33

ANGGARAN RUMAH TANGGAGAPEKSINDO

BAB IUMUM

PASAL 1LANDASAN PENYUSUNAN

1. Anggaran Rumah Tangga ini disusun berlandaskanBab X pasal 37Anggaran Dasar GAPEKSINDO.

2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dari AnggaranDasar (AD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tersebut diatas.

Pasal 2KODE ETIK

Menyadari peran sebagai pelaksana konstruksi yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat jasakonstruksi pada khususnya dan rakyat Indonesia padaumumnya dan dalam rangka mewujudkan pembangunanekonomi nasional yang sehat untuk mencapai masyarakatadil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,GAPEKSINDO menetapkan Kode Etik yang merupakanpedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayatidan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing,dengan nama“Panca Dharma GAPEKSINDO” yang berbunyi sebagaiberikut :

1. Anggota GAPEKSINDO, berjiwa Pancasila danmemiliki kesadaran yang tinggi dengan mentaati Per-

34

Undang-undangan dan Peraturan yang berlaku.2. Anggota GAPEKSINDO, mematuhi dan menghormati

serta bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerjadengan pihak lain.

3.. Anggota GAPEKSINDO, tidak menyalah gunakankedudukan, wewenang dan kepercayaan yangdiamanatkan oleh organisasi.

4. Anggota GAPEKSINDO, tidak melakukan persainganyang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usahadan dalam memperoleh kesempatan kerja.

5. Anggota GAPEKSINDO, di dalam menjalankanusaha dan melaksanakan pekerjaannya, wajibberupaya agar pekerjaan yang dilaksanakan tepatwaktu dan tepat mutu sehingga berdaya guna sertaberhasil guna.

Pasal 3DEWAN KODE ETIK

1. Dalam rangka Pengawasan Kode Etik PancaDharma GAPEKSINDO, maka perlu dibentukDewan Kode Etik GAPEKSINDO dengan tugas danwewenang sebagaiberikut :a. Bekerjasama dengan seluruh jajaran

organisasi, mendorong semua anggota untukmenghayati dan melaksanakan Kode EtikPanca Dharma GAPEKSINDO.

b. Keputusan-keputusan Dewan Kode Etikmengikat dan harus dipatuhi oleh semuajajaran pengurus dan anggota GAPEKSINDO.

c. Keputusan-keputusan Dewan Kode Etik dalamhal menjatuhkan sanksi organisasi akibatpelanggaran Kode Etik Panca DharmaGAPEKSINDO, berkonsultasi dengan DPPGAPEKSINDO dan untuk pelaksanaanyadiserahkan kepada DPP GAPEKSINDO.

2. Dewan Kode Etik dalam melaksanakan tugasnyabertanggung jawab kepada Munas/Munaslub.

35

3. Dewan Kode Etik terdiri dari tokoh-tokoh mayarakatJasa Konstruksi dan mantan-mantan Pengurusyang dinilai masih mampu dan baik, serta memilikiloyalitas kepada organisasi.

4. Dewan Kode Etik berkedudukan di Ibukota NegaraRepublik Indonesia dan berfungsi secara Nasional.

5. Dewan Kode Etik dipilih melalui MUNAS dan untukpertama kalinya dibentuk serta disusun olehFormatur DPP yang terpilih.

BAB IIKEANGGOTAAN DAN SERTIFIKASI

Pasal 4PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA

Persyaratan untuk diterima menjadi anggotaGAPEKSINDO adalah sebagai berikut :1. Anggota Biasa

a. Badan Usaha milik Swasta, milik Koperasi,milik Negara dan milik Daerah yang bergerakdi bidang usaha konstruksi yang memiliki aktependirian dan perubahannya yang sahmenurut hukum di Negara Indonesia.

b. Persyaratan lainnya yang ditentukan olehDewan Pimpinan Pusat atau Dewan PimpinanDaerah dengan persetujuan Dewan PimpinanPusat dengan mengingat keadaan daerahyang bersangkutan.

2. Anggota Luar Biasaa. Badan Usaha yang berbentuk Penanaman

Modal Asing (PMA) yang didirikanberdasarkan Peraturan perundang-undanganyang berlaku.

b. Badan Usaha Asing yang bergerak di bidangusaha pelaksanaan konstruksi yang telahmemenuhi persyaratan sesuai peraturanorganisasi dan peraturan perundang-undangan.

36

c. Persyaratan lainnya yang ditentukan olehDewan Pimpinan Pusat atau Dewan pimpinanDaerah dengan persetujuan Dewan PimpinanPusat dengan mengingat keadaan daerahyang bersangkutan.

1. Anggota kehormatan adalah tokoh masyarakat yangberjasa pada organisasi atau asosiasi

2. Setiap anggota kehormatan berhak untuk :a. Hadir dalam suatu acara berdasarkan

undanganb. Berkewajiban menjaga nama baik

GAPEKSINDO

Pasal 5TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

1. Pendaftaran permintaan menjadi anggota dilakukandi tingkat Cabang untuk kemudian diteruskanketingkat Daerah.

2. Permintaan untuk menjadi anggota oleh yangbersangkutan, diajukan secara tertulis denganmengisi formulir pendaftaran anggota disertaisalinan Akte Pendirian dan lain-lain keteranganyang ditentukan.

3. Kemungkinan perusahaan tersebut diterima atautidak sebagai anggota ditentukan oleh DewanPimpinan Daerah.

4. Keputusan mengenai penerimaan atau penolakanmenjadi anggota dilakukan melalui Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah,dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) harisetelah formulir pendaftaran diterima oleh DewanPimpinan Daerah.

5. Mereka yang diterima menjadi anggota diberikanKartu Tanda Anggota (KTA) oleh Dewan PimpinanDaerah dalam bentuk kartu keanggotaan yangdikeluarkan oleh Dewan Pimpinan PusatGAPEKSINDO yang seragam di seluruh Indones

37

Pasal 6HAK ANGGOTA

1. Setiap Anggota Biasa GAPEKSINDO berhak untuk:a. Memilih pimpinan.b. Dipilih menjadi pimpinan.c. Mengajukan usul, saran dan pendapat bagi

kebaikan organisasi.d. Mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas

organisasi.e. Mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan,

pelayanan dan perlindungan organisasi dalammenjalankan profesinya.

f. Mengajukan permohonan untuk sertifikasi,klasifikasi dan kualifikasi usaha.

2. Setiap Anggota Luar Biasa GAPEKSINDOmempunyai hak yang sama dengan anggota BiasaGAPEKSINDO, kecuali hak dipilih dan memilihmenjadi pengurus.

3. Dalam menggunakan hak anggota GAPEKSINDO,tersebut Ayat 1, Anggota Biasa GAPEKSINDOhanya diwakilkan kepada satu orang.a. Secara otomatis kepada orang yang

diidentitasnya tercantum dalam Kartu TandaAnggota (KTA) GAPEKSINDO yang masihberlaku.

b. Dalam hal diwakilkan kepada orang lain,harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwayang bersangkutan adalah salah seoarangpengurus perusahaan tersebut yang namadan jabatannya tercantum dalam akteperusahaan (akte pendirian dan perubahan-perubahan) dan yang bersangkutanmendapat surat kuasa penuh dari pimpinanperusahaan tersebut untuk mewakilinyadalam organisasi GAPEKSINDO.

c. Dalam hal penggunaan hak anggotadiwakilkan sebagaimana tersebut Ayat 3b,untuk keperluan kepersertaan dalamMusyawarah, maka akte perubahan yang

38

diberlakukan adalah akte perubahan yangdimasukkan/dilaporkan ke organisasiGAPEKSINDO pada saat pendaftaran /pendaftaran ulang keanggotaan.

d. Dalam hal penggunaan hak anggotadiwakilkan sebagaimana tersebut ayat 3b dan3c, maka ditentukan Ayat 3a menjadi gugurdan hak mewakili anggota dialihkan kepadayang mendapat kuasa penuh tersebut.

e. Dalam hal sistim perwakilan makadipergunakan asas golongan yangdidasarkan atas kualifikasi secaraproporsional sesuai dengan jumlah anggotayang ada pada kualifikasi tersebut ditingkatKabupaten/Kota masing-masing

Pasal 7KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar BiasaGAPEKSINDO berkewajiban untuk :1. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.2. Tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan dan

keputusan-keputusan yang dikeluarkan olehorganisasi.

3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama organisasi,profesionalisme dan Kode Etik Panca Dharma.

4. Membayar uang iuran dan kewajiban keuanganlainnya yang ditetapkan organisasi serta penetapanpenarikan keuangan yang dikeluarkan organisasi ditingkat Daerah maupun Cabang harus mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari Dewan PimpinanPusat.

39

Pasal 8PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasadapat diberhentikan sementara karena :a. Tidak memenuhi kewajiban keuangan

sebagaimana ditetapkan organisasi.b. Bertindak bertentangan dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaKode Etik Panca Dharma GAPEKSINDO.

c. Tidak mematuhi keputusan Organisasi.d. Menyalah gunakan Kedudukan, wewenang,

dan kepercayaan yang diberikan olehorganisasi.

e. Tidak menjalankan profesi sebagaimanamestinya sehingga merugikan nama baikorganisasi.

2. Pemberhentian atau pemberhentian sementaraanggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerahsetelah kepada yang bersangkutan dipanggil dandiberi peringatan tertulis terlebih dahulu, terkecualiuntuk hal-hal yang luar biasa yang merugikanorganisasi berdasarkan keputusan rapat DewanPimpinan lengkap dari Dewan Pimpinan Daerahyang bersangkutan.

3. Anggota yang dikenakan pemberhentian ataupemberhentian sementara dapat melakukanpembelaan diri atau naik banding pada organisasiyang tingkatannya lebih tinggi atau musyawarahorganisasi berikutnya yang terdekat, menuruturutannya pada Mukerda atau Musda danselanjutnya pada Mukernas atau Munas.

4. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentiansemantara, anggota yang bersangkutan kehilanganhak-haknya. Anggota yang kehilangan haknyakarena terkena sanksi, akan memperolehpemulihan hak-haknya setelah sanksi yangdikenakan kepadanya dicabut kembali.

40

Pasal 9SERTIFIKASI

1. Anggota GAPEKSINDO dapat mengajukansertifikasi, klafikasi dan kualifikasi sesuai ketentuanyang berlaku.

2. GAPEKSINDO berhak mengajukan, mengeluarkan,mencabut, membekukan sertifikasi anggota yangtelah diterbitkan.

3. Proses Sertifikasi dilaksanakan sesuai denganPetunjuk Pelaksana yang ditetapkan organisasiberdasarkan Pedoman Sertifikasi dan RegistrasiBadan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yangditetapkan Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Nasional (LPJK-N )

Pasal 10PENCABUTAN SERTIFIKAT

GAPEKSINDO dapat melakukan pencabutan sertifikatjika:

1. Anggota memberikan data data dan dokumen yangterlampir dalam formulir isian Sertifikasi ternyatatidak benar.

2. Pemegang sertifikat melakukan pelanggaranterhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalampelaksanaan pekerjaan.

3. Dikenakan Sanksi oleh Pengadilan dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap

BAB IIISUSUNAN DEWAN PIMPINAN

Pasal 11DEWAN PIMPINAN PUSAT

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari :

41

a. Seorang Ketua Umum.b. Beberapa Ketua, sebanyak-banyaknya 5

(lima) orang yang masing-masingmengkoordinasikan beberapa Kompartementertentu.

c. Seorang Sekretaris Jenderal besertaSekretaris, sebanyak-banyaknya 2 (dua)orang.

d. Seorang Bendahara umum beserta seorangBendahara

e. Beberapa orang Ketua Kompartemen sesuaiperkembangan dan kebutuhan.

2. Jumlah personalia Dewan Pimpinan Pusatsebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang.

3. Guna pelaksanaan kegiatan harian organisasi,Sekretaris Jenderal dibantu oleh Sekretaris yangdipimpin oleh Direktur Eksekutif yang merupakantenaga penuh yang profesional yang dikerjakanoleh organisasi.

4. Dewan Pimpinan Pusat berwenang untukmembentuk badan-badan kerja, Panitia-panitiaKhusus atau mengangkat Penasehat-penasehatahli yang diperlukan demi tercapainya tujuanorganisasi.

5. Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di IbukotaNegara Republik Indonesia.

Pasal 12DEWAN PIMPINAN DAERAH

1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari :a. Seorang Ketua Umum.b. Beberapa Ketua, sebanyak-banyaknya 5

(Lima) orang yang masing-masingmengkoordinasikan Departemen-Departementertentu.

c. Seorang Sekretaris Umum beserta Sekretaris,sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

d. Seorang Bendahara Umum beserta seorang

42

Bendahara.e. Beberapa orang Ketua Departemen sesuai

kebutuhan dan tidak boleh menyimpang dariKeputusan MUNASSUS mengenai StrukturOrganisasi.

2. Jumlah personalia Dewan Pimpinan Daerahsebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang.

3. Hal-hal lain berlaku sama dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4)terkecuali Dewan Kode Etik.

4. Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di IbukotaPropinsi yang bersangkutan.

Pasal 13DEWAN PIMPINAN CABANG

1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari :a. Seorang ketua.b. Beberapa Wakil Ketua sebanyak-banyaknya

5 (lima) orang, yang masing-masing dapatmerangkap/menangani bidang-bidangtertentu.

c. Seorang Sekretaris beserta wakilnya, dansebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

d. Seorang Bendahara beserta seorangwakilnya.

e. Beberapa orang Ketua Bidang sesuaidengan kebutuhan dan tidak bolehmenyimpang dari Keputusan MUNASSUSmengenai Struktur Organisasi.

2. Jumlah personalia Dewan pimpinan Cabangsebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang.

3. Hal-hal lain berlaku sama dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4)terkecuali Dewan Kode Etik.

4. Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di IbukotaDaerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

43

BAB IVTUGAS DAN WEWENANG

DEWAN PIMPINAN

Pasal 14DEWAN PIMPINAN PUSAT

Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Pusat antara lainsebagai berikut :1. Menyelenggarakan musyawarah dan rapat-rapat.2. Menyelenggarakan Munas Sebagaimana dimaksud

pada Pasal 21 dan 22 Anggaran DasarGAPEKSINDO. Munas harus diselenggarakansecepat-cepatnya 3 (tiga) bulan sebelumberakhirnya masa bhakti Dewan Pimpinan Pusatdan selambat-lambatnya 3 Bulan sebelumberakhirnya masa bhakti Dewan Pimpinan Pusat

3. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, dan/atau yangsetingkat sebagaimana tersebut pada ayat (1).

4. Mengukuhkan dan melantik Dewan PimpinanDaerah-Dewan Pimpinan Daerah.

5. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikanpetunjuk-petunjuk kepada Dewan pimpinan Daerah-Dewan Pimpinan Daerah dalam menjalankantugasnya, sesuai AD/ART serta Kode EtikOrganisasi.

6. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaantugas-tugas Dewan Pimpinan Daerah-DewanPimpinan Daerah, termasuk masalah keuangan diTingkat Daerah (Provinsi).

7. Mengadakan hubungan dan bekerjasama denganPemerintah Pusat, Instansi-instansi dan Badan-badan lain yang terkait dalam rangka tercapainyatujuan organisasi.

8. Bekerja sama dengan Lembaga PengembanganJasa konstruksi Nasional melakukan sertifikasi,klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha jasakonstruksi.

9. Menetapkan dan melaksanakan serta

44

mempertanggung jawabkan kebijaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja organisasi diTingkat Pusat.

10. Melakukan pembinaan lainnya sesuai dengantujuan organisasi.

Pasal 15DEWAN PIMPINAN DAERAH

Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Daerah antara lainsebagai berikut :1. Menyelenggarakan musyawarah dan rapat-rapat.2. Menyelenggarakan Musda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 Anggaran Dasar GAPEKSINDO.Musda harus diselenggarakan secepat-cepatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhaktiDewan Pimpinan Daerah dan selambat-lambatnyasebelum berakhirnya masa bhakti Dewan PimpinanDaerah.

3. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah, dan/atau yangsetingkat sebagaimana tersebut ayat (1).

4. Mengukuhkan dan melantik Dewan PimpinanCabang-Dewan Pimpinan Cabang.

5. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikanpetunjuk-petunjuk kepada Dewan PimpinanCabang-Dewan Pimpinan Cabang dalammenjalankan tugasnya, sesuai AD/ART serta KodeEtik Organisasi.

6. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaantugas-tugas Dewan Pimpinan Cabang-DewanPimpinan Cabang, termasuk masalah keuangan diTingkat Cabang (Kabupaten/Kota).

7. Mengadakan hubungan dan bekerjasama denganPemerintah Daerah Tingkat Propinsi setempat,Instansi-instansi dan Badan-badan lain yang terkaitdalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

8. Bekerjasama dengan Lembaga PengembanganJasa Konstruksi Daerah melakasanakan sertifikasi,

45

klasifikasi dan kualifikasi pelaksana konstruksi.9. Menetapkan dan melaksanakan serta

mempertanggungjawabkan kebijaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi diTingkat Daerah Provinsi.

10. Melaksanakan pembinaan lainnya sesuai dengantujuan organisasi.

Pasal 16DEWAN PIMPINAN CABANG

Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Cabang antara lainsebagai berikut :1. Menyelenggarakan musyawarah dan rapat-rapat.2. Menyelenggarakan Musda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 Anggaran Dasar GAPEKSINDO.Musda harus diselenggarakan secepat-cepatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhaktiDewan Pimpinan Daerah dan selambat-lambatnya3 (tiga) bulan sebulum berakhirnya masa bhaktiDewan Pimpinan Daerah.

3. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang, dan/atau yangsetingkat sebagaimana tersebut pada ayat (1).

4. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikanpetunjuk-petunjuk kepada para anggotanya dalammenjalankan tugasnya, sesuai dengan AD/ARTserta Kode Etik Organisasi.

5. Mengadakan hubungan dan bekerjasama denganPemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kotasetempat, Instansi-instansi dan Badan-badan lainyang terkait dalam rangka tercapinya tujuanorganisasi.

6. Menetapkan dan melaksanakan sertamempertanggungjawabkan kebijaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi diTingkat Cabang (Kabupaten Kota).

7. Melakukan pembinaan-pembinaan lainnya sesuaidengan tujuan organisasi.

46

Pasal 17PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN

1. Pembagian tugas di antara Dewan Pimpinandilakukan oleh Ketua umum/Ketua, berdasarkanProgram Kerja dan Pedoman yang ditetapkan olehMusyawarah, dan/atau Musyawarah Kerja yangbersangkutan.

2. Apabila Ketua Umum/Ketua, berhalangansementara dan/atau karena sesuatu sebab tidakdapat menjalankan kewajibannya untukwaktu tertentu, maka wakil Ketua umum I / WakilKetua I bertindak untuk dan atas nama KetuaUmum/Ketua demikian seterusnya sesuai denganurutannya sampai batas Dewan Pimpinan Harian.

Pasal 18SANKSI JABATAN

1. Pengurus Dewan Pimpinan yang melakukantindakan bertentangan AD/ART dan Kode EtikPanca Dharma GAPEKSINDO serta dinilai merusakcitra organisasi, maka dapat dikenakan sanksiorganisasi oleh Dewan Pimpinan yang langsungmembawahinya, dalam bentuk pemberhentiandan/atau pemberhentian sementara setelah kepadayang bersangkutan diberi peringatan terlebihdahulu.

2. Pengurus atau Dewan Pimpinan Daerah/Cabangyang tidak memenuhi dan/atau melalaikankewajibannya dapat dikenakan sanksi organisasioleh Dewan Pimpinan yang langsungmembawahinya dalam bentuk pembekuan ataupembekuan sementara, setelah kepada yangbersangkutan diberi peringatan terlebih dahulu.

3. Pengurus Dewan Pimpinan atas dasar mandatdapat langsung dikenakan sanksi berupapemberhentian setelah kepada yang bersangkutandiberi peringatan terlebih dahulu.

47

4. Dewan Pimpinan Daerah / Cabang atas dasarsurat mandat yang tidak memenuhi dan ataumelalaikan kewajibannya dapat langsung dikenakansanksi organisasi oleh Dewan Pimpinan yanglangsung membawahinya, dalam bentukpembekuan atau pencabutan mandat. Setelahyang bersangkutan diberi peringatan terlebihdahulu. Dewan Pimpinan tersebut langsungmengambil alih tugas dan fungsi pelayanan, sesuaitingkatannya. Dengan jatuhnya sanksi tersebutsecara serta merta Dewan Pimpinan yangbersangkutan dinyatakan tidak dapat melakukanlangkah kebijakan atau sejenisnya atas namaGAPEKSINDO.

BAB VTUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH

DAN RAPAT

Pasal 19MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasantertinggi organisasi di tingkat Nasional.

2. Tugas dan wewenang Musyawarah Nasionaladalah :a. Musyawarah Nasional adalah pemegang

kekuasaan tertinggi organisasi di tingkatNasional.

b. Menyusun dan menetapkan Program Kerjaserta Anggaran Pendapatan dan BelanjaOrganisasi.

c. Memberikan keputusan terhadappermasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.

d. Memberikan penilaian dan keputusanterhadap pertanggungjawaban DewanPimpinan Pusat GAPEKSINDO.

e. Memilih dan mengangkat Penasehat dan

48

Dewan Pertimbangan GAPEKSINDO di tingkatPusat.

f. Memilih dan mengangkat personaliakepengurusan Dewan Pimpinan PusatGAPEKSINDO.

3. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan

Daerah sebanyak 3 (tiga) orang denganmembawa surat mandat dari Dewan PimpinanDaerah masing-masing, dan memiliki haksuara yaitu hak memilih dan hak dipilih sertahak dalam pemungutan suara untukpengambilan keputusan, dan hak bicara, yaituhak mengeluarkan pendapat dan mengajukanpertanyaan.

b. Peserta Biasa, yaitu Dewan PimpinanLengkap dan Dewan Pertimbangan di tingkatDewan Pimpinan pusat, yaitu masing-masingmemiliki hak bicara dan hak pilih.

c. Peserta Peninjau, yaitu utusan DewanPimpinan Daerah di luar Peserta penuh danutusan Dewan Pimpinan Cabang yangmembawa mandat dari Dewan PimpinanDaerah yang bersangkutan.

d. Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, utusanKamar Dagang dan Industri, utusan LPJK-Ndan Organisasi-organisasi lainnya di tingkatpusat, tokoh-tokoh Pengusaha danmasyarakat serta undangan lain yangdianggap perlu.

4. Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh DewanPimpinan Pusat dan pelaksanaan MusyawarahNasional itu menjadi tanggungjawabnya.

5. Untuk melaksanakan Musyawarah Nasional,Dewan Pimpinan Pusat membentuk PanitiaPenyelenggara, terdiri dari : Panitia Pelaksana danPanitia Pengarah yang bertanggungjawabkepadanya.

6. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan TataTertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh Panitia

49

Pengarah dan disahkan terlebih dahulu olehMusyawarah Nasional, sebelum ditetapkan.

Pasal 20MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Kerja Nasionaladalah :a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan

dan pelaksanaan Rencana Kerja yang dibuatoleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkankeputusan Munas/Munassus.

b. Mengadakan penyempurnaan ataspenyusunan dan pelaksanaan rencana Kerjayang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat.

c. Menetapkan Rencana Kerja Dewan PimpinanPusat untuk waktu tersisa.

d. Mengadakan inventarisasi permasalahanorganisasi dan masalah-masalah pentinglainnya serta menetapkan kebijaksanaan dankeputusan pemecahan/penyelesaianmasalahnya.

e. Membantu Dewan Pimpinan Pusat untukmemutuskan hal-hal yang tidak dapatdiputuskan sendiri.

2. Peserta Musyawarah Kerja Nasional sama denganPeserta Musyawarah Nasional.

3. Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan olehDewan Pimpinan Pusat dan pelaksanaanMusyawarah Kerja Nasional itu menjaditanggungjawabnya.

4. Untuk melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional,Dewan Pimpinan Pusat membentuk Panitiapenyelenggara yang terdiri dari Panitia Pelaksanadan panitia pengarah yang bertanggungjawabkepadanya.

5. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan tataTertib Mausyawarah Kerja Nasional disiapkan olehPanitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu oleh

50

Musyawarah Kerja Nasional sebelum ditetapkan.

Pasal 21MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaantetinggi organisasi di tingkat Provinsi.

2. Tugas dan wewenag Musyawarah Daerah adalah :a. Menyusun dan menetapkan Program kerja

serta Anggaran Pendapatan dan BelanjaOrganisasi.

b. Memberikan keputusan terhadappermasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.

c. Memberikan penilaian dan keputusanterhadap pertanggungjawaban DewanPimpinan Daerah GAPEKSINDO.

d. Memilih dan mengangkat Penasehat danDewan Pertimbangan GAPEKSINDO ditingkat daerah.

e. Memilih dan mengangkat personaliakepengurusan Dewan Pimpinan DaerahGAPEKSINDO.

3. Perserta Musyawarah Daerah terdiri dari :a. Peserta Penuh, yaitu utusan Dewan Pimpinan

Cabang dengan membawa mandat dariDewan Pimpinan Cabang masing-masing, danmemiliki hak suara. Jumlah Peserta Penuhsekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orangyang dibagi rata di antara cabang-cabangyang ada, untuk Dewan Pimpinan Daerahyang memiliki kurang dari 10 (sepuluh) DewanPimpinan Cabang dan sekurang-kurangnya 3(tiga) orang dari setiap Dewan PimpinanCabang untuk Dewan Pimpinan Daerah yangmemiliki 10 (sepuluh) Dewan pimpinanCabang atau lebih.

b. Peserta Biasa, yaitu Dewan Pimpinan

51

Lengkap dan Dewan Pertimbangan di tingkatDewan Pimpinan Daerah, yang masing-masing memiliki hak bicara, dan hak pilih.

c. Peserta Peninjau, yaitu utusan DewanPimpinan Cabang di luar Peserta Penuh danutusan anggota maximum 5 peserta yangmembawa mandat dari Dewan PimpinanCabang yang bersangkutan yang masing-masing memiliki hak bicara

d. Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, utusanKamar Dagang dan Industri, utusan LPJK-Ddan organisasi lannya di Daerah TingkatPropinsi yang bersangkutan, tokoh-tokohPengusaha dan masyarakat serta undanganlain yang dianggap perlu.

4. Musyawarah Daerah dapat dilaksanakan setelahmendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusatatas permohonan tertulis Dewan Pimpinan Daerahyang bersangkutan dan pelaksanaanMusyawarah Daerah itu menjadi tanggungjawabDewan Pimpinan Daerah masing-masing Provinsi.

5. Untuk melaksanakan Musyawarah daerah, DewanPimpinan Daerah membentuk PanitiaPenyelengara, yang terdiri dari : Panitia Pelaksanadan Panitia Pengarah yang bertanggungjawabkepadanya.

6. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan TataTertib Musyawarah Daerah disiapkan oleh PanitiaPengarah dan disahkan terlebih dahulu olehMusyawarah Daerah sebelum ditetapkan.

Pasal 22MUSYAWARAH KERJA DAERAH

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Kerja Daerahadalah :a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan

dan pelaksanaan rencana Kerja yangditetapkan melaui Musda, yang harus

52

diselaraskan dengan ketetapan Munas,Munassus dan Mukernas.

b. Mengadakan penyempurnaan ataspenyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerjayang dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah,berdasarkan ketetapan Musda.

c. Menetapkan Rencana Kerja Dewan PimpinanDaerah untuk waktu tersisa.

d. Mengadakan inventarisasi permasalahanorganisasi dan masalah-masalah pentinglainnya serta menetapkan kebijaksanaan dankeputusan pemecahan/penyelesaiannya.

e. Membantu Dewan Pimpinan Daerah untukmemutuskan hal-hal yang tidak diputuskansendiri.

2. Peserta Musyawarah Kerja Daerah sama denganPeserta Musyawarah Daerah.

3. Musyawarah Kerja Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode DPD danpelaksanaan Musyawarah kerja Daerah itu menjaditanggungjawabnya.Untuk melaksanakan Musyawarah Kerja Daerah,Dewan Pimpinan Daerah membentuk PanitiaPenyelenggara yang terdiri dari Panitia Pelaksanadan Panitia Pengarah yang bertanggungjawabkepadanya.Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan TataTertib Musyawarah Kerja Daerah disiapkan olehPanitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu olehMusyawarah Kerja Daerah sebelum ditetapkan.

Pasal 23MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaantertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan wewenang Musyawarah Cabang adalah:a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja

serta Anggaran Pendapatan dan Belanja

53

Organisasi.b. Memberikan keputusan terhadap

permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya.

c. Memberikan penilaian dan keputusanterhadap pertanggungjawaban DewanPimpinan Cabang GAPEKSINDO.

d. Memilih dan mengangkat Penasehat danDewan Pertimbangan GAPEKSINDO di tingkatCabang

e. Memilih dan Mengangkat personalia susunankepengurusan Dewan Pimpinan CabangGAPEKSINDO.

3. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari :a. Peserta Penuh, yaitu segenap anggota yang

ada di wilayah Cabang yang bersangkutan.Pada dasarnya kepesertaan tidak dapatdiwakilkan, mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat 3(a) Anggaran Rumah Tangga dalam haldiwakilkan, harus mengikuti ketentuan Pasal 6ayat 3 (b) dan (c) Anggaran Rumah Tanggaatau bilamana atas dasar perwakilan makamengikuti Anggaran Rumah Tangga Pasal 6Ayat (e). Peserta penuh ini memiliki hak suarayaitu hak memilih dan hak dipilih serta hakdalam pemungutan suara untuk pengambilankeputusan dan hak bicara, yaitu hakmengeluarkan pendapat dan mengajukanpertanyaan.

b. Peserta Biasa, yaitu Dewan PimpinanLengkap dan Dewan Pertimbangan di tingkatDewan Pimpinan Cabang, yang masing-masing memiliki hak bicara, dan hak dipilih.Peserta Biasa ini berubah statuskepesertaannya menjadi Peserta Penuhsetelah laporan pertanggungjawaban DewanPimpinan Cabang dinyatakan diterima olehMusyawarah Cabang.

c. Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, utusanKamar Dagang dan Industri, utusan LPJK-D,

54

dan organisasi-organisasi lainnya di Daerahtingkat Kabupaten/Kota, tokoh-tokohPengusaha danmasyarakat serta undangan lain yangdianggap perlu.

4. Musyawarah Cabang dapat dilaksanakan setelahmendapat persetujuan dari Dewan PimpinanDaerah atas permohonan tertulis Dewan PimpinanCabang yang bersangkutan dan pelaksanaanMusyawarah Cabang itu menjadi tanggungjawabDewan Pimpinan cabang ditingkat Kabupaten/Kotamasing-masing.

5. Untuk melaksanakan Musyawarah Cabang, DewanPimpinan Cabang membentuk PanitiaPenyelenggara, yang terdiri dari : PanitiaPelaksana dan Panitia Pengarah yangbertanggungjawab kepadanya.

6. Rancangan Jadwal Acara Dan Rancangan TataTertib Musyawarah Cabang disiapkan oleh PanitiaPengarah dan disahkan terlebih dahulu olehMusyawarah Cabang sebelum ditetapkan.

Pasal 24MUSYAWARAH KERJA CABANG

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Kerja Cabangadalah :a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan

dan pelaksanaan Rencana Kerja yangditetapkan melalui Musda/Mukerda.

b. Mengadakan evaluasi terhadappenyempurnaan atas penyusunan danpelaksanaan Rencana Kerja yang dibuat olehDewan Pimpinan Cabang.

c. Menetapkan Rencana Kerja Dewan PimpinanCabang untuk waktu tersisa.

d. Mengadakan inventarisasi permasalahanorganisasi danmasalah-masalah penting lainnya serta

55

menetapkan kebijaksanaan dan keputusanpemecahan/penyelesaiannya.

e. Membantu Dewan Pimpinan Cabang untukmemutuskan hal-hal yang tidak dapatdiputuskan sendiri.

2. Peserta Musyawarah kerja cabang sama denganPeserta Musyawarah cabang.

3. Musyawarah Kerja Cabang dilaksanakan olehDewan Pimpinan Cabang dan pelaksanaanMusyawarah Kerja Cabang itu menjaditanggungjawabnya.

4. Untuk melaksanakan Musyawarah Kerja Cabang,Dewan Pimpinan Cabang membentuk PanitiaPenyelenggara yang terdiri dari Panitia Pelaksanadan Panitia Pengarah yang bertanggungjawabkepadanya.

5. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan Tatatertib musyawarah Kerja cabang disiapkan olehPanitia Pengarah dan disahkan terlebih dahulu olehMusyawarah Kerja Cabang sebelum ditetapkan

Pasal 25RAPAT PIMPINAN ORGANISASI

DAN RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Pimpinan Organisasi di tingkat Pusat atauRapimnas, Rapat Pimpinan Organisasi di tingkatDaerah atau Rapimda, dan Rapat Anggota ditingkat Cabang dapat diadakan untuk :a. Menetapkan arah kebijaksanaan dalam

menyelaraskan gerak dan langkah organisasipada tingkatan masing-masing dalammenghadapi perkembangan/ situasi yangtimbul.

b. Menampung dan menyelesaikan secara tuntasmasalah-masalah yang dihadapi organisasidananggota pada tingkatan masing-masing dalamwaktu tertentu.

56

c. Menetapkan pembagian konstribusi keuanganantara DPP,DPD dan DPC terhadap AnggaranPendapatan dan Belanja Organisasi setiaptahun anggaran berdasarkan ART pasal 33.

2.. Rapat Pimpinan Organisasi pada ayat 1 dapatdiadakan setiap waktu sesuai kebutuhan untuk :a. Rapimnas, berdasarkan inisiatif dari Dewan

Pimpinan Pusat/atau adanya usulan dariDewan Pimpinan Daerah.

b. Rapimda, berdasarkan inisiatif dari DewanPimpinan Daerah dan/atau adanya usulan dariDewan Pimpinan Cabang di Daerah yangbersangkutan.

c. Rapat Anggota, berdasarkan inisiatif dariDewan Pimpinan Cabang dan/atau adanyausulan dari anggota di Cabang yangbersangkutan.

3. Semua keputusan Rapat Pimpinan Organisasi danRapat Anggota tersebut pada ayat 1 dan ayat 2merupakan keputusan organisasi yang mengikatdan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarahpada tingkatan masing-masing.

4. Peserta Rapat Pimpinan Organisasi dan RapatAnggota terdiri dari :a. Untuk Rapimnas terdiri dari Dewan Pimpinan

Lengkap dan Dewan Pertimbangan di tingkatDewan Pimpinan Pusat, serta Ketua Umumdan Sekretaris Umum atau utusan pengurusDewan Pimpinan Daerah sebagai pemegangmandat DPD.

b. Untuk Rapimda terdiri dari Dewan PimpinanLengkap dan Dewan Pertimbangan di tingkatDewan Pimpinan Daerah, serta Ketua danSekretaris atau utusan pengurus DewanPimpinan Cabang sebagai pemegang mandatDPC.

c. Untuk Rapat Anggota terdiri dari DewanPimpinan Lengkap dan Pertimbangan ditingkat Dewan Pimpinan Cabang sertaanggota/perwakilan anggota di Cabang yang

57

bersangkutan.5. Rapat Pimpinan dan Rapat Anggota tersebut pada

ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan oleh dan menjaditanggungjawab Dewan Pimpinan yangbersangkutan.

Pasal 26RAPAT DEWAN PIMPINAN

Tugas dan wewenang Rapat Dewan Pimpinan pada setiaptingkatan organisasi adalah sebagai berikut :1. Rapat Dewan Pimpinan Harian :

a. Menetapkan kebijaksanaan organisasiberdasarkan keputusan-keputusanMusyawarah.

b. Mengadakan penilaian secara berkalaterhadap kebijaksanaan operasional darikeputusan organisasi.

2. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap :a. Membahas dan menyusun pelaksanaan

program kerja dan Anggaran BelanjaOrganisasi berdasarkan hasil keputusanMusyawarah maupun Rapimnas.

b. Menetapkan kebijaksanaan koordinasi ataskegiatan dan tugas-tugasKompartemen/Departemen/Bidang, agarserasi dan berhasail guna.

c. mengadakan penilaian secara berkalaterhadap pelaksanaan sehari-hari danRencana Kerjasetiap Kompartemen / Departemen / Bidang.

Pasal 27MUSYAWARAH LUAR BIASA

1. Tugas dan wewenang Musyawarah Luar Biasatingkat Nasional adalah :a. Menilai, mengesahkan, atau menolak laporan

58

kerja maupun laporan pertanggungjawabankeuangan dari Dewan Pimpinan Pusat.

b. Memberhentikan Dewan Pimpinan Pusatwalaupun masa jabatannya belum berakhir.

c. Memilih dan mengangkat Dewan PimpinanPusat yang Baru.

2. Wewenang Musyawarah Luar Biasa tingkatDaerah/Cabang :a. Menilai, mengesahkan, atau menolak laporan

kerja maupun laporan pertanggungjawabankeuangan dari Dewan PimpinanDaerah/Cabang

3. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah LuarBiasa sama dengan tata cara penyelenggaranMusyawarah Nasional / Musyawarah Daerah /Musyawarah Cabang, sesuai tingkatan masing-masing, dilaksanaan oleh dan menjadi tanggungjawab Dewan Pimpinan yang bersangkutan denganpengawasan dari Dewan Pimpinan yangtingkatannya lebih tinggi, untuk MusyawarahDaerah atau Musyawarah Cabang.

4. Peserta Musyawarah Luar Biasa sama denganpeserta Musyawarah Nasional / MusyawarahDaerah / Musyawarah Cabang, sesuai tingkatanmasing-masing.

5. Pada Musyawarah Luar Biasa tidak ada peninjaudan undangan.

6. Untuk Melaksanakan Musyawarah Luar Biasa :a. Pada Tingkat Pusat

Dewan Pimpinan Pusat dengan bimbinganDewan Pertimbangan di Tingkat pusatmembentuk Panitia Penyelenggara, yangterdiri dari : Dewan Pimpinan Daerah yangditunjuk mewakili Dewan Pimpinan Derah -Dewan Pimpinan Daerah yang meminta .Musyawarah Luar Biasa dan membentukPanitia Pelaksana serta Panitia Pengarahyang bertanggungjawab kepadanya.

b. Pada Tingkat DaerahDewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan

59

dengan bimbingan Dewan Pimpinan Pusatbersama-sama Dewan Pertimbangan diTingkat Daerah membentuk PanitiaPenyelenggara, yang terdiri dari : DewanPimpinan Cabang yang ditunjuk mewakiliDewan Pimpinan Cabang-Dewan PimpinanCabang yang meminta Musyawarah LuarBiasa dan membentuk Panitia Pelaksana sertaPanitia Pengarah yang bertanggungjawabkepada Dewan Pimpinan setingkat diatasnya.

c. Pada Tingkat CabangDewan Pimpinan Cabang yang bersangkutandengan bimbingan Dewan Pimpinan Daerahyang membawahinya bersama-sama DewanPertimbangan di Tingkat Cabang membentukPanitia Penyelenggara, yang terdiri dari :Wakil-wakil anggota yang memintaMusyawarah Luar Biasa dan membentukpanitia Pelaksana serta Panitia Pengarah yangbertanggungjawab kepada Dewan Pimpinansetingkat diatasnya.

7. Rancangan Jadwal Acara dan Rancangan TataTertib Musyawarah Luar Biasa disiapkan olehPanitia Pengarah yang bersangkutan disahkanterlebih dahulu oleh Musyawarah Luar Biasasebelum ditetapkan.

BAB VITATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN DAN MASA

JABATANDEWAN PIMPINAN, JABATAN RANGKAP SERTA

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 28PEMILIHAN DEWAN PIMPINAN

1. Tata cara Pemilihan Dewan Pimpinan dilakukandalam Musyawarah yang bersangkutan dengancara memilih Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua

60

Formatur dan 2 (dua) orang Formatur gunamembentuk Dewan Pimpinan.

2. Pemilihan Formatur dilaksanakan atas dasarmusyawarah atau dengan pemungutan suara yangdilaksanakan secara tertulis melalui asas langsung,bebas dan rahasia oleh para Peserta Penuh yangmemiliki hak suara.

3. Apabila pemilihan formatur dilakukan dengan carapemilihan tertulis, maka setiap Peserta Penuh yangmemiliki hak suara menulis satu nama untuk calonKetua Umum/Ketua sekaligus Ketua Formatur dandua nama lainnya yang berbeda untuk calonAnggota Formatur.

4. Dari perhitungan suara yang masuk dan sah, namacalon Ketua Umum/Ketua yang mendapat suaraterbanyak terpilih menjadi Ketua Umum/Ketuasekaligus merangkap Ketua Formatur, dan duanama calon formatur yang mendapatkan suaraterbanyak kesatu dan kedua terpilih menjadiAnggota Formatur.

5. Ketua Umum/Ketua merangkap Ketua Formaturdan 2 (dua) Anggota Formatur terpilih kemudianmembentuk Dewan Pimpinan harian atau sekaligusmembentuk Dewan Pimpinan Lengkap dan DewanPertimbangan serta Penasehat.

6. Dalam hal Ketua Umum/Ketua merangkap ketuaformatur dan 2 (dua) Anggota Formatur terpilihhanya membentuk Dewan Pimpinan Harian, makaDewan Pimpinan Lengkap, Dewan Pertimbangandan Penasehat.

Pasal 29PERSYARATAN MENJADI DEWAN PIMPINAN

Pada dasarnya yang berhak untuk duduk dalam DewanPimpinan GAPEKSINDO adalah mereka yang memenuhikriteria/syarat-syarat sebagai berikut:1. Pengusaha yang perusahaannya telah tercatat

dalam keanggotaan GAPEKSINDO.

61

2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum / Ketua,adalah pengusaha yang perusahaannya minimaltelah berpengalaman 1 (satu) tahun dalam bidangJasa Konstruksi, dan atau pernah atau sedangmenjabat sebagai Pengurus.

3. Tidak sedang dicabut haknya untuk memangkusuatu jabatan tertentu, tidak berada dalam keadaanpailit dan/atau kehilangan haknya untuk menguasaikekayaan dan tidak sedang menjalani hukumanatas dasar keputusan pengadilan yang telahmempunyai hukuman tetap

4. Khusus untuk Dewan Pimpinan Provinsi danKabupaten / Cabang hasil pembentukan baru /pemekaran daerah, ketentuan ayat 1 dan 2 pasalini tidak diberlakukan

Pasal 30MASA JABATAN DEWAN PIMPINAN

1. Masa jabatan Dewan Pimpinan disemua tingkatanorganisasi adalah 5 (lima) tahun dan setelahmasa tersebut mantan anggota Dewan Pimpinanyang bersangkutan dapat dipilih kembali

2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum/Ketua, hanyadapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatanberturut-turut.

3. Khusus untuk Dewan Provinsi dan Kabupaten /Cabang hasil pembentukan baru / pemekarandaerah, ketentuan ayat 1 pasal ini tidakdiberlakukan.

Pasal 31JABATAN RANGKAP

1. Pengurus DPH GAPEKSINDO disemua tingkatantidak dibenarkan untuk memangku jabatan padaasosiasi jasa konstruksi yang sejenis .

2. Pengurus Dewan Pimpinan tidak diperbolehkan

62

merangkap jabatan dalam Dewan Pimpinan padatingkatan organisasi yang lebih tinggi maupun yanglebih rendah

3. Pelanggaran atas rangkap jabatan dapat diberikansanksi jabatan (pasal 18 ART)

Pasal 32PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Untuk Dewan Pimpinan :a. Apabila Ketua Umum/Ketua, berhalangan

tetap dan/atau karena sesuatu sebabtidak dapat menjalankan/menyelesaikankewajibannya sampai masa jabatanDewan Pimpinan berakhir, maka jabatanKetua Umum/Ketua, diganti oleh WakilKetua I atau diadakan rapat khususDewan Pimpinan Pusat dan atau sesuaitingkatannya masing-masing untukmengangkat pengganti Ketua.

b. Masa jabatan bagi pengganti KetuaUmum/Ketua untuk masa jabatan yangtersisa, dihitung satu kali masa jabatanapabila masa jabatan pengganti KetuaUmum/Ketua berlangsung lebih darisetengah masa jabatan Dewan Pimpinanyang bersangkutan.

c. Apabila karena suatu sebab terjadilowongan dalam keanggotaan DewanPimpinan, maka pengangkatan pergantianuntuk pengisian lowongan tersebutdiputuskan oleh Dewan Pimpinan Harianyang bersangkutan untuk masa jabatanyang tersisa.

d. Tindakan yang dilakukan oleh DewanPimpinan Harian sebagaimana dimaksudayat 1 (a) dan 1 (c) harus dilaporkankepada Dewan Pimpinan yang tingkatanorganisasinya lebih tinggi untuk disyahkan

63

dan dipertanggungjawabkan kepadaMusyawarah pada tingkatan masing-masing.

2. Untuk Dewan Pertimbangan :a. Apabila Ketua Dewan Pertimbangan

berhalangan tetap dan/atau karena sesuatusebab tidak dapat menjalankan /menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatannya berakhir, maka jabatan KetuaDewan Pertimbangan dijabat oleh WakilKetua Dewan Pertimbangan. Selanjutnyakekosongan jabatan diisi oleh dan dariantara anggota Dewan Pertimbangan.

b. Apabila karena sesuatu sebab terjadilowongan dalam keanggotaan DewanPertimbangan, maka pergantian untukpengisian lowongan tersebut dilakukanDewan Pertimbangan yang bersangkutandengan berkonsultasi pada DewanPimpinan Harian pada tingkatan yangbersangkutan.

C. Tindakan yang dilakukan oleh DewanPertimbangan sebagaimana dimaksud Ayat2 (a) dan 2 (b) harus dilaporkan kepadaDewan Pimpinan dan Dewan Pertimbanganyang tingkatan organisasinya lebih tinggiuntuk disahkan dan dipertanggungjawabkankepada Musyawarah pada tingkatannyamasing-masing.

BAB VIIKEUANGAN

Pasal 33UANG PANGKAL, UANG IURAN

1. Uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan olehDewan Pimpinan Pusat serta tata carapenarikannya dilakukan oleh Dewan Pimpinan

64

Daerah Provinsi sesuai dengan pedoman yangditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

2. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota dibedakan antara perusahaan besar, menengah dankecil.

Pasal 34PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN

1. Pemasukan uang pangkal dan iuran anggotasebagaimana tersebut dalam Pasal 33 diataspembagiannya ditetapkan melalui Rapimnas untukAnggaran Pendapatan dan Belanja organisasisetiap tahun anggaran.

2. Dewan Pimpinan Daerah Provinsibertanggungjawab penuh atas penyampaianpembagian pemasukan keuangan ke tingkatanorganisasi diatasnya maupun dibawahnya sesuaidengan Pasal 4 Ayat 1 tersebut diatas.

Pasal 35LAPORAN KEUANGAN

Setiap Dewan Pimpinan pada semua tingkatan organisasidiwajibkan membuat Laporan Keuangan danPerbendaharaan setiap tahun dan LaporanPertanggungjawaban Keuangan dan Perbendaharaansetiap akhir periode masa kepengurusan yang diteruskan,sebagai berikut.1. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan Dewan

Pimpinan Cabang disampaikan kepada segenapanggota masing-masing dan Dewan PimpinanDaerah membawahinya.

2. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan DewanPimpinan Daerah disampaikan kepada segenapanggota masing-masing dan Dewan PimpinanPusat.

3. Laporan Keuangan disampaikan kepada seluruh

65

jajaran pengurus setiap ada rapat Dewan Pengurusharian dan atau setiap diadakan musyawarah dimasing-masing tingkatan secara transparansi

4. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan DewanPimpinan Pusat disampaikan kepada semuaDewan Pimpinan Daerah.

5. Pembukuan organisasi di setiap tingkatan dimulaisetiap tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31Desember tahun berjalan.

6. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan harussudah disampaikan kepada yang bersangkutansesuai ayat (1), (2) dan (3) selambat-lambatnyadalam waktu 3 (tiga) bulan setelah batas waktupenutupan buku.

BAB VIIIKODE ETIK, LOGO DAN BENDERA GAPEKSINDO

Pasal 36KODE ETIK

GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONALINDONESIA

“PANCA DHARMA GAPEKSINDO”

1. Anggota GAPEKSINDO, berjiwa Pancasila danmemiliki kesadaran yang tinggi dengan mentaati Per-Undang-undangan dan Peraturan yang berlaku.

2. Anggota GAPEKSINDO, mematuhi dan menghormati

66

serta bertanggungjawab terhadap kesepakatan kerjadengan pihak lain.

3.. Anggota GAPEKSINDO, tidak menyalahgunakankedudukan, wewenang dan kepercayaan yangdiamanatkan oleh organisasi.

4. Anggota GAPEKSINDO, tidak melakukan persainganyang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usahadan dalam memperoleh kesempatan kerja.

5. Anggota GAPEKSINDO, di dalam menjalankanusaha dan melaksanakan pekerjaannya, wajibberupaya agar pekerjaan yang dilaksanakan tepatwaktu dan tepat mutu sehingga berdaya guna sertaberhasil guna.

Pasal 37LOGO

67

Pasal 38Arti dan Makna Gambar Logo

GAPEKSINDO

1. Segi Lima, melambangkan Kode Etik PancaDharma GAPEKSINDO.

2. Lingkaran Putih didalamnya, melambangkanKebulatan Tekad dan Ketulusan Hatimemperjuangkan kepentingan Anggota.

3. Gambar jembatan di dalam huruf G, melambangkanjembatan penyampaian Aspirasi Anggota kepadapihak-pihak yang berkaitan dengan dunia usahajasa konstruksi.

4. Gambar berbentuk Baut dalam huruf G,melambangkan Pemersatu yang memperkuat rasasolidaritas sesama anggota.

5. Warna merah melambangkan keberanianmenegakkan kebenaran dalam memperjuangkankepentingan Anggotanya.

68

Pasal 39BENDERA PATAKA

Bendera berbentuk empat persegi panjang, berukuranpanjang 135 cm dan lebar 90 cm, terdiri dari dua mukabolak-balik yang sama, dengan lambang GAPEKSINDO ditengahnya, dengan warna dasar biru seratus persen dandikelilingi untaian benang warna kuning di sekeliling sisibendera.Di atas lambang GAPEKSINDO terdapat nama DewanPimpinan, sedangkan di bawah lambang GAPEKSINDOterdapat tulisan :

GAPEKSINDOGabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia

(Indonesian National Builder Association).

69

BAB IXMARS DAN HYMNE GAPEKSINDO

Pasal 40MARS

Mars GAPEKSINDO termasuk syair dan lagunyaditetapkan dalam Musyawarah Nasional KhususMUNASSUS Hotel Aston, Atrium Senen Jakarta, Minggu19 Februari 2006

70

Pasal 41HYMNE

Hymne GAPEKSINDO termasuk syair dan lagunyaditetapkan dalam Musyawarah Nasional KhususMUNASSUS Hotel Aston, Atrium Senen Jakarta, Minggu19 Februari 2006

71

Pasal 42PENYAYIAN MARS DAN HYMNE

Mars dan Hymne GAPEKSINDO dinyanyikan secarakhidmat pada acara-acara resmi organisasi sepertiMunas/Musda/Muscab dan pertemuan resmi lainnya. Marsdan Hymne GAPEKSINDO tersebut dinyanyikan setelahmenyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia raya danMengheningkan Cipta.

BAB XPENUTUP

Pasal 43PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Perubahan Anggaran Rumah Tangga, hanya dapatdilaksanakan berdasarkan keputusan MusyawarahNasional Khusus (MUNASSUS).

Pasal 44LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalamAnggaran Rumah Tangga ini, maka dibuat PedomanKetatalaksanaan Organisasi GAPEKSINDO yangperubahannya dapat dilakukan sesuai kebutuhanorganisasi didalam forum musyawarah ( Rapimnas /Mukernas ), dan selebihnya diatur lebih lanjut oleh DewanPimpinan Pusat dalam suatu keputusan yang tidakbertentangan dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga, dan dipertanggungjawabkan padaMusyawarah Nasional. Dalam hal terjadi pengaturan yangdapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka yangberlaku dan menjadi pegangan menurut urutannyaberturut-turut adalah sebagai berikut : Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas, KeputusanMunassus, Keputusan Mukernas, Keputusan Rapimnas,Pedoman Ketatalaksanaan Organisasi GAPEKSINDO, danKeputusan-keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

72

Pasal 45BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam MUNASSUSGAPEKSINDO di Hotel Aston, Atrium Senen Jakarta Padahari Minggu 19 Februari 2006 dan diberlakukan sejaktanggal ditetapkan.