NAMA: MUHAMMAD SIDIQ
NIM
: D0113065
JURUSAN: ADMINISTRASI NEGARA / A
Analisis Undang Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara
Beberapa aspek pokok yang diatur dalam Undang-undang no 5 tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara Lain :
1. Rekruimen
2. Pengembangan Pegawai
3. Penemapatan dalam Jabatan/Promosi
4. Kompensasi/Kesejahteraan
5. Manajemen Kinerja
6. Penegakan Disiplin dan Etika
7. Pensiun
Dari aspek-aspek diatas menurut saya ada beberapa aspek yang
penting untuk dibahas, dengan pembahasan sebagai berikut :1. Aspek
Rekruitmen
Pasal 58 ayat (3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan,
pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan
pengangkatan menjadi PNS Dalam pasal ini disebutkan secara runtut
bagaimana proses pengadaan atau rekruitmen PNS. Dengan adanya
proses yang jelas akan memudahkan setiap orang dalam mengikuti
seleksi PNS, selain itu setiap orang juga akan lebih mudah
mengawasi bagaimana jalanya prses pengadaan PNS yang akan
meminimalkan terjadinya penyelewengan wewenang oleh pejabat.
Disebutkan juga dalam UU ini, setiap Instansi Pemerintah
mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan
jabatan untuk diisi dari calon PNS, dan setiap Warga Negara
Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS
setelah memenuhi persyaratan. Peserta yang lolos seleksi diangkat
menjadi calon PNS, dan pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan
keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, bunyi Pasal 63 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian calon PNS wajib menjalani masa
percobaan berupa pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh
instansi pemerintah. Masa percobaan ini dilaksanakan selama 1
tahun. Setelah lolos dari masa percobaan baru calon PNS akan
diangkat menjadi PNS.
Kelemahan dalam proses pengadaan pegawai diatas adalah masa
percobaan bagi para calon PNS yang berlangsung cukup lama yaitu
satu tahun, dalam kurun waktu satu tahun itu tidak dijelaskan
apakah selama satu tahun tersebut dilakukan pendidikan dan
pelatihan secara terus menerus atau dalam jangka waktu satu tahun
telah diadakan pendidikan dan pelatihan bagi calon PNS. Selain itu
informasi mengenai biaya masa percobaan bagi Calon PNS juga tidak
jelas, tentu akan sangat sulit bagi calon PNS apabila harus
memenuhi kebutuhanya sendiri dalam satu tahun tanpa adanya
kejelasan mengenai pemberian uanag saku atau sejenisnya.2. Aspek
Penempatan Jabatan /Promosi
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara disebutkan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi
tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar Instansi
Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi
Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan
Republik Indonesia di luar negeri. Sampai masa sekarang ini salah
satu hal yang dikhawatirkan oleh PNS adalah mutasi jabatan apalagi
jika mutasi ini dilakukan antara lokasi yang berskala nasional.
Kekhawatiran PNS ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja
PNS. Tidak mungkin seorang PNS akan melaksanakan tugas dengan baik
apabila masih terdapat rasa yang tidak nyaman dan khawatir yang
akan berpengaruh terhadap kondisi fisiologis PNS. Seharusnya ada
sedikit jaminan bagi PNS untuk tidak dimutasi dengan jarak yang
jauh.
Sebenarnya promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan
objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang
dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja,
kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim
penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan
jender, suku, agama, ras, dan golongan. Setiap PNS yang memenuhi
syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang
jabatan yang lebih tinggi, yang dilakukan oleh Pejabat pembina
Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS
pada Instansi Pemerintah, bunyi Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 itu.3. Aspek Kesejahteraan
Pasal 79 UU yang berbunyi Pemerintah wajib membayar gaji yang
adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS ini
menegaskan, Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung
jawab, dan resiko pekerjaan. Saat ini selain gaji yang diterima PNS
juga ada tunjangan kinerja yang berdasarkan pada pencapaian kinerja
pegawai dan tunjangan kemahalan bagi PNS yang bertugas di daerah
yang memiliki indeks harga tinggi. Peraturan ini sangat bagus untuk
meningkatkan kinerja pegawai karena tunjangan diberikan sesuai
dengan beban kerja pegawai. Namun dengan adanya peraturan ini tentu
akan timbul konflik didalam instansi pemerintah yang dulu mengukur
besarnya tunjangan berdasarkan lama waktu pengabdian seorang
pegawai. Untuk mengatasi masalah ini dimuat juga dalam undang
undang ini bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan sebagaimana
tertulis dalam pasal 82 dan 83.
Selain pemberian gaji dan tunjangan undang undang ini juga
mengatur kesejahteraan pegawai dalam aspek lain sebagaimana
tertulis pada Pasal 92 ayat 1 Pemerintah wajib memberikan
perlindungan berupa: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan
kerja; c. jaminan kematian; dan d. bantuan hukum. Kesejahteraan
yang dimaksud berupa pemberian jaminan kesehatan, kecelakaan kerja,
kematian, dan bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di
pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
4. Aspek Penegakan Disiplin dan Etika
Dalam pasal 86 tertulis Untuk menjamin terpeliharanya tata
tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi
disiplin PNS. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi
hukuman disiplin. Kedisiplinan merupakan salah satu aspek yang
sering dilanggar oleh PNS, mulai dari dating terlambat, PNS yang
mangkir atau keluyuran saat jam kerja hingga PNS yang bolos tanpa
izin, sayangnya selama ini hukuman yang diberikan hanya hukuman
ringan berupa teguran semata. Seharusnya dengan adanya peraturan
ini instansi pemerintah harus bertindak tegas dengan memberikan
hukuman sesuai tindakan pelanggaran yang dilakukan PNS karena
rincian kode etik profesi dan rincian sanksi telah dijelaskan
dengan gambling dalam undang undang ini.5. Aspek Pensiun
Dalam pasal 90 berbunyi Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58 (lima puluh delapan)
tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan bagi Pejabat Fungsional. selain batasan pensiun
yang telah ditetapkan dalam undang undang ini juga mengatur
mengenai jaminan pensiun serta jaminan hari tua. Pemberian jaminan
pensiun dan jaminan hari tua ini merupakan salah satu bentuk
penghargaan atas pengabdian PNS kepada Negara. Hal ini sangat bagus
karena kesejahteraan PNS pasca pengabdian juga dijamin oleh
pemerintah. Adanya jaminan pensiun serta jaminan hari tua merupakan
salah satu alasan banyaknya masyarakat yang ingin jadi PNS.
Namun disisi lain pemberian jaminan pensiun serta jaminan hari
tua ini menimbulkan masalah bagi pemerintah, tidak dapat dipungkiri
masalah belanja pegawai merupakan masalah yang perlu diperbaiki
dalam anggaran termasuk anggaran dana jaminan pensiun dan jaminan
hari tua. Kareena diperkirakan akan terjadi ledakan pensiun PNS
pada tahun 2025 sebanyak 2,5 juta PNS akan pensiun serentak dan
menimbulkan beban fiscal sebesar Rp 175 triliun.
Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi, sebagai solusinya
pemerintah melalui BPS dapat mendata usia PNS dan melakukan
pencegahan sepeti tidak merekrtut PNS dalam jangka waktu tertentu
agar beban dana pensiun tidak terlalu memberatkan anggaran.
