REDAKSI(021)57901023 Email: redaksi@bisnis.co.id

MARKETING(021)57901023

Email: iklan@bisnis.co.id Email: sirkulasi@bisnis.co.id

Kamis, 16 Februari 2012Tahun XXVII No. 8991 Terbit 28 halaman

R E F E R E N S I B I S N I S T E R P E R C AYA

Bunga pembiayaan perumahan 7,25% Hal. 5

Pegadaian siap rilis bond Rp2 triliun Hal. m2

IHSG: 3.953,05 s0,01% | Hang Seng: 21.365,23 s2,14% | Nikkei: 9.260,34 s2,30% | STI: 3.011,68 s0,81% | USD: 9.040,00 s0,03% | EUR: 11.893,98 t0,02% | SGD: 7.172,93 s0,03% |JPY (100): 11.526,28 t0,99%

Bunga dongkrak kinerja bankAgresif kucurkan kredit, laba perbankan melonjak 31%DONALD BANJARNAHOR & HENDRI T. ASWORO Bisnis IndonesiaBISNIS/DEDI GUNAWAN

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Sjamsul Arifin mendengarkan pertanyaan dalam jumpa pers di Jakarta, belum lama ini. Emiten farmasi pelat merah tersebut meraup pendapatan Rp3,55 triliun pada 2011.KimiaFarmaHal.m1

JAKARTA: Perbankan nasionalsepanjang2011 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp75,08 triliun, atau melonjak sebesar31,01%di an ing b d kandenganpe io e2010 r d sebesarRp57,31triliun.Berdasarkan statistik perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) kemarin, peningkatan laba didorong oleh kenaikan pendapatan operasional terutama pada pendapatan bunga. Industri perbankan meraih pendapatan bunga sebesar Rp298,26 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp251,56 triliun. Pendapatan bunga tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penyaluran kredit yang menembus Rp2.200 triliun, dibandingkan dengan akhir 2010 sebesar Rp1.765,84 triliun. Selain itu, pendapatan berbasis komisi (fee based income) senilai total Rp32,38 triliun dan keuntungan transaksi valuta asing sebesar Rp30,12 triliun, turut mendorong kenaikan pendapatan operasional menjadi Rp390,78 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 11,37%

Kementerian Kehutanan hinggakini masih memproses penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan 5 perusahaan tambang dari total 13 perusahaan tambang yang tercantum dalam Keppres No. 41 Tahun 2004.

sektor ekonomi tumbuh dari periode sebelumnya. 57.309 Mengeruk untung Laba Bersih dengan baik, khususnya kelSementara itu, pada beban 75.077 istrikan, industri pengolahoperasional juga mengalami dari bunga 3.009 an, dan perdagangan dalam peningkatan sebesar 10,5%, Aset 3.652,83 Meskipun suku bunga acuan terus arti luas. menjadi Rp334,32 triliun dari Ikhtisar kinerja mengalami penurunan sepanjang Hampir semua sektor, lansebelumnya Rp302,55 triliun. 2.339 DPK Perbankan 2011 2.784,91 jutnya, juga menyerap kredit Kenaikan tersebut dipengaruhi tahun lalu, hal itu tidak mempengaruhi kinerja laba perbankan nasional. (Rp triliun) dalam jumlah besar sesuai oleh kenaikan biaya dana men1.766 Kredit Industri perbankan dalam negeri 2.200,09 dengan prinsip bank yang jadi Rp119,41 triliun sepanjang berhasil mengeruk laba bersih 2010 mengikuti kinerja industri, tahun lalu. sebesar Rp75 triliun, yang ditopang 2011 251,57 Pendapatan bunga sehingga kredit bisa tumbuh Dari keseluruhan laba bersih oleh pendapatan bunga kredit. 298,27 25%. yang diraup perbankan nasioKinerja perbankan nasional 2011 (Rp miliar) Paralel dengan kondisi nal, empat bank BUMN menitu, ungkapnya, pendapatan dominasi 43,5% dari seluruh BUMN Swasta devisa Swasta non-devisa BPD Campuran Asing laba bersih dari 120 bank yang Januari non-bunga atau fee based 2.203 2.058 502 661 208 415 income perbankan juga beroperasi di Indonesia. Februari 5.080 3.350 114 1.320 364 681 tumbuh dengan baik mengiBank pelat merah tersebut, Maret 8.185 5.589 241 2.142 604 1.378 ringi dinamika sektor riil. yakni PT Bank Mandiri Tbk, April 10.791 7.394 421 2.776 800 1.604 Selain itu, tambahnya, bank PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Mei 12.853 9.838 578 3.420 920 1.819 di Indonesia terisolasi dari PT Bank Negara Indonesia Tbk Juni 16.619 12.316 694 4.141 1.120 2.074 krisis utang Eropa sehingga dan PT Bank Tabungan Negara Juli 18.291 14.804 826 4.836 1.167 2.327 tidak ada yang mengalami Tbk membukukan laba bersih Agustus 20.806 16.761 972 5.249 1.378 2.944 kerugian. kumulatif sebesar Rp32,66 tri- September 24.369 19.410 1.103 6.169 1.696 3.811 Kondisi ini masih bisa liun. Oktober 26.984 21.748 1.293 6.901 2.051 4.413 dipertahankan tahun ini, Kinerja keseluruhan selama November 29.476 23.791 1.506 7.636 2.219 4.646 terlebih jika proyek infra2011 berhasil membawa indusDesember 32.659 24.955 1.678 7.954 2.434 5.289 struktur dalam program tri perbankan menembus aset Sumber: Bank Indonesia BISNIS/M. RAUSHAN MP3EI bisa dijalankan, Rp3.652,83 triliun, naik 21,4% katanya. dari 2010 sebesar Rp3.008,85 triliun. naik sekitar 25% sampai 27%. pun masih baik. Dimintai pendapat mengenai Padahal kalau GDP growth 6,7%, Sementara itu, Sekretaris Perkinerja perbankan tersebut, Dirut maka wajarnya pinjaman naik seki- Sektor riil usahaan PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Central Asia Tbk Jahja tar 20% saja, ujarnya kepada Hal senada disampaikan Ekonom Tbk Muhamad Ali berpendapat keSetiaatmadja mengatakan kenaikan Bisnis, tadi malam. Senior PT Bank Negara Indonesia naikan laba industri perbankan dilaba perbankan pada 2011 karena Menurutnya, kenaikan ekspansi Tbk Ryan Kiryanto. Menurutnya, pengaruhi oleh tiga hal, yakni keekspansi kredit yang begitu tinggi, kredit karena secara bisnis ekspor lonjakan laba perbankan ditopang naikan pendapatan bunga dan penmeskipun pertumbuhan ekonomi masih memiliki kinerja baik, dima- oleh dinamika sektor riil dan inves- dapatan berbasis komisi dan peningekonomi cukup moderat. na belum ada pengaruh Eropa yang tasi langsung yang mengerakkan katan efisiensi. (BAMBANG P. JATMIKO) Kredit naik kencang. Saya perki- begitu signifikan. Satu sisi, lanjut- perekonomian. (donald.banjarnahor@bisnis.co.id/hendri. rakan secara industri tahun lalu nya, permintaan ekonomi domestik Dia mengutarakan hampir semua asworo@bisnis.co.id)

Hal. 9

Mobil hijau dapat diskon pajakYUSUFWALUYOJATI Bisnis Indonesia

bisnis.comupdatePengembang usulkan harga Rp205 jutaAsosiasi pengembang mengusulkan kenaikan harga rumah susun sederhana milik (rusunami) menjadi sebesar Rp205 juta dari harga saat ini yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp144 juta per unit.

4 Most ViewedHarga emas ritel kemarin, kembali stagnan sesuai dengan acuan harga emas PT Aneka Tambang.

www.bisnis.com epaper.bisnis.com

bisnis.comEceran:

@bisniscom

Rp5.900

mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus(yusuf.waluyo@bisnis.co.id)

JAKARTA: Paket kebijakan proyek mobil murah dan akrab lingkungan secara bertahap dituntaskan. Pabrikan yang terlibat, rencananya memperoleh diskon, bahkan pembebasan pajak penjualan barang mewah. Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian Budi Darmadi menjelaskan regulasi fiskal low cost and green car (LCGC) akan ditetapkan untuk produksi kendaraan baru, baik MPV maupun sedan pada kelompok 6601.200 cc, lebih luas dari wacana sebelumnya yang 1.0001.200 cc. Dalam presentasi Kemenperin yang dipaparkan di kantor Menteri Perekonomian pada 14 Februari lalu, terungkap PPnBM untuk segmen multipurpose vehicle (MPV) yang selama ini terkena 10% akan dibebaskan. Adapun, PPnBM untuk sedan dipangkas separuh dari 30% menjadi 15%. Dari bahan presentasi tersebut, Bisnis memperoleh gambaran bahwa usulan Kemenperin itu ternyata tak sebatas diskon PPnBM. Kalangan prinsipal otomotif yang akan bergabung dalam proyek ini juga diusulkan mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP). BM-DTP itu berlaku untuk bahan baku dan komponen pendukung proyek LCGC yang belum diproduksi di dalam negeri selama 8

tahun. Selain itu, prinsipal juga akan menikmati pembebasan bea masuk atas impor mesin dan peralatan untuk keperluan produksi. Untuk dua insentif terakhir, Budi menjelaskan pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan industri komponen dan kemandirian di bidang teknologi otomotif terutama power train yang mencakup engine, transmission, dan axle. Pemerintah berniat serius mewajibkan industri otomotif menguasai teknologi itu sehingga dalam 35 tahun dari sekarang 80% teknologi ini dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu, program LCGC dipertimbangkan sebagai respons untuk meraup pasar pada segmen kendaraan kecil yang hemat energi, akrab lingkungan dan harga terjangkau. Ceruk pasarnya di dalam negeri 300.000 600.000 unit per tahun. Proposal pemerintah ini membuat kalangan prinsipal mapan berkomitmen investasi hingga US$1,6 miliar di industri perakitan, permesinan dan transmisi. Menurut makalah itu, Daihatsu Motor Co akan menggelontorkan US$400 juta, Suzuki Motor Co US$800 juta, Toyota Motor Co Rp4,2 triliun dan Nissan Motor Co US$200 juta. Dengan investasi tersebut, Budi yakin lapangan kerja baru yang terserap di industri perakitan mencapai 6.000 orang, industri perakitan dan komponen 2.500 orang.

BISNIS/YAYUS YUSWOPRIHANTO

DeputyFlightOperationalDirector Brit Air Phillip Goetz(kiri) menyerahkan replika pesawat Bombardier kepada Menteri Perindustrian M.S. Hidayat (tengah), disaksikan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar (kedua kiri), Menteri Perdagangan Gita

Wirjawan (ketiga kiri), Menteri BUMN Dahlan Iskan (kedua kanan) dan Dirut PT GMF AeroAsia Richard Budihadianto di Singapore Airshow 2012, kemarin. Oktober mendatang Garuda akan mendatangkan 18 pesawat jenis CRJ 1000 NextGen Bombardier.

Presiden: Boikot CPO tindakan tak adilCHAMDAN PURWOKO Bisnis Indonesia

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara terkait dengan notifikasi oleh United States Environment Protection Agency (USEPA) yang berpotensi menyebabkan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dari Indonesia tidak dapat masuk pasar negeri adidaya itu. Dengan keras Presiden menegaskan aksi boikot dan pelarangan impor CPO sebagai tindakan tidak adil. Saya dengar ada semacam aksi boikot melawan atau melarang impor produk sawit. Kalau ada aksi itu, menurut saya, kurang fair, tegas Yudhoyono di hadapan para perwakilan negara asing di Gedung Kementerian Luar Negeri, kemarin.

Yudhoyono mendesak Pemerintah AS mempertimbangkan kembali inisiasi penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang berpotensi menghambat ekspor minyak sawit Indonesia itu. Melarang sebuah negara untuk tidak berkebun kelapa sawit merupakan sikap yang tidak adil. Komoditas ini punya makna ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat kami, negara berkembang yang masih terdapat kemiskinan dan masih ada masalah, tandasnya. Namun, Presiden sependapat tentang perlunya meningkatkan pengawasan terhadap pengembangan perkebunan kelapa sawit agar tidak merusak lingkungan. Untuk itu, Presiden tidak keberatan dengan kehadiran lembaga swadaya masyarakat internasional, nasional maupun lokal untuk ikut mengawasi praktik yang

dilakukan industri perkebunan kelapa sawit. Saya mengingatkan perusahaan perkebunanan jangan ada yang lalai dan merusak lingkungan. Kemungkinan pelarangan impor CPO Indonesia oleh AS muncul ke permukaan setelah USEPA mengeluarkan notifikasi pada 27 Januari, terkait dengan penyusunan aturan baru yang salah satu pokoknya menetapkan standar batas pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 20% untuk biodiesel dan renewable diesel yang berasal dari minyak sawit. Sementara itu, hasil analisis USEPA menunjukkan CPO Indonesia masih berada di bawah standar yakni hanya 17% untuk biodiesel dan 11% untuk renewable diesel. (MASTER SIHOTANG/LINDA T.SILITONGA/SEPUDIN ZUHRI) (chamdan.

purwoko@bisnis.co.id)

TAJUK

Bisnis Indonesia,Kamis, 16 Februari 2012

OPINI

2tahun berikutnya. Secara teknis, bank penyalur juga kelimpungan dengan syarat itu, karena saat uji petik dari Kemenpera, kekurangan SPT tahunan pasti ditanyakan dan bila tidak juga dikumpulkan, dana FLPP untuk KPR atas nama itu terancam tak bisa cair. Terlepas dari kisruh yang terjadi, pada dasarnya program FLPP memberi manfaat riil bagi wong cilik karena dapat memperkecil angsuran KPR yang harus dibayarkan ke bank, sehingga pendapatan sisa bisa dialokasikan untuk keperluan primer lain atau ditabung untuk pendidikan anak di masa mendatang. Sudah seharusnya permasalahan FLPP ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah bahwa dalam menetapkan kebijakan, tak bisa dilakukan secara mendadak dan tak bisa sekadar mengutamakan ego sektoral. Andaikan pembicaraan terkait PKO FLPP dibicarakan jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo PKO tahun 2011, program FLPP tak akan vakum sejenak. Sementara puluhan ribu unit rumah murah siap huni tak akan tertunda akadnya dan developer tak akan menghadapi dilema. Beberapa developer baik Perum Perumnas maupun swasta yang penulis temui, rata-rata mengeluhkan terganggunya aliran kas (cash flow). Selain itu, mereka juga diharuskan memberi pengertian kepada konsumen terkait kenapa akad kredit tertunda beberapa bulan. Bahkan, tak sedikit developer yang dituduh sebagai penggelap uang masyarakat akibat sudah disetorkannya uang muka, tetapi belum juga akad kredit. Untuk itu, jangan sampai masalah ini berlangsung dalam waktu lama. Agar para developer dan masyarakat berpenghasilan rendah tak lagi harap-harap cemas, kita bersama harus mendorong Kemenpera agar secepatnya mengeluarkan keputusan bunga FLPP sekaligus penandatanganan PKO. Percepatan PKO FLPP berimbas pula pada tercapainya target pengadaan rumah sejahtera tapak sebesar 210.000 unit pada 2012. Jika keputusan PKO FLPP tertunda terus, bagaimana bisa memenuhi target pengadaan rumah murah, mengingat tahun ini telah terlampaui 2 bulan?

Menunggu saham kapitalisasi besargak merisaukan ketika diketahui sahamsaham sektor properti lapis ketiga dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp500 miliar menjadi ladang untuk memanen keuntungan. Investor melihatnya tidak dari sisi fundamental, tetapi saham yang likuiditasnya rendah sehingga mudah digerakkan oleh pasar. Saham-saham golongan itu biasanya mudah naik karena sentimen positif yang beredar sesaat. Sebaliknya akan goyah dalam waktu cepat ketika sentimen negatif menerpanya. Memang tidak semuanya demikian. Ada juga yang didukung oleh fundamental kokoh karena kinerja, aksi korporasi dengan melakukan ekspansi usaha, bahkan hingga ke luar bisnis utamanya. Lagi pula, prospek industri properti masih menjanjikan. Apalagi setelah Bank Indonesia menurunkan kembali suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% yang memicu penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR). Saat ini, rata-rata bank memberikan bunga KPR sekitar 7%-9%. Ini merupakan level KPR terendah dalam sejarah Indonesia. Kita berharap aspek fundamental tetap menjadi acuan bagi investor untuk menanamkan modal mereka di lantai bursa. Itulah sebabnya manajemen Bursa Efek Indonesia perlu mengoptimalkan tiga pilar kekuatan guna pengembangan pasar modal. Ketiga pilar itu adalah meningkatkan kepercayaan, mengembangkan tata kelola yang baik dan menjalankan penegakan hukum. Mumpung investor asing tengah kasmaran setelah Fitch Ratings menaikkan peringkat utang Pemerintah Indonesia dalam jangka panjang dari BB+ menjadi BBB-, dengan prospek stabil dan lembaga pemeringkat Moodys Investor Service menaikkan peringkat utang Indonesia ke level layak investasi (investment grade) menjadi Baa3 dari Ba1 dengan outlook stabil, saatnya kita berbenah diri. Prospek stabil ini berarti peringkat tersebut akan bertahan paling tidak dalam 6 bulan ke depan. Bahkan, beberapa kalangan memperkirakan peringkat tersebut akan naik lagi pada tahun ini. Nah, mumpung sedang hangat-hangatnya, kini momentum yang tepat bagi manajemen bursa menerapkan tiga pilar kekuatan itu kepada seluruh pelaku bursa. Untuk membangun investor yang rasional, maka harus diciptakan keseimbangan sehingga tidak terlalu banyak spekulan. Kasus saham properti tadi mencerminkan betapa tidak seimbangnya rasionalitas investor. Tugas kita adalah memperkuat investor lokal yang rasional dan berkiblat kepada fundamental. Jika investor asing keluar, kita tetap akan kuat, tidak rapuh. Untuk melahirkan investor lokal yang kuat maka perlu banyak terobosan dan inovasi. Kita memandang kampanye yang dilakukan tidak ada terobosan. Agar investor menjadi target utama dan mereka tertarik investasi di pasar modal, kita bisa meniru program yang dilakukan otoritas bursa Malaysia yang secara sengaja memberikan keuntungan kepada investor lokal. Ketika perusahaan melakukan initial public offering (IPO), Pemerintah Malaysia menetapkan dua harga. Harga untuk bumi putra lebih murah dan yang lebih mahal untuk investor lain. Memang kebijakan itu banyak menimbulkan perdebatan. Namun, karena saham itu milik negara dan untuk memakmurkan rakyat, pemerintah tetap konsisten melaksanakan kebijakannya. Di sini, kebijakan seperti itu sangat mungkin dilakukan, terutama untuk BUMN. Kini, setelah di depan mata kita melihat investor hanya mengandalkan saham yang bisa digerakkan oleh spekulasi, saatnya mempercepat calon emiten go public dengan jumlah besar. Lihatlah 25 emiten yang listing pada tahun lalu, hanya beberapa yang big cap. Jika tahun ini masalah serupa terulang, kita khawatir tak ada perubahan yang signifikan di pasar modal.

A

Harap-harap cemas menanti fasilitas pembiayaan rumahKemenpera perlu secepatnya mengeluarkan keputusan bungaHADZIQ JAUHARY Consumer Financing Analyst BTN Syariah Semarang

Kisruh terkait dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tampaknya akan segera menemui titik terang.

P

Percepat calon emiten go public dengan jumlah besar.

ihak Kementerian Perumahan Rakyat menjanjikan perjanjian kerja sama operasional program rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan selesai pekan ini. Padahal, belum genap seminggu, Kemenpera menyatakan pesimistis bahwa perjanjian kerja sama operasional (PKO FLPP) dapat ditandatangani hingga akhir bulan ini. Kembalinya program FLPP, jelas sangat ditunggu para developer dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, sejak 6 Januari, PKO antara Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera dengan bank pelaksana pada 2011 tentang dana penyaluran FLPP, resmi dihentikan sementara. Dalam surat yang ditandatangani Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo itu, tak disebutkan kapan FLPP akan diberlakukan lagi. Hanya saja, dituliskan batas waktu penyampaian proposal besaran suku bunga yang akan disalurkan bank pelaksana beserta kesanggupan jumlah unit KPR yang akan disalurkan pada 2012 secara rinci triwulanan. Perihal bunga KPR FLPP, tampaknya Kemenpera mulai melunak terhadap permintaan bank penyalur, dari sebelumnya 5%-6% menjadi sekitar 7%. Namun, bank penyalur terutama Bank Tabungan Negara yang merupakan bank penyalur FLPP mayoritas hingga 99%, masih meminta pemerintah agar porsi dana pemerintah yang akan digabung dengan dana komersial perbankan, ditingkatkan men-

jadi lebih dari 50%. Hal itu wajar, karena berdasarkan kalkulasi, dengan porsi dana yang ditempatkan pemerintah untuk FLPP hanya 50:50, maka tingkat bunga yang bisa diberikan oleh BTN adalah 8,22%. Itu pun dengan asumsi menekan bunga overhead yang diperhitungkan sebesar 1,5%, belum lagi untuk membayar sumber daya manusia dalam memproses pengajuan KPR, melakukan maintenance akun hingga penagihan. Sementara BI rate yang kini turun lagi hingga 5,75%, tentu tak bisa jadi patokan penetapan suku bunga KPR FLPP. Harapan bunga FLPP bisa menyamai BI rate bahkan kurang dari itu, sebetulnya bisa terjadi asalkan porsi penempatan dana pemerintah di bank pelaksana mencapai 90%100%. Dalam masalah tawarmenawar bunga FLPP, saya melihat pemerintah hanya memakai logika teori, tanpa melihat kondisi riil di lapangan. Hal ini pula yang terjadi pada rata-rata kebijakan atau program pemerintah lain. Alhasil, sasaran dari kebijakan atau program yang sebetulnya amat bermanfaat bagi rakyat, tak bisa tercapai sesuai harapan. Lihatlah pula, dari 16 bank penyalur yang ditetapkan Kemenpera untuk menyediakan KPR sejak Oktober 2010, mayoritas tidak menjalankan kebijakan itu sepenuh hati. Dari realisasi FLPP 20102011, Bukopin hanya menyalurkan FLPP senilai Rp7,3 miliar dan BNI Rp3,42 miliar, tertinggal jauh dengan BTN konvensional yang berhasil menyelesaikan akad KPR 114.235 unit senilai Rp3,81 triliun atau Unit Usaha Syariah

BTN 6.184 unit senilai Rp222,32 miliar. Dari fakta itu, apakah Kemenpera kini mengevaluasi dari segi mengapa bank-bank penyalur selain BTN hanya mampu menyalurkan FLPP 1% dari total 180.000 unit rumah sejahtera tapak yang diakadkan pada 2011? Padahal, evaluasi tersebut amat penting untuk menentukan bank-bank mana saja yang layak ditugasi menyalurkan KPR FLPP tahun ini. Lebih baik bank penyalur FLPP sedikit, tetapi merata dalam hal kuantitas dan kualitas.

Selain itu, sudahkah pemerintah mengevaluasi syarat-syarat pengajuan KPR FLPP yang selama ini memberatkan masyarakat atau tidak? Saya yakin jawabnya belum.

Perberat syaratSebab, alih-alih membebaskan syarat SPT tahunan bagi nasabah yang memiliki NPWP lebih dari setahun saat pengajuan KPR FLPP, Kemenpera justru semakin memperberat syarat dengan mengharuskan MBR yang memiliki NPWP kurang dari setahun, untuk menyerahkan SPT tahunan PPh orang pribadi pada

BISNIS/YAYAN INDRAYANA

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (curriculum vitae) singkat tentang diri penulis. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi

Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis.

Surat-surat harus dilengkapi dengan identitas pribadi

PEMBACA MENULISpers perjuangan. Setelah zaman Orde Lama hingga zaman Orde Baru, maka pers berubah menjadi pers pembangunan. Secara perlahan, pada akhirnya pers menjadi pers industri, di mana modal dan teknologi memegang peranan penting. Dunia pers masuk lebih jauh, bersamaan dengan masuknya modal bisnis ke dalam politik. Di kalangan politik, celakanya sebanyak 60% politisi di DPR misalnya, adalah pengusaha atau mantan pengusaha. Akhirnya, semua draf peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara itu dihasilkan atas tekanan kepentingan bisnis. Dampaknya, pers benar-benar menampilkan sosok economic animal. Sekarang, bukan lagi pers industri, tetapi modal. Ideologi making money berujung pada kompetisi media yang sangat sengit, dan itu berujung pada kerja yang sangat mengedepankan kerja cepat, tetapi menafikan keakuratan. Pers bukan lagi mendukung calon yang didukung taipan. Tetapi taipan media itu menjadi calon kuat presiden yang akan datang. Sehingga, tidak semua taipan itu murni dari pers. Murti Wirawan Puri Depok Raya No 25 A Kab. Bogor-Jabar

Investasi & akuisisi, dua hal yang berbedaBeberapa hari lalu saya membaca di Bisnis Indonesia perihal berita PT Wijaya Karya (Persero ) Tbk siap tanam Rp1,5 triliun di Sulawesi Tenggara untuk pembangunan ekstrasi aspal Buton. Hal itu tentu perlu diapresiasi jika tanpa harus melakukan akuisisi perusahaan negara PT. Sarana Karya ( Persero ). Investasi modal adalah strategi bisnis yang biasa dalam dunia usaha, tapi jika investasi tersebut dihubungkan dengan rencana akuisisi PT Sarana Karya (persero) dengan nilai yang tidak signifikan, tentu harus dibatalkan pemerintah. Nilai aset aspal Buton di PT Sarana Karya (Persero) yang mencapai 100 juta ton, yang jika dinilai dengan uang bisa bernilai Rp25 triliun tentu sangat mudah mencari partner strategis tanpa harus diakuisisi. Jadi, jika investasi dikaitkan dengan akuisisi tentu menjadi pertanyaan besar. Apakah wajar PT Sarana Karya (Persero) sebuah perusahaan negara yang 100% sahamnya milik negara diakuisisi oleh perusahaan negara yang sudah go public. Jika akuisisi yang didorong Kementerian BUMN ini terus dipaksakan,

tentu akan menguntungkan pihak lain, dan ini tidak menguntungkan negara sebagai pemilik 100% saham di PT Sarana Karya (Persero). Nur Adiyanto Kel. Pondok Pinang Jakarta

Saatnya kembangkan merek dagang sendiriPeredaran produk palsu di dalam negeri kini semakin marak. Pemalsuan mencakup semua lini produk kebutuhan masyarakat mulai dari produk aksesori, obatobatan, kosmetik, spare part kendaraan bermotor, elektronik, makanan dan minuman, dan produk kesehatan. Pemalsuan itu tidak saja merugiakan pemilik merek dagang asli, tapi juga menimbulkan kerugian kepada negara karena hilangnya pemasukan dari pajak. Bagi perusahaan manufaktur yang merasa mampu membuat produk berkualitas sudah saatnya beralih dan menggunakan serta membangun merek dagang sendiri, kenapa harus mendompleng milik merek terkenal milik orang lain. Perbuatan mendompleng merek dan desain orang lain itu sudah melanggar undang-undang dan ada sanksi penjara. Memang tidak mudah menjadikan sebuah merek dagang terkenal karena diperlukan dana besar untuk promosi secara terus-menerus investasi untuk sampai kepada sebuah brand terkenal. M Destino F Tangerang

VERBATIM

Pers harus ikut berantas korupsiSaat ini, kinerja pers dalam mengawal kasus korupsi sudah sangat bagus dan baik dalam memberitakan serta ikut membantu mengejar para pelaku kejahatan korupsi melalui pemberitaannya di surat kabar maupun di media elektronik, demikian sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Tamagola, menanggapi peran pers di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, pers bisa membuat para koruptor gerah, sekalipun para koruptor berada di tempat persembunyiannya, karena pers melalui pemberitaannya membuat mereka tidak nyaman. Sangat wajar, bila masyarakat mengkritik pers karena pers lebih menempatkan dirinya sebagai provokator konflik, bukan memberikan nuansa ketenteraman pada publik. Ada satu era pers yang disebut sebagai

Repot saat ini karena minyak naik

Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, soal target pertumbuhan 2012 akan dikoreksi.

Kritik, saran, dan komentar bisa disampaikan melalui surat ke redaksi Bisnis Indonesia atau e-mail: redaksi@bisnis.co.id

Pemimpin Umum: Dr. H. Sukamdani S. Gitosardjono. Wakil Pemimpin Umum: Ahmad Djauhar. Pemimpin Perusahaan: Soebronto Laras. Wakil Pemimpin Perusahaan: Haryadi B. Sukamdani. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Arief Budisusilo. Wakil Pemimpin Redaksi: Y. Bayu Widagdo. Redaktur Pelaksana: Chamdan Purwoko, M. Rochmat Purboyo, Wisnu Wijaya. Kepala Desk Investigasi dan Liputan Khusus: Abraham Runga Mali. Kepala Bisnis Indonesia Online: Lahyanto Nadie. Pengembangan Redaksi: Linda Tangdialla, Gung Panggodo Supryanto, M. Syahran W. Lubis, Inria Zulkar, Adhitya Noviardi, Hery Trianto. Redaktur: Afriyanto, Aprilian Hermawan, Budi Prakarsa, Eries Adlin, Firman Hidranto, Firman Wibowo, Hery Lazuardi, Ismail Fahmi, Martin Sihombing, M. Sarwani, Rustam Agus, Setyardi Widodo, Sutarno, Suwantin Oemar, Zufrizal. Manajer Sekretariat Redaksi: Indyah Sutriningrum. Asisten Redaktur: Andry T. Kurniady, Arif Gunawan Sulistiyono, Arif Pitoyo, Bambang Supriyanto, Bastanul Siregar, Fahmi Achmad, Gajah Kusumo, Hendra Wibawa, Lut Zaenudin, Moh. Fatkhul Maskur, Muhammad Munir Haikal, Muhammad Sufyan, Nana Oktavia Musliana, Rahayuningsih, Sylviana Pravita R.K.N., Tauk Wisastra, Tomy Sasangka, Yayan Indrayana, Yeni H. Simanjuntak, Yusran Yunus. Staf Redaksi: Achmad Aris, Agust Supriadi, Algooth Putranto, Anggi Oktarinda, Anugerah Perkasa, Asep Dadan Muhanda, Bambang P. Jatmiko, Berliana Elisabeth, Bunga Dewi Kusuma, Demis Rizky Gosta, Dewi Andriani, Diena Lestari, Donald Banjarnahor, Edwina, Elvani Harifaningsih, Erwin Tambunan, Fita Indah Maulani, Gita Arwana Cakti, Hendri T. Asworo, Herry Suhendra, Hilda Sabri Sulistyo, Irsad, Irvin Avriano, John A. Oktaveri, Linda Teti Silitonga, Maria Y. Benyamin, Mia Chitra Dinisari, M. Tahir Saleh, Mulia Ginting Munthe, Nurbaiti, Nurudin Abdullah, Rahmayulis Saleh, Ratna Ariyanti, Raydion, Reni Eta Hendry, R. Fitriana, Rika Novayanti, Sekti Dewi Mayestika, Sepudin, Siti Nuraisyah Dewi, Stefanus Arief Setiaji, Tularji, Yusuf Waluyo Jati. Perwakilan: Bali: Samantha Ardiansyah (Koordinator Bali). Bandung: Hilman Hidayat (Manajer), Fajar Sidik. Makassar: M. Noor Korompot (Manajer), Roni Yunianto (Asisten Redaktur), Siti Munawaroh (Koordinator Balikpapan). Medan: Melvin A. Sebayang (Manajer), Erna Sari Ulina Girsang (Asisten Redaktur), Master Sihotang. Semarang: Edy Barlianto (Manajer), Endot Brilliantono, Natalina Kasih Wasiyati, Rahmat Sujianto. Surabaya: Galih Prakoso (Manajer), Aprika Rani Hernanda (Asisten Redaktur), Bambang Sutedjo (Koordinator Malang), Dwi Wahyuni, Wahyu Darmawan. Batam & Pekanbaru: Suyono Saputra (Manajer). Foto: Dedi Gunawan, Endang Muchtar, Kelik Taryono, Yayus Yuswoprihanto. Artistik: Husin Parapat, Ilham Nesabana, Tutun Purnama. Manajer Produksi: Andri Trisuda, Asisten Manajer Tata Letak dan Setter: A. Hamid Sihite, Asisten Manajer Produksi Iklan dan QC: Muhammad Furqon, Manajer Media Digital: Deriz Syahpatria Syarief. GM Pemasaran: Hadi Gunowo, Asisten Manajer Penjualan Iklan: Faisa Reza, Asisten Manajer Trafck Iklan: Dahriusalam, Asisten Manajer Penjualan Sirkulasi: Irfan Rahmatullah. Asisten Manajer Layanan Sirkulasi: Indah Swarni Lestari. Pjs. GM Pengembangan Usaha: Asep Moch. Mulyana, Asisten Manajer Pemasaran Media Digital: Nur El Fathi. Ekonom/Kepala Bisnis Indonesia Intelligence Unit: Rokoh Rokhim, Manajer Dokumentasi: Najmia Razak, Asisten Manajer Dokumentasi: Iin Solihin, Manajer Data & Analisa: Mardianah Noerdjali, Asisten Manajer Data & Analisa: Erlan Imran, Editor Buku: Rahmon Amri, Manajer Bisnis Indonesia Consulting: Super S. P. L. Tobing, Analis: Anton Hermansyah, Indra, Winarni, Ratu Lela Mamduhah. Penerbit: PT Jurnalindo Aksara Graka, Direksi: Lulu Terianto (Direktur Utama), Ahmad Djauhar, Endy Subiantoro, Alamat Kantor: Wisma Bisnis Indonesia, Lt. 5-8, Jl. KH Mas Mansyur No. 12A, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220. Telepon: (021) 57901023 (hunting). Faks. redaksi: (021) 57901025, Pemasaran: (021) 57901024. Perusahaan: (021) 57901028. Rekening bank: PT Jurnalindo Aksara Graka, BCA cab. Wisma Asia 084-303.757-4; PT Jurnalindo Aksara Graka, Bank Mandiri cab. Wisma Bisnis Indonesia 121-009.009999-9; PT Jurnalindo Aksara Graka, Bank BNI ($) cab. Kramat 10528868. Kantor Perwakilan: Jawa Timur, Jl. Raya Berbek No. 45 Sidoarjo, Tel. (031) 8673151, Fax. (031) 8678324. Malang, Pertokoan Sarangan Jl. Sarangan No. 1 a Malang, Telp. (0341) 402727, (0341) 480630, Fax (0341) 402728. Denpasar Jl. Suli No. 119 Blok B-3 Denpasar 80233 Telp. 0361-7446604, Fax. (0361) 261067. Jawa Tengah, Jl. Sompok Baru No. 79 Semarang, Telp. (024) 8442852, Fax. (024) 8454527. Jawa Barat, Jl. Buah Batu No. 46B, Bandung 40261 Telp. (022) 7321627, 7321637, 7321698, Fax (022) 7321680. Sumatra Utara, Kompleks Istana Bisnis Center, Medan Maimun Jl. Brigjend. Katamso No. 6, Medan, Telp. (061) 4554121/4553035 Fax: (061) 4553042. Riau, Jl. Pepaya No. 42, P. Karam Sukajadi, Pekanbaru 28127. Telp. (0761) 7048307, Fax (0761) 40335. Batam, Kompleks Ruko Mahkota Raya Blok C No.8 Batam Centre - Batam Telp: (0778) 748 3156 / Fax (0778) 748 3154, Indonesia Timur, Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC Makassar GA-9 No. 16, Telp: (0411) 8114203 Fax: (0411) 8114253. Balikpapan, Balikpapan Superblock, Jl. Jend. Sudirman Stal Kuda Blok A/18, Balikpapan Telp. (0542) 7213507, Fax. (0542) 7213508. Harga langganan: P. Jawa Rp117.000/bulan, luar Jawa Rp117.000/bulan. Tarif iklan Umum: Display Rp36.000/mmk, berwarna Rp52.000/mmk, iklan laporan keuangan Rp23.000/mmk, berwarna Rp36.000/mmk, kolom Rp28.000/minimum 1 kolom x 50 mm, baris Rp19.000/minimum 3 baris, advertorial Rp37.000/ mmk, berwarna Rp54.000/mmk, creative ad Rp47.000/mmk, berwarna Rp69.000/mmk. Tarif Iklan Spesikasi: Lowongan Rp20.000/mmk, berwarna Rp34.000/mmk, Duka Cita Rp27.000/mmk, berwarna Rp40.000/mmk, Kemitraan-Iklan Layanan Masyarakat-Politik Rp30.000/mmk, berwarna Rp44.500/ mmk, Pendidikan-Hotel dan Caf-Seminar-Kasus hukum-Lelang-Hari Besar Rp33.500/mmk, berwarna Rp49.500/mmk. ISSN 0215-2045. Surat izin: SK Menpen No; 017/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985, 4 Desember 1985, Anggota SPS No. 116/1985/11/A/2002, terbit 7 kali seminggu.

mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus

Wartawan Bisnis Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan apa pun dari nara sumber berkaitan dengan pemberitaan.

Bisnis Indonesia, Kamis, 16 Februari 2012

3

mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus

4PDB Jerman & Prancis per kuartal 1,3 1,3 Periode 2011 (%)1,2 1,0 0 9 0,8 0,6 0,4 0,2 0 -0,2 Kuartal I 0,1 0,1 Kuartal II

MAKROEKONOMI

Bisnis Indonesia,Kamis, 16 Februari 2012

Jerman

PrancisKuartal III

-0,2 0, -0,2 Kuartal IV

Performa ekonomi Jerman & Prancis di luar perkiraanFRANKFURT: Kendati dihantam krisis utang Eropa, ekonomi Jerman dan Prancis pada kuartal IV/2011 tidak separah yang diperkirakan ekonom.PDB Jerman, negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, hanya turun 0,2% dari kuartal III/2011, mengalahkan prediksi ekonom yang memperkirakan penurunan sebesar 0,3%.Sumber: Bloomberg

Menteri Koordinator

Adapun ekonomi Prancis, negara dengan ekonomi terbesar kedua, justru tumbuh 0,2% pada kuartal IV/2011. Ekonom sebelumnya memperkirakan akan ada kontraksi 0,2%.BISNIS/MAY/RADITYO EKO

Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) berbincang dengan Menteri Pembangunan Internasional Inggris Andrew Mitchell seusai melakukan pertemuan di Jakarta, kemarin. Pertemuan tersebut a.l. membahas kemungkinan meningkatkan kemitraan antara Indonesia dan Inggris dalam sektor kehutanan dan perubahan iklim.BISNIS/RAHMATULLAH

Asumsi ICP & lifting dikoreksiKebijakan penaikan BBM ancam pertumbuhan ekonomiAGUST SUPRIADI Bisnis Indonesia

DINAMIKAPansel mulai seleksi 290 calon DK-OJKJAKARTA: Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) mulai menyeleksi 290 pendaftar guna menghasilkan 21 calon yang akan diajukan kepada Presiden pada 21 Maret. Agus D.W. Martowardojo, Menteri Keuangan yang merangkap sebagai Ketua Panitia Seleksi DK-OJK, menjelaskan selama masa pendaftaran, 30 Januari-14 Februari, telah terjaring 290 calon anggota. Setelah pendaftaran ditutup, proses selanjutnya adalah melakukan empat tahapan seleksi yakni seleksi administratif, seleksi kapabilitas, seleksi kesehatan. dan seleksi kompetensi. "Keempat tahapan ini didukung oleh makalah pribadi, makalah kompetensi, asessment terhadap profil individu, kemudian interview. Baru kemudian dapat 21 nama untuk diusulkan ke Presiden," jelasnya kemarin. (BISNIS/AGI)

JAKARTA : Pemerintah akan merevisi asumsi harga minyak mentah menjadi di atas US$100 per barel dan mengurangi target produksi minyak menjadi sekitar 905.000 barel per hari melalui mekanisme perubahan APBN 2012 yang dipercepat.Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menjelaskan pemerintah telah sepakat untuk segera menyusun dan menyampaikan RAPBNP 2012 ke DPR guna menyelesaikan semua permasalahan energi nasional. Terkait dengan itu, sejumlah asumsi makroekonomi akan diubah, a.l. harga minyak mentah Indonesia (ICP) direvisi naik dari US$90 per barel menjadi di atas US$100 per barel. Aktualnya itu [ICP] di atas

Mekanisme sanksi pengelolaan anggaran disiapkanBISNIS INDONESIA

US$100 per barel, sementara untuk menjaga ketahanan energi menerapkan pembatasan konasumsinya [pada APBN 2012] nasional, tetapi harus fokus juga sumsi yang kesiapan infrastrukUS$90 per barel. Kami akan aju- pada produksi gas dan alternatif tur dan strateginya belum jelas. Dalam perkembangan terakhir kan di APBNP, makin cepat energi lainnya. Pada kesempatan yang sama, ini sepertinya pemerintah akan makin baik, ujarnya seusai rapat koordinasi di kantor Kemenko Menteri Keuangan Agus D. W. menaikkan harga BBM Rp500 Martowardojo mengaku sangat Rp1.500 per liter. Paling-paling Perekonomian, kemarin. Adapun untuk target produksi mengkhawatirkan tren kenaikan naik sekitar Rp1.000 per liter kare(lifting) minyak mentah nasio- ICP yang kini menyentuh level na nanti ada penghematan sekitar nal, kata Jero, akan diturunkan US$124 per barel dan dampaknya Rp40 triliun, ujarnya. Berdasarkan pengalaman 2005, menjadi 905.000 barel per hari, terhadap perekonomian secara kata Erani, ada penghematan angmendekati realisasi tahun lalu umum. Untuk itu, pemerintah juga garan negara dari pos belanja subsebab sulit mencapai target sidi sekitar Rp40-Rp50 tri950.000 barel per hari dari sebagaimana diatur dalam "...Kami akan ajukan di APBNP, liunhargakebijakan kenaikan BBM bersubsidi, APBN 2012. makin cepat makin baik. dari Rp4.500 per liter menLifting tahun lalu hanya jadi Rp6.000 per liter. 905.000 barel per hari, tahun ini kami berusaha naik akan mengoreksi target pertumsedikit. Tapi itu berat, kecuali Blok buhan ekonomi lebih rendah dari Dampak yang timbul Cepu sudah berproduksi, akan bisa asumsi 6,7% PDB di APBN 2012, Namun di sisi lain, kebijakan menghasilkan 160.000 barel per karena mempertimbangkan im- tersebut menyebabkan investasi bas krisis global. hari, jelasnya. anjlok, pengangguran meningkat Ahmad Erani Yustika, Direktur 250.000 orang, dan perekonomiMenurut Menteri ESDM, hampir semua produsen minyak men- Eksekutif Indef, mengingatkan an mengalami kontraksi sekitar tah di seluruh dunia mengalami pemerintah akan ada ongkos 0,6%, dari seharusnya tumbuh penurunan produksi karena yang cukup besar dibandingkan 6,1% menjadi 5,5%. kapasitas sumur yang semakin potensi penghematan anggaran Jadi kalau kita bandingkan tinegara jika harga BBM dinaik- dak memadai. Kita hanya menghetergerus, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, lanjutnya, kan. Penaikan harga BBM ber- mat Rp50 triliun, tetapi yang dikorsudah tidak relevan lagi memper- subsidi merupakan cara yang bankan mencapai Rp150 triliun. masalahkan produksi minyak paling mudah ketimbang harus APBN memang selamat [dengan

kenaikan harga BBM], tapi perekonomiannya tidak, tuturnya. Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Institute for Policy Reform Riant Nugroho menilai presiden telah melakukan kesalahan legal formal dengan menerbitkan Perpres No.15/2012 karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan kebijakan ini melanggar format dasar kebijakan publik yang mensyaratkan agar suatu kebijakan publik yang bersifat turunan, sebagaimana perpres, seharusya mengacu kepada kebijakan penting di atasnya, ujarnya. PT Pertamina (Persero) masih menunggu petunjuk teknis sebagai tindak lanjut penerbitan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Juru Bicara Pertamina M Harun di Jakarta, Rabu mengatakan, pihaknya siap melaksanakan keputusan yang diambil pemerintah. (LINDA T. SILITONGA/FIRMANHIDRANTO) (agust.supriadi@bisnis.

co.id)

Perda pungutan PBB agar segera dituntaskanBISNIS INDONESIA

mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus

JAKARTA: Mekanisme sanksi terhadap pengelolaan anggaran kementerian/lembaga dan dana perimbangan pemerintah daerah yang tidak sesuai peruntukannya akan diperketat. Lisbon Sirait, Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, mengungkapkan pemerintah akan menerapkan sanksi yang tegas berupa pemangkasan anggaran apabila pengelolaan anggaran pusat-daerah tidak sesuai peruntukannya Hal ini akan dirangkum dalam revisi Undang-Undang No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tengah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sanksi dikenakan pada daerah yang membelanjakan uangnya untuk urusan yang bukan tanggung jawabnya, misalnya bantuan pembangunan kantor instansi pusat di daerah. Sanksinya berupa pemotongan dana perimbangan, ujar Lisbon kepada Bisnis, kemarin. Sanksi pemotongan anggaran juga akan berlaku bagi kementerian/lembaga di pemerintah pusat apabila terindikasi mendanai program/proyek yang menjadi kewenangan pendanaan pemerintah daerah. Besaran pemotongan dana perimbangan dan anggaran K/L akan diakomodasi dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana. Lisbon melanjutkan daerah-daerah yang kinerja keuangannya jelek, akan diberikan insentif nonfiskal berupa pendampingan teknis penge-

lolaan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, penataan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik juga akan diakomodasi dalam revisi UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sanksi administratifDalam revisi UU tersebut, sanksi administratif berupa hak-hak keuangan yang tidak dibayar akan dikenakan pada Pemda yang masih melaksanakan peraturan daerah yang sudah yang sudah tidak berlaku lagi ataupun dibatalkan oleh Kepala Daerah termasuk bagi daerah yang belum menuntaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) padahal tahun anggaran sudah berjalan. Seperti Perda soal retribusi, tata ruang, dan APBD itu kan harus ditinjau secara berkala. Kalau sudah tidak berlaku tapi masih dijalankan, Kementerian Dalam Negeri akan mengenakan sanksi administrasi berupa pembekuan pembayaran hakhak keuangan daerah tersebut, paparnya. Revisi UU 33/2004, tambah Lisbon, juga akan tersinkronisasi dengan revisi UU 32/2004 yang mengamanatkan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah. Apabila dari sisi kinerja keuangan dinilai sangat buruk, daerah tersebut dapat diusulkan untuk dihapus atau digabungkan dengan daerah yang berdampingan. APBD yang terlambat ini karena daerah tidak terinformasi tentang dana dari pusat, tapi mayoritas karena ada masalah perbedaan pendapat antara Pemda dengan DPRDnya. Jadi lebih ke masalah internal di daerah, dan relevan untuk dikenakan sanksi, tegasnya. (04)

JAKARTA : Direktorat Jenderal Pajak mengimbau pemerintah daerah segera mempersiapkan aturan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna menghindari risiko kehilangan penerimaan pajak. Sesuai dengan amanat UU No. 28/ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah daerah diberi kewenangan luas dalam mengelola perpajakan di daerah. Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah

dilakukan paling lambat 31 Desember 2013. Direktur Ekstensifikasi Ditjen Pajak Hartoyo mengatakan terdapat 497 pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk memungut sendiri PBB-P2. Namun, sampai saat ini, baru 18 daerah yang telah menyusun peraturan daerah dan siap menarik PBB-P2. Kita imbau terus pemerintah daerah untuk menerbitkan dan memberlakukan perda, agar tidak ada kerugian negara akibat potensi hilangnya penerimaan pajak, ujarnya kepada Bisnis, kemarin. Hartoyo berharap paling tidak sekitar 60 daerah sudah mener-

bitkan peraturan daerahnya masing-masing pada 2013. Menurut Hartoyo, potensi penerimaan negara yang berasal dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan pada 2012 sekitar Rp8 triliun. Sementara itu, saat ini perolehan penerimaan pajak yang masuk ke kas daerah dari 18 pemda baru sekitar 1 triliun. Jika pemda tidak segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) terkait peralihan PBB tersebut, maka negara berpotensi kehilangan pendapatan, ujarnya kepada Bisnis, kemarin. Potensi PBB daerah sekitar Rp8

triliun. Sampai sekarang ini baru 18 daerah yang menyatakan siap dengan perda-nya, kemungkinan itu baru mencapai penerimaan untuk daerah sekitar Rp1 triliun, ujar Hartoyo. Dia memerinci ke-18 daerah yang telah menerbitkan perda a.l. Medan, Lubuk Pakam, Pekan Baru, Palembang, Bandar Lampung, Bogor, Depok, Semarang, Yogyakarta, Sukoharjo, Gresik, Sidoarjo, Palu, Gorontalo, Pontianak, Balikpapan, dan Samarinda. Robert Endi Jaweng, Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengatakan

kendala pemda dalam menerbitkan perda adalah minimnya SDM yang mampu menyusun draf terkait aturan PBB perdesaan dan perkotaan. Menurutnya, teknis pengelolaan PBB terbilang rumit. Pemda terbiasa membuat perda mengacu pada pemerintah pusat atau mengikuti daerah lain. Tapi untuk aturan ini karakteristik tiap daerah berbeda, jadi kesulitan dalam hal teknisnya, kata Robert. Untuk itu, dia mendorong pemerintah pusat untuk memberikan pendampingan yang intensif kepada masing-masing daerah dalam upaya mempercepat penerbitan perda. (01)

Ekonomi eurozone turun 0,4%AP/BLOOMBERG

Menghitung mundur bergulirnya dana talangan YunaniDelapan langkah harus berjalan sukses hingga berlangsungnya KTT Pemimpin Uni Eropa pada 1 Maretbatas waktu yang ditetapkan para pemegang dana untuk menyetujui dana penyelamatan sebesar 130 miliarguna mencegah gagal bayar Yunani.Koalisi Persatuan Nasional Yunani di bawah pimpinan Perdana Menteri Lucas Papademos (foto kanan) harus menyetujui pemotongan yang disodorkan troika (tiga serangkai) Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional (IMF). Pemotongan yang disetujui: Kesehatan 1,1 miliar Pertahanan 400 miliar Pemerintah lokal 400 miliar Pekerjaan sektor publik 15.000 Pemotongan upah minimum sebesar 20% menjadi 600 per bulan. Pembayaran minimum dibawah 25 mengalami pemotongan 30% menjadi 527. Pemotongan 15% terhadap dana pensiun pemerintah. Kondisi tambahan: Yunani harus memperoleh 325 miliar dalam anggarannya pada 2012. 12 Feb: Parlemen Yunani menyetujui rencana pemotongan yang diajukan pemerintah. 13 Feb: Batas waktu bagi koalisi untuk menyerahkan penawaran pengurangan jumlah utang luar negeri (debt swap) kepada pemegang obligasi sektor swasta. 14 Feb: Tanggal awal sesi spesial parlemen Jerman untuk menyetujui bailout sebesar 100 miliar dari 130 miliar. 1-2 Maret: KTT Pemimpin Eropa untuk menyetujui pengguliran dana. 20 Maret: Batas akhir pembayaran obligasi jatuh tempo senilai 14,5 miliar. 15 Feb: Debt swap mulai berjalan. Pertukaran utang ini akan memotong 100 miliar dari kurang lebih 200 miliar obligasi yang dipegang pihak swasta. Utang akan ditukar dengan obligasi bertenor 30 tahun yang dijamin oleh Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa (EFSF). Menteri Keuangan Eropa dijadwalkan melakukan pertemuan guna memastikan semua kondisi telah dipenuhi, namun dibatalkan. 17 Feb: Parlemen Yunani telah memenuhi klausa aksi secara kolektif (CAC). CAC mencegah para investor penolak menahan debt swap, sehingga mencegah penurunan mendadak peringkat kredit (credit event) yang dapat memicu credit default swap asuransi terhadap resiko gagal bayar. 20 Feb: EFSF berencana menerbitkan obligasi euro senilai 35 miliar guna menjamin surat utang Yunani yang dipegang oleh Bank Sentral Eropa. Debt swap berakhir.

ZURICH: Perekonomian zona euro pada kuartal IV/2011mengalami kontraksi 0,3% dipicu oleh masuknya sejumlah negara anggota dalam resesi. Data Eurostat, kantor statistik Uni Eropa, menunjukkan penurunan ekonomi kawasan itu merupakan pertama kalinya dalam 2,5 tahun. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa imbas krisis utang Eropa telah memukul semua negara pengguna euro. Kendati demikian, kawasan euro belum masuk dalam resesi sebab hal itu terjadi ketika kawasan tersebut mencatat pertumbuhan negatif dalam 2 kuartal. Pada kuartal III/2011, kawasan itu mencatat pertumbuhan 0,1%. Data Eurostat itu hanya berbeda tipis dari perkiraan ekonom. Berdasarkan perkiraan median dari survei Bloomberg terhadap 42 ekonom, PDB kawasan euro akan mengalami penurunan 0,4% dari kuartal sebelumnya. Sementara itu, para menteri keuangan yang dijadwalkan bertemu pada kemarin membatalkan pertemuan di Brussels dan akan melakukan telekonferensi untuk mendorong Yunani berbuat lebih banyak guna meraih paket bantuan yang dibutuhkan dalam melunasi obligasi jatuh tempo pada Maret. Risiko resesi sangat tinggi. Kita kemungkinan hanya melihat pemulihan secara gradual pada tahun ini. Negara yang terpengaruh krisis utang akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi kesulitannya, ujar Gerd

Hassel, ekonom pada BHF Bank AG di Frankfurt. Otoritas Statistik Yunani yang berbasis di Athena kemarin mengungkapkan PDB Yunani pada kuartal IV/2011 anjlok 7% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kalkulasi Bloomberg, PDB Yunani turun 6,8% pada 2011. Tekanan resesi ini meningkat karena dampak dari paket penghematan tambahan sehingga makin memperkuat ketidakpastian prospek negara, ujar Nicholas Magginas, ekonom pada National Bank of Greece SA di Athena.

Dukungan BRICSecara terpisah, Gubernur bank sentral China Zhou Xiaochuan menyatakan negara anggota BRIC yaitu Brasil, Rusia, India, dan China akan ikut membantu Eropa dalam mengatasi krisis utangnya. Akan tetapi, menurut Zhou, BRIC harus menunggu waktu dan kesempatan yang tepat untuk membantu. China, lanjutnya, dapat menggunakan tiga cara untuk membantu bank sentral Eropa melalui sejumlah institusi yaitu China Investment Corp dan perbankan termasuk di dalamnya China Development Bank dan Export-Import Bank. Dia menegaskan kembali pernyataan Perdana Menteri Wen Jiabao bahwa China mengharapkan Eropa lebih berinovasi menyediakan produk yang menguntungkan untuk menarik investor. Bursa saham China meroket setelah Perdana Menteri China Wen Jiabao dan bank sentral China menyatakan komitmen untuk membantu Eropa. (DLE/MAY)

Sumber: Athens News Agency, Financial Times, Bloomberg

Gambar: Getty Images

GRAPHIC NEWS/T06/RADITYO EKO

Bisnis Indonesia,Kamis, 16 Februari 2012

PERBANKANBBCA BMRI7.300 6.200

5AMAG CFIN176 540

BBNI3.400

BBRI6.650

PNLF147

HDFA240

100 3.600 9/ 2 10/ 2 13/ 2 14/ 2 15/ 2 7.900 9/ 2 10/ 2 13/ 2

100 6.300 14/ 2 15/ 2 9/ 2 10/ 2 13/ 2

50 6.950 14/ 2 15/ 2

50 149 9/ 2 10/ 2 13/ 2 14/ 2 15/ 2

1 170 9/ 2 10/ 2 13/ 2 14/ 2 15/ 2

2 485 9/ 2 10/ 2 13/ 2 14/ 2 15/ 2

10 235 9/ 2 10/ 2 13/ 2 14/ 2 15/ 2

0

24/ 2 26/ 12 30/ 12 5/ 1 2 15/ 12 6/ 9/ 12 10/ 2 13/ 2 14/

MEDIASIPemegang saham Bank Jatim suntikkan Rp290 miliarMALANG: Pemegang saham PT Bank Jatim berkomitmen menyuntikkan dana sebesar Rp29 miliar untuk memperkuat modal perseroan. Selain itu, pelaksanaan RUPS dan RUPSLB Bank Jatim akan dimajukan ke pekan ketiga Maret 2012 dari sebelumnya pada Mei. Hadi Sukrianto, Dirut Bank Jatim, mengatakan hingga kini komitmen setoran modal dari sejumlah Pemkot dan Pemkab se-Jawa Timur sudah mendapat persetujuan DPRD masing-masing daerah dan masuk dalam APBD tahun berjalan. Untuk RUPS dan RUPSLB, agenda utama terkait IPO, tapi agenda lain-lain nanti saja. Sekarang masih dalam pembahasan, ujar Hadi Sukrianto kepada Bisnis kemarin.(BISNIS/BS)

Bunga pembiayaan perumahan 7,25%BTN akan mengikuti keputusan pemerintahRIKA NOVAYANTI Bisnis Indonesia

JAKARTA: Perbankan yang tergabung dalam Himbaran menyepakati pemberian bunga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sebesar 7,25% dengan pembagian porsi yang disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap bank.Besaran 7,25% itu adalah hasil kompromi antara perbankan dan

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Sebelumnya, Kemenpera menyodorkan formula bunga fasilitas itu di bawah 7%. Namun, perbankan kurang merespons usulan tersebut. Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Gatot M. Suwondo mengatakan PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bisa menerima pengaturan bunga 7,25% dengan penyertaan dana seimbang antara pemerintah dan bank 50%. Bank sudah menyetujui 7,25%, tinggal pengaturannya saja. Yang lain bisa dengan komposisi 50%:50%. Namun, untuk

PT Bank Tabungan Negara Tbk [BTN], penyertaan pemerintah harus lebih, supaya bisa bantu rakyat, tetapi usaha tetap untung, ujarnya kemarin. Menurutnya, hal ini harus dilakukan karena selama ini BTN adalah bank dengan pembiayaan perumahan paling banyak, meski demikian harus dipahami bahwa perseroan memiliki masalah dengan pendanaan yang cenderung terbatas. Gatot menjelaskan secara verbal telah disetujui bahwa porsi penyertaan pemerintah terhadap fasilitas pembiayaan itu melalui BTN harus di atas 60%. Kalau BTN dipaksa 50%-50%,

mereka tidak akan bisa masuk. Ini program pemerintah, bank BUMN harus ikut bersama-sama, sebab itu harus ada pengaturan yang bisa meyakinkan BTN. Yang penting tujuan program itu tercapai, tegasnya. Sebelum ada negosiasi, bunga fasilitas pembiayaan itu mencapai 8,15%-8,5% dengan penyertaan pemerintah sebesar 65% dan selebihnya dari dana bank. Karena dinilai terlalu tinggi, Kemenpera pada Januari meminta bank menurunkan bunga tersebut menjadi 5%-6%. Namun, angka tersebut dinilai terlalu memberatkan perbankan. Beberapa hari lalu, Deputi

Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengatakan Kemenpera dengan keempat BUMN telah menyepakati bunga di kisaran 7% dan akan menandatangani perjanjian kerja sama operasional setelah negosiasi diperkirakan selesai pekan ini. Direktur BTN Saud Pardede mengatakan akan mengikuti sesuai dengan kemampuan perseroan apa pun keputusan pemerintah mengenai bunga fasilitas pembiayaan tersebut. Ya setuju saja. Apa pun keputusan pemerintah tentang bunganya, kami ikut. Biar diskursus dan polemik ini berhenti dulu.(rika.novayanti@bisnis.co.id)

CIMB Niaga resmikan fasilitas mini bankingDEPOK: PT Bank CIMB Niaga Tbk kembali menyediakan fasilitas pendidikan berupa laboratorium mini banking di Universitas Indonesia. Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB L. Wulan Tumbelaka menuturkan fasilitas tersebut dilengkapi dengan hardware, software, back office, dan fasilitas pendukung lain terkait dengan kegiatan pelatihan perbankan. Semua itu dilakukan dengan pertimbangan agar mahasiswa Program Studi Administrasi Perbankan bisa memperoleh ilmu perbankan secara utuh dan terintegrasi, ujarnya dalam keterangan resmi kemarin. Wulan menambahkan program ini merupakan upaya aktif CIMB Niaga dalam mendukung perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. (BISNIS/BPJ)

BNI matangkan pembukaan cabang di Jeddahnya tengah mengkaji beberapa wilayah untuk membuka cabang terseJAKARTA: PT Bank Ne- but, antara lain di Jeddah, gara Indonesia Tbk te- Makkah, Madinah dan ngah mempertimbangkan Riyadh. Sejauh ini wipembukaan cabang pe- layah yang dinilai paling nuh di Jeddah, Arab Sau- layak adalah Jeddah. Jika pembukaan kantor di, dengan modal minimal US$20 jutaUS$25 cabang tersebut berhasil dilakukan, kantor perwajuta. Direktur Utama Bank kilan BNI di Doha, KuNegara Indonesia (BNI) wait, Qatar, Abu Dabi, Gatot M. Suwondo meng- Riyadh dan Dubai yang ungkapkan cabang terse- selama ini langsung dibawahi kantor pubut diharapkan sat Jakarta akan dapat mulai berHarga saham: menjadi bagian operasi pada Rp3.400 dari BNI cabang semester II/ Kapitalisasi Jeddah. 2012, lantaran pasar: Rp63,41 Dia menegasBank Indonesia triliun kan, saat ini per(BI) telah meP/E: 11,82 kali seroan masih restui rencana menjajaki dua tersebut. Selain itu, Gatot meng- kemungkinan yang paklaim bahwa Saudi ling potensial, antara lain Arabian Monetary Agency pembukaan melalui sis(SAMA), bank sentral tem join venture atau Arab Saudi, sangat terbu- pembukaan cabang peka dan mendukung ren- nuh. Langkah selanjutnya cana pembukaan cabang akan sangat bergantung perseroan. pada hasil studi kelayakRencana ini sudah an, negosiasi oleh Haykami masukkan dalam kallah, serta kebutuhan RBB [rencana bisnis modal yang diminta oleh bank] 2012. Tanggapan BI otoritas. baik-baik saja. Kami bahHarapannya memang kan berharap ada du- full branch, tapi kami tenkungan dari BI, sementa- tu masih meilhat opsi ra dengan bank sentral di mana yang lebih feasible sana [SAMA] kami se- dan lebih cepat, kata dang bicara, mereka sa- Firman. ngat terbuka dan senang Adapun selama ini BNI dengan rencana ini, ujar- telah menjalin kerja sama nya kemarin. korespondensi dengan Menurutnya, perseroan empat bank asal Arab sedang membuat studi Saudi, yaitu National kelayakan yang akan dis- Commercial Bank (NCB), erahkan pada SAMA. Al Raji, Al Bilad dan Arab Adapun Bank Sentral National Bank. Oleh Arab Saudi tersebut hanya sebab itu Firman optimismengizinkan pembukaan tis perseroan tidak akan cabang dalam bentuk afi- kesulitan jika harus memliasi dengan lembaga asal buka cabang melalui Arab Saudi, dengan counterpart. modal minimal US$20 jutaUS$25 juta. Remittance Jika diizinkan, tambah Dalam kesempatan itu, Gatot, perseroan ingin BNI meneken kerja sama membuka cabang syariah dengan PT Bank Bukopin dan konvensional sekali- Tbk dalam bisnis remitgus. Untuk mewujudkan tance. rencana tersebut, perseroDalam kerja sama teran telah menggandeng sebut, Bukopin akan Haykallah, konsultan bis- menjadi paying bank unnis asal Arab Saudi yang tuk kiriman uang tenaga akan membantu dalam kerja Indonesia yang hal negosiasi dan studi dikirimkan melalui layankelayakan. an BNI di luar negeri. Hal Head of International ini lantaran Bukopin meDivision BNI A. Firman miliki banyak outlet yang Wibowo mengungkap- tersebar di berbagai daekan perseroan sebenar- rah.RIKA NOVAYANTI Bisnis Indonesia

mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus

6PROTEKSIJamsostek minta ada regulasi penempatan dana BPJSJAKARTA: PT Jamsostek (Persero) menilai perlu ada aturan yang lebih ketat namun fleksibel terkait dengan penempatan dana investasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan pihaknya harus mengantisipasi perubahan bentuk hukum dari badan usaha milik negara (BUMN) menjadi badan hukum publik yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dia menuturkan investasi yang dilakukan BPJS harus ditempatkan pada jenis instrumen yang bebas risiko seperti halnya deposito, surat utang negara, atau obligasi yang diterbitkan oleh negara. Namun tidak menutup kemungkinan diberi keleluasaan untuk lebih fleksibel berinvestasi, tapi memang lebih baik dibatasi, katanya kemarin. (BISNIS/ANO)

A S U R A N S I & P E M B I AYA A N

Bisnis Indonesia,Kamis, 16 Februari 2012

Pelayanan nasabah

di kantor cabang PT Jamsostek (Persero) Jakarta, belum lama ini. Jamsostek akan mengoptimalkan gerakan nasional Wajib Jamsostek yang melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia, serikat pekerja/ serikat buruh, kementerian terkait lainnya untuk meningkatkan kepesertaan.BISNIS/KELIK TARYONO

AJB Bumiputera 2012 Kolaka targetkan premi Rp8,4 miliarKOLAKA,: AJB Bumiputera 1912 wilayah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menargetkan perolehan premi sebesar Rp8,4 miliar pada tahun ini. Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kolaka, Muh Asmiun Saeho, mengatakan target tersebut cukup realistis, mengingat pada tahun lalu premi yang dihasilkan perseroan tiap bulannya melebihi target yang ditetapkan. Premi pertanggungan yang masuk pada awal Januari saja sudah mencapai Rp800 juta dari yang ditargetkan hanya Rp715 juta, ini sudah melebihi 115%, katanya kemarin. Menurutnya, perolehan tersebut ditopang oleh semua mitra bisnis dan agen yang saat ini telah membuka pos pelayanan di beberapa kecamatan di Kolaka. (ANTARA)

DP pembiayaan maksimal 30%Uang muka kredit untuk kendaraan kedua akan lebih tinggiANGGI OKTARINDA & HENDRI T. ASWORO Bisnis Indonesia

Jasindo incar hasil investasi Rp137 miliarANGGI OKTARINDA Bisnis Indonesia

JAKARTA: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengisyaratkan bakal mematok uang muka yang harus dibayar nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tidak akan lebih dari 30%.Meskipun demikian, khusus untuk nasabah yang mengajukan kredit kendaraan yang kedua, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berencana mematok uang muka yang jauh lebih besar dari yang pertama guna mengantisipasi gagal bayar nasabah. Ketua Bapepam-LK Nurhaida mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji aturan mengenai uang muka (down payment/ DP) dan nilai pembiayaan (loan to value/ LTV). Hanya saja dia belum bersedia menyebutkan kisarannya. Kami sudah mengundang industri [pembiayaan] untuk mendapatkan masukan tentang DP dan LTV ini. Mereka sudah

JAKARTA: PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menargetkan bisa meraup hasil investasi sebesar Rp137 miliar, atau tumbuh tipis 5,4% dari target hasil investasi pada tahun lalu sebesar Rp130 miliar. Direktur Keuangan Jasindo Sholihah mengatakan untuk mencapai target tersebut, perseroan akan menempuh sejumlah strategi, termasuk pilihan portofolio investasi. Dengan target hasil investasi sebesar itu, Jasindo menargetkan mampu mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 24,4% menjadi Rp255 miliar pada tahun ini dari target laba bersih tahun lalu sebesar Rp205 miliar. Banyak hal dilakukan untuk mengejar pertumbuhan laba selain melalui cara pengembangan bisnis ritel. Antara lain dengan pengendalian acceptation sehingga beban klaim berkurang, ujarnya pekan ini. Menurut Sholihah, pertumbuhan laba bersih tersebut ditargetkan bisa lebih tinggi dari perolehan premi tahun ini yang dipatok naik 9%. Hal itu sejalan dengan langkah Jasindo untuk memaksimalkan laba. Tahun ini perolehan premi ditargetkan bisa mencapai Rp3,6 triliun, dan tahun lalu di kisaran Rp3,3 triliun. Guna mengejar target laba bersih tersebut, salah satu cara yang ditempuh perseroan adalah dengan memperbesar segmen bis-

nis asuransi ritel dari porsinya selama ini yang memberikan kontribusi sekitar 30% terhadap keseluruhan bisnis. Menurut dia, segmen ritel dapat memberikan sumbangan lebih banyak terhadap laba karena seluruh retensi menjadi beban perusahaan asuransi dan tidak banyak yang dilimpahkan ke perusahaan reasuradur. Hal itu berbeda dengan bisnis pada segmen korporasi, yang sebagian besar komponen premi dilimpahkan kepada perusahaan reasuradur dan hanya sebagian kecil yang menjadi retensi perusahaan asuransi.

menyampaikan hal-hal yang tidak memberatkan mereka. Ini kan tujuannya untuk memperbaiki industri. Tapi kami masih mengkaji, ujarnya kemarin. Nurhaida menyatakan aturan tersebut sudah dapat keluar sebelum pembentukan OJK pada 1 Januari 2013. Dia berharap pihaknya sudah dapat mengeluarkan aturan tersebut pada semester I/ 2012. Selama ini, banyak perusahaan pembiayaan yang mengenakan DP rendah kepada nasabah, bahkan uang muka hingga 0%. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa memicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Untuk itu, Bapepam-LK dan BI akan segera mengeluarkan aturan mengenai ketentuan DP minimal dan LTV maksimal yang bisa disalurkan oleh multifinance. Selain aturan soal DP, BapepamLK juga akan melakukan pendataan yang lebih detail terhadap industri multifinance. Menurutnya, pihaknya memerlukan pemetaan multifinance tersebut agar mendapatkan gambaran yang utuh tentang situasi di industri multifinance, sehingga dapat membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dia menuturkan kekuatan modal dan kesehatan keuangan

Kualitas aset pembiayaan industri pembiayaan sejumlah segmen (dalam %)2010 Jenis pembiayaan Sewa guna usaha Pembiayaan konsumenSumber: Bapepam-LK

2011 0,63 1,63 99,55 97,31 0,13 1,10 0,32 1,59

Lancar Diragukan Macet Lancar Diragukan Macet 99,15 97,26 0,23 1,11

BISNIS/RADITYO EKO

menjadi salah satu faktor yang disorot. Namun demikian, pihaknya belum berencana membuat aturan terkait kewajiban peningkatan modal. Ada banyak hal yang akan dipetakan dari industri multifinance. Kami ingin data yang lebih detail, antara lain terkait kesehatan keuangannya, size-nya, audit kepatuhan, dan lain-lain, ujarnya.

Kredit kendaraanDi tempat terpisah, Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad menuturkan pihaknya akan mengatur rasio minimal uang muka penyaluran kredit otomotif secara berjenjang guna menekan risiko gagal bayar. Ketentuan itu akan diterbitkan pada kuartal I/2012 bersama dengan Bapepam-LK. Dua institusi

tersebut terus mematangkan rencana itu, dan akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini, setelah rapat bersama terus diumumkan bareng-bareng [Bapepam LK]. Ya kuartal I ini, ujarnya. Dia mengutarakan untuk bank ketentuan LTV sudah final. Namun, Muliaman enggan menyebutkan angka pasti. Saat ditanya apakah tak akan berubah dengan ketentuan sekarang, sebesar 30%, dia tak membantah. Iya, masih sebesar itu. Kalau multifinance akan lebih rendah. Nantilah kami umumkan, paparnya. Menurutnya, aturan LTV tidak hanya mengatur batasan minimum uang muka secara umum saja. Pengaturan LTV, lanjutnya, akan dilakukan secara berjenjang, terutama bagi kredit kenda-

raan bermotor yang kedua kalinya. Sumber Bisnis mengungkapkan kredit otomotif untuk pembelian kendaraan kedua akan diberlakukan DP yang lebih besar dari pembelian pertama. Misalnya, pembelian kendaraan pertama dengan uang muka 30%, pada kredit kendaraan kedua uang muka bisa mencapai 40% atau 50%. Ini masih disimulasikan. Tapi, prinsipnya ini untuk menekan risiko gagal bayar, karena kemampuan pada pembelian kendaraan kedua pasti berbeda, terangnya. Tingginya pertumbuhan kredit otomotif memicu regulator untuk mengatur rasio pemberian kredit guna mengantisipasi gelembung ekonomi pada sektor itu. Namun, rencana itu ditentang oleh industri multifinance karena dinilai bakal menggerus ekspansi bisnisnya. Jalan tengah yang bakal diambil, pemberlakuan DP bagi bank akan berbeda dengan multifinance. Akan tetapi, BI meminta selisih DP tidak besar agar tidak terjadi arbitrase, karena uang muka di bank lebih besar, nasabah akan lebih memilih pinjaman di multifinance yang uang mukanya lebih murah. (anggi.oktarinda@bisnis.co.id/hendri.asworo @bisnis.co.id)

Segmen ritelDia menyebutkan beberapa jenis bisnis yang akan dikembangkan untuk mendongkrak kinerja segmen ritel antara lain lini bisnis asuransi kesehatan, kendaraan bermotor, ritel syariah, dan ritel bancassurance. Dengan strategi tersebut, Jasindo berharap terjadi perbaikan kualitas pengelolaan premi (underwriting). Pihaknya menargetkan hasil underwriting sebesar Rp434 miliar pada 2012, tumbuh 29,5% dari target hasil underwriting tahun lalu sebesar Rp335 miliar. Kami mencanangkan untuk memperkuat ritel. Memang tidak mudah meningkatkan kontribusi segmen ritel. Apalagi Jasindo selama ini dikenal sebagai perusahaan asuransi yang banyak bermain di korporasi, ujarnya.

Dana kelolaan DPPK 2011 naik moderatEDWINA Bisnis Indonesia

BISNIS/RAHMATULLAH

Aktivitas karyawan

terlihat di salah satu cabang PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) di Jakarta, belum lama ini. BUMN asuransi tersebut mengharapkan premi bruto dari

asuransi konvensional segmen ritel tahun ini sebanyak Rp820 miliar, naik 11% dari Rp738 miliar pada 2011.

Asuransi Adira kembangkan jaringan bisnisANGGI OKTARINDA & RIKA NOVAYANTI Bisnis Indonesia

mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus

JAKARTA: PT Asuransi Adira Dinamika, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi kerugian, akan menambah sekitar 10 gerai layanan sebagai salah satu upaya menggenjot ekspansi perseroan. Presiden Direktur Adira Insurance Willy Suwandi Dharma mengatakan dengan tambahan gerai itu, perseroan berharap bisa membantu mencapai target perolehan premi bruto sebesar Rp1,8 triliun. Perolehan premi tersebut tumbuh sekitar 20% dari Rp1,5 tri-

liun pada tahun lalu. Untuk itu, Asuransi Adira akan menyiapkan dana sekitar Rp1 miliarRp2 miliar untuk penambahan kantor jaringan itu. Kantor layanan baru antara lain akan dibuka di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain membuka cabang baru, kami juga sedang menyiapkan produk baru untuk dijual pada tahun ini, yaitu produk nonotomotif, ujarnya kepada Bisnis kemarin. Menurut Willy, produk baru itu akan diluncurkan guna memperbesar portofolio bisnis ke sektor non otomotif pada tahun ini. Dia menuturkan sebanyak 64% perolehan premi pada tahun

lalu atau sekitar Rp950 miliar berasal dari lini usaha kendaraan bermotor. Sementara itu sebanyak 36% atau sekitar Rp550 triliun berasal dari lini nonotomotif seperti kecelakaan pribadi (personal accident/ PA), properti, dan pengangkutan. Pada tahun ini pihaknya akan memperbesar komposisi bisnis dari sektor non otomotif menjadi 38%, sementara komposisi bisnis asuransi kendaraan bermotor dibidik lebih rendah menjadi 62%. Sebetulnya peluang bisnis di sektor lain masih sangat besar. Kita lihat penjualan motor juga meskipun tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya melandai. Disamping itu, kita memang perlu

menyeimbangkan portofolio agar bisnis seimbang, ujarnya. Sepanjang tahun lalu, Asuransi Adira melakukan pembayaran klaim rata-rata sebesar Rp50 miliar setiap bulan.

Adira FinanceDalam kesempatan terpisah, PT Adira Finance mencatatkan laba bersih setelah pajak Rp1,51 triliun, tumbuh 13% dibandingkan tahun sebelumnya Rp1,31 triliun, atau berkontribusi sekitar 45% terhadap pendapatan induk usaha sebesar Rp3,33 triliun. Direktur dan Chief Financial Officer PT Bank Danamon Tbk, induk usaha Adira Finance, Vera Eve Lim mengungkapkan Adira

telah menyalurkan pembiayaan Rp41,36 triliun, tumbuh 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran tersebut 62% disalurkan pada kredit motor, sisanya mobil. 10% dari penyaluran masih di wilayah Jakarta, sisanya 90% di daerah-daerah, ujarnya. Selain itu dia juga mengatakan Bank Danamon akan mengadakan belanja modal sebesar Rp1,5 triliun pada tahun ini. Dari total belanja modal itu, sebesar 10% atau sekitar Rp150 miliar akan disalurkan kepada Adira Finance. Selain itu dia juga menambahkan Adira Finance pada tahun ini berencana menerbitkan surat utang berkelanjutan sebesar Rp3 triliun.

JAKARTA: Total dana kelolaan dana pensiun pemberi kerja nasional sepanjang 2011 mencapai Rp111,13 triliun, atau mengalami kenaikan 7,73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Rp103,15 triliun. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Biro Dana Pensiun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), alokasi investasi terbesar dana pensiun pemberi kerja (DPPK) terdapat pada portofolio obligasi korporasi Rp28,05 triliun. Jumlah itu naik 9,55% dari Rp25,61 triliun per Desember 2010. Portofolio pilihan nomor dua adalah surat berharga pemerintah, dengan nilai investasi mencapai Rp25,12 triliun. Jumlah tersebut turun tipis 1,33% dari Rp25,46 triliun. Sementara itu, pertumbuhan investasi di portofolio saham justru stagnan di bawah 1% dari tahun lalu, dari sebelumnya Rp20,53 triliun menjadi Rp20,68 triliun. Namun, pertumbuhan portofolio investasi tertinggi terdapat pada tabungan sebesar 29,13%, menjadi Rp129,13 miliar pada 2011 dari Rp100 miliar pada tahun sebelumnya. Portofolio reksa dana pasar uang juga mengala-

mi kenaikan tinggi sebesar 28,19% menjadi Rp7,85 triliun dibandingkan dengan investasi per Desember 2010 sebesar Rp6,12 triliun. Menanggapi data tersebut, Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri Gatut Subadio mengatakan suatu kewajaran jika kenaikan dana kelolaan pada tahun lalu tidak terlalu tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh ekspektasi investasi pengurus DPPK pada portofolio saham meleset. Awal 2011, rata-rata pengurus DPPK membidik imbal hasil portofolio saham berkisar 15%20%. Kenyataannya, imbal hasil saham hingga akhir tahun lalu mencapai sekitar 3%. Kondisi pasar modal yang tidak terlalu bagus sepanjang tahun lalu berpengaruh pada pertumbuhan dana kelolaan DPPK, katanya, kemarin. Direktur Utama Dana Pensiun Telkom Rochiman Sukarno memaklumi lonjakan pertumbuhan dana investasi pada portofolio tabungan dan reksa dana pasar uang pada tahun lalu. Dia berpendapat langkah tersebut dilakukan karena sepanjang tahun lalu, situasi pasar modal fluktuatif sehingga pengurus DPPK menahan investasi pada portofolio saham dan menggeser ke portofolio tabungan dan reksa dana pasar uang.

Bisnis Indonesia,Kamis, 16 Februari 2012

PROPERTI

7

Perbandingan harga apartemen di sejumlah kota di Asia Tenggara(US$/m2) Singapura gp

16.727Bangkok

3.300Manila

3.204Kuala Lumpur

2.182Jakarta

1.781

Harga apartemen di Jakarta termahal ke-79 di duniaJAKARTA: Survei yang dilakukan Global Property Watch menempatkan Jakarta sebagai kota ke-79 dari 94 kota di dunia dengan harga apartemen termahal.Lembaga konsultan itu menyebutkan harga apartemen dengan luasan 120 meter persegi di Jakarta tercatat US$1.781 per meter persegi. Harga apartemenSumber: Global Property Watch

Gedung perkantoran

di Kuala Lumpur (posisi 67), Manila (52), dan Bangkok (49) relatif lebih mahal, apalagi dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan 5 dunia.BISNIS/ZUF/M. RAUSHAN

dan apartemen terlihat di antara kawasan permukiman di Jakarta, kemarin. Bank Dunia menemukan adanya biaya tambahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan di Indonesia dan merekomendasikan untuk segera melakukan reformasi terkait dengan bisnis properti.BISNIS/DEDI GUNAWAN

Harga rusunami diusulkan Rp205 jutaPemberian subsidi seharusnya dibedakanSITI NURAISYAH DEWI Bisnis Indonesia

PILARApersi Kaltim yakin daya beli masyarakat meningkatBALIKPAPAN: DPD Apersi Kaltim menyambut baik kesepakatan tingkat suku bunga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) antara Kemenpera dan perbankan yang berada di kisaran 7%. Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltim Sri Sukolestari mengatakan hal itu merupakan kabar baik bagi konsumen yang selama ini harus menunggu titik temu mengenai tingkat suku bunga yang baru. Sri menambahkan dengan akan diberlakukannya kembali FLPP oleh Kemenpera, kemampuan daya beli perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga akan meningkat. Efeknya akan membantu mengurangi persentase kebutuhan rumah yang selalu bertumbuh. Sebelumnya, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengatakan Kementerian itu dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Mandiri Tbk telah menyepakati tingkat suku bunga FLPP pada kisaran 7%. (BISNIS/22)

Poin-poin penting RUU Rusun Adanya kewajiban bagi suatu pembangunan rusun komersial untuk menyediakan rusun umum sekurang-kurangnya 20% dari luas lantai rusun komersial yang dibangun. Dimungkinkannya pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah atau pendayagunaan tanah wakaf dalam rusun umum untuk menekan biaya pembangunan terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. RUU Rusun memberi perlindungan terhadap konsumen rusun antara lain pengaturan pemasaran rusun baik dilakukan sebelum ataupun setelah pembangunan rusun. RUU Rusun mengatur tentang peningkatan kualitas rusun. Pemerintah memberi bantuan berupa insentif dan kemudahan dalam rangka pembangunan rusun umum dan khusus. Pelaku pembangun rusun wajib memfasilitasi terbentuknya perhimpunan pemilik dan penghuni rusun paling lambat 1 tahun sejak penyerahan pertama dilakukan kepada pemilik dan diatur pula mengenai hak dan kewajiban para pemilik dan penghuni.

JAKARTA: Asosiasi pengembang mengusulkan kenaikan harga rumah susun sederhana milik (rusunami) menjadi Rp205 juta dari harga saat ini yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp144 juta per unit.Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan usulan kenaikan harga rusunami tersebut karena harga Rp144 juta yang ditetapkan saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, menyusul tingginya harga lahan di tengah kota dan biaya konstruksi bangunan vertikal. Dia menjelaskan REI mendorong Kementerian Keuangan untuk menaikkan harga rusunami yang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) dari saat ini Rp144 juta menjadi Rp205 juta. Harga rusunami yang bebas PPN saat ini Rp144 juta per unit sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan karena tingginya harga lahan di tengah kota dan mahalnya biaya konstruksi bangunan high-rise, kata Setyo saat dihubungi Bisnis, kemarin. Selain itu, menurutnya, hikmah di balik kegagalan program 1.000 menara rumah susun (rusun) yang ditargetkan pemerintah yakni pasar pembelian apartemen di tengah kota dengan

Sumber: Pernyataan Mulyadi, Ketua Panitia Kerja DPR untuk RUU Rusun, 2011

Bangunan tinggi sulit berkembang di BanjarmasinANUGERAH PERKASA Bisnis Indonesia

mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus

JAKARTA: Proyek apartemen dengan tingkat bangunan tinggi dinilai sulit berkembang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan karena wilayah tersebut memiliki tanah rawa yang menyulitkan konstruksi pada fondasi. Saat ini, rumah tapak lebih mendominasi untuk pasar residensial. Muhammad Ideris Fahmi, Koordinator Teknik PT Cita Citra Lestari, mengatakan Banjarmasin memiliki struktur tanah yang memiliki rawa yang dapat berpengaruh pada fondasi bangunan. Dia mengungkapkan jenis bangunan tinggi seperti apartemen sulit dikembangkan di provinsi tersebut karena membutuhkan biaya tinggi untuk teknologi dalam pemasangan fondasi. Kalimantan Selatan pada umumnya memiliki tanah keras di kedalaman 38 meter. Kalau konstruksi di atas tanah itu memiliki beban yang besar, maka diperlukan pancang tiang beton yang investasinya lebih mahal, ujar Fahmi ketika dikonfirmasi Bisnis, Selasa. Dia menjelaskan pada umumnya fondasi yang dipakai di wilayah tersebut adalah fondasi melayang dengan menggunakan kayu galam, kayu yang tumbuh di Kalsel dan kuat di dalam air hingga ratusan tahun. Fahmi mencontohkan rumah toko yang memiliki tiga lantai akan membutuhkan kayu pancang galam sepanjang 9 meter sampai dengan 11 meter sebagai fondasinya. Oleh karena itu, sam-

bungnya, pembangunan fondasi untuk bangunan tingkat tinggi di Banjarmasin membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis bangunan lainnya. Dia menyatakan penggunaan pancang beton sebagai fondasi mungkin sudah ada di Banjarmasin, namun jarang dilakukan, seperti pada pembangunan hotel. Menurut Fahmi, perusahaannya belum mau memakai pancang beton sebagai konstruksi fondasi dalam proyek mereka. Perusahaan yang merupakan bagian dari Grup Ciputra itu memiliki proyek perumahan Citra Garden dan Citra Land di kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin. Tak hanya itu, perseroan itu juga tengah mengembangkan area komersial Bizpark sebagai pergudangan di provinsi tersebut.

harga Rp200 juta hingga Rp300 juta semakin besar. Kegagalan 1.000 tower itu yakni adanya pasar yang besar untuk pembelian apartemen di tangah kota di kisaran harga Rp200 juta hingga Rp300 juta. Dengan hidup di tengah kota mereka dapat menghemat transportasi, justru ini akan menguntungkan pemerintah karena subsidi BBM [bahan bakar minyak] yang dikeluarkan dapat dikurangi, paparnya. Pada akhir Oktober 2011, Kementerian Perumahan Rakyat mengkaji kemungkinan menaikkan harga rusunami di kawasan perkotaan untuk merangsang pengembang membangunnya. Kajian tersebut ditargetkan selesai sebelum akhir tahun lalu guna mempercepat terpenuhinya

1.000 menara rusun. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan terdapat dua pilihan yang akan dilakukan instansinya yakni memberi fasilitas sarana dan prasarana tambahan kepada pengembang, sehingga harga per unit sebesar Rp144 juta tidak naik atau harganya akan dinaikkan dengan memberikan subsidi uang muka. Proyek hunian 1.000 menara rusun atau sekitar 600.000 unit dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak April 2007. Rincian 50% dibangun di Jabotabek, 30% di Pulau Jawa selain Jabotabek, sedangkan 20% dibangun di luar Pulau Jawa. Selanjutnya akan dibagi menjadi dua macam rusun, yakni rusunami yang kepemilikannya akan diper-

jualbelikan dan rusun sederhana sewa (rusunawa). Sementara di sisi lain, pemerintah siap menyediakan tanah negara untuk difungsikan sebagai lokasi pembangunan rusun bagi masyarakat, menyusul disahkannya RUU tentang Rumah Susun oleh DPR, pada 17 Oktober 2011. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan penyediaan tanah dari sumber aset negara itu merupakan salah satu upaya untuk percepatan realisasi pembangunan rusun, yang sampai kini masih banyak terkendala karena kurangnya ketersediaan lahan. Dia mengatakan dengan adanya aturan tersebut, maka seluruh aset tanah milik negara baik dari pusat ataupun pemerintah daerah, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rusun di wilayah yang kebutuhan perumahannya cukup tinggi, namun ketersediaan lahan tidak memadai.

DibedakanDirektur Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda tidak setuju dengan usulan kenaikan harga rusunami karena sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan daya beli. Seharusnya dibedakan saja antara rusunami yang subsidi dan rusunami nonsubsidi. Untuk rusunami yang subsidi tetap berlaku di harga yang saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp144 juta per unit, sedangkan untuk rusunami non-subsidi silahkan harganya masuk ke mekanisme pasar, kata Ali kepada Bisnis.

Menurutnya, pasar kelas menengah di perkotaan cukup besar yang sebenarnya tidak membutuhkan subsidi dari pemerintah. Dia menjelaskan jangan sampai rusunami tersebut menjadi salah sasaran karena masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah mendapatkan subsidi. Pemerintah tetap saja fokus kepada rusunami yang bersubsidi, untuk yang kelas menengah. Biarkan saja pengembang yang bermain di sana. Kalau harganya sudah Rp200 jutaan itu sudah bukan harga untuk masyarakat menengah ke bawah, ungkapnya. Fauzi Buldan, Konsultan Manajemen Properti dan Dirut Tribina Wahana Cipta, menilai program rusunami gagal merumahkan masyarakat menengah bawah karena harga yang tidak terjangkau dan biaya hidup yang ternyata menjadi lebih besar dengan tinggal di hunian vertikal tersebut. Yang ada masyarakat menengah bawah Jakarta makin terdesak ke luar Jakarta karena tidak mampu membeli. Yang tercipta adalah rusunami menjadi kelebihan pasokan secara temporer. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya agar rusunami kembali pada tujuan awalnya, ujarnya beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan kecenderungan masyarakat menengah bawah makin tidak mampu membeli karena harga rusunami terus naik di lapangan sesuai dengan hukum pasar, sementara intervensi pemerintah dalam bentuk alokasi subsidi sangat minim.(ZUFRIZAL)

(aisyah.Dewi@bisnis.

co.id)

Wika siapkan Rp600 miliar garap proyek baruSITI NURAISYAH DEWI Bisnis Indonesia

Terus menggeliatDirektur Utama PT Investasi Berkah Mahatama Royzani Sjachril mengatakan saat ini pembangunan rumah skala menengah dan mewah terus menggeliat, meskipun bergerak secara perlahan. Dia menyebutkan pasar pengembangan perumahan di provinsi ini masih didominasi oleh perumahan sederhana. Harga rumah kelas menengah yang dimaksud berkisar Rp200 jutaRp300 juta per unit, sedangkan rumah mewah Rp1 miliar Rp1,2 miliar per unit. Dia menambahkan rumah kelas menengah maupun mewah biasanya merupakan bagian dari lingkungan tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung.

JAKARTA: PT Wijaya Karya Realty, anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (Wika), tahun ini menyiapkan dana Rp600 miliar untuk membangun lima proyek properti di beberapa kota. Direktur Keuangan PT Wika Realty Imam Sudiyono mengatakan total biaya konstruksi kelima proyek properti tersebut mencapai Rp1,7 triliun. Tetapi, lanjutnya, pada tahun ini perusahaan hanya menganggarkan Rp600 miliar. Dana tersebut dari kas internal. Kami juga mendapatkan suntikan dana dari Wika sebesar Rp50 miliar. Total dana tersebut sudah termasuk lahan, sebagian besar proyek yang kami kerjakan merupakan kerja sama dengan pemilik lahan, katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa. Dia menjelaskan dengan bekerja sama, perusahaan dengan mudah dan lebih cepat mendapatkan lahan untuk dibangun serta modal yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan membeli

lahan. Strategi yang kami lakukan memang bekerja sama dengan pemilik lahan, apalagi jika pengembangan proyek di daerah-daerah.

Apartemen

BISNIS/RACHMAN

Suasana di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Cingised, Kelurahan Cisaranten

Kulon, Bandung, Jawa Barat, Selasa. Pengembangan rusunawa twin block di Jawa Barat terkendala belum adanya aturan soal pelepasan aset dari pusat ke daerah.

Adapun proyek-proyek tersebut yaitu pembangunan apartemen di Kota Tua, Jakarta Kota. Di lahan 5.000 m2 rencananya akan dibangun dua menara yang terdiri dari apartemen setinggi enam lantai dan kondotel (kondominium hotel). Menurutnya, proyek tersebut akan dibangun pada pertengahan tahun ini. Imam menjelaskan proyek lainnya adalah pembangunan rumah tapak di Kendari, Sulawesi Tenggara di lahan 40 hektare. Target yang dibidik perusahaan yakni kelas menengah dan atas. Proyek berikutnya yaitu pembangunan satu menara yang terdiri dari kondominium dan apartemen di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur di lahan 6.000 m2. Rencananya, pemancangan tiang perdana apartemen dan kondominium sebanyak 600 unit tersebut dilakukan bulan depan. Proyek selanjutnya berlokasi di Bandung, 5 Proyek yang akan digarap Wika Realty yakni pembangunan apartemen di Jalan Proyek Lokasi Luas lahan Merdeka seluas 6.000 Apartemen Kota Tua, 5.000 m2 m2 dan Jalan SoekarJakarta Kota noHatta seluas 4.000 m2. Rumah tapak Kendari, 40 ha Sulawesi Tenggara Terakhir, sambungnya, adalah pembaKondominium dan apartemen Cawang, 6.000 m2 ngunan kondotel di Jakarta Timur kawasan Boulevard, Apartemen di Jalan Merdeka Bandung 10.000 m2 Manado, Sulawesi dan Jalan Soekarno-Hatta Utara, di lahan 4.000 Kondotel Manado, 4.000 m2 m2, di mana tanahnya Sulawesi Utara merupakan kerja sama dengan pemilik lahan Sumber: Wika Realty daerah setempat.

8Pasaman Barat alokasikan Rp39,84 miliar bangun jalanSIMPANG AMPEK, Sumbar: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, menganggarkan Rp39,84 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan pada tahun ini."Anggaran itu telah ditetapkan dan tendernya akan dimulai April. Mudah-mudahan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan itu berjalan lancar dan memperoleh dukungan masyarakat," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat Reflin, pekan ini. Dia menyebutkan

INFRASTRUKTUR

Bisnis Indonesia,Kamis, 16 Februari 2012

Kab. Pasaman

Padang

anggaran sebesar itu a.l. untuk pembangunan jalan Rp22,3 miliar yang terdiri atas 60 paket pekerjaan, serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dengan delapan paket senilai Rp8,57 miliar. Adapun untuk pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan akan dikucurkan senilai Rp1,52 miliar dengan 12 paket pekerjaan.

Alokasi proyek jalan dan jembatan di Pasaman Barat (Rp miliar)Pembangunan jalan

22Rehabilitasi jalan

Frans Nembo Sukardi (dari kiri) menyampaikan pendapatnya didampingi Chief Economist BNI Ryan Kiryanto, dan Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika pada diskusi panel di Jakarta, kemarin. Diskusi tersebut bertema Memacu infrastruktur dan konektivitas antardaerah guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional.BISNIS/KELIK TARYONO

Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur

9Rehabilitasi jembatan

2Sumber: Dinas PU Pasaman Barat ANTARA/M. RAUSHAN

JTD kuasai 78% saham konsorsiumPenawaran 6 tol dalam Kota Jakarta dibuka bulan depanMIA CHITRA DINISARI Bisnis Indonesia

FONDASIPinjaman Waduk Karian segera cairJAKARTA: Dana pinjaman pembangunan Waduk Karian di Provinsi Banten ditargetkan cair pada pertengahan tahun ini dengan alokasi Rp52 miliar atau US$5,8 juta dari total yang diajukan sebesar US$100 juta. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum Maliki Moersid mengatakan perjanjian pinjaman dengan Korea International Cooperation Agency (Koica) telah ditandatangani sejak Desember tahun lalu. Namun pencairan baru dapat dilaksanakan pertengahan tahun ini sambil menunggu proses pembebasan lahan. Menurutnya, dana awal yang akan dicairkan tersebut dipergunakan untuk proses persiapan sebagai uang muka. Pertengahan tahun pinjaman sudah bisa diefektifkan, untuk tahun ini sekitar Rp52 miliar, ujarnya kepada Bisnis, kemarin. (BISNIS/DAN)

JAKARTA: Badan usaha milik daerah Pemerintah Provinsi DKI yang tergabung dalam PT Jakarta Tollroad Development akan menguasai 78% saham dalam konsorsium peserta tunggal proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota senilai Rp40,02 triliun.Head of Corporate Communication PT JTD Ngurah Irawan mengatakan BUMD Pemprov DKI yang terdiri PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Jaya, dan PT Jaya Ancol memang akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium tersebut. Berdasarkan penyusunan dokumen penawaran konsorsium yang akan diajukan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) pada bulan depan, katanya, BUMD DKI akan menguasai kepemilikan saham sebesar 78%,

RTRW terikat aturan khususJAKARTA: Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional menegaskan setiap kawasan yang telah memiliki peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) terikat aturan khusus tentang pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan. Ketua Tim Pelaksana BKPRN Djoko Kirmanto mengatakan peraturan tersebut diatur sebagai dasar guna tercapainya harmonisasi penggunaan lahan, sehingga pemda tidak dapat mengeluarkan izin pertambangan tanpa memperhatikan RTRW. Pada setiap RTRW sudah dimuat alokasi ruang kegiatan pertambangan baik pada kawasan peruntukan pertambangan maupun kawasan yang masih dimungkinkan dilakukan pertambangan, ujar Djoko yang juga Menteri Pekerjaan Umum dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, kemarin.(BISNIS/DAN)

zation masing-masing sisanya dibagi kepada lima perusahaan. perusahaan lainnya yang Rencana pembangunan 6 ruas tol Dia mengatakan untuk tergabung dalam konsorsidalam Kota Jakarta rencana pemasukan doum tersebut. kumen tender kepada Jadi kepemilikan saham Ruas Panjang Nilai proyek BPJT akan dilakukan per[masing-masing] perusaha(km) (Rp triliun) usahaan pada 26 Maret an di luar BUMD DKI 2012. Dalam dokumen [maksimal bisa] sekitar Semanan-Sunter 17,88 9,76 tersebut, lanjutnya, selain 6%8%. Itu yang kami Sunter-Bekasi Raya 11 7,37 penawaran nilai investasi, ajukan dalam dokumen pejuga berisi rencana teknis, Duri Pulo-Kp. Melayu 11,38 5,96 nawaran. Untuk kepastiankonstruksi, dan pelaksanya nanti baru akan diKemayoran-Kp. Melayu 9,65 6,95 naan pengadaan tanah. tuangkan dalam PPJT [perUlujami-Tanah Abang 8,27 4,25 Jika semua sesuai renjanjian pengusahaan jalan cana, diharapkan kontol], ujarnya kepada Bisnis Pasar Minggu-Casablanca 9,56 5,71 struksi bisa dimulai pada kemarin. Total 67,74 40,02 2013. Tapi lagi-lagi ini Pembagian kepemilikan semua bergantung kepada saham itu, menurutnya,