Mulyati – SMP N. 25 Surakarta

LAPORAN

KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL)

PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH LPPKS SURAKARTA

PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH

A. Rasional

Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi merupakan wadah

orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Setiap kegiatan diarahkan

untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan bisa optimal apabila di

sekolah dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaaan. Manajemen

pendidikan memiliki beberapa substansi, yaitu manajemen kurikulum,

manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen

hubungan masyarakat, manajemen personalia, dan manajemen keuangan.

Pengelolaan pendidikan di sekolah dalam segala aktivitasnya perlu sarana dan

prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program supervisi,

penggajian dan kesejahteraan guru dan staf lainnya, kesemua itu memerlukan

anggaran dan keuangan. Manajemen keuangan berkaitan langsung dengan

semua substansi manajemen pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan

merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan

pendidikan. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan

biaya. Tanpa biaya maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara

optimal. Dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sekolah

membutuhkan biaya tertentu. Jer basuki mawa bea.

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif

dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan

pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat

penting karena setiap kegiatan memerlukan biaya. Untuk itu perlu manajemen

keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen

pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,

pengawasan atau pengendalian.

1

Mulyati – SMP N. 25 Surakarta

Untuk mengelola pembiayaan pendidikan, pemerintah telah

menghasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang pendanaan

pendidikan dan Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar operasi

non personalia yang mengatur standar biaya yang diperlukan untuk

membiayai kegiatan operasi non personalia selama satu tahun sebagai bagian

dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan secara teratur dan

berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu

pemerintah telah menetapkan standar pembiayaan yang merupakan standar

yang mengatur komponen biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku

selama satu tahun.

Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan

yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar

kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan dapat

berlangsung secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri

atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan

pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan

sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya

pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses

pembelajaran teratur dan berkelanjutan Biaya operasi satuan pendidikan

mencakup gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang

melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya

operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi,

pajak, asuransi dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu, calon kepala sekolah yang akan bertugas

mengelola sekolah, dipersyaratkan memiliki kemampuan mengelola keuangan

dengan sebaik-baiknya. Sebagai calon kepala sekolah diharapkan memahami

pengelolaan keuangan sekolah dan berbagai jenis biaya pendidikan serta

sumber-sumber keuangan sekolah (Permendikanas Nomor 69 tahun 2009).

2

Mulyati – SMP N. 25 Surakarta

B. Tujuan

Tujuan kajian pengelolaan keuangan sekolah adalah agar calon kepala

sekolah:

1. Memperoleh pengalaman langsung dalam manajemen keuangan di

sekolah yang meliputi perencanaan manajemen keuangan, kiat penggalian

dana ragam penggunaan anggaran, pembukuan keuangan, pengawasan

penggunaan keuangan, dan proses pelaporan serta pertanggungjawaban

keuangan sekolah,

2. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan

dan mengajukan alternatif pemecahan masalahnya

C. Kompetensi yang Diharapkan

Kompetensi yang diharapkan dimiliki calon kepala sekolah berkaitan

dengan pengelolaan keuangan adalah:

1. Mampu memahami pengelolaan keuangan sekolah dengan prinsip

pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien.

2. Mampu memahami prosedur perencanaan keuangan sekolah.

3. Mampu menentukan alternatif sumber pendapatan (kiat penggalian dana

untuk pembiayaan program sekolah

4. Mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)

5. Mampu memahami dan menyelenggarakan pembukuan keuangan secara

benar.

6. Mampu memahami pelaksanaan pengawasan, pelaporan keuangan

sekolah dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah.

D. Langkah-langkah Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan kajian pengelolaan keuangan sekolah

1. Mempelajari sumber materi/referensi dan panduan pengelolaan keuangan

sekolah

2. Menyusun instrumen kajian pengelolaan keuangan sekolah

3. Melakukan survey ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah

untuk menentukan jadwal kajian

3

Mulyati – SMP N. 25 Surakarta

4. Meminjam dokumen pengelolaan keuangan sekolah dan melakukan

wawancara tentang pengelolaan keuangan sekolah dengan menggunakan

instrumen kajian yang telah disusun.

5. Melakukan analisis terhadap hasil kajian pengelolaan keuangan sekolah

6. Melakukan diskusi dengan pihak sekolah (bendahara sekola) tentang hasil

analisis dan menyampaikan masukan untuk dikembangkan lebih lanjut.

E. Hasil Kajian

Berdasarkan hasil kajian dan wawancara menunjukkan bahwa:

1. Secara umum proses perencanaan manajemen keuangan sekolah di tiga

sekolah magang sudah sesuai prosedur yang berlaku yaitu menjabarkan

visi misi, ke dalam kegiatan yang disusun dalam RKS dan RKAS

2. Penggalian dana dari pemerintah berupa BOS, APBD, BPMKS,

Blockgrand, imbal swadana, sedangkan hibah pernah diperoleh SMP 25

Surakarta melalui hibah komputer

3. Sumber keuangan mandiri yang dikembangkan ketiga sekolah adalah

melalui penyewaan kantin dan koperasi siswa. Khusus untuk SMP 25 juga

melalui pengelolaan wartel.

4. Ketiga sekolah magang belum mengadaan penggalian dana dari kerjasama

dengan alumni maupun dunia industri.

5. Ragam penggunaan anggaran di tiga sekolah magang juga sama yaitu

untuk biaya investasi (fisik, non fisik, modal kerja tetap) dan biaya

operasional

6. Kelengkapan administrasi keuangan sudah cukup

7. Pengawasan penggunaan keuangan juga dilakukan oleh pihak BPKP dan

Inspektorat Daerah..

8. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah magang

juga dilakukan secara periodik dan dilaporkan ke pemerintah kota, dan

komite pada awal tahun ajaran baru.

F. Refleksi

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan

keuangan di tiga sekolah magang sudah berjalan baik. Masing-masing sekolah

magang memiliki potensi dan keuanggulan untuk penggalian dana mandiri

4

Mulyati – SMP N. 25 Surakarta

G. Penutup

Berdasarkan hasil kajian dan refleksi maka dapat diberikan saran tindak

lanjut berkaitan pengelolaan keuangan sekolah sebagai berikut:

1. Kepala sekolah perlu mengadakan pembinaan kepada pengelola keuangan

sekolah untuk meningkatkan ketertiban adminsitrasi keuangan sekolah

2. Sekolah perlu mengidentifikasi keunggulan-keunggulan sekolah agar dapat

mennggali dana dari potensi dan keunggulan sekolah tersebut

3. Sekolah perlu menjalin kerjasama dengan dunia industri dan alumni untuk

penggalian dana agar bisa membantu keuangan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

BSNP, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

Depdiknas, 2007. Manajemen Keuangan Sekolah. Materi Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah. Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.

Kemendiknas dan Kemenag RI, 2011. Materi Pelatihan Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah. Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional - Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.

LPPKS, 2011. Bahan Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Sekolah. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Surakarta.

5