10
ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA MITRA USAHA RAKYAT KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO BAB I PENGURUS BKAD Pasal 1 Pengurus BKAD a. Pengurus BKAD berasal dari masyarakat desa yang tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Pemerintahan Desa. b. Pengurus BKAD terdiri dari : [i] Ketua, [ii] Sekertaris, [iii] Bendahara, [iv] Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, [v] Bidang Pengembangan Sumberdaya Ekonomi, [vi] Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam. BAB II JABATAN DAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN Pasal 2 Jabatan Secara Hak dan Kewajiban Pengurus BKAD a. KETUA 1. Memimpin BKAD. 2. Mengkoordinir pelaksanaan Musyawarah Antar Desa ( MAD ). 3. Mengkoordinir kegiatan review hasil identifikasi sumberdaya dan pengembangan Sumberdaya Lokal 4. Mengkoordinir penyusunan usulan kegiatan pengembangan sumberdaya lokal dan rencana anggaran. 5. Mengkoordinir pengajuan pencairan dana. 6. Mengkoordinir pengurus lainnya untuk mendorong pendayagunaan sumberdaya alam ( Natural Resources Development ) yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. 7. Mengarahkan, mendampingi dan membimbing bidang SDA dalam melaksanakan pengembangan sumberdaya alam ( Natural Resources Development ). 8. Mengarahkan, mendampingi dan membimbing bidang SDE dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal ( Economic Resources Development ) melalui kerjasama usaha atau pemberian kredit kepada usaha mikro. 9. Mengarahkan, mendampingi dan membimbing bidang SDM dalam melaksanakan kegiatan pengembangan SDM ( Human Resources Development ). 10. Bersama Bendahara membuka rekening atas nama BKAD di Bank Jatim setempat.

Anggaran Rumah Tangga Bkad

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BKAD

Citation preview

Page 1: Anggaran Rumah Tangga Bkad

ANGGARAN RUMAH TANGGABADAN KERJASAMA ANTAR DESA

MITRA USAHA RAKYATKECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

BAB IPENGURUS BKAD

Pasal 1Pengurus BKAD

a. Pengurus BKAD berasal dari masyarakat desa yang tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Pemerintahan Desa.

b. Pengurus BKAD terdiri dari : [i] Ketua, [ii] Sekertaris, [iii] Bendahara, [iv] Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, [v] Bidang Pengembangan Sumberdaya Ekonomi, [vi] Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam.

BAB IIJABATAN DAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN

Pasal 2Jabatan Secara Hak dan Kewajiban Pengurus BKAD

a. KETUA1. Memimpin BKAD.2. Mengkoordinir pelaksanaan Musyawarah Antar Desa ( MAD ).3. Mengkoordinir kegiatan review hasil identifikasi sumberdaya dan pengembangan

Sumberdaya Lokal4. Mengkoordinir penyusunan usulan kegiatan pengembangan sumberdaya lokal dan

rencana anggaran.5. Mengkoordinir pengajuan pencairan dana.6. Mengkoordinir pengurus lainnya untuk mendorong pendayagunaan sumberdaya alam

( Natural Resources Development ) yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.7. Mengarahkan, mendampingi dan membimbing bidang SDA dalam melaksanakan

pengembangan sumberdaya alam ( Natural Resources Development ).8. Mengarahkan, mendampingi dan membimbing bidang SDE dalam melaksanakan

kegiatan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal ( Economic Resources Development ) melalui kerjasama usaha atau pemberian kredit kepada usaha mikro.

9. Mengarahkan, mendampingi dan membimbing bidang SDM dalam melaksanakan kegiatan pengembangan SDM ( Human Resources Development ).

10. Bersama Bendahara membuka rekening atas nama BKAD di Bank Jatim setempat.11. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan UPKu.12. Menyampaikan pertanggungjawaban melalui forum MAD.13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan usaha kepada Sektap

Kabupaten dan pengawas BKAD secara berkala.

b. SEKERTARIS1. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan BKAD2. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BKAD

a. Menulis proposal usulan kegiatan dan proposal pencairan dana.b. Menyiapkan surat perjanjian kerja dengan karyawan usaha swakelola (bersifat

tentatif)c. Menyiapkan contoh dokumen pengajuan pinjaman untuk diberikan kepada calon

mitrad. Menyiapkan administrasi pencairan dana

Page 2: Anggaran Rumah Tangga Bkad

3. Melaksanakan administrasi keuangan BKAD berdasarkan bukti-bukti yang sah, yaitu:a. Menyimpan bukti-bukti dan Buku Laporan Keuangan Bulanan yang di serahkan

oleh bendahara BKAD .4. Menulis laporan pertanggungjawaban5. Membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban kegiatan

pengembangan SDM, SDA, dan SDE.

c. BENDAHARA1. Menerima, menyimpan, membayarkan dan mencatat transaksi keuangan. 2. Menyimpan dan menandatangani buku pinjaman mitra.3. Mengisi Bukti Kas Masuk dan Keluar.4. Membuat bukti transaksi non-tunai.5. Mengisi Buku Laporan Keuangan6. Menyerahkan bukti-bukti dan Buku Laporan Keuangan Bulanan yang telah selesai

diisi kepada sekretaris.7. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara periodik (1 bulan) atau sewaktu-

waktu diperlukan.8. Membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjwaban kegiatan

pengembangan SDM, SDA, dan SDE.

d. BIDANG PSDM1. Merumuskan usulan dan anggaran kegiatan Pengembangan SDM.2. Merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan PSDM.3. Menyelenggarakan kegiatan PSDM.4. Mempertanggungjawabkan kegiatan PSDM kepada Ketua.

e. BIDANG PSDA1. Merumuskan usulan dan anggaran kegiatan Pengembangan SDA.2. Merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan PSDA.3. Menyelenggarakan kegiatan PSDA.4. Mempertanggungjawabkan kegiatan PSDA kepada Ketua.

f. BIDANG PSDE1. Merumuskan usulan dan anggaran kegiatan Pengembangan SDE.2. Menyiapkan dan mengkoordinir pengelolaan usaha swakelola.3. Mengumumkan informasi tentang tata-cara pengajuan dan pencairan pinjaman

kemitraan kepada masyarakat.4. Menerima berkas permohonan pinjaman calon mitra.5. Bersama pengurus lainnya meneliti kebenaran berkas-berkas usulan kegiatan dan

pengajuan permohonan pinjaman melalui pengecekan langsung ke lapangan.6. Merekap data mitra.7. Mempertanggungjawabkan kegiatan PSDE kepada Ketua

BAB IIIUNIT PELAKSANA KEGIATAN Dan USAHA (UPKu)

Pasal 3Pengurus UPKu

a. Unit Pelaksana Kegiatan dan Usaha ( UPKu ) adalah pelaksana kegiatan simpan Pinjam di desa Kalanganyar, desa Tambakcemandi dan desa Gisikcemandi

b. Pengurus UPKu berasal dari masyarakat desa yang tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Pemerintahan Desa.

c. Pengurus UPKu terdiri dari : [i] Ketua, [ii] Sekertaris, [iii] Bendahara.

Pasal 4

Page 3: Anggaran Rumah Tangga Bkad

Nama dan Wilayah Kerja UPKu

a. UPKu Lancar Sejahtera berkedudukan di desa Kalanganyar dan memiliki daerah kerja di DESA Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JAWA TIMUR

b. UPKu Jaya Abadi berkedudukan di desa Tambakcemandi dan memiliki daerah kerja di Desa Tambakcemandi, Kecamatan .Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JAWA TIMUR.

c. UPKu Maju Jaya berkedudukan di desa Gisikcemandi dan memiliki daerah kerja di Desa Gisikcemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JAWA TIMUR

Pasal 5Tugas dan Tanggungjawab Pengurus UPKu

Tugas dan tanggung jawab pengurus UPKu adalah:

1. Mengelola dana pengembangan usaha mikro dalam bentuk usaha simpan pinjam maksimal Rp. 1.000.000,- per orang.

2. Membantu pelaksanaan kegiatan BKAD.

3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan usaha simpan pinjam kepada ketua BKAD dengan tembusan kepada Kepala Desa.

4. Memberikan pinjaman usaha pada masyarkat Desa, terutama Rumah Tangga Miskin - Hampir Miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha.

Pasal 6Jabatan Secara Hak dan Kewajiban Pengurus UPKu

a. KETUA1. Memimpin UPKu.2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan simpan pinjam.3. Bersama pengurus lainnya membahas dan memutuskan dana yang akan disalurkan

kepada pemohon kredit4. Bersama pengurus lainnya meneliti analisis kelayakan permohonan pinjaman melalui

pengecekan langsung ke lapangan.5. Bertindak atas nama lembaga dalam merealisasikan permohonan kredit.6. Membuat usulan timlak kegiatan konservasi dan rehabilitasi (jika dibutuhkan).7. Bersama pengurus lainnya membantu pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi

yang berada di desa.8. Bersama pengurus lainnya membantu pelaksanaan kegiatan usaha kemitraan/swakelola

BKAD yang berada di desa. 9. Mengkoordinir peserta pelatihan dari desanya masing-masing.10. Menyampaikan laporan keuangan USP secara periodik kepada BKAD dan setiap akhir

tahun melalui MAD.

b. SEKERTARIS1. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan UPKu.2. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional UPKu.3. Melaksanakan administrasi keuangan UPKu berdasarkan bukti-bukti yang sah, yaitu:

a. Menyimpan bukti-bukti dan Buku Laporan Keuangan Bulanan yang di serahkan oleh bendahara UPKu .

4. Menulis laporan pertanggungjawaban

c. BENDAHARA

Page 4: Anggaran Rumah Tangga Bkad

1. Menerima, menyimpan, membayarkan dan mencatat transaksi keuangan. 2. Menyimpan dan menandatangani buku pinjaman mitra.3. Mengisi Bukti Kas Masuk dan Keluar.4. Membuat bukti transaksi non-tunai.5. Mengisi Buku Laporan Keuangan6. Menyerahkan bukti-bukti dan Buku Laporan Keuangan Bulanan yang telah selesai diisi

kepada sekretaris.7. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara periodik (1 bulan) atau sewaktu-waktu

diperlukan..

Pasal 7Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha ( SHU ) UPKu

a. Pembagian pendapatan kotor/omzet yang diterima UPKu digunakan untuk :1. Insentif pengurus UPK sebesar 30%.2. Pengembangan modal usaha sebesar 50%.3. Biaya operasional sebesar 20%.

b. Realisasi pendapatan kotor di lakukan pada setiap akhir bulan untuk digunakan pada bulan berikutnya.

c. Pembagian insentif pengurus UPKu berdasarkan pada kinerja masing-masing. Insentif pengurus terdiri dari gaji pokok, transportasi dan bonus.i. Gaji pokok di tetapkan sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab atau sesuai

dengan kesepakatan pengurusii. Transportasi di berikan kepada pengurus sesuai dengan kehadiran, jumlah biaya

transportasi di sepakati oleh pengurusiii. Bonus diberikan apabila seluruh nasabah membayar angsuran (Jasa Administrasi dan

Pokok) Tepat Waktu. Besaran Bonus sesuai dengan kesepakatan pengurus dan diambilkan dari alokasi biaya operasional UPKu.

d. Sisa Hasil Usaha (SHU) UPKu adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang – barang inventaris dalam satu tahun buku.

e. SHU dibagikan setiap akhir tahun.f. Pembagian SHU UPKu berdasarkan proporsi :

1. Share keuntungan kepada BKAD sebesar 30%.2. Pengembangan modal usaha sebesar 35%.3. Insentif pengurus sebesar 25%.4. Reward Nasabah sebesar 10%.

BAB IVKETENTUAN USAHA BKAD

Pasal 8

a. Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) Kemitraan1. Kemitraan usaha dilakukan oleh BKAD dengan mitra yang memiliki usaha sesuai

dengan usaha focus dan usaha pendukung sumber daya alam, dengan besar pinjaman Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

2. Jangka waktu pembiayaan usaha mitra merupakan pembiayaan berjangka waktu menengah.

3. Jasa pinjaman ditentukan oleh pengurus BKAD berdasarkan kesepakatan bersama antara BKAD MITRA USAHA RAKYAT dan Mitra Usaha dengan memperhitungkan biaya, tingkat resiko dan tingkat keuntungan.

4. Dalam proses penentuan mitra usaha, BKAD harus melaksanakan penjaringan dengan melakukan analisis kelayakan usaha dan kelayakan personal secara ketat dan professional.

5. UEP kemitraan harus melalui proses penandatanganan perjanjian kerjasama yang memuat : [i] Identitas Mitra dan Usaha, [ii] Pola Kerjasama, [iii] Keuntungan Bagi Hasil dan Resiko atau Pemberian Imbalan/Jasa, [iv] Berakhirnya Kerjasama.

Page 5: Anggaran Rumah Tangga Bkad

b. Usaha Ekonomi Produktif ( UEP )Swakelola1. Kegiatan yang dikelola sendiri oleh BKAD adalah usaha – usaha strategis yang

termasuk dalam usaha focus dan pendukung yang : [i] Cepat mendapatkan keuntungan dan sesuai dengan potensi kawasan, [ii] Belum dikelola oleh masyarakat namun memiliki manfaat besar bagi pengembangan ekonomi kawasan, [iii] Sudah dikelola oleh masyarakat namun belum mampu melayani permintaan pasar secara optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas, [iv] Sudah dikelola oleh masyarakat namun masih bersifat monopoli, [v] Tidak menimbulkan konflik/gesekan social di masyarakat dan [vi] Memberikan manfaat sosial paling tinggi.

2. Kegiatan yang dikelola sendiri oleh BKAD menjadi tanggung jawab bidang PSDE dan apabila diperlukan dapat merekrut masyarakat setempat yang kompeten menjadi staf dengan pemberian insentif.

3. 100% keuntungan dari UEP Swakelola disetorkan ke BKAD sebagai pendapatan/pemasukan.

4. Segala resiko atas pengelolaan dana swakelola menjadi tanggungjawab pengurus BKAD.

c. Usaha Simpan Pinjam (USP)1. Kegiatan usaha yang dapat dikelola dengan menggunakan pola simpan pinjam adalah

usaha – usaha mikro dengan besar pinjaman dibawah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

2. Untuk besar kecilnya pinjaman pada kegiatan USP di lihat dari kelayakan nilai usahanya.

3. Pengelolaan USP dilaksanakan oleh UPKu.4. Jangka waktu pinjaman merupakan kredit berjangka pendek; yakni kredit yang

jangka waktunya maksimal 12 bulan.5. USP hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang

dinilai layak dan pemberian pinjaman diberikan secara perorangan atau berkelompok melalui Pokmas UEP.

6. Permohonan pinjaman dari perorangan maupun kelompok harus dinilai kelayakan usahanya dan kelayakan personal terlebih dahulu.

7. Tanggung renteng diwujudkan dengan penyetoran simpanan beku sebesar 10% dari nilai pinjaman pokmas.

8. Permohonan pinjaman yang telah dinyatakan layak selanjutnya menandatangani Akad Pinjaman.

9. Jasa pinjaman ditentukan oleh pengurus UPKu berdasarkan forum MAD sebesar 1,5 % per bulan dengan memperhitungkan biaya, tingkat resiko dan tingkat keuntungan.

10. Bilamana nasabah melakukan ingkar perjanjian, maka UPKu dapat melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan apabila belum dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan diambil tindakan secara hukum.

11. Dalam menjalankan usahanya, UPKu dapat menerima tabungan atau penyertaan modal dari masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

BAB VPENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 9

Page 6: Anggaran Rumah Tangga Bkad

a. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan Sistem Pembukuan Keuangan standart [Akuntansi] sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan BKAD dan UPKu.

b. Pembukuan keuangan dilaksanakan secara mandiri oleh BKAD dan UPKu.c. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB VIPENDAPATAN DAN SISA HASIL USAHA BKAD

Pasal 10

a. Pendapatan adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan kegiatan BKAD. Pendapatan kotor yang diterima BKAD digunakan untuk :

1. Pengembangan modal usaha 55%.2. Insentif pengurus 30%.3. Insentif pengawas 5%.4. Biaya operasional BKAD 10%.

b. Realisasi pendapatan kotor di lakukan pada setiap akhir bulan untuk digunakan pada bulan berikutnya.

c. Pembagian insentif pengurus BKAD berdasarkan pada kinerja masing-masing. Insentif pengurus terdiri dari gaji pokok, transportasi dan bonus.

i. Gaji pokok di tetapkan sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab atau sesuai dengan kesepakatan pengurus

ii. Transportasi di berikan kepada pengurus sesuai dengan kehadiran, jumlah biaya transportasi di sepakati oleh pengurus

iii. Bonus diberikan apabila seluruh mitra membayar angsuran (Jasa Administrasi dan Pokok) Tepat Waktu. Besaran Bonus sesuai dengan kesepakatan pengurus dan diambilkan dari alokasi biaya operasional BKAD.

d. Sisa Hasil Usaha (SHU) BKAD adalah pendapatan yang diperoleh dari transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang – barang inventaris dalam satu tahun buku.

e. SHU dibagikan setiap akhir tahun.f. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :

1. Pengembangan SDE 35%; digunakan untuk mengembangkan usaha kemitraan atau swakelola.

2. Pengembangan SDM 10%; digunakan untuk peningkatan kualitas SDM pengurus dan masyarakat.

3. Pengembangan SDA 10%; digunakan untuk rehabilitasi, konservasi alam serta merawat atau membangun sarana prasarana penunjang pengembangan sumberdaya lokal.

4. Insentif Pengurus BKAD 20%.5. Keterjaminan Sosial 5%; diberikan kepada masyarakat miskin

dalam bentuk beasiswa pendidikan, biaya kesehatan, sembako, uang tunai, qurban, dls.

6. Pendapatan Asli Desa 15%.7. Reward Mitra 5%.

BAB VIISANKSI – SANKSI

Pasal 11

Page 7: Anggaran Rumah Tangga Bkad

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pengurus BKAD dan UPKu baik secara perorangan maupun kolektif, apabila nyata – nyata melakukan tindakan berikut :1. Tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.2. Tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.3. Diberhentikan sementara dari kepengurusan BKAD dan UPKu.4. Pelanggaran yang dilakukan harus dapat dibuktikan.5. Bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran maka akan di selesaikan secara

kekeluargaan dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan makan akan diambil tindakan secara hukum.

Pasal 12Pemberhentian Pengurus

Anggota pengurus berhenti karena :1. Atas permintaan sendiri.2. Diberhentikan.

Pasal 13Ketetapan Pemberhentian

a.Ketetapan pemberhentian sementara diputuskan dalam Rapat Pengurus BKAD.b. Ketetapan pemberhentian Pengurus BKAD diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa

setelah mendapat kesepakatan 2/3 (dua per tiga) dari peserta Musyawarah Antar Desa yang hadir.

c.Ketetapan pemberhentian Pengurus UPK diputuskan dalam Musyawarah Desa setelah mendapat kesepakatan 2/3 (dua per tiga) dari peserta Musyawarah Desa yang hadir.

BAB VIIIPERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

a.Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Antar Desa.

b. Jika terjadi perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga ini, maka perlu dibuatkan catatan perubahan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IXPENUTUP

Pasal 12

a.Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam ketentuan peraturan lain.

b. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

ANGGARAN DASAR INI DITETAPKANDALAM MUSYAWARAH ANTAR DESA PELAKSANAANPADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2011DI DESA : TAMBAKCEMANDIKECAMATAN : SEDATI

Page 8: Anggaran Rumah Tangga Bkad

KABUPATEN : SIDOARJOPROVINSI : JAWA TIMUR

KETUA BKAD MITRA USAHA RAKYAT

ULUL ARHAM M.AG

SEKERTARIS BKAD MITRA USAHA RAKYAT

M. IMAM MUGHOFAR