Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
LOGO
BENTUK BENTUK2 NEGARA& SISTEM PEMERINTAHAN
DI DUNIA
LOGO
1.MONARKI
2.REPUBLIK
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
MONARKI
Monarki, berasal dari bahasa YUNANI
monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah.
Monarki merupakan Suatu Negara yang menjalankan sistem pemerintahan
dipimpin oleh seorang (Raja, Ratu, Syah atau kaisar).
Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di
dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20.
Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya Lima negara
mempunyai penguasa Monarki Mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem Konstitusi
MONARKI
Istilah yang digunakan untuk
Pemimpin Negara Monarki di dunia adalah sbb :
1. RAJA / RATU = Arab Saudi, Swaziland, Thailand, Britania Raya, Maroko, Spanyol
2. Emir = Kuwait, Spanyol
3. Kaisar = Jepang
4. Pangeran = Monako
5. Sultan = Brunei, Oman
6. Yang dipertuan Agong = Malaysia
7. Paus = Vatikan
MONARKI
MONARKI ABSOLUT
MONARKI KONSTITUSI
MONARKI PARLEMENTER
MONARKI DEMOKRASI
MONARKI
1. MONARKI ABSOLUT / MUTLAK
Monarki Absolut / Mutlak merupakan Negara yang Dipimpin oleh raja sebagai kepala Negara & Pemerintahan yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas.
Perintah raja merupakan hukum dan undang2 yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh rakyatnya, pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh : perancis, semasa louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi (Negara adalah saya)
adanya perdana menteri dalam pada negara Monarki Absolut/Mutlak hanya sebagai simbol saja, pada prinsipnya Raja memiliki wewenang Penuh terhadap Penguasaan Negara.
MONARKI
1. Arab Saudi = Raja Abdullah ibn’ Ad al ‘Aziz Al Sa’ud
2. Brunei = Sultan Hassanal Bolkiah Muizzadin Wadaulah
3. Swaziland = Raja Mswati III
4. Oman = Sultan Qaboos Ibn Said Al Said
5. Qatar = Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani
Daftar Negara di dunia dengan sistem monarki Absolut / Mutlak
MONARKI
2. MONARKI KONSTITUSIONALMonarki Konstitusional merupakan merupakan Negara yang Dipimpin oleh raja sebagai kepala Negara dimana kekuasaanya dibatasi oleh undang - undang (konstitusi).
Terjadinya Proses monarki konstitusional pada negara MONARKI adalah sebagai berikut :
a. Adakalanya proses monarki konstitusional itu datang dari inisiatif raja itu sendiri karena ia takut kekuasaannya akan runtuh / dikudeta. Contoh: negara Jepang dengan hak octrooi (Hak Tunggal)
b. Adakalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contoh: Inggris yang melahirkan Bill of RightsI tahun 1689, Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.
MONARKI
1. Antigua & Barbuda
2. Australia
3. Bahama
4. Barbados
5. Belize
6. Britania Raya
7. Grenada
8. Jamaika
Daftar Negara negara dengan sistem monarki konstitusional
RATU ELIZABETH II
9. Kanada
10.Papua Nugini
11. Saint Kitts dan Nevis
12.Sainit Lucia & Grenadines
13.Selandia Baru
14.Kepulauan Solomon
15.Tuvulu
MONARKI
16.Denmark
17.Grend Land
RATU MARGARETH II
18. Ratu Beatrix = Belanda
19. Raja Albert II = Belgia
20. Maharaja Akihito = Jepang
21. Raja Norodom Sihamoni = Kamboja
22. Pangeran Hans Adam II = Liechtenstein
23. Adipati Agung Henri = Luxemburg
24. Yg dipertuan Agung Sultan Mizan
Zainal Abidin = Malaysia
25. Pangeran Albert = Monako
26. Raja Mohammed VI = Maroko
27. Raja Harald V = Norwegia
21. Raja Juan Carlos I = Spanyol
22. Raja Carl XVI Gustaf = Swedia
23. Taja Bhumibol Adulyadej = Thailand
24. Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahayan = Uni Emirat Arab
25. Raja Abdullah II = Yordania
MONARKI
3. MONARKI PARLEMENTERMonarki parlementer adalah bentuk pemerintahan
dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jatuh tegaknya pemerintah bergantung pada kepercayaan parlemen kepada para menteri.
Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Raja tidak memegang pemerintahan secara nyata, tetapi para menteri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-sendiri, sesuai tugas masing-masing. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Inggris, Belanda, dan Malaysia.
MONARKI
1. INGGRIS
2. BELANDA
3. MALAYSIA
Daftar Negara negara dengan sistem monarki Parlementer
MONARKI
4. MONARKI DEMOKRASI
Monarki Demokrasi merupakan Negara yang Dipimpin oleh raja yang dipilih secara Demokrasi.
Pemilihan Kepala Negara pada negara Monarki Demokrasi ditentukan melalui hasil permusyawaratan beberapa Sultan. Masa Jabatan Kepala Negara akan ditentukan berdasarkan Konstitusi.
Perdana Menteri akan dipilih oleh Rakyat berdasarkan sistem Demokrasi. Perdana menteri secara konstitusi memegang jabatan sebagai Kepala Pemerintahan.
MONARKI
Daftar Negara didunia dengan sistem monarki Demokrasi
KEPALA NEGARA :
Tuanku Mizan Zainal Abidin
Perdana Menteri :
Najib Tun Razak
MALAYSIA
LOGO
MENGAPA RATU ELIZABETH II MENGEPALAI BANYAK NEGARA
NEGARA DI DUNIA?
PERTANYAAN?
MONARKI
1. Antigua & Barbuda
2. Australia
3. Bahama
4. Barbados
5. Belize
6. Britania Raya
7. Grenada
8. Jamaika
Daftar Negara negara dengan sistem monarki konstitusional
RATU ELIZABETH II
9. Kanada
10.Papua Nugini
11. Saint Kitts dan Nevis
12.Sainit Lucia & Grenadines
13.Selandia Baru
14.Kepulauan Solomon
15.Tuvulu
LOGO
MENGAPA RATU ELIZABETH II MENGEPALAI BANYAK NEGARA
NEGARA DI DUNIA?
PERTANYAAN?
LOGO KARENA RATU ELIZABETH MERUPAKAN KETUA NEGARA
PERSEMAKMURAN
Apa yg dimaksud NEGARA PERSEMAKMURAN?
NEGARA PERSEMAKMURAN
merupakan suatu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Britania Raya (INGGRIS)
Tidak semua anggota Negara Persemakmuran yang mengakui Ratu Inggris, Elizabeth II, sebagai kepala negara.
Negara-negara yang mengambilnya sebagai kepala negara dikenal sebagai Kerajaan Persemakmuran atau "Commonwealth Realm". Bagaimanapun juga, kebanyakan anggotanya adalah REPUBLIK, dan sebagian yang lain mempunyai MONARKI tersendiri. Namun demikian, semua anggotanya menganggap Ratu Elizabeth II sebagai Ketua Persemakmuran.
EROPA1. Britania Raya2. Siprus3. MaltaAMERIKA UTARA4. KanadaAMERIKA TENGAH5. Jamaika6. Trinidad & Tobago7. Barbados8. Bahama9. Grenada10. Dominika11. Saint Lucia12. Saint Vincent &
Grenadines13. Antigua & Barbuda14. Belize15. Saint Kitts & Nevis
DAFTAR NEGARA PERSEMAKMURANAMERIKA SELATAN16. GuyanaAFRIKA17. Afrika Selatan18. Ghana19. Nigeria20. Sierra Leone21. Tanzania22. Uganda23. Kenya24. Malawi25. Zambia26. Gambia27. Botswana28. Lesotho29. Mauritus30. Swaziland31. Seychelles32. Namibia33. Kamerun
34. Mozambik35. RwandaASIA36. India37. Pakistan38. Sri Lanka39. Malaysia40. Singapura41. Bangladesh42. Maladewa43. Brunei DarussalamAUSTRALIA & OSEANIA44. Australia45. Selandia Baru46. Samoa47. Tonga48. Papua Nugini49. Kepulauan Solomon50. Vanuatu51. Tuvalu52. Kiribati53. Nauru
ANGGOTA DIBEKUKAN1. FijiBEKAS ANGGOTA2. Republik Irlandia3. Newfoundland4. Zimbawe
Bekas Negara Jajahan Britania yg tdk jd Anggota1. Amerika Serikat2. Irak3. Israel4. Mesir5. Palestina6. Yordania
BRITANIA RAYA ?
Kerajaan Britania Raya merupakan Gabungan dari 3 Kerajaan yg didirikan dengan Undang undang Perserikatan pada tahun 1800 yang terdiri dari Kerajaan Inggris, Kerajaan Irlandia & Kerajaan Skotlandia BRITANIA RAYA dikenal dengan beberapa nama yaitu :- United Kingdom of Great Britain and Northerm Ireland (UK)- Kerajaan Serikat- Inggris Raya- Inggris
BRITANIA RAYA
Pada awalnya Kerajaan Britania Raya didirikan pada 1 Mei 1707 oleh politik serikat kerajaan Inggris dan kerajaan Skotlandia. Peristiwa ini adalah hasil dari perjanjian yang dikenal dengan sebutan The Treaty of Union (Pakta Perserikatan) yang disetujui pada 22 Juli 1706, dan lalu diratifikasi oleh Parlemen Inggris dan Parlemen Skotlandia lewat UU Perserikatan pada 1707.
Setelah hampir setengah abad kemudian, Kerajaan Irlandia ikut bersatu dengan Kerajaan Britania Raya untuk membentuk Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Serikat lewat UU Perserikatan yang disusun pada 1800.
Oleh karena itu, maka Inggris menjadi perserikatan kerajaan-kerajaan, yaitu; kerajaan Inggris, kerajaan Irlandia dan kerajaan Skotlandia.
LOGO
1.MONARKI
2.REPUBLIK
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
REPUBLIKPengertian Dasar :
Istilah REPUBLIK berasal dari bahasa Latin Res Publica, atau Urusan Awam yang artinya
kerajaan yang dimiliki serta dikawal oleh Rakyat
Jadi REPUBLIK merupakan sistem sebuah negara yang dipimpin oleh kepala Negara
yang berasal dari rakyat, dipilih berdasarkan Konstitusi Suatu Negara.
REPUBLIKKonsep Republik telah digunakan sejak berabad
lamanya dengan Republik yang paling terkenal yaitu Republik ROMA yang bertahan dari 509 SM Hingga 44 SM. Didalam Republik tersebut, telah dipraktekan prinsip – prinsip :
- Anualiti = memegang pemerintah selama satu tahun
- Collegiality = dua orang yang memegang jabatan ketua negara
Pada zaman modern ini ketua negara suatu republik biasanya seorang saja yaitu Presiden.
EROPA1. Albania2. Azerbaijan3. Belarus4. Bulgaria5. Bosnia Herzegovina6. Jeman7. Kroasia8. Republik Ceko9. Perancis10. Italia11. Finlandia12. Kazakhstan13. Romania14. Rusia15. San Marino16. Swiss17. TurkmenistanAMERIKA UTARA18. Amerika Serikat19. Meksiko
DAFTAR NEGARA REPUBLIKAMERIKA SELATAN20. Argentina21. Brazil22. Bolivia23. Chili24. Kolombia25. PeruAFRIKA26. Afrika Selatan27. Republik Afrika Tengah28. Angola29. Benin30. Burkina Faso31. Burundi32. Chad33. Mesir34. Republik Kongo35. Pantai Gading36. Republik Demokrasi
Kongo37. Djibouti38. Senegal
ASIA39. Uni Emirat Arab40. Bangladesh41. Republik Rakyat China42. Republik Cina (Taiwan)43. India44. Indonesia45. Iran46. Irak47. Myanmar48. Nepal (tmt. 28 mei 2008)49. Pakistan50. Singapura51. Timor Leste
REPUBLIK
REPUBLIK ABSOLUT
REPUBLIK KONSTITUSI
REPUBLIK PARLEMENTER
1) Republik Absolut
Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidak berfungsi.
2) Republik Konstitusional
Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
3) Republik Parlementer
Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.
Next
LOGO
SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN
(Carl J. Friedrich). Sistem pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut.
Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Penggolongan kedua sistem pemerintahan ini didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Digolongkan sebagai sistem pemerintahan parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sedangkan dogolongkan sebagai sistem pemerintahan presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif.
LOGO
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem ini dikembangkan di berbagai negara, antara lain, adalah di Prancis, Kerajaan Inggris, Kanada, Australia, India, dan sebagainya.
CIRI PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala negara ini tak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet.
Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara tak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.
Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih lansung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Dan yang disebut sebagai eksekutif di sini adalah kabinet. Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, manakala parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri.
Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu. Sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi.
CIRI PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Partai-partai yang menjalankan pemerintahan muncul dari majelis. Menteri-menteri pemerintah biasanya diambil dari anggota legislatif dan tetap menjadi anggota legislatif
Kepala pemerintahan (yang disebut perdan menteri, premier atau kanselir) dan dewan menteri (yang disebut kabinet) dapat diberhentikan dari jabatannya melalui mosi tidak percaya oleh parlemen. Pos perdana menteri biasanya terpisah dari kepala negara
Eksekutif adalah kolegiat, berbentuk kabinet di mana perdana menteri secara tradisional adalah orang pertama di antara sejumlah orang yang sederajat dalam kabinetnya. Eksekutif pluralistik ini berbeda dengan fokus dalam pemerintahan presidensial yang bertumpu pada seorang kepala eksekutif
KELEBIHAN & KEKURANGAN
1.KelebihanPembuatan kebijakan dapat ditangani
secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada pada satu partai atau koalisi partai.
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas
Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
KELEBIHAN & KEKURANGAN
2. Kekurangan Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung
pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentikan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi bila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
LOGO
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Sistem ini atau disebut juga dengan sistem kongresional,
merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Dalam sistem ini, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, , posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
Dalam ini, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Para menteri bertanggung jawab pada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, serta tidak dapat diberhentikan oleh parlemen.
Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab Supreme Court (Mahkamah Agung), dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR atau Kongres (Senat dan Parlemen di Amerika). Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesquieu secara murni melalui pemisahan kekuasaan (Separation of Power). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).
CIRI PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis
Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif
Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen
Presiden tak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer
Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat
Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen
KELEBIHAN & KEKURANGAN
1.Kelebihan
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun
Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
2. Kekurangan
Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas
Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
KESIMPULAN
BENTUK NEGARA- MONARKI- REPUBLIK
SISTEM PEMERINTAHAN- PARLEMEN
- PRESIDENSIAL
LOGO
TERIMA KASIH…
