HUKUM TATA NEGARA

KELOMPOK :

1) NELLA RATNASARI

2) KIKI RIZKI

3) ZAINAL HAKIM

4) SYAHRIANSYAH

BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

A.PENGERTIAN

B. BENTUK NEGARA

C. SUSUNAN PEMERINTAHAN

D. SISTEM PEMERINTAHAN

E. BENTUK NEGARA INDONESIA

F. SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945

A. PENGERTIAN

A.1Bentuk Negara

• yaitu menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, mengenai struktur organisasi negara yang meliputi segenap unsur – unsurnya, yaitu Daerah, Bangsa dan pemerintahnya.

A.2Sistem

Pemerintahan

• yaitu menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan saja dengan tidak menyinggung struktur daerah, maupun bangsa.

B. BENTUK NEGARA

Monarchie ( kerajaan , kesultanan dan kekaisaran )

•Ialah negara yang dikepalai oleh seorang Raja, sultan atau kaisar, dan bersifat turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup.

Republik ( kepentingan umum ) •ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai ole seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu.

Aristokrasi ( oligarki ) •Ialah Negara dengan pemerintahan yang pimpinan tertingginya terletak ditangan beberapa orang.

Lanjutan

Demokrasi •Ialah suatu negara dengan pemerintahan pimpinan tertinggi terletak ditangan rakyat.

Autokrasi •Ialah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasan negara, yang berdasarkan atas pandangan autoriteit negara.

C. SUSUNAN PEMERINTAHAN

NEGARA KESATUAN

•ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dimana diseluruh negara yang brkuasa hanyalah satu pemerintah ( pusat ) yang mengatur seluruh daerah . Serta mempunyai kewenangan tertinggi dalam bidang pemerintahan negara.

NEGARA FEDERASI

•Ialah suatu negara yang merupakan dua atau lebih kesatua politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam satu ikatan politik.

D. SISTEM PEMERINTAHAN

Gabungan dari dua istilah yaitu Sistem dan Pemerintahan. Menurut Carl J. Friedrich Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian – bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Sedangkan Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.

Pembagian Sistem

Sistem parlementer

• adalah diaman hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat.

Sistem presiden

siil

• adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasan eksekutif berada diluar pengawasan ( langsung ) parlemen.

Komparasi sistem

• Hal ini disebabkan oleh latar belakang sejarah politik yang dialami oleh masing – masing negara itu berlainan.

Lanjutan >>>

Sistem Quasi

•pada hakekatnya merupakan variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.

Sistem Referendum

•merupakan bentuk variasi dari sistem Quasi ( quasi presidensiil ) dan sistem presidensiil murni.

D.BENTUK NEGARA INDONESIA

Bentuk negara indonesia adalah republik sedangkan susunan negaranya adalah

kesatuan.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa definisi :

Bentuk negara bukan

monarchi ( kerajaan )

Kepala negara dipilih dan tidak turun

temuru.

Masa jabatan kepala negara

ditentukan dalam kurun waktu

tertentu.

E. SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945

Sistem pemerintahan indonesia pra amandemen UUD 1945

a. menurut sifatnya• maka pemerintahan indonesia adalah presidensiil namun sistem ini bukan

merupakan kenskuensi yang diadakan karena UUD 1945 menganut ajaran Trias politika.

b. menurut pembagian kekuasaan.

1. UUD 1945 tidak membatasi secara tajam, kekuasaan dilakukan atau dipegang oleh satu badan tertentu yg tidak boleh saling mencampuri.

2. UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan itu menjadi tiga bagian saja dan tidak membatasi kekuasaan dilakukan tiga badan saja.

3. UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 Dan 2 kepada lembaga negara lain.

F. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

1. Konsep negara hukum

• semula hanya ada didalam penjelasan, menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945

2. Kedudukan presiden• sebelum amandemen kedudukan dan kekuasaan presiden RI sangat

dominan, lebih – lebih dalam praktek penyelenggara Negara. Namun setelah amandemen kekuasaan presiden dikurangi dan hak legislasi dikembalikan ke DPR.

3. Sistem pemerintahan

• setelah amandemen presidensiil ditetapkan dalam sistem pemerintahan.

4. Kedudukan MPR dan DPR• MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan

pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Sedangkan DPR menjadi lebih dominan sebagai lembaga penentu keputusan dalam bnetuk memberi persetujuan terhadap agenda kenegaraan.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH ATAS PERHATIAN TERHADAP PEMAPARAN KAMI

SEMOGA ILMU YANG KITA DAPAT HARI INI BERMANFAAT BAGI KEHIDUPAN KITA