3
Berapa Jumlah Kabupaten di Indonesia ? Berapakah jumlah kabupaten di Indonesia ??? Sebuah pertanyaan sederhana namun sulit dijawab secara pasti. Mengapa ? Karena sejak otonomi daerah digulirkan, keinginan untuk mekar dan membentuk daerah otonomi sendiri juga hampir tak terbendung. Siang ini, sambil iseng melihat-lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada situs Republik Indonesia, secara tidak sengaja melihat juga Undang- Undang tentang pembentukan beberapa kabupaten. Karena pada tahun 2006 hingga April 2008 mengelola Jardiknas, saya sedikit banyak hapal beberapa nama Kabupaten, namun, setelah melihat nama-nama kabupaten tersebut, rasanya janggal di telinga. Bahkan, sebagai orang Sulawesi Selatan, saya baru tahu bahwa saat ini sudah ada Kabupaten Toraja Utara yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan. Nah lho… Beranjak dari pemikiran itulah, saya mencoba menuliskan nama-nama kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang pada 2 tahun terakhir (2007 – 2008) paling tidak, sesuai dengan situs resmi pemerintah Indonesia tersebut. Untuk melihat detail Undang- Undangnya, silakan klik pada tahun yang bersangkutan. Tahun 2007 1. Kabupaten Empat Lawang – Provinsi Sumatera Selatan (UU No. 1 Tahun 2007) 2. Kabupaten Nagekeo – Provinsi Nusa Tenggara Timur (UU No. 2 Tahun 2007) 3. Kabupaten Sumba Tengah – Provinsi Nusa Tenggara Timur (UU No. 3 Tahun 2007) 4. Kota Kotamobagu – Provinsi Sulawesi Utara (UU No. 4 Tahun 2007) 5. Kabupaten Batu Bara – Provinsi Sumatera Utara (UU No. 5 Tahun 2007)

Berapa Jumlah Kabupaten Di Indonesia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Berapa Jumlah Kabupaten Di Indonesia

Berapa Jumlah Kabupaten di Indonesia ?

Berapakah jumlah kabupaten di Indonesia ???

Sebuah pertanyaan sederhana namun sulit dijawab secara pasti. Mengapa ? Karena sejak otonomi daerah digulirkan, keinginan untuk mekar dan membentuk daerah otonomi sendiri juga hampir tak terbendung.

Siang ini, sambil iseng melihat-lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada situs Republik Indonesia, secara tidak sengaja melihat juga Undang-Undang tentang pembentukan beberapa kabupaten. Karena pada tahun 2006 hingga April 2008 mengelola Jardiknas, saya sedikit banyak hapal beberapa nama Kabupaten, namun, setelah melihat nama-nama kabupaten tersebut, rasanya janggal di telinga.

Bahkan, sebagai orang Sulawesi Selatan, saya baru tahu bahwa saat ini sudah ada Kabupaten Toraja Utara yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan. Nah lho…

Beranjak dari pemikiran itulah, saya mencoba menuliskan nama-nama kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang pada 2 tahun terakhir (2007 – 2008) paling tidak, sesuai dengan situs resmi pemerintah Indonesia tersebut. Untuk melihat detail Undang-Undangnya, silakan klik pada tahun yang bersangkutan.

Tahun 2007

1. Kabupaten Empat Lawang – Provinsi Sumatera Selatan (UU No. 1 Tahun 2007)2. Kabupaten Nagekeo – Provinsi Nusa Tenggara Timur (UU No. 2 Tahun 2007)3. Kabupaten Sumba Tengah – Provinsi Nusa Tenggara Timur (UU No. 3 Tahun 2007)4. Kota Kotamobagu – Provinsi Sulawesi Utara (UU No. 4 Tahun 2007)5. Kabupaten Batu Bara – Provinsi Sumatera Utara (UU No. 5 Tahun 2007)6. Kabupaten Kayong Utara – Provinsi Kalimantan Barat (UU No. 6 Tahun 2007)7. Kabupaten Pidie Jaya – Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU No. 7 Tahun 2007)8. Kota Subulussalam – Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU No. 8 Tahun 2007)9. Kabupaten Minahasa Tenggara – Provinsi Sulawesi Utara (UU No. 9 Tahun 2007)10. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara – Provinsi Sulawesi Utara (UU No. 10 Tahun

2007)11. Kabupaten Gorontalo Utara – Provinsi Gorontalo (UU No. 11 Tahun 2007)12. Kabupaten Bandung Barat – Provinsi Jawa Barat (UU No. 12 Tahun 2007)13. Kabupaten Konawe Utara – Provinsi Sulawesi Tenggara (UU No. 13 Tahun 2007)14. Kabupaten Buton Utara – Provinsi SUlawesi Tenggara (UU No. 14 Tahun 2007)15. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro – Provinsi Sulawesi Utara (UU No. 15

Tahun 2007)16. Kabupaten Sumba Barat Daya – Provinsi Nusa Tenggara Timur (UU No. 16 Tahun 2007)17. Kabupaten Mamberamo Raya – Provinsi Papua (UU No. 19 Tahun 2007)18. Kota Tual – Provinsi Maluku (UU No. 31 Tahun 2007)19. Kota Serang – Provinsi Banten (UU No. 32 Tahun 2007)20. Kabupaten Pesawaran – Provinsi Lampung (UU No. 33 Tahun 2007)

Page 2: Berapa Jumlah Kabupaten Di Indonesia

21. Kabupaten Tana Tidung – Provinsi Kalimantan Timur (UU No. 34 Tahun 2007)22. Kabupaten Kubu Raya – Provinsi Kalimantan Barat (UU No. 35 Tahun 2007)23. Kabupaten Manggarai Timur – Provinsi Nusa Tenggara Timur (UU No. 36 Tahun 2007)24. Kabupaten Padang Lawas Utara – Provinsi Sumatera Utara (UU No. 37 Tahun 2007)25. Kabupaten Padang Lawas – Provinsi Sumatera Utara (UU No. 38 Tahun 2007)

Tahun 2008

1. Kabupaten Mamberamo Tengah – Provinsi Papua (UU No. 3 Tahun 2008)2. Kabupaten Yalimo – Provinsi Papua (UU No. 4 Tahun 2008)3. Kabupaten Lanny Jaya – Provinsi Papua (UU No. 5 Tahun 2008)4. Kabupaten Nduga – Provinsi Papua (UU No. 6 Tahun 2008)5. Kabupaten Puncak – Provinsi Papua (UU No. 7 Tahun 2008)6. Kabupaten Dogiyai – Provinsi Papua (UU No. 8 Tahun 2008)7. Kabupaten Labuhanbatu Selatan – Provinsi Sumatera Utara (UU No. 22 Tahun 2008)8. Kabupaten Labuhanbatu Utara – Provinsi Sumatera Utara (UU No. 23 Tahun 2008)9. Kabupaten Bengkulu Tengah – Provinsi Bengkulu (UU No. 24 Tahun 2008)10. Kota Sungai Penuh – Provinsi Jambi (UU No. 25 Tahun 2008)11. Kabupaten Lombok Utara – Provinsi Nusa Tenggara Barat (UU No. 26 Tahun 2008)12. Kabupaten Sigi – Provinsi Sulawesi Tengah (UU No. 27 Tahun 2008)13. Kabupaten Toraja Utara – Provinsi Sulawesi Selatan (UU No. 28 Tahun 2008)14. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur – Provinsi Sulawesi Utara (UU No. 29 Tahun

2008)15. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan – Provinsi Sulawesi Utara (UU No. 30 Tahun

2008)16. Kabupaten Maluku Barat Daya – Provinsi Maluku (UU No. 31 Tahun 2008)17. Kabupaten Buru Selatan – Provinsi Maluku (UU No. 32 Tahun 2008)18. Kabupaten Kepulauan Anambas – Provinsi Kepulauan Riau (UU No. 33 Tahun 2008)

Luar biasa, dalam waktu 2 (dua) tahun saja, sudah ada 43 Kabupaten yang baru. Mudah-mudahan tujuan pemekaran ini benar-benar untuk rakyat, agar pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efktif dan efisien, bukan agar banyak “lowongan pejabat” yang terbuka.