Anggaran Rumah Tangga FSGI

Embed Size (px)

Citation preview

ART FSGI ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT GURU INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN ANGGOTA Pasal 1 Keanggotaan Penuh Keanggotaan Penuh diberikan kepada organisasi yang telah mengajukan organisasinya untuk menjadi anggota dan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Pasal 2 Keanggotaan Persiapan Keanggotaan Persiapan diberikan untuk organisasi yang telah mengajukan organisasinya untuk menjadi anggota dan masih dalam proses memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota. SYARAT KEANGGOTAAN Pasal 3 Keanggotaan Persiapan Organisasi guru yang berdasarkan wilayah teritorial tertentu atau mata pelajaran (minat, kompetensi) tertentu yang serendah-rendahnya berada pada tingkat Kabupaten/ Kota mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota serta pernyataan bersedia mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya kepada Dewan Pengurus Pusat. Untuk organisasi guru yang berada pada tingkat Kabupaten/ Kota sekurangkurangnya memiliki 10 (sepuluh) orang anggota Untuk organisasi guru yang berada pada tingkat Provinsi sekurangkurangnya memiliki 3 (tiga) kepengurusan tingkat Kabupaten/ Kota dengan jumlah anggota sebagaimana disebutkan pada ayat 2 (dua) di atas Apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) maka Dewan Pengurus Pusat akan mengeluarkan Surat Tanda Keanggotaan dengan status keanggotaan persiapan.

1.

2. 3. 4.

Pasal 4 Keanggotaan Penuh 1. Organisasi guru yang memiliki status keanggotaan persiapan dapat menaikkan statusnya menjadi keanggotaan penuh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan AD/ ART FSGI b. Adanya susunan kepengurusan c. Adanya program kerja yang dijalankan d. Adanya proses rekrutmen anggota e. Berbadan hukum sedikitnya memiliki akte notaris f. Terlibat aktif dalam program-program yang dilaksanakan oleh FSGI 1 / 10

ART FSGI g. Melaksanakan kewajibannya sebagai anggota FSGI sesuai dengan AD/ ART FSGI h. Tidak melakukan pelanggaran terhadap AD, ART dan ketentuan lainnya yang berlaku di FSGI 2. Apabila persyaratan pada ayat (1) telah dipenuhi maka organisasi guru yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan penaikkan status keanggotaan kepada Dewan Pengurus Pusat 2 (dua) bulan menjelang pleno atau kongres. 3. Pengajuan penaikkan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan atau rekomendasi secara tertulis sedikit-dikitnya dari 2 (dua) anggota FSGI dan 2 (dua) orang anggota tetap Dewan Pertimbangan. 4. Apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) maka Dewan Pengurus Pusat akan mengeluarkan Surat Tanda Keanggotaan dengan status keanggotaan penuh. PENURUNAN DAN PENAIKAN STATUS KEANGGOTAAN Pasal 5 1. Dewan Pengurus Pusat dapat menurunkan dan menaikkan status keanggotaan organisasi guru melalui evaluasi perkembangan organisasi guru yang ditetapkan pada Pleno atau Kongres. 2. Status Keanggotaan Penuh organisasi guru dapat diturunkan menjadi Keanggotaan Persiapan apabila : a. Dalam 1 (satu) periode kepengurusan organisasi guru yang bersangkutan tidak melakukan periodesasi kepengurusan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun b. Tidak melaksanakan Rapat Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan c. Tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan Dewan Pengurus Pusat FSGI yang diundang secara resmi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan Dewan Pengurus Pusat FSGI d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ART ini 3. Organisasi guru yang sudah diturunkan statusnya dapat dinaikkan kembali menjadi Keanggotaan Penuh dengan memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 4 ART ini. MASA KEANGGOTAAN Pasal 6 Masa keanggotaan berakhir apabila : 1. Atas permintaan sendiri 2. Dibubarkannya organisasi yang bersangkutan 3. Diberhentikan sebagai anggota HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7 Hak Anggota 1. Organisasi dengan status keanggotaan persiapan memiliki : a. Hak bicara, yaitu hak untuk memberikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis b. Hak pembelaan diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya 2 / 10

ART FSGI c. Hak untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. 2. Organisasi dengan status keanggotaan penuh memiliki : a. Hak bicara, yaitu hak untuk memberikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis b. Hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi c. Hak suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada saat pemungutan suara d. Hak pembelaan diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya e. Hak untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 8 Kewajiban Anggota Anggota mempunyai kewajiban untuk : 1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya. 2. Menjunjung tinggi Kode Etik Guru 3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi 4. Membayar uang pangkal dan iuran anggota SANKSI ORGANISASI Pasal 9 Sanksi organisasi dapat dikenakan kepada anggota yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Guru dan peraturan organisasi lainnya. Sanksi organisasi dapat berupa : a. peringatan secara tertulis b. pemberhentian selaku pengurus organisasi c. pemberhentian sementara sebagai anggota d. pemecatan Anggota yang mendapat sanksi organisasi dapat melakukan pembelaan diri dalam forum yang ditunjuk untuk itu Tata cara pemberian sanksi organisasi dan pembelaan diri diatur dalam ketentuan tersendiri. BAB II SUSUNAN ORGANISASI DEWAN PENGURUS PUSAT Pasal 10 Status 1. Dewan Pengurus Pusat adalah Kepengurusan FSGI yang berada pada tingkat Pusat merupakan kepemimpinan tertinggi organisasi 2. Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak pelantikan dan serah terima jabatan dari Dewan Pengurus Pusat Demisioner

1. 2.

3. 4.

3 / 10

ART FSGI Pasal 11 Personalia Pengurus Susunan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Presidium dan Sekretaris Jenderal serta sebanyak-banyaknya berjumlah 50 orang Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal dan biro-biro yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris. Yang dapat menjadi Dewan Pengurus Pusat adalah anggota organisasi guru FSGI yang mendapat rekomendasi dari organisasi guru yang bersangkutan. Presidium dan Sekretaris Jenderal dapat melakukan reshuffle kepengurusan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam satu periode jabatan. Presidium dan Sekretaris Jenderal dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode jabatan berikutnya untuk jabatan yang sama. Apabila anggota Presidium tidak dapat menjalankan tugas atau berhalangan tetap, maka dapat dipilih penggantinya melalui Kongres Luar Biasa. Apabila Sekretaris Jenderal tidak dapat menjalankan tugas atau berhalangan tetap, maka dapat dipilih Pejabat Sekretaris Jenderal melalui Kongres Luar Biasa.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pasal 12 Tugas dan Wewenang 1. Selambat-lambatnya 30 hari setelah Kongres, Susunan Dewan Pengurus Pusat telah terbentuk dan Dewan Pengurus Pusat Demisioner telah melakukan serah terima jabatan kepada Dewan Pengurus Pusat Terpilih. 2. Dewan Pengurus Pusat yang baru dapat melaksanakan tugas-tugasya setelah dilakukan serah terima jabatan dengan Dewan Pengurus Pusat Demisoner 3. Berkewajiban melaksanakan hasil-hasil Ketetapan Kongres 4. Menyampaikan ketetapan-ketetapan dan perubahan-perubahan penting yang berhubungan dengan organisasi kepada seluruh anggota 5. Melaksanakan Rapat Kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) kali atau tiap semester selama periode jabatan berlangsung 6. Melaksanakan kongres tepat waktu sesuai dengan tanggal serah terima jabatan pada akhir periode. 7. Menyiapkan draft materi kongres dan menjamin terselenggaranya kongres berjalan dengan tertib dan lancar 8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui kongres 9. Menaikkan dan menurunkan status anggota berdasarkan evaluasi perkembangan anggota 10. Dapat memberikan peringatan, skorsing, pemecatan dan melakukan rehabilitasi terhadap anggota dan pengurus DEWAN PERTIMBANGAN Pasal 13 Status dan Keanggotaan 1. Anggota Dewan Pertimbangan adalah individu anggota FSGI ataupun orangorang yang memiliki sumbangsih dan berjasa bagi perkembangan FSGI, yang memiliki kapasitas intelektual, komitmen dan loyalitas dalam memajukan organisasi 2. Anggota Dewan Pertimbangan sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditetapkan oleh 4 / 10

ART FSGI Dewan Pengurus Pusat berdasarkan calon yang diusulkan dan dipilih dalam Kongres 3. Dari jumlah anggota Dewan Pertimbangan seperti disebutkan pada ayat (2) diatas, 5 (lima) orang diantaranya merupakan anggota tetap Dewan Pertimbangan sedangkan sisanya merupakan anggota tidak tetap yang dipilih tiap pelaksanaan Kongres 4. Pemilihan calon anggota Dewan Pertimbangan dilakukan setelah Pemilihan Presidium dan Sekretaris Jenderal 5. Bila kemudian ternyata ada calon-calon anggota Dewan Pertimbangan dipilih sebagai Dewan Pengurus Pusat maka keanggotaannya gugur dan diganti oleh urutan berikutnya yang terpilih dalam kongres Pasal 14 Tugas 1. Mengawasi pelaksanaan ketetapan-ketetapan dalam Kongres yang dijalankan Dewan Pengurus Pusat 2. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada Dewan Pengurus Pusat untuk memperlancar pelaksanaan ketetapan-ketetapan dalam Kongres baik diminta atau tidak diminta 3. Menyampaikan hasil pengawasan ketetapan-ketetapan Kongres Pasal 15 Sidang Dewan Pertimbangan 1. Sidang Dewan Pertimbangan dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) periode 2. Anggota Sidang Dewan Pertimbangan terdiri dari Dewan Pengurus Pusat dan anggota Pertimbangan 3. Koordinator Dewan Pertimbangan dipilih dari anggota Dewan Pertimbangan dan ditetapkan dalam Sidang Dewan Pertimbangan Pasal 16 Tata Kerja Dewan Pertimbangan 1. Tata kerja Dewan Pertimbangan diselenggarakan oleh Koordinator Dewan Pertimbangan bersama anggota Dewan Pertimbangan lainnya 2. Dewan Pertimbangan terdiri dari komisi-komisi disesuaikan dengan pembidangan kerja Dewan Pengurus Pusat 3. Masing-masing komisi diisi oleh seorang anggota Dewan Pertimbangan yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pertimbangan DEWAN KEHORMATAN Pasal 17 Status dan Keanggotaan 1. Anggota Dewan Kehormatan adalah orang yang memiliki kapasitas intelektual dan wawasan yang luas dalam bidang pendidikan serta mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan 2. Anggota Dewan Kehormatan sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat berdasarkan calon yang diusulkan anggota dan dipilih dalam Kongres.

5 / 10

ART FSGI 3. Pemilihan calon anggota Dewan Kehormatan dilakukan setelah Pemilihan Presidium dan Sekretaris Jenderal serta pemilihan anggota Dewan Pertimbangan 4. Bila kemudian ternyata ada calon-calon anggota Dewan Kehormatan dipilih sebagai Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan maka keanggotaannya gugur dan diganti oleh urutan berikutnya yang terpilih dalam Kongres Pasal 18 Tugas 1. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik guru yang dilaksanakan anggota 2. Menetapkan bentuk kesalahan dan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota 3. Menetapkan sanksi organisasi bagi anggota yang melanggar Kode Etik Pasal 19 Sidang Dewan Kehormatan 1. Sidang Dewan Kehormatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) periode 2. Anggota Sidang Dewan Kehormatan terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan dan anggota Dewan Kehormatan 3. Koordinator Dewan Kehormatan dipilih dari anggota Dewan Kehormatan dan ditetapkan dalam Sidang Dewan Kehormatan Pasal 20 Tata Kerja Dewan Kehormatan Tata kerja Dewan Pertimbangan diselenggarakan oleh Koordinator Dewan Pertimbangan bersama anggota Dewan Pertimbangan lainnya Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kehormatan dilengkapi oleh dua forum yaitu Majelis Kode Etik dan Majelis Pembelaan Diri Majelis Kode Etik dilakukan untuk mencari kejelasan terhadap bentuk kesalahan dan pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun Kode Etik dan menetapkan bentuk sanksi organisasi jika terbukti melakukan pelanggaran Majelis Pembelaan Diri dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada anggota yang dianggap melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi untuk melakukan pembelaan diri Tata kerja Dewan Kehormatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi lainnya BAB III PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONGRES Pasal 21 Status 1. Kongres merupakan musyawarah utusan-utusan organisasi guru anggota FGSI 2. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi 6 / 10

1. 2. 3.

4. 5.

ART FSGI 3. Kongres dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun selambat-lambatnya bulan Juli tahun ketiga Kepengurusan 4. Kongres dapat dilaksanakan menyimpang dari ketentuan yang tersebut pada ayat (3) yang disebut dengan kongres luar biasa 5. Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas usulan 1 (satu) anggota organisasi guru dengan status keanggotaan penuh atau atas usulan Dewan Pertimbangan maupun inisiatif dari Dewan Pengurus Pusat yang memperoleh persetujuan 2/3 dari anggota organisasi guru FSGI dengan status keanggotaan penuh 6. Dalam Kongres Luar Biasa hanya membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan maksud Kongres Luar Biasa tersebut Pasal 22 Kekuasaan dan Wewenang Mendengar dan menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat mengenai hal-hal yang dikerjakan selama masa jabatannya Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Menetapkan Program Kerja FSGI Memilih dan mengesahkan anggota Presidium dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat FSGI Memilih anggota Dewan Pertimbangan dan anggota Dewan Kehormatan Hal-hal lain yang dianggap perlu selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 23 Tata Tertib Peserta kongres terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, utusan organisasi guru anggota FSGI, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Kehormatan beserta undangan lainnya Dewan Pengurus Pusat adalah penanggung jawab kongres, anggota organisasi guru dengan status keanggotaan penuh adalah peserta utusan sedangkan anggota organisasi guru dengan status keanggotaan persiapan, Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan dan undangan adalah peserta peninjau Peserta utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara Jumlah peserta utusan dari anggota organisasi guru dengan status keanggotaan penuh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Jumlah peserta peninjau dari anggota organisasi guru dengan status keanggotaan persiapan ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan tidak melebihi jumlah ketentuan pada ayat 4 Pimpinan sidang kongres dipilih dari dan oleh peserta kongres Kongres dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota organisasi guru dengan status keanggotaan penuh Apabila ketentuan pada ayat 7 tidak terpenuhi maka kongres diundur untuk waktu 2 x 60 menit dan setelah itu dinyatakan sah Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan tidak mendapat kata mufakat,maka keputusan yang diminta untuk disepakati tersebut harus dirubah dengan menyusun keputusan baru, apabila tidak ada kata sepakat terhadap keputusan baru, maka keputusan yang lama dipakai untuk selanjutnya. 7 / 10

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ART FSGI Rapat Pleno Pasal 24 Status 1. Rapat Pleno merupakan musyawarah utusan-utusan organisasi guru anggota FSGI di luar kongres 2. Rapat Pleno dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun 3. Rapat Pleno dapat dilaksanakan hanya atas inisiatif Dewan Pengurus Pusat Pasal 25 Kekuasaan dan Wewenang Mendengarkan hasil-hasil pelaksanaan program kerja Mengambil kebijakan-kebijakan strategis organisasi di luar hasil-hasil ketetapan kongres Mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi FSGI dan anggotanya Meninjau status keanggotaan organisasi guru anggota FSGI Mempersiapkan pelaksanaan Kongres Pasal 26 Tata Tertib Peserta Rapat Pleno terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, utusan organisasi guru anggota FSGI, Dewan Pertimbangan dan undangan Dewan Pengurus Pusat adalah penanggung jawab Rapat Pleno, anggota organisasi guru dengan status keanggotaan penuh adalah peserta utusan sedangkan anggota organisasi guru dengan status keanggotaan persiapan, Dewan Pertimbangan dan undangan adalah peserta peninjau Peserta utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara Jumlah peserta utusan dari anggota organisasi guru dengan status keanggotaan penuh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Jumlah peserta peninjau dari anggota organisasi guru dengan status keanggotaan persiapan ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan tidak melebihi jumlah ketentuan pada ayat 4 Pimpinan sidang Rapat Pleno dipilih dari dan oleh peserta Rapat Pleno Rapat Pleno dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota organisasi guru dengan status keanggotaan penuh Apabila ketentuan pada ayat 7 tidak terpenuhi maka kongres diundur untuk waktu 2 x 60 menit dan setelah itu dinyatakan sah Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan tidak mendapat kata mufakat,maka keputusan yang diminta untuk disepakati tersebut harus dirubah dengan menyusun keputusan baru, apabila tidak ada kata sepakat terhadap keputusan baru, maka keputusan yang lama dipakai untuk selanjutnya.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

RAPAT KERJA Pasal 27 1. Rapat kerja dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 semester 2. Peserta rapat adalah seluruh anggota Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan 8 / 10

ART FSGI 3. Dewan Pengurus Pusat mempunyai hak bicara dan hak suara sedangkan Dewan Pertimbangan mempunyai hak bicara 4. Rapat kerja dilaksanakan untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja dan implementasi hasil-hasil ketetapan kongres 5. Rapat kerja dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri lebih dari setengah jumlah Dewan Pengurus Pusat 6. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. RAPAT PENGURUS PUSAT Pasal 28 1. Rapat Pengurus Pusat dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 bulan 2. Peserta rapat adalah seluruh anggota Presidium, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Biro 3. Untuk masa 1 kali dalam 3 bulan Koordinator Wilayah dan staf biro-biro harus dilibatkan sebagai peserta rapat. 4. Rapat Pengurus Pusat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta yang seharusnya hadir 5. Seluruh peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak suara 6. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. BAB IV KEUANGAN Pasal 29 1. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota FSGI ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat 2. Dewan Pengurus Pusat harus menyampaikan laporan pengelolaan keuangan kepada anggota organisasi guru 3 (tiga) bulan sekali yang bersumber dari uang pangkal, iuran, sumbangan maupun pendapatan organisasi BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 30 1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Kongres dan Kongres Luar Biasa 2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan atas inisiatif Dewan Pengurus Pusat atau organisasi anggota FSGI 3. Materi perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disampaikan kepada organisasi-organisasi anggota FSGI dan atau Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya sebulan sebelum pelaksanaan Kongres atau Kongres Luar Biasa ATURAN TAMBAHAN Pasal 31 1. Ketentuan yang dimaksud pada pasal 3 ayat 3 ART ini tidak berlaku bagi organisasi guru yang secara teritorial berada di DKI Jakarta 2. Setiap anggota FSGI dianggap telah mengetahui isi AD/ ART ini setelah ditetapkan

9 / 10

ART FSGI ATURAN PERALIHAN Pasal 32 1. Seluruh anggota organisasi guru yang diundang mengikuti Kongres I FSGI dan dinyatakan sebagai peserta utusan memiliki status keanggotaan penuh 2. Organisasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas untuk selanjutnya tetap berkewajiban mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 ART ini

10 / 10