1
www.kppnbojonegoro.net, Liputan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker Semester II Tahun anggaran 2011, tanggal 28 Desember 2011 Pengguna anggaran (PA/KPA) dan atau bendahara merupakan wajib pungut atas transaksi yang membebani APBN. Hasil pungutan/penerimaan yang dikelola oleh bendahara tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun dan dengan alas an apapun Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan bertanggung jawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut bendahara wajib melakukan pembukuan baik secara manual dengan tulisan tangan maupun dengan menggunakan program computer. Pembukuan Bendahara diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 47/PB/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja. Dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan LKPP tahunan dan peningkatan kualitas LKPP tingkat Kuasa BUN Daerah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 KPPN Bojonegoro mengadakan workshop sekaligus review dengan mengangkat tema Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2011 tingkat Satker, dan lebih dari 80 bendahara/ operator satuan kerja yang berasal dari Kabuapten Bojonegoro dan Lamongan hadir memenuhi aula KPPN Bojonegoro. Dalam sambutan pembukaan, Kepala KPPN Bojonegoro mengulas hasil evaluasi atas verifikasi Laporan Pertanggungjawaban bendahara yang disampaikan kepada KPPN Bojonegoro selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Nopember 2011 masih banyak yang belum memenuhi kriteria cepat, tapat dan akurat. Pada bagian lain Kepala KPPN mengingatkan kepada Bendahara satuan kerja untuk segera menyetorkan sisa dana UP tepat pada waktunya. Sesi inti dari acara ini adalah penyampaian materi workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker yang disertai dengan Tanya jawab dipandu langsung oleh Ibu Supriyati yang menjabat sebagai Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, pada sesi pertama disampaikan oleh ibu Siti Khunainah Hidayati dengan materi Tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan, sesi kedua membahas tentang tata cara penyusunan laporan keuangan semesteran/tahunan yang disajikan oleh Duta SPAN KPPN Bojonegoro Ibu Sri Murti, berikutnya sesi ketiga penyampaian materi mengenai pelaksanaan rekonsiliasi terkait dengan Revisi DIPA dan Update Aplikasi SAKPA disampaikan oleh bapak Gobel Fajrin Astra Yudha, pada sesi ke empat disampaikan oleh Ibu Dwi Ratnasari yang menjelaskan tentang Tata cara penyusunan LPJ bendahara dan sesi terakhir membahas Aplikasi SPM Tahun anggaran 2012 yang disampaikan oleh bapak Agoes Djoko Poerwadi, dan pada bagian penutup Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntasi berharap partisipasi aktif dan dukungan dari semua pihak untuk menyempurnakan LPJ nya dalam rangka mewujudkan penilaian LKPP Wajar Tanpa Pengecualian.

91295251 Artikel LPJ Bendahara

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 91295251 Artikel LPJ Bendahara

www.kppnbojonegoro.net, Liputan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker Semester II

Tahun anggaran 2011, tanggal 28 Desember 2011

Pengguna anggaran (PA/KPA) dan atau bendahara merupakan wajib pungut atas transaksi yang

membebani APBN. Hasil pungutan/penerimaan yang dikelola oleh bendahara tidak dapat digunakan

untuk keperluan apapun dan dengan alas an apapun

Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan bertanggung

jawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka

pertanggungjawaban tersebut bendahara wajib melakukan pembukuan baik secara manual dengan

tulisan tangan maupun dengan menggunakan program computer. Pembukuan Bendahara diatur dalam

peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/

Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor PER-

47/PB/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan LKPP tahunan dan peningkatan kualitas LKPP

tingkat Kuasa BUN Daerah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada hari Rabu tanggal 28

Desember 2011 KPPN Bojonegoro mengadakan workshop sekaligus review dengan mengangkat tema

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2011 tingkat Satker, dan lebih dari 80 bendahara/

operator satuan kerja yang berasal dari Kabuapten Bojonegoro dan Lamongan hadir memenuhi aula

KPPN Bojonegoro.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala KPPN Bojonegoro mengulas hasil evaluasi atas verifikasi Laporan

Pertanggungjawaban bendahara yang disampaikan kepada KPPN Bojonegoro selama kurun waktu bulan

Januari sampai dengan Nopember 2011 masih banyak yang belum memenuhi kriteria cepat, tapat dan

akurat. Pada bagian lain Kepala KPPN mengingatkan kepada Bendahara satuan kerja untuk segera

menyetorkan sisa dana UP tepat pada waktunya.

Sesi inti dari acara ini adalah penyampaian materi workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat

Satker yang disertai dengan Tanya jawab dipandu langsung oleh Ibu Supriyati yang menjabat sebagai

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, pada sesi pertama disampaikan oleh ibu Siti Khunainah Hidayati

dengan materi Tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan

keuangan, sesi kedua membahas tentang tata cara penyusunan laporan keuangan semesteran/tahunan

yang disajikan oleh Duta SPAN KPPN Bojonegoro Ibu Sri Murti, berikutnya sesi ketiga penyampaian

materi mengenai pelaksanaan rekonsiliasi terkait dengan Revisi DIPA dan Update Aplikasi SAKPA

disampaikan oleh bapak Gobel Fajrin Astra Yudha, pada sesi ke empat disampaikan oleh Ibu Dwi

Ratnasari yang menjelaskan tentang Tata cara penyusunan LPJ bendahara dan sesi terakhir membahas

Aplikasi SPM Tahun anggaran 2012 yang disampaikan oleh bapak Agoes Djoko Poerwadi, dan pada

bagian penutup Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntasi berharap partisipasi aktif dan dukungan dari semua

pihak untuk menyempurnakan LPJ nya dalam rangka mewujudkan penilaian LKPP Wajar Tanpa

Pengecualian.