Contoh Laporan Keuangan Fiskal N Penjelasan

Embed Size (px)

Citation preview

Bahan Kuliah Akuntansi Perpajakan Bagian 2Afif Sulfa, SE MSi. Ak.

AKUNTANSI (PEMBUKUAN)

A. PENDAHULUAN Istilah akuntansi saat ini dikenal oleh banyak pihak sebagai alat untuk membuat laporan keuangan perusahaan, namun tentu saja akuntansi bukan hanya sekedar alat, tetapi dapat pula dipahami sebagai bahasa bisnis (business language), karena informasi yang dihasilkannya dapat dipergunakan bagi para pengambil keputusan (decision maker) dalam pengambilan keputusan ekonomi (economic decision making). Agar dapat memahami bahasa bisnis tersebut, para pembaca laporan keuangan tentu harus terlebih dahulu memahami proses dan metode-metode dalam siklus akuntansi (accounting cycle) yang diperlukan guna menyusun laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan yang berasal dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan dinamakan aktivitas akuntansi. Dari sisi perpajakan, proses siklus akuntansi diistilahkan dengan Pembukuan. Surat Edaran Dirjen Pajak (Gunadi; 2) menjelaskan arti penting pembukuan, yaitu : 1. Mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)-nya; 2. Mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak (atau dasar pengenaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai); 3. Penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha (pekerjaan bebas WP) untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan ekonomis perusahaan. Sesuai dengan Pasal 1 huruf v UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) pembukuan (Sophar Lumbantoruan: 4) didefinisikan sebagai berikut : Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilaingan tariff 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

Mengingat sedemikian pentingnya pembukuan bagi WP, maka ketentuan perpajakan di Indonesia selalu mensyaratkan diselenggarakannya pembukuan oleh WP. Dalam hal ini WP yang mendapat kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah WP Badan dan WP Orang Pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas atau memiliki usaha tertentu yang tidak menggunakan Norma Perhitungan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. B. PERSYARATAN PEMBUKUAN Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 6, juga menyebutkan tentang kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk menyelenggarakan pembukuan (Gunadi). Demikian pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroaan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menyebutkan tentang kewajiban bagi setiap perusaan untuk menyelenggarakan pembukuan. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) telah menggariskan beberapa persyaratan pembukuan, yaitu antara lain : 1. Pembukuan harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; 2. Pembukuan pembelian; 3. Pembukuan harus ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan laba-rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya; 4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US$ dengan ijin Menteri Keuangan); 5. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama lima tahun (daluwarsa pajak). sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan

C.

SANKSI TIDAK DISELENGARAKANNYA PEMBUKUAN Sangat penting bagi Wajib Pajak untuk menyediakan informasi keuangan yang

dapat dipercaya, sehingga untuk itu system pembukuan (akuntansi) WP harus sehat dan Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

dapat diandalkan (reliable). Kesehatan dan keandalan pembukuan WP tidak dapat ditawar, karena ketidaksehatan dan ketidakandalan akan menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama aparat pajak (fiskus). Bagi fiskus, keraguan yang muncul akibat ketidakberesan laporan yang diterima dari WP berupa Surat Pemberitahuan (SPT) dan Lampiran-lampirannya, akan atau dapat mengakibatkan fiskus melakukan tindakan-tindakan berupa penelitian, pemeriksaan atau bahkan penyidikan. Undang-Undang Perpajakan yang efektif, selain memuat kewajiban bagi Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk keperluan admnisitrasi pajak, pencatatan ini adalah bagi WP yang belum mampu melakukan pembukuan untuk tujuan penghitungan pajak, penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan Norma Perhitungan, yaitu peredaran usaha (omzet neto) dikalikan dengan prosentase perkiraan penghasilan neto. Berbeda dengan pembukuan yang antara lain harus membuat Laporan Laba-Rugi, yang memungkinkan Wajib Pajak mengalami kerugian, maka dengan menggunakan Norma Perhitungan akan memberikan hasil usaha positif (selalu ada penghasilan kena pajak), di mana penentuan penghitungan penghasilan kena pajak adalah dari omzet neto (peredaran usaha bersih) dan WP juga tidak bisa menikmati kompensasi kerugian, sehingga Wajib Pajak akan selalu terkena kewajiban membayar pajak setiap tahunnya. Di samping kewajiban, juga disebutkan adanya sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, baik karena tidak mampu membuat atau lain hal, maka penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan Norma Perhitungan. Selanjutnya, atas kemungkinan besar pajaknya kurang bayar akibat penerapan Norma Perhitungan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak kurang dibayar. D. AKUNTANSI GANDA DAN EKSTRAKOMPTABLE Sehubungan dengan kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak, maka WP diwajibkan menyusun Laporan Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang disebut juga Laporan Keuangan Fiskal (disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan). Sebagaimana penyusunan laporan keuangan umumnya yang disebut juga Laporan Keuangan Komersial (disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan), maka penyusunan Laporan Keuangan Fiskal juga membutuhkan proses yang mendasarinya. Apakah proses tersebut juga membutuhkan catatan akuntansi dari awal sampai akhir, seperti siklus akuntansi (accounting cycle) dalam akuntansi komersial? Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

Jika jawabannya Ya, maka tentu akan timbul permasalahan baru, karena dalam satu entitas wajib pajak akan memiliki dua catatan yang berbeda dan terpisah, seperti yang umum sering terdengan di masyarakat bahwa telah terjadi akuntansi ganda (double accounting) pada setiap WP, karena menyusun Laporan Keuangan yang berbeda, satu untuk kepentingan umum (luas) dan satunya lagi untuk kepentingan pajak (khusus). Tentu saja hal tersebut (akuntannsi ganda / double accounting) tidak boleh terjadi, karena kalau terjadi, justru akan menimbulkan kerumitan baru dalam administrasi pembukuan, akibatnya catatan-catatan akuntansi akan semakin banyak dan memungkinkan ketidakakurantan dan ketepatan data, di samping itu juga akan mendorong para pegawai yang menangani pembukuan melakukan manipulasi sebagai dampak ikutan. Hal terbaik yang harus dilakukan untuk menyusun Laporan Keuangan Fiskal adalah dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian (reconcilations) atas Laporan Keuangan Komersial. Rekonsiliasi ini disebut juga sebagai koreksi fiscal (fiscal corrections), di mana seluruh catatan mengenai koreksi ini dicatat dalam catatan tersendiri yang tidak masuk dalam catatan akuntansi komersial, catatan-catatan ini disebut juga sebagai catatan-catatan ekstrakompable (extracomptable accounts), yaitu catatan-catatan yang tidak masuk dalam pembukuan. E. KOREKSI FISKAL Sebagai akibat penyusunan Laporan Keuangan Fiskal yang merupakan hasil dari penyesuaian atas Laporan Keuangan Komersial, maka diperlukan koreksi fiscal. Koreksi fiscal umumnya terdiri atas 2 (dua) sisi, yaitu sisi positif (koreksi positif) dan sisi negatif (koreksi negatif). Koreksi positif terjadi jika akibat penyesuaian yang dilakukan akan mengakibatkan penghasilan (laba fiskal) naik atau bertambah, sedangkan koreksi positif terjadi jika akibat penyesuaian yang dilakukan akan mengakibatkan penghasilan (laba fiskal) turun atau berkurang. Koreksi positif ditimbulkan oleh penurunan atau penghapusan biaya akibat tidak diperkenankan untuk diakui sebagai biaya oleh ketentuan UU PPh atau disebut juga adanya biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (non deductible expenses), di samping itu koreksi positif juga dapat ditimbulkan oleh kenaikan penghasilan yang belum diakui dalam LK Komersial, hal ini biasanya akibat perbedaan waktu (time differences) dalam pengakuan penghasilan (revenue recognition) dan atau metode pengakuan penghasilan yang berbeda. Sebaliknya, koreksi negatif ditimbulkan oleh penurunan atau penghapusan penghasilan akibat tidak diperkenankan untuk diakui dan dilaporkan sebagai penghasilan tahunan wajib pajak oleh ketentuan UU PPh atau disebut juga adanya penghasilanpenghasilan yang tidak dapat ditambahkan dalam menghitung penghasilan kena pajak Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

(non taxable incomes) atau adanya penghasilan yang dikoreksi akibat sudah dikenakan PPh bersifat final, di samping itu koreksi negatif juga dapat ditimbulkan oleh kenaikan biaya yang belum diakui dalam LK Komersial, hal ini biasanya akibat perbedaan metode penghitungan biaya penyusutan (difference of depreciation method) atau penggunaan metode penilaian persediaan yang berbeda. Contoh-contoh transaksi yang dikenakan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif dan perhitungan serta penyusunan laporan keuangan fiskal akan dibahas dalam bab lain dalam modul Akuntansi Pajak ini.

F. SKEMA AKUNTANSI FISKALDalam suatu bagan, penyusunan laporan keuangan fiskal dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Dokumen-2 Sumber

Proses akuntansi sesuai SAK

Laporan Keuangan Komersial

Laporan Keuangan Fiskal

Koreksi Fiskal sesuai UU PPh

Dapat dilihat dalam skema tersebut, penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dimulai setelah Laporan Keuangan Komersial disusun yang didahului dengan koreksi fiskal berdasarkan UU Pajak Penghasilan, sedangkan Laporan Keuangan Komersial disusun berawal dari adanya dokumen-dokumen sumber transaksi keuangan yang terjadi dalam satu siklus akuntansi (satu tahun), kemudian atas dokumen-dokumen transaksi tersebut diproses berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, di mana proses akuntansi tersebut meliputi; pencatatan (Jurnal dan Buku Pembantu), posting ke Buku-Besar, pengikhtisaran dalam Neraca Saldo, kemudian pada akhir periode melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat berlalunya waktu atau koreksi-koreksi akibat kekeliruan pencatatan dalam Ayat-ayat Jurnal Penyesuaian, selanjutnya menyiapkan Kertas Kerja Laporan Keuangan (Neraca Lajur) sebagai langkah akhir menyusun Laporan Keuangan Komersial.

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

G. CONTOH LAPORAN KEUANGAN 1. Laporan Keuangan Komersial Berikut adalah contoh Laporan Keuangan Komersial PT. ARKAAN FAADHILAH untuk tahun 2007 :PT. ARKAAN FAADHILAH LAPORAN LABA RUGI Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 (Dalam ribuan rupiah) A. B. C. PENJUALAN HARGA POKOK PENJUALAN Laba Kotor BEBAN-BEBAN OPERASIONAL 1. Beban-beban Penjualan a. Beban Komisi Penjualan b. Beban Iklan & Promosi c. Beban Komunikasi d. Beban Transportasi e. Beban Entertainmen Jumlah Beban-beban Penjualan 2. Beban-beban Administrasi & Umum a. Beban Gaji & Upah b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Beban Listrik, Air, dan Telepon Beban Administrasi Beban Perjalanan Dinas Beban Pengobatan Pegawai Beban Penyusutan Aktiva Tetap Beban Kerugian Piutang Beban Umum & Transportasi Beban Penelitian Beban Pemeliharaan Beban Pajak 9,000,000 (4,050,000) 4,950,000

450,000 300,000 180,000 90,000 900,000 1,920,000 1,125,000 75,000 75,000 165,000 60,000 600,000 270,000 60,000 112,500 127,500 82,500 2,752,500 (4,672,500) 277,500 667,500 442,500 262,500 450,000 (360,000) (15,000) (225,000) 1,222,500 1,500,000

Jumlah Beban-beban Administrasi & Umum Jumlah Beban-beban Operasional Laba (Rugi) Usaha D. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pendapatan Dividen Pendapatan Bunga Keuntungan Penjualan Mesin Pendapatan Sewa Beban Bunga Denda Perpajakan Sumbangan-sumbangan Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain LABA BERSIH

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

2. Kertas Kerja Laporan Keuangan Komersial Berikut adalah Kertas Kerja penyusunan Laporan Keuangan Komersial :PT. A A FA D ILA RKA N A H H Rek siliasi Fisk l La ra La aRug on a po n b i Unu Period y gB k 3 D sem er2 0 tk e an era hir 1 e b 0 7 UraianA. Pen h g asiland Usah ari a 1 Pen alanNet . ju o 2 H a Pok Pen alan . arg ok ju 9 0 ,0 0 ,0 0 0 (4 5 ,0 0 ,0 0 0 ) 4 5 ,0 0 ,9 0 0 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 (4 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 ) 4 5 ,0 0 0 ,9 0 0 .0 M u t en ru Ak nan u t si B aTeap ed t Korek si Bed W t +a aku / M u t en ru Fisk al

Lab b t u a a ruo sah3B . iaya/p g ara op en elu n erasion al: Beb -b anPen alan an eb ju

eb isi ju n a. B anKom Pen ala lan o b B anIk &Prom si . eb eb u asi c B anKom nik eb spo asi d B anTran rt eb t a m t e B anEnert in en Beb -b anA m ist &Um m an eb d in rasi ua. b c d e f B anG &Up eb aji ah B anList , Air, d Telep eb rik an on B anAd in rasi eb m ist B anPerjalan D as eb an in B anPen ob anPeg ai eb g at aw B anPen suanAkivaTet eb yu t t ap

40 0 5 ,0 0 30 0 0 ,0 0 10 0 8 ,0 0 9 ,0 0 0 0 90 0 0 ,0 0 1 2 ,0 0 ,1 5 0 7 ,0 0 5 0 7 ,0 0 5 0 15 0 6 ,0 0 6 ,0 0 0 0 60 0 0 ,0 0 20 0 7 ,0 0 6 ,0 0 0 0 12 0 1 ,5 0 17 0 2 ,5 0 8 ,5 0 2 0 (4 7 ,5 0 ,6 2 0 ) 27 0 7 ,5 0 67 0 6 ,5 0 42 0 4 ,5 0 22 0 6 ,5 0 40 0 5 ,0 0 (3 0 0 ) 6 ,0 0 (1 ,0 0 5 0) (2 5 0 ) 2 ,0 0 1 2 ,5 0 ,2 2 0 1 0 ,0 0 ,5 0 0 (1 ,0 0 0 5 0 .0 ) (1 0 8 .2 ) 3 ,7 1 5 + + 1 5 0 .0 4 ,5 0 0 3 ,3 3 5 2 4 .7 2 6 0 .0 1 ,0 0 0 6 ,5 0 0 7 0 .0 2 ,5 0 0 5 0 .0 4 ,3 5 0 5 7 .0 + + + 3 ,0 0 0 6 0 .0 7 3 0 .0 9 ,5 0 0 3 1 0 .0 5 ,0 0 0 2 ,5 0 0 2 0 .0 4 ,0 0 0 8 0 .0 2 ,0 0 0 4 0 .0 3 ,9 7 0 0 3 .5 1 7 0 .0 5 ,5 0 0 + + + + + + + /+

4 0 0 .0 5 ,0 0 0 3 0 0 .0 0 ,0 0 0 1 4 0 .0 4 ,0 0 0 9 ,0 0 0 0 0 .0 1 6 0 .0 0 ,5 0 0 7 4 0 .0 7 ,0 0 0 5 ,5 0 0 2 0 .0 7 ,0 0 0 5 0 .0 1 7 0 .0 1 ,0 0 0 3 ,0 0 0 6 0 .0 6 2 8 .5 4 ,1 7 0 1 2 0 .0 1 ,5 0 0 6 ,0 0 0 0 0 .0 4 ,0 0 0 5 0 .0 1 2 0 .0 0 ,0 0 0 3 ,1 5 0 7 2 .0 (3 4 ,8 2 0 ,1 3 1 .5 ) 1 0 ,1 7 0 ,8 6 8 .5 6 7 0 .0 6 ,5 0 0 2 7 0 .0 9 ,0 0 0 2 0 5 .2 3 ,1 6 5 2 4 0 .0 3 ,0 0 0 (3 0 0 .0 ) 6 ,0 0 0 (9 ,2 8 5 4 1 .7 ) 9 4 3 .5 7 ,4 7 0 2 8 ,6 5 0 ,7 0 2 .0

7 ,1 5 3 2

g B anKeru ianPiuan eb g t g h B anUmm&Tran ort eb u sp asi i j B anPen ia eb elit n B anPem araan eb elih

k B anPaja eb k

Tot l b ao rasion a iay pe al Lab u a a sah

B. Pen h g asiland Lu Usah ari ar a 1 Pen a at Divid . d p an en 2 Pen a at Bu g . d p an n a 3 Lab Pen alanM . a ju esin 4 Pen a at Sew . d p an a 5 Beb Bu g . an n a 6 D d Perp a . en a ajak n 7 Su b g -su b g . m an an m an an Total p g asiland lu u a en h ari ar sah

Lab (p n h a e g asilan n t ) eo

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

3. Laporan Keuangan FiskalDari Kertas Kerja tersebut dapat disusun Laporan Keuangan Fiskal sbb. :PT. ARKAAN FAADHILAH LAPORAN LABA RUGI - FISKAL Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 (Dalam ribuan rupiah) A. B. C. PENJUALAN HARGA POKOK PENJUALAN Laba Kotor BEBAN-BEBAN OPERASIONAL 1. Beban-beban Penjualan a. Beban Komisi Penjualan 4 0,0 0 0 5 0 .0 b. Beban Iklan & Promosi 3 0,0 0 0 0 0 .0 c. Beban Komunikasi 1 4,0 0 0 4 0 .0 d. Beban Transportasi 9 0 .0 0,0 0 0 e. Beban Entertainmen 1 6,5 0 0 0 0 .0 Jumlah Beban-beban Penjualan 2. Beban-beban Administrasi & Umum a. Beban Gaji & Upah 7 4,0 0 0 7 0 .0 b. Beban Listrik, Air, dan Telepon 5 0 .0 2,5 0 0 c. Beban Administrasi 7 0 .0 5,0 0 0 d. Beban Perjalanan Dinas 1 7,0 0 0 1 0 .0 e. Beban Pengobatan Pegawai 3 0 .0 6,0 0 0 f. Beban Penyusutan Aktiva Tetap 6 2,1 7 0 4 8 .5 g. Beban Kerugian Piutang 1 2,5 0 0 1 0 .0 h. Beban Umum & Transportasi 6 0 .0 0,0 0 0 i. Beban Penelitian 4 0 .0 5,0 0 0 j. Beban Pemeliharaan 1 2,0 0 0 0 0 .0 k. Beban Pajak 3 2 .0 7,1 5 0 Jumlah Beban-beban Administrasi & Umum Jumlah Beban-beban Operasional Laba (Rugi) Usaha PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 1. Pendapatan Dividen 2. Pendapatan Bunga 3. Keuntungan Penjualan Mesin 4. Pendapatan Sewa 5. Beban Bunga 6. Denda Perpajakan 7. Sumbangan-sumbangan Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain 9 0 ,0 0 ,0 0 0 .00 (4 50 0 0 ,0 ,0 0.0 ) 4 5 ,0 0 ,9 0 0 .00

1 9 ,5 0 ,0 0 0 .00

2 5 ,3 2 ,0 3 1 .50 (3 43 1 0 ,1 ,8 2.5 ) 1 0 ,1 7 ,8 6 8 .50 66 ,5 .00 7 00 29 ,0 .00 7 00 23 ,1 .25 0 56 23 ,0 .00 4 00 (3 0 0 .0 ) 6 ,0 0 0 (94 1 5 ,2 8.7 ) 9 4 3 .50 7 ,4 7 2 8 ,6 5 0 ,7 0 2 .0

D.

LABA BERSIH

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK