Akuntansi Pajak (Edisi 2009) Trial

DIDIK POMADI

SESUAI UU 36 TH.2008

COMPUTERIZED TAX SYSTEM DP & FRIEND’S CONSULTANT

YOGYAKARTA

2009 / 2010 www.pajak-kita.blogspot.com

E-Book Akuntansi Pajak Terapan DP TAX CONSULTANT 1

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat mempersembahkan sebuah buku dengan judul

AKUNTANSI PAJAK sebagai revisi edisi sebelumnya kehadapan pembaca

sekalian.

Buku Akuntansi Pajak ini disusun untuk memberikan kemudahan bagi

mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan Perpajakan khususnya masalah

penyusunan Laporan Keuangan Fiskal (LKF), dan bagi masyarakat yang ingin

mempelajari masalah pajak sebagai acuan didalam pemenuhan kewajiban pajak

secara umum.

Disamping membahas secara teori, buku ini menyajikan secara sistematika

ketentuan-ketentuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Fiskal (LKF) beserta

contoh-contoh dengan harapan dapat lebih membantu didalam pemahaman

mengenai permasalahan pajak.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan dan penerbitan buku ini, segala saran dan kritik untuk

penyempurnaan buku ini di waktu-waktu mendatang sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, Mei 2009

Penulis


RIWAYAT PENULIS

Ir. Didik Pomadi, SE.

Adalah Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik PPKP Yogyakarta, sekaligus

Pimpinan Pusat Pengembangan Ilmu Perpajakan (PPIP) dan Koordinator

Keahlian Perpajakan sejak tahun 1999. Aktif mengikuti berbagai Pelatihan dan

Seminar dibidang Perpajakan, Accounting, Auditing, dan International Invesment

di Yogyakarta, Semarang dan Surabaya.

Disamping sebagai staf pengajar di PerguruanTinggi, juga pengajar pada

Pelatihan Perpajakan Brevet A dan B antara lain di PPA Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan aktif dalam kegiatan In-House

Training Perpajakan pada perusahaan-perusahaan swasta. Saat ini juga aktif

sebagai Managing Partner pada Konsultan Pajak DP & Friend’s Consultant di

Yogyakarta.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii RIWAYAT PENULIS iii DAFTAR ISI iv BAB 1 PENDAHULUAN 6 1. Pengertian Umum 6 2. Akuntansi Sebagai Sumber Data 7 BAB 2 REKONSILIASI FISKAL 9 1. Akuntansi Komersial 9 2. Akuntansi Fiskal 9 3. Rekonsiliasi Fiskal 10 a. Laporan Laba Rugi 10 b. Neraca 11 BAB 3 MACAM REKONSILIASI (KOREKSI) FISKAL 12 1. Koreksi Waktu 12 a. Penyusutan 12 b. Amortisasi 14 c. Harga Pokok Penjualan (HPP) 16 d. Piutang Tidak Tertagih 18 e. Pendapatan Diterima Dimuka 19 2. Koreksi Tetap 19 a. Pengeluaran Natura dan Kenikmatan 19 b. Sumbangan/Bantuan/Hibah 20 c. Pemakaian Untuk Kepentingan Pribadi 20 d. Biaya Bunga 21 e. Pengalihan Aktiva Tetap 24 f. Penghasilan Yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final 26 g. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak 26 BAB 4 KAPITA SELEKTA 27 1. Penjualan Konsinyasi 27 2. Ability to Pay 27 3. Penjelasan Pos-Pos Dalam Neraca Fiskal 27 a. Aktiva Lancar 28 b. Aktiva Tetap 28 c. Kewajiban 28 d. Modal 30


HARGA POKOK PENJUALAN 32 RINGKASAN REKONSILIASI 33 PENGELOMPOKAN HARTA 36 DAFTAR PUSTAKA 40

BONUS : PETUNJUK PENGHITUNGAN PPH BADAN 2009 41


BAB 1

PENDAHULUAN

1. Pengertian Umum

Dalam setiap pembicaraan mengenai perpajakan muncul permasalahan yang

selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan

perkembangan kondisi sosial ekonomi. Dimana kita menyadari adanya

perbedaan deamental antara pemerintah (fiskus) dengan wajib pajak, fiskus

berusaha memperoleh pemasukan sebesar-besarnya dari pajak sedangkan

wajib pajak berpikir sebaliknya, yaitu bagaimana memperkecil atau menghindari

pembayaran pajak.

Kontroversi tersebut dalam kenyataan selalu ada, namun bagaimana hal ini

dapat dijembatani dengan suatu kebijakan pemerintah yang dapat meminimalisir

ekses negatif yang mungkin timbul. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya

perangkat aturan yang jelas, transparan dan adil yang didukung dengan aparat

yang profesional dengan birokrasi yang sederhama.

Sejak dilaksanakan “Tax Reform” tahun 1984 terdapat perubahan yang sangat

mendasar didalam sistem pemungutan pajak, yaitu dengan digunakan Self

Assessment System dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung,

menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Fiskus melakukan

pembinaan , pelayanan dan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan

kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak (tax compliance). Salah satu

bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah menyusun

laporan keuangan yang dalam istilah pajak disebut pembukuan/pencatatan

sebagai sumber data dalam proses penghitungan pajak.


2. Akuntansi sebagai sumber data

Dirjen Pajak sebagai aparat pajak (fiskus) sesuai dengan Undang-undang

menghendaki informasi akuntansi untuk kepentingan penghitungan pajak

haruslah disusun secara khusus yaitu berdasarkan peraturan perpajakan yang

berlaku. Akuntansi yang disusun secara khusus tersebut selanjutnya disebut

Akuntansi Fiskal (Akuntansi Pajak).

Masalah yang timbul dalam hal ini adalah adanya perbedaan-perbedaan prinsip

didalam penyusunan laporan keuangan antara akuntansi komersial dengan

akuntansi fiskal, dan muncul pertanyaan apakah wajib pajak harus menyusun

dari awal lagi untuk membuat laporan keuangan berdasarkan akuntansi fiskal.

Untuk menyusun laporan keuangan fiskal tidak perlu dimulai dari awal

penyusunan informasi akuntansi komersial, namun dapat dilakukan dengan jalan

mengadakan penyesuaian-penyesuaian atau koreksi dari laporan akuntansi

komersial yang sudah ada.

Penyesuaian atau koreksi yang dilakukan atas laporan akuntansi komersial

tersebut menjadi laporan akuntansi fiskal berdasarkan peraturan pajak yang

berlaku disebut sebagai koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

Langkah awal dari koreksi fiskal adalah mengadakan koreksi pada laporan

laba rugi akuntansi. Laporan laba rugi akuntansi yang semula disusun

berdasarkan SAK kemudian dilakukan koreksi baik pada pos-pos pendapatan

maupun pos-pos biaya. Koreksi fiskal ini dilakukan berdasarkan peraturan pajak

yang berlaku. Laporan laba rugi yang penyusunannya telah sesuai dengan

peraturan perpajakan inilah yang disebut sebagai Laporan Laba rugi Fiskal.

Dari laporan laba rugi fiskal akan didapat laba bersih sebelum pajak yang

selanjutnya disebut Laba Fiskal atau dalam istilah pajaknya disebut sebagai

Penghasilan Kena Pajak (PKP).


Dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut dengan tarif PPh

pasal 17, akan diperoleh besarnya PPh terhutang yang menjadi kewajiban wajib

pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

Koreksi fiskal juga dilakukan pada laporan perubahan modal dan neraca.

Pada laporan perubahan modal akuntansi dilakukan koreksi sesuai dengan

peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menjadi laporan perubahan modal

fiskal. Koreksi ini dilakukan untuk mendapatkan laba ditahan fiskal atau modal

fiskal yang akan dicantumkan dalam Neraca Fiskal . Selain pos laba ditahan atau

modal, pos-pos lain dalam neraca akuntansi juga harus dikoreksi agar menjadi

neraca fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.


BAB 2

REKONSILIASI FISKAL

1. Akuntansi Komersial

Perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak-pihak

yang berkepentingan (manajemen, pemilik / pemegang saham, Bank dan lain-

lain) yaitu dengan menggunakan Informasi Akuntansi.

Informasi Akuntansi Yang merupakan informasi keuangan -

Perusahaan atas hasil operasional atau

Posisi keuangan perusahaan.

Disusun secara sistematis- yang diterima secara umum Standart Akuntansi Keuangan (SAK) (generally accepted)

AKUNTANSI KOMERSIAL

2. Akuntansi Fiskal

Untuk keperluan menghitung Pajak Penghasilan (PPh), Dirjen Pajak (fiskus)

menghendaki informasi akuntansi yang disusun secara Khusus (tidak

berdasarkan pada SAK) tetapi berdasarkan pada peraturan pajak yang

berlaku.

Informasi Akuntansi Yang disusun scr khusus AKUNTANSI FISKAL


3. Rekonsiliasi Fiskal

Untuk membuat Akuntansi Fiskal perlu dilakukan Koreksi Fiskal terhadap

Akuntansi Komersial.

Akuntansi Komersial Akuntansi Fiskal

Koreksi Fiskal

Koreksi (rekonsiliasi) fiscal dilakukan antara lain pada :

a. Laporan Laba Rugi

L/R Akuntansi L/R Fiskal

Koreksi pos-pos pendapatan dan biaya

Sistematika selanjutnya adalah :

L/R Fiskal Laba Bersih Sebelum Pajak

Laba Fiskal

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tarif PPh Pasal 17 (progresif)

PPh Terhutang (yang menjadi kewajiban perusahaan pada tahun yang bersangkutan)


b. Neraca

Koreksi fiskal ini dilakukan pada : Laporan perubahan modal dan pos-pos lain

didalam neraca.

Hal ini untuk mendapatkan laba ditahan fiscal atau modal fiscal yang

tercantum dalam neraca fiscal.


BAB 3 MACAM REKONSILIASI (KOREKSI) FISKAL

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

a. Koreksi Waktu Yaitu perbedaan yang bersifat waktu (waktu pengakuan) baik pada

pendapatan maupun pada biaya.

b. Koreksi Tetap Yaitu perbedaan yang bersifat tetap (permanent), dalam arti boleh atau

tidaknya pengakuan baik pada pendapatan atau biaya.

1. KOREKSI WAKTU

Koreksi waktu dapat dilakukan pada pos-pos antara lain :

a. Penyusutan Pengertian penyusutan adalah : sebagian harga perolehan aktiva tetap yang

secara sistematis dialokasikan sebagai biaya. Dimana besarnya penyusutan

yang dibebankan setiap tahunnya dipengaruhi oleh metode penyusutan yang

digunakan.

Berdasarkan metode penyusutan yang digunakan, maka :

Menurut Akuntansi Komersial Banyak metode, antara lain :

• Garis Lurus

• Saldo Menurun

• Saldo Menurun Ganda

• Jumlah Angka Tahun, dll.


Menurut Akuntansi Fiskal Metode yang boleh digunakan adalah : Garis Lurus dan Saldo

Menurun.

a. Metode Garis Lurus ( straight line method ) Yaitu : penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar

selama masa manfaat.

Harga Perolehan x Tarif Penyusutan

b. Metode Saldo Menurun ( declining balance method ) Yaitu : penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun


Nilai Sisa Buku Aktiva Tetap x Tarif Penyusutan

Catatan : Pada akhir masa manfaat, Nilai Sisa Buku (NSB) yang ada

disusutkan sekaligus (closed ended).

Didalam pemilihan metode penyusutan yang ada, wajib pajak dapat memilih

salah satu diantara 2 (dua) metode tersebut, dengan ketentuan Taat Asas.

Taat Asas :

Sekali memilih untuk menggunakan salah satu metode penyusutan, maka untuk

tahun-tahun berikutnya harus menggunakan metode yang sama. Hal ini berlaku

untuk seluruh aktiva tetap dalam perusahaan.

Ketentuan Tambahan

Mulai tanggal 1 Januari 1995, yaitu mulai diberlakukan UU perpajakan tahun

1994 yang mengganti UU tahun 1983, terdapat ketentuan sebagai berikut :


Untuk harta yang didapat / dibeli sebelum awal tahun 1995 dan masih

digunakan, serta secara fiscal masih mempunyai masa manfaat, disusutkan

dengan Cara Khusus, yaitu :

a. Nilai Sisa Buku (NSB) aktiva yang bersangkutan pada awal tahun pajak 1995

(yang sebelumnya telah disusutkan dengan peraturan lama), diperlakukan

sebagai Dasar Penyusutan Yang Baru.

b. Sisa Masa Manfaat aktiva yang bersangkutan pada awal tahun 1995,

digunakan sebagai Dasar Penentuan Kelompok Masa Manfaat Yang Baru,

yaitu dengan cara mengelompokkan dengan masa manfaat terdekat.

b. Amortisasi Harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun,

misalnya : - Biaya pendirian perusahaan

- Biaya perluasan modal

- Biaya sewa tanah / bangunan

Dapat diamortisasikan sesuai dengan masa manfaatnya.

Berdasarkan peraturan pajak, metode amortisasi yang boleh digunakan adalah :

a. Metode Garis Lurus b. Metode Saldo Menurun


TABEL PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

TABEL AMORTISASI AKTIVA TETAP

Tarif Penyusutan Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat

Garis Lurus Saldo Menurun

Bukan Bangunan

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV

4 Th 8 Th

16 Th 20 Th

25 % 12,5 % 6,25 %

5 %

50 % 25 %

12,5 % 10 %

Bangunan

Permanen Tidak Permanen

20 Th 10 Th

5 %

10 %

- -

Tarif Amortisasi Kelompok Harta Tidak Berwujud

Masa Manfaat

Garis Lurus Saldo Menurun

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV

4 Th 8 Th 16 Th 20 Th

25 % 12,5 % 6,25 % 5 %

50 % 25 % 12,5 % 10 %

Kelompok masa manfaat diterapkan atas dasar pada kelompok masa

manfaat yang terdekat dengan masa manfaat yang sesungguhnya.


Beberapa perbedaan aturan penyusutan antara Akuntansi Komersial

dengan Akuntansi Fiskal, yaitu :

No. AKUNTANSI KOMERSIAL AKUNTANSI FISKAL 1. Aktiva yang disusutkan adalah

seluruh aktiva tetap yang dimiliki atau dikuasai

Aktiva yang disusutkan hanya aktiva yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

2. Saat dimulainya pengakuan penyusutan adalah pada tanggal pemakaian.

Saat dimulainya pengakuan penyusutan adalah pada bulan pembelian.

3. Tidak terdapat pengelompokan aktiva.

Aktiva tetap dikelompokan menjadi 4 (empat) kelompok aktiva.

4. Banyak metode penyusutan yang dapat dipilih.

Hanya 2 (dua) metode yang diperkenankan, yaitu : Garis Lurus dan Saldo Menurun.

c. Harga Pokok Penjualan (HPP) Merupakan harga pokok dari barang dagangan atau produk jadi perusahaan

yang sudah dilakukan penjualannya.

HPP = (Persediaan Awal + Pembelian) - Persediaan Akhir

Untuk menentukan jumlah persediaan, baik persediaan awal maupun persediaan

akhir, sangat dipengaruhi oleh metode penilaian persediaan yang dipakai.

• Menurut Akuntansi Komersial : Metode yang digunakan antara lain : - FIFO - Rata-Rata

- LIFO - Identifikasi Khusus


• Menurut Akuntansi Fiskal : Hanya ada 2 (dua) metode yang boleh digunakan adalah :

- FIFO (Fist In Fist Out)

- Rata-Rata (Average)

Contoh penghitungan persediaan dengan masing-masing metode sebagai

Berikut :

KELUAR SALDO MASUK

FIFO RATA-RATA LIFO FIFO RATA-RATA LIFO

SALDO AWAL

100 @9 = 900

100 @9 = 900

100 @9 = 900

100 @10 = 1000 100 @ 9 = 900

100 @10 = 1000

1900

200 @9,5 = 1900

100 @ 9 = 900

100 @10 = 1000

1900

100 @14 = 1400 100 @9 = 900

100 @10 = 1000

100 @14 = 1400

3300

300 @11 = 3300

100 @9 = 900

100 @10 = 1000

100 @14 = 1400

3300

100 @9 = 900

100 @11 = 1100

100 @14 = 1400

100 @10 = 1000

100 @14 = 1400

2400

200 @11 = 2200

100 @ 9 = 900

100 @10 = 1000

1900

100 @10 = 1000

100 @11 = 1100

100 @10 = 1000

100 @14 = 1400

1400

100 @11 = 1100

100 @ 9 = 900

900

Dari penghitungan persediaan diatas, maka penghitungan HPP untuk masing-

masing metode penilaian persediaan sebagai berikut :


KETERANGAN FIFO RATA-RATA LIFO

Persediaan Awal

Pembelian

Persediaan Akhir

900

2.400

1.400

900

2.400

1.100

900

2.400

900

Harga Pokok Penjualan (HPP) 1.900 2.200 2.400

d. Piutang Tidak Tertagih

PIUTANG / TAGIHAN

Mengandung resiko untuk tidak tertagih / macet

Akuntansi Komesial Akuntansi Fiskal

Dibuat rekening cadangan - Tidak boleh menggunakan -

Kerugian piutang. Metode cadangan.

Dibebankan langsung sebagai - Menggunakan metode langsung,

Kerugian dalam lap. L/R yaitu : pembebanan piutang tidak

tertagih ditentukan sebesar –

piutang yang benar-benar sudah

tidak dapat ditagih lagi.

Catatan :

Nilai piutang dalam neraca harus dicantumkan secara Netto, dalam arti saldo

piutang setelah dikurangi dengan piutang yang tidak dapat ditagih lagi.


e. Pendapatan Diterima Dimuka • Menurut Akuntansi Komersial :

Pendapatan yang diterima misalnya : uang sewa untuk jangka waktu

tertentu belum dapat diakui sebagai pendapatan, tetapi baru diakui

sebagai pendapatan yang diterima dimuka.

Namun apabila barang atau jasa telah diserahkan, maka dapat diakui

sebagai penghasilan periode yang bersangkutan.

• Menurut Akuntansi Fiskal : Pendapatan yang diterima dimuka (misalnya : uang sewa) Harus diakui

sebagai penghasilan fiscal untuk periode yang bersangkutan, yaitu

pada saat uang itu diterima.

2. KOREKSI TETAP

Koreksi tetap dapat dilakukan pada pos-pos antara lain :

a. Pengeluaran Natura dan Kenikmatan

• Menurut Akuntansi Komersial : Pengeluaran untuk pemberian natura / kenikmatan Boleh dibebankan

sebagai biaya. Misalnya : beras, gula, makan siang, seragam, harga

pokok dari produk yang diberikan karyawan.

• Menurut Akuntansi Fiskal :

Pengeluaran untuk pemberian natura / kenikmatan Tidak Boleh

diperlakukan sebagai biaya.

Ketentuan Khusus : Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor :

83/PMK.03/2009 yang mulai berlaku 1 januari 2009 menegaskan hal-hal

sebagai berikut :


Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi

Pegawai yang menerimanya adaIah :

1. Pemberian atau penyediaan makanan dan/ atau minuman bagi seluruh

Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang

diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu

dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong

pembangunan di daerah tersebut.

3. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam

pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena

sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

b. Sumbangan / Bantuan / Hibah

• Menurut Akuntansi Komersial : Pengeluaran untuk sumbangan baik yang bersifat sosial atau komersial

Boleh dibebankan sebagai biaya.

• Menurut Akuntansi Fiskal : Sumbangan / bantuan / hibah Tidak Boleh dibebankan sebagai biaya,

kecuali terdapat hubungan kerja, hubungan usaha, atau hubungan

kepemilikan.

c. Pemakaian Untuk Kepentingan Pribadi

• Menurut Akuntansi Komersial :

Hal ini dapat terjadi karena adanya penarikan dana / aktiva untuk

keperluan pribadi pemilik perusahaan atau pengeluaran biaya untuk

pribadi pemilik perusahaan.


Pengeluaran tersebut Tidak Boleh dibebankan sebagai biaya usaha,

tetapi dibebankan sebagai pengurang modal (prive / deviden)

• Menurut Akuntansi Fiskal : Pengeluaran untuk keperluan pribadi Tidak Boleh dibebankan sebagai

biaya.

Pemakaian untuk keperluan pribadi menurut fiscal mempunyai arti yang

sangat luas, yaitu :

a. Untuk pribadi pemegang saham, direksi atau karyawan.

b. Pembayaran bunga atas pinjaman untuk pribadi.

c. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi (kecuali yang

diatur lain dalam PPh Pasal 21).

d. Gaji untuk pemilik badan usaha yang modalnya tidak terbagi atas

saham, dimana gaji pemilik diakui sebagai pengurang modal.

d. Biaya Bunga

KREDIT / HUTANG

Mengakibatkan perusahaan

Membayar biaya bunga


Pengeluaran membayar bunga atas hutang / kredit dapat dibebankan

sebagai biaya yang mengurangi pendapatan bersih.

• Menurut Akuntansi Fiskal : Pengeluaran membayar bunga atas hutang / kredit pada prinsipnya

dapat dibebankan sebagai biaya secara fiscal dengan syarat :

a. Biaya bunga atas hutang bukan untuk kepentingan pribadi.


b. Dalam struktur modal, hutang menunjukkan rasio yang wajar.

c. Dalam hal tingkat bunga, sebatas pada tingkat bunga yang wajar

(misalnya : tingkat bunga bank)

d. Dalam hal menempatkan dana pinjamannya dalam deposito atau

tabungan, maka biaya bunga yang boleh dibebankan secara fiscal

ditentukan dengan formulasi sebagai berikut :

(Rata-rata pinjaman perbulan - Rata-rata deposito perbulan) x tingkat bunga

Pengecualian dari ketentuan diatas, dimana biaya bunga pinjaman dapat

dibebankan seluruhnya sebagai biaya secara fiscal, apabila :

a. Dana yang ditempatkan di Bank dalam bentuk rekening Giro.

b. Penempatan dalam deposito atau tabungan merupakan keharusan

(peraturan), misalnya : syarat suatu proyek / tender.

c. Dapat dibuktikan bahwa deposito atau tabungan tersebut berasal dari

tambahan modal atau sisa laba.

Contoh :

PT. MAJU pada tahun 2009 mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan

batas maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- dan tingkat bunga 20%

pertahun. Dari jumlah tersebut telah diambil dengan rincian sebagai

berikut :

- Bulan Pebruari diambil Rp. 125.000.000,-

- Bulan Juni diambil Rp. 25.000.000,-

- Bulan Agustus diambil Rp. 50.000.000,-


Disamping itu PT. MAJU mempunyai dana yang ditempatkan dalam

deposito dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Pebruari s/d Maret Rp. 25.000.000,-

- Bulan April s/d Agustus Rp. 46.000.000,-

- Bulan Sept s/d Desember Rp. 50.000.000,-

Dengan demikian besarnya biaya bunga yang dapat dibebankan

sebagai biaya secara fiscal sebagai berikut :

RATA-RATA PINJAMAN :

Bulan Pinjaman Jangka Waktu

Januari 0 1 bulan = Rp. 0

Pebruari s/d Mei RP. 125.000.000 4 bulan = Rp. 500.000.000

Juni s/d Juli Rp. 150.000.000 2 bulan = Rp. 300.000.000

Agustus s/d Desember Rp. 200.000.000 5 bulan = Rp. 1.000.000.000

Jumlah = Rp. 1.800.000.000

Rata-rata pinjaman perbulan :

Rp. 1.800.000.000,- : 12 = Rp. 150.000.000,-


RATA-RATA DEPOSITO :

Bulan Deposito Jangka Waktu

Januari 0 1 bulan = Rp. 0

Pebruari s/d Maret RP. 25.000.000 2 bulan = Rp. 50.000.000

April s/d Agustus Rp. 46.000.000 5 bulan = Rp. 230.000.000

September s/d Desember Rp. 50.000.000 4 bulan = Rp. 200.000.000

Jumlah = Rp. 480.000.000

Rata-rata deposito perbulan :

Rp. 480.000.000,- : 12 = Rp. 40.000.000,-

Jadi besarnya biaya bunga yang dapat dibebankan secara fiscal

= (Rp.150.000.000 - Rp. 40.000.000) x 20% = Rp. 22.000.000,-

e. Pengalihan Aktiva Tetap

Pengalihan Aktiva Tetap

• Penjualan

• Pertukaran

• Penghapusan karena sebab luar biasa

(Hilang, kebakaran, atau rusak berat)



Apabila terjadi pengalihan aktiva tetap, maka selisih lebih atau selisih

kurang antara harga jual dengan nilai bukunya, diakui sebagai laba atau

rugi atas penjualan aktiva tetap.

• Menurut Akuntansi Fiskal : a. Nilai sisa buku aktiva tetap tersebut dibebankan sebagai penghapusan

/ kerugian.

b. Harga jual / penggantian asuransi yang diterima, diperlakukan

sebagai penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan aktiva tetap

tersebut.

Apabila :

Aktiva Tetap Dijual Kepada pihak yang ada hubungan

Istimewa, misal :

• pemegang saham

• direktur

• karyawan, dll

Maka penjualan tersebut (yaitu adanya hubungan istimewa) secara fiskal yang

diakui adalah Harga Pasar.

Aktiva Tetap Diserahkan Sebagai penyertaan modal (saham)

Dinilai dengan harga pasar

Dibukukan sebagai Nominal Saham


Apabila harga pasar Lebih Besar dari nominal saham, maka selisih lebih

dibukukan sebagai Agio Saham.

f. Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final • Menurut Akuntansi Komersial :

Semua pendapatan, baik yang telah dikenakan pajak final atau tidak final

diakui sebagai pendapatan.

• Menurut Akuntansi Fiskal : Pendapatan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final tidak boleh diakui sebagai pendapatan.

g. Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak • Menurut Akuntansi Komersial : Semua pendapatan, baik yang tidak dikenakan pajak (bukan obyek pajak)

diakui sebagai pendapatan.

• Menurut Akuntansi Fiskal : Pendapatan yang tidak termasuk obyek pajak, boleh tidak diakui sebagai

pendapatan, misalnya :

a. Sumbangan, bantuan, hibah, sepanjang tidak dalam rangka hubungan

kerja / usaha dan hubungan kepemilikan.

b. Deviden / pembagian laba atas penyertaan modal yang diperoleh PT,

Koperasi, Yayasan, BUMN / BUMD.


BAB 3

KAPITA SELEKTA

1. Penjualan Konsinyasi

System penjualan konsinyasi adalah barang telah diserahkan tetapi hak

pemilikan masih berada dipihak pabrik (yang menyerahkan).

Penyerahan barang Sistem Konsinyasi Bukan Penghasilan

Dianggap sebagai Penghasilan Jika telah ada laporan penjualannya

Apabila belum terjual Dicatat sebagai persediaan

2. Ability to Pay

Dalam perpajakan konsep ability to pay, yaitu pajak harus dipungut pada saat

WP mempunyai kemampuan untuk membayar (likuid).

Misalnya : Sewa yang diterima dimuka, dalam perpajakan diakui sekaligus

sebagai penghasilan saat diterimanya uang sewa tersebut.

3. Penjelasan Pos-Pos Dalam Neraca Fiskal

Pada sisi Aktiva dalam neraca fiskal terdapat pos-pos antara lain :


a. AKTIVA LANCAR : 1. Kas (sama dengan pada akuntansi komersial)

2. Kas Bank (sama dengan pada akuntansi komersial)

3. Piutang

Yang dicantumkan adalah piutang netto, yaitu setelah dikurangi dengan

piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, yang telah dibebankan

dalam biaya operasional.

4. PPh dibayar dimuka

Merupakan besarnya PPh yang telah dibayar selama tahun pajak

yang bersangkutan, yang dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh

terhutang.

5. Persediaan

Merupakan persediaan barang dagangan yang telah dihitung berdasarkan

metode FIFO atau Rata-rata.

b. AKTIVA TETAP :

1. Jumlah Aktiva tetap Merupakan jumlah harga perolehan aktiva tetap yang dimiliki dan

digunakan secara langsung dalam kegiatan usaha.

2. Akumulasi Penyusutan Merupakan nilai akumulasi dari penyusutan yang dilakukan secara fiskal


Pada sisi Pasiva dalam neraca fiscal terdapat pos-pos antara lain :

c. KEWAJIBAN :

Merupakan pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan dimasa yang

akan datang yang timbul karena adanya transaksi dimasa sebelumnya,

misalnya pembelian barang / jasa atau menerima pinjaman uang.


Dalam perpajakan kewajiban yang dicantumkan adalah kewajiban yang jelas

statusnya.

Klasifikasi Kewajiban :

1. Kewajiban (hutang) jangka pendek.

Merupakan hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu sampai

dengan satu tahun, misalnya :

• Hutang usaha

• Uang muka penjualan

• Hutang pajak

• Hutang sewa

• Hutang deviden

• Hutang pembelian aktiva, dll

2. Kewajiban (hutang) jangka panjang.

Merupakan hutang yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari

satu tahun, dan sumber pembayarannya tidak diambil dari aktiva

lancar, misalnya :

• Pinjaman bank

• Pinjaman gadai

• Kredit investasi, dll

3. Kewajiban (hutang) lain-lain.

Merupakan kewajiban yang tidak dapat dikelompokkan dalam hutang

jangka pendek atau jangka panjang.

Misalnya :

• Pendapatan ditangguhkan

• Uang jaminan dari pelanggan

• Hutang direksi, dll


Bagaimana jika hutang dalam mata uang asing ?

Hutang dalam M.U. Asing

Dibukukan dalam M.U. rupiah

Berdasarkan :a. Nilai tukar tetap, atau

b. Nilai tukar pada akhir tahun pajak

Memilih salah satu, tapi taat asas.

Catatan :

Dalam neraca, kewajiban disajikan disisi pasiva berdasarkan urutan jatuh

temponya (dari yang terdekat sampai dengan yang paling lama)

d. MODAL :

Adalah sejumlah harta yang menjadi hak milik suatu usaha.

Rekening modal terdiri dari :

1. Modal disetor

Yaitu : harta yang ditanamkan pemiliknya ke perusahaan.

2. Laba ditahan

Yaitu : akumulasi laba setelah pajak termasuk laba tahun berjalan dan

telah dikurangi dengan laba yang dibagikan (deviden).


Catatan :

Semua pembayaran yang bersumber dari Laba Ditahan tidak boleh

dibebankan sebagai biaya untuk tahun buku selanjutnya. Misalnya :

• Pembayaran bonus

• Gratifikasi

• Jasa produksi

• Tantiem

• Dll

Bagaimana caranya biaya yang tidak boleh dibebankan, Secara fiscal dapat dibebankan sebagai biaya ?

(mis : fasilitas kesehatan, perumahan, makan/minum)

Dengan merubah menjadi tunjangan sebesar fasilitas yang diberikan

Contoh : Sistematika Mencari Harga Pokok Penjualan untuk Industri


HARGA POKOK PENJUALAN (INDUSTRI)

Uraian Bahan Baku Bahan Pembantu Jumlah

Persediaan awal tahun Rp………… Rp…………… Rp…………

Pembeliah dalam tahun-

Yang besangkutan Rp…………(+) Rp……………(+) Rp……….(+)

Bahan tersedia Rp………… Rp…………... Rp………… Persediaan bahan akhir th Rp………… (-) Rp…………... (-) Rp………..(-)

Pemakaian bahan Rp…………. Rp…………… Rp…………. Gaji/upah Rp…………

Penyusutn / amortisasi Rp…………

Biaya lain-lain Rp……….(+)

Total biaya proses produksi Rp………… Barang dalam proses awal tahun Rp……….(+)

Barang dalam proses tersedia Rp…………. Barang dalam proses akhir tahun Rp………..(-)

Harga Pokok Produksi Rp………… Persediaan barang jadi awal tahun Rp..……..(+)

Barang jadi tersedia Rp…………. Persediaan barang jadi akhir tahun Rp……….(-)

Harga Pokok Penjualan Rp………….

Catatan :

1. Persediaan dan pemakaian persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan

yang dilakukan secara Rata-rata atau FIFO.

2. Penyusutan / amortisasi dilakukan dengan metode Garis Lurus atau Saldo

Menurun.

3. Jumlah pembelian adalah nilai pembelian setelah dikurangi dengan

pengembalian barang, potongan, dan rabat dalam tahun yang bersangkutan.


RINGKASAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

NO KETERANGAN KOMERSIAL KOREKSI FISKAL I.

PENGHASILAN USAHA 1. Penjualan Neto a. Metode pengakuan b. Potongan penjualan/rabat

- Metode realisasi - Metode penyisihan

c. Retur penjualan - Metode realisasi - Metode penyisihan 2.Harga Pokok Penjualan (HPP) a. Penilaian persediaan - Harga perolehan - HP & H.Pasar terendah - Prosentase laba bruto - Harga eceran b. Metode - FIFO - LIFO - Rata-rata c. Pencatatan - Fisik - Perpetual

Akrual

- -

-

-

-

- - -

Akrual

-

-

- - -

-


II. III.

PENGHASILAN LUAR USAHA 1. Deviden penyertaan di DN 2. Deviden penyertaan di LN 3. Bunga tabungan, deposito, jasa giro 4. Keuntungan penjualan tanah

a. Bukan usaha pokok b. Usaha pokok

5. Keuntungan pengalihan harta 6. Penghasilan royalty 7. Penghasilan sewa

a. Aktiva tetap bergerak b. Aktiva tetap tidak bergerak

8. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, mis : PBB, PPn.BM 9. Keuntungan pembebasan hutang 10. Keuntungan selisih kurs valas 11. Hadiah / penghargaan

a. Sehubungan prestasi b. Sehubungan undian

12. Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan 13. Penerimaan hibah dari pihak yang ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan BEBAN USAHA 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memeliharan penghasilan :

a. Obyek pajak penghasilan b.Bukan obyek pjk penghasilan

2. Gaji / upah 3. Menanggung PPh Pasal 21 4. Tunjangan dalam bentuk uang 5. Premi asuransi jiwa yang dibayar perusahaan 6. Iuran THT

a. Dibayar perusahaan b. Dibayar karyawan

7. Iuran Pensiun ke dana pensiun yang telah disahkan M.K :

a. Dibayar perusahaan b. Dibayar karyawan

-

-

-

-

-

- - -

- - - -

-

Harga Pasar

-

-

- - - - - -

-

-

-

-

-

Harga Pasar

-

-

-

-


8. Iuaran pensiun ke dana pensiun yang belum disahkan M.K 9. Tunjangan Hari Raya (THR) 10. Uang lembur 11. Pengobatan

a. Cuma-Cuma b. Penggantian c. Tunjangan pengobatan

12. Imbalan dalam bentuk natura 13. Tunjangan cuti / uang cuti 14. Perjalanan dinas 15. Biaya rekreasi 16. Bonus / pesangon 17. Biaya pendidikan pegawai 18. Beasiswa :

a. Ada ikatan kerja b. Tidak ada ikatan kerja c. GN-OTA

19. Sumbangan pada karyawan : a. Barang b. Uang

20. Gaji yang dibayarkan kpd anggota persekutuan, Firma, CV 21. Bunga pinjaman 22. Beban sewa 23. Beban royalty 24. Jasa manajemen / tehnik 25. Litbang 26. Intertaiment 27. Keperluan pribadi direksi / pegawai 28. Iklan / promosi 29. Rugi selisih kurs valas 30. Kerugian pengalihan harta 31. Beban ATK kantor 32. Beban Listrik, Telp dan Fax 33. Perangko dan meterai 34. Handphone dan radio pager 35. Pemeliharaan & perbaikan aktiva

Bukan Biaya

Bukan Biaya

- -

- -

- -

- - -

-

- - - - - - - - - - - - - - -

50% -

-

-

-

-

-

-

Bukan Biaya

Bukan Biaya

50%


Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.04/2002

Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk

Kelompok I

No. Jenis Usaha Jenis Harta a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk

meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.

b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin photo copy, accounting machine dan sejenisnya. Komputer, printer, scanner dan

c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/casette, video recorder, televisi, dan sejenisnya.

d. Sepeda motor, sepeda dan becak.

e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.

1. Semua Jenis Usaha

f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. Dies, jigs, dan mould.

2. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan

Alat yang digerakkan bukan dengan mesin

3. Industri Makanan dan Minuman

Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.

4. Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi

Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.

5. Industri Semi Konduktor

Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, eliminator (PE8-1), pose checker.

Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok II

No. Jenis Usaha Jenis Harta a.

Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya.

b.

Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.

1. Semua Jenis Usaha

c.

Container dan sejenisnya


2. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan

a.

Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.

a.

Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.

b.

Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.

3. Industri Makanan dan Minuman

c.

Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan buah-buahan minuman segala jenis.

d.

Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.

4. Industri Mesin Mesin yang menghasilkan/produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)

5. Perkayuan Mesin dan peralatan penebangan kayu 6. Kontruksi Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck,

crane, buldoser dan sejenisnya a.

Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang dan sejenisnya.

b.

Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tanki, kapal penangkap

c.

Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya,

d.

Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.

7. Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi

e. Kapal balon.

a.

Perangkat pesawat telepon. 8. Telekomunikasi

b.

Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.

9. Industri Semi Konduktor

Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning chine, coating machine, curing oven, cutting press, ambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system ovn, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.


Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk

Kelompok III

No. Jenis Usaha Jenis Harta 1. Pertambangan Selain

Minyak dan Gas Mesin-Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk dan gas mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.

2. Pemintalan, Penenunan, dan Pencelupan

a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk dan tekstil (misalnya kain katun, sutra serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.

3. Perkayuan

b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu

a. Mesin dan peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dari logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida

wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, obat organis pembersih lainnya , zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.

4.

Industri Kimia

b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya, (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester

dan eter dari selulosa, karet, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).

5. Industri Mesin Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan erat (misalnya mesin mobil, mesin kapal)

6. Perhubungan dan Komunikasi

a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai


berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT c. Dok terapung. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 d. DWT e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis

7. Telekomunikasi

Perangkat radio navigasi, radar, dan kendali jarak jauh.

Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok IV

No. Jenis Usaha Jenis Harta 1. Konstruksi

Mesin berat untuk konstruksi

2. Perhubungan dan Komunikasi

a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat engangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran- keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. dok – dok terapung


DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Jenderal Pajak, 2007 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

2. Direktorat Jenderal Pajak, 2008 Undang-undang nomor 36 tahun 2008

Tentang Pajak Penghasilan. 3. -----------------------------------, 2009 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor : 83/PMK.03/2009. Tentang Pemberian Natura & Kenikmatan yang Dapat Mengurangi Penghasilan Bruto.

4. -----------------------------------, 2009 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 12/PJ/2009 Tentang Tata Cara Revaluasi Aktiva Tetap.

5. -----------------------------------, 2001 Himpunan Peraturan Pelaksanaan

Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001, CV Eko Jaya, Jakarta.

6. Tunas Hariyulianto, 1996 Pajak Penghasilan Indonesia, CV Eko Jaya, Jakarta.

7. -----------------------------------, 2000 Undang - Undang Pajak Tahun 2000, Edisi Lengkap, PT Salemba Empat, Jakarta.

8. Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2002 Perpajakan Indonesia, Buku 1 dan 2, PT Salemba Empat, Jakarta.

9. ---------------------------------- Himpunan Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.


B O N U S

PETUNJUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

( UU No.36 Tahun 2008)

A. Formulasi Penghitungan (-) (=) PENGHASILAN BRUTO BIAYA-BIAYA PENGHASILAN NETO

(-)

KOMPENSASI KERUGIAN

(=) PPH (=) TARIF (X) PENGHASILAN TERUTANG PASAL 17 KENA PAJAK

(-)

PPh YG DIPOTONG /

DIPUNGUT PIHAK LAIN

(=) PPh YG HARUS (-) PPh YANG TELAH (=) PPh KURANG/LEBIH DI BAYAR SENDIRI DIBAYAR SENDIRI BAYAR

B. Keterangan : 1. Penghasilan Bruto

Merupakan penghasilan yang diperkenankan sebagai obyek pajak, baik

penghasilan dari usaha maupun penghasilan dari luar usaha kecuali

penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final.

2. Biaya-Biaya Merupakan pengurang-pengurang yang diperkenankan didalam

penghitungan Pajak Penghasilan, yaitu :


a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

termasuk :

- Biaya pembelian bahan

- Upah, gaji, honorarium, bonus, tunjangan yang diberikan dalam bentuk

uang.

- Biaya bunga

- Biaya sewa

- Biaya royalti

- Biaya perjalanan dinas

- Biaya pengolahan limbah

- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

- Premi asuransi

- Biaya administrasi

- Pajak, kecuali pajak penghasilan

b. Penyusutan dan amortisasi, untuk harta yang mempunyai masa manfaat

lebih dari satu tahun.

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan.

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta perusahaan.

e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan.

g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.

h. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang

ketentuannya diatur Peraturan Pemerintah.

i. Sumbangan dalam rangka penelitian pengembangan yang dilakukan di

Indonesia ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

j. Biaya pembangunan infrastruktur sosial ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.


l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah

Pengurang yang tidak diperkenankan

a. Pembagian laba, termasuk dividen dan sisa hasil usaha koperasi.

b. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

c. Pembentukan cadangan, kecuali untuk usaha bank, sewa guna usaha

dengan hak opsi, usaha asuransi dan pertambangan.

d. Imbalan dalam bentuk natura (barang) dan kenikmatan (fasilitas), kecuali

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta

kenikmatan daerah tertentu berkaitan pelaksanaan pekerjaan yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang

saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan.

g. Pajak penghasilan.

h. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV.

i. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang berkenaan

dengan perpajakan.

3. Penghasilan Neto dan Kompensasi Kerugian Selisih dari penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperkenankan

adalah yang disebut penghasilan neto. Apabila penghasilan bruto setelah

dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan didapat kerugian, maka kerugian

tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak

berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Contoh : PT. X dalam tahun 2003 mengalami kerugian fiskal sebesar

Rp.1.200.000.000,- Diketahui dalam 5 (lima) tahun berikutnya rugi laba fiskal

PT. X sebagai berikut :


Th. 2004 laba fiscal : Rp. 200.000.000

Th. 2005 Rugi fiscal : (Rp. 300.000.000)

Th. 2006 laba fiscal : NIHIL

Th. 2007 laba fiscal : Rp. 100.000.000

Th. 2008 laba fiscal : Rp. 800.000.000

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut : Rugi fiskal Th.2003 : (Rp. 1. 200.000.000)

Laba fiskal Th.2004 : 200.000.000 (+)

Sisa rugi fiskal Th.2003 : ( 1.000.000.000)

Rugi fiskal Th.2005 : ( 300.000.000)


Laba fiskal Th.2006 : NIHIL


Laba fiskal Th.2007 : 100.000.000 (+)

Sisa rugi fiskal Th.2003 : ( 900.000.000)

Laba fiskal Th.2008 : 800.000.000 (+)

Sisa rugi fiskal Th.2003 : ( 100.000.000)

Rugi fiskal tahun 2003 sebesar Rp. 100.000.000,- yang masih tersisa akhir

tahun 2008 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun

2009. Sedangkan rugi fiskal tahun 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- hanya

boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2009 dan 2010, karena

jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tahun 2005 berakhir pada

tahun 2010.

4. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif dihitung dengan jalan

mengurangkan penghasilan neto dengan kompensasi kerugian tahun

sebelumnya. Dengan kata lain jika tidak ada kompensasi kerugian tahun


sebelumnya, maka penghasilan neto dianggap sebagai Penghasilan Kena

Pajak (PKP).

5. Tarif Pajak Pasal 17 Berdasarkan UU PPh nomor 36 tahun 2008 yang efektif berlaku per 1 Januari

2009, dimana tarif PPh Badan menggunakan tarif tunggal 28% untuk tahun

pajak 2009 (Pasal 17 ayat 1 huruf b) dan berubah menjadi 25% untuk tahun

pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a)).

Selanjutnya sesuai Pasal 31E ayat (1) menyatakan bahwa : Wajib Pajak

badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh 1: Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00

(empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto

tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak

Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak

melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang:

(50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00


Contoh 2: Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00

(tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang

memperoleh fasilitas:

(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 =

Rp480.000.000,00

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak

memperoleh fasilitas:

Rp3.000.000.000,00 – Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

- (50% x 28%) x Rp480.000.000,00 = Rp67.200.000,00

- 28% x Rp2.520.000.000,00 = Rp705.600.000,00

Jadi Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang = Rp67.200.000,00 +

Rp705.600.000,00 = Rp772.800.000,00

6. PPh Terhutang

Besarnya pajak terhutang (PPh terhutang) diperoleh dengan jalan

mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan Tarif Pajak Pasal 17.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak ini jumlah Penghasilan Kena Pajak

(PKP) dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.

7. PPh Yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain Merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan yaitu melalui

pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (pada saat wajib pajak menerima


penghasilan) yang boleh diperhitungkan sebagai Kredit Pajak (dikreditkan)

terhadap PPh terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit Pajak

hanya dapat diperhitungkan untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya

tidak bersifat final.

Adapun jenis Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan antara lain :

a. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan lain

yang ditunjuk sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang,

kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang tertentu lainnya.

b. Pajak Penghasilan Pasal 23/26

Pajak Penghasilan yang dipotong sehubungan dengan penghasilan yang

diterima atau diperoleh atas penggunaan modal (capital income) dan

penghasilan sehubungan dengan jasa yang diterima wajib pajak badan.

Misalnya royalti, sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan.

c. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari

luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.

8. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri Merupakan selisih antara PPh terhutang dengan PPh yang dipotong/dipungut

pihak lain ( sebagaimana yang dimaksud kredit pajak pasal 22, pasal 23 dan

pasal 24). Dimana besarnya PPh yang harus dibayar sendiri tersebut menjadi

dasar penghitungan Angsuran Pajak (PPh. Pasal 25) untuk tahun pajak

berikutnya, dengan formulasi penghitungan yaitu PPh yang harus dibayar

sendiri dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun

pajak.

9. PPh Yang Telah Dibayar Sendiri Merupakan pelunasan/pembayaran pajak dalam tahun berjalan yaitu oleh

wajib pajak sendiri yang boleh diperhitungkan sebagai Kredit Pajak


(dikreditkan) terhadap PPh terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

PPh yang telah dibayar sendiri dapat meliputi :

a. PPh. Pasal 25 (angsuran pajak setiap bulannya)

b. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh. Pasal 25 (hanya pokok pajak)

c. Fiskal luar negeri

10. PPh Yang Kurang / Lebih Bayar Merupakan selisih antara PPh yang harus dibayar sendiri dengan PPh yang

telah dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dimana jika PPh yang harus dibayar

sendiri lebih besar dari pada PPh yang telah dibayar sendiri, maka terdapat

PPh yang masih harus dibayar (PPh kurang bayar). Demikian pula jika PPh

yang harus dibayar sendiri lebih kecil dari pada PPh yang telah dibayar

sendiri, maka terdapat PPh yang lebih bayar.

Apabila terdapat hasil PPh kurang bayar, maka kekurangan tersebut harus

dilunasi selambat-lambatnya sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan

dilaporkan di akhir bulan April tahun pajak berikutnya.

C. KREDIT PAJAK

Yang dimaksud dengan kredit pajak adalah pelunasan / pembayaran pajak

dalam tahun berjalan yaitu melalui dibayar sendiri oleh wajib pajak ataupun

melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (pada saat wajib pajak

menerima penghasilan) yang boleh diperhitungkan sebagai Kredit Pajak

(dikreditkan) terhadap PPh terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Kredit Pajak hanya dapat diperhitungkan untuk penghasilan yang pengenaan

pajaknya tidak bersifat final.

Adapun Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan yaitu :

1. Pajak Penghasilan Pasal 22





Dalam hal ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud kredit

pajak adalah :

1. Pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak

2. Baik dengan cara dipotong/dipungut pihak lain

3. Maupun dengan cara dibayar sendiri

4. Yang tidak bersifat final

5. Untuk tahun pajak yang sama

6. Yang dapat diperhitungkan sebagai angsuran pajak

D. KELENGKAPAN LAPORAN SPT TAHUNAN PPh. PASAL 29 BADAN

1. 1 (satu) set formulir SPT-Tahunan PPh WP Badan (Form.1771)

2. Laporan laba rugi fiskal

3. Neraca Fiskal

4. Daftar aktiva dan penghitungan penyusutan/amortisasi fiskal

5. Surat Setoran Pajak (SSP), apabila kurang bayar


Documents

Akuntansi Pajak (Edisi 2009) Trial