CONTOH-CONTOH JUDUL PROPOSAL SEMESTER VIII TAHUN AKADEMIK 2012 / 2013

1. Kewajiban Suami Perihal Nafkah Isteri Dan Anak-Anak Setelah Cerai

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan

2. Tindakan Pidana Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dihubungkan Dengan Kowensi laut

Tahun 1982.

3. Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04-10

Tahun 1990 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 Tentang Kemasyarakatan.

4. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan

Menteri Hukum HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

5. Pencegahan dan Pemberatan Terhadap Pengedar Obat Palsu

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

6. Pengangkatan Anak Indonesia Oleh Warga Negara Asing (WNA)

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak.

7. Faktor Penghambat Dalam Pembuatan Visum et Repertum

Dihubungkan Dengan Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

8. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan

Klas I Cirebon Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

9. Kedudukan dan Tugas Komisi Kepolisian Dalam Pengawasan Polri

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara.

10. Implementasi Sanksi Hukum Terhadap Kepemilikan Satwa Liar Yang

Dilindungi Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

11. Tugas dan Fungsi Polri Sebagai Penyidik Profesional Berdasarkan

Pasal 6 KUHAP Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

12. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kota

Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.

13. Perlindungan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Seksual

Dihubungkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

14. Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Dihubungkan Dengan

Fungsi Sosial Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

UUPA.

15. Efektivitas Pemberantasan Perjudian Berdasarkan Pasal 303 KUHP

Yo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Di Wilayah Hukum

Cirebon.