1. dadang-solihin.blogspot.com 2

2. Nama: Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir: Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP: 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website :http://dadang-solihin.blogspot.comwww.dadang-solihin.blogspot.com3 3. Materi Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning DifferentiationBrand (PDB) Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah jg Kegagalan Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Penyusunan RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 4 4. dadang-solihin.blogspot.com 5 5. Positioning Differentiation Brand (PDB)POSITIONINGDIFFERENTIATIONBRAND dadang-solihin.blogspot.com 6 6. PDB Triangle: Provinsi GorontaloBrand Integrity POSITIONINGDIFFERENTIATIONAgro BisnisProvinsi Jagung g g Jagung BRAND Visi ProvinsiGorontalodadang-solihin.blogspot.com 7 7. dadang-solihin.blogspot.com 8 8. PDB Triangle: Kabupaten LamonganBrand IntegrityPOSITIONING DIFFERENTIATIONKabupaten dengan Pelajaran BahasapemerintahanMandarin di Sekolah entrepreneurship dan Pesantren BRAND Visi Kabupaten Lamongandadang-solihin.blogspot.com 9 9. dadang-solihin.blogspot.com 10 10. PDB Triangle: Kota SawahluntoBrand IntegrityPOSITIONING DIFFERENTIATIONKota PariwisataLokasi Historis Kuno, BudayaDaerahPertambanganPertambangan Batu Bara, LahanAlami BRANDVisi Kota Sawahluntodadang-solihin.blogspot.com11 11. dadang-solihin.blogspot.com 12 12. dadang-solihin.blogspot.com 13 13. Proses PerencanaanPendekatan Politik:Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencanapembangunan hasil proses politik (public choice theory ofplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik:Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah olehlembaga atau satuan kerja y g secara fungsionalgj yang gbertugas untuk itu.Partisipatif:Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,antara lain melalui Musrenbang.Proses top-down dan bottom-up:Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.dadang-solihin.blogspot.com 14 14. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)NASIONAL DAERAHDokumen PenetapanDokumenPenetapan Rencana Pembangunan UURencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah(Ps. 13 Ayat 2) (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) ( (RPJP-Daerah) ) Rencana PembangunanPer Pres Rencana PembangunanPeraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional(RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan KerjaPeraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KLPerangkat Daerah (RenstraPimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana KerjaPer Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP)(Ps. (Ps 26 Ayat 1)Daerah (RKPD)(Ps.(Ps 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan KerjaPeraturan Kementerian / LembagaPimpinan KLPerangkat Daerah (RenjaPimpinan SKPD (Renja KL)(Ps. (Ps 21 Ayat 1)SKPD)( Ps 21 Ayat 3)Ps.dadang-solihin.blogspot.com15 15. Syarat Dokumen PerencanaanS.M.A.R.T1. Specific: Specific:Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;3. Achievable:3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;4. Relevant: Relevant:Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara targetoutput dalam rangka mencapai target outcome yangditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;g pgpy gp5. Time Bond:Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com16 16. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya.8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. ydadang-solihin.blogspot.com17 17. Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arahS bi h Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensisumberdaya Penetapan standar danpengawasan k litkualitasdadang-solihin.blogspot.com 18 18. dadang-solihin.blogspot.com 19 19. Apa Itu Pembangunan?Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke1. Peningkatan standar hidup (levelsarah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baikorangbaikpendapatannya, tingkat konsumsipangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yangkesehatan, pendidikan, dll.dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yangterencana.memungkinkan tumbuhnya rasapercaya diri (self-esteem) setiaporang. 3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang. orangTodaro, 2000dadang-solihin.blogspot.com 20 20. How?1. Mengurangi di1 M i disparitas atau k ii ketimpangan pembangunan b antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. yyg3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan)(berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com21 21. Tantangan dalam Pembangunan Daerah MengurangiSarana danPrasarana yangketimpangan memadai d d i dan Memberdayakanberkualitas masyarakat Mengentaskankemiskinan.k i ki Menambah lapangankerja.Dunia usaha yg M jMenjaga k l t ikelestarian kondusif SDA Pemanfaatansumber daya secaraberkualitasKoordinasi yang semakin baik antar stakeholdersPeningkatan kapasitasSDMdadang-solihin.blogspot.com22 22. PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerahPemerintahan DaerahSehingga tercipta suatuSehingga tercipta suatukemampuan yang andal danlingkungan yang memungkinkan profesional dalam:masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada Menikmati kualitas kehidupanmasyarakat, y,yang lebih baik, maju, dan tenteram, t t Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat,ekonomi daerah.dan harga diri.dadang-solihin.blogspot.com 23 23. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui:Penguatan OtonomiPengelolaan Good Governance DaerahSumberdayay Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan danmenciptakan lingkunganMewujudkan penciptaanPenciptaan interaksipolitik dan hukum yanglapangan kerja dan sosial, sosial ekonomi dan kondusif bagi unsur-pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com24 24. Pergeseran Paradigma:From Government to GovernanceFGtt GGovernmentGovernance Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publiknegara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersamapublik,publikpemerintah,pemerintah civil society dan Aktor di luarnya hanya dapatdunia usaha sebagai tiga aktordisertakan sejauh negarautama.mengijinkannya.iji kdadang-solihin.blogspot.com25 25. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat ,, yyang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.TenagaKerja KontrolKontrolDuniaUsaha PemerintahMasyarakatSwasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan MelaluiPelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akanGood.G d dadang-solihin.blogspot.com26 26. Model GovernanceSektor SwastaSektor PublikSektor Ketiga TingkatPerusahaanOrganisasi LSMSupranasionaltransnasional Antar Pemerintah InternasionalTingkatPerusahaan Ormas/LSMNasionalNasional GOVERNANCENasional Tingkat PerusahaanPemerintah LSM Lokal SubnasionalLokalLokal(Kamarack and Nye Jr., 2002)dadang-solihin.blogspot.com27 27. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: JudiciarydCommunity-based organizations C it b di tiLegislatureNon-governmental organizationsProfessional Associations Public serviceReligious groupsMilitaryWomens groups Police Media BUSINESSSmall / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutionsStock exchangedadang-solihin.blogspot.com 28 28. Troikadadang-solihin.blogspot.com 29 29. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat SwastaMasyarakat,MasyarakatBangsa, danNegaraMasyarakat y VISI PemerintahGood GovernanceDunia Usahadadang-solihin.blogspot.com 30 30. Perumusan Visi Daerah StakeholdersPEMDAdadang-solihin.blogspot.com 31 31. Perumusan Visi Daerah StakeholdersPEMDAdadang-solihin.blogspot.com 32 32. dadang-solihin.blogspot.com 33 33. 1/4 Kegagalan Perencanaan g g Penyusunan perencanaantidak tepat, mungkin karena: informasinya kuranglengkap, metodologinya belumdikuasai,diki perencanaannya tidakrealistis sehingga tidak ggmungkin pernah bisaterlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.dadang-solihin.blogspot.com 34 34. Kegagalan Perencanaan2/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak sepertiseharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaandengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehinggatidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 35 35. 3/4Kegagalan Perencanaang g Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuaidengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapatmengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasisemata-mata padapertumbuhan yangmenyebabkan makinmelebarnya kesenjangan. Dengan d ikiDdemikian, yangkeliru bukan semata-mataperencanaannya, tetapifalsafah atau konsep dibalik perencanaan itu.dadang-solihin.blogspot.com36 36. 4/4Kegagalan Perencanaang g Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan totalkehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. PPerencanaan di sini tid k memberikan i i tidak b ikkesempatan berkembangnya prakarsaindividu dan pengembangan kapasitasserta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukumpenawaran dan permintaan karenapemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebutsebagai sistem perencanaan tb i i tterpusatt(centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com37 37. Sistem Perencanaan yang Berhasil Sistem perencanaan yangSi tmendorong berkembangnyamekanisme pasar dan peranserta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaandilakukan dengan menentukansasaran-sasaran secara garisbesar. Pelaku tP l k utamanya adalah d l hmasyarakat dan usaha swasta.dadang-solihin.blogspot.com 38 38. Perencanaan yang Ideal Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaatdari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhentipada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjaminadanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, danj gjangan sampai terjadi kemunduran. pj Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan danpelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atausektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek,keutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning andadaptive system). Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).dadang-solihin.blogspot.com 39 39. dadang-solihin.blogspot.com 40 40. 1/2 Apa itu RPJMD RPJMD merupakan satu d k k dokumen rencana resmi d i daerah untukh kmengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnyaPemerintah Daerah DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian Daerah, DPRDpenting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atasimplementasinya. dadang-solihin.blogspot.com41 41. 2/2Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan d j b idasar:1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; p g;2. Bagaimana mencapainya, dan;3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. tidadang-solihin.blogspot.com 42 42. Substansi RPJMD RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara k ki jhkarif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukurkeberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com43 43. Landasan Hukum RPJMD 1/51 UU 25/2004 tentang Mengatur tentang peranan dan tanggung jawabSistem Perencanaan Bappeda untuk menyiapkan RPJMD,Pembangunan Nasional Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih(SPPN) dengan RPJMD, Pokok-pokok isi dokumen RPJMD,p, Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan penyampaian RPJMD; Status hukum RPJMD sebagai Peraturan kepala Daerah.2 UU 17/2003 tentang Mengatur tentang peranan dan kedudukanKeuangan NegaraRKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. SKPD d RAPBD Menekankan tentang penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting). dadang-solihin.blogspot.com44 44. Landasan Hukum RPJMD2/53 UU 32/2004 tentang Mengatur tentang fungsi RPJMD untukPemerintahan Daerah menjabarkan visi, misi, dan program KepalaDaerah;D h Perlunya konsistensi dan keselarasan denganRPJPD dan RPJM Nasional; Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arahkebijakan keuangan daerah, selain strategi,kebijakan umum pembangunan daerah,program li t SKPD dan lintas k il lintas SKPD, d li t kewilayahan;hRKPD merupakan penjabaran RPJMD serta; Status hukum RPJMD sebagai PeraturanDaerah.D h4 UU 17/2007 tentang Sebagai arah dan prioritas pembangunanRencana Pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukanJangka Panjangsecara bertahap untuk mewujudkanNasional 2005-2025masyarakat adil dan makmur sebagaimanad a a at a oleh UUdiamanatkan o e UUD-1945;9 5;dadang-solihin.blogspot.com45 45. Landasan Hukum RPJMD3/55 UU 33/2004 tentang Mengatur tentang peranan dan kedudukanPerimbangan KeuanganRKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBDantara Pemerintah Pusat yang merupakan penjabaran RPJMD.dan Pemerintah Daerah Menekankan tentang perlunya penyusunanRenja dan RKA SKPD berbasis penganggarankinerja. Menunjukkan tentang perlunya RPJMD jugamenggambarkan target capaian kinerja gg g jpembangunan daerah sehingga mudah untukditransformasikan ke dalam rencana tahunan(RKPD).6 Peraturan Pemerintah Menekankan tentang RPJMD sebagai dasarNo 58/2005 tentang dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD,Pengelolaan Keuangan Renja SKPD dan RKA SKPD sebagaiDaerah penerjemahan RPJMD. dadang-solihin.blogspot.com 46 46. Landasan Hukum RPJMD4/57 PP No 65/2005 tentang Menekankan tentang perlunya RPJMDPedoman Penyusunan mencakup target pencapaian Standardan Penerapan StandarPelayanan Minimal dalam jangka menengahPelayanan Minimaldan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan.8 PP 8/2008 tentang Tata Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan,Cara Penyusunan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yangPengendalian dan timbul dari peraturan perundangan tentangEvaluasi Rencana perencanaan daerah.Pembangunan Daerah9 SE Mendagri 050/2020/ Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD danSJ Tahun 2005 tentangRPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron,Petunjuk Penyusunandan sinergi sesuai dengan kondisi danDokumen RPJP Daerahkarakteristik daerah masing-masing.dan RPJM DaerahKabupaten/Kota dadang-solihin.blogspot.com47 47. Landasan Hukum RPJMD5/510 Perpres No. 5/2010 Memuat strategi, kebijakan umum, dan tentang Rencanakerangka ekonomi makro yang merupakan Pembangunan Jangka penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi Menengah Nasionalserta sebelas prioritas pembangunan nasional 2010-2014dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi:Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,Demokratis, dan Berkeadilan. Memuat rencana pembangunan y g g yangmencakup bidang-bidang kehidupanmasyarakat sebagaimana yang tertuang dalamRPJPN 20052025 dengan tema:Memperkuat Sinergi AntarbidangPembangunan Memuat rencana pembangunan kewilayahanpgyyang disusun dengan tema: MemperkuatSinergi Antara Pusat dan Daerah danAntardaerahdadang-solihin.blogspot.com 48 48. RPJMDRPJMRPJMD MDdadang-solihin.blogspot.com 49 49. Step by Step Penyusunan RPJMD 3 5 1 Tahap PenyusunanPenyusunanRancangan A lRAwalRancanganPersiapanAkhir RPJMD Renstra SKPD Tahap Penyusunan PenetapanPenyusunanRancangan AkhirRancangan RPJMD Daerah /Perda/PerkadaAwal RPJMD Renstra SKPDtentang RPJMD24 6 dadang-solihin.blogspot.com50 50. 1Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3.3Penyusunan Rencana K j P PR Kerja Penyiapan d ki dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8.8Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumenRPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh p p pp stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14. Perumusan metoda da pa dua Ja g Aspirasi, FGD, da Musrenbang RPJMD e u usae oda dan panduan Jaring sp as , G , dan us e ba g Jdadang-solihin.blogspot.com 51 51. 2Tahap Penyusunan Rancangan Awal A l RPJMD1.Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan PemerintahDaerah 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D6 K ji RTRW D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10. FGDs untuk setiap Topik11.11 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam MusrenbangRPJMD dadang-solihin.blogspot.com 52 52. 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD A lR t1.1 Pengumpulan D t /I fP l Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD i K di i P l2.Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3.Tupoksi SKPD p4.Perumusan Visi dan Misi RPJMD5.Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6.6 Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7.Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8.Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9.Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12. Musrenbang RPJMD13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com53 53. 4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD1. Penyusunan Rancangan Akhi d k1 P R Akhir dokumen RPJM D Daerahh2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD3.3 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD dadang-solihin.blogspot.com 54 54. 5 Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeday p pp pq pp Kabupaten2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3.3 Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkandadang-solihin.blogspot.com 55 55. Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, ProgramIndikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun(2)Rancangan AwalSKPD Menyusun Renstra SKPDRPJMD(3) Program SKPDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) ) Kerangka Ekonomi Daerah g (4) Bappeda menyelenggarakan pp ygg MUSRENBANG RPJMDe) Program SKPD (5) Bappeda menyusunPenetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMDa) ) Visi, Misi Kepala Daerahp ( )(7)b) Strategi Pembangunan Daerah (6)c) Kebijakan UmumDigunakan sebagaid) Kerangka Ekonomi Daerahpedoman penyusunane) ) Program SKPD gRancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 56 56. Contoh Janji Kampanye HADE 20081/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi4.Pengembangan seni dan budaya di Jawa Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabarkesenian bertaraf internasional, mematenkan Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar.merealisasikan wajib belajar pendidikan5.Pengembangan dan penataan kembalidasar 9 tahun secara gratis selambat-kawasan Jatinangor.lambatnya 2 tahun masa jabatan.6.Membuat kawasan olah raga dan sarana Transparansi penyaluran dana bantuanpendukung untuk meningkatkan prestasi olahpendidikan.raga Jabar. Membuka ruang publik untuk komunikasi 7.Pertahankan eksistensi pasar tradisionaldengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing. Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. 8 Mengubah pola pertanian dengan pupukusaha kecil menengah.organik untuk meningkatkan hasil produksi. Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan9.Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogornepotisme. Barat. M b t peraturan daerah yangMembuatt d h 10 10. M h tik lih fil ht i Menghentikan alih fungsi lahan pertaniantransparan.untuk menyelamatkan lingkungan. Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untukliar.pengembangan sentra tanaman hias M bMembasmi mafia peradilan. i fidil Cihideung, K Cihid Kec. PParongpong KBB KBB.3. Pemekaran Kab. Sukabumi.12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah. 13. Perjuangkan nasib buruh Jabar. 14. Perkembangan skema perekonomian yang baik. b ikdadang-solihin.blogspot.com 57 57. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/15. Pendidikan yang murah dengan anggaran Pembebasan SPP dan bantuan buku,pendidikan 20%.perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsiguru negeri dan swasta, dengan anggaranJawa Barat.Rp 200 miliar/tahun.17. Penyediaan satu juta lapangan kerja. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui18. Membangkitkan industri genting Kab.dana talangan untuk menjamin stabilitasMajalaya.harga pupuk dan gabah sebesar Rp 20019. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun.belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan Pembangunan jalan dan irigasi denganmasalah kesehatan. anggaran Rp 200 miliar.20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahunUsaha ( G ) bagi masyarakat perkebunan. (HGU) untuk operasi pasar ketika harga sembako21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaganaik.sukarela. Pengembangan dan revitalisasi posyandu22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rpasal J b Pl Jabar. Program KTP b i berasuransi 50 miliar/tahun. ili /t hkesehatan. Mendukung eksistensi praktisi perkebunan23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha.waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akseskepemimpinan. M li tik i iMeliputi: Sentra R j t Binong J t K l Bi S t Rajut Bi Jato Kel. Binong K Kec. Menyerap satu juta lapangan kerja melaluiBatununggal Kota Bandung. pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.dadang-solihin.blogspot.com 58 58. Outline RPJMD1.1 Pendahuluan2. Gambaran umum kondisi daerah3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan4. Analisis isu-isu strategis;5. Visi, i i tujuan d sasaran5 Vi i misi, t jdan6. Strategi dan arah kebijakan7.7 Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan9. Penetapan indikator kinerja daerah10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaanPasal 40 PP 8/2008P l 8/dadang-solihin.blogspot.com59 59. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3 Bab I Pendahuluan 1.1.Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2.Landasan HukumJangka Menengah Daerah 1.3.Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup , j,gg p 1.4.Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5.Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi danPermasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status,kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,p g j jpserta rumusan isu dan permasalahanstrategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secaramenyeluruh y 2.1Kondisi Geografis Daerah 2.2Pelayanan Umum 2.3Ketertiban dan Ketentraman 2.4Ekonomi 2.5Lingkungan Hidup 2.6Perumahan dan Fasilitas UmumProvinsi/Kabupaten/Kota2.7Kesehatan 2.8Pendidikandadang-solihin.blogspot.com 60 60. Sistematika Penulisan RPJMD 2/32.9Pariwisata dan BudayaBab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah2.11 Perlindungan sosialBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala2.122 12 Keuangan DaerahDaerah Terpilih dirumuskan tujuan2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan(SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untukmasing-masing strategi pembangunanBab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.daerahPerencanaan Terkait 5.1 Tujuan3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsiRPJM Provinsi)pemerintahan daerah)3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan3.4 RTRW Provinsi dan RTRWKerangka PendanaanKabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perluBab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerahtarget kinerja capaian program dan pagu4.141 Visiindikatif4.2Misi 6.1Program Pembangunan4.3Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD6.1.2 Program Lintas SKPD6.1.36 1 3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 61 61. Sistematika Penulisan RPJMD 3/36.2 Program Pengembangan KelembagaanLampirandan Legislasi DaerahTabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masinguntuk dapat mengimplementasikanfungsi pemerintahan daerahRPJMD secara efektif2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik p7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMDRKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurutppencapaian p gp program RPJMD fungsi-fungsi fungsi fungsi pemerintahan daerah7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitasDPRD untuk memantau dan mengevaluasi4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 TahunRPJMDlalu (Penerimaan dan Belanja)7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitasg pp5. Proyeksi Fiskal DaerahNon Government Stakeholders untuk6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengahmemantau dan mengevaluasiimplementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 62 62. Contoh: Outline RPJMD DKIBAB I PENDAHULUAN BAB VARAH KEBIJAKAN UMUM Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH Maksud dan Tujuan Urusan Wajib Landasan Hukum Urusan Pemerintahan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan LainnyaBAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM Sistematika PenulisanKEUANGAN DAERAH UmumBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kondisi Geografis Arah Kebijakan Belanja Daerah Kondisi Demografi Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Sumber Kekayaan Alamy Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH Program DedicatedBAB III VISI DAN MISI Program menurut Urusan Pemerintahang Visi Program Kewilayahan MisiBABVIII PENUTUPBAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Pendekatan dadang-solihin.blogspot.com63 63. 1/3 Evaluasi Kualitas RPJMD1. Ada kejelasan rumusan status d k d d k pencapaian1 Ad k j lt t dan kedudukani. pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . daerah3. Visi, i i dan3 Vi i misi, d agenda KDH t ilih sesuai d dterpilihi dengan: . Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses) Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang ( i lk l (opportunities) d mengatasit iti ) dan i ancaman (threats)dadang-solihin.blogspot.com64 64. Evaluasi Kualitas RPJMD 2/34. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan . pembangunan daerah sesuai dengan: Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses) Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)5.5 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi misi visi, misi, . dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, . strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program p pembangunan daerah.g dadang-solihin.blogspot.com65 65. Evaluasi Kualitas RPJMD3/37. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah8.8 Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan. kendala fiskal daerah9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program . pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional10.10 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif.dalam keseluruhan proses pengambilan keputusanpenyusunan RPJMD11. Kualitas RPJMD sudah SMART. dadang-solihin.blogspot.com 66 66. Terima Kasih dadang-solihin.blogspot.com 67