PPEEDDOOMMAANN UUMMUUMM

DDIIKKLLAATT TTEEKKNNIISS MMAANNAAJJEEMMEENN SSUUMMBBEERR DDAAYYAA MMAANNUUSSIIAA

PPEEGGAAWWAAII NNEEGGEERRII SSIIPPIILL -- BBEERRSSEERRTTIIFFIIKKAATT ((HHUUMMAANN RREESSOOUURRCCEE MMAANNAAGGEEMMEENNTT -- CCEERRTTIIFFIIEEDD))

SSUU SSTT AAII NN AABBLLEE CCAAPPAACCII TT YY BBUU II LLDD II NN GG FFOORR DD EECCEENN TT RR AALLII ZZ AATT II OONN PPRR OOJJEECCTT (( SSCCBB-- DD PP))

AADD BB LLOOAANN NN OO.. 11 99 66 44 -- II NN OO

DD ee ssee mm bbee rr

22 00 00 77

DDeeppaarrtteemmeenn

DDaallaamm

NNeeggeerrii

LLeemmbbaaggaa

AAddmmiinniisstt rraassii

NNeeggaarraa

Jakarta, 17 Desember 2007

Nomor :

890/3102/SJ Kepada Yth. Sifat Lampiran Perihal

:

:

:

PENTING 3 (tiga) berkas

Persetujuan Penggunaan 24 (dua puluh empat) Kurikulum Diklat Inti Proyek SCB-DP.

Sdr./Sdri. Bupati/Walikota (Daftar Terlampir)

di- Tempat.

Sehubungan dengan surat dari Lembaga Administrasi Negara Nomor: 640.B/XII I /7/7/2007 tentang kelayakan 24 (dua puluh empat) kurikulum Diklat Inti yang dikembangkan melalui Paket C.1 (Curricullum Development, Training of Trainers-ToT, dan Training of Training Managers-ToTM) Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project – SCB-DP: ADB Loan No. 1964–INO), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan 24 kurikulum Diklat Inti yang bersifat lintas sektor oleh Konsultan Paket C.1 Proyek SCB-DP sudah dikerjakan melalui tahapan-tahapan proses yang panjang dengan melibatkan pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Pusat (Lembaga Administrasi Negara, Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Ditjen Otonomi Daerah Depdagri, Badan Diklat Depdagri, Badan Diklat Departemen Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Pusdiklat Depnakerstran, Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara, Kementerian UKM, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan lain-lain) dan pejabat-pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Tahapan proses penyusunan kurikulum sebagaimana terinci pada Lampiran II;

2. Pengembangan 24 kurikulum Diklat Inti (Diklat Teknis) tersebut telah mengikuti format yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina Diklat bagi PNS.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

24 kurikulum Diklat Inti sebagaimana terinci pada Lampiran I I I dapat digunakan pada Diklat Inti yang diselenggarakan oleh daerah-daerah lokasi Proyek SCB-DP. Apabila diperlukan, daerah dapat menambah muatan lokal sesuai kebutuhan spesifik daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (CBAPs) yang disusun oleh masing-masing daerah. Pelaksanaan Diklat Inti yang merupakan Diklat Teknis bagi para pejabat daerah agar mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.: 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sdr. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri; 4. Sdr. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara; 5. Sdr. Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara; 6. Sdr. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; 7. Sdr. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; 8. Sdr. Direktur CPMO SCB-DP: ADB Loan No. 1964-INO; 9. Sdr. Koordinator National Resource Center Lembaga Administrasi Negara;

10. Sdr./Sdri. Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara; dan

11. Sdr. Direktur ADB Indonesia Resident Mission.

i

Kepada Yth. Saudara/Saudari

1. Bupati Simalungun; 2. Walikota Medan; 3. Walikota Palembang; 4. Bupati Ogan Komering Ilir; 5. Bupati Lampung Timur; 6. Bupati Lampung Utara; 7. Bupati Lebak; 8. Bupati Bogor; 9. Bupati Garut; 10. Bupati Tasikmalaya; 11. Bupati Brebes; 12. Bupati Pemalang; 13. Bupati Sleman; 14. Bupati Bantul; 15. Bupati Tanah Karo; 16. Bupati Tapanuli Tengah; 17. Bupati Ogan Komering Ulu; 18. Bupati Lampung Selatan; 19. Bupati Pandeglang; 20. Walikota Cirebon; 21. Bupati Kuningan; 22. Bupati Cirebon; 23. Bupati Subang; 24. Bupati Wonogiri; 25. Bupati Banjarnegara; 26. Bupati Klaten; 27. Bupati Sragen; 28. Bupati Nganjuk; 29. Bupati Bojonegoro; 30. Bupati Gresik; 31. Bupati Sampang; 32. Walikota Kediri; 33. Walikota Malang; 34. Bupati Lombok Barat; 35. Bupati Lombok Tengah; 36. Bupati Buton; dan 37. Walikota Bau-Bau.

LAMPIRAN I SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

890/3102/SJ

TANGGAL :

17 Desember 2007

TAHAP PROSES PENYUSUNAN MODUL-MODUL DIKLAT TEKNIS

YANG DIKEMBANGKAN PAKET C.1 PROYEK SCB-DP

Tahap I Pengkajian Kebutuhan Training (dalam Capacity Building Action Plan/ CB-AP) yang disusun oleh Daerah (37 Kabupaten/Kota) dan inventarisasi Training Materials - Modul yang telah ada sebelumnya.

Tahap II Workshop Dacum (Development a Curriculum)

Tujuan : Mendapatkan masukan tentang kompetensi dan tugas-tugas pejabat daerah.

Tempat : Workshop Dacum 1 di Jakarta. Workshop Dacum 2 di 5 Kabupaten/Kota (Bogor, Tasikmalaya, Garut, Brebes, Pemalang)

Peserta : Pejabat Daerah dalam lingkup SCB-DP dan Para Ahli di bidangnya.

Tahap III Penyusunan Modul-Modul Diklat Teknis dengan supervisi dari Anggota Technical Review Panel (TRP)

Tujuan : Memantapkan Contents dan Format Penulisan sesuai kebutuhan dari TOR/CB-AP.

Anggota TRP : Dari LAN, Ditjen BAKD - Depdagri, Ditjen Otda - Depdagri, Bandiklat Depdagri, Bandiklat Departemen Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Negera - Depkeu, Pusdiklat Depnakerstran, Pusdiklat BKN, Kementrian UKM, Bappenas, Kementrian PAN, Universitas Indonesia, IPB.

Waktu : Mei 2006 – Juni 2007

Tahap IV Mini Workshop Evaluasi dan Validasi Training Material

Tujuan : Evaluasi terhadap Diklat Teknis yang sudah disusun berdasarkan supervisi dari TRP.

Peserta : Pejabat-pejabat dari Pusat yang bidang tugasnya sesuai dengan Diklat Teknis yang dikembangkan.

Waktu : 1 Februari 2007.

Tahap V Pilot Testing 24 Training Material

Tujuan : Mendapatkan masukan dari Pejabat Pemda dan Calon Tenaga Pengajar mengenai materi yang sudah disusun oleh Paket C.1 Proyek SCB-DP.

LAMPIRAN II SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

890/3102/SJ

TANGGAL :

17 Desember 2007

Peserta : Pejabat Pemda dan Calon Tenaga Pengajar dari 14

Kabupaten Kota Batch I SCB-DP (Masing-masing 10 Orang untuk setiap Diklat Teknis, 5 dari Pemda dan 5 Calon Tenaga Pengajar, sehingga keseluruhan peserta 240 Orang).

Waktu : 27 Maret – 31 Mei 2007 (bertahap).

Tahap VI Revisi Akhir Modul-Modul Diklat Teknis

Revisi akhir Modul-Modul Diklat Teknis didasarkan pada masukan dari Pilot Testing. Revisi ini mendapatkan supervisi serta hasil revisinya mendapatkan persetujuan dari anggota TRP.

Dalam Pengembangan Modul-Modul Diklat Teknis dimaksud, selain dari TRP, Tim Paket C.1 juga mendapat arahan dari National Resource Center Lembaga Administrasi Negara dan Core Team Proyek SCB-DP.

24 DIKLAT TEKNIS YANG DIKEMBANGKAN PAKET C.1 PROYEK SCB-DP

1. Kepemerintahan yang Baik dan Etika Pemerintah (Good Governance and Government

Ethics);

2. Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Financial Planning and

Management);

3. Pengelolaan Keuangan Bagi Pejabat Non-Keuangan (Financial Management for Non

Financial Officer);

4. Pembangunan Ekonomi Daerah (Regional Economic Development);

5. Penyusunan Ketentuan Perundang-Undangan (Legal Drafting);

6. Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah (Organization Development);

7. Manajemen dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Human Resources

Management and Development);

8. Manajemen Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil - Bersertifikat (Human

Resources Management - Certified);

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology);

10. Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning);

11. Formulasi Rencana Strategis (Formulation of Strategic Planning);

12. Manajemen Aset Daerah 1: Fisik (Asset Management – Physical);

13. Manajemen Aset Daerah 2: Professional (Asset Management – Professional);

14. Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Services Delivery,

Accountability and Quality Management);

15. Manajemen Ekonomi Masyarakat; Pemberdayaan Koperasi - Usaha Mikro Kecil

Menengah (Management of People’s Economy);

16. Administrasi Umum (General Administration);

17. Manajemen Proyek (Project Management);

18. Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP) – (Accountability of Government

Institutional Performance);

19. Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup di Daerah (Environmental Assessment and

Management);

20. Pengelolan Program Jaminan Sosial (Social Security Program);

21. Hubungan Masyarakat (Public Relations);

22. Pengentasan Kemiskinan (Povety Alleviation);

23. Penyadaran Gender di Era Desentralisasi (Gender Awareness);

24. Manajemen Keuangan – Bersertifikat (Financial Management – Certified).

LAMPIRAN III SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

890/3102/SJ

TANGGAL :

17 Desember 2007

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................ i

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 1

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1

B. Kompetensi............................................................................................ 1

BAB II KURIKULUM, MODUL DAN RINGKASAN MATERI ..................... 3

A. Struktur Kurikulum ............................................................................... 3

B. Modul Diklat ......................................................................................... 3

C. Ringkasan Materi .................................................................................. 5

BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR ................................................ 8

A. Persyaratan Peserta................................................................................ 8

B. Jumlah Peserta....................................................................................... 8

C. Persyaratan Tenaga Pengajar (Fasilitator)............................................. 8

BAB IV METODE DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT ............................. 9

A. Metode................................................................................................... 9

B. Sarana/Prasarana Diklat ...................................................................... 10

BAB V WAKTU PENYELENGGARAAN ........................................................ 11

A. Penyelenggaraan.................................................................................. 11

B. Waktu Pelaksanaan ............................................................................. 11

BAB VI EVALUASI .............................................................................................. 12

A. Evaluasi Peserta................................................................................... 12

B. Evaluasi Widyaiswara ......................................................................... 14

C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan...................................................... 14

D. Evaluasi Pasca Diklat .......................................................................... 15

BAB VII SERTIFIKASI ......................................................................................... 16

BAB VIII PENUTUP ................................................................................................ 17

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kaitannya dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, maka penyerahan sebagian wewenang kepegawaian harus didorong kepada daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi. Untuk memberikan landasan yang kuat bagi desentralisasi kepegawaian itu, diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen Pegawai Negeri, khususnya Pegawai Negeri Sipil secara nasional yang berkenaan dengan norma, standar dan prosedur yang sama dan bersifat nasional sebagai instrumen perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Yang dimaksud Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi: perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

Pengertian Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut sekaligus menunjukkan tujuan dan arahnya yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan dukungan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Dalam rangka upaya meningkatkan Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas, Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi “Sustainable Capacity Building for Decentralization Project”, disingkat SCB-DP, (ADB Loan No. 1964-INO), akan menyelenggarakan Diklat Teknis Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (nomor referensi 4.6.3) bagi Pejabat Struktural yang menangani tugas pokok di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil pada satuan unit kerja kepegawaian dari instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ada yang sebagai Kepala Bagian Kepegawaian (Eselon III), juga ada yang sebagai Kepala Sub-Bagian Kepegawaian (Eselon IV) di bawah Eselon III bukan kepegawaian.

B. Kompetensi

Kompetensi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

2

Standar kompetensi jabatan bagi pejabat struktural yang menangani Manajemen Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah:

1. Kemampuan merencanakan formasi Pegawai Negeri Sipil; 2. Kemampuan merencanakan dan memproses pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 3. Kemampuan merencanakan dan memproses kenaikan pangkat Pegawai

Negeri Sipil; 4. Kemampuan merencanakan dan memproses pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil; 5. Kemampuan merencanakan dan memproses pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil; 6. Kemampuan merencanakan dan memproses kesejahteraan Pegawai Negeri

Sipil; dan 7. Kemampuan-kemampuan dalam pengembangan sikap dan perilaku positif

sebagai pejabat kepegawaian.

Khusus Diklat Teknis Manajemen SDM PNS yang bersertifikat ini, sesuai dengan kesepakatan akhir pada peserta Pilot Testing dari Pemda Kabupaten/Kota, Service Provider, dan Tim ”Technical Review Panel (TRP)” yang beranggotakan tenaga ahli Manajemen SDM PNS dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), bahwa kemampuan-kemampuan yang perlu dilatihkan (training needs) bagi peserta minimal 3 (tiga) kemampuan sebagai berikut:

Pertama : Kemampuan dalam menerapkan pembinaan jiwa korps, kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Kedua : Kemampuan dalam menyusun kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Ketiga : Kemampuan dalam menerapkan budaya kerja aparatur.

Penulis Modul dari dari Tim Konsultan Paket C.1, SCBD Project dengan persetujuan Tim Technical Review Panel (TRP) dan Core Team SCBD Project menambahkan satu kemampuan (Modul) yang berjudul ”Pembinaan Sumber daya Manusia Berdasarkan Paradigma Pribadi Utuh” sebagai pengantar (payung) dan pembuka wawasan untuk 3 (tiga) kemampuan (modul) tersebut di atas.

Sebagai tambahan, jika Pemda Kabupaten/Kota dan atau Service Provider (Paket C.2, SCB-DP) memutuskan diklat teknis ini lengkap atau sebagiannya mencakup semua fungsi manajemen PNS, maka sebaiknya menggunakan kurikulum dan modul-modulnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nomor 2 B Tahun 2006, tanggal 10 Februari 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3

BAB II KURIKULUM, MODUL DAN RINGKASAN MATERI

A. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum dan modul terdiri dari 4 (empat) modul sebagai berikut:

Metode No Judul Modul

C TJ TT D K

Jumlah Jampel

@45 Menit

M1 Pembinaan SDM Berdasarkan Paradigma “Pribadi Utuh”

5 1,6 2,2 5,2 - 14

M2 Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin PNS

2 1 1 - 12 16

M3 Kompetensi Jabatan PNS 4 1,2 1,1 2,7 - 9

M4 Pengembangan Budaya Kerja Aparatur

4 1,2 1,1 0,7 6 13

Jumlah 15 5 5,4 8,6 18 52

Persentase (%) 28,8 9,6 10,4 16,5 34,7 100 Keterangan: C = Ceramah; TJ = Tanya Jawab; TT = Tes Tertulis; D = Diskusi; K = Kasus; Jampel = Jam Pelajaran (@45 menit).

B. Modul Diklat

1. Modul 1 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Paradigma ”Pribadi Utuh”

Modul Pembinaan Sumberdaya Manusia Berdasarkan Paradigma “Pribadi Utuh”, dimaksudkan untuk membuka wawasan dan cakrawala baru dalam pembinaan SDM, khususnya Pembinaan Aparatur Pemerintah melalui penerapan Paradigma “Pribadi Utuh”.

Pembinaan SDM Berdasarkan Paradigma “Pribadi Utuh” dimaksud mencakup pemahaman terhadap Tantangan Zaman Peradaban Manusia dan implikasinya pada Pembinaan SDM, Konsep Paradigma “Pribadi Utuh” dan upaya untuk meningkatkan kemampuan mengekspresikan Paradigma ”Pribadi Utuh” di dalam pembinaan SDM (Aparatur Pemerintah) meliputi kemampuan mengembangkan empat kecerdasan manusia yaitu Physical Qoetient (PQ), Intelligence Qoutient (IQ), Emotional Quotient (EQ) dan Spritual Quotient (SQ) agar mampu membangun komitmen yang kuat terhadap Visi, Disiplin, Gairah/Semangat/Etos Kerja/Kecintaan dan Pengembangan Nurani untuk senantiasa berpegang pada Prinsip.

4

Modul inipun dimaksudkan pula sebagai pengantar dan pembuka wawasan dan cakrawala baru dalam mendalami pembelajaran Modul 2 (Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik dan Disiplin PNS), Modul 3 (Kompetensi Jabatan PNS) dan Modul 4 (Pengembangan Budaya Kerja Aparatur).

2. Modul 2 - Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Modul Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dimaksudkan untuk meningkatkan kempetensi kerja Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok di bidang manajemen PNS pada Satuan Unit Kerja Kepegawaian pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam Era Otonomi Daerah saat ini, Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak seragam. Pejabat Struktural yang menangani manajemen PNS bisa Eselon III atau Eselon IV, tergantung Struktur Organisasi dari Instansinya. Umumnya Eselon III sebagai Kepala Bagian Kepegawaian, atau Eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian di bawah Eselon III bukan Kepegawaian (Misalnya Kabupaten Garut, Jawa Barat Kepala Sub-Bagian Kepegawaian berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha).

Kompetensi Kerja dimaksud diatas adalah kemampuan kerja dalam pembinaan jiwa korps, kode etik dan disiplin PNS.

3. Modul 3 - Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Modul Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi kerja Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok di bidang Manajemen PNS pada satuan unit kerja kepegawaian pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam era Otonomi Daerah saat ini, struktural organisasi Instansi Pemda Kabupaten/Kota tidak seragam. Pejabat Struktural yang menangani manajemen PNS bisa Eselon III atau Eselon IV, tergantung struktur organisasi dari Instansinya. Umumnya Eselon III sebagai Kepala Bagian Kepegawaian atau Eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian yang berada di bawah Eselon III bukan Kepegawaian (misalnya Kabupaten Garut-Jawa Barat, Kepala Sub-Bagian Kepegawaian berada di bawah Kepala Tata Usaha).

Kompetensi kerja dimaksud di atas adalah kemampuan dalam penyusunan standar kompetensi jabatan (SKJ) Struktur PNS yang terdiri dari kompetensi dasar dan kopetensi.

4. Modul 4 - Pengembangan Budaya Kerja Aparatur

Modul Pengembangan Budaya Kerja Aparatur dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi kerja pejabat struktural yang memiliki tugas pokok

5

dibidang manajemen PNS pada satuan unit kerja kepegawaian pada instansi Pemerintah Daerah (Pemda Kabupaten/Kota).

Dalam era Otonomi daerah saat ini, struktur organisasi Instansi Pemda Kabupaten Kota tidak seragam. Pejabat struktural yang menangani tidak seragam. Pejabat Struktural yang menangani manajemen PNS bisa Eselon III atau Eselon IV, tergantung struktur organisasi dari instansinya. Umumnya Eselon III sebagai Kepala Bagian Kepegawaian atau Eselon IV sebagai Kepala Sub-Bagian Kepegawaian di bawah Eselon II bukan kepegawaian (misalnya Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kepala Sub-Bagian Kepegawaian berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha).

Kompetensi Kerja di maksud diatas adalah kemampuan kerja dalam pengembangan Budaya Kerja Aparatur.

C. Ringkasan Materi

1. Modul 1 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Paradigma ”Pribadi Utuh”

Pokok Bahasan dari Modul ini adalah sebagai berikut:

a. Tantangan Zaman Peradaban Manusia dan implikasinya pada pembinaan SDM. 1) Lima Zaman Peradaban Manusia; 2) Implikasi peninggalan zaman Industri pada pembinaan SDM di abad

ini.

b. Paradigma “Pribadi Utuh” 1) Latar Belakang Paradigma “Pribadi Utuh”; 2) Pribadi Utuh; 3) Kebebasan dan kemampuan Memilih; 4) Prinsip-Prinsip Universal; 5) Empat Kecerdasan .

c. Mengekspresikan Paradigma “Pribadi Utuh” dalam pembinaan SDM 1) Visi; 2) Disiplin; 3) Gairah; 4) Nurani.

2. Modul 2 - Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pokok Bahasan dari Modul ini adalah sebagai berikut

a. Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil

6

1) Pengertian jiwa korps Pegawai Negeri Sipil; 2) Maksud pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil; 3) Tujuan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil; 4) Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil; 5) Nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Pembinaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1) Pengertian kode etik Pegawai Negeri Sipil; 2) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang etika; 3) Etika dalam bernegara; 4) Etika dalam berorganisasi. 5) Etika dalam bermasyarakat; 6) Etika terhadap diri sendiri; 7) Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil; 8) Penegakan Kode Etik; 9) Majelis Kode Etik.

c. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil;

2) Larangan Pegawai Negeri Sipil; a) Larangan yang tidak boleh dilanggar Pegawai Negeri Sipil; b) Pembatasan berusaha; c) Pelanggaran disiplin.

3) Hukuman disiplin;

4) Pejabat yang berwenang menghukum; a) Presiden; b) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; c) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi; d) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota; e) Pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin.

5) Penjatuhan Hukuman Disiplin; a) Pemeriksaan pelanggaran disiplin; b) Tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin; c) Kewajiban melapor; d) Keputusan hukuman disiplin; e) Penyampaian keputusan disiplin; f) Penyampaian keputusan hukuman disiplin.

6) Keberatan terhadap keputusan hukuman disiplin;

7) Berlakunya keputusan hukuman disiplin; a) Hapusnya kewajiban menjalankan hukuman disiplin; b) Pelanggaran disiplin oleh Calon Pegawai Negeri Sipil; c) Kartu hukuman.

7

3. Modul 3 - Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Pokok bahasan dari Modul ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian, unsur utama dan klasifikasi Kompetensi 1) Pengertian dan unsur utama Kompetensi; 2) Klasifikasi Kompetensi; 3) Jenis Kompetensi dan Profesi.

b. Kompetensi Jabatan PNS. 1) Struktur isi Keputusan Kepala BKN Nomor 46 A Tahun 2003; 2) Pengertian dan Klasifikasi Jabatan PNS; 3) Kamus Kompetensi Jabatan.

c. Prosedur Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS. 1) Pengumpulan Data; 2) Identifikasi Kompetensi Jabatan; 3) Penyusunan Daftar Sementara Kompetensi Jabatan; 4) Validasi kompetensi Jabatan; 5) Penentuan Kompetensi Jabatan.

4. Modul 4 - Pengembangan Budaya Kerja Aparatur

Pokok Bahasan dari Modul ini adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur 1) Sejarah Budaya Kerja; 2) Pengertian Budaya Kerja; 3) Arah Kebijakan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur; 4) Manfaat Pengembangan Budaya Kerja Aparatur; 5) Syarat Keberhasilan dan Metode Pengembangan Budaya Kerja

Aparatur.

b. Nilai-Nilai Dasar, Penerapan dan Sosialisasi Budaya Kerja Aparatur 1) Nilai-Nilai dasar Budaya Kerja Aparatur; 2) Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur; 3) Sosialisasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur.

8

BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

A. Persyaratan Peserta

1. Kepala Bagian Kepegawaian (Eselon III) dan atau Kepala Sub-Bagian Kepegawaian (Eselon IV) yang atasannya (Eselon III) bukan kepegawaian dari Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dicalonkan oleh Dinas/Instansinya. 3. Sehat Jasmani dan Rohani.

B. Jumlah Peserta

Secara umum jumlah peserta tidak dibatasi; namun demikian jumlah peserta per kelas sebaiknya antara 10-30 orang. Pelaksanaan pelatihan bila dibutuhkan 2 kelas bisa dilakukan paralel, atau berdasarkan giliran/angkatan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar efektifitas penyelenggaraan dapat tercapai dan sesuai dengan pendekatan andragogi (Pendidikan Orang Dewasa).

C. Persyaratan Tenaga Pengajar (Fasilitator)

1. Mengingat Diklat Teknis SDM PNS ini bersertifikat, maka tenaga pengajar harus Widyaiswara dan atau Widyaiswara Luar Biasa yang bersertifikat dari instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah Provinsi Kabupaten/Kota yang ahli (professional) di bidang manajemen sumber daya manusia.

2. Memiliki kompetensi mengajar dengan metodologi orang dewasa (andragogy).

3. Telah mengikuti ”Training of Trainer (ToT)”.

9

BAB IV METODE DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT

A. Metode

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai program Diklat Teknis Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil, maka metode yang paling sesuai dengan proses belajar mengajar adalah andragogi. Dalam hal ini para peserta Diklat dipacu berpartisipasi secara aktif dengan saling asah, saling asih, dan saling asuh diantara mereka. Dalam persiapan pendekatan andragogi perlu dipahami hal-hal sebagai berikut:

Pertama : Para peserta sebagai orang dewasa ingin diperlukan sebagai orang dewasa yang telah mempunyai pengalaman;

Kedua : Peserta dilibatkan dalam proses belajar mengajar, sehingga memberi kesempatan kepada para peserta untuk mengembangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuan menganalisis masalah;

Ketiga : Pengalaman peserta merupakan potensi positif untuk sumber kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan pendekatan tersebut maka metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar Diklat Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab, sebaiknya menggunakan alat bantu/media Infocus (PowerPoint) atau paling tidak Flipchart.

2. Pendalaman materi, Peserta diberi latihan untuk saling bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif dalam berfikir, mengidentifikasi, membahas dan memecahkan masalah yang menjadi topik bahasan.

3. Studi Kasus (Case Study) Para peserta melakukan latihan suatu kasus nyata (Real Case) atau fenomena atau masalah yang mereka alami atau hadapi (muatan lokal) dengan urutan atau proses diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) sebagai berikut:

Pertama : Mengidentifikasi suatu kasus nyata atau fenomena atau masalah dan penyebabnya dengan fokus kepada Pokok Bahasan dari modul Diklat yang dipelajari.

Kedua : Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan merencanakan tindakan pemecahan masalahnya (Action Plan to Solve the Case or the Problem).

10

B. Sarana/Prasarana Diklat

1. Sarana

Sarana Diklat yang dipergunakan dalam pelaksanaan Diklat Teknis ini antara lain adalah:

a. Papan tulis/White board; b. Flipchart; c. Overhead Projector; d. Infocus (Tampilan PowerPoint), Komputer/Notebook (Laptop) e. Sound system; f. Modul; dan g. Multimedia antara lain; Audio Visual Aids (AVA), Internet (Komputer).

2. Prasarana

Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Diklat Teknis ini antara lain adalah:

a. Ruang kelas; b. Ruang diskusi; c. Ruang kantor; d. Ruang kebugaran; e. Asrama bagi peserta; f. Perpustakaan ; g. Ruang makan; h. Fasilitas olahraga; i. Unit kesehatan; dan j. Tempat ibadah.

11

BAB V WAKTU PENYELENGGARAAN

A. Penyelenggaraan

1. Penyelenggara Diklat Teknis ini adalah Penyedia Jasa (Services Provider) Paket C.2 yang telah menandatangani kontrak dengan ”Project Implementation Unit (PIU)” SCB-DP Kabupaten/Kota (ADB Loan No. 1964-INO), selama masih berstatus proyek.

2. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Kepala Kembaga Administrasi Negara No 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negara Sipil;

3. Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara atau dengan Lembaga Diklat instansi pemerintah lainnya yang terakreditasi.

4. Lembaga Diklat Lainnya yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang ada (pasca proyek).

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Diklat Teknis ini selama 52 jam pelajaran @ 45 menit; penetapan jumlah atau lama hari diklat ini tergantung keputusan penyelenggara Diklat di daerah.

12

BAB VI EVALUASI

Evaluasi terhadap program Diklat Teknis Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil ini dilakukan melalui penilaian terhadap peserta, widyaiswara, kinerja penyelenggara dan pasca diklat.

A. Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta dilakukan untuk mengetahui seberapa tercapainya “Indikator Hasil Belajar setiap Modul”.

1. Indikator Hasil Belajar dari Modul 1: Pembinaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Paradigma ”Pribadi Utuh” a. Menjelaskan lima zaman peradaban manusia; b. Menjelaskan Implikasi peninggalan zaman industri pada pembinaan

SDM di abad ini; c. Menerapkan konsep Paradigma ”Pribadi Utuh” meliputi:

1) Memahami Latar belakang Paradigma Pribadi Utuh; 2) Mengekspresikan konsep ”Pribadi Utuh”; 3) Mengekspresikan konsep Kebebasan dan Kemampuan Memilih; 4) Mengekspresikan konsep Prinsip-Prinsip Universal; 5) Mengekspresikan konsep Empat Kecerdasan Alamiah Manusia.

d. Mengekspresikan konsep paradigma ”Pribadi Utuh” dalam pembinaan SDM (Aparatur Pemerintah) meliputi: 1) Visi; 2) Disiplin; 3) Gairah; 4) Nurani.

2. Indikator Hasil Belajar dari Modul 2: “Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil” a. Menjelaskan pengertian jiwa korps PNS; b. Menjelaskan maksud pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil; c. Menjelaskan tujuan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil; d. Menjelaskan ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil; e. Menjelaskan nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil; f. Mengidentifikasi masalah pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil; g. Menjelaskan pengertian kode etik Pegawai Negeri Sipil,; h. Menjelaskan kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang etika; i. Menjelaskan etika dalam bernegara; j. Menjelaskan etika dalam berorganisasi; k. Menjelaskan etika dalam bermasyarakat; l. Menjelaskan etika terhadap diri sendiri; m. Menjelaskan etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil; n. Menjelaskan cara penegakan kode etik;

13

o. Menjelaskan pembentukan, keanggotaan, dan keputusan Majelis Kode

Etik; p. Mengidentifikasi masalah pembinaan kode etik Pegawai Negeri Sipil; q. Menjelaskan kewajiban Pegawai Negeri Sipil tentang disiplin; r. Menjelaskan larangan yang tidak boleh dilanggar Pegawai Negeri Sipil; s. Menjelaskan pembatasan berusaha; t. Menjelaskan pelanggaran disiplin; u. Menjelaskan hukuman disiplin; v. Menjelaskan pejabat yang berwenang menghukum; w. Menjelaskan penjatuhan hukuman disiplin; x. Menjelaskan keberatan atas hukuman disiplin; y. Menjelaskan berlakunya keputusan hukuman disiplin; z. Mengidentifikasi masalah dalam penegakan peraturan disiplin Pegawai

Negeri Sipil; dengan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3. Indikator Hasil Belajar dari Modul 3: “Penyusunan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil” a. Menjelaskan pengertian dan unsur utama kompetensi; b. Menjelaskan klarifikasi kompetensi; c. Menjelaskan jenis kompetensi dan profesi; d. Menjelaskan struktur isi keputusan Kepala Kepala Badan Kepegawaian

Negara (BKN) Nomor 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS;

e. Menjelaskan pengertian dan klasifikasi Jabatan PNS; f. Menjelaskan rumus kompetensi jabatan; g. Menjelaskan prosedur pengumpulan data untuk penyusunan SKJ - PNS; h. Menjelaskan prosedur Identifikasi Kompetensi Jabatan; i. Menjelaskan prosedur penyusunan daftar sementara kompetensi jabatan; j. Menjelaskan prosedur validasi kompetensi jabatan; k. Menjelaskan prosedur penentuan kompetensi jabatan; l. Menganalisis masalah dan penyebabnya dalam penyusunan SKJ-PNS; m. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan SKJ-PNS.

4. Indikator Hasil Belajar dari Modul 4: “Pengembangan Budaya Kerja Aparatur”. a. Menjelaskan sejarah budaya kerja; b. Menjelaskan Pengertian Budaya Kerja; c. Menjelaskan arah kebijakan pengembangan budaya kerja aparatur; d. Menjelaskan manfaat pengembangan budaya kerja aparatur; e. Menjelaskan syarat keberhasilan dan metode pengembangan budaya

kerja aparatur; f. Menguraikan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur; g. Menjelaskan bagaimana cara penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja

aparatur; h. Menjelaskan begaimana cara melakukan sosialisasi pengembangan

budaya kerja aparatur; i. Mengidentifikasi masalah dan penyebabnya dalam pengembangan

budaya kerja aparatur;

14

j. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dalam pengembangan budaya

kerja aparatur.

Proses dan hasil diskusi (dinilai secara perorangan oleh Tenaga Pengajar) dengan nilai :

A (4) = Sangat baik/Sangat aktif berpartisipasi B (3) = Baik/Aktif berpartisipasi C (2) = Cukup D (1) = Kurang.

B. Evaluasi Widyaiswara

Aspek yang dinilai dari Widyaiswara adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan pembelajaran; 2. Sistematika penyajian; 3. Kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat; 4. Ketepatan waktu dan kehadiran; 5. Penggunaan metode dan media pembelajaran; 6. Sikap dan perilaku; 7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta; 8. Penggunaan bahasa; 9. Pemberian motivasi kepada peserta; 10. Penguasaan materi; 11. Kerapihan berpakaian; 12. Kerjasama antar Widyaiswara (dalam tim).

Penilaian terhadap Widyaiswara dilakukan oleh peserta dan penyelenggara. Hasilnya diolah dan disampaian oleh penyelenggara kepada Instansi Pembina Diklat dan kepada setiap Widyaiswara sebagai masukan bagi yang bersangkutan untuk peningkatan kualitas masing-masing Widyaiswara pada masa yang akan datang.

C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Aspek yang dinilai terhadap kinerja Penyelenggara antara lain sebagai berikut:

1. Efektifitas peyelenggaraan; 2. Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat; 3. Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; 4. Kebersihan kelas, asrama, kafetaria dan toilet; 5. Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat; 6. Ketersediaan dan kebersihan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah; 7. Pelayanan terhadap peserta dan widyaiswara; 8. Administrasi Diklat yang meliputi:

a. Administrasi kepesertaan, kewidyaiswaraan;

15

b. Administrasi seluruh dokumen dan bahan diklat.

Penilaian terhadap kinerja Penyelenggara dilakukan oleh Widyaiswara dan peserta diklat. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang dan bahan akreditasi Lembaga Diklat.

D. Evaluasi Pasca Diklat

1. Evaluasi pasca Diklat dilaksanakan 6 s.d 12 bulan setelah peserta kembali ke unit kerja masing-masing dengan mengacu pada rencana tingkat lanjut.

2. Setelah penyelenggaraan Diklat berakhir dilakukan evaluasi pasca Diklat khususnya terhadap aspek-aspek: a. Keterampilan kemampuan alumni menerapkan pengetahuan dan dalam

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya; b. Pendayagunaan alumni sesuai dengan potensinya.

3. Evaluasi tersebut di atas dilakukan oleh penyelenggara Diklat bekerjasama dengan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi alumni.

4. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada: a. Pimpinan instansi alumni; b. Instansi Pembina; c. Instansi Pengendali.

5. Instansi Pembina Diklat melakukan evaluasi setiap tahun secara menyeluruh terhadap efektifitas program dan penyelenggaraan Diklat.

16

BAB VII SERTIFIKASI

1. Kepada peserta Diklat yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat.

2. Jenis dan bentuk, serta ukuran Sertifikat ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

3. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Penyelenggara Diklat yang terakreditasi dan Pimpinan Instansi Pembina Diklat dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Diklat.

4. Prosedur untuk memperoleh Kode Registrasi dari Lembaga Pembina sebagai berikut: a. Lembaga Penyelenggara Diklat/Penanggung jawab Program menyampaikan

daftar para peserta selambat-lambatnya hari kedua setelah pembukaan; b. Instansi Pembina memberikan kode Registrasi sesuai daftar yang

sah/diajukan; c. Pengajuan untuk registrasi penomoran sertifikat dapat dilakukan dengan cara

mengirim atau melalui faksimili.

17

BAB VIII PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan panduan bagi Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat bagi Penyelenggara Diklat.

2. Pedoman sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala.

3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.