KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARANNOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA )TAHUN 2015 DESA KEDUNGJARAN

PENJABARAN RPJMDesTAHUN 2010 - 2015

DESA KEDUNGJARANKECAMATAN SRAGI

KABUPATEN PEKALONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGANKECAMATAN SRAGI

DESA KEDUNGJARAN Alamat : Jl Raya. Bojong– Sragi Km 02 No.03 Pekalongan 51155

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA )TAHUN 2015 DESA KEDUNGJARAN

KEPALA DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang : a. Bahwa Pemerintah desa wajib menyusun dokumen

Perancanaan Pembangunan Desa berupa Rencana

Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) yang

merupakan penjabaran RPJM Des

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa

Mengingat : 1

2

3

4

5

6

7

Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004

Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor

4437 );

Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan

Kauangan anatar Pusat dan Daerah (Lembar Negara

Tahun 2004 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3848)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang

Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang

Kelurahan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun

2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang

petunjuk Teknis Perencanaan

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 tahun 2010

tentang Penjabaran Penetapan anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun

2010

MUMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

:

:

:

:

:

Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Kerja

Pembangunan Desa ( RKP-Des ) tahun 2015 Desa

Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

RKP Desa tahun 2015 disusun berdasarkan RPJM Desa 5

( lima ) tahunan forum Musrenbang Desa.

RKP Desa tahun 2015 merupakan bahan baku rencana

kegiatan pembangunan di desa

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : KedungjaranPada tanggal : 5 Februari

2014

KEPALA DESA KEDUNGJARAN

S A R I D J O

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

PENGANTAR

A. Pendahuluan

B. Dasar hukum

C. Tujuan manfaat

D. Visi dan Misi Desa

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Kebijakan Pendapat Desa

B. Kebijakan Belanja Desa

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya

B. Indentifikasi Masalah berdasarkan RPJMDes

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program Dan kagiatan Skala Desa

B. Prioritas Program dan skala kecamatan / Kabupaten

C. Pagu Indikasi Program dan Kegiatan masing-masing sektor

PENUTUP

BAB I

PENGANTAR

A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang merupakan Penganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah satuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas yuridis, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau yang dibentuk

dalam system Pemerintahan Nasional dan Berada di Kabupaten / Kota, sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indinesia tahun 1945. Landasan Pemikiran

dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana desa berwenang mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 63 dan 64, serta sesuai Peraturan Daerah kabupaten

Pekalongan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Daerah, maka

disetiap desa diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah

Desa ( RPJM Des ) untuk jangka waktu 5 tahun dan dokumen Rencana kerja pembangunan

desa ( RKP Des ) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah / kabupaten

secara partisipasi dan transparan.

RKP desa adalah Rencana Kerja Pembangunan desa yang dibuat untuk jangka waktu 1

tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, RKP Desa merupakan Dokumen

perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD

sebagai lembaga yang bertanggungjawab didesa. Dan selanjutnya dimasukan dalam APBDes

tahun anggaran bersangkutan.

B. Landasan hukum

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten

dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah.

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-

undangan

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan

Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan

kewenangan Propinsi sebagi daerah otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut

Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang

berkekuatan hukum tetap.

Sebagai dasar / pedoman kagiatan pelaksanaan pembangunan di desa

Sebagai dasar penyususunan Peraturan Des tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja desa (APB Desa )

2. Manfaat

Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Desa

Sebagai pedoman dan acuan pembangunan didesa

Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan didesa

D. Visi dan Misi

A. Visi

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa

yang bertujuan pelaksanaan pembangnan yang menganut prinsip keterbukaan dan partisipasi

masyarakat sehingga secara bertahap desa Kedungjaran dapat mengalami kemajuan. Untuk itu

dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut ;

“Mewujudkan Desa yang Madani, Mandiri dan Informatif dalam melaksanakan

Pembangunan disegala bidang dengan dibarengi Transparansi Kebijakan, Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban dengan menciptakan Desa Informatif yang didukung

pemanfaatan sarana Komunikasi dan Tekhnologi IT untuk kehidupan masyarakat yang

adil makmur dalam arti yang sebenar-benarnya “

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk

memperbaiki dan menata Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kedungjaran,

baik secara individu maupun kelembagaan dengan satu harapan bahwa untuk jangka waktu 5

tahun kedepan desa kedungjaran akan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi

semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan.

C. Misi

1. Menciptakan Pelayanan Pemerintahan berbasis Tekhnologi IT hingga tercapai

pelayanan yang cepat dan tepat serta mewujudkan Desa Informatif dengan membentuk

basis informasi masyarakat berbentuk website, radio komunitas dan media cetak desa.

2. Merevitalisasi sarana Pengairan hingga dicapai 1 tahun 3 kali masa tanam dengan

menerapkan Sistem Program Pertanian Mandiri.

3. Memperbaiki dan menciptakan sarana prasarana desa berupa Jalan Desa dan Gang

penghubung antar wilayah di dalam desa untuk memudahkan transportasi warga dan

pengangkutan hasil produksi tani dan UKM.

4. Menciptakan peluang usaha kecil dan industri rumah tangga dalam bentuk bantuan

informasi permodalan dan kemudahan perizinan serta pelatihan untuk usaha kecil

menengah seperti Konfeksi, Usaha Warung dan Kerajinan Makanan Kreatif.

5. Meningkatkan kapasitas dan kwalitas Layanan Pengadaan Air bersih dari rumah

kerumah.

6. Meningkatkan kwalitas layanan Kesehatan Desa berbentuk Polindes yang diharapkan

bisa bersinergy dengan BPJS dan menambah jam pelayanan.

7. Meningkatkan Kwalitas Layanan Posyandu dengan mengembangkan pelayanan

penimbangan dan Pengamatan warga Usia Lanjut.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka pemyelenggaraan

Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan

desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata

usahaan,pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-

undangan yang berlaku, salah satunya peraturan Mendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuanagan Desa. Dan mencerminkan keberpihakan terhadap

kebutuhan riil masyarakat,setiap tahunnya Pemrintahan Desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APB Des ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari

lokakarya desa, konsultasi publik dengan rapat umum BPD sehingga mendapatkan hasil yang

singkron dari pendapatan,belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai

dengan 31 Desember.

A.Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang

merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun

sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber

pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi ,

Pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapaun pendapatan desa tahun 2015 sebesar Rp. 1.257.188.000 M (Satu milyar dua

ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari :

URAIAN JUMLAH ( Rp )

A. Pendapatan Asli Desa 244.220.000

1. Hasil usaha Desa

2. Hasil kekayaan Desa

3. Hasil swadaya dan partisipasi

4. Hasil gotong royong

5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah

2.000.000

171.960.000

10.000.000

40.160.000

20.100.000

B. Dana perimbangan 56.075.000

1. Upah pungut PBB

2. Alokasi Dana Desa

3.500.000

52.575.000

C. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 1.256.893.000

1. Bantuan keuangan dari pemerintahan

2. Propinsi (Bali deso mbangun desa )

3. Bantuan kearsipan

4. Penerimaan TPAPD ( Pem kab )

5. PN.PM.MD

950.000.000

40.000.000

2.000.000

4.893.250

260.000.000

Jumlah perkiraan pendapatan 1.557.188.000

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2015 adalah Rp.

1.557.188.000,- ( Satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan

ribu rupiah ).yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana Anggaran Belanja ( RAB ) dan

Rencana Anggaran Kegiatan ( R AK ) yang menjadi dasar APB Des tahun 2013.

Pada intinya bahwa RKP Desa ini menampung semua potensi pendapatan yang

masuk ke desa baik yang memalui rekening Desa ataupun tidak melalui rekening Desa.

C. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan

kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh

desa. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 37 Tahun 2007 terdiri belanja langsung dan

belanja tidak langsung. Pada prinsipnya penyusunan RKP harus berimbang antara pendapatan

dengan Belanja desa sehingga jumlah tidak ada selisih.

Pola pembelanjaan dalam RKP desa ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan

APB Des sehingga jumlah yang ada dalam RKPDesa dan yang masuk APBDes sama, berikut

pola belanjanya :

a. Pola Belanja dalam RKP Des tahun 2015

URAIAN JUMLAH ( Rp )

A. Belanja langsung

Operasional Pemerintah Desa

Pembangunan Fisik

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Sosial Budaya

1.421.750.000

14.500.000

877.000.000

280.000.000

250.250.000

B. Belanja Tidak lansung

Gaji Pegawai / Penghasilan tetap

Belanja Bantuan Keuanagan

Belanja Tunjangan

Belanja Bantuan Sosial

Belanja tidak terduga

135.438.000

105.250.000

5.000.000

2.882.000

12.120.000

10.186.000

Jumlah perkiraan belanja 1.557.188.000

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa bukan semata-mata

disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik tingkat

kecamatan,kabupaten, propinsi maupun pemerintahan. Permasalahan yang terjadi akan

semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber

penyebab masalah beserta tingkat signifikasi secara partisipatif. Ketidakcermatan

indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan

menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya

akan terjadi in-efisiensi anggaran.

Dalam menyusunan RKP Desa tahun 2015 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai

berikut :

A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.

B. Berdasarkan RPJM Des

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

D. Berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap

kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Des tahun

2014 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015.

Adapun evaluasi hasil pembangunan sesuai RKP Desa tahun 2013 adalah sebagai

berikut :

1. Kegiatan yang biayai oleh Pemerintah Daerah ( DPU )

Keberhasilan Dilaksanakannya Perbaikan Sarana Prasarana Jalan

Desa poros Kedungjaran – Purworejo dan Lingkar Selatan Dusun III -

IV

Permasalahannya Pengerjaan yang bersamaan dengan datangnya

musim penghujan dan Banjir mengakibatkan Jalan yang baru saja

diaspal kembali rusak parah.

2. Kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten ( Azas Proposional / ADD )

Keberhasilan Pavingisasi jalan dusun III.

Permasalahan Dana yang ada tidak mencukupi dan kurangnya

swadaya masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan tidak

mencapai dengan sasaran yang dituju.

3. Kegiatan yang dibiayai dari APBDes

Keberhasilannya Pelaksanaan Perbaikan Drainase Pembuangan air

di perbatasan dusun I dan II serta Pembangunan Jembatan Gang

Penghubung dari jalan desa ke wilayah pemukiman di dusun IV.

Hambatannya minimnya kas desa sehingga belum dapat untuk

memaksimalkan kegiatan yang ada dan Pembangunan masih

setengah jadi

B. Berdasarkan RPJM Des

Berdasarkan Peraturan desa Kedungjaran Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJM Des

tahun 2011-2015, ada beberapa prioritas pembangunan tahun 2015. Ada beberapa pekerjaan

di desa Kedungjaran yang perlu segera di selesaikan antara lain

1. 15 dibidang Pengembangan Fisik

2. 2 dibidang pembangunan Ekonomi

3. 4 dibidang pembangunan social budaya.

Akan tetapi dari semuanya belum terlaksana semuanya.

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses

penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah,mulai evaluasi

rencana kerja kecamatan dan ataupun evaluasi pelaksaan RKP daerah tahun sebelumnya serta

prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa

benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah,

maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi

tingkat kemiskinan dan tingkat pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan

sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu

didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan

masyarakat.

D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang

muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau sebablain yang apabila tidak

segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, maka ada beberapa masalah

mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa , antara lain :

1. Belum adanya Gedung Balaidesa yang syah secara hukum adalah milik

Pemerintah Desa.

2. Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai sehingga

mengganggu aktifitas kerja para perangkat desa yang mengakibatkan kurang

atau lambannya pelayanan kepada masyarakat.

3. Jalan lintas desa di dusun IV yang apabila pada musim hujan longsor karena

letak jalan tersebut dipinggir Sungai sehingga menyempit yang mengakibatkan

kendaraan tidak bisa lewat dan sangat mengganggu transportasi yang ada.

4. Kurang adanya drainase Pembuangan Limbah Rumah tangga dan Pembuangan

genangan air yang memadai sehingga bila musim hujan terjadi banjir yang

berakibat bisa menyebabkan kerawanan dibidang kesehatan.

5. Masih banyaknya warga yang belum mendapatkan sarana air bersih sehingga

kesulitan akan air bersih terutama pada musim kemarau.

6. Perlu adanya Perbaikan sarana Pengairan untuk menanggulangi gagal tanam,

dan untuk darurat diperlukan Diesel dengan kapasitas mencukupi guna

mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 102 Ha.

7. Pavingisasi Jalur dalam desa ( Gang ) untuk memudahkan transportasi warga

dan pengangkutan hasil Produksi Pertanian dan UKM dari warga.

8. Perbaikan akan kerusakan pasca banjir terhadap sarana prasarana Jalan Desa.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Arah kebijakan / prioritas program pembangunan desa Kedungjaran yang tersusun

dalam RKP Des tahun 2015 sepenuhnya didasarkan pada perbagai permasalahan

sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas

pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 nantinya benar-benar berjalan efektif

untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan

pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti ,Pendidikan , Kesehatan ,

pendapatan dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung

dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang

sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan

anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempuyai sumber daya.

Rumusan prioritas program pembangunan desa Kedungjaran secara rinci

dikelompokan sebagi berikut :

No Bidang & Kegiatan Tujuan Anggaran Lokasi

1 Pengembangan Wilayah

1.1 Pekerjaan Umum

1.1.1Revitalisasi Jalan dan

Tanggul Pinggir Kali sragi

1. Melancarkan mobilitas

dan Tranportasi Warga

2. Mencegah Luapan air

Kali Sragi

1.500.000.000

Dusun IV

Rt 13/06

1.1.2

Pengadaan 2 (dua) unit

Diesel Kapasitas Besar

( 32 PK )

Mengatasi kekurangan air

untuk pertanian64.000.000

1.1.3 Balai Desa

Memberi kepastian Hukum

atas Kebutuhan Kantor

Pelayanan Pemerintah Desa

500.000.000

Desa

1.1.4Perbaikan Aspal Pasca

Banjir

Memperbaiki kerusakan

sarana Jalan Desa yang

rusak parah pasca banjir

untuk memperlancar

Transportasi dan mobilitas

warga baik untuk

kepentingan pribadi maupun

ekonomi.

40.000.000

Dusun II-

III-IV

1.1.5 Jalan Usaha Tani

Memperlancar Akses

Tranportasi dan

Pengangkutan hasil

Pertanian

100.000.000

Dusun I

EX RAM

& Bimas

1.1.6 Pavingisasi

Memperlancar Akses

Tranportasi dan

Pengangkutan hasil UKM

20.000.000

Dusun II

RT 005

RW 003

1.1.7 Perbaikan Drainase

Memperlancar arus air

pembuangan Limbah

Rumah tangga dan

Genangan bila terjadi Hujan

dari Dusun II dan Dusun III

130.000.000

Dusun I

1.1.8Jalan Lingkar Utara dan

Pembuatan Talud

Memperlancar Akses

Tranportasi dan

Pengangkutan hasil UKM

325.000.000

Dusun I

dan Dusun

II

1.1.9Drainase kanan kiri jalan

desa

Memperlancar aliran air

pada saat hujan dan ketika

banjir

200.000.000

Dusun III

dan Dusun

IV

1.1.10 Pembuatan Sumur Air Menambah layanan 300.000.000 Desa

Dalam dan Menaranya

BPSPAM terhadap warga

yg belum terlayani sarana

air bersih

1.1.11 Pengaspalan jalan

Memperlancar akses

transportasi dan

Pengangkutan Produksi

UKM

40.000.000

Dusun I

1.1.12Pavingisasi gang desa dan

drainase kecil

Memperlancar akses

transportasi dan aliran air

pada saat hujan

120.000.000

Dusun I,

Dusun II,

Dusun III,

Dusun IV

1.1.13Pembuatan jalan tembus

ke lapangan

Memperlancar akses

transportasi pertanian10.000.000

Dusun I

1.1.14 Penerangan jalan

Menciptakan Kenyamanan

dan keamanan bagi para

pengguna jalan

10.000.000

Dusun I,

Dusun II,

Dusun III,

Dusun IV

1.1.15

Pembuatan Sodetan

(gorong-gorong) jalan raya

Sragi-Bojong

Memperlancar aliran air

pada saat terjadi Genangan

air ( banjir ) di selatan jalan

raya kea rah utara jalan raya

dan mempercepat surutnya

air

110.000.000

Dusun I

II Bidang Ekonomi

2.1 Pertanian

2.1.1 Pengadaan kios tani

Memudahkan petani dalam

memperoleh kebutuhan

pertanian

150.000.000

Dusun I

2.2 PKK

2.2.1 Pengadaan warung PKK

Memberi kemudahan bagi

anggota untuk memasarkan

hasil UKM

150.000.000

Dusun II

III Sosial dan Budaya

3.1 Karang Taruna

3.1.1 Pembuatan studio musik

Memberi wadah bagi

generasi muda dalam

menyalurkan bakat musik

30.000.000

Dusun III

3.1.2 Revitalisasi lapangan bola Memberi wadah bagi 300.000.000 Dusun I

dan pembuatan sarana

olahraga

generasi muda dalam

menyalurkan bakat olahraga

kedepan bisa dikembangkan

pembuatan SSB

3.1.3 Pengadaan radio desa

Mengembangkan kreatifitas

anak muda dan memberikan

informasi tentang desa

25.000.000

Dusun II

3.2 PKK

3.2.1Pengadaan pelatihan-

pelatihan

Memberikan bekal

ketrampilan kepada

pemuda-pemudi dan ibu-ibu

7.500.000

Dusun I,

Dusun II,

Dusun III,

Dusun IV

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan / Kabupaten

Prioritas program Pembangunan Skala Kecamatan / Kabupaten merupakan program

dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kedungjaran,

tetapi pemerintah desa belum mampu melaksanakan hal ini disebabkan

1. Pembiayaan terlalu besar sehingga desa belum mampu untuk melaksanakan

2. Ketersedian sumber daya desa tidak tersedia baik SDM maupun prasarana

pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa

melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan

( Musrenbangcam ) oleh delegasi desa Kedungjaran secara partisifatif pada forum

musrenbangdes dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.

Adapun Program dan kegiatan tersebut antara lain

1. Bidang Pengembangan Wilayah

a. Revitalisasi Jalan dan Tanggul Pinggir Kali sragi

b. Pengadaan 2 unit Diesel Kapasitas Besar ( 32 PK )

c. Balai Desa

d. Perbaikan Aspal Pasca Banjir

e. Jalan Usaha Tani

f. Pavingisasi

g. Penambahan Sumur Air Dalam dan Menaranya

h. Jalan Lingkar Utara dan Pembuatan Talud

i. Drainase kanan kiri jalan desa

j. Pengaspalan jalan

k. Pavingisasi gang desa dan drainase kecil

l. Pembuatan jalan tembus ke lapangan

m. Penerangan jalan

n. Pembuatan sodetan (gorong-gorong) jalan raya Sragi-Bojong

2. Bidang Ekonomi

a. Pengadaan kios tani

b. Pengadaan warung PKK

3. Bidang Sosial & Budaya

a. Pembuatan studio music

b. Revitalisasi lapangan bola dan pembuatan sarana olahraga

c. Pengadaan pelatihan-pelatihan

C. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan

pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber pada desa yang

berasal dari :

1. Hasil lelang tanah kas desa

2. Dana ADD

3. Bantuan Pemerintah ( Pemerintah Pusat,Propinsi ataupun Pemerintahan

Kabupaten )

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP desa tahun

2015 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksaan forum Musrenbangdes. RKP Desa. Hasil

kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung ( Rutin ) sebesar 70 % dari total belanja desa

2. belanja Langsung ( pembangunan ) sebesar 30 % dari total belanja desa yang terbagi

menjadi

Bidang pengembangan wilayah sebesar 55 % dari total belanja langsung

Bidang pengembangan ekonomi sebesar 25 % dari total belanja langsung

Bidang social & Budaya sebesar 20 % dari total belanja langsung

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut,diharapkan Visi dan Misi desa

terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan memalui pemenuhan

hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran

belanja dalam RKP desa tahun 2015 tercantum dalam keputusan Kepala Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh

sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa yang saling bekerja sama

membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari

perencaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin

keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama

lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang irformasi bagi masyarakat yang

memadai.

Diharapkan penyususnan RKP desa yang benar-benar partisifatif dan kebutuhan riil

masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa

selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka

diharapkan dalam proses penyusunan APB desa seluruhnya bisa terselenggarakan secara

proposional.

Ditetapkan di : Kedungjaran

Pada tanggal : 5 Februari 2014

Kepala Desa Kedungjaran

S A R I D J O

BERITA ACARANomor : 029/2013/II/2014

Pada hari Rabu tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu empat belas

yang di mulai dari jam delapan tiga puluh malam sampai jam sebelas tiga puluh malam

WIB yang bertempat di Sekretariat Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi kabupatenj

Pekalongan telah diadakan rapat dalam rangka membahas :

1. Rencana Pembangunan tahun 2014

2. Penetapan Perencanaan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Musrenbang

Kecamatan tahun 2015.

Rapat dihadiri Kepala desa beserta Perangkat Desa, Tim Monitor dari Kecamatan

Sragi\, BPD, LPMD, PKK, karang Taruna, Rt dan Rw serta Tokoh Masyarakat sebagaimana

daftar hadir terlampir.

Dalam rapat desa tersebut telah diperoleh kata sepakat atas pokok-pokok pembicaraan oleh

peserta rapat sehingga dapat menetapkan :

1. Rencana Pembangunan tahun 2014

2. Penetapan Perencanaan Prioritas pembangunan yang akan diusulkan ke Musrenbang

Kecamatan tahun 2015.

Demikian Berita Acara ini dibuat, selanjutnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Dibuat di : KedungjaranTanggal : 29 Januari 2014

Kepala Desa Kedungjaran

S A R I D J O

METRIK RENCANA KERJA DESA KEDUNGJARANTAHUN 2014

Desa : KedungjaranKecamatan : Sragi

No Uraian KegiatanLokasi Dusun RT/RT

Volume Tujuan/Manfaat

Sumber Biaya Yang direncanakan

Jumlah (RP) KetSwadaya (Rp)

ADD (Rp)APBD Kab.

(Rp)APBD Prop.

(Rp)APBN (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(6+7+8+9+10) 12

1Perbaikan Aspal Paska Banjir

Desa 1.500 M2 Memperlancar LALIN - - - 64.000.000 - 64.000.000

2 Pengaspalan jalan gang Rt 2 & 4 900 M2 Memperlancar LALIN - - - 150.000.000 - 150.000.000

3Pemasangan Penerangan Jalan-jalan

Desa 50 UnitMenjaga keamanan & kenyamanan warga

- - 10.000.000 - - 10.000.000

4 Pengadaan Kios Tani Desa 1 UnitMempermudah kebutuhan Pertanian

- - 150.000.000 - - 150.000.000

5Revitalisasi Lap.Bola dan Pembuatan sarana olah raga

Dusun I 2 unitMemberikan wadah Pemuda dalam penyaluran bakat

- - - 300.000.000 - 300.000.000

6Pembuatan Studio Musik

Desa 1 UnitMemberikan wadah Pemuda dalam penyaluran bakat bernusik

- - - 30.000.000 - 30.000.000

7 Pengadaan Radio Desa Desa 1 KegiatanMengembangkan Kreatifitas Pemuda dalam memberikan Informasi

- - - 25.000.000 - 25.000.000

8Pembuatan Sumur Air Dalam dan Menara

Desa 1 KegiatanMenambah layanan air bersih ke warga

- - - 300.000.000 - 300.000.000

9Pengadaan Pelatihan-Pelatihan

Desa 1 KegiatanMemberikan bekal ketrampilan Pemuda-Pemudi dan kaum Ibu

- - - 10.000.000 - 10.000.000

Kedungjaran, 10 Februari 2014

KEPALA DESA KEDUNGJARAN

S A R I D J O

DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG AKAN DIUSULKAN KE MUSRENBANG KECAMATANTAHUN 2014

Desa : KedungjaranKecamatan : Sragi

NoSKPD yang

ditujuUraian kegiatan

Lokasi RT/RW

Volume Tujuan/manfaatSumber Biaya Yang direncanakan

Jumlah (RP) KetSwadaya (Rp)

ADD (Rp)APBD Kab.

(Rp)APBD Prop.

(Rp)APBN (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011=(6+7+8+9+1

0)12

1Dinas

PertanianPengadaan 2 Unit Diesel Kapasitas besar

Desa 2 Unit Mengairi sawah - - - 64.000.000 - 64.000.000

2DPU

Bina KaryaPembangunan Balai Desa

Desa 1 Unit Pelayanan Masyarakat 5.000.000 30.000.000 70.000.000 100.000.000 300.000.000 505.000.000

3 DPU Pavingisasi Dusun II 1,5 x 100 MMemperlancar pedagang kecil

- - 20.000.000 - - 20.000.000

4 DPUPerbaikan Drainase

Dusun I 630 M3Melancarkan arus air di musim hujan untuk menghidari banjir

1.000.000 - - - 130.000.000 131.000.000

5 DPU

Jalan Linghkar Utara dan Pembuatan talud

Dusun I & II

2.250 M2Memperlancar akses transportasi hasil pertanian

100.000.000 250.000.000 - 350.000.000

6 DPUPengaspalan Jalan

Dusun IV 1000 M2

Memperlancar akses transportasi dan Pengangkutan produk UKM

- - - 40.000.000 - 40.000.000

7Dinas

PertanianPerbaikan Jalan Usaha Tani

Dusun I 2,5x1500 MMemperlancar hasil panen

- - 100.000.000 - - 100.000.000

8 DPURevitalisasi Jalan dan Tanggul sungai

Dusun IV 2.700 M3

Memperlancar mobilitas dan transprotasi warga dan penanggulangan luapan air kali Sragi

- -

-

- 1.500.000.000 1.500.000.000

Kedungjaran, 10 Februari 2014

KEPALA DESA KEDUNGJARAN

S A R I D J O