m e m p e r s i a p k a n p r o g ra m pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui PNPM sebesar Rp10,3 triliun, berupa pembangunan jalan & jembatan, air minum, pasar, irigasi, serta listrik di lebih dari 5 ribu kecamatan. Demikian pula, peningkatan pemberdayaan UMKM, telah ditingkatkan melalui pembangunan pasar tradisional, pembinaan sentra -sentra produk UMKM di daerah tertinggal atau terisolir, serta menambah program Kredit Usaha Rakyat, agar bank dapat menyalurkan tambahan dana KUR lebih luas.

Alokasi Dana Untuk Program Pro Rakyat :

No T a h u n Jumlah Dana (Rp)

1. 2004 19 trilyun

2. 2005 24 trilyun

3. 2006 41 trilyun

4. 2007 51 trilyun

5. 2008 58 trilyun

Disamping itu, kebijakan penurunan harga BBM pada bulan Desember tahun 2008, diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menjadi stimulus bagi perekonomian tahun 2009 .

Selain program dan anggaran yang telah direncanakan di APBN tahun 2009, Pemerintah dimungkinkan untuk menambah s t i m u l u s f i s k a l d e n g a n memanfaatkan dana leb ih anggaran di tahun 2008. Bentuk counter cycl ical / st imulus tambahan, difokuskan pada upaya mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak PHK, dengan perkuatan pembiayaan UKM melalui KUR, peningkatan daya saing sektor riil dan industri terpilih melalui insentif pajak dan bea masuk, serta kegiatan dukungan infrastruktur padat karya. Nominal nilai counter cyclical / stimulus tambahan berasal dari APBN 2009 dan tambahan dari surplus APBN 2008.

Program st imulus dapat

d i l u n cu r k an t anpa ha r u s menunggu APBN-P 2009 dan dapat menggunakan pasal 23 UU APBN 2009 yang segera akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPR-RI.

Capaian dalam anggaran adalah sebagian refl eksi riil dari denyut nadi perekonomian. Pajak pertambahan nilai misalnya, naik 35,7 persen dalam tahun 2008 lalu. Hal ini berarti, berdasarkan perkiraan awal tingkat inflasi tahun ini sekitar 11 persen maka kenaikan nilai riil PPN mencapai sekitar 24 persen. Kondisi ini memberikan indikasi tentang perubahan volume kegiatan ekonomi sektor riil yang terpungut PPNnya. Ada korelasi antara perkembangan sektor riil dengan penerimaan pajak. Kenaikan ini juga terjadi merata di semua pos penerimaan non migas, dan membantah anggapan selama ini yang menyatakan bahwa sektor riil tidak bergerak.

Pencapaian nyata lainnya ditunjukkan dalam penurunan tingkat pengangguran dari 9,8 persen, (Agustus 2007) menjadi 8,3 persen (Agustus 2008), dan penurunan tingkat kemiskinan dari 16,6 persen (Maret 2007) menjadi 15,4 persen (2008). (s-ring)

Capaian Dalam Menggunakan Anggaran

Krisis global yang terjadi saat ini berdampak luas. Sejumlah negara, termasuk Indonesia juga berupaya untuk melakukan berbagai penguatan sektor keuangan dan ekonomi. Salah satunya dengan membangkitkan kembali sektor riil melalui penggunaan produksi dalam negeri.

Sebenarnya produk dalam negeri t idak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Produk dalam negeri juga banyak yang berkualitas. Malah, sudah bukan rahasia umum, beberapa produk dalam negeri diekspor ke luar kemudian diimpor lagi ke dalam negeri dengan merek yang lebih terkenal.

Menyadari hal itu, beberapa menteri terkait dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat

K e p u t u s a n Bersama (SKB) m e n g e n a i k e w a j i b a n menggunakan produk dalam negeri. Bahkan pemerintah telah mene r b i t k a n I n s t r u k s i P r e s i d e n Nomor 2 Tahun 2009 tentang P e d o m a n P e n g g u n a a n

Produk Dalam Negeri (P3DN). Pedoman tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Dalam penerapannya, tidak ada pengecualian untuk instansi atau lembaga tertentu, sepanjang proyek tersebut dibiayai oleh APBN. Kini telah dikeluarkan instruksi penggunaan produk lokal bagi semua Pegawai Negeri Sipil (PNS), misalnya sepatu.

M e n t e r i Pe r i n d u s t r i a n Fahmi Idris memandang bahwa sebenarnya meski tidak ada SKB, pegawai negeri akan memilih sepatu yang harganya murah. Sejalan dengan kebijakan yang lainnya dalam menghadapi krisis mendunia, penggunaan produk dalam negeri akan meningkatkan perekonomian nasional. Fahmi juga mengatakan, bentuk kebijakan bersama semacam SKB yang mudah-mudahan pada bulan Februari sudah diterbitkan. SKB ini merupakan petunjuk teknis dari penerbitan Instruksi Presiden (Inppres) tentang peningkatan penggunaan industri dalam negeri.

Semua komponen pemerintah baik instansi maupun lembaga negara yang menggunakan dana

dari APBD maupun APBN harus membelanjakan produk buatan dalam negeri. Produk dalam negeri didefi nisikan sebagai semua produk yang dibuat di Indonesia dengan menggunakan bahan baku lokal minimal 50%.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun berharap, di tengah krisis global yang terjadi,produk buatan Indonesia d a p a t l e b i h k o m p e t i t i f dibandingkan produk luar negeri dengan harga yang lebih murah dan berkualitas baik.

Untuk mempr io r i taskan stabilitas ekonomi Indonesia, pemerintah telah mencanangkan tujuh agenda utama kebijakan, y a i t u ; M e n g a t a s i r e s i k o pengangguran baru akibat krisis keuangan global, Mengelola infl asi pada batas tertentu pada tingkat kemampuan, Menjaga pergerakan sektor riil, Mempertahankan daya beli masyarakat, Melindungi kelompok masyarakat miskin, Memelihara kecukupan pangan dan energi, dan Memelihara angka pertumbuhan ekonomi yang pantas setidak-tidaknya lebih dari 4,5% untuk tahun ini.

Indonesia memang tidak mengikuti langkah negara-negara industri maju (G7), yakni Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris, yang

menolak praktik proteksionis terhadap pasar dalam negeri mereka. Indonesia memil ih kembali ke pasar dalam negeri guna menyelamatkan industri nas ional terhadap dampak krisis ekonomi global. Caranya, Pemerintah Indonesia mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) yang berjumlah sekitar 4 juta orang, untuk memakai produk dalam negeri. Dalam perencanaan terbitnya SKB tersebut Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan akan berkoordinasi untuk menetukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut yang akan diambil.

Dalam kebijakan pemulihan sektor riil yang dikeluarkan pada Oktober tersebut fokus perhatian pemerintah diarahkan pada dua aspek, yaitu pengamanan pasar dalam negeri dan stimulasi pasar dalam negeri.

Untuk upaya stimulasi, terdapat sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah, salah satunya adalah program kampanye "Aku Cinta Produk Dalam Negeri". Program itu ditujukan untuk meningkatkan apresiasi dari dalam negeri atas produk dalam negeri

Upaya memasyarakatkan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sebenarnya, bukan sesuatu yang baru. Di masa

pemerintahan Soekarno, misalnya, penggunaan produk dalam negeri sudah digelorakan. Kemudian, pada tahun 2006, dilancarkan kampanye Gerakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, bertema “Bangga Produk Indonesia”. Tujuan kampanye antara lain ingin memupuk rasa cinta Tanah Air. Di samping itu, meningkatkan daya saing antara produk dalam negeri dan luar negeri. Begitu pula, kampanye be rmaksud men ingka tkan produktivitas pelaku usaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas.

Banyak produk dalam negeri yang telah menjadi primadona, sebut saja seperti batik, jamu, sampai kerajinan kayu ukir, kain songket dsbnya yang telah menjadi produksi ekpor dan sangat terkenal di negara luar. Belum lagi hasil kerajinan lain, sampai hasil produksi pangan.

(yuliarso)

Produk Lokal Angkat Ekonomi

s a

t u

k a

t a

i

n d

o n

e s

i a


Pemberitaan seputar pemberian resep obat oleh dokter dalam bentuk puyer akhir-akhir ini telah menimbulkan silang pendapat maupun tanggapan dari berbagai pihak, hingga akhirnya menimbul-kan rasa khawatir dan salah persepsi di masyarakat tentang praktek kedokteran di Indonesia.

Dokter Sukman, Sp.A yang merupakan wakil ketua umum II PB IDI mengatakan atas dasar tersebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sebagai satu-satunya induk organisasi profesi kedokteran di Indo-nesia merasa perlu memberikan penjelasan resmi untuk mengakhiri kontroversi obat puyer.

Dalam penjelasannya di Jakarta, Selasa (24/2) IDI menyatakan pemberian resep obat dalam bentuk puyer/racikan oleh seorang dokter adalah bagian dari rangkaian praktik kedokteran sehingga dokter pada dasaranya memahami dan bertanggung jawab penuh terhadap semua jenis obat yang diberikan kepada pasien.

Obat yang diracik/puyer tidak ada masalah sepanjang dibuat dengan cara yang baik dan benar dengan komposisi jenis obat yang rasional. Dalam kurikulum pendidikan di fakultas kedokteran para calon dokter diberikan ilmu farmasi tentang meracik obat.

Bantahan atau pembenaran tentang banyak hal yang berkaitan dengan praktek yg berlaku secara umum saat ini haruslah ber-dasarkan bukti. Dengan demikian tidak berdasarkan pada pendapat umum maupun pribadi atau asumsi-asumsi serta penelitian yang masih diragukan validitasnya.

Obat yang diberikan dalam bentuk puyer/racikan oleh seorang dokter terhadap pasiennya sama sekali tidak bertentangan dengan profesionalisme dokter dalam menjalanjan tugas dan pekerjaan-nya.

Penjelasan yang telah diberikan oleh institusi terkait dan peme-gang otoritas bidang kesehatan di Indonesia saat ini tentang ke-manan obat dalam bentuk puyer/racikan telah menyatakan bahwa obat dalam bentuk puyer tetap dapat digunakan dalam praktek ke-dokteran sepanjang dibuat dengan standar yang benar dan dengan memperhatikan komposisi yang rasional.

Dokter Sukman selaku ketua umum tim puyer juga menjelaskan obat di Indonesia dalam bentuk jadi masih terbatas, kalau seoarng dokter praktek di Jakarta tidak berasa, namun di daerah terpenci yang ada hanya puskesmas, sulit untuk memdapatkan obat yang sesuai.

“Ketersediaan obat jadi hanya sedikit, kemudian obat sirup yang ada hanya obat cacing sehingga masih diperlukan obat racikan/puyer selama sesuai prosedur dan dalam komposisi yang rasional” katanya.

Pemberian puyer untuk anak memang banyak diberikan dan komposisinya berdasarkan berat badan, pada orang dewasa juga dapat diberikan biasanya dalam bentuk kapsul.

Sementara tentang perlu tidaknya anak diberikan obat adalah keputusan dokter. “Selama pasien masih percaya dengan dokter ya silahkan”, katanya menjelaskan.

Seorang dokter memberi obat bersadarakan ilmu yang dipelajari, sumpah kedokteran sehingga harus bias dipertanggungjawabkan, dan juga berdasarkan pengalaman.

Namun apabila pasien memerlukan penjelasan tentang obat yang diberikan dokter, misalnya menanyakan obat ini untuk apa, seorang dokter yang baik pasti akan memberikan penjelasan. (Rn)

"Untuk menghidupkan kem-bali toko buku sekaligus untuk menggairahkan penerbitan buku, distribusi buku harus dikem-balikan lagi ke toko buku. Jan-gan seperti sekarang, sekolah pun bisa jadi distributor buku. Akibatnya, toko buku yang ada bangkrut lalu mati,” kata Firdaus Oemar, Ketua Umum Gabungan Toko Buku Indonesia (Gatbi), di Jakarta, Sabtu (21/2).

Menurut Firdaus yang juga Ketua Pusat Buku Indonesia, untuk mengembalikan lagi ke-beradaan toko buku, terutama di kabupaten/kota, perlu dilaku-kan terobosan baru dan dukun-gan kebijakan dari pemerintah. Harus ada kemauan dan komit-men bersama untuk mengemba-likan jalur distribusi buku ke toko buku sehingga di kota kecil dan desa-desa bisa muncul kembali

toko buku kecil yang menyedia-kan buku-buku yang dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, pemilik toko buku besar bisa saja membuka toko buku-toko buku kecil di daerah. Demikian juga penerbit buku bisa membangun toko buku kecil yang mudah dijangkau masyarakat hingga di pedesaan.

"Upaya ini untuk membuat toko buku yang mati muncul kembali yang berdampak pada tumbuhnya perekonomian dan minat terhadap buku, baik buku pendidikan maupun buku bacaan lainnya," kata Firdaus.

Toko buku mobilSalah satu terobosan yang

digagas Pusat Buku Indonesia untuk memperbanyak toko buku di kabupaten/kota adalah den-gan menciptakan model toko

buku mobil. Pada 2009 ditarget-kan ada 1.000 toko buku mobil di berbagai wilayah di Indonesia, terutama untuk melayani kebutu-han siswa dan sekolah terhadap buku pelajaran.

Firdaus menjelaskan, saat ini sudah ada pesanan sekitar 80 mobil dari berbagai daerah. Masyarakat umum juga bisa memesan toko buku mobil untuk menjalankan penjualan buku di daerahnya.

Program ini juga didukung bank yang memberikan kredit pembelian mobil toko buku mo-bil. Untuk satu unit toko buku mobil harganya berkisar Rp180 juta, sedangkan untuk kebutu-han beragam buku diperkirakan Rp 60 juta.

Agus Sartono, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Departemen Pen-didikan Nasional, mengatakan, pemerintah mendukung inisiatif masyarakat untuk bisa meng-gairahkan penerbitan dan pe-masaran buku ke masyarakat.

Pada acara Rembuk Nasional Pendidikan 2009 yang dihadiri kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia dan pemangku kepent-ingan pendidikan lainnya pada Senin ini, model toko buku mobil secara resmi diluncurkan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo.

"Model toko buku mobil ini bisa mendukung menyebarkan buku sekolah elektronik yang

sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah dalam bentuk buku cetak. Kehadirannya tentu ber-manfaat karena masyarakat di daerah pedesaan punya akses yang mudah untuk bisa membeli buku di toko buku," kata Agus.

"Targetnya, tahun ini akan di-luncurkan 1.000 toko buku mobil

murah yang akan beroperasi ke daerah-daerah tingkat kabupat-en/kota,” kata Mendiknas Bam-bang Sudibyo ketika membuka Rembug Nasional Pendidikan di Pusdiklat Depdiknas, Sawangan Depok Senin (23/2).

Toko buku mobil ini nantinya akan lebih difokuskan pada pe-nyediaan buku pelajaran berhar-

ga murah. Harga minimal buku Rp4.452/eksemplar dan harga maksimal Rp20.000/eksem-plar. Selain itu, disediakan pula buku-buku umum yang dijual dengan harga miring.

Menurut Mendiknas, se-lama ini persoalan distribusi buku ke daerah menjadi ken-

dala yang cukup serius yang dihadapi pemerintah dalam mensukseskan program buku murah nasional, sehingga den-gan diluncurkannya toko buku mobil diharapkan persoalan tersebut bisa diselesaikan.

Sementara itu, Setia Dhar-ma Majid, ketua Umum IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), mengatakan sudah 70 toko buku mobil siap beroperasi. Diantaranya di Sumbar dan DKI Jakarta."Untuk DKI Ja-karta disiapkan masing-masing wilayah kota minimal 10 toko buku mobil," ujarnya.

Ide peluncuran toko buku mobil, berawal dari persoalan sulitnya distribusi buku-buku pelajaran ke daerah. Kesuli-tan distribusi ini menyebabkan banyak daerah yang mengala-mi kelangkaan buku, kalaupun ada harganya sangat mahal.

"Toko buku mobil ini adalah upaya membuka jalur distribusi buku. Kita akan dekatkan buku ke masyarakat,” katanya dan menambahkan bahwa toko buku mobil ini merupakan ha-sil kerjasama antara penerbit dengan asosiasi toko buku di seluruh Indonesia.

Mekanisme pengadaan toko buku mobil dilakukan murni oleh swasta. Jadi, pe-merintah hanya sekedar men-dukung, dan harga buku pela-jaran sudah ditentukan oleh pemerintah.

Untuk memiliki toko buku mobil ini, modal yang harus disediakan sekitar Rp240 juta, dengan rincian Rp180 juta un-tuk pembelian mobil dan Rp60 juta untuk penyediaan buku dan produk media lainnya.

Reformasi perbukuan nasional sudah berlanjut, salah satu dengan pe-luncuran program toko buku mo-bil di seluruh Indonesia. Salah satu upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap buku murah.

Toko Buku Keliling

Murah,Meriah, dan Mudah

Dari sekitar 5.000 toko buku yang pernah terdaftar dalam Gabungan Toko Buku Indo-nesia, saat ini tercatat tinggal sekitar 2.000 toko buku. Keberadaan toko buku yang tersisa itu terpusat di ibu kota provinsi, sedangkan yang berada di kabupaten atau kota serta daerah terpencil sudah tidak ada lagi.

6w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in


Pak Wagub pantas meradang, karena pemerintah memang sudah sejak lama membekukan keber lakuan dokumen yang diskriminatif tersebut. Terhitung sejak disahkannya Keppres No. 56 Tahun 1996 dan diperkuat lagi dengan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, SKBRI sudah dinyatakan tidak berlaku. Lebih-lebih dua tahun berikutnya pemerintah juga mengeluarkan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang secara tegas melarang perlakuan berbeda terhadap ras dan etnis tertentu. Maka tentu tak elok jika hari gini masih ada pejabat pemerintah yang mengungkit-ungkit SKBRI sebagai prasyarat keabsahan dokumen lainnya.

Melayani tanpa diskriminasi adalah salah satu cita-cita yang akan diwujudkan Pemprov Kalbar dalam kegiatan pelayanan publik. Wajar jika Christiandy marah besar melihat diskriminasi justru terjadi di depan mata, pada saat perangkat undang-undang secara tegas melarang tentang hal itu. "Kalau perlu, tangkap saja oknum aparat yang menerapkan itu. Bagi yang dirugikan, catat nama oknum aparat itu, segera lapor ke pihak berwenang," ujarnya geram.

Dari Jenis Kelamin hingga Etnis

Dalam rangka mewujudkan persamaan di depan hukum, penghapusan praktik diskriminasi memang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun tindakan pembedaan terhadap sekelompok orang maupun golongan masih sering terdengar dan dirasakan oleh golongan tertentu, terutama warga keturunan Cina, Arab dan India yang sejatinya telah menjadi warganegara Indonesia. Bagi mereka, persamaan hak sebagai warga negara masih belum terjamin secara utuh, walaupun saat ini Indonesia memberlakukan asas persamaan di depan hukum (equality before the law) bagi semua golongan masyarakat tanpa

Melayani Tanpa DiskriminasiMelayani Tanpa Diskriminasi

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, tak bisa menyembunyikan kegusarannya ketika mendengar laporan warga mengenai masih diberlakukannya syarat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi para pengurus paspor di Kantor Imigrasi Pontianak pada akhir Januari 2009. "Apa alasan dan dasarnya minta SBKRI lagi? Pemerintah saja sudah mencabut mengenai itu. Jangan dipakai lagi pengaturan tersebut," kata Christiandy, sebagaimana dikutip harian Tribun.

terkecuali. S e b a g a i n e g a r a y a n g

berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berlandaskan kekuasaan semata (machstaat), sepatutnya langkah untuk mendukung penghapusan diskriminasi perlu terus dilakukan dalam rangka menjamin hak-hak warga negara secara adil. Namun tampaknya upaya tersebut masih belum menuai hasil maksimal. Perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada jenis kelamin, ras, etnis, usia, dan golongan ekonomi lemah atau masyarakat kurang mampu, masih saja terjadi di Indonesia. Kasus di Imigrasi Pontianak baru-baru ini setidaknya dapat menjadi bukti, belum semua warganegara—termasuk aparat pemerintah—memahami apa yang disebut dengan penghapusan diskriminasi.

Upaya penghapusan perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin terutama terhadap perempuan telah di lakukan Indonesia dengan meratifikasi Convention of Elimination All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dinyatakan dalam konvensi tersebut bahwa praktik diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk melindungi, memajukan dan untuk memenuhi hak asasi perempuan perlu untuk memasukkan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ke dalam sistem hukum yang ada. Salah satu bentuk pendekatannya adalah melalui penghapusan peraturan perundang-undangan y a n g d i s k r i m i n a t i f d a n menetapkan peraturan baru yang melarang diskriminasi terhadap perempuan.

Diskriminasi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga antara lain adalah kekerasan terhadap perempuan yang secara kasat mata menunjukkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Namun karena selama ini isu kekerasan dalam rumah tangga dianggap merupakan masalah

pribadi yang tidak perlu diketahui oleh pihak luar, maka persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak banyak terungkap. Namun berdasarkan data yang ada pada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam organisasi yang menangani permasalahan perempuan, tercatat yang terbanyak menjad i korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Adapun pelakunya adalah orang-orang di lingkungan terdekat mereka seperti suami dan yang mempunyai pertalian keluarga.

U n t u k m e n c e g a h keber langsungan t indakan tersebut, pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adanya undang-undang ini diharapkan sebagai suatu langkah maju untuk menghapuskan praktik kekerasan di dalam rumah tangga serta membawa perubahan karena dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan bukan sebagai isu pribadi yang patut disembunyikan sehingga pada akhirnya akan membantu meminimalisasi adanya praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Upaya untuk menghapuskan diskr iminasi terhadap suku atau golongan etnis, juga telah dilaksanakan antara lain dengan menjadikan Imlek sebagai hari l ibur nasional sebagaimana hari libur keagamaan lainnya, serta memperbaiki prosedur dan menyederhanakan berbagai persyaratan yang diskriminatif, mulai dari pencatatan kelahiran, sampai pengurusan administrasi kependudukan, pendidikan sampai kematian. Akan tetapi dalam praktik, diskriminasi terkait masalah ini masih sering diberitakan di media massa. Salah satu bentuk praktik diskriminasi yang nyata dilakukan secara institusional di Indonesia adalah keharusan untuk memiliki dan menunjukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi warga negara Indonesia (WNI)

keturunan dalam mengurus berbagai kepentingan pada lembaga pemerintah.

Tak Mudah Hapus Diskriminasi Ras dan Etnis

Sesungguhnya ketentuan peraturan perundang-undangan y a n g m e n g a t u r t e n t a n g penghapusan SBKRI telah dihapus dengan Keppres No. 56 Tahun 1996 dimana untuk keperluan pembuktian kewarganegaraan negara cukup memer lukan KTP, kartu keluarga atau akte kelahiran. Semangat ini sejalan dengan maksud dan isi dari Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.

Seiring dengan terbitnya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republ ik Indonesia, diskriminasi ras dan etnis seharusnya sudah lenyap dari bumi pertiwi. Akan tetapi, di berbagai lembaga masih diberlakukan karena kurangnya pemahaman petugas terhadap ketentuan perundangan terbaru yang b e r l a k u . Wa l a upun hanya bersifat administratif, namun pemberlakuan SBKRI menunjukkan adanya perilaku diskriminatif dalam berbagai hal, mulai dari proses administratif kewarganegaraan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), memasuki dunia pendidikan, menyatakan hak politik, sampai menikah dan meninggal dunia pun harus membuktikan diri sebagai WNI melalui SBKRI tersebut.

Dengan a l a san i t u l ah , pemerintah kemudian menerbitkan UU No 40 Tahun 2008. Inti pokok dari UU ini adalah penegasan bahwa seluruh warganegara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk pembedaan, pengecual ian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yakni ciri-ciri fisik dan garis keturunan; serta etnis yakni berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografi s, dan hubungan

kekerabatan. Namun harus diakui, upaya

penghapusan segala bentuk diskriminasi membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan dengan komitmen yang kuat karena berkaitan dengan cara pandang dan struktur sosial. Permasalahan terpenting adalah diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat pada sebagian besar etnis di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem sosial patrimonial yang banyak dianut masyarakat dengan kultur yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan. Sistem sosial ini mempengaruhi alam pikir seseorang ketika memegang suatu jabatan formal di lingkungan pemerintahan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu pemahaman yang berbeda dari para aparat pelayanan publik terhadap maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan juga berpotens i menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaannya.

Tantangan lainnya adalah belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah yang selama ini dipandang bersikap diskriminatif da l am menye l engga rakan pelayanan publik, rendahnya komitmen serta lingkungan yang tidak kondusif dalam mendukung upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi.

Perpaduan tak ideal antara cara pandang masyarakat yang masih permisif terhadap beberapa bentuk diskriminasi dan kinerja pelayanan birokrasi yang sedikit banyak masih diskriminatif, membuat upaya penghapusan diskriminasi menghadapi tantangan yang tak mudah dilewati.

Dalam UU No 40/2008, misalnya, dijelaskan bahwa penghapusan d i sk r im inas i ras dan etnis di laksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait masalah hukum

s a

t u

k a

t a

i

n d

o n

e s

i a


mungkin tidak akan menghadapi hambatan berarti, karena sanksi hukum bersifat jelas, tegas dan nyata. Masalah baru akan muncul jika pemahaman diskriminasi dikaitkan dengan agama dan budaya. Seperti diketahui, masing-masing agama dan budaya memiliki batasan dan ukuran sendiri-sendiri tentang apa yang dimaksud dengan “diskriminasi”, sehingga standar diskriminasi pada akhirnya akan bersifat kondisional dan kontekstual. Dialog intensif s anga t d i p e r l u k an un t u k menemukan pemahaman yang senada, agar dalam penerapannya tidak menimbulkan gesekan.

Memahami Diskriminasi Ras dan Etnis

Ada beberapa hal yang bisa dijadikan indikator tindakan diskriminasi berlatarbelakang ras dan etnis, di antaranya: memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Yang terakhir bisa diwujudkan dalam perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat la innya yang dapat d i l ihat atau dibaca oleh orang lain; berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan d e n g a n m e m b e r i k a n perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis; jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah waj ib member ikan per l indungan yang efekt i f kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas

segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis; mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan pe rundangundangan ; dan melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.

Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Adapun aktivitas pengawasannya meliputi: pemantauan dan peni la ian atas kebi jakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskr iminasi ras dan etnis; pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskr iminasi ras dan etnis; pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis; pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersamasa ma berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya. Di sisi lain, sanksi terhadap pelanggaran UU ini cukup keras. Set iap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta rupiah.

Sanksi untuk orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan d iskr iminas i ras dan etn is bahkan lebih keras lagi, yakni pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Sedangkan sanksi bagi orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan sepertiga dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Selain itu pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

Toh sebaik apapun sebuah peraturan, tidak akan berjalan

m a k s i m a l t a n p a p e r a n -s e r t a m a s ya ra k a t d a l a m pelaksanaannya. Oleh karena i tu , se t i ap warga negara diharapkan ikut berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis dengan cara: meningkatkan k e u t u h a n , k e m a n d i r i a n , dan pemberdayaan anggota masyarakat; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat; menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Perubahan PositifAdanya perbaikan dalam

sistem birokrasi, khususnya terhadap warganegara Indonesia keturunan Cina, dianggap sebagai perubahan yang positif. Dahulu, selain proses birokrasinya yang

sulit juga memerlukan biaya tidak sedikit. Namun sekarang, perbaikan sudah mulai dirasakan oleh sebagian warga etnis Tionghoa di Jakarta.

S a l a h s a t u c on t ohnya ada lah da lam pengurusan status kewarganegaraan seperti kepemilikan KTP. Diakui salah seorang warga T ionghoa , mengurus KTP tidak lagi sesulit dahulu. "Sekarang lumayanlah, mengurusnya sama seperti warga pada umumnya," ungkap Siroy, pengurus Kelenteng Thian Siang Tee Bio, di kawasan Palmerah, Jakarta.

Menurut Siroy, dulu warga Tionghoa harus menambah surat bernama K1 untuk membuat KTP. Parahnya, untuk mengurus kartu tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, nama yang dicantumkan juga harus nama latin yang lazim di Indonesia. "Untungnya sekitar 2004 sistem tersebut berubah total. Sekarang mengurus kartu syaratnya sama saja. Soal nama,

sekarang boleh mencantumkan siapa saja," ungkapnya.

Kebanggaan tersendiri sebagai etnis Tionghoa, lanjut Siroy, karena saat zaman penjajahan kalangan etnis Tionghoa juga ikut membela Indonesia. Tidak sedikit korban berjatuhan pada saat itu. Namun, ketika merdeka perlakuan justru berubah, terlebih soal birokrasi. "Sekarang semua sudah sama, apalagi jika toleransi akan perbedaan dijunjung tinggi," tambah Siroy.

Kita semua berharap, kelahiran berbagai perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi, ke depan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih menghargai pluralitas, masyarakat yang menganggap perbedaan sebagai berkah, bukan bencana. Selain itu, diharapkan mendorong lembaga pelayanan publik untuk melakukan pelayanan secara adil dan merata, tanpa memandang siapa yang dilayani. (gun)

Keempat orang yang tengah giat berlatih tari itu memang peranakan Tionghoa, namun soal budaya mereka boleh dikatakan ‘lebih Jawa dari orang Jawa’. “Selain aktif memainkan gamelan dan menari aneka tari Jawa dalam berbagai event, kami juga anggota tetap kelompok Wayang Orang PMS,” kata Tan Gwan Hien yang masih tampak bugar di usianya yang sudah kepala enam itu.

Kelompok Wayang Orang PMS sendiri sudah berdiri sejak 1958 di bawah Bidang Kebudayaan PMS. Sedangkan cikal-bakal PMS adalah organisasi Chuan Min Kung Hui yang terbentuk 1 April 1932 dan merupakan gabungan dari enam organisasi sosial warga keturunan etnis Tionghoa di Kota Surakarta. Sejak 1 Oktober 1959, Cuan Min Kung Hui berubah menjadi PMS yang bergerak di bidang sosial, budaya, olahraga, dan pendidikan nirlaba.

Kendati awalnya merupakan organisasi warga keturunan etnis Tionghoa, dalam perjalanannya keanggotaan PMS bersifat terbuka untuk semua anggota masyarakat Surakarta tanpa memperhatikan latar belakang suku, ras, agama, dan kedudukan sosial. “Semua orang boleh masuk, asal memiliki itikad baik,” kata Gwan Hien.

Hebatnya, kendati separuh lebih anggotanya terdiri dari keturunan Tionghoa, PMS justru lebih banyak berkonsentrasi kesenian tradisional Jawa seperti wayang orang, karawitan dan ketoprak. Ketua Bidang Kebudayaan PMS Idayanti Willy Santosa alias Tjan Hing Nio mengatakan, saat kelompok wayang orang dibentuk tahun 1958, hampir seluruhnya beranggotakan keturunan Tionghoa. ”Kami ingin nguri-uri (melestarikan--red) kebudayaan di sini. Karena kami lahir dan hidup di sini. Sayang, sekarang keturunan Tionghoa yang aktif di wayang hanya tinggal 35-an orang, sementara Jawa-nya ada 60-an orang," katanya.

Perempuan berkacamata ini menyatakan, pembauran antar etnis paling efektif dilakukan melalui kesenian, karena kesenian adalah bahasa universal yang bisa dipahami siapa saja. Menurutnya pembauran si Surakarta sejatinya sudah terjadi sejak dulu. Hanya karena kemudian dimunculkan istilah pribumi dan non-pribumi, akhirnya malah terjadi pengotak-kotakan. “Syukurlah keadaannya sekarang jauh lebih baik ketimbang dulu,” tuturnya.

Orang-orang Tionghoa diperkirakan sudah ada di Surakarta pada tahun 1746, tidak lama setelah kota itu dijadikan sebagai Ibu Kota Kerajaan Dinasti Mataram (Keraton Surakarta) oleh Paku Buwono II. Pada mulanya, ketika hadir di Surakarta pada 1746 dalam perkembangannya masyarakat etnis Tionghoa harus tunduk kepada peraturan pemerintah kolonial yang diskriminatif. Masyarakat etnis tersebut ruang geraknya dibatasi dengan sistem surat jalan (passenstelsel). Mereka dilarang memiliki tanah, sesuai UU Agraria 1870, bahkan tempat tinggalnya dilokalisasi di sebuah wilayah yang kini dikenal dengan nama kampung Balong.

Namun dalam proses, seiring dengan melonggarnya batasan terhadap warga Tionghoa, akulturasi budaya terjadi dengan warga setempat. Kerapatan hubungan sosial dan komunikasi di antara orang-orang Jawa dan warga keturunan Tionghoa lama-kelamaan menghasi lkan sintesa budaya yang unik, bukan hanya saling memperkaya, namun berlanjut hingga saling mempelajari dan bahkan saling ‘bertukar budaya’. Kesenian Wayang Orang yang dimainkan warga keturunan Tionghoa anggota PMS, dan Barongsai yang dimainkan remaja etnis Jawa di kampung Balong saat ini, merupakan potret nyata bahwa akulturasi dapat melampaui definisinya yang sekadar sebagai percampuran budaya.

“Di sini kami hidup berdampingan secara damai. Tak terdengar lagi istilah pribumi dan non-pribumi. Semua adalah warga negara Republik Indonesia, karena kami semua lahir dan besar di Bumi Pertiwi ini,” kata Tan Gwan Hien.

Ia memang pernah merasakan kepedihan akibat perlakuan rezim yang sangat deskriminatif kepada warga keturunan. Bahkan sebagian warga keturunan Tionghoa di Surakarta pernah mengalami ketakutan luar biasa saat kerusuhan rasial berkobar tahun 1981. Tapi berkat hubungan baiknya dengan warga sekitar, ia, keluarganya dan anggota PMS lainnya setiap ada masalah justru mendapat perlindungan dari warga setempat. “Saya percaya, apa yang kita tuai tergantung dari apa yang kita tanam. Kalau kita menanam kebaikan, kita juga akan panen kebaikan, dan sebaliknya,” urai Gwan Hien.

Andai saja semua bisa berpikir dan bertindak seperti Tan Gwan Hien, dunia ini pasti akan aman damai! (g).

Batas Akulturasi Pun TerlampauiBatas Akulturasi Pun TerlampauiTubuh tiga penari muda itu melenggang-lenggok mengikuti irama gamelan yang mengalun dari tape

recorder di ruang depan gedung Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS), Solo, Jateng. Sesekali kaki mereka bergerak maju-mundur sambil kedua tangan menyentakkan sampur (selendang), mengikuti instruksi Tan Gwan Hien (62), pelatih tari senior yang membimbing mereka. Erik Nyoo, Erynthus Nyoo dan Thio Giok Khoen, ketiga penari itu, samasekali tak canggung memainkan gerakan tari Jawa klasik, tarian yang akan mereka mainkan dalam fragmen “Rahwana Gandrung” dalam sebuah perhelatan seni di Jakarta.

8w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in


Dewasa ini, perha-tian masyarakat akan arti penting divisi pub-lic relations atau humas bagi suatu organisasi atau perusahaan terasa semakin meningkat. Hal

ini terjadi karena beragam kegiatan, per-istiwa, bahkan kasus yang melibatkan ke-pentingan masyarakat semakin menuntut hadirnya pengelolaan humas yang handal. Terlebih dalam situasi krisis peran humas menjadi penting dan dibutuhkan oleh pel-bagai pihak yang berkaitan dengan organ-isasi atau perusahaan.

Krisis merupakan kenyataan yang har-us dihadapi setiap organisasi di era glo-balisasi yang penuh dengan perubahan dan persaingan. Di satu sisi, krisis adalah sebuah momentum yang dapat mem-buka peluang untuk mencapai sukses, di sisi lain krisis dapat membawa organ-isasi mengarah pada kehancuran. Bahkan tidak sedikit keadaan krisis atau emergen-cy di suatu perusahaan membuat reputasi perusahaan turun drastis dan mendapat kecaman dari masyarakat (Amaborseya, 1998: 3).

Contohnya saja, PT KAI, sebagai pe-nyelenggara kegiatan angkutan darat, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) meru-pakan perusahaan yang padat kendala. Mulai dari persoalan keterlambatan jadwal kereta, keamanan dalam kereta, minimnya sarana, pencurian, percaloan tiket, peram-pokan sampai kecelakaan yang meminta korban tidak sedikit (Kompas, 2001b).

“Multiplikasi krisis" akan terjadi , ketika sebuah krisis yang tidak sempat diatasi dan belum menemukan pemecahan masalahnya, telah melahirkan krisis baru

Penulis:Dewi S. TantiPengajar Mata Kuliah Kehumasan dan aktivis rumakom

sehingga terjadi rangkaian krisis yang berujung pada "mega krisis" besar dengan situasi kompleks serta multidimensional, termasuk di dalamnya krisis komunikasi.

Salah satu solusi penyelesaian krisis komunikasi menurut Siregar dan Pasaribu (2000: 41) adalah penyelenggaraan ko-munikasi untuk membentuk citra korpo-rasi atau organisasi di mata pihak luar. Komunikasi ini dilakukan dengan harapan terbentuk public relationship sehingga akan terbentuk citra sosial atau social im-age, yang pada gilirannya membentuk citra korporasi di mata pihak luar (ibid,: 42-50).

Kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian antara korporasi atau organisasi dan pihak luar seperti masyarakat luas ini dapat di-lakukan oleh pemimpin organisasi atau salah satu bagian atau divisi tersendiri yang biasa dikenal sebagai divisi humas bergantung pada besar kecil nya orrgan-isasi yang bersangkutan (Kasali, 1995: 193). Di masa-masa sekarang, keahlian komunikasi dalam situasi krisis menjadi mutlak diperlukan oleh divisi humas. Se-bab, dalam pelaksanaan fungsi menga-tasi krisis citra, humas seharusnya berada pada posisi yang sangat strategis dalam perusahaan (Depari, 1997).

Dalam fungsi manajemen proaktif, humas dapat melakukan upaya meman-tau trends, kejadian, issue-issue yang dapat timbul dan mengganggu hubungan-hubungan baik penting di perusahaan (Amobarseya, 1998: 9). Karena itulah peran humas sangatlah penting dalam menanggulangi krisis manajemen. Selain menerapkan praktek proaktif atau antisi-patori, humas juga dapat membantu da-

lam perencanaan penanggulangan krisis serta masukan tentang evaluasi penang-gulangan krisis dan setelah krisis berakhir.

Memang, fungsi humas yang paling kritis adalah penanganan krisis atau crisis management. Dalam pelaksanaan fungsi ini dibutuhkan kemampuan dan kehanda-lan humas teruji. Keberhasilan mengatasi krisis citra dengan baik akan menempat-kan humas pada posisi yang sangat ter-pandang dalam perusahaan. Misalnya cara yang ditempuh Humas Mie Instan dalam kasus lemak babi dengan third party en-dorsement merupakan teknik terbaik da-lam memulihkan nama baik produk mie in-stan (Depari, 1997). Humas harus mampu mewakili perusahaan dalam situasi dan risiko. Karenanya praktisi humas wajib dili-batkan dalam proses pengambilan keputu-san para eksekutif puncak. Setidaknya ada pemberitahuan dan terkoordinasikan agar informasi yang akan diberikan ke publik memadai dan berkualitas .

Secara sederhana humas bertujuan mendidik dan memberi informasi untuk menciptakan pemahaman dan penge-tahuan masyarakat (Kasali, 1995: 200). Dalam praktek sehari-hari , kaitannya dengan dunia jurnalistik, humas berusaha menjalin hubungan seakrab mungkin den-gan media massa. Dua hal mendasar yang membedakan keduanya adalah PR cend-erung berbicara dari kacamata perusa-haan, sedangkan media mengedepankan kepentingan informasi untuk publik. Kar-ena itu sebelum tindakan dilakukan, tiap organisasi harus mempertimbangkan ter-lebih dahulu berbagai akibatnya terhadap publik sasaran atau eksternal publik .

Publik bisa berarti konsumen, penyalur, pemasok, pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap organisasi itu, termasuk pemilik modal, karyawan dan keluarganya, serta masyarakat di seki-tarnya. Singkatnya publik dapat diartikan sebagai kelompok-kelompok yang terlibat, mempunyai kepentingan dan dapat mem-pengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Apalagi dihadapkan pada situasi per-saingan yang semakin ketat seperti seka-rang, dimana para konsumen dan publik dapat dengan mudah beralih ke organisasi atau perusahaan lain. Disinilah dituntut peran humas yang semakin efektif. Den-gan demikian, perhatian terhadap humas harus dicurahkan secara penuh dan di-lakukan terus menerus, dengan dukungan

semua pihak dalam organisasi, dan teru-tama sekali para pimpinan puncak.

Lebih dari itu, humas sebenarnya juga bukan hanya melulu kebutuhan organisasi atau perusahaan saja, namun juga individu bahkan pemerintah. Semua berawal dari citra. Tiap organisasi dan individu pasti menghendaki agar citra mereka di mata publik seperti yang mereka harapkan. Untuk mengembangkan citra itu, tiap or-ganisasi atau individu harus dapat menga-rahkan sikap dan pandangan publik. Tugas humas adalah mengarahkan unsur-unsur potensial yang dapat membentuk opini publik untuk mempengaruhi citra perusa-haan. Opini publik dan citra perusahaan tentu saja merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi sukses atau gagal-nya suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya.

Ketiadaan perencanaan krisis atau cri-sis preparedness, baik dalam bentuk prose-dur koordinasi komunikasi atau rancangan anggaran belanja dalam penanganan krisis masih terlihat di lembaga-lembaga publik. Saat penyusunan anggaran belanja pihak manajemen tidak memberikan alokasi un-tuk pengembangan strategi komunikasi divisi humas. Hal ini disebabkan karena acap kali biaya untuk penanganan krisis ini dianggap pengeluaran atau cost tidak dianggap sebagai investasi yang berkaitan dengan penjagaan citra perusahaan se-cara keseluruhan di mata masyarakat.

Divisi humas lembaga publik sesung-guhnya mampu menciptakan citra peru-sahaan yang lebih positif dengan lang-kah-langkah yang berkelanjutan. Juga merespon semua peristiwa yang signifi -kan secara ekonomi maupun politik yang berkembang melalui crisis preparedness atau prediksi krisis di awal agenda pro-gram dalam satu tahun.

Strategi penanganan krisis yang di-lakukan oleh humas lembaga publik selalu berkisar pada stretagi defensif, artinya, divisi humas mulai berbuat sesuatu baru ketika terjadi sebuah krisis.

Demikian pula dengan langkah-langkah penanganan krisis selalu terkesan lambat, karena orientasi penanganan krisis lebih banyak dilakukan ke dalam sesuai dengan pemahaman stakeholder kunci yakni pihak manajemen.

Krisis merupakan kenyataan yang harus dihadapi setiap organ-isasi di era globalisasi yang penuh dengan perubahan dan persaing-

an. Di satu sisi, krisis adalah sebuah momentum yang dapat

membuka peluang untuk menca-pai sukses, di sisi lain krisis dapat

membawa organisasi mengarah pada kehancuran.

D e l a p a n puluh tahun yang lalu, te-patnya pada K e r a p a t r a n

Pemoeda-Pemoedi Indonesia, atau dikenal dengan Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928; bergemalah tekad kuat para kaum muda untuk mende-klarasikan sumpah setia pada Nusantara. Tekad itu terpancar dari butir-butir Sumpah Pemuda : “Kami poetera dan Poeteri In-donesia , mengakoe bertumpah darah jang satoe, Tanah Air Indonesia . Kami poetera dan Poeteri Indonesia, mengaku berbangsa jang satoe, Bangsa Indonesia . Kami poetera dan Poeteri Indonesia , menjunjung bahasa persatoean, Bahasa In-donesia. ”.

Dari ketiga butir pokok isi Sumpah Pemuda, bahasa Indo-nesia diteguhkan sebagai bahasa persatuan. Walaupun pada saat Sumpah Pemuda dideklarasikan bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa Melayu-Riau,

yang kemudian diangkat oleh para pemuda sebagai bahasa Indonesia lebih didasarkan pada ‘alasan politis’ katimbang ‘alasan linguistik’; tetapi ternyata bahasa Indonesia memang benar-benar dapat menjadi alat komunikasi yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia, dan berperan dalam mempersatukan suku-suku bangsa yang beraneka adat dan budayanya di bumi Nusantara ini. Sehingga bahasa Indonesia tidak saja menjadi bahasa persatuan, tetapi juga menjadi bahasa na-sional dan bahasa resmi bagi bangsa ini.

Perkembangan bahasa Indo-nesia

Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia berkembang pesat dan banyak menyerap bahasa daerah maupun bahasa asing yang se-makin memperkaya kosa kata, serta mengalami penyempurnaan ejaan. Tetapi, disamping men-galami kemajuan yang pesat, bahasa Indonesia juga direcoki dengan banyaknya penggunaan eufemisme hanya untuk kepent-

ingan politis, atau kepentingan praktis. Selain itu, berkembang-nya bahasa ‘prokem’ dan ba-hasa gaul, walau bukan bahasa resmi dan hanya untuk kalan-gan terbatas, tetapi juga terasa mengganggu penggunaan ba-hasa Indonesia “yang baik dan benar”. Lebih parah lagi, ketika semakin banyak orang lebih ge-mar menggunakan bahsa asing (bahasa Inggris), baik dalam fo-rum resmi maupun forum-forum informal.

Dari pengamatan sepintas, kita melihat kecenderungan sikap yang memprihatinkan bangsa kita bahasa terhadap bahasa persatuan kita. Banyak orang yang dengan bangga menunjukkan kemahirannya menggunakan bahasa asing, walau tidak bisa berbahasa In-donesia dengan baik dan benar. Banyak orang malu tidak bisa berbahasa asing (Inggris), tetapi

tidak malu kalau tidak mengua-sai bahasa Indonesia . Banyak orang menganggap remeh ba-hasa Indonesia, karenanya ma-las mempelajarinya; tetapi tidak dengan bahasa asing (Inggris, Jepang, China, Korea, dsb) ban-yak orang yang tekun mempela-jari, bahkan dengan biaya yang mahal sekalipun.

Sikap pemakai bahasa In-donesia semakin kacau lagi ke-tika warga bangsa ini semakin se-enaknya sendiri membuat singkatan (akronim) tanpa mem-paerhatikan kaidah yang ber-laku; terlebih lagi ketika budaya SMS semakin meluas; singkatan-singkatan semakin kacau balau.

Kenyataan-kenyataan terse-but, sepantasnya mendapat per-hatian yang serius dari pemer-intah dan kalangan pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai baha-sa persatuan selayaknya dicintai

dan dijaga, serta dikembang-kan dengan baik sebagai salah satu identitas bangsa. Melalui Sumpah Pemuda kita sudah berikrar untuk menjunjung bahasa persatuan, karena itu kesadaran kolektif yang mulai dirajut tahun 1928 itu jangan sampai terkoyak, terlupakan, atau bahkan terbuang.

Atau relakah kita kalau ba-hasa persatuan kita diganti saja dengan bahasa gaul ? “Me-neketehe ?!” begitukah sikap kita, “cuek” saja; atau malah kita “termehek-mehek” dan mengubur makna Sumpah Pe-muda ? Mungkin akan lengkap kalau bahasa Indonesia diganti dengan bahasa gaul, sekalian saja republik ini kita jadikan “republik gaul”.

Begitukah ? Kita semua yang menentukannya.

ingan politis, atau kepentinganpraktis Selain itu berkembang

tidak malu kalau tidak mengua-sai bahasa Indonesia Banyak

dan dijaga, serta dikembang-k d b ik b i l h

Penulis Nino S. Pemerhati Masalah Perkotaan

Komunikasi di Masa Krisis

s a

t u

k a

t a

i

n d

o n

e s

i a


Meski demikian, salahsatu satu media informasi-komunikasi selain cetak dan elektronik yang berlebel non modern tak kalah efektifnya pada era modern seka-rang ini. Media tradisional terse-but salahsatunya berwujud dalam format seni pertunjukkan tradis-ional/rakyat yang hampir dimiliki oleh seluruh suku-suku bangsa dijagat raya ini. Seni pertunjuk-kan rakyat memberikan vibrasi saluran desiminasi informasi kar-ena memiliki roh-roh/ikatan so-siokultural melekat direlung hati antara komunikan-komunikator.

Di Pulau Dewata, Bali, yang telah kesohor di seantero dunia karena seni budaya masyarakat-nya. Salahsatu seni budayanya adalah seni pertunjukkan tradis-ional. Kegiatan seni tersebut ham-pir tak dapat dipisahkan dengan aktivitas sosioreligius masyarakat-nya yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Hindu. Nafas seni pertunjukkan tradisional di Bali masih terasa dengusan-nya dan eksis, dikarenakan telah mengembang menjadi bagian dari kehidupan sosial-ekonomi rakyat dan juga dimanfaatkan un-tuk konsumsi pariwisata.

Seni Pertunjukkan Rakyat BaliBeberapa seni pertunjukkan

rakyat yang tumbuh dan hidup di Bali memiliki peran strategis, se-lain dalam lingkup sosio-religius-ekonomi, juga desiminasi/aspirasi informasi timbal balik antarpemer-itah dengan masyarakat dalam penyebarluasan informasi pem-bangunan dalam arti luas, dian-taranya: bahaya Narkoba/HIV/Aids bagi kesehatan, manfaat Koperasi sebagai sokoguru pem-bangunan, bahaya sampah plas-tik terhadap lingkungan dll.

Sekehe (organisasi) seni per-tunjukkan yang sering tampil di masyarakat baik dalam serangka-ian upacara agama/adat maupun resmi (non agama/adat) dian-taranya: Bondres, Wayang Kulit, Genjek, Cakepung, Arja, Drama Gong, Sendratari dll. Seni pertun-jukkan tersebut mampu menyam-paikan pesan dengan berbagai cara: ucapan, gerakan, kata-kata dan gambar.

Para seniman melalui media pertunjukkan tradisional memiliki talenta mengolah dan menginfor-masikan konsep-konsep pemban-gunan pesanan dari semua pihak dengan cara menghibur tanpa menghilangkan alur ceritera dan pakem utamanya.

Topeng BondresMisalnya, Bondres salahsatu

seni tarian topeng yang diiringi gamelan gong kebyar atau ge-guntangan, penarinya/pemainnya 3 – 4 orang laki/perempuan. Mas-ing-masing pemain memerankan tokoh peran sesuai alur skenario dengan materi pesan-pesan pem-bangunan yang disampaikan ke-pada publik. Masing-masing to-koh peran dalam Topeng Bondres memiliki nama seperti: Penasar, Ujil, Prabu, Desak Rai dan Liku. Ada peran wanita dilakoni pria, dan beberapa penampilan pisik pemain negenakan topeng ber-wajah lucu, sehingga dalam pe-mentasan unsur hiburan lawakan sangat mendominasi. Kritik dan saran yang menggelitik kepada publik dan pihak lain kerap disam-paikan dengan kemasan rapi, se-hingga pihak-pihak tertentu tidak merasa “ditelenjangi”.

Dibandingkan dengan seni pertunjukkan lainnya yang ada di Bali, seni Topeng Bondres paling laku untuk hiburan masyarakat sekaligus penyebarluasan infor-masi pembangunan, karena ko-munikatif dan singkat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabu-paten Karangasem melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Ka-bupaten Karangaasem, Provinsi Bali, setiap tahun dalam kegiatan penyebarlausan informasi pem-bangunan kepada masyarakat di pedesaan selain menggunakan media elektronik dan cetak, juga memanfaakan media seni tradi-sonal Bondres.

Dalam pementasannya, para pemain Bondres sekaligus me-merankan sebagai moderator dalam tanyajawab antara pe-merintah sebagai narasumber (instansi terkait) dengan penon-ton/masyarakat sebagi penerima informasi. Pesan materi yang disampaikan menggunakan ba-

hasa masyarakat setempat yang komunikatif, campuran daerah-nasional yang mudah dimengerti masyarakat.

Cakepung Seni Pertunjukkan Rakyat

Tradisioanal Bali lainnya sep-erti Cakepung kerap dimanfaat-kan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali dalam penye-barluasan informasi pembangu-nan kepada masyarakat sekaligus hiburan. Cakepung salahsatu seni satu-satunya di Bali hanya ada di Kabupaten Karangasem dan Lom-bok-Nusa Tenggara Barat.

Cakepung Karangasem cukup populer dan pernah ikut festival seni pertunjukkan rakyat di Jakar-ta sekitar tahun 1980-an. Saking populernya seni Cakepung sekitar tahun 1990-an, beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Karan-gasem ikut menjadi pemain seni Cakepung sebagi bukti menjadi contoh pelestari seni.

Salahsatu dari beberapa pendapat yang dihimpun penulis, Cakepung berasal dari kata En-cep dan Pung. Encep berarti per-paduan antara tabuh, irama dan tari yang harmonis dan rapi. Pung berarti tiruan dari suara salahsatu perangkat gamelan gong.

Jumlah pemain Cakepung sekitar 10 – 15 orang laki-laki mengenakan pakaian khas adat Bali duduk melingkar. Irama lagu yang dilantumkan dalam pemen-tasan adalah tiruan bunyi alat-alat gamelan Bali yang disuarakan le-wat mulut oleh seluruh pemain. Seperangkat alat gamelan yang ditirukan adalah kendang, rincik, jegog, kempur dll. Perpaduan bunyi tersebut angat harmonis kedengarannya. Dalam pemen-tasanya juga ada dilantumkan pembacaan naskah lontar yang berkaitan dengan sejarah.

Selingan pesan-pesan pem-bangunan dapat disampaikan pada bait terakhir dari irama lagu Cakepung, yakni seorang pemain Cakepung menari di tengah-ten-gah lingkaran sembari melagukan lelakaan (pantun) seperti program Keluarga Berencana dan Pancasi-la. Berikut kutipan pantun:Panak biu di Desa Samuh Panak curik di Abian AyaPanak liu mekadi inguhPanak abedik mekada sadia

Artinya:Anak pisang di Desa SamuhAnak jalak di kebun AyaAnak banyak membuat bingungAnak sedikit membat bahagia

Ke Desa Kastala meli kekaraKe Desa Selumbung meli nasiPancasila dasar negaraNgiring jungjung sareng sami

Artinya:Ke Desa Kastala membeli kekaraKe Desa Selumbung membeli

nasiPancasila dasar negaraMari kita jungjung bersama(Naskah Sarasehan Karya Wisata Budaya Kowilhan III)

Wayang KulitSeni pertunjukkan wayang ku-

lit hampir dimiliki oleh suku bangsa di tanah air. Di Bali pertunjukkan wayang kulit tidak saja tampil da-lam kaitannya dengan ritual keg-amaan, tetapi juga ajang hiburan semata sebagai media pembawa pesan-pesan publik yang disek-enariokan oleh kidalang. Wayang Bali pesan-pesan publik diperank-an oleh tokoh-tokoh punakawan: Delem, Sangut, Merdah, Tualen dan lainnya. Tokoh tersebut pal-ing dominan menyampaikan pe-san sosial yang dibungkus humor.

Di Bali, sekarang sedang nge-trend pertunjukkan Wayang Cen-kblonk dengan dalang jebolan In-stitut Seni Indoensia Bali, I Ketut Nardayana, karena disamping kualitas Sang Dalang yang tinggi dalam memainkan wayang, juga sarana pendukung pertunjuk-kannya modern menggunakan kelir lebar, efek tata suara, dan tata lampu listrik yang canggih. Jok-jok segarnya kerap menyentil pihak tertentu.

GenjekGenjek, seni pertunjukkan

rakyat Bali mirip seni Cakepung yang sejak 10 tahun terakhir ini sempat ngetop di bumi Bali, da-pat dipakai media penyaluran informasi pembangunan kepada masyarakat. Belum lama lembaga Badan Narkotika Daerah Kabupat-en Karangasem pernah membuat lomba pagelaran Genjek se-Kabu-paten Karangasem dengan topik bahaya Narkoba. Lagu-lagu yang disampaikan oleh pemain Genjek wajib melantumkan lagu yang materinya mengajak masyarakat menghindari bahaya narkoba ter-hadap kesehatan.

Genjek tergolong seni suara kombinasi gerak tari dengan ir-ingan gamelan tradiosnal. Para pemain semuanya laki-laki seki-tar 10-15 orang duduk melingkar menyanyikan lagu-lagu dipadukan harmonis dengan suara gamelan tiruan dari mulut para pemain.

Drama Gong dan SendratariDrama Gong, seni drama

pertunjukan rakyat yang diringi seperangkat gamelan Bali. Ber-

bagai materi ceritera tradisional/kontemporer dapat diangkat da-lam pementasan. Pesan-pesan publik disampaikan oleh para pu-nakawan. Nama punakawan tidak tetap seperti punakawan dalam wayang kulit dan Bondres, tergan-tung dari organisasi Drama Gong bersangkutan memberikan nama sesuai ceritera. Nama punakawan dalam Drama Gong diambil dari istilah yang mengandung makna lucu, diantaranya: Dolar, Petruk, Gangsar, Gingsir, Dabdab, Moleh, Mongkeg.

Pertunjukkan Seni Drama dan Tari (Sendratari) personil pemain-nya lebih banyak mencapai 50 – 100 orang dibandingkan dengan seni pertunjukkan lainnya di Bali. Tema ceritera biasanya diambil dari kisah pewayangan. Para pe-main dipanggung hanya melaku-kan gerak/tari sesuai tokoh yang diperankan. Sedangkan, semua dialog dari alur cerita diatur oleh Sang Dalang termasuk pesan-pesan publik disampaikan oleh Sang Dalang. Dan masih banyak lagi seni pertunjukkan rakyat tar-diosinal Bali yang dapat dijadikan media penyalusan pesan-pesan kepada publik.

Menggelar Seni “Menyelam Sambil Minum Air”

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karan-gaasem, Ir. Gde Ngurah Yudian-tara, M.M. dalam kegiatan pem-bangunan informasi-komunikasi selalu menggunakan saluran me-dia seni tradisional sebagai pe-nyebar informasi pembangunan ke masyarakat disamping media cetak dan elektronik. Menurut dia, media tradiosional lebih familiar, komunikatif dan akrab dihati masyarakat.

Agar penyebaran informa-si lebih efektif ke masyarakat, pihaknya memanfaatkan kesem-patan saat di masyarakat ada kegiatan adat/keagamaan/sosial ikut nimbrung menggelar per-tunjukkan seni untuk menghibur sekaligus menyampaikan pesan-pesan pembangunan. “menyelam sambil minum air,” katanya. Bi-asanya, sebelum seni pertunjuk-kan mulai digelar, terlebih dahulu ditanyangkan fi lm berdurasi sing-kat materinya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh para seniman melalui per-tunjukkannya.

***

I Komang Pasek AntaraPegawai Dinas Komunikasi dan Infor-matika Kabupaten Karangasem – Bali

GELIAT SENI TRADISIONAL BALI DI TENGAH MEDIA MODERN

Sistem teknologi informasi-komunikasi super canggih pada era millennium III ini benar-benar telah mampu menembus batas mengubah jarak sosiologis semakin dekat, supercepat, dan sangat efektif -efesien sebagai media informasi-komunikasi. Perkembangan teknologi yag merupakan bagian dari unsur kebudayaan universal itu, perkembangannya seperti telah berrevolusi dalam kancah sosial-ekonomi global. Dan kini buda-ya tersebut telah merambah dan dapat diakses di semua lapisan masyarakat Indonesia di berbagai seantero pelosok daerah terpencil sekalipun dalam berbagai pola bentuk media cetak dan elektronik, seperti: surat kabar, majalah, buku, televisi, internet, radio, telepon genggam dll.

foto

: w

ww

.stu

dent

s.uk

dw.a

c.id

10w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in


YogyakartaLatih UMKM Agar Berkemampuan Ekspor

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) Departemen Perdagangan memberikan pelatihan ekspor-impor bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi mitra binaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DI Yogyakarta (DIY).

Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Bachrul Chairi mengatakan kerjasama itu bertujuan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia UMKM di bidang ekspor dan impor.

"Kerjasama ini merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah UMKM kreatif yang berpotensi menjadi eksportir baru dan lebih kuat melalui peningkatan kemampuan dalam transaksi ekspor," kata Bachrul di Jakarta, Selasa (17/2).

Kegiatan pelatihan meliputi, melaksanakan pendidikan dan pelatihan ekspor dan impor bagi UMKM binaan, melaksanakan tukar menukar informasi untuk pengembangan potensi ekspor, melaksanakan sosialisasi dan promosi dengan menggunakan berbagai media komunikasi serta melaksanakan konsultasi dan pendampingan bagi para UMKM.

Tahun 2009 ini, BBPPEI akan menggandeng tiga pemerintah daerah sebagai pembina UKM yaitu Yogyakarta, Semarang dan Bandung untuk lebih meningkatkan perhatian pada peningkatan kemampuan SDM berbasis ekspor.

"Kegiatan ini juga secara tidak langsung bertujuan untuk mengurangi resiko gagalnya kegiatan ekspor yang di biayai oleh BPD DIY," kata Bachrul. (T.Ve)

Kalimantan TimurKembangkan Program Limar

Pemprov Kalimantan Timur dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjalin kerjasama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk mengembangkan Program Pengadaan Listrik Mandiri (Limar).

Program itu disepakati dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding - MoU) antara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Dirut PLN Fahmi Mochtar, dan Ketua Dekopin Adi Sasono di Jakarta, belum lama ini.

“Bantuan diberikan kepada warga Kaltim yang ada di kawasan terpencil agar bisa menikmati tenaga listrik meskipun hanya untuk penerangan rumah,” kata Fahmi.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan kondisi krisis listrik yang terjadi di Kaltim merupakan ironi, karena Kaltim sebenarnya memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah seperti batubara, minyak dan gas bumi.

“Jika melihat SDA itu, seharusnya Kaltim tidak kekurangan listrik. Sebab kita mampu membangun pembangkit listrik sesuai kebutuhan,” ucap Awang.

Karena itu, Kaltim menawarkan kerjasama dengan PLN untuk memanfaatkan potensi batubara dan gas sebagai bahan bakar. Bila program ini berjalan maka akhir tahun ini sebanyak 6.000 unit rumah atau kepala keluarga akan menikmati pelayanan listrik. (gus)

LombokLombok Sumbang 70 Ribu Ton Gkg Kebutuhan Nasional

Pulau Lombok sebagai lumbung pangan nasional menyumbang 70 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 40 ribu ton beras untuk kebutuhan pangan nasional.

”Hal itu merupakan prestasi bagi pulau Lombok, kawasan yang dinilai kurang air dengan cuaca jarang hujan,modal petani terbatas, tenaga penyuluh lapangan yang langka dan dan adanya berbagai serangan hama,” kata pakar pertanian dan dosen Universitas Mataram, Khalil di Jakarta, Kamis (12/2).

Pemerintah daerah di pulau Lombok menurut dia, terus berupaya meningkatkan lahan pertanian dan diversifi kasi pangan. Luas lahan pertanian naik dari tahun 2002 yang tercatat 209 ribu ha menjadi 227 ribu ha pada 2007 dengan panen 2-3 kali/tahun.

Keberhasilan ini menurut dia berkat dijalankannya program aksi masyarakat agrobisnis dan palawija serta adanya kerjasama erat antara lembaga perguruan tinggi yang memiliki hubungan dengan BPPT baik dalam hal penelitian mendasar maupun aplikasi, katanya.

Dia menyebutkan dalam kondisi demikian, Pulau Lombok tidak hanya mampu swasembada beras, tapi juga menjadi lumbung beras nasional. (mf)

Sumatra UtaraKerahkan Petugas Fogging

Puskesmas Medan Deli, Sumut mengerahkan petugas untuk melakukan pengasapan (fogging), menyusul merebaknya penularan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di kawasan Medan utara, Sumut.

”Hingga kini terdapat lima orang yang terjangkiti penyakit DBD, dan dari lima orang itu, satu meninggal dunia, positif karena DBD," kata Kepala Puskesmas Medan Deli, dr, Lininiaty Daely, di Medan, Rabu (18/2).

Untuk mengantisipasi semakin merebaknya kasus DBD di daerah itu, pihaknya telah menurunkan petugas untuk melakukan pengasapan (fogging) di seputaran daerah yang terkena DBD.

Pihaknya juga telah memberikan penyuluhan tentang pentingnya pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari DBD. (www.pemkomedan.go.id)

LINTAS DAERAHKementerian Koperasi Dan Usaha Kecil MenengahRintis Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi

Kementerian Negara Koperasi dan UKM tengah merintis pembentukan lembaga pengembangan dan pengawas koperasi jasa keuangan dan koperasi jasa keuangan syariah.

"Lembaga ini nantinya akan berfungsi sebagai `Bank Indonesia-nya` koperasi," kata Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, Agus Muharram, di Jakarta, Rabu (18/2).

"Kami sedang merintis dan akan segera merealisasikan agar ada lembaga resmi yang mengawasi koperasi-koperasi tersebut," katanya seraya menambahkan, selama ini praktik penyimpangan, termasuk rentenir banyak ditemukan di lapangan karena belum adanya aturan resmi sekaligus lembaga pengawasnya.

Kementerian UKM mendorong dilakukannya revisi terhadap sistem pemeringkatan koperasi sehingga dapat diketahui peta-peta koperasi di Indonesia. "Kami jadi mengetahui mana yang benar-benar berkualitas dan mana yang tidak," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya akan menyempurnakan sistem rating dalam aspek keanggotaan, tata laksana, dan akuntabilitas. Sedangkan dari aspek keuangan akan direvisi dari sisi solvabilitas dan neraca. (T.Dw/ysoel)

Departemen Perindustrian Kaji Juknis Penggunaan Produk Lokal

Departemen Perindustrian (Depperin) sedang mengkaji penyusunan petunjuk teknis (juknis) terkait keluarnya Intruksi Presiden (Inpres) mengenai penggunaan produk dalam negeri. Saat ini Depperin menginventarisasi produk-produk apa saja yang telah bisa diproduksi di dalam negeri.

Salah satu isi kajian Juknis itua adalah mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Pada 11 Februari 2009, inpres penggunaan produk dalam negeri sudah keluar, dan Depperin akan mengeluarkan protab-nya," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris saat membuka Pameran Alas Kaki dan Produk Kulit di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/2).

Fahmi Idris menyayangkan banyaknya sepatu dan alas kaki berkualitas tinggi yang lebih banyak diekspor. "Yang saya sayangkan kenapa semuanya diekspor, walaupun mahal sedikit, seharusnya bisa dijual di dalam negeri,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan dengan adanya kewajiban penggunaan sepatu produk dalam negeri bagi PNS, maka setidaknya akan ada tambahan potensi penjualan hingga tiga juta unit sepatu pada tahun ini. (T.Dw)

Departemen PerdaganganPermendag No.56/2008 Beri Dampak Positif Pada Industri Lokal

Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 2008 tentang pembatasan impor terhadap lima sektor industri telah memberikan dampak positif bagi industri dalam negeri.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menilai, dengan dikeluarkannya Permendag No.56/2008 telah mengurangi dampak impor yang tidak resmi dari kelima sektor (pakaian, sepatu, elektronik, makanan minuman dan mainan anak-anak)

"Permendag ini untuk mengurangi impor tidak resmi, supaya produk dalam negeri kita mengalami persaingan yang sehat," ujar Mari di Jakarta, Minggu (15/2).

Oleh karena itu, sekarang saatnya pemerintah mendorong terus produk dalam negeri bukan hanya untuk mengisi, namun kualitasnya bagus dan harga bersaing.

Menurut dia, produsen lokal pun telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Produsen lokal tersebut siap, karena permintaan ekspor saat ini sedang turun sehingga mereka butuh pasar untuk mengalihkan hasil produksinya yang tidak terserap pasar internasional.

Mari juga mengungkapkan, dengan adanya peraturan pembatasan impor ilegal, maka permintaan di lima sektor industri itu pun mengalami peningkatan 20 persen.

"Saya sudah bicara dengan industri garmen, elektronik dan sepatu, mereka sudah mulai merasakan peningkatan permintaan dari dalam negeri. Misalnya untuk elektronik sudah meningkat 20 persen sejak penerbitan itu," katanya. (T.Ve)

LINTAS LEMBAGA

Kalau Indonesia pu-nya cara menggaet wi-satawan dengan slogan Visit Indonesia Year atau Tahun Kunjungan Indo-nesia. Pemkab Jember, Jawa Timur, punya kiat juga dalam menggenjot potensi wisata lokal.

Potensi wisata di Jember memang besar, terutama wisata bahari. Deretan tempat wisata tersebut terbentang di sepanjang kawasan Pantai Selatan Jember. Mulai dari Pantai Bande Alit di Kecamatan Tempurejo, Rowo Cangak di Ke-camatan Ambulu, Watu Ulo dan Tanjung Papuma di Kecamatan Ambulu, Pantai Puger dan Pancer di Kecamatan Puger hingga Pan-tai Paseban di Kecamatan Ken-cong.

“Semua tempat wisata bisa dikembangkan dengan sentuhan kreativitas dan dukungan semua pihak,” kata Kepala Kantor Pari-wisata Kabupaten Jember, Arif Dwi Cahyono.

Menurut Cahyono, selain pembenahan sarana, prasarana, dan promosi juga diperlukan ke-giatan untuk mengubah mindset masyarakat bahwa pariwisata bisa dikembangkan, “Pasalnya, untuk mengemasnya menjadi da-erah industri pariwisata tidak bisa

BBJ, Kiat Pemkab Jember Gaet Wisatawan

ditawarkan hanya dalam bentuk apa adanya. Yang jelas pengem-bangannya memerlukan bebera-pa syarat diantaranya mencipta-kan keamanan dan kenyamanan wisatawan,” cetusnya.

Oleh karena itu, Kantor Pari-wisata mendorong peningkatan kualitas jalan dan transportasi yang memadai, kebersihan dan keindahan lokasi, dan mendor-ong berkembangnya keramahan masyarakat sekaligus melakukan promosi.

“Kita akan memasukkan da-lam agenda-agenda pariwisata tahunan agar masyarakat Jem-ber maupun luar Jember bisa mengetahuinya dan tertarik un-tuk datang, ”ungkapnya.

Bulan Berkunjung ke JemberPromosi yang dilakukan Kan-

tor Pariwisata Jember terbilang lengkap. Ada kerjasama dengan travel agency, layanan city tour,

serta pengelola hotel. Sedang-kan promosi yang lebih luas juga dikembangkan melalui website dan majalah Hallo Jember yang disajikan dalam 3 bahasa, yaitu Indonesia, Inggris dan Jepang.

Untuk mengembangkan kesa-daran masyarakat akan wisata, Pemkab Jember juga menggagas Program "Bulan Berkunjung ke Jember" (BBJ).

“Diharapkan akan ada pen-ingkatan wisatawan domestik dan mancanegara agar masyarakat dapat melihat dan merasakan manfaat pengembangan wisata yang ada,” tegas Cahyono.

Selain itu Pemkab Jember ju-ga rajin mengikuti tourism expo yang dilaksanakan di berbagai daerah diantaraya Kuta Beach Festival, Legian Beach Festival, Majapahit Travel Fair, hingga ke-giatan promosi wisata di Jakarta dan Yogyakarta.

(mc-humas/jbr)

foto:

mc je

mber

s a

t u

k a

t a

i

n d

o n

e s

i a


Warna-Warni Dunia

Alk isah, seorang guru spiritual nan sakti berjalan-jalan di taman bersama murid kesayangannya. Di tengah hamparan bunga warna-warni yang sedang mekar, Sang Guru berhenti. Ia kemudian memanggil muridnya. “Nak, tolong petikkan aku bunga yang menurutmu paling indah!”

Si Murid mengangguk, kemudian pergi memenuhi titah gurunya. Sejenak kemudian ia kembali dengan membawa sekuntum bunga mawar segar

di tangannya, mawar merah berbau harum semerbak dengan kelopak dan benangsari yang sedang mengembang sempurna. “Ini guru, bunga paling indah di taman.”

Sang Guru mengambil bunga mawar itu, lalu memandang wajah muridnya dalam-dalam. “Yakinkah kamu, bahwa ini bunga paling indah?”

“Ya, Guru, aku sangat yakin. Menurutku, mawar merah adalah bunga paling indah yang ada di taman ini,” jawab Si Murid dengan pasti.

“Bagaimana kamu bisa tahu, ini bunga yang paling indah?”

“Aku telah membandingkannya dengan bunga-bunga yang lain, Guru, dan semua kalah indah dibandingkan dengan bunga mawar yang satu ini.”

Sang Guru mengangguk-angguk. “Baiklah, sekarang lihat,” kata Sang Guru sambil mengibaskan lengannya. Zaap! Dalam sekejap, taman yang semula penuh bunga beraneka rupa dan warna, tiba-tiba berubah

menjadi taman yang penuh bunga mawar merah, mawar seperti yang baru saja dipetik Si Murid.

Si Murid tercengang, namun sebe lum sempat ber tanya apa-apa, Sang Guru sudah menggamit lengannya, “Ayolah, kita berkeliling menikmati taman bunga yang indah ini,” kata Sang Guru. Mereka berdua pun mulai berjalan berkeliling taman. Tentu saja sepanjang perjalanan mereka hanya menjumpai bunga yang sama, bunga mawar merah segar, ada di mana-mana.

Pada awalnya, Si Murid merasa sangat senang, karena bisa memandangi bunga pilihannya sepuas hati. Namun setelah setengah hari berjalan-jalan, ia mulai merasa jenuh. Keindahan yang semula memenuhi dada, lama-kelamaan berangsur larut dan hilang. Bahkan menjelang petang hari, Si Murid merasa apa yang ada di hadapannya bukan lagi keindahan, namun sebuah pemandangan yang menimbulkan kebosanan tiada tara.

“Sudahlah, Guru, kita berhenti saja. Aku bosan.”

“Mengapa kamu bosan, Nak? Bukankah aku te lah memanjakanmu dengan melihat pemandangan yang menurutmu sangat indah?”

Camat Jelbuk Tilik Desa

Sebulan setelah dilantik menjadi Camat Jelbuk, Mulyono SH, yang sebelumnya Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Si lo,

langsung melakukan tilik desa. Kegiatan ini, menurut Mulyono sengaja dilakukan untuk mengenal lebih dekat kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat yang diwilayahnya.

Kegiatan ti l ik desa yang dilakukan Camat Mulyono bersama jajaran Muspika dan di tim tekhnis dari Kecamatan Jelbuk ini juga dimaksudkan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat ditingkat bawah. “Kita bersama Muspika Jelbuk langsung turun ke masyarakat untuk mendengar dan menampung aspirasi rakyat, ”ujar Mulyono, SH.

Dilain sisi Mulyono berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana dan media untuk lebih dekat dengan rakyatnya terutama mengenai persoalan yang terjadi di Kecamatan Jelbuk. Selanjutnya setelah mengetahui pers is permasalahan yang dihadapi masyarakat termasuk kendalanya, Camat akan mencarikan jalan keluar terbaiknya.

Si Murid menggelengkan kepala, lalu berujar, “Aku tidak tahu apakah aku salah atau benar, Guru. Tapi bunga mawar yang kul ihat bertaburan di mana-mana membuatku bosan, wanginya membikin mual, dan warnanya yang seragam membuat pandangan mataku berkunang-kunang.”

Sang Guru menghela nafas panjang. “Kamu sudah belajar banyak hari ini, Nak. Kalau begitu, biar kukembalikan taman ini seperti semula.”

Zaap! Sang Guru mengibaskan lengannya, dan dalam sekejap taman pun kembali sepert i sediakala, taman yang penuh bunga beraneka rupa, bau dan warna.

Ajaib, t iba-tiba Si Murid merasakan keindahan taman yang benar-benar sangat indah, jauh lebih indah dari keindahan taman yang selama ini sering ia saksikan secara sepintas lalu. “Oooh, taman yang berisi aneka bunga warna-warni ini jauh lebih indah daripada taman yang hanya berisi bunga mawar,” cetusnya.

“Kamu benar, Nak. Keindahan tidak muncul dari sesuatu yang sama dan seragam, namun justru muncul dari keanekaragaman dan perbedaan. Mawar memang

indah, tapi mawar saja bukanlah sesuatu yang menakjubkan. Ia membutuhkan bunga lain sebagai tolok pembanding, s e h i n g g a o r a n g b i s a menyimpulkan bahwa bunga mawar memang indah. Tanpa bunga lain yang dianggap tidak indah, keindahan mawar tidak akan pernah diketahui orang.”

Si Murid diam terpana.“Sama seperti kehidupan

manus ia , h idup in i akan terasa indah jika orang-orang yang berbeda ras dan etnis saling menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara apa adanya. Biarlah perbedaan menjadi sendi kehidupan, karena hanya dengan perbedaan itulah orang akan saling melengkapi kekurangan dan membagi kelebihannya dengan orang lain.”

Si Murid mengangguk dalam. Matahari mulai memerah di ufuk barat. Semburat cahayanya yang kuning-jingga bertempias di balik gunung yang membiru-kelabu, membuat pemandangan terlihat semakin mempesona. Hari itu ia baru paham apa arti warna-warni dunia. (gun).

Dijelaskan dalam kegiatan tilik desa yang dilakukannya itu selain melihat secara langsung perkembangan pembangunan juga dilakukan dialog dengan para tokoh desa, termasuk diantaranya ketua dan anggota BPD, LPMD serta kader PKK. “Yang ingin

kita gali dari tilik desa ini yaitu seputar 4 program prioritas Bupati Jember seperti bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sarana prasarana pedesaan, ”paparnya.

Untuk bidang pendidikan sesuai dengan program pemerintah yang berharap pada tahun 2010 seluruh masyarakat sudah mengikuti pendidikan wajar Dikdas 9 Tahun, lanjut dia, pihaknya akan berupaya untuk memotivasi masyarakat agar menyekolahkan anak-anaknya yang masih usia sekolah. “Jangan sampai ada yang tidak sekolah, itu harapan kita, ”tandasnya.

Sedangkan berkaitan dengan b idang kesehatan Mulyono berharap khususnya anak usia

balita terjaga kesehatannya dengan lebih banyak mengikuti Posyandu aga r t e rpan tau perkembangan kesehatannya. “Bagi yang mempunyai anak usia 0 – 5 tahun diminta aktif untuk dibawa ke posyandu agar generasi penerus kita mampu tumbuh dengan baik, “harapnya.

Selain masalah kesehatan masalah ketersediaan pangan juga sangat perlu khususnya dalam bagaimana menciptakan keanekaragaman pangan tidak fokus pada tanaman padi, namun lahan mereka juga bisa ditanami dengan tanaman yang lain.

S e l a n j u t nya mengena i pengentasan kemiskinan di Jelbuk sesuai dengan data yang diterima dari hasil rapat, diwilayah ini masih ada sekitar 6.377 rumah tangga sasaran yang bisa dikategorikan sebagai keluarga miskin. “Dan rumah tangga miskin inilah yang akan kami prioritaskan tahun 2009, untuk itu jangan sampai perangkat desa yang warganya mengaku tidak mampu dan mudah menerima pengajuan Surat keterangan tidak mampu langsung di terima begitu saja, tetapi harus betul betul di cek dilapangan, sehingga tidak ada kesalahan data yang diajukan ketingkat kecamatan, “pintanya kepada para perangkatnya.

Untuk kegiatan pengentasan kemiskinan ini, pihaknya tetap bekerjasama dengan PKK dan Dinas terkait barangkali ada masyarakat t idak mampu, tetapi mempunyai pengetahuan akan diusulkan mendapatkan suatu pelatihan yang nanti bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya misalnya ada pelatihan mengelola dan memanfaatkan hasil ubi kayu yang bisa kita kemas dalam bentuk yang lebih baik lagi dari sekarang. (mc-humas/jbr).

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusan-tara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik keliling nusantara, si-lahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail:

[email protected] atau

[email protected]

foto:

www.

saifu

lislam

.com

Rumah Kompos dan Klinik Pertanian Organik

Upaya Pemkab Kebumen untuk mendorong optimalisasi penggunaan pupuk organik semakin serius. Salah satunya dengan diresmikannya Rumah Kompos dan Klinik Pertanian Organik "Alam Lestari" oleh Bupati Kebumen KH Nashiruddin Al Mansyur, hari ini (14/2), yang bertempat di gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Makmur Sejahtera, Desa Panjatan , Kecamatan Karanganyar.

B u p a t i K e b u m e n K h Nashiruddin Al Mansyur dalam sambutannya mengatakan penggunaan pupuk organik saat ini sangat mendesak dilakukan. Sehingga per lu di lakukan terobosan secara mandiri terkait pengadaan dan produksi pupuk organik secara massal, baik berupa pupuk hijau/kompos maupun pupuk kandang.

Untuk mendukung program te rsebut , D i r jen Tanaman Pangan,Departemen Pertanian RI melalui Bantuan Langsung m a s ya ra k a t ( B L M ) t e l a h mengalokasikan anggaran sebesar 100 Juta untuk GAPOKTAN Makmur Sejahtera. Anggaran tersebut digunakan untuk

pengadaan Rumah Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) sebesar 50 juta rupiah, pengadaan Mesin APPO (penghancur dan pencacah) sebesar 40 juta rupiah serta pengadaan sarana-prasarana penunjang lain sebesar 10 juta rupiah.

Ketua Gapoktan Makmur Sejahtera Singgih Purnomo mengatakan terkait pembutan p u p u k o r g a n i k p i h a k nya berencana akan memberdayakan w a r g a s e k i t a r u n t u k mengumpulkan sampah organik di lingkungantempat tinggalnya, yang selanjutnya akan diproses menjadi pupuk organik.

Usai peresmian rumah kompos digelar juga sarasehan dan dialog interaktif dengan anggota Gapoktan Makmur Sejahtera . Dengan nara sumber Komisi IV DPR RI jakarta, DIRJEN P2HP Jakarta, DIRJEN tanaman Pangan Jakarta, DIRJEN Pengolahan Hasil Pertanian, Kepala Batlibang Jakarta , Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Malang serta hadir juga Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten Kebumen. -nn_

foto

:ww

w.s

pi.o

r.id

12w

ww

.bip

ne

ws

ro

om

.in


foto:

bf, m

Masyarakat Lombok sejak awal sudah berdatangan ke lokasi di-lakukannya pesta rakyat kolosal “Bau Nyale” (menangkap cacing). Mereka sudah mulai memadati lokasi perayaan sejak Sabtu siang (14/2) lalu.

Berbagai atraksi kesenian tra-disional dipentaskan dari sore hingga Minggu dini hari. Mulai dari karnaval adat hingga pentas dra-ma kolosal, Putri Mandalika yang konon merupakan asal mula dari tradisi yang hanya ada di kawasan Pantai Seger, Kuta, Lombok Tengah NTB itu. Makin sore, kumpulan ma-nusia semakin bertambah banyak.

Malam harinya, ribuan masyarakat dari luar daerah mulai berdatangan dengan mengguna-kan berbagai jenis kendaraan baik roda dua hingga roda empat. Ber-jubelnya kendaraan yang hendak masuk ke arena, menjadikan jalan masuk macet total.

Ratusan aparat kepolisian Sat-lantas Polres Loteng harus dibuat bekerja keras, untuk mengatur hilir mudik kendaraan baik yang hendak masuk maupun keluar dari

area perayaan.Ribuan kendaraan harus berg-

erak perlahan dan terlibat antrean hingga sepanjang sekitar empat kilometer lebih. Bahkan untuk menghindari kemacetan yang se-makin parah, banyak pengguna kendaraan memilih berputar arah.

Tidak sedikit diantaranya yang memilih menggunakan jalur alter-natif baru untuk sekedar sampai ke area parkir perayaan. Pasalnya, panitia memang sengaja menutup jalur hingga masuk ke area per-ayaan.

Hujan yang sempat turun de-ras saat itu, tidak menyurutkan niat masyarakat untuk terus me-madatai area perayaan.Tangkap Cacing

Perayaan Bau Nyale, merupa-kan tradisi yang paling terkenal di kalangan masyarakat Lombok khususnya Lombok Selatan. Bau artinya mengambil atau menang-kap. Sementara Nyale adalah sejenis cacing laut yang tampak berkilau dengan berbagai warna. Nyale sendiri konon ceritanya merupakan perwujudan dari Pu-

tri Mandalika. Pada zaman dulu kala, dalam babad sasak, dibawah wilayah bahkan antar kerajaan.

Kebimbangan sang putri se-makin menjadi-jadi, saat beberapa sayembara untuk menentukan pi-lihan, ternyata tidak juga meng-hasilkan satu keputusan. Hingga akhirnya sang putri mengambil keputusan untuk menceburkan persisir pantai Loteng selatan di kerajaan bernama Tonjeng Beru, hiduplah seorang putri yang can-tik nan jelita, Putri Mandalika na-manya.

Kabar kecantinkan sang putri, tersiar hingga ke pelosok negeri bahkan hingga ke luar kerajaan. Satu ketika datanglah lamaran dari beberapa orang pangeran, dian-taranya Pangeran Arya Bumbang dan Pangeran Arya Johor. Ban-yaknya lamaran yang masuk mem-buat sangat putri menjadi bim-bang untuk menentukan pilihan. Sekali salah pilih, bisa menimbul-kan peperangan antara pangeran diri ke laut selatan Lombok guna menghindari terjadinya peperan-gan. Peristiwa menceburkan diri itu, terjadi pada tanggal 20 bu-lan 10 penanggalan sasak. Begitu menceburkan diri, diiringi dengan munculnya cacing laut aneka war-

na.Hingga akhirnya,

masyarakat kemudian meyakini kalau cacing itu-lah yang merupakan pen-jelmaan Putri Mandalika. Sebelum menceburkan diri, putri sempat berpe-san agar didatangi setiap tahun pada tempat, tang-gal serta bulan yang sama. Hingga lahirlah tradisi Bau Nyale. "Tradisi ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang mesti dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat dimasa-sama yang akan datang," kata Bupati Lombok Tengah HL Wiratmaja saat itu.

Tarik Minat WismanGaung Pesta Bau Nyale begitu

besar bagi masyarakat Lombok maupun wisatawan mancane-gara. Karena itu wajarlah seluruh penginapan dari hotel berbintang hingga hotel melati di kawasan pantai Kuta, Lombok Tengah tak ada yang kosong.

Pemerintah pusat sendiri seba-gaimana dikatakan Deputi Sarana Promosi Departemen Budaya dan Pariwisata, Dra. Esthy Reko Astuty yang hadir langsung saat itu men-gungkapkan, memberikan apresia-

si besar pada perayaan pesta Bau Nyale. Kegiatan ini sendiri selaras dengan kegiatan pemerintah pusat dalam rangka mendukung Visit In-donesia Years.

Even Bau Nyale yang bisa mendatangkan wisatawan do-mestik dan mancanegara ini hen-daknya terus dipertahankan. Dan ke depannya pemerintah daerah diharapkan lebih gencar mempro-mosikan event semacam ini. Core Event Bau Nyale ini ke depannya diharapkan akan mampu menun-jang pariwisata berkembang lebih baik, khususnya di Lombok Ten-gah. (Hernawardi)

Jeremias Pah, beberapa waktu lalu dinobatkan sebagai maestro seniman tradisi, oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Dep-budpar). Jeremias mendapatkan penghargaan itu atas dedikasinya selama puluhan tahun sebagai pengrajin sekaligus ahli musik Sasando yang merupakan budaya masyarakat Pulau Rote, NTT.

Pria asal Desa Oebelo, Keca-matan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dinobatkan sebagai Mae-stro Seniman Tradisi bersama 27 seniman lainnya dari seluruh Indo-nesia. Jeremias satu-satunya seni-

man dari NTT yang masuk daftar tersebut.

Kriteria menjadi maestro seni-man tradisi yang ditetapkan Dep-budpar antara lain kelangkaan tradisi, waktu menekuni tradisi paling tidak selama 20 tahun, usia lebih dari 50 tahun, kesiapan me-warisi keilmuan tradisi, dan diang-gap masih perlu dibantu secara ekonomi.

"Pemberian penghargaan ini berangkat dari keprihatinan pe-merintah atas kebudayaan kita yang sedemikan besar, dengan banyaknya maestro seni tradisi tapi pengetahuan mereka tidak ditularkan dan diwariskan ke generasi selanjutnya," kata Mbah Mun, seorang pengrajin Topeng Malang.

Tunjangan untuk Seni TradisiPemerintah secara bertahap

akan memberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan bulanan kepada sekitar 200 maestro seni tradisional Indonesia. Pemberian penghargaan ini sebagai upaya untuk mengembangkan nilai bu-daya dan memberikan apresiasi kepada mereka yang telah mem-baktikan hidupnya untuk kebu-dayaan Indonesia.

Keputusan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada para maestro seni tradisi itu te-lah dimulai April 2007 lalu. Para seniman digaji oleh pemerintah sebesar Rp 1 juta per bulan. Di-harapkan perhatian itu membuat para maestro seni dapat lebih berkonsentrasi menularkan keil-muan mereka atas penguasaan seni tradiri. Honorariun transfer pengetahuan akan dihentikan jika para maestro itu dianggap tidak

mampu lagi mewariskan keilmuan-nya.

Pemilihan para maestro seni tradisi yang berhak mendapat tunjangan dana hingga mening-gal dunia itu diputuskan komite di Departemen Budpar. Komite ini menerima masukan nama-nama maestro kebudayaan—terutama yang memiliki kepiawaian seni tradisi yang sudah hampir punah di suatu komunitas atau daerah—dari organisasi masyarakat dan pemerintah daerah.

Tak Bisa DialihkanMaestro seni tradisional In-

donesia semakin lama semakin berkurang seiring dengan ber-tambahnya usia dan semakin berkurangnya generasi muda yang berminat menekuni seni tra-disional. Oleh karena itu pemerin-tah daerah dan pejabat yang ber-wenang harus segera tanggap dan menyelamatkan warisan budaya.

"Kapan lagi kita mau berbakti pada orangtua apalagi umurnya sudah di atas 70-90 tahun."

Para seniman itu, katanya, di hari tuanya tidak mendapat perha-tian semestinya dan ada yang ru-mahnya tidak layak huni. Sepatut-nyalah generasi muda menghargai keahlian dan bakti mereka dengan perhatian dan dana kasih sayang.

Sekarang ini di Kepulauan Riau misalnya, ada seorang penggen-dang Melayu terakhir yang masih hidup berusia 81 tahun, di Makasaar ada dua penari Pajag-alili berusia 80 dan 90 tahun yang masih melestarikan tarian spesifi k itu sekaligus tradisi lisan. Begitu pula di Cirebon ada penari topeng Cirebon terakhir berusia lanjut yang masih mempertahankan tra-

disi leluhur.Di Jakarta, juga banyak seni-

man Betawi yang luput dari per-hatian pemerintah. Mereka tetap berkarya mestarikan budaya di usia lanjut seperti M. Ali Sabeni, pimpinan Orkes Melayu.

Dana pensiun yang akan diber-ikan pada mereka tiap bulan sifat-nya bantuan seumur hidup dan tidak bisa dialihkan pada pewaris atau keturunannya ketika sang amestro meninggal dunia.

Documents

Edisi 03/Thn V/Februari 2009