Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang

Penerapan PrinsipPenerapan Prinsip--PrinsipPrinsipPenerapan PrinsipPenerapan Prinsip Prinsip Prinsip Good GovernanceGood Governance

di Ndi N B k bB k bdi Negaradi Negara--negara Berkembangnegara Berkembang

Drs H Dadang Solihin MADrs H Dadang Solihin MADrs. H. Dadang Solihin, MADrs. H. Dadang Solihin, MA

Diklat Eksekutif Good GovernanceDiklat Eksekutif Good GovernanceDi j P h b L tDi j P h b L tDirjen Perhubungan LautDirjen Perhubungan Laut

Wisma PrimkokarmarWisma Primkokarmar--Puncak, 20 Maret 2006Puncak, 20 Maret 2006

dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 22

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by hisdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 33

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

Good GovernanceGood GovernanceGood GovernanceGood Governance

SSuatu konsepsi tentang uatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. bersih, demokratis, dan efektif. , ,, ,

SSuatu gagasan dan nilai untuk uatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antaramengatur pola hubungan antaramengatur pola hubungan antara mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. masyarakat.


The ActorsThe Actors

Executive organized into:

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

gCommunity-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsR li i

Public serviceMilitaryPolice

Religious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprises

BUSINESS

Multinational CorporationsFinancial institutions

Stock exchange


Troika: Troika: Pola Hubungan Pola Hubungan aantara Pemerintah, ntara Pemerintah,

Dunia Usaha Swasta, Dunia Usaha Swasta, ddan Masyarakatan Masyarakat,, yy

Masyarakat, Masyarakat

y ,Bangsa, dan Negara Pemerintah

VVISIISIDunia Usaha


Visi Indonesia 2025:Visi Indonesia 2025:“Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil”

Maju: Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pertumbuhan penduduk angka harapan hidup kualitas pelayananpertumbuhan penduduk, angka harapan hidup, kualitas pelayanan sosial, produktivitas yang lebih baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.

Mandiri: Mandiri:Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya.

Adil: Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan,

d tk l i l didik d k h tmendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan dan kesamaan di depan hukum.


p

Misi

1. Mewujudkan daya saing bangsa. Sasaran Po2. Mewujudkan masyarakat demokratis

berlandaskan hukum.3 Mewujudkan Indonesia aman damai

kok

3. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.

4. Mewujudkan Pemerataan

Tersusunnya jaringan infrastruktur

perhubungan yang jPembangunan dan Berkeadilan.

5. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari

p g y ghandal dan terintegrasi

satu sama lain.

Lestari.6. Mewujudkan Masyarakat Bermoral,

Beretika dan Berbudaya.y7. Mewujudkan Indonesia Berperan

Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional


Internasional.

ManfaatManfaat Good GovernanceGood GovernanceManfaat Manfaat Good GovernanceGood Governance

1.1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang antara lain ditunjukkan halyang antara lain ditunjukkan hal--hal berikut ini: hal berikut ini:

Tid k d i l i j kTid k d i l i j k Tidak adanya manipulasi pajak;Tidak adanya manipulasi pajak; Tidak adanya pungutan liar;Tidak adanya pungutan liar; Tidak adanya manipulasi tanah;Tidak adanya manipulasi tanah; Tidak adanya manipulasi kredit ;Tidak adanya manipulasi kredit ; Tidak adanya manipulasi kredit ;Tidak adanya manipulasi kredit ; Tidak adanya penggelapan uang negara;Tidak adanya penggelapan uang negara; Tidak adanya pemalsuan dokumen;Tidak adanya pemalsuan dokumen; Tidak adanya pembayaran fiktif;Tidak adanya pembayaran fiktif; Tidak adanya pembayaran fiktif;Tidak adanya pembayaran fiktif; Proses pelelangan (tender) berjalan dengan Proses pelelangan (tender) berjalan dengan fairfair;; Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (markmark--upup);); Tidak adanya uang komisi;Tidak adanya uang komisi;Tidak adanya uang komisi;Tidak adanya uang komisi; Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan;Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan; Tidak adanya kelebihan pembayaran;Tidak adanya kelebihan pembayaran; Tidak adanya ketekoran biaya.Tidak adanya ketekoran biaya.


Tidak adanya ketekoran biaya. Tidak adanya ketekoran biaya.

Manfaat Manfaat Good Governance . . .Good Governance . . .

2.2. Terciptanya sistem kelembagaan dan Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersihketatalaksanaan pemerintahan yang bersihketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabelakuntabel.. Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping, Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping,

fleksibel; fleksibel; Kualitas tata laksana dan hubungan kerja Kualitas tata laksana dan hubungan kerja

antarlembaga di pusat dan antara pemerintah antarlembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik;pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik;pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik;pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik;

Sistem administrasi pendukung dan kearsipan Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih efektif dan efisien; lebih efektif dan efisien; Dok men/a sip nega a dapat diselamatkanDok men/a sip nega a dapat diselamatkan Dokumen/arsip negara dapat diselamatkan, Dokumen/arsip negara dapat diselamatkan, dilestarikan, dan terpelihara.dilestarikan, dan terpelihara.



3.3. Terhapusnya peraturan perTerhapusnya peraturan perUUUU--an dan an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara kelompok atau golonganwarga negara kelompok atau golonganwarga negara, kelompok, atau golongan warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.masyarakat. Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan duniaKualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia

usaha swasta meningkat;usaha swasta meningkat; SDMSDM, prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi , prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi

lebih baik;lebih baik;lebih baik; lebih baik; Berkurangnya hambatan terhadap Berkurangnya hambatan terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik;penyelenggaraan pelayanan publik; Prosedur dan mekanisme serta biaya yangProsedur dan mekanisme serta biaya yang Prosedur dan mekanisme serta biaya yang Prosedur dan mekanisme serta biaya yang

diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan jelas; jelas;

Penerapan sistem merit dalam pelayanan;Penerapan sistem merit dalam pelayanan; Penerapan sistem merit dalam pelayanan; Penerapan sistem merit dalam pelayanan; Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

dalam pelayanan publik;dalam pelayanan publik;P d k t l bih i t ifP d k t l bih i t if


Penanganan pengaduan masyarakat lebih intensif. Penanganan pengaduan masyarakat lebih intensif.


4.4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikpengambilan kebijakan publikpengambilan kebijakan publikpengambilan kebijakan publik.. berjalannya mekanisme dialog dan berjalannya mekanisme dialog dan

musyawarah terbuka dengan masyarakat musyawarah terbuka dengan masyarakat y g yy g ydalam perumusan program dan kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (seperti forum konsultasi layanan publik (seperti forum konsultasi publik).publik).publik).publik).


55 Terjaminnya konsistensi dan kepastianTerjaminnya konsistensi dan kepastianManfaat Manfaat Good Governance . . .Good Governance . . .5.5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian Terjaminnya konsistensi dan kepastian

hukum seluruh peraturan perundanghukum seluruh peraturan perundang--undangan, baik di tingkat pusat maupun undangan, baik di tingkat pusat maupun g , g p pg , g p pdaerah. daerah. HHukum menjadi landasan bertindak bagi ukum menjadi landasan bertindak bagi

h d k kh d k kj gj g

aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik.mewujudkan pelayanan publik yang baik.

KKalangan dunia usaha swasta akan merasa lebihalangan dunia usaha swasta akan merasa lebihKKalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih alangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika menanamkan modal aman dan terjamin ketika menanamkan modal dan menjalankan usahanya karena ada aturan dan menjalankan usahanya karena ada aturan main (main (rule of the gamerule of the game) yang tegas jelas dan) yang tegas jelas danmain (main (rule of the gamerule of the game) yang tegas, jelas, dan ) yang tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. mudah dipahami oleh masyarakat.

TTidak akan ada kebingungan di kalangan idak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah daerah dalam melaksanakanpemerintah daerah dalam melaksanakanpemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta berkurangnya konflik tugasnya serta berkurangnya konflik antarpemerintah daerah serta antara antarpemerintah daerah serta antara peme intah p sat dan peme intah dae ahpeme intah p sat dan peme intah dae ah


pemerintah pusat dan pemerintah daerah.pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengalaman NegaraPengalaman Negara--negara negara LainLain

MalaysiaMalaysia The AntiThe Anti Corruption Agency (ACACorruption Agency (ACA founded in 1967)founded in 1967) The AntiThe Anti--Corruption Agency (ACA,Corruption Agency (ACA, founded in 1967)founded in 1967) Reducing the levels of corruptionReducing the levels of corruption is depend on:is depend on:

–– the political will;the political will;the political will;the political will;–– a Malaysian requirement that public servants may not run a Malaysian requirement that public servants may not run

their own businesses;their own businesses;a requirement that public servants should declare theira requirement that public servants should declare their–– a requirement that public servants should declare their a requirement that public servants should declare their assets;assets;

–– a check to ensure that public servants do not live in a style a check to ensure that public servants do not live in a style beyond their means;beyond their means;beyond their means;beyond their means;

–– a rule that those too heavily in debt may not be promoted.a rule that those too heavily in debt may not be promoted.


Pengalaman NegaraPengalaman Negara--negara negara Lain . . .Lain . . .

ThailandThailand a traditional Thai value system in which merit isa traditional Thai value system in which merit is a traditional Thai value system in which merit is a traditional Thai value system in which merit is

derived from power, which forms a basis for derived from power, which forms a basis for patronpatron--client relationships in Thai political society;client relationships in Thai political society;this pattern linked with a tradition of presentingthis pattern linked with a tradition of presenting this pattern linked with a tradition of presenting this pattern linked with a tradition of presenting gifts to high officials;gifts to high officials;

problems arising from low salaries for officials, problems arising from low salaries for officials, p g ,p g ,limitations on legal provisions and procedures for limitations on legal provisions and procedures for policing corruption, and the weakness of public policing corruption, and the weakness of public opposition.opposition.pppp

Problem solving include raise salaries, decentralize, Problem solving include raise salaries, decentralize, impose punishments. impose punishments.



Hong KongHong Kong The Independent Commission Against The Independent Commission Against

Corruption (ICAC, established in 1974) Corruption (ICAC, established in 1974) d fd fneed for: need for:

–– a strong political will; a strong political will; a strong framework of laws;a strong framework of laws;–– a strong framework of laws; a strong framework of laws;

–– a coherent strategy covering investigation, a coherent strategy covering investigation, prevention and education;prevention and education;prevention and education; prevention and education;

–– active community involvement; and adequate active community involvement; and adequate funding.”funding.”



South KoreaSouth Korea OPENOPEN: ‘: ‘OOnline nline PProcedures rocedures EnEnhancement for Civil hancement for Civil

li i ’li i ’applications’. applications’. PreventivePreventive, with less regulation and abolition of ‘zone , with less regulation and abolition of ‘zone

jurisdiction’ (allowing the public to do business at any jurisdiction’ (allowing the public to do business at any government office not tying people to one local office);government office not tying people to one local office);government office, not tying people to one local office);government office, not tying people to one local office);

PunitivePunitive, with a system of ‘report cards’ to the mayor used , with a system of ‘report cards’ to the mayor used by the public when finding corruption by an official, on the by the public when finding corruption by an official, on the basis of whichbasis of which allall corrupt acts are punished;corrupt acts are punished;basis of which basis of which allall corrupt acts are punished;corrupt acts are punished;

TransparentTransparent, telling people what to expect and when, , telling people what to expect and when, especially through provision of information through a website especially through provision of information through a website so that people can discover who is processing their application so that people can discover who is processing their application p p p g ppp p p g pp(eg for a licence) at any moment;(eg for a licence) at any moment;

PartnershipPartnership -- a Publica Public--PrivatePrivate--Partnership that brings citizens Partnership that brings citizens into antiinto anti--corruption inspection teams.corruption inspection teams.



SingaporeSingapore Singapore’s Corrupt Practices Investigation Singapore’s Corrupt Practices Investigation

Bureau (the CPIB)Bureau (the CPIB) The CPIB was formed in 1952 when The CPIB was formed in 1952 when

“corruption was a way of life” in Singapore“corruption was a way of life” in Singaporep y g pp y g p The aim is to reduce incentives for corrupt The aim is to reduce incentives for corrupt

practice by increasing salaries as well aspractice by increasing salaries as well aspractice by increasing salaries, as well as practice by increasing salaries, as well as reducing opportunities.reducing opportunities.


I til hI til h i til h K ii til h K iIstilahIstilah--istilah Korupsiistilah Korupsi

ItalyItaly TAGENTOPOLI = BRIBESTAGENTOPOLI = BRIBES--TOWNTOWN

–– the scandal that started in Milanthe scandal that started in Milan

FFFranceFrance LES AFFAIRES = THE BUSINESSLES AFFAIRES = THE BUSINESS

–– a hint of something illegal (in English ana hint of something illegal (in English an–– a hint of something illegal (in English an a hint of something illegal (in English an “affair” is a romance outside marriage)“affair” is a romance outside marriage)

SSUSAUSA 19.99 = CASH LIMIT19.99 = CASH LIMIT

for a free lunch!for a free lunch!dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 1919

–– for a free lunch!for a free lunch!

A iA iAsiaAsia

China China CHAR CHIEN = TEA MONEY, in MandarinCHAR CHIEN = TEA MONEY, in Mandarin KOPI LUI = COFFEE MONEY, in HokkienKOPI LUI = COFFEE MONEY, in Hokkien,,

MalaysiaMalaysiaMalaysiaMalaysia TUMBUK RUSUK = RIB PUNCHINGTUMBUK RUSUK = RIB PUNCHING

C ll i l f hC ll i l f hColloquial usage for rasuah Colloquial usage for rasuah (corruption in Bahasa Malaysia)(corruption in Bahasa Malaysia)


A iA iAsiaAsia

JapanJapan BLACK MIST, BLACK MIST,

rottenness of longrottenness of long--term rule by one partyterm rule by one party

Papua New GuineaPapua New GuineaPapua New GuineaPapua New Guinea WONTOKISM = ONEWONTOKISM = ONE--TALKTALK--ISM; ISM;

favoring people of same language or groupfavoring people of same language or groupfavoring people of same language or groupfavoring people of same language or group


Th il dTh il dThailandThailand

Corrupt acts in ascending order of seriousnessCorrupt acts in ascending order of seriousnessbased on public opinion survey based on public opinion survey -- translatedtranslated GIFT OF GOOD WILLGIFT OF GOOD WILL TEA MONEYTEA MONEY IMPROPER BEHAVIOURIMPROPER BEHAVIOUR IMPROPER BEHAVIOURIMPROPER BEHAVIOUR BRIBERY, EXTORTIONBRIBERY, EXTORTION DISHONESTY IN DUTYDISHONESTY IN DUTY CORRUPTIONCORRUPTION


AfricaAfricaAfrica Africa

NigeriaNigeriaNigeriaNigeria 419 = number in the Nigerian legal code 419 = number in the Nigerian legal code

of section forbidding “Advance Fee Fraud”of section forbidding “Advance Fee Fraud”o se o o b dd g d a e ee audo se o o b dd g d a e ee aud–– people tempted to pay advance fees from bank accountspeople tempted to pay advance fees from bank accounts

U dU dUgandaUganda AIR SUPPLY = 100% commissionAIR SUPPLY = 100% commission

payments for goods or services that don’t existpayments for goods or services that don’t exist–– payments for goods or services that don t existpayments for goods or services that don t exist

GeneralGeneral GHOST WORKERS GHOST WORKERS

–– dead or retired public servants still on payroll dead or retired public servants still on payroll


PRINSIPPRINSIP--PRINSIP TATAPRINSIP TATAPRINSIPPRINSIP--PRINSIP TATA PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIKKEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1.1. Wawasan ke Depan (Wawasan ke Depan (VisionaryVisionary))K t b k & T i (K t b k & T i (OO2.2. Keterbukaan & Transparansi (Keterbukaan & Transparansi (Openness Openness &Transparency&Transparency))P ti i i M k t (P ti i i M k t (P ti i tiP ti i ti ))3.3. Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Masyarakat (ParticipationParticipation))

4.4. Tanggung Gugat Tanggung Gugat ((AccountabilityAccountability))5.5. Supremasi Hukum (Supremasi Hukum (Rule of LawRule of Law))6.6. Demokrasi (Demokrasi (DemocracyDemocracy))7.7. Profesionalisme & Kompetensi Profesionalisme & Kompetensi

((Profesionalism & CompetencyProfesionalism & Competency))dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2424

PRINSIPPRINSIP--PRINSIP TATAPRINSIP TATAPRINSIPPRINSIP--PRINSIP TATA PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIKKEPEMERINTAHAN YANG BAIK

8.8. Daya Tanggap (Daya Tanggap (ResponsivenessResponsiveness))9.9. Keefisienan & Keefektifan (Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Efficiency &

Eff tiEff ti ))EffectivenessEffectiveness))10.10. Desentralisasi (Desentralisasi (DecentralizationDecentralization))1111 Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta danKemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan11.11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan

Masyarakat (Masyarakat (Private Sector & Civil Society Private Sector & Civil Society PartnershipPartnership))Komitmen pada Pengurangan KesenjanganKomitmen pada Pengurangan Kesenjangan12.12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan ((Commitment to Reduce InequalityCommitment to Reduce Inequality))

13.13. Komitmen pada Lingkungan HidupKomitmen pada Lingkungan Hidup ((Commitment to Commitment to p g g pp g g p ((Environmental ProtectionEnvironmental Protection))

14.14. Komitmen pada Pasar yang Komitmen pada Pasar yang Fair Fair ((Commitment to Commitment to Fair MarketFair Market ))


Fair MarketFair Market ))

11.. Wawasan ke DepanWawasan ke Depan11.. Wawasan ke Depan Wawasan ke Depan ((VisionaryVisionary))INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan denganAdanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan

menjaga kepastian hukum;menjaga kepastian hukum; Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program;Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program; Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visiAdanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada

visi dan strategi;visi dan strategi; Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatifProses penentuan visi dan strategi secara partisipatif Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.


22.. Keterbukaan & TransparansiKeterbukaan & Transparansi22.. Keterbukaan & Transparansi Keterbukaan & Transparansi ((Openness &TransparencyOpenness &Transparency))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses y y g p p py y g p p p

penyusunan dan implementasi kebijakan publik;penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau,

bebas diperoleh, dan tepat waktu.bebas diperoleh, dan tepat waktu.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi;Pusat/balai informasi; WebsiteWebsite ((ee--governmentgovernment, , ee--procurementprocurement, dsb);, dsb); Iklan layanan masyarakat;Iklan layanan masyarakat; Iklan layanan masyarakat;Iklan layanan masyarakat; Media cetak;Media cetak; Papan pengumuman.Papan pengumuman.


33. . Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Masyarakat (ParticipationParticipation))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman penyelenggara negara tentangAdanya pemahaman penyelenggara negara tentang Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang

proses/metode partisipatif;proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas

konsensus bersamakonsensus bersamakonsensus bersama.konsensus bersama.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum

stakeholdersstakeholders;; Media massa nasional maupun media lokal sebagai saranaMedia massa nasional maupun media lokal sebagai sarana Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana

penyaluran aspirasi masyarakat;penyaluran aspirasi masyarakat; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan

bbdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 2828

yang beragam.yang beragam.

44. . Tanggung Gugat (Tanggung Gugat (AccountabilityAccountability))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar y p gy p g

prosedur pelaksanaan;prosedur pelaksanaan; Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian

dalam pelaksanaan kegiatan.dalam pelaksanaan kegiatan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Mekanisme pertanggungjawaban;Mekanisme pertanggungjawaban; Laporan tahunan; Laporan tahunan; Laporan pertanggungjawaban;Laporan pertanggungjawaban;p p gg gj ;p p gg gj ; Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; Sistem pengawasan;Sistem pengawasan; MekanismeMekanisme reward and punishmentreward and punishment..


Mekanisme Mekanisme reward and punishmentreward and punishment. .

55. . Supremasi Hukum (Supremasi Hukum (Rule of LawRule of Law))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kepastian dan penegakan hukum;Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya kepastian dan penegakan hukum; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum; Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturanterhadap hukum dan peraturanterhadap hukum dan peraturan.terhadap hukum dan peraturan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan perundangPeraturan perundang--undangan;undangan; Peraturan perundangPeraturan perundang undangan;undangan; Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian, Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian,

kejaksaan, pengadilan);kejaksaan, pengadilan); Reward and punishmentReward and punishment yang jelas bagi aparat penegakyang jelas bagi aparat penegak Reward and punishmentReward and punishment yang jelas bagi aparat penegak yang jelas bagi aparat penegak

hukum (kepolisian,kehakiman, kejaksaan);hukum (kepolisian,kehakiman, kejaksaan); Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif, Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif,

i d d d d h di k blik (i d d d d h di k blik ( b db d ))dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 3030

independen, dan mudah diakses publik (independen, dan mudah diakses publik (ombudsmanombudsman);); Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.

66 D k i (D k i (DD ))66.. Demokrasi (Demokrasi (DemocracyDemocracy))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi danAdanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan

berorganisasi;berorganisasi; Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat

k l h d b k d lk l h d b k d luntuk memilih dan membangun konsensus dalam untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.pengambilan keputusan kebijakan publik.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang

sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalamsama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalamsama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.pengambilan keputusan kebijakan publik.


77 Profesionalisme & KompetensiProfesionalisme & Kompetensi77. . Profesionalisme & Kompetensi Profesionalisme & Kompetensi ((Profesionalism & CompetencyProfesionalism & Competency))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Berkinerja tinggi;Berkinerja tinggi;j ggj gg Taat asas;Taat asas; Kreatif dan inovatif;Kreatif dan inovatif; Memiliki kualifikasi di bidangnya.Memiliki kualifikasi di bidangnya.Memiliki kualifikasi di bidangnya.Memiliki kualifikasi di bidangnya.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya; Kode etik profesi;Kode etik profesi; Sistem Sistem reward and punishment reward and punishment yang jelas;yang jelas;pp y g j ;y g j ; Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM); Standar dan indikator kinerja.Standar dan indikator kinerja.


88. . Daya Tanggap (Daya Tanggap (ResponsivenessResponsiveness))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang

mudah dipahami oleh masyarakat;mudah dipahami oleh masyarakat; Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar pelayanan publik; Standar pelayanan publik; Prosedur dan layanan pengaduan, Prosedur dan layanan pengaduan, hotlinehotline;; Fasilitas komunikasi.Fasilitas komunikasi.


99 Keefisienan & Keefektifan (Keefisienan & Keefektifan (EfficiencyEfficiency9. 9. Keefisienan & Keefektifan (Keefisienan & Keefektifan (Efficiency Efficiency & Effectiveness& Effectiveness))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yangTerlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang

berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal;sumberdaya yang optimal;

Adanya perbaikan berkelanjutan;Adanya perbaikan berkelanjutan; Adanya perbaikan berkelanjutan;Adanya perbaikan berkelanjutan; Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi

organisasi/unit kerja.organisasi/unit kerja.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan

f kti it lf kti it lefektivitas pelayanan;efektivitas pelayanan; SurveiSurvei--survei kepuasan survei kepuasan stakeholdersstakeholders..


1010. . Desentralisasi (Desentralisasi (DecentralizationDecentralization))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam

berbagai tingkatan jabatan.berbagai tingkatan jabatan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:Peraturan perundangan mengenai:Peraturan perundangan mengenai: Struktur organisasi yang tepat dan jelas;Struktur organisasi yang tepat dan jelas;

Job desc iptionJob desc iption ( aian t gas) ang jelas( aian t gas) ang jelas Job descriptionJob description (uraian tugas) yang jelas.(uraian tugas) yang jelas.


1111. . Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Masyarakat (Private Sector & Civil SocietyPrivate Sector & Civil SocietyMasyarakat (Masyarakat (Private Sector & Civil Society Private Sector & Civil Society PartnershipPartnership))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang polaAdanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola--pola pola

kemitraan;kemitraan; Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurangAdanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang

mampu (mampu (powerlesspowerless) untuk berkarya;) untuk berkarya; Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha

swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum;umum;

Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.Kecil, dan Menengah.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan--peraturan dan pedoman yang mendorong peraturan dan pedoman yang mendorong

kemitraan pemerintahkemitraan pemerintah dunia usaha swastadunia usaha swasta masyarakat;masyarakat;kemitraan pemerintahkemitraan pemerintah--dunia usaha swastadunia usaha swasta--masyarakat;masyarakat; PeraturanPeraturan--peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang

mampu;mampu;PP b db d


ProgramProgram--program pemberdayaan.program pemberdayaan.

1212. . Komitmen pada Pengurangan Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Kesenjangan (Commitment toCommitment toKesenjangan (Kesenjangan (Commitment to Commitment to Reduce InequalityReduce Inequality))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya langkahAdanya langkah--langkah atau kebijakan yang berorientasi langkah atau kebijakan yang berorientasi

pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang p p g y y gp p g y y gkurang mampu (subsidi silang, kurang mampu (subsidi silang, affirmative actionaffirmative action, dsb);, dsb);

Tersedianya layananTersedianya layanan--layanan/fasilitaslayanan/fasilitas--fasilitas khusus bagi fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu;masyarakat tidak mampu;masyarakat tidak mampu;masyarakat tidak mampu;

Adanya kesataraan dan keadilan gender;Adanya kesataraan dan keadilan gender; Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan--peraturan yang berpihak pada pemberdayaan peraturan yang berpihak pada pemberdayaan

gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal;tertinggal;

ProgramProgram--program pemberdayaan gender masyarakatprogram pemberdayaan gender masyarakatdadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com 3737

ProgramProgram program pemberdayaan gender, masyarakat program pemberdayaan gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan tertinggal.kurang mampu, dan kawasan tertinggal.

1313 Komitmen pada Lingkungan HidupKomitmen pada Lingkungan Hidup1313.. Komitmen pada Lingkungan Hidup Komitmen pada Lingkungan Hidup ((Commitment to Environmental ProtectionCommitment to Environmental Protection))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam y g p yy g p y

dan perlindungan/konservasinya;dan perlindungan/konservasinya; Penegakan prinsipPenegakan prinsip--prinsip pembangunan berkelanjutan;prinsip pembangunan berkelanjutan; Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;g g gg g g Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan

pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; Forum kegiatan peduli lingkungan;Forum kegiatan peduli lingkungan; Forum kegiatan peduli lingkungan;Forum kegiatan peduli lingkungan; Reward and punishmentReward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya dalam pemanfaatan sumber daya

alam dan perlindungan lingkungan hidup.alam dan perlindungan lingkungan hidup.


1414 Komitmen pada Pasar yangKomitmen pada Pasar yang FairFair1414.. Komitmen pada Pasar yang Komitmen pada Pasar yang Fair Fair ((Commitment to Fair MarketCommitment to Fair Market ))

INDIKATOR MINIMAL:INDIKATOR MINIMAL: Tidak ada monopoli;Tidak ada monopoli; Tidak ada monopoli;Tidak ada monopoli; Berkembangnya ekonomi masyarakat;Berkembangnya ekonomi masyarakat; Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.j gj g

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR: PeraturanPeraturan--peraturan mengenai persaingan usaha yang peraturan mengenai persaingan usaha yang

menjamin iklim kompetisi yang sehat.menjamin iklim kompetisi yang sehat.


Bagaimana MewujudkanBagaimana MewujudkanBagaimana Mewujudkan Bagaimana Mewujudkan Kepemerintahan Kepemerintahan yyang Baik?ang Baik?

Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat diperlukandan waktu yang tidak singkat diperlukandan waktu yang tidak singkat, diperlukan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran,pemahaman,pembelajaran,pemahaman, serta serta implementasi nilaiimplementasi nilai--nilai kepemerintahan nilai kepemerintahan

b ik d l h t k h ldb ik d l h t k h ldyang baik pada seluruh stakeholder.yang baik pada seluruh stakeholder. Perlu adanya kesepakatan bersama serta Perlu adanya kesepakatan bersama serta

rasa optimistik yang tinggi dari seluruhrasa optimistik yang tinggi dari seluruhrasa optimistik yang tinggi dari seluruh rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai yang baik dapat diwujudkan demi mencapai y g p j py g p j pmasa depan bangsa dan negara yang lebih masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. baik.


TERIMA KASIHTERIMA KASIH


Business

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang